DEMOKRASI DEMOKRASI KONSTITUSIONILKONSTITUSIONIL

Ciri khas demokrasi konstitusionil Ciri khas demokrasi konstitusionil adalah :adalah :1.1.Gagasan bahwa pemerintah yg Gagasan bahwa pemerintah yg demokratis demokratis adalah pemerintah yg adalah pemerintah yg

terbatas terbatas kekuasaannya dan kekuasaannya dan tidak tidak dibenarkan dibenarkan bertindak bertindak sewenang-sewenang- wenang terhadap wenang terhadap negaranya.negaranya.2.2.Pembatasan tercantum dlm Pembatasan tercantum dlm konstitusi.konstitusi.3.3.Disebut “ Disebut “ constitutional government constitutional government “ “

lanjutanlanjutan

Jadi :Jadi : Contitutional government Contitutional government sama sama

dengan dengan limited government limited government atau atau restrained government.restrained government.

Lord Acton : Ahli sejarah Lord Acton : Ahli sejarah InggrisInggris

Mengatakan : “ Mengatakan : “ Power tends to Power tends to corrupt , but absolute power corrups corrupt , but absolute power corrups absolutely absolutely “ “

Artinya : manusia yg mempunyai Artinya : manusia yg mempunyai kekuasaan cenderung untuk kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yg mempunyai tetapi manusia yg mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya.menyalahgunakannya.

demokrasi konstitusionil muncul demokrasi konstitusionil muncul pada akhir abad 19pada akhir abad 19

Pembatasan atas kekuasaan raja Pembatasan atas kekuasaan raja sebaiknya diselenggarakan dengan sebaiknya diselenggarakan dengan konstitusi tertulis,konstitusi tertulis,

Yang dengan tegas menjamin hak asasi Yang dengan tegas menjamin hak asasi warga negaranya,warga negaranya,

Ada pembagian kekuasaan untuk Ada pembagian kekuasaan untuk memperkecil penyalahgunaan kekuasan, memperkecil penyalahgunaan kekuasan, dengan cara ke beberapa badan dan dengan cara ke beberapa badan dan tidak memusatkan pada satu tangan tidak memusatkan pada satu tangan /badan./badan.

CONSTITUSIONALISMECONSTITUSIONALISME Carl J. Fredrick :Carl J. Fredrick :

– Adalah gagasan bahwa pemerintah Adalah gagasan bahwa pemerintah adalah suatu kumpulan aktivitas yg adalah suatu kumpulan aktivitas yg diselenggarakan atas nama rakyat, diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yg tunduk pada beberapa tetapi yg tunduk pada beberapa pembatasan yg dimaksud untuk pembatasan yg dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yg memberi jaminan bahwa kekuasaan yg diperlukan untuk pemerintahan ini tidk diperlukan untuk pemerintahan ini tidk disalahgunakan oleh mereka yg disalahgunakan oleh mereka yg mendapat tugas untuk memerintah.mendapat tugas untuk memerintah.

– Pembatasan tersebut terdapat Pembatasan tersebut terdapat dalamkonstitusi tertulis atau UUD.dalamkonstitusi tertulis atau UUD.

Fungsi UUD/ konstitusiFungsi UUD/ konstitusi

Membatasi kekuasaan pemerintahMembatasi kekuasaan pemerintah Menjamin hak asasi manusia warga Menjamin hak asasi manusia warga

negarnyanegarnya Sebagai hukum tertinggi yg harus Sebagai hukum tertinggi yg harus

dipatuhi oleh negara dan pejabat dipatuhi oleh negara dan pejabat pemerintah sesuai dalail “ pemerintah sesuai dalail “ government by laws , not by men “government by laws , not by men “

Perumusan yuridis prinsip-2 ini Perumusan yuridis prinsip-2 ini disebut disebut

Rechtsstaat ( negara Hukum ) dan Rechtsstaat ( negara Hukum ) dan Rule of Law.Rule of Law.

Negara hukum abad 19 fungsi negara Negara hukum abad 19 fungsi negara hanya sebagai ‘ PENJAGA MALAM ‘ /hanya sebagai ‘ PENJAGA MALAM ‘ /

Atau NACHT WACHTERSTAAT “ negara Atau NACHT WACHTERSTAAT “ negara hanya boleh campur tangan terhadaap hanya boleh campur tangan terhadaap kehidupan rakyatnya dalam batas-2 yg kehidupan rakyatnya dalam batas-2 yg sangat sempit.sangat sempit.

Disebut negara hukum klasik.Disebut negara hukum klasik.

Yang mempunyai gagasan Yang mempunyai gagasan pembatasan kekuasaan dlm pembatasan kekuasaan dlm

negara secara yuridis adalah :negara secara yuridis adalah :

Dari Eropa Continental :Dari Eropa Continental :– Kant ( 1724-1804 )Kant ( 1724-1804 )– Fredrick Julius Stahl Fredrick Julius Stahl – Keduanya memakai istilah “RECHTSSTAAT”Keduanya memakai istilah “RECHTSSTAAT”

Dari Anglo Saxon ( Inggris dan Amerika )Dari Anglo Saxon ( Inggris dan Amerika )A.V.Dicey memakai istilah “RULE OF A.V.Dicey memakai istilah “RULE OF LAW”LAW”

Menurut F.J.Stahl : Menurut F.J.Stahl :

Ada empat unsur rechtsstaat dlm arti Ada empat unsur rechtsstaat dlm arti klasik:klasik:1.1. Hak-hak asasi manusiaHak-hak asasi manusia

2.2. Pemisahan/ pembagian kekuasan untuk Pemisahan/ pembagian kekuasan untuk menjamin hak-hak itu ( Tria Politika : menjamin hak-hak itu ( Tria Politika : Erop.Kontint)Erop.Kontint)

3.3. Pemerintah berdasarkan peraturan ( wet Pemerintah berdasarkan peraturan ( wet matige van bestuur )matige van bestuur )

4.4. Peradilan administrasi dlm perselisihan ( yg b Peradilan administrasi dlm perselisihan ( yg b ebas dan tidak memihak ).ebas dan tidak memihak ).

Menurut A.V.DiceyMenurut A.V.Dicey

Unsur-unsur Rule of Law dlm arti yg Unsur-unsur Rule of Law dlm arti yg klasik klasik 1.1. Supremasi aturan-2 hukum ( supremacy of Supremasi aturan-2 hukum ( supremacy of

law ), tidak ada itndakan sewenang-law ), tidak ada itndakan sewenang-wenang, orang dapat dihukum bila wenang, orang dapat dihukum bila melanggar hukum.melanggar hukum.

2.2. Kedudukan yg sama dalam menghadapi Kedudukan yg sama dalam menghadapi hukum ( equality befor the law). Berlaku hukum ( equality befor the law). Berlaku bagi pejabat dan orang biasa.bagi pejabat dan orang biasa.

3.3. Terjaminnya hak asasi warga negara oleh Terjaminnya hak asasi warga negara oleh UUD dan keputusan-e pengadilan.UUD dan keputusan-e pengadilan.

lanjutanlanjutan Bahwa gagasan perumusan ini hanya bersifat Bahwa gagasan perumusan ini hanya bersifat

yuridis saja dan hanya menyangkut bidang yuridis saja dan hanya menyangkut bidang hukum saja.hukum saja.

tidak menyangkut soal kepentingan sosial, tidak menyangkut soal kepentingan sosial, ekonomi, budaya dll.ekonomi, budaya dll.

Kedua perumusan di atas dirumuskan dlm Kedua perumusan di atas dirumuskan dlm suasana yg masih dikuasai bahwa negara dan suasana yg masih dikuasai bahwa negara dan pemerintahnya hendaknya tidak campur tangan pemerintahnya hendaknya tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya. Kecuali yg dalam urusan warga negaranya. Kecuali yg menyangkut kepentingan umum ( bencana alam, menyangkut kepentingan umum ( bencana alam, peperangan dll )peperangan dll )

Aliran ini disebut LIBERALISME.Aliran ini disebut LIBERALISME.

lanjutanlanjutan Liberalisme beranggapan bahwa “ the least Liberalisme beranggapan bahwa “ the least

government is the best government “government is the best government “ Di Belanda disebut STAATSONTHOUDING.Di Belanda disebut STAATSONTHOUDING. Negara dianggap sbg “PENJAGA MALAM = Negara dianggap sbg “PENJAGA MALAM =

NACHTWACHTERSTAATS “NACHTWACHTERSTAATS “ Negara sangat sempit geraknya dlm bidang Negara sangat sempit geraknya dlm bidang

politik dan ekonomi.politik dan ekonomi. Ada dalil ekonomi “ LAISSEZ FAIRE, Ada dalil ekonomi “ LAISSEZ FAIRE,

LAISSEZ ALLER” bila manusia dibiarkan LAISSEZ ALLER” bila manusia dibiarkan mengurus ekonominya sendiri, maka mengurus ekonominya sendiri, maka dengan sendiri ekonomi negara akan sehat” dengan sendiri ekonomi negara akan sehat”

lanjutanlanjutan

Negara hanya punya tugas pasif, Negara hanya punya tugas pasif, yakni baru bertindak bila hak-hak yakni baru bertindak bila hak-hak manusia dilanggar, atau ketertiban manusia dilanggar, atau ketertiban umum dan keamanan terganggu.umum dan keamanan terganggu.

Konsepsi negara hukum demikian Konsepsi negara hukum demikian disebut NEGARA HUKUM KLASIK “ disebut NEGARA HUKUM KLASIK “ ( SEMPIT )( SEMPIT )

Negara hukum abad ke 20 Negara hukum abad ke 20 (negara hukum modern )(negara hukum modern )

Ada perubahan pandangan, dimana abd Ada perubahan pandangan, dimana abd 19 negara hanya terbatas mengurus 19 negara hanya terbatas mengurus kepentingan bersama, maka :kepentingan bersama, maka :

Abad 20 negara turut bertanggung jawab Abad 20 negara turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, maka harus atas kesejahteraan rakyat, maka harus aktif berusaha menaikkan taraf hidup aktif berusaha menaikkan taraf hidup rakyat warga negaranya.rakyat warga negaranya.

Type negara ini disebut Type negara ini disebut “ WELFARE “ WELFARE STATESTATE” atau ” atau “ SOCIAL SERVIS STATE “ SOCIAL SERVIS STATE “ “ atau “ NEGARA KESEJAHTERAAN “atau “ NEGARA KESEJAHTERAAN “

International Commision of International Commision of JurisJuris

Komisi ahli hukum internasional dalam Komisi ahli hukum internasional dalam konferensi di Bangkok tahun 1965 konferensi di Bangkok tahun 1965 memperluas konsep Rule of Law yg memperluas konsep Rule of Law yg dinamakan “dinamakan “ the dynamic aspects of the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age”the Rule of Law in the modern age”

Syarat-syarat dasar terselenggaranya Syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yg demokratis di bawah pemerintahan yg demokratis di bawah Rule of Law adalah Rule of Law adalah

Syarat-syarat dasar terselenggaranya Syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yg demokratis di bawah pemerintahan yg demokratis di bawah Rule of Law adalah :Rule of Law adalah :– Perlindungan konstitusionil, dlm arti Perlindungan konstitusionil, dlm arti

konstitusi selain menjamin hak asasi juga konstitusi selain menjamin hak asasi juga haaaus mengatur prosedur memperoleh hak haaaus mengatur prosedur memperoleh hak ituitu

– Bada kehakiman bebas dan tidak memihakBada kehakiman bebas dan tidak memihak– Pemilihan umum yg bebasPemilihan umum yg bebas– Kebebasan menyatakan pendaopatKebebasan menyatakan pendaopat– Kebebasab berserikatKebebasab berserikat– Civic educations. ( Mirim Budiardjo,1992,hal Civic educations. ( Mirim Budiardjo,1992,hal

60 ) 60 )

Dalam perkembangannya:Dalam perkembangannya:

Dari kedua faham hukum tersebut dapat Dari kedua faham hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip negara hukum disimpulkan bahwa prinsip negara hukum dan the Rule of Law tersebut adalah :dan the Rule of Law tersebut adalah :

1.1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusiamanusia

2.2. Peradilan yg bebas dari pengaruh sesuatu Peradilan yg bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain, dan tidak kekuasaan atau kekuatan lain, dan tidak memihakmemihak

3.3. Legalitas dalam arti hukum dlm sgl Legalitas dalam arti hukum dlm sgl bentuknya. (Bintan R.Saragih,buletin bentuknya. (Bintan R.Saragih,buletin KY,ed.Agt-Sep,2010:19)KY,ed.Agt-Sep,2010:19)