dokumen kontrak - bpsdm.pu.go.id file1.2. dasar hukum kontrak konstruksi peraturan pemerintah (pp)...

DOKUMEN KONTRAK

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

T.Reinhart P.Simandjuntak Ir,Dipl HE,MT

Email:[email protected]

2014

I. PENDAHULUAN

P E L . H K . K O N T R A K 2


1.1 TUJUAN

Peserta mengetahui, memahami dan dapat

menerapkan ketentuan-ketentuan yang tertuang

dalam dokumen kontrak sehingga mampu

melaksanakan dan mengendalikan kontrak

berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

1.2. DASAR HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

■ Peraturan Pemerintah (PP) no 29 tahun 2000 tentang

penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi


■ Peraturan Presiden (Perpres) no 54 tahun 2010 tentang

pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

■ Peraturan Presiden (Perpres)nomor 70 tahun 2012 tentang

perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 tentang

pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

■ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)

■Undang-Undang Jasa Konstruksi No 2tahun 2017


■Kontrak adalah suatu perjanjian antara pihak

pemberi pekerjaan (Owner/ Pengguna Jasa) dan

pihak penerima pekerjaan (Penyedia Jasa) yang

berisi kesepakatan perikatan secara hukum

Kontrak Kerja Konstruksi (Pasal 22 UU Jasa Konstruksi)

Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum

harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.

KONTRAK


Pekerjaan Konstruksi adalah

SELURUH PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN

KONSTRUKSI BANGUNAN ATAU PEMBUATAN WUJUD FISIK LAINNYA

Perpres 54 /2010 psl 1 ay 22

■ Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yg selanjutnya disebut

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK

dengan Penyedia Jasa atau pelaksana Swakelola


■ Dokumen Kontrak adalah suatu dokumen

yang mengatur hubungan hukum antara

PPK (Pengguna jasa) dan Penyedia Jasa

DOKUMEN KONTRAK

II. KONTRAK


9

DASAR PENYUSUNAN KONTRAK (1)

(berdasar KUHPerdata)

Berdasarkan KUHPerdata pasal 1338 :

a. “ semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai uu bagi

mereka yang membuatnya ”.

setiap orang bebas membuat perjanjian, dengan siapapun, menentukan

isi perjanjian dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjiannya,

mereka boleh membuat ketentuan sendiri,yang menyimpang dari pasal

hukum perjanjian.

Yang dimaksud secara sah ditetapkan berdasarkan KUHPerdata pasal

1320.

LAMPIRAN MATERI 1/LAMP-4 . BUKU KETIGA - KUH Perdata.doc

10



b. tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan para pihak.

c. perjanjian harus dibuat dengan itikad baik.

(itikad baik dimaksud : suatu perjanjian harus adil, patut,

tidak boleh melanggar kesusilaan, tidak boleh

merugikan negara, tidak boleh memaksa, tidak boleh

menipu )

d. Hakim diberi kekuasaan mengawasi suatu perjanjian, dan

hakim berkuasa menyimpang dari perjanjian sesuai

dengan hurufnya, manakala perjanjian tersebut

bertentangan dengan itikad baik.

11



e. Syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan KUHPerdata pasal 1320 adalah : a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ( tidak dibuat

dengan paksaan atau penipuan ) b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan(sudah dewasa). c. Suatu pokok persoalan tertentu (hak dan kewajiban harus jelas) d. Suatu sebab yang tidak terlarang (isi perjanjian harus jelas, tidak

mengandung kepalsuan/yang terlarang, bertentangan dengan kesusilaan / kepentingan umum)

Bila syarat a dan b tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan di pengadilan (syarat subyektif) Bila syarat c dan d. tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa harus dibatalkan di pengadilan.(syarat obyektif)

KONTRAK Pengadaan Barang/Jasa meliputi

HARGA SATUAN

LUMPSUM

TERIMA JADI (Turn Key)

GABUNGAN LS dan HS

PROSENTASE

2.1. JENIS KONTRAK

(Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa- Perpres 54/2010- Psl 50)

CARA PEMBAYARAN

Pembebanan

TAHUN ANGGARAN

TAHUN TUNGGAL

TAHUN JAMAK

SUMBER PENDANAAN

PENGADAAN TUNGGAL

PENGADAAN BERSAMA

PAYUNG (FRAME WORK)

JENIS PEKERJAAN

PENGADAAN

PEKERJAAN TUNGGAL

PENGADAAN PEKERJAAN

TERINTEGRASI

KONTRAK LUMP SUM DAN KONTRAK HARGA SATUAN

Kontrak Harga Satuan

1 Harga Satuan pasti dan tetap utk setiap unsur

pekerjaan dengan spesifikasi tertentu

2 Volume pekerjaan masih bersifat perkiraan pada

saat Kontrak ditandatangani.

3 Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran

bersama atas volume pekerjaan yg benar-benar

telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa

4 Jika ada kesalahan perhitungan hrs dilakukan

koreksi dgn tidak merubah harga satuan.

5 Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang

berdasarkan hasil pengukuran bersama atas

pekerjaan yg diperlukan

CARA PEMBAYARAN

Kontrak Lump Sum

1 Nilai kontrak adalah pasti dan tetap,tidak

dimungkinkan penyesuaian harga

2 Semua resiko sepenuhnya ditanggung

Penyedia Barang/Jasa

3 Pembayaran didasarkan pada tahapan

produk/keluaran yg dihasilkan sesuai kontrak

4 Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran

(Output based)

5 Total harga penawaran bersifat mengikat

6 Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan

tambah/kurang

Adalah Kontrak yg merupakan gabungan

Lump Sump dan Harga Satuan dalam

1(satu) pekerjaan yg diperjanjikan


KONTRAK GABUNGAN

LUMP SUM DAN KONTRAK HARGA SATUAN

CARA PEMBAYARAN

Merupakan Kontrak Pengadaan Jasa

Konsultansi/Jasa Lainnya,dengan ketentuan:

a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya

menerima imbalan berdasarkan persentase

dari nilai pekerjaan tertentu,dan

b. Pembayarannya didasrkan pada tahapan

produk/keluaran yg dihasilkan sesuai dengan

isi kontrak. P E L . H K . K O N T R A K 15

KONTRAK PERSENTASE

CARA PEMBAYARAN

Adalah Kontrak Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya

atas penyelesaian seluruh pekerjaan dlm batas waktu

tertentu dengan ketentuan sbb:

a. Jumlah harga pasti dan tetap sampai

seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan,

dan

b.Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil

penilaian bersama sesuai denga kriteria

kinerja yg telah ditetapkan


KONTRAK TERIMA JADI

(TURN KEY)


KONTRAK TAHUN TUNGGAL DAN KONTRAK TAHUN JAMAK

■ Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yg pelaksanaan

pekerjaannya mengikat dana anggaran masa 1(satu) Tahun

Anggaran.

■ Kontrak Tahun Jamak Kontrak yg pelaksanaan pekerjaannya

untuk masa lebih dari 1(satu) Tahun Anggaran


KONTRAK PENGADAAN TUNGGAL

■ Kontrak yg dibuat oleh 1(satu) PPK dengan 1(satu) Penyedia

Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu

dalam waktu tertentu.


KONTRAK PENGADAAN BERSAMA

■ Kontrak antara beberapa PPK dengan 1(satu) Penyedia

Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu

tertentu,sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang

menandatangani Kontrak


KONTRAK PAYUNG (FRAME WORK CONTRACT)

■ Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia

Barang/Jasa yg dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I,dengan

ketentuan sbb:

a Diadakan utk menjamin harga Barang/Jasa yg lebih

efisien,ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan

secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yg belum

dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan

b Pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/satuan kerja yg

didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap

volume /kuantitas pekerjaan yg telah dilksanakan oleh Barang/Jasa

secara nyata.


KONTRAK PENGADAAN PEKERJAAN TUNGGAL &

KONTRAK PENGADAAN PEKERJAAN TERINTEGRASI

■ Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal yg merupakan Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa yg hanya terdiri dari 1(satu)

pekerjaan ; perencanaan,pelaksanaan atau pengawasan

■ Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat

kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan,

pelaksanaan dan /atau pengawasan


2.2.1 ISI KONTRAK

a. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi;

b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa;

c. Surat Penawaran ( tidak termasuk analisa harga satuan);

d. Adendum dokumen lelang (jika ada)

e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

g. Spesifikasi Teknik;

h. Gambar-Gambar;

i. Daftar Kuantitas dan Harga;

j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran

kontrak misalnya Jaminan Pelaksanaaan

2.2.DOKUMEN KONTRAK JASA PELAKSANAAN


1) Isi Perjanjian Kontrak :

a) Pembukaan (Komparisi) - Judul perjanjian dan tanggal perjanjian

- Identitas para pihak

- Mengapa para pihak membuat perjanjian

b) Isi Perjanjian - Klausa Definisi

- Klausa Transaksi

- Klausa Spesifik

- Klausa ketentuan umum

c) Penutup (Tanda tangan para pihak)- Bagian kata penutup

- Bagian penempatan tanda tangan

2) Isi Syarat - syarat Umum Kontrak ( Rujukan Fidic dapat dipakai )

3) Isi Syarat - syarat Khusus Kontrak

4) Isi Spesifikasi teknis 5) Lampiran – lampiran 6) Gambar - gambar

2.2.2. Sistematika Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi

24

SURAT PERJANJIAN/DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

POKOK PERJANJIAN

A.Pembukaan :

1.Judul Kontrak

2. Nomor Kontrak

3.Tanggal Kontrak

4.Kalimat Pembuka

5.Para Pihak dalam Kontrak

6.Latar Belakang

B. Isi 1. setuju utk mengadakan kontrak .

2. setuju harga kontrak’

3. arti dan makna yang sama

4. kontrak meliputi beberapa dok.

5. sesuai dengan hirarki kontrak

6. pihak I membayar harga dan pihak II

melaksanakan kontrak.

7. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan,

8. kapan mulai efektif berlakunya kontrak

C. Penutup 1. melaksanakan sesuai per UU an.

2. Tanda tangan para pihak

3. Kontrak ditandatangani setelah

SPPBJ.

SYARAT 2 UMUM KTR SYARAT2 LAINNYA SYARAT2 KHUSUS KTR

A. Ketentuan umum

B. Pelaksanaan, penyelesaian,

adendum dan pemutusan

kontrak

B1. pelaksanaan pekerjaan

B2. penyelesaian kontrak B3

adendum

B4. keadaan kahar

B5. penghentian dan

pemutusan kontrak

C. Hak dan kewajiban penyedia

D. Hak dan kewajiban PPK

E. Personil da/atau peralatan

penyedia

F. Pembayaran kepada penyedia

G. Pengawasan mutu

H. Penyelesaian perselisihan

A. Korespondensi

B. Wakil sah para pihak

C. Tanggal berlaku kontrak

D. Jadwal pelaksanaan pekerjaan

E. Masa pemeliharaan

F. Umur konstruksi

G. Pedoman pengoperasian dan

perawatan

H. Pembayaran tagihan

I. Pencairan jaminan

J. Tindakan penyedia yang

mensyaratkan persetujuan PPK atau

pengawas pekerjaan

K. Kepemilikan dokumen

L. Fasilitas

M. Sumber pembiayaan

N. Pembayaran uang muka

O. Pembayaran prestasi pekerjaan

P. Penyesuaian harga

Q. Peristiwa Kompensasi

R. Denda

S. Sanksi

T. Penyelesaian perselisihan

A. SPPBJ;

B. Dokumen Penawaran;

C. Spesifikasi umum;

D. Spesifikasi khusus;

E. Gambar-gambar;

F. Adendum Dokumen

Pemilihan (apabila ada);

G. Daftar kuantitas dan harga;

H. Jaminan Pelaksanaan; dan

I. Dokumen lainnya yang

diperlukan

25

POKOK PERJANJIAN

POKOK PERJANJIAN

PEMBUKAAN ISI PENUTUP

1.Judul Kontrak

a. judul Kontrak yang akan diteken

b. jenis pengadaan.

2. Nomor Kontrak

a.nomor Kontrak yang akan diteken

b.perubahan Kontrak , sesuai dengan berapa

kali mengalami perubahan.

3.Tanggal Kontrak

hari, tgl, bulan dan tahun kontrak

ditandatangani

4.Kalimat Pembuka

Para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun

membuat kontrak.

5.Para Pihak dalam Kontrak

a.pihak pertama adalah pihak PPK;

b.pihak kedua adalah pihak penyedia

6.Latar Belakang

latar belakang ditandatanganinya kontrak yang

meliputi informasi:

a.bahwa telah sesuai dengan Dokumen

Pemilihan; dan

b.telah menunjuk penyedia (SPPBJ)

1. setuju utk mengadakan kontrak sesuai

dgn jenis pekerjaannya.

2. menyetujui besarnya harga kontrak’

3. ungkapan-ungkapan mempunyai arti

dan makna yang sama

4. kontrak meliputi beberapa dokumen

dan merupakan satu kesatuan

5. sesuai dengan hirarki kontrak

6. pihak pertama membayar harga dan

pihak kedua melaksanakan pekerjaan

sesuai kontrak.

7. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan,

8. kapan mulai efektif berlakunya

kontrak.

1. para pihak dalam perjanjian ini telah

menyetujui untuk melaksanakan

perjanjian sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan di

Indonesia.

2. Tanda tangan para pihak dalam

surat perjanjian dengan dibubuhi

materai.

3. Kontrak ditandatangani setelah ada

penunjukan penyedia. Oleh karena

itu, tanggal penandatanganan

kontrak tidak boleh mendahului

tanggal SPPBJ.

../5. KONTRAK - SBD PU - LKPP/1. BENTUK KONTRAK.doc

PENYUSUNAN KONTRAK - PERPRES 54-2010 - modifikasi.ppt

26

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) PEKERJAAN KONSTRUKSI – SBD PU (+ LKPP)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

2. Penerapan

3. Bahasa dan hukum

4. Larangan KKN, penyalahgu naan

wewenang ,penipuan

5. Asal material/ bahan

6. Korespondensi

7. Wakil sah para pihak

8. Pembukuan

9. Perpajakan

10.Pengalihan /sub kontrak

11.Pengabaian

12.Penyedia mandiri

13.Kemitraan/KSO

14.Penemuan-2

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN,

ADENDUM DAN PEMUTUSAN

KONTRAK

15. Jadwal pelaksanaan

pekerjaan

B.1 PELAKSANAAN PEKERJAAN

16. Penyerahan lokasi kerja

17. SPMK

18. Program mutu

19. Rapat persiapan pelaksanaan

kontrak

20. Mobilisasi

21. Pengawasan pelaksanaan

pekerjaan

22. Persetujuan pengawas pekerjaan

23. Perintah

24. Akses ke lokasi kerja

25. Pemeriksaan bersama

26. Waktu penyelesaian pekerjaan

27. Perpanjangan waktu

28. Penundaan oleh pengawas

pekerjaan

29. Rapat pemantauan

30. Peringatan dini

B.2 PENYELESAIAN KO NTRAK

31. Serah terima pekerjaan

32. Pengambilalihan

33. Pedoman pengoperasian dan

perawatan

B.3 ADENDUM

34. Perubahan kontrak

35. Perubahan lingkup pekerjaan

36. Perubahan jadwal pelaksan

B.4 KEADAAN KAHAR

37. Keadaan kahar

B.5.PENGHENTIAN DAN

PEMUTUSAN KONTRAK

38. Penghentian Kontrak

39. Pemutusan Kontrak

40. Pemutusan Kontrak oleh PPK

41. Pemutusan Kontrak oleh

Penyedia

42. Keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan dan kontrak kritis

43. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

44. Peninggalan

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENJEDIA

45. Hak dan kewajiban penyedia

46. Penggunaan dokumen-kontrak dan

informasi

47. Hak kekayaan intelektual

48. Penanggungan dan risiko

49. Perlindungan tenaga kerja

50. Pemeliharaan lingkungan

51. Asuransi

52. Tindakan penyedia yang

mensyaratkan persetujuan PPK atau

pengawas Pek.

53. Laporan hasil pekerjaan

54. Kepemilikan dokumen

55. Kerjasama antara penyedia dan sub

penyedia

56. Usaha mikro, usaha kecil dan koperasi

kecil

57. Penyedia lain

58. Keselamatan dan kesehatan kerja

59. Pembayaran denda

60. Jaminan

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

61. Hak dan Kewajiban PPK

62. Fasilitas

63. Peristiwa kompensasi

E. PERSONIL INTI DAN/ATAU

PERALATAN PENYEDIA

64. Personil inti dan/atau peralatan

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

65. Harga kontrak

66. Pembayaran

67. Hari kerja

68. Perhitungan akhir

69. Penangguhan

70. Penyesuaian harga (kontak harga

satuan dan kotrak gabungan lumpsum

dan harga satuan)

G. PENGAWASAN MUTU

71. Pengawasan dan pemeriksaan

72. Penilaian pekerjaan sementara oleh

PPK

73. Cacat mutu

74. Pengujian

75. Perbaikan cacat mutu

76. Kegagalan konstruksi dan

kegagalan bangunan

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

77. Penyelesaian perselisihan

78. Iktikad baik

LAMPIRAN MATERI PENYUSUNAN KONTRAK/LAMP-3.2 . SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK - 2013.doc


GAMBAR-GAMBAR/BESTEK

GAMBAR RENCANA (DESIGNDRAWING)

GAMBAR KERJA (SHOPDRAWING)

GAMBAR JADI/TERLAKSANA (ASBUILT DRAWING)

Gambar Rencana

Dibuat oleh konsultan perencana sbg hasil perencanaanteknis

Bersama dokumen perencanaan harus mencantumkan secara tegas umur rencana konstruksi (UU 18/99)

Merupakan salah satu lampiran dokumen lelang sebagaiacuan kontraktor dalam mengajukan penawaran

Pengawas harus memeriksa kebenaran gambar rencana dan hasilnya dilaporkan kepada direksi pekerjaan

(pengguna jasa)

Setiap ada perubahan gambar rencana dan adanyakeraguan penafsiran, pengawas harus mencatat

danmelaporkan kepada direksi pekerjaan.


Adalah gambar konstruksi yang disiapkan oleh kontraktor

berdasarkan gambarrencana, yang akan digunakan sebagai

acuan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Gambar kerja lebih detail dan lebih jelas dari gambar rencana,

sesuai kondisi lapangan dan mencakup semua jenis konstruksi

elemen jembatan.

Gambar Kerja

2.3.HIERARKI KEKUATAN HUKUM DOKUMEN KONTRAK JASA PEMBORONGAN

29

1. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi

2. Surat Penunjukan Penyedia jasa

3. Surat Penawaran

4. Adendum

5. Syarat-syarat khusus kontrak

6. Syarat-syarat umum kontrak

7. Spesifikasi khusus

8. Spesifikasi umum

9. Gambar-gambar

10. Daftar kuantitas dan harga

11. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran

(tidak termasuk analisa harga satuan)

a. Dokumen penawaran lainnya

b. Jaminan pelaksanaan

c. Jaminan uang muka

30

PIHAK YANG BERWENANG MENANDATANGANI KONTRAK

(Ps. 86)

5. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan

namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia

Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

6. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta

Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat

menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah

pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan

mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang

sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa.

SASARAN KONTRAK

OUTPUT PROSES

KONSTRUKSI

?

??

???

INPUT

SASARAN (Target) - Hasil yg diharapkan dari suatu program atau keluaradiharapkan dari suatu

kegiatan.

OUTPUT (Keluaran) - Barang atau Jasa yg dihasilkan oleh kegiatan yg dilaksanakan

untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan

kebijakan

.OUTCOME (Hasil) –

Segala sesuatu yg mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program.

MPACT (Dampak )- Segala sesuatu yg mencerminkan

bermanfaatnya dari fungsi kegiatan- kegiatan dalam satu program.

OUTCOME

BENEFIT

IMPACT

32

PENYELENGGARA KEGIATAN

MENTERI

SATKER SATKER TETAP PUSAT

SATKER UNIT PELAKSANA

TEKNIS PUSAT

SATKER NON VERTIKAL

TERTENTU (SNVT)

PA

KPA

PPK

ULP

KaD

Permen PU No

14/2011

APBN APBD

PPK

KaSD

PPTK

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Wewenang (bevogdheid) dalam Hukum Tata Negara dideskripsikan

adalah kekuasaan hukum (rechtmacht)

Terdiri atas 3 komponen - pengaruh

- dasar hukum

- konformitas hukum

33

Cara memperoleh wewenang:

Atribusi – Diberikan oleh peraturan perundangan

Delegasi – penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan

kepada pihak lain,dan wewenang tersebut menjadi

tanggungjawab pihak lain tersebut

Mandat – Merupakan penugasan pada bawahan,tanggungjawab

jabatan tetap pada pemberi mandat

2.4 PENANDATANGANAN KONTRAK

SYARAT:

1.Paling lambat 14 hari setelah surat penunjukan penyedia jasa

2.Menyerahkan jaminan pelaksanaan

3.Pek jasa konsultansi tidak perlu jaminan pelaksanaan

Pek.Konstruksi < Rp 200 juta.

4.Pek ≥ Rp 100 milyar stlh memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak Profesional

atau ditetapkan dengan Kep. Men.

SANKSI :

1. Calon penyedia jasa tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan

2. Menolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat diterima

3. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima

Membatalkan SPPBJ, mencairkan jaminan penawaran dan

tidak boleh mengikuti PBJ pemerintah selama 2 ( dua )


2.5 JAMINAN PELAKSANAAN

SYARAT:

- Diterbitkan oleh bank umum,Lembaga asuransi

- Diserahkan paling lambat 14 hari kerja setelah terbit SPPBJ

- Sebesar 5 % nilai kontrak atau sesuai Syarat Khusus

- Masa berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan

100% FISIK (PHO)dan mengganti dengan jaminan pemeliharaan

sebesar 5% dengan masa laku jaminan 14 hari setelah FHO

SANKSI

Calon tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan

Pembatalan SPPBJ, pencairan jaminan penawaran dan

tidak boleh mengikuti PBJ pemerintah selama 2 ( dua ) tahun


III. PELAKSANAAN

KONTRAK


PELAKSANAAN KONTRAK

1. PENYERAHAN LAPANGAN

2. PENERBITAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA

3. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAN KONTRAK

4. MOBILISASI

5. PENYUSUNAN PROGRAM

6. ANTISIPASI KETERLAMBATAN DAN KONTRAK KRITIS

7. KERJASAMA DENGAN SUB PENYEDIA JASA

8. PENYEDIA JASA USAHA KECIL


C. PELAKSANAAN KONTRAK (LANJUTAN)

9. KEADAAN KAHAR

10. PERINGATAN DINI

11. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN

12. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

13. KOMPENSASI

14. PENUNDAAN PEKERJAAN


3.I. PENYERAHAN LAPANGAN

SYARAT

- PPK wajib menyerahkan lapangan sebelum SPMK

- Sebelum penyerahan, PPK bersama penyedia jasa

melakukan pemeriksaan bersama (bangunan. aset)

- Membuat Berita Acara Serah Terima Lapangan (Site

Take Over)

SANKSI

- Keterlambatan berakibat terlambat dimulainya pekerjaan

- Terlambat sangat signifikan, bisa mendapat kompensasi


3.2. PENERBITAN SPMK

Diterbitkan paling lambat 14 hari kerja setelah

kontrak ditandatangani

Bila penyedia jasa tidak segera mulai kerja setelah

SPMK maka Pejabat Pembuat Komitmen

menerbitkan surat peringatan ( kemungkinan

keterlambatan kerja dan denda)

Bila penyedia jasa tidak dapat mulai pekerjaan

karena kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen

maka penyedia jasa berhak mendapatkan

kompensasi dari Pejabat Pembuat Komitmen.


3.3. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

Dilakukan oleh PPK, penyedia jasa, unsur perencana dan unsur pengawas

Selambat-lambatnya 7 hari sejak SPMK

Yang dibahas a.l :

a. Organisasi kerja dan tatacara pengaturan kerja

b. jadual pelaksanaan dan pengadaan bahan,

alat, personil

c Rencana pemeriksaan lapangan

d. Sosialisasi

e. Penyusunan program mutu


42

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) (19)

1. Paling lambat 7 hari sejak terbit SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan,

PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur

pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan

kontrak.

2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan

pelaksanaan kontrak meliputi: a. program mutu;

b. organisasi kerja;

c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;

f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan

3.4. MOBILISASI

Lingkup:

Mendatangkan peralatan berat

Mempersiapkan fasilitas kantor/base camp

Mendatangkan personil/tenaga ahli

Menyiapkan peralatan pendukung

Dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan

Menyiapkan program mobilisasi

Waktu:

Paling lambat mulai dilaksanakan 30 hari setelah SPMK


3.5. PENYUSUNAN PROGRAM MUTU

Disusun oleh penyedia jasa, disepakati oleh PPK

Direvisi sesuai kebutuhan

Berisi minimal :

- informasi pengadaan

- organisasi PPK dan penyedia jasa

- jadual pelaksanaan

- prosedur pelaksanaan

- prosedur instruksi

- pelaksana kerja


RENCANA MUTU KONTRAK (RMK)

1. Umum /Latar Belakang

2. Informasi Kegiatan

3. Sasaran Mutu yang terukur sesuai dengan KAK/RKS;

4. Struktur Organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan

5. Struktur Organisasi Penyedia Barang/Jasa

6. Tugas, tanggungjawab dan wewenang

7. Bagan alir pelaksanaan

8. Jadwal pelaksanaan kegiatan

9. Jadwal Peralatan

10. Jadwal Material

11. Jadwal Personil

12. Jadwal Arus Kas

13. Rencana terhadap metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi

dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya;

14. Daftar Kriteria Penerimaan

15. Daftar Induk Dokumen

16. Daftar Induk Rekaman/Bukti Kerja

17. Lampiran

45

3.6. ANTISIPASI KETERLAMBATAN DAN KONTRAK KRITIS

KETERLAMBATAN

PPK memberi peringatan atas keterlambatan atau dikenakan ketentuan tentang

kontrak kritis

Lakukan opname dilapangan bersama

Bila keterlambatan disebabkan oleh PPK, dikenakan pasal kompensasi

Keterlambatan akibat keadaan kahar, dua ketentuan di atas tidak berlaku


KONTRAK KRITIS


PERIODE RENCANA FISIK KRITIS KETERANGAN

I (A) 0%-70% > 10% Rapat Pembuktian

II (B) 70%-100% > 5% Rapat Pembuktian

II (C) 70%-100% < 5%

melampaui

tahun anggaran

Pemutusan kontrak

sepihak,

mengesampingkan

KUUHPerdata pasal 1266

RAPAT PEMBUKTIAN (SHOW CAUSE MEETING)

Rapat Pembuktian atau SCM adalah rapat yang diadakan oleh Tim Pembuktian Kemampuan

Kontraktor (Tim SCM) yang dibentuk oleh PPK (dengan tenaga yang disetujui oleh PA/KPA),

guna pengendalian secara ketat terhadap pelaksanaan pekerjaan (kontrak) yang kritis.

PENANGANAN KONTRAK KRITIS

a. Rapat Pembuktian (kondisi A dan B)

• Kritis : Peringatan ke 1 SCM Tahap 1

Test Case 1

• Test Case I gagal : Peringatan ke 2

SCM Thp2 Test Case 2

• Test Case II gagal : Peringatan ke 3 SCM

Thp3 Test Case 3

• Test Case III gagal : Kesepakatan tiga pihak

atau Pemutusan Kontrak

P E L . H K K O N T R A K 48


RAPAT PEMBUKTIAN/SCM

TERLAMBAT

KRITIS

KRITIS

PERINGATAN

I

SCM THP. I

DILANJUT

KAN

SCM THP. II

PERINGATAN

III

DILANJUT

KAN

• THREE PARTIES AGR.

• PEMUTUSAN KONTRAK

TEST CASE I

GAGAL

BERHASIL

TEST CASE II BERHASIL

GAGAL

PERINGATAN

II

SCM THP III

TEST CASE III BERHASIL

DILANJUT

KAN

GAGAL

KEPUTUSAN

FINAL

b. Kesepakatan tiga pihak

Penyedia jasa tetap bertanggung jawab

PPK menetapkan pihak ketiga

Pihak ketiga menggunakan harga satuan kontrak

Bila usul harga satuan lebih tinggi, selisih tanggung

jawab penyedia jasa

Pembayaran dapat dilakukan langsung

Dituangkan dalam Berita Acara

Untuk kondisi C dapat langsung dilakukan

pemutusan kontrak


3.7. KERJASAMA DENGAN SUB PENYEDIA JASA.

Penyedia jasa non usaha kecil wajib bekerja

sama dengan gol.usaha kecil/koperasi

Bagian yang disubkontrakkan bukan pekerjaan utama

Harus disetujui PPK

PPK mempunyai hak intervensi

a. pelaksanaan

b. pembayaran


3.8. PENYEDIA JASA USAHA KECIL

Sanksi:

Bila pekerjaan utama disubkontrakkan maka penyedia jasa tersebut dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 tahun

Penyedia jasa non usaha kecil yang menyalahgunakan fasilitas bagi usaha kecil akan dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.2 miljar rupiah (pidana kejahatan)

Bila penyedia jasa tsb di atas dilakukan atas nama badan hukum maka kepadanya akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara/tetap ijin usahanya oleh instansi yang berwenang


3.9. KEADAAN KAHAR

Yang digolongkan kahar

a. peperangan

b. kerusuhan

c. revolusi

d.bencana alam

e. pemogokan

f. kebakaran

g. gangguan industri lainnya


KEADAAN KAHAR (LANJUTAN 1)

Kondisi :

- tidak termasuk hal yang merugikan para pihak

- tindakan mengatasi dan yang menanggung

berdasar kesepakatan para pihak

- penyedia jasa memberitahukan PPK paling

lambat 14 hari setelah kahar

- bila sdh pulih penyedia memberitahu

secepatnya dan melanjutkan kegiatan dg

ketentuan sbb. P E L . H K . K O N T R A K 54

C.9. KEADAAN KAHAR (LANJUTAN 2)

waktu kontrak tetap mengikat, bila diperpanjang

sesuai waktu tidak melaksanakan pekerjaan

Selama tidak dapat bekerja PJ mendapat

pembayaran sesuai kontrak, mendapat penggantian

biaya untuk tindakan yang disepakati

Bila tidak dapat melaksanakan sebagian pekerjaan

selama 60 hari , salah satu pihak dapat memutus

kontrak, pemberitahuan 30 hr sebelumnya


3.10. PERINGATAN DINI

Peringatan disampaikan oleh PJ kepada direksi pekerjaan

melalui direksi teknik, mengenai keadaan yang berakibat

buruk, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan

Disampaikan selambat-lambatnya 14 hr sejak peristiwa

Jika tidak melakukan peringatan dini, resiko ditanggung PJ


3.11. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

PENGHENTIAN

a. Pekerjaan sudah selesai

b. Keadaan kahar

PPK wajib membayar kemajuan pelaksanaan

pekerjaan yang telah dicapai


PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK (LANJ.)

PEMUTUSAN KONTRAK

Para pihak terbukti melakukan kecurangan, kolusi,

korupsi (pelelangan maupun pelaksanaan)

Penyedia jasa dikenakan sanksi

a. jaminan pelaksanaan dicairkan

b. sisa uang muka dilunasi

c. daftar hitam 2 tahun

PPK dikenakan sanksi PP no 30 ttg peraturan disiplin

PNS & ketentuan lain sesuai UU


PEMUTUSAN KONTRAK (RANGKUMAN)

Kesalahan kedua pihak Kesalahan Penyedia J Kesalahan PPK

Terbukti melakukan KKN:

Penyedia jasa :

Sanksi: -Jaminan pelaksanaan distor

-Sisa uang muka dilunasi

-Pengenaan daftar hitam 2 tahun

Pejabat Pembuat

Komitmen :

Sanksi -Sanksi PP 30/1980

-Ketentuan lain sesuai per UUan

Penyedia Jasa :

1.Tidak segera

melaksanakan pekerjaan

2.Gagal uji coba

melaksanakan hasil show

cause meeting (SCM)

3.Tidak berhasil

memperbaiki kegagalan

pelaksanaan pek.

4.Bangkrut

5.Gagal mematuhi

keputusan penyelesaian

perselisihan

6.Menyampaikan

pernyataan tidak benar

Sanksi: Dimasukan daftar hitam

PPK gagal memenuhi

keputusan akhir

penyelesaian perselisihan

Sanksi: PPK harus membayar semua

pengeluaran penyedia jasa


PEMUTUSAN KONTRAK

3.12. PENYELESAIAN PERSELISIHAN/KONFLIK

1. Di luar pengadilan

- Musyawarah

- Mediasi

- Konsiliasi

- Arbitrase

2. Di Pengadilan

Catatan: Keputusan dari hasil penyelesaian yang dipilih

mengikat kedua belah pihak


PENYELESAIAN PERSELISIHAN (LANJUTAN 1)

a. Musyawarah : melalui perundingan dan persetujuan yang

mengikat kedua belah pihak

b. Mediasi : melalui suatu panitia pendamai yang diangkat dan

dibentuk kedua belah pihak dengan bantuan satu mediator yang

bertindak sebagai fasilitator, hanya membimbing para pihak yg

bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu

kesepakatan,yg mengikat kedua belah pihak

c. Konsiliasi : mirip butir b, namun satu orang konsiliator menyusun

dan merumuskan upaya penyelesaian untuk ditawarkan kpd

kedua belah pihak (sebagai wasit)


PENYELESAIAN PERSELISIHAN (LANJUTAN 2)

d. Arbitrase : penyelesaian suatu sengketa diluar

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang dibuat kedua pihak secara tertulis.

Arbiter seorang atau lebih yang dipilih oleh kedua

pihak atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri

e. Penyelesaian pengadilan : melalui pengadilan dan

keputusannya mengikat kedua pihak


3.13. KOMPENSASI

Bentuk : 1. penambahan uang

2. penambahan waktu

3. penambahan uang dan waktu

Kondisi:

1. Penyedia jasa tidak dapat masuk lokasi pekerjaan

2. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberi

gambar/spek/instruksi sesuai jadual

3. Pejabat Pembuat Komitmen memodifikasi jadual

4. Pejabat Pembuat Komitmen terlambat membayar

5. Pejabat Pembuat Komitmen minta pengujian tambahan

tapi tidak ditemukan penyimpangan


KOMPENSASI (LANJUTAN)

6. Pejabat Pembuat Komitmen menolak sub kontraktor tanpa alasan yg wajar

7. Pihak lain terlambat berakibat terlambatnya penyedia jasa

8. Kondisi tanah lebih buruk dari informasi yang diberikan

9. Kejadian yang beresiko pada Pejabat Pembuat Komitmen berdampak pada penyedia jasa

10. Pejabat Pembuat Komitmen menunda BA penyerahan pertama/kedua

11. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pekerjaan


3.14. PENUNDAAN PEKERJAAN

PPK dapat memerintahkan menunda dimulainya

pelaksanaan atau memperlambat kemajuan

Jika perintah mendesak dan usulan biaya serta

pembahasan akan menunda pekerjaan,

diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi


IV. PERUBAHAN KONTRAK


PERUBAHAN KONTRAK

1. PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN

2. PERUBAHAN KUANTITAS DAN HARGA

3. PERUBAHAN WAKTU PELAKSANAAN

4. AMANDEMEN KONTRAK


4.1. PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN

LINGKUP:

1. Menambah/mengurangi kuantitas pek.

2. Menambah / mengurangi jenis pekerjaan / mata pembayaran

3. Mengubah spesifikasi dan gambar sesuai kebutuhan lapangan.

4. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak tetapi diperlukan


4.1. PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN (LANJUTAN)

KETENTUAN:

1. Semua perintah perubahan harus tertulis

2. Penambahan pek maksimum 10 % dari

nilai kontrak kecuali bencana alam

3. Negosiasi tehnis dan harga mengacu

ketentuan dalam kontrak

4. Semua perubahan harus dibuat BA tertulis

dan amandemen kontrak


4.2. PERUBAHAN KUANTITAS DAN HARGA

Harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga, adalah harga

untuk membayar prestasi pekerjaan.

Apabila kuantitas mata pembayaran utama berubah lebih dari

10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka penyedia jasa

dapat melakukan negosiasi harga. Selanjutnya harga yang

digunakan adalah harga negosiasi tersebut.

Apabila diperlukan mata pembayaran baru, PJ harus

menyerahkan analisa harga satuan untuk pekerjaan tersebut

kepada PPK. Penentuan hs mata pembayaran baru dilakukan

dengan negosiasi


4.3. PERUBAHAN WAKTU PELAKSANAAN

Prinsipnya waktu yang disepakati dalam Surat

Perjanjian adalah tetap.

Hal-hal yang layak dan wajar untuk diberikan

perpanjangan waktu, yaitu :

a. pekerjaan tambah;

b. perubahan desain;

c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

d. masalah yang timbul di luar pengendali PJ;

e. keadaan kahar.


PERUBAHAN WAKTU PELAKSANAAN (LANJUTAN)

Prosedur yang berlaku

1. PJ mengajukan usulan perpanjangan waktu kepada PPK

dengan alasan-alasan dan data pendukung.

2. PPK menugaskan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan

direksi teknis melakukan penelitian dan evaluasi

3. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam BA

dilengkapi dengan rekomendasi setuju atau ditolak dan

harus segera disampaikan kepada PJ tertulis

4. PPK setuju , maka dilakukan amandemen kontrak dan

ditetapkan lamanya perpanjangan waktu.

Masa berlaku jaminan disesuaikan


4.4. AMANDEMEN KONTRAK

Bila terjadi perubahan kontrak , maka harus dibuat

amandemen kontrak. 1. Perubahan pekerjaan yang dilakukan para pihak

sehingga terjadi perubahan lingkup pekerjaan dalam

kontrak.

2. Perubahan jadual pelaksanaan akibat perubahan

pekerjaan.

3. Perubahan harga kontrak akibat perubahan

pekerjaan dan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan.


AMANDEMEN KONTRAK (LANJUTAN)

Prosedur amandemen :

1. Pejabat Pembuat Komitmen memberikan perintah tertulis

kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan

kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan.

2. Penyedia jasa memberi tanggapan dan mengusulkan

perubahan harga dan atau waktu pelaksanaan (jika ada),

paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari.

3. Dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil

negosiasi.

4. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen

kontrak


V. PEMBAYARAN


PEMBAYARAN

1. PEMBAYARAN UANG MUKA

2. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

3. PEMBAYARAN AKIBAT PERUBAHAN

4. PEMBAYARAN AKIBAT FLUKTUASI

HARGA

5. PEMBAYARAN DENDA DAN GANTI RUGI

6. PENANGGUHAN PEMBAYARAN


5.1. PEMBAYARAN UANG MUKA

1. Membiayai fasilitas lapangan dan mobilisasi

2. Rincian penggunaan uang muka

3. PPK mengajukan permintaan pembayaran paling

lambat 7 hari setelah menerima jaminan uang

muka

4. Jaminan diterbitkan oleh bank umum atau

perusahaan asuransi yang direasuransikan

5. Kontrak tahun jamak, nilai jaminan dapat dikurangi

bertahap


PEMBAYARAN UANG MUKA (LANJUTAN)

Jumlah:

o Maks 20 % untuk penyedia jasa bukan usaha kecil

o Maks 30 % untuk penyedia jasa usaha kecil

o Diberikan setelah penyedia jasa mengajukan rencana pemakaian uang muka dan menyerahkan jaminan bank.

o Dikembalikan secara berangsur –angsur dan lunas pada saat pekerjaan selesai 100%(APBN) atau 80% ( BLN )

Sanksi :

Bila pemakaian UM tidak sesuai maka harus dikembalikan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan.

Bila PPK terlambat membayar maka penyedia berhak mendapat ganti rugi


5.2. PEMBAYARAN PRESTASI

Cara pembayaran:

1. Bulanan ( monthly payment)

2. System termijn ( prestasi fisik )

Penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai

Laporan kemajuan hasil pekerjaan

1. Dilakukan senilai pekerjaan terpasang

2. PPK maks 7 hari harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

3. Ketidaksesuaian perhitungan tidak menunda pembayaran, dibayar setinggi-tingginya sesuai Syarat Khusus Kontrak


PEMBAYARAN PRESTASI (LANJUTAN)

1. Setiap pembayaran dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (bila ada) ,pajak

2. Penangguhan pembayaran bila penyedia jasa tidak melengkapi bukti pembayaran kpd subpenyedia jasa, untuk kontrak yang mempunyai sub penyedia jasa

3. Pembayaran yerakhir (100%) bila BA Penyerahan Pertama telah terbit


5.3. PEMBAYARAN AKIBAT PERUBAHAN

Usulan perubahan biaya bila diminta oleh PPK, dinilai oleh

direksi teknik selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari

Bila hs perintah perubahan ada dalam daftar kuantitas harga

dan perubahan pekerjaan tidak melebihi 10 % (sepuluh)

atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan perubahan

harga, maka harga satuan tersebut digunakan sebagai dasar

perhitungan biaya perubahan.

Bila hs berubah dan tidak ada harga satuan dalam daftar

kuantitas dan harga , jika dinilai wajar , usulan biaya dari PJ

merupakan harga satuan untuk perubahan pekerjaan. Jika

usulan dinilai tidak wajar , maka dilakukan negosiasi.

Perintah mendesak diberlakukan sebagai kompensasi


5.4. PEMBAYARAN AKIBAT FLUKTUASI HARGA

Penyesuaian harga akibat fluktuasi karena inflasi/deflasi

dilakukan sesuai ketentuan dalam Syarat-syarat Khusus

kontrak ( kontrak > 12 bln dan disebutkan dalam kontrak)

Tata cara perhitungan mengikuti Keppres no 54 tahun 2010

sebagai berikut :

1. Penyesuaian hs berlaku bagi seluruh mata

pembayaran kecuali komponen keuntungan

dan overhead

2. Penyesuaian sesuai dengan jadual pelaksanaan dalam

kontrak/adendum. Terlambat kesalahan PJ, indeks

harga sesuai jadual pelaksanaan dalam kontrak awal.


PEMBAYARAN AKIBAT FLUKTUASI HARGA (LANJUTAN)

Rumusan penyesuaian harga satuan dan rumusan

penyesuaian nilai kontrak mengikuti Keppres no 54

tahun 2010.

Koefisien komponen harga satuan setiap mata

pembayaran mengikuti ketetapan dalam Syarat Khusus.

Index harga bersumber dari Badan Pusat Statistik


5.5. PEMBAYARAN DENDA DAN GANTI RUGI

DENDA:

a. Keterlambatan didenda 1 perseribu Nilai Kontrak perhari maks senilai jaminan pelaksanaan

b. Langsung dipotong dari pembayaran

GANTI RUGI :

a. Keterlambatan pembayaran oleh PPK harus membayar ganti rugi sebesar bunga dari total tagihan berdasarkan tingkat suku bunga BI saat itu, atau kompensasi sesuai syarat – syarat khusus kontrak

b. Ganti rugi dibayar setelah dibuat amandemen kontrak


5.6. PENANGGUHAN PEMBAYARAN

PJ tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam

kontrak, dikenakan sanksi penangguhan pembayaran

setelah PPK memberitahukan secara tertulis.

Pemberitahuan memuat :

a. Rincian keterlambatan disertai alasan yang jelas

b. Keharusan PJ untuk memperbaiki &

menyelesaikan pek. dalam jangka waktu

sesuai surat penangguhan.


VI. SERAH TERIMA

PEKERJAAN


SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. PENYERAHAN PERTAMA

(PROVISIONAL HAND OVER/PHO)

2. PEMELIHARAN

3. PENYERAHAN AKHIR

(FINAL HAND OVER/FHO)


6.1. PENYERAHAN PERTAMA/PHO

1. Setelah pekerjaan selesai 100 % ( seratus persen ),

PJ dapat mengajukan permintaan untuk menyerahkan pekerjaan

2. PPK membentuk panitia penerima pekerjaan yang terdiri atas

unsur atasan langsung, proyek dan direksi teknis.

3. Panitia menilai terhadap hasil pekerjaan selambat lambatnya 7

(tujuh) hari , dan bilamana terdapat kekurangan-kekurangan

dan/atau cacat , maka PJ wajib memperbaiki/menyelesaikan.


PENYERAHAN PERTAMA/PHO (LANJUTAN)

PPK menerima penyerahan ( pertama ) setelah seluruh

hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

kontrak.

Pembayaran dilakukan :

PPK membayar 100% ( seratus persen ) dari nilai

kontrak dan mengembalikan jaminan pelaksanaan dan

PJ harus mengganti dengan jaminan pemeliharaan

sebesar 5% dalam bentuk bank garansi ( dari Bank

Umum ) atau bond dari perusahaan asuransi yang

mempunyai program kerugian dan direasuransikan.


6.2. PEMELIHARAAN

Penyedia jasa wajib memelihara pekerjaan selama

masa pemeliharaan, bila tidak memelihara sesuai

kontrak :

- Jaminan pemeliharaan dicairkan atau uang retensi

untuk membiayai pemeliharaan,dan

- Jaminan pelaksanaan dicairkan, distor ke kas

negara, dan

- Daftar hitam 2 tahun


6.3. PENYERAHAN AKHIR

Pejabat Pembuat Komitmen menerima

penyerahan akhir pekerjaan

a. Setelah penyedia jasa melaksanakan semua

kewajiban selama masa pemeliharaan dengan baik

b. Sisa nilai kontrak dibayar atau jaminan pemeliharaan

dikembalikan


JAMINAN PELAKS, PEMEL, KEGAGALAN

BANGUNAN (PERPRES NO 54/2010)

Jaminan pelaks

Jaminan pemel

Kegagalan bang

Td Tng Kontrak PHO FHO

BTS

TA

100%

• Pekerjaan Permanen ≥ 6 bulan

• Pekerjaan Semi Permanen ≥ 3 bulan

Kegagalan Bang.

= Umur Rencana

Max. 10 Thn

Retention money

Setiap pembayaran

Dipotong 5 %

Jaminan

Pemel

Masa Pemel {

Kegagalan Pelaks. Konstr.

Cacat & Ketidaksempurnaan

?

Pasal 70. (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa

Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.


VII. KEGAGALAN

1. KEGAGALAN KONSTRUKSI

2. KEGAGALAN BANGUNAN

7.1. KEGAGALAN KONSTRUKSI

Kegagalan konstruksi adalah :Hasil pekerjaan konstruksi

yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan

Perencanaan konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau

memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan

kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi, dan pengawas

konstruksi.

Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau

memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna

jasa, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi.


KEGAGALAN KONSTRUKSI (LANJUTAN)

Pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti

atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang

disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi,

dan pelaksana konstruksi.

Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan

pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan penyedia

jasa atas biaya sendiri.

Pemerintah berwenang mengambil tindakan tertentu bila

kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian

dan atau gangguan terhadap keselamatan umum.


7.2. KEGAGALAN BANGUNAN

Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab PJ ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan

( ditentukan dlm syarat khusus), maks 10 th


KEGAGALAN BANGUNAN (LANJUTAN)

Penilaian Kegagalan Bangunan

1. Dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang

profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat

independen dan mampu memberikan penilaian secara

obyektif, harus dibentuk dalam waktu paling lama 1 (satu)

bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya

kegagalan bangunan.

2. Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih, dan

disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa.


KEGAGALAN BANGUNAN (LANJUTAN)

Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan

tertentu apabila kegagalan bangunan

mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan

gangguan pada keselamatan umum, termasuk

memberikan pendapat dalam penunjukan,

proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang

dibentuk dan disepakati oleh para pihak.

P E L . H K . K O N T R A K 100

dokumen kontrak - bpsdm.pu.go.id file1.2. dasar hukum kontrak konstruksi peraturan pemerintah (pp)...

Documents