daftar isi - website dinas badan perencanaan dan

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ............................................................................ x

DAFTAR GAMBAR ........................................................................ xv

DAFTAR ISTILAH ......................................................................... xx

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1

1.1 Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap

Nawacita, RPJMN dan RPJMD .................................................. 1

1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs ......................... 4

1.3 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs ..................................... 12

1.4 Pembiayaan TPB/SDGs............................................................ 13

1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs ...................... 14

1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs ........................................ 15

BAB II KONDISI UMUM DAERAH ................................................ 17

2.1. Kondisi Geografis .................................................................... 17

2.2. Kondisi Demografi .................................................................. 26

2.3. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ........................ 29

BAB III KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN

PELAKSANAAN TPB/ SDGs KABUPATEN KEBUMEN .................... 45

3.1. Pilar Pembangunan Sosial Kabupaten Kebumen ........................ 46

3.1.1. Tujuan 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di

Manapun ................................................................................ 46

3.1.2. Tujuan 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan

Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian

Berkelanjutan ......................................................................... 82

3.1.3. Tujuan 3 - Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan

Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Umur ........................ 90

3.1.4. Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan

Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang

Hayat untuk Semua ................................................................ 103

3.1.5. Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan

Kaum Perempuan ................................................................... 107

3.2. Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kebumen .................... 112

3.2.1. Tujuan 7 - Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal,

Berkelanjutan dan Modern untuk Semua .................................. 112

3.2.2. Tujuan 8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan

Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua ............. 113

iii

3.2.3. Tujuan 9 - Membangun Infrastruktur yang Tangguh,

Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta

Mendorong Inovasi ................................................................. 119

3.2.4. Tujuan 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara .... 122

3.2.5. Tujuan 17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi

Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan ............... 124

3.3. Pilar Pembangunan Lingkungan Kabupaten Kebumen ............... 127

3.3.1. Tujuan 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih

dan Sanitasi yang Berkelanjutan .............................................. 127

3.3.2. Tujuan 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman,

Tangguh dan Berkelanjutan .................................................... 135

3.3.3. Tujuan 12 - Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang

Berkelanjutan ......................................................................... 140

3.3.4. Tujuan 13 - Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi

Perubahan Iklim dan Dampaknya ............................................ 141

3.3.5. Tujuan 14 - Melestarikan dan Memanfaatkan secara

Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk

Pembangunan Berkelanjutan ................................................... 141

3.3.6. Tujuan 15 - Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan

Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola

Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan

Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan

Keanekaragaman Hayati ......................................................... 143

3.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Kabupaten

Kebumen ............................................................................... 143

3.4.1. Tujuan 16 - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai

untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses

Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang

Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan .................. 143

BAB IV TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

TPB/SDGs ................................................................................... 150

4.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan .................................................... 150

4.1.1. Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah

proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia,

yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan

definisi nasional. ..................................................................... 150

4.1.2. Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya

perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok

iv

yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan

substansial bagi kelompok miskin dan rentan. .......................... 152

4.1.3. Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki

dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan,

memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta

akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas

tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam,

teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk

keuangan mikro. ..................................................................... 153

4.1.4. Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan

masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi

rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian

ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial,

lingkungan, dan bencana. ....................................................... 158

4.1.5. Tujuan 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber

daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama

pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang

memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya

negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan

kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. ................. 160

4.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan ...................................................... 162

4.2.1. Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan

menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin

dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi,

terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang

tahun. .................................................................................... 162

4.2.2. Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk

kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target

yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan

kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi

remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. ...... 164

4.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera ................................. 166

4.3.1. Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian

ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. ............ 166

4.3.2. Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru

lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara

berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya

v

hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian

Balita 25 per 1.000. ................................................................ 168

4.3.3. Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS,

tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan

memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit

menular lainnya. ..................................................................... 169

4.3.4. Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga

angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui

pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan

mental dan kesejahteraan ....................................................... 170

4.3.5. Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan

penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan

penggunaan alkohol yang membahayakan ............................... 172

4.3.6. Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal

terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk

keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi

kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. . 173

4.3.7. Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk

perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan

kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan

dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan

terjangkau bagi semua orang. ................................................. 174

4.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas .............................................. 175

4.4.1. Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak

perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan

menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang

mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 175


perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap

perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan,

pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga

mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar ...................... 176

4.4.3. Target 4.6 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender

dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk

semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi

masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat

penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. ............... 176

4.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender ................................................... 177

vi

4.5.1. Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap

kaum perempuan dimana pun ................................................. 177

4.5.2. Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap

kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk

perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis

eksploitasi lainnya................................................................... 177

4.5.3. Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan

kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di

semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik,

ekonomi, dan masyarakat. ...................................................... 178

4.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak ..................................... 179

4.6.1. Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan

merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi

semua.................................................................................... 179

4.6.2. Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi

dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan

menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat

terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum

perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. ...................... 180

4.6.3. Target 6. 3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan

mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan

meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya,

mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan

secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan

kembali barang daur ulang yang aman secara global. ............... 181

4.6.4. Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan

efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin

penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk

mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi

jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. ................ 182

4.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau .................................... 183

4.7.1. Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan

energi yang terjangkau, andal dan modern. ............................. 183

4.7.2. Target Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau,

terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang ..... 184

4.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi .............. 184

4.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur ............................. 186

4.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan ..................................... 189

vii

4.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan ................. 192

4.11.1. Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang

inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi,

perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan

terintegrasi di semua negara. .................................................. 192

4.11.2. Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya

dunia dan warisan alam dunia. ................................................ 193

4.11.3. Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi

jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara

substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB

global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi

orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. ................. 193

4.11.4. Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan

perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan

memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk

penanganan sampah kota ....................................................... 194

4.11.5. Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan

ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau

terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang

difabilitas. .............................................................................. 194

4.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 196

4.12.1. Target 12.3. Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari

sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan

konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang

produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska

panen. ................................................................................... 196

4.12.2. Target 12.4. Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan

berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis

limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan

kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara

signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan

limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan

dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. .... 196

4.12.3. Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi

produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang,

dan penggunaan kembali. ....................................................... 197

4.12.4. Target 12. 6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan

besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek

viii

berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan

dalam siklus pelaporan mereka ................................................ 197

4.12.5. Target 12. 8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di

mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran

terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang

selaras dengan alam. .............................................................. 198

4.12.6. Target 12.b Mengembangkan dan mengimplementasikan alat

untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk

pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan

lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal. ........ 199

4.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim .................................. 200

4.13.1. Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi

terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua

negara. .................................................................................. 200

4.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan ................................................... 201

4.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan .................................................. 202

4.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang

Tangguh ................................................................................ 203

4.16.1. Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk

kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. ................... 203

4.16.2. Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi,

perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan

terhadap anak. ....................................................................... 204

4.16.3. Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di

tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang

sama terhadap keadilan bagi semua. ....................................... 206

4.16.4. Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel,

dan transparan di semua tingkat. ............................................ 207

4.16.5. Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif,

inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan ........... 209

4.16.6. Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah

bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran ............................. 210

4.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan .......................... 211

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN..................... 215

5.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi ...................................... 215

5.2. Mekanisme Pelaporan ............................................................. 217

5.3. Tanggung jawab masing-masing Platform ............................... 217

5.4. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS .......... 221

ix

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................... 223

Lampiran 1 – Indikator SDGs Kabupaten Kebumen .................... 224

Lampiran 2 – Target Capaian Indikator Sdg’s Kabupaten

Kebumen Tahun 2021 - 2025 ...................................................... 242

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keselarasan Agenda RPJMN Tahun 2020-2024 dan Agenda

RPJMD 2018-2023 dengan Agenda Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB)/Suistainable Development Goals

(SDGs) ........................................................................... 3

Tabel 1. 2 Pilar Pembangunan Sosial................................................ 5

Tabel 1. 3 Pilar Pembangunan Ekonomi ........................................... 7

Tabel 1. 4 Pilar Pembangunan Lingkungan ....................................... 10

Tabel 1. 5 Pembangunan Hukum dan Tata Kelola ............................. 11

Tabel 2. 1 Curah Hujan dan Hari Hujan ............................................ 21

Tabel 2. 2 Mata air yang mengalir di Kabupaten Kebumen ................ 24

Tabel 2. 3 Potensi Air Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2018 ........... 24

Tabel 2. 4 Persebaran Rawan Bencana Kabupaten Kebumen ............. 25

Tabel 2. 5 Indikator Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun

2015-2019 ...................................................................... 26

Tabel 3. 1 Kemiskinan Mikro berdasarkan jenis kelamin dan

kelompok umur............................................................... 49

Tabel 3. 2 Jaminan Kesehatan ......................................................... 53

Tabel 3. 3 Jenis Disabilitas .............................................................. 56

Tabel 3. 4 Data Program Bantuan Sosial APBN ................................. 59

Tabel 3. 5 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga

Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 ........... 59

Tabel 3. 6 Imunisasi dasar lengkap .................................................. 61

Tabel 3. 7 Target Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR)

sema cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49

tahun yang berstatus kawin ............................................. 64

Tabel 3. 8 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 64

Tabel 3. 9 Sumber air minum utama rumah tangga Tahun 2019........ 65

Tabel 3. 10 Uji Pencemaran Air ......................................................... 67

Tabel 3. 11 Sumber Penerangan Rumah Tangga ................................ 74

Tabel 3. 12 Bahan Bakar Utama untuk Memasak ................................ 74

Tabel 3. 13 Kajian dan Taksiran Kerugian di Kabupaten Kebumen

Tahun 2018 .................................................................... 75

Tabel 3. 14 Desa Tangguh Bencana yang Di Bentuk ........................... 76

Tabel 3. 15 Persentase Ibu Persalinan yang ditolong oleh Tenaga

Kesehatan ...................................................................... 91

Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Keluarga Berencana ................................ 99

xi

Tabel 3. 17 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 100

Tabel 3. 18 APK ................................................................................ 105

Tabel 3. 19 APK SMP/MTs/sederajat .................................................. 105

Tabel 3. 20 Capaian Pelayanan Korban Kekerasan .............................. 109

Tabel 3. 21 Jumlah Ekportir di Kabupaten Kebumen ........................... 126

Tabel 3. 22 Potensi Air Baku Kabupaten Kebumen .............................. 128

Tabel 3. 23 Anggaran Program / Kegiatan Sanitasi Layak .................... 130

Tabel 3. 24 Daftar Desa ODF Kabupaten Kebumen sampai dengan

tahun 2019 ..................................................................... 131

Tabel 4. 1 Target Capaian Persentase penduduk yang hidup di

bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin

dan kelompok umur. ....................................................... 151

Tabel 4. 2 Target Capaian Indikator Sistem Dan Upaya Perlindungan

Sosial Yang Tepat Bagi Semua ......................................... 152

Tabel 4. 3 Target Capaian Indikator Target 1.4 ................................ 154

Tabel 4. 4 Target Capaian Indikator Ketahanan Masyarakat Miskin

Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kondisi Rentan

Terhadap Kejadian Ekstrim Tahun 2021 – 2025 ................ 158

Tabel 4. 5 Target Capaian Indikator Penjaminan Mobilisasi Yang

Signifikan Terkait Sumber Daya Dari Berbagai Sumber ...... 161

Tabel 4. 6 Target Capaian Indikator menghilangkan kelaparan dan

menjamin akses bagi semua orang Kabupaten Kebumen

Tahun 2021 - 2025 ......................................................... 163

Tabel 4. 7 Target Capaian Indikator Menghilangkan Segala Bentuk

Kekurangan Gizi .............................................................. 165

Tabel 4. 8 Target Capaian Indikator Mengurangi Rasio Angka

Kematian Ibu .................................................................. 166

Tabel 4. 9 Target Capaian Indikator Mengakhiri Kematian Bayi Baru

Lahir dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025 .. 168

Tabel 4. 10 Target Capaian Indikator Mengakhiri Epidemi Penyakit

Menular .......................................................................... 169

Tabel 4. 11 Target Capaian Indikator Angka Kematian Dini Akibat

Penyakit Tidak Menular ................................................... 170

Tabel 4. 12 Target Capaian Indikator Memperkuat pencegahan dan

pengobatan penyalahgunaan zat ..................................... 172

Tabel 4. 13 Target Capaian Indikator Angka kelahiran pada

perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan

xii

dikelompok umur yang sama (Age Specific Fertility

Rate/ASFR) .................................................................... 173

Tabel 4. 14 Target Capaian Indikator Kesehatan Universal .................. 174

Tabel 4. 15 Target Capaian Indikator Program Pemenuhan Upaya

Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat . 174

Tabel 4. 16 Target Capaian Indikator Semua Anak Menyelesaikan

Pendidikan Dasar dan Menengah ..................................... 175

Tabel 4. 17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)........................................................................... 176

Tabel 4. 18 Target Capaian Indikator Persentase angka melek aksara

penduduk umur ≥15 tahun Kabupaten Kebumen Tahun

2021 - 2025.................................................................... 176

Tabel 4. 19 Target Capaian Indikator Jumlah kebijakan yang responsif

gender mendukung pemberdayaan perempuan. ............... 177

Tabel 4. 20 Target Capaian Indikator Penghapusan Segala Bentuk

Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan di Ruang Publik

dan Pribadi ..................................................................... 178

Tabel 4. 21 Target Capaian Indikator Kesetaraan Gender dalam

Kepemimpinan di Semua Tingkat Pengambilan Keputusan

Dalam Kehidupan Politik .................................................. 179

Tabel 4. 22 Target Capaian Indikator Persentase rumah tangga yang

memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 180

Tabel 4. 23 Target Capaian Indikator Akses Terhadap Sanitasi Dan

Kebersihan Yang Memadai Dan Merata Bagi Semua .......... 180

Tabel 4. 24 Target Capaian Indikator Akses Meningkatkan Kualitas Air 182

Tabel 4. 25 Target Capaian Indikator Meningkatkan Efisiensi

Penggunaan Air Di Semua Sektor di Kabupaten Kebumen

Tahun 2021 – 2025 ......................................................... 182

Tabel 4. 26 Target Capaian Indikator Akses Energi ............................. 184

Tabel 4. 27 Target Capaian Indikator Target 8.5 ................................ 185

Tabel 4. 28 Target Capaian Indikator Mengembangkan kualitas,

kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan

infrastruktur ................................................................. 188

Tabel 4. 29 Target Capaian Indikator Tujuan 10 ................................. 190

Tabel 4. 30 Target Capaian Rasio Laju Perluasan Lahan Terbangun

Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk. ........................... 192

xiii

Tabel 4. 31 Total Pengeluaran Per Kapita Yang Diperuntukan Untuk

Preservasi, Perlindungan, Konservasi Pada Semua Warisan

Budaya Dan Alam (Non-PPP) Sampai Dengan Tahun 2025 193

Tabel 4. 32 Indikator Target Perlindungan Orang Miskin Dan Orang-

Orang Dalam Situasi Rentan Sampai Dengan Tahun 2025 . 194

Tabel 4. 33 Rata-rata tahunan materi particular halus PM 10 .............. 194

Tabel 4. 34 Indikator Target Menyediakan Ruang Publik Dan Ruang

Terbuka Hijau Yang Aman, Inklusif Sampai Dengan Tahun

2025 .............................................................................. 195

Tabel 4. 35 Persentase Sisa Makanan ................................................ 196

Tabel 4. 36 Target Capaian Indikator Target 12.4............................... 196

Tabel 4. 37 Target Jumlah Timbunan Sampah Yang Didaur Ulang

Sampai Dengan Tahun 2025 ............................................ 197



Tabel 4. 40 Target Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism

development .................................................................. 199




Tabel 4. 44 Target Capaian Indikator Target 16.2.............................. 205


Tabel 4. 46 Indikaror Target Pengembangan Lembaga Yang Efektif,

Akuntabel dan Transparan di Semua Tingkat Sampai

dengan Tahun 2025 ........................................................ 207

Tabel 4. 47 Indikator Target pengambilan keputusan yang responsif,

inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan

Sampai Dengan Tahun 2025 ............................................ 209

Tabel 4. 48 Indikator Target identitas yang syah bagi semua,

termasuk pencatatan kelahiran Sampai Dengan Tahun

2025 .............................................................................. 210

Tabel 4. 49 Jumlah Target Seluruh Penanganan Pengaduan

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ............................ 211


Tabel 5. 1 Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan / Sustainable Development Goals

(Tpb/Sdgs) ..................................................................... 217

xiv

Tabel 5. 2 Tim Kelompok Kerja (Pokja) Peyusunan Rencana Aksi

Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau

Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten

Kebumen Tahun 2021-2025 ............................................ 219

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen .......................... 17

Gambar 2. 2 Luas wilayah (dalam Km2) menurut kecamatan di

Kabupaten Kebumen ..................................................... 18

Gambar 2. 3 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten

Kebumen...................................................................... 19

Gambar 2. 4 Peta Topografi Kabupaten Kebumen .............................. 20

Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Kebumen .......................... 21

Gambar 2. 6 Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen .................. 25

Gambar 2. 7 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kebumen Tahun 2015 -

2019 ............................................................................ 27

Gambar 2. 8 Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen Berdasarkan

Usia Tahun 2019........................................................... 28

Gambar 2. 9 Pertumbuhan Pendudukan Kabupaten Kebumen Tahun

2015 -2019................................................................... 29

Gambar 2. 10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun

2015-2020 .................................................................... 29

Gambar 2. 11 Perkembangan PDRB (ADHK) Kabupaten Kebumen ......... 30

Gambar 2. 12 Lima Sektor Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten

Kebumen Tahun 2019 ................................................... 32

Gambar 2. 13 Laju Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 (%) .. 33

Gambar 2. 14 Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ........ 34

Gambar 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten

Kebumen Tahun 2015-2020 .......................................... 35

Gambar 2. 16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun

2015-2019 .................................................................... 36

Gambar 2. 17 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 .......................... 37

Gambar 2. 18 AHH Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional

Tahun 2015-2019 ......................................................... 38

Gambar 2. 19 HLS Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional

Tahun 2015-2019 ......................................................... 38

Gambar 2. 20 RLS Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional

Tahun 2015-2019 ......................................................... 39

Gambar 2. 21 Pengeluaran Per Kapita (Dalam Ribuan) Kabupaten

Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 39

xvi

Gambar 2. 22 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen

Tahun 2015-2019 ......................................................... 42

Gambar 2. 23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen

Tahun 2015-2021 ......................................................... 43

Gambar 2. 24 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan

Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021 ........ 44

Gambar 3. 1 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah

Penduduk Miskin Kab/Kota se Jawa Tengah Tahun 2019 . 47

Gambar 3. 2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah

Penduduk Miskin Berdasar Data Makro ........................... 48

Gambar 3. 3 Perkembangan Relevansi Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2015 sd 2019 (%) .............................................. 48

Gambar 3. 4 Capaian Target dan Realisasi Kemiskinan Kabupaten

Kebumen...................................................................... 50

Gambar 3. 5 Perbandingan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

dan Penurunan Penduduk Kemiskinan ............................ 52

Gambar 3. 6 Kepemilikan Jaminan Kesehatan .................................... 54

Gambar 3. 7 Anggaran Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan .................................................................... 55

Gambar 3. 8 Realisasi Penyandang disabilitas yang miskin dan renta

yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya ................. 57

Gambar 3. 9 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 58

Gambar 3. 10 Persalinan di Fasilitas Kesehatan .................................... 60

Gambar 3. 11 Persentase bayi (0-12 bulan) yang mendapatkan

imunisasi dasar lengkap ................................................ 62

Gambar 3. 12 Anggaran Peningkatan Imunisasi APBD Kab.Kebumen

2016-2019 .................................................................... 63

Gambar 3. 13 Prosentase Penduduk berakses Air Minum ...................... 66

Gambar 3. 14 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah........................... 67

Gambar 3. 15 Jenis Tempat Buang Air Besar dan Jenis Tempat

Pembungan Akhir Tinja ................................................. 68

Gambar 3. 16 Target dan Realisasi Pembangunan Ipal Komunal

Permukiman ................................................................. 69

Gambar 3. 17 Anggaran Pelayanan Penyehatan Lingkungan ................. 69

Gambar 3. 18 Angka Partisipasi Murni SD/MI dan Angka Putus Sekolah

SD/MI .......................................................................... 70

xvii

Gambar 3. 19 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs dan Angka Putus

Sekolah SMP/MTs ......................................................... 71

Gambar 3. 20 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 72

Gambar 3. 21 Presentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18

Tahun .......................................................................... 73

Gambar 3. 22 Anggaran Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh

Bencana ....................................................................... 77

Gambar 3. 23 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kebumen ................... 78

Gambar 3. 24 Anggaran Kemiskinan 2016-2020 ................................... 79

Gambar 3. 25 Anggaran Layanan Pendidikan, kesehatan, Perlindungan

Sosial dan Persentase dari Total Belanja ......................... 81

Gambar 3. 26 Persentase Balita Gizi Kurang dan Buruk ........................ 83

Gambar 3. 27 Anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat ................ 84

Gambar 3. 28 Presentase Penanganan Kerawanan Pangan ................... 85

Gambar 3. 29 Penanganan Daerah Rawan Pangan ............................... 85

Gambar 3. 30 Prevalensi Gizi Buruk ..................................................... 87

Gambar 3. 31 Prevalensi Anemia pada ibu Hamil ................................. 88

Gambar 3. 32 Cakupan Asi Ekslusif ..................................................... 88

Gambar 3. 33 Pola Pangan Harapan (PHH) .......................................... 89

Gambar 3. 34 Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ...... 92

Gambar 3. 35 Cakupan Neonatal Komplikasi yang Ditangani ................. 94

Gambar 3. 36 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup .............. 95

Gambar 3. 37 Grafik Data HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen dari tahun

2016 hingga Mei 2020 ................................................... 96

Gambar 3. 38 Distribusi Kasus HIV-AIDS Menurut Kelompok Umur ...... 96

Gambar 3. 39 Proporsi Kasus Hipertensi di Fasyankes .......................... 98

Gambar 3. 40 Kepemilikan Jaminan Kesehatan .................................... 101

Gambar 3. 41 Anggaran Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan .................................................................... 102

Gambar 3. 42 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B ...................... 103

Gambar 3. 43 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B ................. 104

Gambar 3. 44 Angka Melek Huruf ....................................................... 106

Gambar 3. 45 Jumlah Kebijakan yang responsive gender mendukung

pemberdayan perempuan .............................................. 108

Gambar 3. 46 Jumlah tabung gas yang beredar Tahun 2016-2019 ........ 112

Gambar 3. 47 PDRB per kapita di Kabupaten Kebumen dari tahun

2015-2019 .................................................................... 113

xviii

Gambar 3. 48 LPE ADHK 2010 Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-

2019 ............................................................................ 114

Gambar 3. 49 Tenaga Kerja Formal Kabupaten Kebumen dari tahun

2015-2019 .................................................................... 115

Gambar 3. 50 Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian

Kabupaten Kebumen dari tahun 2016-2019 .................... 115

Gambar 3. 51 Upah rata-rata per jam pekerja Kabupaten Kebumen dari

tahun 2015-2019 .......................................................... 116

Gambar 3. 52 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen dari

tahun 2015-2019 .......................................................... 116

Gambar 3. 53 Tingkat setengah pengangguran Kabupaten Kebumen

dari tahun 2015-2019.................................................... 117

Gambar 3. 54 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak

sekolah Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019 ........ 117

Gambar 3. 55 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Kabupaten

Kebumen dari tahun 2015-2019 ..................................... 118

Gambar 3. 56 Prosentase jalan kabupaten kualitas baik di Kabupaten


Gambar 3. 57 Total Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Kebumen dari

tahun 2015-2019 .......................................................... 120

Gambar 3. 58 Penduduk yang menggunakan telepon seluler di


Gambar 3. 59 Persentase penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019 122

Gambar 3. 60 Klasifikasi Desa di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-

2019 ............................................................................ 123

Gambar 3. 61 Proporsi peserta program jaminan bidang

ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen dari tahun

2015-2019 .................................................................... 124

Gambar 3. 62 Total Pendapatan Pemerintah di Kabupaten Kebumen

dari tahun 2015-2019.................................................... 125

Gambar 3. 63 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB ........................ 125

Gambar 3. 64 Persentase Penduduk berakses air minum di Kabupaten


Gambar 3. 65 Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada saat musim

kemarau di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019 .. 129

Gambar 3. 66 Cakupan rumah sehat di Kabupaten Kebumen dari tahun

2015-2019 .................................................................... 129

xix

Gambar 3. 67 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM di


Gambar 3. 68 Jumlah desa/kelurahan yang ODF di Kabupaten


Gambar 3. 69 IPAL komunal permukiman di Kabupaten Kebumen dari

tahun 2015-2019 .......................................................... 133

Gambar 3. 70 Cakupan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kebumen dari

tahun 2015-2019 .......................................................... 135

Gambar 3. 71 Jumlah Penumpang Armada di Kabupaten Kebumen dari

tahun 2015-2019 .......................................................... 136

Gambar 3. 72 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen dari

tahun 2015-2019 .......................................................... 137

Gambar 3. 73 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen dari

tahun 2015-2019 .......................................................... 137

Gambar 3. 74 Cakupan Pelayanan Sampah di Kabupaten Kebumen dari

tahun 2015-2019 .......................................................... 138

Gambar 3. 75 Luasan RTH Perkotaan di Kabupaten Kebumen dari

tahun 2015-2019 .......................................................... 139

Gambar 3. 76 Pengelolaan B3 di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-

2019 ............................................................................ 140

Gambar 3. 77 Persentase kepatuhan pelaku usaha di Kabupaten


Gambar 3. 78 Jumlah nelayan yang memanfaatkan Asuransi Perikanan

di Kabupaten Kebumen dari tahun 2016-2019 ................ 142

Gambar 3. 79 Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan

Dalam 12 Bulan Terakhir ............................................... 144

Gambar 3. 80 Presentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18

Tahun .......................................................................... 148

Gambar 3. 81 Realisasi anggaran Program Penataan Administrasi

Kependudukan.............................................................. 149

xx

DAFTAR ISTILAH

KH : Kelahiran Hidup

MDGs : Millenium Development Goals

ODA : Official Development Assistance

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perpres : Peraturan Presiden

RAD : Rencana Aksi Daerah

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

SDGs : Sustainable Development Goals

TPB : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

UU : Undang-Undang

WHO : World Health Organization

WTO : World Trade Organization

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)

Kabupaten Kebumen | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs)

terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable

Development Goals (SDGs) telah dirumuskan pada tingkat global

melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September

2015. Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam

segala bentuk termasuk penghapusan ekstrim sebagai tantangan utama di

tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan

hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu People, Planet,

Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial

dan lingkungan yang selaras. Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam

dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya

untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa

Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4)

Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi

Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan

Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10)

Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang

Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;

(13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem

Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;

(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development

Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan

kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,

pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,

pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta

pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola

yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke

generasi berikutnya. Mendasarkan urutan waktu, TPB dirumuskan di

tingkat global pada akhir tahun 2015, sejalan dengan waktu penyusunan

RPJMN 2015-2019. Hal tersebut memudahkan pengarusutamaan TPB ke



dalam dokumen RPJMN 2015-2019, sehingga sebanyak 94 target dari 169

target SDGs telah selaras dengan RPJMN. Sebagai tindak lanjut, telah

disusun Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan untuk Jawa

Tengah, perumusan TPB di tingkat global pada akhir tahun 2015 dan

penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 berada pada posisi

tahun ke-2 dan tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-

2018. Sehingga penyusunan pertama kali untuk Rencana Aksi Daerah

(RAD) Jawa Tengah dilaksanakan dengan periodisasi 2017-2018.

Sehubungan dengan itu, maka metode yang digunakan untuk penyusunan

RAD TPB Jawa Tengah Tahun 2017-2018 menggunakan tagging terhadap

dokumen RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sehingga dimungkinkan

beberapa target dan sasaran pembangunan Jawa Tengah masih ada yang

belum mengakomodir TPB.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya

untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa

Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4)

Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi

Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan

Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10)

Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang

Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;

(13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem

Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;

(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Target SDGs di

Kabupaten Kebumen perlu melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah

SDGs di Kabupaten Kebumen di tahun 2020 sebagai langkah mendukung

pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dalam

pencapaian SDGs sampai tahun 2025. Sebagai salah satu rujukan dalam

penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025.



Tabel 1. 1 Keselarasan Agenda RPJMN Tahun 2020-2024 dan

Agenda RPJMD 2018-2023 dengan Agenda Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistainable Development

Goals (SDGs)

No Agenda RPJMN

Tahun 2020-2024 Agenda RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Agenda Pembangunan TPB/SDGs

VISI VISI VISI

1 Mewujudkan masyarakat

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan

berdaya saing.

Menuju Jawa Tengah

Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Pembangunan yang bertujuan

menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara

berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas

lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang

mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya

(Perpres No. 59 Tahun 2017, pasal 2 ayat 2)

MISI MISI MISI

1 Agenda-1 Memperkuat

ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Agenda-3 Memperkuat

kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi

kemiskinan dan pengangguran

Tujuan-8 Pekerjaan Layak dan

Pertumbuhan Ekonomi Tujuan-17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

2 Agenda-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi

kesenjangan dan menjamin pemerataan

Agenda-3 Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan

kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Tujuan-1 Tanpa Kemiskinan Tujuan-10 Berkurangan Kesenjangan

3 Agenda-3 Meningkatkan sumber daya manusia

yang berkualitas dan berdaya saing

Agenda-4 Menjadikan masyarakat Jawa Tengah,

lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan

Tujuan-1 Tanpa Kemiskinan Tujuan-2 Tanpa Kelaparan

Tujuan-3 Kehidupan Sehat Sejahtera Tujuan-4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan-5 Kesetaraan Gender

4 Agenda-4 Membangun

kebudayaan dan revolusi mental

Agenda-1 Membangun

masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI

Tujuan-4 Pendidikan Berkualitas


infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Agenda-3 Memperkuat

kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapagn kerja untuk mengurangi kemiskinan dan

pengangguran

Tujuan-6 Air Bersih dan Sanitasi

Layak Tujuan-7 Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan-9 Industri, Inovasi,

Infrastruktur

6 Agenda-6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan

bencana dan perubahan

Agenda-4 Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar,

lebih berbudaya, dan

Tujuan-11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan Tujuan-12 Konsumsi dan

Produksi Berkelanjutan



No Agenda RPJMN

Tahun 2020-2024 Agenda RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Agenda Pembangunan TPB/SDGs

iklim mencintai lingkungan Tujuan-13 Penanganan

Perubahan Iklim Tujuan-14 Ekosistem Lautan Tujuan-15 Ekosistem Daratan


stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Agenda-2 Mempercepat

reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

Tujuan-16 Perdamaian,

Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah

1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs

ditunjukkan melalui penyusunan Prepres No. 59 Tahun 2017, membentuk

Tim Koordinasi Nasional (TKN), menyusun metadata, roadmap 2015-2030,

RAN 2017-2019, pedoman penyunan RAD, serta pedoman pelaksanaan

Monev RAD, tetapi juga aktif dalam forum-forum internasional maupun

regional. Indonesia masuk dalam High Level Political Forum (HLPF) on

Suistainable Development, yang mengambil dua format: tingkat kepala

negara selama 4 tahun sekali di bawah SMU PBP, dan tingkat menteri di

setiap tahun di bawah ECOSOC. Sementara dalam forum regional,

Indonesia aktif dalam penyusunan Regional Roadmap for Implementing

the Agenda 2030 for Suistainable Development in Asia Pacific dalam

kerangka UNESCAP APF-SD. Pelaksanaan SDGs dilaksanakan dengan tiga

pendekatan: Pertama, political will yang berarti SDGs akan dilaksanakan

dengan kredo sebagai gerakan komitmen semua stakeholder (pemerintah

dan non pemerintah). Kedua, strong legal basis yang berarti dalam

pelaksanaannya SDGs diimplementasikan melalui payung hukum yang

kuat, yakni Perpres No. 59 Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan RAN

dan RAD. Kedua, dilakukan pengarusutamaan ke dalam dokumen

perencanaan daerah sebagai dasar dalam penentuan prioritas dan alokasi

anggaran. Ketiga, pendekatan good strategy yang berarti pelaksanaan

SDGs didasarkan pada proses yang partisipatif dalam penyusunan

sejumlah dokumen yang diperlukan yang melibatkan semua pihak dari

awal; goal dan indikator ditetapkan dengan jelas dan terukur dari sisi

akurasi dan sumber data; sumber pendanaan jelas; tanggung jawab

pelaksana jelas; monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan akuntabilitas

dan transparansi; serta diterapkannya strategi komunikasi yang tepat dan

efektif.



Kabupaten Kebumen menunjukan komitmen dalam pencapaian SDGs

dengan mengintegrasikan tujuan SDGs dalam kebijakan pembangunan

daerah yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan yang

selaras dengan tujuan SDGs. Adapun keterkaitan Tujuan dengan

Kebijakan perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Pilar Pembangunan Sosial

No Tujuan SDGs Kebijakan RPJMD 2016-

2021 Kebijakan RPJP

1 Tujuan 1. Mengakhiri

Kemiskinan dalam

Segala Bentuk di

Manapun

Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen

Peningkatan kemampuan dan keterampilan

masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam

menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin;

peningkatan pendapatan penduduk miskin;

peningkatan kesempatan

berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi

penduduk miskin; dan peningkatan harkat hidup

dan martabat penduduk

miskin.

2 Tujuan 2.

Menghilangkan

Kelaparan, Mencapai

Ketahanan Pangan

dan Gizi yang Baik,

serta Meningkatkan

Pertanian

Berkelanjutan

Peningkatan produktivitas sektor

pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan

perkebunan Optimalisasi ketahanan

pangan yang berbasis

potensi lokal

pengembangan industri pengolahan hasil

pertanian yang didasarkan pada produk pertanian lokal;

pelibatan masyarakat secara intensif dalam pengembangan

agrobisnis; mendorong terwujudnya

kelompok tani, nelayan

dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang kuat;

peningkatan ketersediaan bahan baku dan modal untuk pengembangan

agrobisnis; pengembangan sistem

tatakelola yang

mendukung pengembangan agrobisnis;

mendorong penguatan modal kolektif petani;

mendorong peran

pedagang perantara untuk membangun




2021 Kebijakan RPJP

kemitraan yang adil dan peduli petani, serta

menciptakan pasar alternatif dengan rantai tata niaga pendek;

meningkatkan layanan informasi bagi petani;

penguatan kemampuan

daya saing, efisiensi, dan modernisasi agribisnis

3 Tujuan 3. Menjamin

Kehidupan yang

Sehat dan

Meningkatkan

Kesejahteraan

Seluruh Penduduk

Semua Umur

Peningkatan akses

kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat

Meningkatkan akses dan

pelayanan pada ibu selama kehamilan dan

pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik

dan standar Meningkatkan akses dan

pelayanan

pada bayi pasca kelahiran pada

pelayanan kesehatan yang baik dan standar

Peningkataan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan

peningkatan pemerataan

pelayanan kesehata melalui peningkatan aksesbilitas dan

jangkauan pelayanan kesehatan;

peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan; peningkatan kemampuan

dalam pemberantasan

penyakit melalui upaya preventif dan pemberdayaan

masyarakat secara partisipatif

4 Tujuan 4. Menjamin

Kualitas Pendidikan

yang Inklusif dan

Merata serta

Meningkatkan

Kesempatan Belajar

Sepanjang Hayat

untuk Semua

Peningkatan mutu

pendidikan formal dan non formal

Perluasan akses pendidikan formal

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas

Peningkataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

pemerataan dan

perluasan akses pendidikan;

peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan;

penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan




2021 Kebijakan RPJP

5 Tujuan 5. Mencapai

Kesetaraan Gender

dan Memberdayakan

Kaum Perempuan

Memperkuat kelembagaan sosial,

politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan

memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun

perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang

menjamin penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan hak-hak dasar

Meningkatkan indeks pembangunan gender

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kebumen data diolah

Tabel 1. 3 Pilar Pembangunan Ekonomi

No Tujuan SDGs Kebijakan RPJMD

2016-2021 Kebijakan RPJP

Tujuan 7.

Menjamin Akses

Energi yang

Terjangkau, Andal,

Berkelanjutan dan

Modern untuk

Semua

Peningkatan pelayanan bidang ketenagalistrikan

peningkatan pembangunan energi dan pemanfaatan pertambangan

pembinaan manajemen pertambangan rakyat

pengembangan energi alternatif

pengembangan pengelolaan pertambangan dan pengembangan energi

perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang

Tujuan 9.

Membangun

Infrastruktur yang

Tangguh,

Meningkatkan

Industri Inklusif

dan Berkelanjutan,

serta Mendorong

Inovasi

Peningkatan kualitas

dan kapasitas infrastruktur wilayah

Optimalisasi dan

peningkatan kualitas sarana-prasarana

transportasi dan komunikasi untuk

menunjang dan memperlancar proses

Meningkatkan kualitas dan kuantitas

infrastruktur pelayanan dasar di

wilayah strategis yang dicapai

melalui :

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya air

dan irigasi; penguatan kelembagaan dan

peningkatan kualitas pengelolaan

sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi yang handal;





pembangunan daerah

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta

karya

pembangunan media komunikasi dan informatika;

peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telekomunikasi;

penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan

pasar dan industri; peningkatan pembangunan dan

pengembangan jaringan

transportasi; peningkatan dan pemantapan

manajemen, sistem, dan

kapasitas transportasi; pembangunan perhubungan yang

diarahkan pada peningkatan

ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan;

pengembangan pengelolaan kawasan hutan rakyat dan

kawasan hutan lindung peningkatan pembangunan

energi dan pemanfaatan

pertambangan; pembinaan manajemen

pertambangan rakyat;

pengembangan energi alternatif; pengembangan pengelolaan

pertambangan dan

pengembangan energi; perumusan dan penetapan

kebijakan penataan ruang;

pemerataan dan penyerasian pembangunan wilayah;

perencanaan pengembangan

kawasan strategis dan cepat tumbuh;

peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih di perkotaan dan perdesaan;

peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan di daerah kumuh dan perdesaan; dan

pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan.





Tujuan 10.

Mengurangi

Kesenjangan Intra

dan Antarnegara

Penurunan penduduk miskin di

Kabupaten Kebumen Peningkatan

kemampuan dan

keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia

kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin;

peningkatan pendapatan penduduk miskin;

peningkatan kesempatan

berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi penduduk miskin; dan

peningkatan harkat hidup dan martabat penduduk miskin

penguatan kemampuan daya

saing, efisiensi, dan modernisasi agribisnis

peningkatan keberdayaan

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

peningkatan kualitas pelayanan

publik dengan menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik; pemantapan partisipasi

masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik melalui mekanisme yang diatur

secara transparan;

Tujuan 17.

Menguatkan

Sarana

Pelaksanaan dan

Merevitalisasi

Kemitraan Global

untuk

Pembangunan

Berkelanjutan

Peningkatan

kemampuan dan

keterampilan

masyarakat sesuai

kebutuhan dunia

kerja, khususnya

dalam menghadapi

tantangan

Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA)

Optimalisasi

kapasitas

kelembagaan dan

aparatur pemerintah

menuju terwujudnya

Tata Pemerintahan

yang Bersih dan Baik

(Good and Clean

Governance)

mendorong peran pedagang perantara untuk membangun

kemitraan yang adil dan peduli petani, serta menciptakan pasar alternatif dengan rantai tata

niaga pendek pengembangan pusat informasi

berbasis teknologi informasi

peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan hambatan terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik

pemantapan partisipasi

masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik melalui mekanisme yang diatur

secara transparan

Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020



Tabel 1. 4 Pilar Pembangunan Lingkungan



Tujuan 6. Menjamin

Ketersediaan serta

Pengelolaan Air

Bersih dan Sanitasi

yang Berkelanjutan

Peningkatan

pelayanan air minum,

pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan

SDA Peningkatan

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)

peningkatan penyediaan sarana

dan prasarana sumberdaya air dan irigasi

penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan

prasarana sumberdaya air dan irigasi yang handal

peningkatan pelayanan sanitasi

dan air bersih di perkotaan dan perdesaan;


perumahan dan lingkungan di daerah kumuh dan perdesaan; dan

pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan.

Tujuan 11.

Menjadikan Kota dan

Permukiman Inklusif,

Aman, Tangguh dan

Berkelanjutan

Peningkatan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)

Peningkatan

perilaku hidup sehat masyarakat

pengembangan pengelolaan kawasan hutan rakyat dan

kawasan hutan lindung peningkatan kualitas

perumahan dan lingkungan di

daerah kumuh dan perdesaan peningkatkan ketertiban di

masyarakat terutama berkaitan

dengan perizinan pemanfaatan sumber daya alam

peningkatan komitmen

perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Tujuan 12. Menjamin

Pola Produksi dan

Konsumsi yang

Berkelanjutan

Peningkatan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Peningkatan perilaku hidup

sehat masyarakat


perumahan dan lingkungan di daerah kumuh dan perdesaan


perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Tujuan 13.

Mengambil Tindakan

Cepat untuk

Mengatasi Perubahan

Iklim dan Dampaknya

Peningkatan

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)


perbaikan pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan

hidup





Tujuan 14.

Melestarikan dan

Memanfaatkan secara

Berkelanjutan

Sumber Daya

Kelautan dan

Samudera untuk

Pembangunan

Berkelanjutan

Peningkatan produktivitas

sektor pertanian, peternakan,

perikanan, kelautan dan

perkebunan

pemanfaatan hasil kelautan yang dihasilkan di wilayah

Kabupaten Kebumen; mendorong terwujudnya

kelompok tani, nelayan dan

Usaha Mikro Kecil Menengah yang kuat

Tujuan 15.

Melindungi,

Merestorasi dan

Meningkatkan

Pemanfaatan

Berkelanjutan

Ekosistem Daratan,

Mengelola Hutan

secara Lestari,

Menghentikan

Penggurunan,

Memulihkan

Degradasi Lahan,

serta Menghentikan

Kehilangan

Keanekaragaman

Hayati

Peningkatan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

pengembangan pengelolaan

kawasan hutan rakyat dan kawasan hutan lindung

perumusan dan penetapan

kebijakan penataan ruang


Tabel 1. 5 Pembangunan Hukum dan Tata Kelola



6 Tujuan 16.

Menguatkan

Masyarakat yang

Inklusif dan Damai

untuk

Pembangunan

Berkelanjutan,

Menyediakan Akses

Keadilan untuk

Penguatan

implementasi kesalehan sosial dan

kehidupan berbangsa dan bernegara

berdasarkan nilai-nilai ajaran agama

Optimalisasi produk

hukum dan implementasinya di


pelayanan publik dengan menghilangkan hambatan

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

pemantapan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di setiap

penyelenggaraan pemilu





Semua, dan

Membangun

Kelembagaan yang

Efektif, Akuntabel,

dan Inklusif di

Semua Tingkatan

lapangan dalam mengatasi berbagai

peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen


1.3 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Pelaksanaan TPB/SDGs secara umum berpegang pada prinsip

terintegrasi, universal, inklusif dan no one left behind. Prinsip terintegrasi

terlihat dalam proses penyusunan renaksi yang memperhatikan aspek

hierarki dokumen perencanaan. Berlaku prinsip dalam menyusun RAD TPB

wajib menseleraskan (mengintegrasikan) agenda pembangunan nasional,

agenda pembangunan daerah, dan agenda TPB/SDGs. Selain itu, prinsip

universalisme SDGs bukan saja hanya dilaksanakan negara berkembang,

tetapi juga negara maju untuk seluruh bangsa di dunia. Inklusif, artinya

manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan dan

kelompok masyakarat yang meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas,

anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki. Hal lainnya terlihat dari sisi

penetapan tujuan dan target dalam TPB/SDGs yang wajib memiliki

keterkaitan holistik antar pilar yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan

hukum tata kelola. Misalnya dalam hal menetapkan tujuan akhir

menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan berkurangnya

kesenjangan. Untuk mempercepat pencapaian tujuan akhir tersebut

terdapat tujuan-tujuan yang menjadi akselerasi/pemercepat yaitu

kehidupan sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender,

pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kota pemukiman yang

berkelanjutan, penanganan perubahan iklim serta perdamaian keadilan

dan kelembagaan yang tangguh. Sedangkan tujuan-tujuan yang lain

merupakan indikator katalisator/daya ungkit yaitu: air bersih dan sanitasi

layak, energi bersih dan terjangkau, industri inovasi dan infrastruktur,

konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ekosistem lautan,

ekosistem daratan dan kemitraan untuk mencapai tujuan.



Sifat inklusif tidak hanya dimaknai dari sisi penerima manfaat

pembangunan, namun perlu juga dimaknai pelaku pembangunan. Pelaku

pembangunan dalam mewujudkan TPB/SDGs bukan hanya pemerintah

(eksekutif dan legislatif) namun juga melibatkan filantropi dan pelaku

usaha, akademisi dan pakar, organisasi masyarakat sipil bahkan media.

Setiap unsur tersebut memiliki peran masing-masing namun saling terkait.

Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian

anggaran dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang mendukung

pencapaian target TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil memberikan

advokasi, membangun kesadaran masyarakat dan berperan sebagai mitra

pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung

pencapaian target TPB/SDGs. Filantropi dan pelaku usaha berperan untuk

melakukan advokasi pada para pelaku usaha dan sektor bisnis. Peran

akademisi bertumpu pada pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat mengupayakan terwujudnya pencapaian TPB/SDGs.

TPB/SDGs merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya

pemerintah saja, sehingga perlu peran serta aktif seluruh pihak dalam

fasilitasi, koordinasi, advokasi, sosialisasi dan diseminasi guna

mewujudkan sinergitas pencapaian TPB/SDGs. Pembagian pola peran

menjadi sangat penting dalam pelaksanaan TPB/SDGs, demikian halnya

dengan pembiayaan yang dialokasikan untuk perwujudan pencapaian

TPB/SDGs yang tidak hanya bersumber dari APBD namun juga sumber

lainnya.

1.4 Pembiayaan TPB/SDGs

Kebumen mengupayakan pembiayaan dari beragam sumber, antara

lain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu dari sumber-

sumber non-APBD/APBN, yakni dengan mengaktifkan sumber-sumber

pembiayaan yang selama ini berada di lembaga-lembaga mitra: organisasi

kemasyarakatan, LSM, filantropi, pelaku usaha, perguruan tinggi, media,

dan lain sebagainya.

Sumber-sumber pembiayaan yang selama ini ada belum

teroptimalkan pemanfaataannya ke arah pencapaian target yang sama

dalam pencapaian tujuan SDGs. Langkah pengintegarsian melalui

pemetaan target indikator, dan penyusunan rencana aksi bersama, bisa

menjadi jembatan bagaimana proses integrasinya karena memiliki nilai

guna kolektif yang tinggi.



1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

Beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan

pekerjaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development

Goals (SDGS) Kabupaten Kebumen ini antara lain sebagai berikut:

1.5.1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable

Development Goals (SDGS) Kabupaten Kebumen secara umum terbagi

dalam 3 tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan untuk menggali informasi-informasi terkait

dengan substansi pekerjaan, baik berupa kajian literatur, kajian

dokumen perencanaan terkait serta penyusunan metode

pelaksanaan pekerjaan meliputi:

a. Metode survei untuk mendapatkan data primer dan sekunder;

b. Metode pengolahan dan analisis data;

c. Metode penyusunan dokumen.

2. Tahap Pengumpulan Data

Merupakan kegiatan untuk mendapatkan semua data yang

diperlukan untuk kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Sustainable Development Goals (SDGS) Kabupaten Kebumen yang

terdiri dari:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat

melalui: jajak pendapat, survei atau observasi lapangan, maupun

kunjungan ke berbagai pihak agar dapat diperoleh data dan

gambaran kondisi riil yang terkait dengan kondisi ekonomi,

sarana dan prasarana, sosial dan budaya, pemerintahan serta

lingkungan.

b. Data sekunder, yaitu data terpilih yang bersumber dari berbagai

dokumen seperti: RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),

dan berbagai data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen, Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Kebumen, dan berbagai lembaga yang

berwenang lainnya di Kabupaten Kebumen.

3. Tahap Analisis

Analisis data dilakukan terhadap data primer dan data sekunder

yang telah didapat sebelumnya.



1.5.2. Metode Analisis

Analisis Deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai

karakteristik dari sebuah data. Karakterisitik itu banyak sekali, antara lain:

nilai Mean, Median, Sum, Variance, Standar error, standar error of mean,

mode, range atau rentang, minimal, maksimal, skewness dan kurtosis.

Analisa deskriptif digunakan untuk menjelaskan berbagai kondisi dan

perkembangan dari waktu ke waktu dan ter-update dari berbagai indikator

yang nantinya diperlukan. Deskripsi nantinya dapat ditampilkan baik

dalam bentuk tabel, gambar/grafik, maupun penjelasan umum sehingga

memudahkan pembaca umum dalam memahami dari data dan/atau

informasi yang diberikan dalam tulisan.

1.5.3. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan

Data-data yang diperlukan adalah data-data kondisi aktual pada

tahun 2015 sampai dengan yang terupdate, yaitu tahun 2019 atau 2020,

dan data-data proyeksi untuk tahun 2020 atau 2021 sampai dengan tahun

2025. Jenis dan sumber data yang dibutuhkan untuk Penyusunan

Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDGS) Kabupaten

Kebumen secara umum minimal adalah berupa data-data seperti yang

tercantum dalam Lampiran 1.

1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

Sistematika Dokumen Renaksi TPB/SDGs

Dokumen Renaksi TPB/SDGs akan berisi:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap

Nawacita, RPJMN dan RPJMD

1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

1.4. Pembiayaan TPB/SDGs

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

BAB II. KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

2.2. Kondisi Demografis

2.3. Kondisi Pemerintahan



2.4. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

BAB III. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN

TPB/SDGs

3.1. Pilar 1 Pilar Pembangunan Sosial Kabupaten Kebumen

3.2. Pilar 2 Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kebumen

3.3. Pilar 3 Pilar Pembangunan Lingkungan Kabupaten Kebumen

3.4. Pilar 4 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Kabupaten

Kebumen

BAB IV. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

4.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

4.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

4.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

4.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

4.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

4.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

4.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

4.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

4.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

4.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

4.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

4.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

4.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

4.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

4.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

4.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

4.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

5.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS

5.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah

2. Lampiran 2. Capaian Indikator SDGs



BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

2.1.1. Letak, Luas Wilayah, dan Batas

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang berada

di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen dalam

konteks regional pada posisi yang strategis sebagai penghubung antara

Jawa Timur dan Jawa Tengah dan menjadi penghubung kota-kota besar

yang menjadi Kawasan pusat pertumbuhan tingkat regional dan nasional.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.112 hektar atau

1.281,12 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai

dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

Kabupaten Kebumen terletak antara 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan

109°22'-109°50' Bujur Timur. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten

Kebumen adalah sebagai berikut:



Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo

Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten

Cilacap

Gambar 2. 2 Luas wilayah (dalam Km2) menurut kecamatan di

Kabupaten Kebumen

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2020

76,37

68,42

61,87

44,84

43,25

48,77

62,41

52,35

20,91

22,96

28,95

33,73

57,75

27,37

42,04

34,58

43,68

43,43

33,84

53,795

100,15

19,48

31,4

109,29

5,23

65,15

Ayah

Buayan

Puring

Petanahan

Klirong

Buluspesantren

Ambal

Mirit

Bonorowo

Prembun

Padureso

Kutowinangun

Alian

Poncowarno

Kebumen

Pejagoan

Sruweng

Adimulyo

Kuwarasan

Rowokele

Sempor

Gombong

Karanganyar

Karanggayam

Sadang

Karangsambung



Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11

kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127

Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan

Karanggayam dengan total luas 109,29 km2 atau 8,53% dan Kecamatan

Sempor dengan luas 100,15 km2 atau 7,82% dari keseluruhan luas

Kabupaten Kebumen. Keduanya berada di bagian utara Kabupaten

Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan

Gombong, yaitu 19,48 km2 atau setara dengan 1,52% dari keseluruhan

luas Kabupaten Kebumen. Walaupun kecamatan Karanggayam merupakan

kecamatan terluas, namun kecamatan dengan jumlah desa terbanyak

adalah kecamatan Ambal sebanyak 32 desa.

2.1.2. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Kebumen terdiri atas pantai, dataran

rendah dan kawasan perbukitan. Ketinggian tanah dari permukaan laut

pada setiap kecamatan terdapat kondisi yang berbeda-beda, untuk tinggi

wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2. 3 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen


Kemiringan tanah di Kabupaten Kebumen dapat dikelompokkan

menjadi 4 (empat) tingkatan yang dilihat pada gambar berikut:

9 14 16 15 18 17 17 16 11

38

198

18

37

2127 28

16 11 15 1729 26

20

66

117

71

Tinggi Wilayah (dalam…



Gambar 2. 4 Peta Topografi Kabupaten Kebumen

Sumber: Bappeda Kabupaten Kebumen, 2018

Tingkatan kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen

dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten

Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar

52,26%;

b. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau

4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;

c. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar

atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan

d. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6

hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.

2.1.3. Klimatologi

Kabupaten Kebumen secara klimatologis merupakan daerah tropis

dengan curah hujan yang cukup tinggi. Curah Hujan di Kabupaten

Kebumen terbagi menjadi empat tingkatan yaitu 0-1000 mm/tahun, 1001-

2000 mm/tahun, 2000-3000 mm/tahun, >3000 mm/tahun. Menurut

Stasiun Meteorologi Sempor, suhu udara rata-rata di Kabupaten Kebumen



tahun 2020 berkisar antara 24,70°C sampai dengan 27,80°C. Untuk

kelembaban udara berkisar antara 77% sampai dengan 88%. Sedangkan

untuk curah hujan selama tahun 2020 sebesar 3.122 mm³ dan hari hujan

sebanyak 149 hari.

Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Kebumen

Sumber: RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

Tabel 2. 1 Curah Hujan dan Hari Hujan

No Bulan Curah Hujan (mm³) Hari Hujan

1 Januari 465,00 26

2 Februari 407,00 22

3 Maret 513,00 18

4 April 433,00 15

5 Mei 105,00 4

6 Juni 18,00 3

7 Juli 5,00 1

8 Agustus 10,00 3

9 September 35,00 7

10 Oktober 23,00 8

11 November 667,00 20

12 Desember 441,00 22

Total 3.122,00 149




2.1.4. Hidrogeologi

Kabupaten Kebumen secara hidrogeologi terdapat 2 (dua) sumber

air, yaitu air permukaan dan air tanah. Sumber air tersebut dimanfaatkan

untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Peta hidrogeologi

kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.6. Peta Hidrogeologi Kabupaten Kebumen


Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan.

Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni

sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang dimanfaatkan masyarakat

untuk kebutuhan sehari-hari dan juga keperluan irigasi pertanian.

Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan

pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Potensi air tanah di

Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata

Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 5,7

juta m²/tahun. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan

air tanah dalam. Air tanah dangkal merupakan air tanah yang umum

digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-

sumur. Air tanah dalam salah satu jenisnya yaitu Cekungan Air Tanah

dengan persebaran di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:



Tabel 2.1. Persebaran Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen

No Cekungan Air Tanah Lokasi

1 Cekungan Air Tanah Banyumundal

Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.

2 Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo

Sebagian wilayah Kecamatan Gombong, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring,

Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun,

Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.

3 Cekungan Air Tanah Kroya

Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

Sumber: Bappeda Kabupaten Kebumen, 2018

Wilayah Kabupaten Kebumen dilalui oleh beberapa sungai/kali yang

membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain Ijo, Lukolo, Telomoyo

dan Wawar. Sebaran DAS tersebut dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 2.7. Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kebumen




Kabupaten Kebumen memiliki tanah yang mengeluarkan banyak

mata air mengalir sepanjang tahun yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Mata air yang mengalir di Kabupaten Kebumen

No Kecamatan Jumlah Mata Air Debit Air

(liter/detik)

1 Buayan 37 0,1 s.d. 222

2 Pejagoan 19 0,1 s.d. 6,5

3 Sruweng 25 0,1 s.d. 6,3

4 Ayah 18 0,1 s.d. 3,5

5 Rowokele 27 0,1 s.d. 100

6 Kutowinangun 3 0,1 s.d. 0,5

7 Poncowarno 12 0,1 s.d. 0,9

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2019

Potensi air yang berasal dari sungai, air tanah, dan mata air dapat

menjadi sumber air baku yang berguna untuk memenuhi kebutuhan air

minum. Potensi air baku Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2. 3 Potensi Air Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2018

No Sumber Air Baku Potensi Air Baku

1 DAS Wawar 11.097,38 liter/detik

2 DAS Luk Ulo 31.126,08 liter/detik

3 DAS Telomoyo 25.941,66 liter/detik

4 DAS Ijo 13.018,01 liter/detik

5 Mata Air ± 720 L/detik Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2019

2.1.5. Risiko Bencana

Kabupaten Kebumen memiliki kondisi topografi yang beragam dan

kondisi geologis yang dilewati cincin api, sehingga tidak dapat dipungkiri

bahwa ancaman bencana alam cukup lengkap.



Gambar 2. 6 Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

Potensi bencana alam di Kabupaten Kebumen antara lain adalah

bencana banjir, tsunami, gempa bumi, kekeringan, angin ribut, dan

longsor. Potensi bencana tsunami, dan banjir terdapat di Kecamatan

Bonorowo, Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Adimulyo,

Puring, dan Kecamatan Kuwarasan karena berbatasan dengan pantai

selatan. Sedangkan potensi bencana longsor, terdapat di Kabupaten

Kebumen bagian utara, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten

Banjarnegara, dan di bagian barat. Selain dari jenis tanah yang cukup

lunak, juga kecuraman lereng di daerah tersebut, sehingga intensitas

terjadinya longsoran tanah cukup tinggi. Persebaran rawan bencana di

Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Persebaran Rawan Bencana Kabupaten Kebumen

No Rawan Bencana Lokasi

1. Rawan Angin Ribut Sebagian wilayah Kecamatan Ambal, Kebumen,

Kutowinangun, Buluspesantren, Petanahan, Adimulyo, Pejagoan dan sebagian kecil

Kecamatan Gombong.

2. Rawan Banjir Sebagian wilayah Kecamatan Ayah, Gombong,

Karanganyar, Puring, Kuwarasan, Buayan, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong,



No Rawan Bencana Lokasi

Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno, dan

Padureso

3. Rawan Gempa Sebagian wilayah Kecamatan Karangsambung,

Alian, Sadang, Karanggayam, Sempor, dan Rowokele.

4. Rawan Kekeringan Sebagian wilayah Kecamatan Padureso, Poncowarno, Alian, Pejagoan dan Karanggayam

5. Rawan Tsunami Sebagian wilayah Kecamatan Mirit, Ambal,

Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, dan Ayah.

6. Rawan Tanah Longsor

Sebagian wilayah Kecamatan Ayah, Rowokele, Sempor, Gombong, Karanganyar, Buayan,

Sruweng, Karanggayam, Pejagoan, Alian, Karangsambung, Sadang, Padureso dan

Poncowarno. Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen, 2019

2.2. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan

sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan kependudukan.

Pembangunan disesuaikan dengan potensi dan kondisi kependudukan di

suatu daerah. Arah kebijakan pembangunan manusia berorientasi pada

penyiapan SDM unggul selaras dengan kebijakan nasional menuju

Indonesia Maju. SDM unggul yaitu SDM yang memiliki kompetensi, soft

skill, dan berkarakter. Secara rinci potret kondisi kependudukan

Kabupaten Kebumen dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2. 5 Indikator Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun

2015-2019

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Penduduk

1.346.309 1.358.448 1.364.905 1.375.221 1.388.490

Laki-laki 678.000 691.224 696.103 697.489 704.508

Perempuan

penduduk (%)

659.309 667.224 668.802 677.732 683.982

Kepadatan wilayah/km2

1.051 1.060 1.065 1.073 1.084

Rasio Jenis Kelamin

104,20 103,60 104,08 102,92 103,00

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2020



Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 tercatat

sebanyak 1.388.490 jiwa terdiri dari 704.508 penduduk laki-laki dan

683.982 perempuan. Sedangkan jumlah sex ratio pada tahun 2019

sebesar 103 artinya komposisi penduduk perempuan 3 persen lebih sedikit

dibanding penduduk laki-laki.

Gambar 2. 7 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kebumen Tahun

2015 - 2019


Komposisi penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Kebumen pada

tahun 2019 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun)

dengan jumlah sebesar 948.983 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tidak

produktif (0-14 dan di atas 64 tahun) sebesar 439.507 jiwa. Dari data

tersebut maka rasio ketergantungannya adalah sebesar 46,31. Artinya,

dari setiap 100 orang penduduk berusia kerja (produktif) harus

menanggung 46 orang yang belum produktif (muda), atau dianggap tidak

produktif lagi (tua). Struktur kependudukan Kabupaten Kebumen

berdasarkan usia didominasi usia produktif, meskipun di sisi lain penduduk

usia lanjut juga cukup besar.



Gambar 2. 8 Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Usia Tahun 2019


Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Kebumen

merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi

di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan

penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk

ke luar daerah (migrasi keluar). Pertumbuhan penduduk Kabupaten

Kebumen cukup terkendali selama kurun waktu lima tahun pertumbuhan

penduduk di bawah 1 persen. Jumlah rumah tangga sebanyak 412.294

rumah tangga, dan rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa

dan kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.084 jiwa/km².

Sedangkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2018

sebesar 0,76 persen dan menjadi 0,96 persen pada tahun 2019.



Gambar 2. 9 Pertumbuhan Pendudukan Kabupaten Kebumen

Tahun 2015 -2019

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen data diolah, 2020

2.3. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Kebumen pada tahun 2015

sebesar 6,28%, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 5,58%. Pada

tahun 2020 adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Kebumen melambat menjadi 2,00±1%. Hal itu

disebabkan oleh terhambatnya kegiatan di sektor Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) dan perdagangan akibat pandemi Covid 19 yang

merupakan sektor kedua dan ketiga terbesar penyumbang PDRB

Kabupaten Kebumen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen tahun

2015-2020 dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun

2015-2020

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020

Keterangan: *) Data Sementara

6,28

4,97 5,135,52 5,58

2,00 ± 1

2015 2016 2017 2018 2019 2020*



Pada 5 (lima) tahun terakhir Produk Domestik PDRB (Atas Dasar

Harga Konstan/ADHK) meningkat dari tahun 2015 sebesar 16.116,55

miliar rupiah meningkat menjadi 18.773,05 miliar rupiah pada tahun 2018.

PDRB (ADHK) tahun 2019 diproyeksikan sebesar 19.825,06 miliar rupiah.

Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen masih

terus berkembang dan tumbuh positif. Perkembangan PDRB ADHK dapat

dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 11 Perkembangan PDRB (ADHK) Kabupaten Kebumen


Keterangan: *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB (Atas

Dasar Harga Konstan/ADHK) menurut lapangan usaha di Kabupaten

Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Peranan PDRB Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2015-2019 (%)

No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018* 2019**

1 Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan

27,45 24,67 23,25 22,66 21,31

2 Pertambangan dan

Penggalian

5,31 5,06 5,08 5,00 4,87

3 Industri Pengolahan 18,78 19,85 20,06 20,39 20,77

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07

5 Pengadaan Air, 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04

16.115,55 16.923,72

17.794,79 18.777,05

19.825,06

2015 2016 2017 2018* 2019**



No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018* 2019**

Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang

6 Konstruksi 6,73 7,19 7,17 7,00 7,06

7 Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

14,07 14,57 14,88 15,03 15,35

8 Transportasi dan

Pergudangan

3,77 3,96 4,04 4,07 4,16

9 Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum

1,93 2,03 2,08 2,11 2,17

10 Informasi dan Komunikasi 1,59 1,68 1,89 2,05 2,23

11 Jasa Keuangan dan

Asuransi

2,88 2,92 2,99 2,91 2,88

12 Real Estat 1,24 1,26 1,25 1,21 1,22

13 Jasa Perusahaan 0,30 0,32 0,35 0,36 0,38

14 Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib

3,40 3,49 3,43 3,30 3,24

15 Jasa Pendidikan 9,19 9,43 9,81 10,10 10,40

16 Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial

1,08 1,10 1,14 1,17 1,22

17 Jasa Lainnya 2,17 2,35 2,47 2,54 2,63


Keterangan: *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Kabupaten Kebumen memiliki 5 (lima) sektor pemberi kontribusi

terbesar PDRB pada tahun 2019. Pemberi terbesar adalah sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,31% namun mengalami

penurunan sebesar 0,54% dari tahun sebelumnya. Sektor pemberi

kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan sebesar

20,77%. Kontribusi terbesar ketiga pada sektor perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,35%. Kemudian

kontribusi terbesar ketiga pada sektor jasa pendidikan sebesar 10,40%,

yang mengalami kenaikan sebesar 0,30% dari tahun sebelumnya. Sektor

penyumbang terkecil pada sektor kontruksi sebesar 7,06%, yang

mengalami kenaikan 0,06% dari tahun sebelumnya.



7,06

10,40

15,35

20,77 21,31

Konstruksi Jasa Pendidikan Perdagangan Besardan Eceran;

Reparasi Mobil danSepeda Motor

IndustriPengolahan

Pertanian,Kehutanan dan

perikanan

Gambar 2. 12 Lima Sektor Penyumbang terbesar PDRB

Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020

2.3.2. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum

dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok

masyarakat yang terjadi secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa

di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan atau

diartikan sebagai penuruan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa.

Perubahan harga (inflasi/deflasi) untuk barang dan jasa yang dibeli

masyarakat diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK

merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan. harga dari

suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam

kurun waktu tertentu.

Laju inflasi pada tahun 2018 terjadi inflasi sebesar 3,14% sedangkan

pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0,96% menjadi 2,18%. Hal ini

menunjukkan secara umum kenaikan harga relatif stabil. Namun, pandemi

Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berpotensi meningkatkan inflasi

Kabupaten Kebumen. Inflasi di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020

diprediksi sebesar 4,00 ± 1%. Hal ini karena distribusi pasokan barang

kebutuhan pokok terhambat akibat pandemi Covid-19. Laju inflasi

Kabupaten Kebumen tahun 2015-2020 selengkapnya tersaji pada gambar

berikut:



Gambar 2. 13 Laju Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020

Keterangan: *)Data asumsi

Tabel 2.8. Inflasi Kabupaten Kebumen Menurut Kelompok

Pengeluaran (%) Tahun 2015 – 2019

No Kelompok Pengeluaran 2015 2016 2017 2018 2019

1. Bahan Makanan 5,83 2,61 -0,50 5,01 3,14

2. Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

4,42 3,82 4,67 3,97 3,52

3. Perumahan, Air, Gas, Listrik

dan Bahan Bakar

1,93 1,36 3,52 1,14 0,42

4. Sandang 4,30 4,77 3,35 2,49 5,87

5. Kesehatan 1,90 6,66 2,72 2,08 1,83

6. Pendidikan, Rekreasi dan

Olahraga

2,70 5,70 3,79 1,16 1,76

7. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

-2,40 -2,08 5,89 2,75 -0,35

Umum 2,91 2,71 3,25 2,98 2,18 Sumber : BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengontrol

peningkatan laju inflasi dengan memformulasikan dan mengeluarkan

kebijakan yang dapat menurunkan angka inflasi. Kebijakan tersebut

diantaranya melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala

terhadap ketersediaan dan kelancaran arus/distribusi barang-barang dan

jasa terutama yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Barang-barang

dan jasa yang rentan berfluktuasi tinggi seperti komoditas bumbu-

2,912,71

3,25

3,14

2,18

4 + 1

2015 2016 2017 2018 2019 2020*



0,24

0,23

0,22 0,22

0,21

2016 2017 2018 2019 2020*

bumbuan, sayur-sayuran dan komoditas dengan nilai konsumsi yang besar

semisal beras perlu diwaspadai dengan memperkuat ketahanan pangan

daerah.

2.3.3. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang

menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai

koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1. Koefisien gini bernilai 0

menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau

setiap orang memiliki pendapatam yang sama. Sedangkang koefisien gini

bernilai 1 menunjukkan adanya ketimpangan yang sempurna, atau satu

orang memiliki segalanya sementara orang lain tidak memiliki apa-apa.

Sehingga koefisien gini diupayakan untuk mendekati 0 yang menunjukkan

adanya pemerataan distribusi pendapatan penduduk. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi indeks gini, maka semakin tinggi

tingkat ketimpangan suatu daerah. Kabupaten Kebumen pada kurun

waktu 2016-2019 cenderung mengalami penurunan dan pada tahun 2020

Indeks Gini Kabupaten Kebumen sebesar 0,21 atau turun 0,01

dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 0,22. Indeks Gini sebesar 0,21

masuk ke dalam kategori tingkat ketimpangan rendah.

Gambar 2. 14 Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020


2.3.4. Indeks pembangungan manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang

digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis



sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan

kesejahteraanmasyarakat dari aspek Pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia yaitu

umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Variabel perhitungan IPM mencakup: a) Angka Harapan Hidup saat lahir

(AHH) yang dihitung dari sensus dan survei kependudukan; b) Rata-rata

Lama Sekolah (RLS) dengan cakupan perhitungan rata-rata lama sekolah

adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas; c) Angka Harapan Lama

Sekolah (HLS) yang dihitung untuk penduduk berusia 7 (tujuh) tahun ke

atas; dan d) Pengeluaran per Kapita ditentukan dari nilai pengeluaran per

kapita dan paritas daya beli yang diukur dengan menggunakan 96

komoditas (66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan).

IPM Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2015-2019 mengalami

peningkatan sebesar 2,73 poin dalam jangka waktu 5 tahun. Namun, pada

tahun 2020 IPM Kabupaten Kebumen diprediksi menurun menjadi 69,00

karena terjadinya pandemi Covid-19. Nilai tersebut berada di bawah target

RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 69,62. Pandemi Covid-19 menyebabkan

kualitas kesehatan penduduk dan daya beli masyarakat turun yang

merupakan komponen pembentuk IPM. Perkembangan IPM Kabupaten

Kebumen dalam kurun waktu 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada

gambar berikut:

Gambar 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020



66,87

67,41

68,29

68,80

69,60

69,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020*



66,87

67,41

68,2968,80

69,6069,49

69,98

70,52

71,12

71,64

69,55

70,18

70,81

71,39

72,02

2015 2016 2017 2018 2019

Kebumen Jawa tengah Nasional

Sementara itu, jika dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional, nilai

IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional

yang pada tahun 2019 berturut-turut sebesar 71,64 dan 72,02.

Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional

dalam kurun waktu 2015-2019 secara lengkap tersaji dalam gambar di

bawah ini:

Gambar 2. 16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-

2019


Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari

tingginya capaian angka IPM suatu wilayah, tetapi juga dilihat dari

kecepatan dalam peningkatan IPM. Kecepatan pertumbuhan IPM

Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 berkisar 0,75 % sampai 1,83 %.

Pertumbuhan tercepat pada tahun 2015 yaitu 1,83 %, yang kemudian

melambat pada tahun 2016 menjadi 0,81 %. Pada tahun 2017 meningkat

kembali menjadi 1,31 % namun pada tahun 2018 melambat menjadi 0,75

% dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 1,16 %.



Gambar 2. 17 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019


Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan

tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan,

dan standar hidup layak. Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur

melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Aspek pengetahuan diukur

melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama

Sekolah (RLS), dan Aspek standar hidup layak diukur melalui indikator

Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kebumen pada tahun 2019

adalah 73,22 tahun yang mengalami peningkatan sebesar 0,45 tahun jika

dibandingkan pada tahun 2015 yang sebesar 72,77 tahun. Jika

dibandingkan dengan Jawa Tengah, AHH Kabupaten Kebumen masih lebih

rendah, dimana AHH Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 74,24 tahun.

Sedangkan jika disandingkan dengan nasional, AHH Kabupaten Kebumen

lebih tinggi, dimana AHH nasional hanya sebesar 71,34 tahun.

Perbandingan lengkap AHH Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan

Nasional selama kurun 2015-2019 tersaji dalam gambar di bawah ini:

1,83

0,81

1,31

0,75

1,16

2015 2016 2017 2018 2019



71,77

72,8772,98 73,11 73,22

73,96 74,02 74,08 74,18 74,24

70,78 70,90 71,06 71,20 71,34

2015 2016 2017 2018 2019

Kebumen Jawa Tengah Nasional

Gambar 2. 18 AHH Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019


Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kebumen pada tahun 2019

sebesar 12,91 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari HLS di Jawa Tengah

sebesar 12,73 tahun namun lebih rendah dari HLS Nasional sebesar 13,06

tahun. Peningkatan HLS di Kabupaten Kebumen sudah cukup baik karena

terjadi perkembangan pada setiap tahunnya, yang pada tahun 2015 HLS

Kabupaten Kebumen masih di bawah Jawa Tengah dan Nasional.

Gambar 2. 19 HLS Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019


Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kebumen tahun 2019

adalah sebesar 7,34 tahun, di mana sangat dekat dengan RLS Jawa

12,21

12,45 12,57

12,9012,91

12,38 12,45

12,61 12,6312,73

12,5512,72

12,8512,91 13,06

2015 2016 2017 2018 2019Kebumen Jawa Tengah Nasional



Tengah yang sebesar 7,47 tahun. Namun jika dibandingkan dengan RLS

nasional, angka tersebut masih cukup rendah karena RLS nasional telah

mencapai angka 8,3 tahun.

Gambar 2. 20 RLS Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019


Pada aspek standar hidup layak, pengeluaran per kapita yang

disesuaikan Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 adalah Rp.8.967.000,-

atau naik sebesar Rp.210.000,- dibandingkan dengan tahun 2018. Jika

dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Jawa Tengah dan Nasional,

angka tersebut masih sangat rendah karena pengeluaran per kapita Jawa

Tengah telah mencapai angka Rp.11.001.000,- dan Nasional sebesar

Rp.11.316.000,-.

Gambar 2. 21 Pengeluaran Per Kapita (Dalam Ribuan) Kabupaten

Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019


6,937,05 7,05

7,29 7,347,03 7,157,27

7,357,477,84 7,95

8,10 8,178,30

2015 2016 2017 2018 2019


8.008 8.276 8.446 8.757 8.976 9.930 10.153 10.377 10.777 11.001

10.150 10.420 10.664 11.059 11.316

2015 2016 2017 2018 2019




Berdasarkan 4 (empat) komponen/indikator pembentuk IPM yaitu

Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata

Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Kebumen

masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar. Kabupaten Kebumen

memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan IPM agar dapat setara

dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah maupun nasional, terutama

dalam meningkatkan pengeluaran per kapitanya.

2.3.5. Indeks Pembangunan gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indeks yang sama

dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan

antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG di Kabupaten

Kebumen pada tahun 2019 lebih tinggi dari Jawa Tengah maupun

Nasional, sehingga ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di

Kabupaten Kebumen lebih rendah daripada Jawa Tengah dan Nasional.

IPG Kabupaten Kebumen tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.9. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kebumen, Jawa

Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Tahun Kebumen Jawa Tengah Nasional

2015 93,48 92,21 91,03

2016 N/A 92,22 90,82

2017 92,68 91,94 90,96

2018 93,09 91,95 90,99

2019* 92,69 91,82 90,96


Keterangan: *) Data proyeksi

Pengarusutamaan kesetaraan gender menjadi mainstreaming utama

dalam rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 dalam upaya

mengembangkan SDM berkualitas dan daya saing yang menjadi prioritas

utama dalam kurun waktu 2020-2024. Pengarusutamaan gender diukur

melalui indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender dan Indeks

Pemberdayaan Gender. Selain itu kesetaraan gender juga menjadi salah

satu goals dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s) yang

pencapaiannya menjadi konsensus bersama secara global.



2.3.6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indeks untuk mengukur

ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan

pengambilan keputusan. Indeks pembangunan gender (IDG) digunakan

untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki

dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Komponen yang digunakan untuk mengukur IDG adalah keterwakilan

perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesioanal,

manajer, administrasi dan teknisi.

Pada tahun 2019, IDG Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dari

68,09 pada tahun 2018 menjadi 68,32 pada tahun 2019. Namun angka

tersebut masih di bawah Jawa Tengah dan Nasional yang berturut-turut

sebesar 74,18 dan 72,56. Angka tersebut menunjukkan adanya

kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi politik,

pengambilan keputusan dan dalam bidang perekonomian.

Tabel 2.10. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kebumen, Jawa

Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Tahun Kebumen Jawa Tengah Nasional

2015 68,76 74,80 70,83

2016 N/A 74,89 71,39

2017 70,13 75,10 71,74

2018 68,09 74,03 72,10

2019* 68,32 74,18 72,56 Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020

Keterangan: *) Data proyeksi

Kemiskinan

Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten

Kebumen menjadi tertinggi di Jawa Tengah yaitu 16,82 % dengan total

201.300 penduduk miskin. Perkembangan jumlah penduduk miskin

Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah yang menunjukkan

penurunan jumlah penduduk miskin di 5 (lima) kabupaten tetangga di

Propinsi Jawa Tengah selama periode 2015-2019.



2015 2016 2017 2018 2019

Pend. Miskin 241.900 235.900 233.500 208.700 201.340

Pend. Miskin (%) 20,44 19,86 19,6 17,47 16,82

0

5

10

15

20

25

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Tabel 2.11. Perbandingan Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen

dengan 5 Kabupaten Tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun

2015-2019

Kabupaten

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah

(ribu) %

Jumlah

(ribu) %

Jumlah

(ribu) %

Jumlah

(ribu) %

Jumlah

(ribu) %

Cilacap 243,5 14,39 240,2 14,12 238,3 13,94 193,2 11,25 185,2 10,73

Banyumas 285,9 17,52 283,9 17,23 283,2 17,05 226,2 13,50 211,7 12,53

Banjarnegara 165,4 18,37 158,2 17,46 156,8 17,21 141,7 15,46 136,1 14,76

Purworejo 101,3 14,27 99,1 13,91 98,6 13,82 83,6 11,67 82,2 11,45

Wonosobo 166,4 21,45 160,1 20,53 159,2 20,32 138,3 17,58 131,4 16,62

Kebumen 241,9 20,44 235,9 19,86 233,4 19,60 208,7 17,47 201,3 16,82

Jawa Tengah 4.577,0 13,32 4.506,9 13,27 4.450,7 13,01 3.897,2 11,32 3.743,2 10,80

Nasional


Tingkat kemiskinan (P0) di Kabupaten Kebumen pada kurun waktu

2015-2019 terus mengalami tren penurunan sebesar 40.560 jiwa atau

berhasil mengurangi rata-rata 10.140 jiwa per tahun. Selama kurun waktu

2015-2019 kinerja penurunan prosentase penduduk miskin paling tinggi

ada pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 2,13% atau sebesar 24.790 jiwa

jika dibandingkan dengan tahun 2017. Perkembangan penduduk miskin

Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 secara lebih lengkap disajikan pada

tabel berikut:

Gambar 2. 22 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019




20,44 19,86 19,6017,47 16,82

20,02 19,26 18,50 17,74 16,98 16,22 15,45

16,07 15,32

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Realiasi Target RPJMD Perkiraan

Selama kurun waktu 2015-2019 angka kemiskinan turun 3,62% atau

sekitar rata-rata 0,91% per tahunnya. Target penurunan kemiskinan pada

dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 sebesar 17,74%

sementara capaian angka kemiskinan pada tahun 2018 adalah 17,47%

artinya capaian penurunan kemiskinan pada tahun 2018 telah melampaui

target kinerja pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2015-

2021. Demikian pula pada tahun 2019 angka kemiskinan ditargetkan

menurun sebesar 16,98% sementara capaiannya sebesar 16,82%.

Berdasarkan dokumen RPJMD 2016-2021, angka kemiskinan pada tahun

2021 ditargetkan sebesar 15,45%.

Gambar 2. 23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021


Dengan adanya pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020

menyebabkan target angka kemiskinan RPJMD tidak dapat dipenuhi

karena angka kemiskinan meningkat menjadi 20±1%. Hal ini terjadi

karena penduduk rentan miskin berpotensi menjadi penduduk miskin pada

tahun 2020. Penduduk rentan miskin tersebut adalah penduduk yang

berada pada desil 3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun

2019 semester 2 sejumlah total 201.340 jiwa. Pandemi Covid 19

menyebabkan penduduk rentan miskin mengalami keterbatasan untuk

melakukan kegiatan ekonomi sehingga sulit keluar dari garis kemiskinan.

Diperlukan bantuan sosial kepada penduduk rentan miskin untuk

memperbaiki kondisi ekonomi mereka.



4,083,78

3,62

2,48 2,58

1,19 1,11 0,99

0,55 0,65

2015 2016 2017 2018 2019Kedalaman Kemiskinan (P1) Keparahan Kemiskinan (P2)

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks

keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen selama kurun waktu

2015-2019 mengalami trend yang fluktuatif. Pada periode 2015-2018 P1

dan P2 Kabupaten Kebumen terus menurun yang artinya jarak antara

pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin kecil, dan

jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten

Kebumen juga semakin dekat atau ketimpangan antar penduduk miskin

cukup baik. Namun pada tahun 2019 P1 dan P2 di Kabupaten Kebumen

meningkat. P1 pada tahun 2018 sebesar 2,48 menjadi 2,58 pada tahun

2019, dan P2 pada tahun 2018 sebesar 0,55 menjadi 0,65 pada tahun

2019. Artinya jarak antara pendapatan penduduk miskin dengan garis

kemiskinan dan jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin

merenggang atau semakin jauh.

Gambar 2. 24 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan

Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021

Sumber : SEPAKAT Bappenas dan data diolah, 2020

Kondisi ini mencerminkan bahwa kenaikan garis kemiskinan tidak

diikuti dengan kenaikan pendapatan dan pengeluaran masyarakat miskin

secara linier yang menyebabkan jarak antara pengeluaran masyarakat

miskin semakin jauh dengan garis kemiskinan. Penanggulangan

kemiskinan ke depan tidak hanya berfokus pada penanggulangan

kemiskinan dari sisi mikro pada perlindungan sosial, pemberdayaan

ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan akses

kebutuhan dasar, namun perlu optimalisasi intervensi penanggulangan

kemiskinan dari sisi makro yaitu penciptaan lapangan kerja, menjaga

tingkat inflasi, maupun peningkatan kompetensi tenaga kerja.



BAB III

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN

PELAKSANAAN TPB/ SDGs KABUPATEN KEBUMEN

Dalam perencanaan dan pelaksanaan Tujuan Pembangunan atau

SDGs periode 2016-2019 secara umum sudah dilakukan penyalarasan

SDGs ke dalam dokumen RPJMD Kebupaten Kebumen periode 2016-2021,

walaupun perumusan TPB/SDGs ditingat global baru dilakukan diakhir

tahun 2015 dan ditingkat Pusat baru ditindaklanjuti melalui Peraturan

Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Divisi Statistik UN-DESA telah

mengeluarkan metadata 241 indikator (versi Maret 2016) untuk mengukur

pencapaian target TPB/ SDGs. Berdasarkan Metadata Indikator SDGs

Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs

Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 320 Indikator.

Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, meliputi “kategori

pertama” dengan tanda (*), adalah indicator yang sesuai dengan indikator

global; “kategori kedua”, adalah indikator dengan keterangan huruf (a, b,

...) di belakang nomor merupakan indikator nasional sebagai proksi

indikator global; dan “kategori ketiga”, adalah indikator global yang belum

didefinisikan dan akan dikembangkan.

Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4

(empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: (1) dokumen

Metadata Indikator SDGs Indonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial yang

mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang

mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan

yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan (4) Pilar

Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Metadata Indikator TPB/SDGs Indonsia disusun untuk memberikan

pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan

digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengkuru pencapaian

TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain

di dunia serta keterbandingan antarprovinsi dan antar kabupaten/kota di

Indonesia. Adapun secara umum kondisi capaian target SDG’s di



Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2019 akan dijelaskan

berdasarkan pilar pembangunan SDGs.

3.1. Pilar Pembangunan Sosial Kabupaten Kebumen

3.1.1. Tujuan 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di

Manapun

1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis

kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Dalam Outcome Document Transforming Our World: The 2030

Agenda For Sustainable Development tujuan mengakhiri kemiskinan

menjadi tujuan “utama” dari 17 tujuan yang disepakti dalam SDGs. Tujuan

pertama dari 17 tujuan SDGs adalah “Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala

Bentuk Di Mana Pun” (End poverty in all its forms everywhere). Tujuan

utama tersebut harus menjadi tema pembangunan, agenda utama dan

berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti

infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain. Persoalan

kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat

kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan

dari berbagai sisi. Di dalam RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat

dalam kerangka multidimensi, karenanya kemiskinan bukan hanya

menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa

hal antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat

untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak

dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau

kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Didalam konteks pembangunan kemiskinan dibedakan menjadi

kemiskinan absolute dan kemiskinan relative serta kemiskinan makro dan

kemiskinan mikro. Dalam kumpulan istilah ilmu komputer dan ilmu sosial

disebutkan bahwa data makro disebut juga data aggregate (jumlah) atau

data yang dijumlahkan, sedangkan, data mikro disebut juga data tingkat

individu atau data yang mengandung informasi individu. Kedua data tadi

selama ini dikelola dan diterbitkan resmi oleh BPS secara berkala.

Kemiskinan juga masih menjadi permasalahan dalam pembangunan.

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Kebumen dengan mengalokasikan berbagai program unggulan

penanggulangan kemiskinan baik dalam RPJPD 2005-2025 maupun dalam

RPJMD 2015-2021. Dalam evaluasi capaian RPJMD target kemiskinan



menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan

kelembagaan dan program penanggulangan kemiskinan.

1. Kondisi Kemiskinan di Kebupaten Kebumen

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen di Tahun

2019 sebesar 16,82% dengan jumlah penduduk miskin diangka

201.340 jiwa. Perkembangan posisi relatif persentase penduduk

miskin Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan kabupaten

lainnya di Jawa Tengah pada Tahun 2019, persentase penduduk

miskin Kabupaten Kebumen, namun untuk jumlah penduduk miskin

menduduki peringkat ketiga tertinggi setelah Kabupaten Brebes dan

Kabupaten Banyumas. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar.

Gambar 3. 1 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin dan

Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota se Jawa Tengah Tahun 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019 dan data diolah

Dilihat dari perkembangan antar waktu Persentase penduduk

miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kebumen dari Tahun

2015 sd 2019 dapat dilihat pada Gambar .



Gambar 3. 2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Berdasar Data Makro

Sumber : Badan Pusat Statistik 2015-2019 dan data diolah

Selama Tahun 2015 sd 2019 angka kemiskinan turun 3,62%

(0,91% per tahun) atau penduduk miskin turun berkurang sebesar

40.560 jiwa (10.140 jiwa per tahun) Perkembangan relevansi

persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen pada lima tahun

terakhir (2015-2019) sejalan dengan penurunan capaian persentase

penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah, secara rinci dapat dilihat

pada Gambar 3.3.

Gambar 3. 3 Perkembangan Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2015 sd 2019 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik 2015-2019 dan data diolah



Sedangkan jika melihat kondisi kemiskinan, menurut jenis

kelamin dan kelompok umur maka data yang dapat digunakan

adalah kemiskinan mikro, adapun gambaran kondisi kemiskinan

berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur adalah sebagai

berikut :

Tabel 3. 1 Kemiskinan Mikro berdasarkan jenis kelamin dan

kelompok umur

No Kategori

Indikator

Jml Data Status kesejahteraan

1

>Status Kesejahteraan Rumah Tangga

Jumlah Rumah Tangga Desil 1 39.141




Jumlah Rumah Tangga Desil 1 - 4 153.844

2

>Status kesejahteraan Individu

Jumlah Individu Desil 1 186.520




Jumlah Individu Desil 1 - 4 558.389

3

>Kepala Keluarga Perempuan Menurut Kelompok Usia

KRT perempuan usia dibawah 45 tahun 2.480

KRT perempuan usia 45 - dibawah 60 tahun

8.115

KRT perempuan usia diatas 60 tahun 14.742

Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan

25.337

4

>Status kesejahteraan individu menurut kelompok usia

Perempuan dengan usia dibawah 6 tahun 5.704

Laki-laki dengan usia dibawah 6 tahun 5.991

Jumlah Individu dibawah usia 6 tahun

11.695

Perempuan dengan usia 6-14 tahun 39.681

Laki-laki dengan usia 6-14 tahun 42.753

Jumlah Individu usia 6-14 tahun 82.434







Perempuan dengan usia 60 tahun keatas 51.852

Laki-laki dengan usia 60 tahun keatas 44.480

Jumlah Individu usia 60 tahun

keatas

96.332



No Kategori

Indikator

Jml Data

Status kesejahteraan

Jumlah individu sampai dengan usia

60 tahun keatas

552.322

Sumber : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020

2. Pencapaian Target Kemiskinan

Selama beberapa tahun terakhir kemiskinan di Kabupaten

Kebumen menggambarkan trend penurunan ditahun 2016 angka

kemiskinan di Kabupaten Kebumen sebesar 18,86% sedangkan

ditahun 2019 angka kemiskinan menurun menjadi 16,8%. Walaupun

angka kemiskinan selalu menurun tetapi angkanya masih relatif

tinggi apabila dibandingkan dengan angka provinsi dan

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Gambar 3. 4 Capaian Target dan Realisasi Kemiskinan

Kabupaten Kebumen


Pencapaian taget persentase kemiskinan di Kabupaten

Kebumen bersifat fluktuatif. Pada Tahun 2016 angka kemiskinan

ditargetkan sebesar 19,26% dan berhasil diturunkan menjadi

18,86%, ditahun 2017 dari angka kemiskinan yang ditargetkan

sebesar 18,5% angka kemikinan justru mengalami kenaikan menjadi

19,6%, di tahun 2018 dari taget sebesar 17,74% dapat direalisasikan

sebesar 17,47, di tahun 2019 dari target 16,98% realisasinya dapat

19,2

6

18,8

6

18,5

19,6

17

,74

17

,47

16,9

8

16,8

16,6

2

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target

2016 2017 2018 2019 2020

Capaian target Kemiskinan



diturunkan sedikit sebanyak 16,8% sedangkan ditahun 2020 angka

kemiskinan ditargetkan sebesar 16,62% adanya pandemic Covid-19

tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di

masyarakat sehingga target penurunan angka kemiskinan

dimungkinkan tidak tercapai.

3. Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai

dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

2016-2021 antara lain :

a. Penyusunan satu data kemiskinan Kabupaten Kebumen melalui

kegiatan pendataan dan verifikasi lapangan terhadap data

kemiskinan dengan indikator yang mengkombinasikan indikator

kemiskinan nasional dan indikator kearifan lokal.

b. Menyusun model penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis

kawasan pada daerah/wilayah-wilayah tertentu yang menjadi

kantong kemiskinan.

c. Menjadikan program penanggulangan kemiskinan sebagai suatu

gerakan daerah dan gerakan bersama para pemangku

kepentingan sebagai pilar pilar utama pembangunan serta

dilaksanakan melalui fondasi nilai-nilai agama dan budaya

masyararakat.

d. Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah

e. Optimalisasi dan dinamisasi tim koordinasi penanggulangan

kemiskinan daerah (TKPKD).

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen

secara garis besar dilaksanakan melalui program dan kegiatan

prioritas prioritas/unggulan, antara lain:

a. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan

Pemberdayaan Masyarakat.

b. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga,

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan

beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Kelompok program ini terdiri dari belanja tidak langsung dan

belanja langsung.

c. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Melalui

Agribisnis, Agama, Budaya Dan Pendidikan

d. Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Peningkatan Daya

Saing UMKM dan Koperasi



e. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan

akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro

dan kecil.

4. Alokasi Anggaran Kemiskinan

Anggaran Kemiskinan selama lima tahun terakhir mengalami

fluktuatif pada tahun 2016 alokasi anggaran kemiskinan sebesar

Rp.366.685.689.600 ditahun 2017 mengalami kenaikan menjadi

Rp.563.245.656.000 di tahun 2018 juga mengalami kenaikan

menjadi Rp.573.054.701.050 sedangkan ditahun 2019 ada

penurunan, alokasi anggaran ditahun 2019 hanya sebesar

Rp.271.835.870.920

Gambar 3. 5 Perbandingan Anggaran Penanggulangan

Kemiskinan dan Penurunan Penduduk Kemiskinan

Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen, 2020

1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN

Bidang Kesehatan

1. Penduduk yang menjadi Jaminan Kesehatan di Kabupaten

Kebumen

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan

menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat

wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

366.685.689.600

563.245.656.000

573.054.701.050

768.962.293.800

817.174.975.000

19,8619,6

17,47

16,82

17,59

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

0

100.000.000.000

200.000.000.000

300.000.000.000

400.000.000.000

500.000.000.000

600.000.000.000

700.000.000.000

800.000.000.000

900.000.000.000

2016 2017 2018 2019 2020

Anggaran Kemiskinan Penduduk Kemiskinan %

Linear (Penduduk Kemiskinan %)



2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap

orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh

Pemerintah. Dalam pembangunan kesehatan penyediaan jaminan

kesehatan merupakan komponen yang sangat penting. Program ini

merupakan program untuk melindungi masyarakat dari

permasalahan kesehatan, terutama masyarakat miskin. Kategori

jaminan kesehatan terdiri dari terdiri dari PBI (Penerima Bantuan

Iuran), PPU (Pekerja Penerima Upah), Pekerja Bukan Penerima Upah

(PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Adapun rincian kepesertaan jaminan

kesehatan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 sampai dengan

tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

PBI 644.386 719.233 764.783 803.523 802.532

PPU 86.051 71.635 77.681 80.739 205.551

PBPU/Mandiri 36.368 74.407 93.339 120.733 124.789

Bukan Pekerja 30.000 29.689 29.216 29.301 23.846

Total 796.805 894.964 965.019 1.034.296 1.156.718

Jumlah Penduduk 1.358.448 1.364.905 1.375.221 1.385.577 1.395.969

Persentase 58,66 65,57 70,17 74,65 82,86

Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020

2. Pencapaian Target Jaminan Kesehatan

Target SDGs dalam hal jaminan kesehatan adalah pada tahun

2030 semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan UHC (universal

health coverage). Permasalahan yang ada dalam pencapaian SDGs

adalah masih cukup banyak masyarakat di Kabupaten Kebumen yang

belum memiliki jaminan kesehatan, termasuk penduduk miskin yang

belum memiliki jaminan kesehatan, adapun kepemilikan jaminan

kesehatan pada setiap kuintil (per 20 persen) penduduk adalah

sebagai berikut :



Gambar 3. 6 Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Sumber : Bappenas, 2020

3. Kebijakan dan Program Jaminan Kesehatan

Kebijakan jaminan kesehatan yang di Kabupaten Kebumen

selain dengan pemberian bantuan iuran kepada peserta PBI-JKN,

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga mengalokasikan anggaran

guna memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan untuk

masyarakat berupa Jaminan Kesehatan Daerah. Kebijakan Jamkesda

diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan Daerah.

4. Anggaran Program Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen

dianggarkan melalui program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan, kegiatan dari program ini adalah kemitraan asuransi

kesehatan masyarakat. Alokasi kesehatan dari tahun 2016 sampai

dengan tahun 2020 mengalami kenaikan, rinciannya adalah sebagai

berikut:

41657 42371

39179

36811

41896

2416223075

26041

28503

23561

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Punya Tidak Punya



Gambar 3. 7 Anggaran Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan


1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang

Ketenagakerjaan

1. Proporsi peserta program jaminan sosial bidang

ketenagakerjaan

Catatan : Belum mendapatkan data dan informasi.

1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan

rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas

1. Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan renta yang

terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas/Jumlah

penyandang disabilitas miskin

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

864.213.870 856.589.000

14.360.000.000 14.219.272.000

19.718.322.000

2016 2017 2018 2019 2020

ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN



penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

kesamaan hak. Pemerintah Kabupaten Kebumen selama lima tahun

terakhir berupaya untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan

dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Adapun jumlah

penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen adalah sebagai

berikut :

Tabel 3. 3 Jenis Disabilitas

No Jenis Disabillitas 2015 2017 2018

1 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK): Disabilitas Fisik dan Mental (Disabilitas Ganda)

152 152 153

2 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK): Tuna Netra

55 55 55

3 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK): Mental

eks psikotik (Tuna Laras)

38 38 38

4 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK): Mental

Reterdasi (Tuna Grahita)

369 369 364

5 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK): Tuna Rungu/Wicara (bisu tuli)

74 74 74

6 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK): Tubuh (Tuna Daksa)

565 565 566

7 Penyandang Disabilitas: Disabilitas Fisik dan Mental (Disabilitas Ganda)

271 271 273

8 Penyandang Disabilitas: Mata (Tuna Netra)

92 92 92

9 Penyandang Disabilitas: Mental

Eks Psikotik (Tuna Laras)

172 172 173

10 Penyandang Disabilitas: Mental Reterdast (Tuna Grahita)

780 780 784

11 Penyandang Disabilitas: Bisu Tuli (Tuna

Wicara)

86 86 86

12 Penyandang Disabilitas: Tubuh (Tuna Daksa)

1.476 1.476 1.479


2. Pencapaian Target Jumlah penyandang disabilitas yang

miskin dan renta yang terpenuhi hak dasarnya dan

inklusivitas/Jumlah penyandang disabilitas miskin.

Disabilitas yang sudah menerima bantuan pada tahun 2019

sebanyak 8.010 jiwa bertambah 53,38% dibandingkan pada tahun

2016 sebanyak 3.734. Melihat kondisi tersebut, maka masih perlu

perhatian serius dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas/jumlah



penyandang disabilitas miskin karena ada penyandang disabilitas

yang belum tertangani oleh pemerintah.

Gambar 3. 8 Realisasi Penyandang disabilitas yang miskin dan renta yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya


3. Kebijakan dan Program Disabilitas

Kebijakan untuk disabilitas di tingkat Nasional diatur melalui

Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi

Hak-hak Penyandang Disabilitas dan ditetapkannya Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiltias, sedangkan di

Kabupaten Kebumen Peraturan Daerah tentang Disabilitas masih

dalam proses pembahasan dan penetapan. Program yang diarahkan

untuk disabilitas adalah program pembinaan para penyandang cacat

dan trauma.

4. Anggaran Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma.

Realisasi anggaran untuk program pembinaan para penyandang

cacat dan trauma selama mengalami kenaikan. Ditahun 2016

realisasinya adalah sebesar Rp.9.100.000.000 ditahun 2017

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 5.200.000.000

selanjutnya pada tahun 2018 dan tahun 2019 terus mengalami

kenaikan.

30,75% 34,18%

71,07%75,24% 75,70% 75,70% 74,30% 75,79%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

2016 2017 2018 2019

Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan renta yangterpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas/Jumlah

penyandangdisabilitas miskin



Gambar 3. 9 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma


1.3.1.(d) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan

Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan

1. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai

Bersyarat/Program Keluarga Harapan di Kabupaten

Kebumen

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Indonesia,

Pemerintah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial. Salah

satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), PKH adalah

program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai

kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Tujuan PKH adalah

untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah

perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari

kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan

mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan

dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga

generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Selain

PKH ada beberapa program bantuan sosial yaitu bantuan sembako

atau BPNT dan PBI KIS adapun jumlah penerima bantuan sosial

adalah sebagai beikut :

2016 2017 2018 2019

9.100.000.000

5.200.000.000

7.800.000.000

12.100.244.000

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma



Tabel 3. 4 Data Program Bantuan Sosial APBN

Nama Program

Sasaran Penanggung Jawab

Program

Jumlah Penerima

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sembako/

BPNT

KK Kemensos - - - - 118.235

PKH KK Kemensos 30.534 30.518 30.068 48.061 71.862 68.583

PBI KIS Jiwa Kemensos 649.291 649.291 695.891 709.878 712.344 712.835

Sumber : Data Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020

1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun

yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Angka kematian Ibu melahirkan dan angka kematian bayi masih

menjadi salah satu masalah kesehatan di Kabupaten Kebumen. Salah satu

upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kasus kematian ibu dan bayi

dilakukan dengan meningkatkan cakupan pelayanan persalinan melalui

PONED maupun PONEK. Cakupan pertolongan ibu bersalin oleh tenaga

kesehatan Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di

Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan selama 4 tahun

terakhir. Pada tahun 2016 persentase ibu bersalin yang ditolong oleh

tenaga kesehatan sebesar 96,08 persen meningkat menjadi 99,90 persen

di tahun 2019. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga

kesehatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 dapat dilihat

pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga

Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga

Kesehatan

20.488 19.236 19.538 18.508 19.610

Jumlah total Ibu Bersalin 20.533 20.020 19.583 18.535 19.626

Persentase 99,78 96,08 99,77 99,85 99,90


1. Pencapaian Target Jumlah Persentase perempuan pernah

kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan

terakhirnya di fasilitas kesehatan

Cakupan pelayanan persalinan pada fasilitas kesehatan

ditargetkan mampu mencakup 100% perempuan kawin umur 15-49



tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Capaian target tahun 2019 menunjukkan masih adanya kasus

kelahiran yang belum dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan.

Tahun 2019 ditargetkan 100% tetapi realisasinya hanya 99,9%

artinya masih ada proses persalinan diluar fasilitas kesehatan.

Gambar 3. 10 Persalinan di Fasilitas Kesehatan


2. Kebijakan dan Program

Dalam rangka peningkatan cakupan persalinan di Fasilitas

Pelayanan, kebijakan yang diambil adalah meningkatkan kesadaran

masyarakat khususnya ibu hamil akan keselamatan ibu saat

melahirkan, selain itu juga Pemerintah Kabupaten Kebumen

meningkatkan sarana dan prasarana dan pembangunan infrastruktur

fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Puskemas.

3. Anggaran Peningkatan Fasilitas Kesehatan Puskesmas

Peningkatan fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas selalu

dilakukan selama lima tahun terakhir tujuannya adalah untuk

optimalisasi pelayanan kesehatan termasuk persalinan di Puskesmas.

Anggaran yang dialokasikan diantaranya adalah pengadaan sarana

90

96,5

90

98,5

92 92

100

99,9

T A R G E T R E A L I S A S I T A R G E T R E A L I S A S I T A R G E T R E A L I S A S I T A R G E T R E A L I S A S I

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN



dan prasarana termasuk peningkatan puskesmas menjadi puskesmas

rawat inap sehingga mutu pelayanan kesehatan dasar meningkat.

Jumlah alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas selama lima tahun terakhir adalah sebanyak Rp.

28.160.846.000. Alokasi anggaran peningkatan puskemas menjadi

puskemas rawat inap selama lima tahun terakhir juga terus

pengalami peningkatan tertinggi ada ditahun 2019 sebesar Rp.

17.277.754.000 sedangkan total anggaran untuk lima tahun terakhir

adalah sebesar Rp. 65.921.538.000. dengan adanya kegiatan ini

diharapkan semua persalinan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan

termasuk puskesmas.

1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima

imunisasi dasar lengkap

1. Imunisasi dasar

Imunisasi dasar lengkap untuk anak umur 12-23 bulan

merupakan salah satu tujuan dari SDGs, Imunisasi menjadi prioritas

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diimplementasikan dari

tingkat pusat sampai dengan daerah. Imunisasi dilakukan untuk

mencegah penyakit, kecacatan dan kematian yang dilakukan dengan

memberikan vaksin tertentu ke dalam tubuh. Pelaksanaan program

imunisasi selain menjadi tujuan dari SDGs juga menjadi komitmen

internasional lainnya yaitu universal child immunization yang meliputi

vaksin BCG, polio, DPT, campak dan hepatitis B.

Tabel 3. 6 Imunisasi dasar lengkap

Tahun 2015 2016 2017 2018

Imunisasi DT Anak Sekolah 99,65% 99,50% 99,50% 99,12%

Imunisasi TD Anak Sekolah 99,69% 99,54% 99,64% 99,54%

Imunisasi Campak Anak Sekolah 99,48% 99,51% 99,20% 99,20%


2. Pencapaian Target Persentase anak umur 12-23 bulan yang

menerima umunisasi dasar lengkap

Capaian imunisasi dasar telah mencapai 100%. Alokasi

anggaran peningkatan imunisasi sejak tahun 2016 sampai dengan

tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2016 anggaran



peningkatan imunisasi sebesar Rp.130.000.000 ditahun 2017

meningkat menjadi Rp.153.000.000 ditahun 2018 meningkat menjadi

Rp.240.000.000 dan ditahun 2019 meningkat signifikan menjadi

Rp.672.305.000.

Gambar 3. 11 Persentase bayi (0-12 bulan) yang

mendapatkan imunisasi dasar lengkap


3. Anggaran Program Peningkatan Imunisasi

Capaian imunisasi dasar yang sudah baik dengan capaian

realisasi 100% tentunya selaras dengan anggaran yang dialokasikan

untuk imunisasi, alokasi anggaran peningkatan imunisasi sejak tahun

2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Di

tahun 2016 anggaran peningkatan imunisasi sebesar Rp.130.000.000

ditahun 2017 meningkat menjadi Rp.153.000.000 ditahun 2018

meningkat menjadi Rp.240.000.000 dan ditahun 2019 meningkat

signifikan menjadi Rp.672.305.000.

90

96,5

90

98,5

92

100 100 100


2016 2017 2018 2019

Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap



Gambar 3. 12 Anggaran Peningkatan Imunisasi APBD Kab.Kebumen 2016-2019


1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) sema

cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang

berstatus kawin

1. CPR (contraceptive prevalence rate)

Program Keluarga Berencana Nasional adalah upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan

keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran

dan pertumbuhan penduduk. Program KB merupakan salah satu dari

program PWS-KIA. (Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu

dan Anak). Sedangkan CPR merupakan cakupan peserta KB aktif

dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah

kerja pada kurun waktu tertentu.

2. Pencapaian Target Prevalensi penggunaan metode

kontrasepsi (CPR) sema cara pada Pasangan Usia Subur

(PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin

Rasio akseptor KB dari 72,31 pada 2015 menurun menjadi

71,00 di tahun 2019. Perlu peningkatan pelaksanaan program KB

agar pengendalian penduduk lebih optimal dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen

130.000.000 153.000.000

240.000.000

672.305.000

2016 2017 2018 2019

Anggaran Peningkatan Imunisasi



Tabel 3. 7 Target Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) sema cara pada Pasangan Usia Subur


Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

Rata-rata jumlah anak

perkeluarga

2,7 2,7 2,7 3 2,08

Jumlah Pasangan Usia

Subur

214.553 208.841 206.543 199.509 198.315


Subur ber-KB

155.134 155.134 154.502 142.389 141.441


Subur tidak ber-KB

59.419 53.707 52.041 51.360 56.874

Rasio Akseptor KB 72,31 74,28 74,80 71,37 71,00


2. Realisasi Anggaran Program Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Anggaran Program Keluarga Berencana ditahun 2016 sebesar

Rp.101.335.582.686 ditahun 2017 mengalami penurunan sedangkan

ditahun 2018 dan 2019 terus mengalami peningkatan, anggaran

ditahun 2019 mencapai Rp.235.797.987.412.

Anggaran Program pelayanan kontrasepsi tahun 2016

dianggarkan sebesar Rp.9.153.144.000 sedangkan untuk tahun-

tahun berikutnya sampai dengan tahun 2019 justru mengalami

penurunan.

Tabel 3. 8 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

PROGRAM 2016 2017 2018 2019

Program keluarga

berencana

101,335,582,686 92,527,619,782 181,056,458,362 235,797,987,412

Program pelayanan

kontrasepsi

9,153,144,000 4,472,499,460 6,550,190,400 4,438,448,352

Program pembinaan

peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB kr

yang mandiri

4,080,349,546 3,267,059,406

Program

pengembangan pusat

pelayanan informasi

dan konseling krr

1,556,240,426 3,194,815,104



PROGRAM 2016 2017 2018 2019

Program penyiapan

tenaga pedamping

kelompok bina

keluarga

1,221,516,270 1,404,825,812 3,630,838,666 8,331,286,600

Program promosi

kesehatan ibu bayi dan

anak melalui kelompok

kegiatan dimasyarakat

1,297,321,298


1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap

layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

Air minum adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Pelayanan

air minum di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen, Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kebumen, dan masyarakat. Sedangkan swasta belum

terlibat dalam melakukan pelayanan air minum. PDAM melayani

penyediaan air minum perkotaan sedangkan Dinas Pekerjaan Umum

melayani pembangunan sistem penyediaan air minum pedesaan. Jika

melihat sumber air minum utama rumah tangga yang ada di Kabupaten

Kebumen, sebanyak 2.257 rumah tangga menggunakan air kemasan

dalam memenuhi air minum sehari-hati, sebanyak 3.109 menggunakan air

ledeng, terbanyak adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air

terlindung dengan jumah 108.202 rumah tangga dan yang menggunakan

sumber tidak terlindung juga masih cukup banyak sebesar 40.276 rumah

tangga.

Tabel 3. 9 Sumber air minum utama rumah tangga Tahun 2019

SUMBER AIR MINUM JUMLAH RUMAH

TANGGA

Air kemasan 2.257

Air ledeng 3.109

Sumber terlindung 108.202

Sumber tidak terlindung 40.276

Sumber : DTKS Tahun 2020 data diolah



1. Pencapaian Target Persentase rumah tangga yang memiliki

akses terhadap layanan sumber air minum layak dan

berkelanjutan.

Indikator yang ada di Kabupaten Kebumen selama ini

menggunakan indikator proxy yaitu Prosentase Penduduk berakses

air minum. Adapun capaiannya pada tahun 2016 penduduk dengan

akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perpipaan PDAM,

PAMSIMAS dan DAK) sebesar 86.38%, pada tahun 2019 kondisi ini

meningkat menjadi 87,16% atau dalam kurun waktu 4 tahun

meningkat sebesar 0,78%, saat ini masih ada penduduk sekitar

12,84% yang belum dapat mengakses air minum layak.

Gambar 3. 13 Prosentase Penduduk berakses Air Minum

Sumber : DPU PR Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020

2. Realisasi Anggaran Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Realisasi anggaran Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah pada tahun 2017 mengalami

kenaikan yang signifikan bila dibandingkan tahun 2016, sedangkan

untuk tahun 2018 dan tahun 2019 terus mengalami penurunan.

68,69

86,38

75,69

87,1682,6

89,16 89,43 87,16


2016 2017 2018 2019

Prosentase Penduduk Berakses Air Minum



Gambar 3. 14 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap

layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Kesehatan lingkungan merupakan hal yang penting dalam

mewujudkan kesehatan masyarakat, perilaku dan budaya masyarakat

sangat mempengaruhi kondisi kesehatan lingkungan. Beberapa kebiasaan

yang ada dimasyarakat yang mempengaruhi kesehatan lingkungan antara

lain kebiasaan pembuangan air limbah rumah tangga ke sungai, limbah

rumah tangga terdiri dari sisa sabun mandi, sabun cuci dan tinja manusia.

Dibeberapa wilayah Kabupaten Kebumen juga masih banyak mempunyai

kebiasaan membuang air besar disungai, membuang sisa limbah rumah

tangga dan industri rumah tangga disungai sehingga mencemari kondisi

air sungai. Dari uji pencemaran air yang dilakukan oleh Dinas Perkim LH

juga ditemukan masih tingginya pencemaran air.

Tabel 3. 10 Uji Pencemaran Air

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

Uji pencemaran air 51,25 56,67 56,67 63,33 74*

Sumber : Disperkim LH Kabupaten Kebumen, 2020

7.265.495.328

219.182.741.700 211.267.000.152

195.363.135.058

-

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

2016 2017 2018 2019

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah



1. Pencapaian Target Persentase rumah tangga yang memiliki

akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Sampai dengan bulan januari tahun 2020 cakupan penduduk

(%) dengan akses sanitasi layak sebesar 87,49%. Dilihat dari jenis

tempat buang air besar masih ada 21% atau sebanyak 32.847

rumah tangga yang tidak memiliki akses tempat buang air besar dan

14% rumah tangga atau sebanyak 20.905 menggunakan jamban

bersama/umum, sedangkan yang sudah mempunyai jamban

sebanyak 65% atau 100.092 rumah tangga. Sebagian besar

masyarakat masih menggunakan lubang tanah sebagai tempat

pembuangan akhir tinja sebesar 17% dan 22% menggunakan

tempat pembuangan akhir tinja lainnya salah satunya adalah sungai,

sehingga sangat berpotensi mencemari air.

Gambar 3. 15 Jenis Tempat Buang Air Besar dan Jenis Tempat Pembungan Akhir Tinja

Sumber : DTKS Finalisasi Januari 2020 data diolah

Indikator target persentase rumah tangga yang memiliki akses

layanan sanitasi layak dan berkelanjutan yang ada dalam Laporan

Pencapaian SDGs Kabupaten Kebumen tahun 2019 menggunakan

indikator proxy yaitu pembangunan ipal komunal permukiman, dilihat

capaian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 capaian

kegiatan ini tidak terlalu signifikan hal ini dilihat dari pada tahun

2016 dari 15 target hanya terlaksana 5 dan tahun 2017 dari 20

target hanya terlaksana 14.

Jamban sendiri

65%

Jamban bersama/Umu

m14%

Tidak ada

tempat buang

air besar21%

Jenis Tempat Buang Air Besar

Tangki/SPAL61%

Lubang tanah17%

Lainnya22%

Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja



Gambar 3. 16 Target dan Realisasi Pembangunan Ipal Komunal Permukiman

Sumber : Disperkim LH Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020

2. Realisasi Anggaran Sanitasi Rumah Tangga

Dalam hal penyehatan lingkungan khususnya penyediaan

sanitasi yang layak dan berkelanjutan Dinas Kesehatan

menganggarkan bantuan jambanisasi untuk keluarga dan jamban

komunal, pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp.350.000.000 dan

setiap tahunnya terus ditingkatkan, ditahun 2020 anggaran sudah

mencapai Rp.7.775.468.000.

Gambar 3. 17 Anggaran Pelayanan Penyehatan Lingkungan

Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020

1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat

Angka partisipasi murni sekolah dasar adalah perbandingan antara

murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiah Ula dan

15

5

20

14

4 4 4 4


2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL PERMUKIMAN

350.000.000

1.657.173.000

3.268.250.000

7.670.865.000

7.775.468.000

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

2016 2017 2018 2019 2020

P E L AYA N A N P E N Y E H ATA N L I N G K U N G A N



paket A setara SD, usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun,

dinyatakan dalam persentase. APM SD menjadi salah Tujuan SDGs

dikarenakan untuk memonitor capaian pendidikan dasar untuk semua.

Nilai APM SD dihitung dengan rentang antara 0-100 APM menunjukkan

seberapa banyak penduduk usia sekolah setara SD yang sudah dapat

memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

Bila seluruh anak usia sekolah setara SD dapat bersekolah tepat waktu,

maka APM akan mencapai 100 persen.

1. Pencapaian Target Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Sederajat.

Angka Partisipasi Murni pada tahun 2016 sebesar 93,08%

sampai dengan tahun 2019 terus mengalami penurunan ditahun

2017 sebesar 88,88%, tahun 2018 sebesar 88,57%, tahun 2019

sebesar 86,72% dan tahun 2020 sebanyak 85,56%. Penyebab

turunnya angka partisipasi murni SD/MI/Sederajat antara lain karena

banyak penjaringan peserta didik masuk sebelum usia 7 tahun yang

diterima pada saat PPDB, selain itu juga karena masih adanya angka

putus sekolah. Angka putus sekolah SD/MI/Sederajat pada tahun

2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan.

Gambar 3. 18 Angka Partisipasi Murni SD/MI dan Angka

Putus Sekolah SD/MI

Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020

1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat adalah persentase

jumlah anak pada kelompok usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah

0,08

0,060,07

0,09 0,09

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

80

82

84

86

88

90

92

94

2016 2017 2018 2019 2020

APM dan Angka Putus Sekolah SD/MI

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Angka Putus Sekolah SD/MI



pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat yang sesuai dengan usianya

terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang

bersangkutan. APM SMP menjadi salah Tujuan SDGs dikarenakan untuk

memonitor capaian pendidikan dasar Sembilan tahun. Nilai APM SMP

dihitung dengan rentang antara 0-100. APM menunjukkan seberapa

banyak penduduk usia sekolah setara SMP yang sudah dapat

memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

Bila seluruh anak usia sekolah setara SMP dapat bersekolah tepat waktu,

maka APM akan mencapai 100 persen.

1. Pencapaian Target Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/sederajat.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat selama 5

tahun terakhir menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2016

APM SMP/MTs/sederajat sebesar 81%, tahun 2017 sebesar 75,03%,

tahun 2018 sebesar 74,86%, tahun 2019 sebesar 73,39% dan tahun

2020 sebesar 65,41%. Sedangkan untuk angka putus sekolah

SMP/MTs/Sederajat selama beberapa tahun terakhir mengalami

fluktuasi, tertinggi pada tahun 2017 sebesar 0,35% sedangkan pada

tahun 2019 sebesar 0,29%.

Gambar 3. 19 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs dan Angka

Putus Sekolah SMP/MTs


2. Realisasi Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Realisasi anggaran untuk Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun selama lima tahun terakhir mengalami

81 75,03 74,86 73,39 65,41

0,34 0,35

0,260,29 0,29

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0

20

40

60

80

100

2016 2017 2018 2019 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Angka Putus Sekolah SMP/MTs



kenaikan, pada tahun 2016 realisasi anggaran program wajib belajar

pendidikan dasar Sembilan tahun pada tahun 2016 adalah sebesar

Rp.369.718.911.900 dan ditahun 2019 sudah mencapai

Rp.3.715.485.511.140

Gambar 3. 20 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun


1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan

kepemilikan akta kelahiran

Pelayanan akta kelahiran diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menertibkan

dokumen administrasi kependudukan sebagai pendataan diri dan status

seseorang termasuk salah satunya adalah akta kelahiran. Di Kabupaten

Kebumen pemenuhan kepemilikan akta kelahiran dilaksanakan melalui

program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan

menitikberarkan pada kegiatan implementasi SIAK.

1. Pencapaian Target Persentase penduduk umur 0-17 tahun

dengan kepemilikan akta kelahiran.

Capaian target presentase cakupan penerbitan akta kelahiran

usia 0-18 tahun selama lima tahun terakhir cenderung meningkat.

Dari target yang ditetapkan setiap tahun realisasinya selalu tercapai.

Hal ini menggambarkan keberhasilan dalam pelayanan

kependudukan dan meningkatnya kesedaran masyarakat tentang

pentinganya akta kelahiran atau administrasi kependudukan.

369.718.911.900 844.681.501.690

3.671.774.841.306

3.715.485.511.140

-

500.000.000.000

1.000.000.000.000

1.500.000.000.000

2.000.000.000.000

2.500.000.000.000

3.000.000.000.000

3.500.000.000.000

4.000.000.000.000

2016 2017 2018 2019

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN



Gambar 3. 21 Presentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2020

1. Realisasi Anggaran Program Administrasi Kependudukan

dan Pencetatan Sipil.

Realisasi anggaran untuk penataan administrasi kependudukan bila

dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan, pada tahun

2016 realisasi anggarannya adalah sebesar Rp.94.564.028.000, dan

Tahun 2019 realisasi anggarannya adalah sebesar

Rp.136.890.754.000 walaupun realisasi anggarannya fluktuatif tapi

target presentase cakupan penerbitan akta kelahiran terus

mengalami peningkatan.

Gambar 3.22 Realisasi anggaran Program Penataan

Administrasi Kependudukan


85

88

85

89

85

90,6

85

92,7

3


2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

PRESENTASE CAKUPAN PENERBITANAKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN

94.564.028.000

132.900.482.000 130.426.348.000 136.890.754.000

2016 2017 2018 2019

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang

sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan

PLN

Perubahan perilaku dan gaya hidup juga sangat mempengaruhi

perilaku konsumen energi sehingga energi listrik pada saat sekarang ini

merupakan kebutuhan pokok dimasyarakat.

Dengan meningkatnya kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat,

diperkirakan kebutuhan energi akan meningkat dengan laju peningkatan

yang cukup tinggi melebihi laju peningkatan kebutuhan energi untuk

penerangan. Kebutuhan listrik ini juga menjadi pertanda kesejahteraan

suatu rumah tangga.

Adapun gambaran penggunaan energi listrik berdasarkan

penggunaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Sumber Penerangan Rumah Tangga

Sumber Penerangan Jumlah Rumah Tangga

Listrik PLN 152.863

Listrik non PLN 13

Tidak ada listrik 968

Sumber : DTKS finalisasi Januari tahun 2020 data diolah

Tabel 3. 12 Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Jumlah Rumah Tangga

Listrik/Gas 56.142

Minyak tanah -

Briket/Arang/Kayu 96.036

Tidak memasak di rumah 1.666

Sumber : DTKS finalisasi Januari tahun 2020 data diolah

Dilihat dari sumber penerangan rumah tangga mayoritas rumah

tangga di Kabupaten Kebumen sudah menggunakan Listrik PLN.

Sedangkan yang menggunakan listrik Non PLN ada 13 rumah tangga, dan

yang tidak ada akses listrik masih ada sebanyak 968 rumah tangga.

Bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak sebagian besar

menggunakan arang/kayu sebanyak 96.036 rumah tangga, sedangkan

yang menggunakan Listrik/gas sebanyak 56.142.



1. Pencapaian Target Persentase rumah tangga miskin dan

rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari

PLN dan bukan PLN.

Catatan : belum ada informasi target

2. Realisasi Anggaran

Catatan : belum ada informasi

1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak

bencana per 100.000 orang

Jika melihat Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan

letak geografis Kabupaten Kebumen menyebabkan terdapat kawasan-

kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau

mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak

psikologis. Berdasarkan sebaran kawasan bencana di Kabupaten Kebumen

terdiri dari kawasan rawan bencana banjir tersebar di daerah dataran

rendah di wilayah selatan, dari Kecamatan Ayah sampai dengan Mirit.

Kawasan rawan bencana angin ribut, tersebar di Kecamatan Gombong,

Kuwarasan, Adimulyo, Petanahan, Pejagoan, Kebumen, Buluspesantren,

Ambal, Kutowinangun, dan Poncowarno. Kawasan rawan bencana

kekeringan tersebar merata terutama di daerah pegunungan. Kawasan

rawan bencana longsor banyak terdapat di wilayah Kebumen utara

terutama di daerah pegunungan dengan kemiringan tinggi, yaitu

Kecamatan Ayah, Rowokele, Sempor, Karanggayam, dan Sadang.

Kawasan rawan bencana tsunami di Kabupaten Kebumen membentang

sepanjang pesisir pantai selatan, dengan jarak 3 km dari garis pantai.

Tabel 3. 13 Kajian dan Taksiran Kerugian di Kabupaten Kebumen

Tahun 2018

No Jenis

Bencana

Jum

lah Kerusakan Kerugian

Menin

ggal

Berat

Luka

Ringan

Luka Pengungsi

1 Tanah Longsor 211 1.200.250.000 220.200.000 0 0 0 0

2 Gempa Bumi 1 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0

3 Banjir 53 32.100.000 26.100.000 0 0 0 0

4 Angin 248 299.390.000 173.987.500 0 0 0 0

5 Kebakaran Hutan dan Lahan

57 1.819.600.000

212.400.000

0 0 0 0

6 Tsunami 0 0 0 0 0 0 0

7 Kekeringan 64 0 0 0 0 0 0

Catatan : BPBD Kabupaten Kebumen, 2020



1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana

daerah

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki

resiko bencana tinggi. berdasarkan Indek Risiko Bencana Nasional Tahun

2019, Kabupaten Kebumen memiliki skor 203 yang merupakan kelas

resiko tinggi. Berdasarkan jenis risiko bencana yang dominan terjadi di

Kabupaten Kebumen antara lain Banjir, Gempa bumi, tanah longsor,

kekeringan, karlahut, tsunami dan erupsi gunung api. Selain bencana alam

adanya bencana non alam salah satunya pandemic Covid-19 sangat terasa

dampaknya di Kabupaten Kebumen, jumlah kasus yang fluktuatif selama

beberapa bulan terakhir menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai.

Ketika terjadi bencana kelompok masyarakat miskin merupakan kelompok

masyarakat yang paling terdampak. Maka kebijakan yang diambil salah

satunya adalah memperkuat pengurangan risiko bencana daerah berbasis

masyarakat dengan membentuk desa tangguh bencana.

1. Pencapaian Target Jumlah Penguatan Pengurangan Risiko

Bencana Daerah

Jumlah Desa Tangguh Bencana yang terbentuk sebanyak 60

Desa dimulai periode 2016 sampai dengan tahun 2019 berhasil

membentuk sebanyak 45 desa. Dilihat dari target yang direncanakan

keberhasilan atas realisasi pembentukan desa tangguh bencana

cukup bagus.

Tabel 3. 14 Desa Tangguh Bencana yang Di Bentuk

TAHUN

TARGET DESA

TANGGUH

BENCANA YANG

DIBENTUK

REALISASI DESA

TANGGUH

BENCANA YANG

DIBENTUK

TEMA

2016 6 9 Banjir, tsunami,

longsor

2017 4 4 Tsunami

2018 8 8 Tsunami, longsor,

banjir

2019 15 24 Tsunami, longsor,

banjir, air bersih

Sumber : BPBD Kab. Kebumen Tahun 2020

2. Anggaran Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Alokasi anggaran pembentukan dan pembinaan desa tangguh

bencana pada tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp.495.100.000 Pada



2016 anggaran pembentuakan dan pembinaan desa tangguh

bencana hanya sebesar Rp.192.755.000 ditahun 2017 terjadi

penurunan menjadi Rp.150.000.000 dan ditahun 2018 naik menjadi

Rp.415.000.000.

Gambar 3. 22 Anggaran Pembentukan dan Pembinaan Desa

Tangguh Bencana

Sumber : BPBD Kab Kebumen, 2020

1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial

Catatan : Data dan Informasi belum ada

1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.


1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang

mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah/Madrasah

Aman Bencana)


1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan

yang berisiko tinggi

Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada

komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas

(capacities) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen

bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti

gempa bumi, letusan gunungapi, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen

192.755.000

150.000.000

415.000.000

495.100.000

2016 2017 2018 2019

Anggaran Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana



kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan

(4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen

kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan,

kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya Indeks Risiko Bencana

bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap

kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana

di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari

bahaya tersebut.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kebumen untuk tahun 2016

sebesar 165,8 masuk kategori tinggi, sedangkan pada tahun 2017

walaupun masih termasuk dalam kategori tinggi tetapi indek risiko

bencananya menurun menjadi 151,08, ditahun 2018 Kabupaten Kebumen

masuk dalam risiko sedang dengan nilai indeks 140,31 dan tahun 2019

naik secara signifikan menjadi kategori tinggi atau sebesar 203,2.

Gambar 3. 23 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kebumen

Sumber : BNBP Kabupaten Kebumen, 2020

1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana


1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)

tinngkat nasional dan daerah

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat Kabupaten

disusun pada tahun 2017 dan tahun 2018. Dokumen ini merupakan

sebuah wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka

upaya pengurangan risiko bencana. Dalam dokumen ini terdapat rencana-

165,8151,08

140,31

203,2

0

50

100

150

200

250

2016 2017 2018 2019

Indeks Risiko Bencana



rencana upaya pengurangan resiko bencana yang terintegrasi antar sektor

di Kabupaten Kebumen.

1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah

secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

Untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kebumen, program

penanggulangan kemiskinan telah banyak dialokasikan baik yang

bersumber dari APBN ataupun APBD. Program pemberantasan kemiskinan

dilihat dari sifatnya terdapat program yang memiliki dampak secara

langsung dalam penanggulangan kemiskinan seperti angkutan gratis, bea

siswa bagi siswa miskin, bantuan iuran premi kesehatan untuk warga

miskin, penyediaan sanitasi dalam bentuk jamban untuk rumah tangga

miskin, rehab rumah tidak layak huni dan lain sebagainya. Sedangkan sifat

program penanggulangan kemiskinan yang kedua adalah yang tidak

berdampak langsung diantaranya pembangunan infrastruktur jalan untuk

membuka akses perekonomian, pembangunan embung guna mendukung

produktivitas pertanian, pembangunan pasar dan lain sebagainya.

1. Pencapaian Target Sumber Daya anggaran yang

dialokasikan secara langsung untuk program pemberantasan

kemiskinan

Alokasi sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk

program pemberantasan kemiskinan selama lima tahun terakhir

(2016-2020) sebanyak Rp. 2.214.642.556.570. jika dilihat

perbandingan antar tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun

2018 terjadi peningkatan, sedangkan tahun 2019 mengalami

penurunan dan tahun 2020 kembali dinaikan, secara rinci terdapat

pada gambar berikut.

Gambar 3. 24 Anggaran Kemiskinan 2016-2020


366.685.689.600

563.245.656.000573.054.701.050

271.835.870.920

439.820.639.000

0

200.000.000.000

400.000.000.000

600.000.000.000

800.000.000.000

2016 2017 2018 2019 2020

Anggaran Kemiskinan



1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan,

dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja

pemerintah

Dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat focus utamanya adalah

dalam perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan. Beberapa program

yang diarahkan dalam hal pelayanan pendidikan antara lain a.Program

pendidikan anak usia dini (PAUD), b. Program Wajib Belajar 9 tahun, c.

Program Peningkatan Pendidikan Non Formal, d. Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, e. Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan. Sedangkan layanan kesehatan antara lain : a.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, b. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat, c. Program Pengawasan Obat dan Makanan, d. Program

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, e. Program Perbaikan

Gizi Masyarakat, f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, g.Program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, h. Program

Standarisasi Pelayanan Kesehatan, i. Program Pengadaan Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Dan

Jaringannya, j.Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata, k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, l.Program

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, m. Program BLUD. Untuk

layanan perlindungan sosial antara lain: a. Program Pemberdayaan Fakir

Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, b.Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Masalah Sosial, c. Program Pembinaan Para Penyandang

Penyakit dan Trauma, d. Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial, e.Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit

Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).

1. Anggaran Belanja layanan pokok (pendidikan, kesehatan,

dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total

belanja pemerintah

Pada Tahun 2016 anggaran layanan pendidikan, kesehatan dan

Perlindungan sosial sebesar Rp.1.360.221.638.000 atau sebesar 52%

dari total belanja, ditahun 2017 terjadi penurunan menjadi

Rp.1.308.399.983.000 atau sebesar 48% dari total belanja. belanja

layanan pokok pada tahun 2018 sebesar Rp.1.419.191.741.000 atau

50% dari total belanja dan tahun 2019 sebesar

Rp.2.346.158.536.000 atau sebesar 79%. Jika melihat alokasi



anggaran pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019

anggaran untuk pelayanan pokok pendidikan, kesehatan dan

perlindungan sosial sudah sangat mencukupi.

Gambar 3. 25 Anggaran Layanan Pendidikan, kesehatan, Perlindungan Sosial dan Persentase dari Total Belanja

Sumber : BPKAD Kabupaten Kebumen, data diolah, 2020

Berdasarkan evaluasi capaian target SDG’s pada tujuan 1 dapat

disimpulkan masih adanya permasalahan dan tantangan dalam

pencapaian target masing-masing indikator. Adapun beberapa

masalah dan tantangan yang mungkin dihadapi antara lain sebagai

berikut:

2. Permasalahan Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam

Segala Bentuk di Manapun

1. Masih tingginya penduduk miskin Kabupaten Kebumen dengan

berada di atas ratarata Provinsi dan Nasional.

2. Belum semua penduduk miskin mendapatkan jaminan

perlindungan sosial, baik jaminan pemeliharaan kesehatan,

pendidikan, bantuan sosial maupun dalam pemenuhan pangan.

3. Kemampuan daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi

data kemiskinan.

4. Masih banyaknya penduduk rentan (PMKS) yang belum

mendapatkan penanganan dan perlindungan sosial.

5. Program pemberdayaan ekonomi dengan sasaran masyarakat

kelompok miskin belum optimal.

2016 2017 2018 2019

Anggaran LayananPendidikan, kesehatan dan

Perlindungan sosial1.360.221.638. 1.308.399.983. 1.419.191.741. 2.346.158.536.

Persentase dari total belanja 52% 48% 50% 79%

52%48% 50%

79%

0%20%40%60%80%100%

- 500.000.000.000

1.000.000.000.000 1.500.000.000.000 2.000.000.000.000 2.500.000.000.000

Anggaran Layanan Pendidikan, kesehatan, Perlindungan Sosial dan Persentase dari Total Belanja

Anggaran Layanan Pendidikan, kesehatan dan Perlindungan sosial

Persentase dari total belanja



6. Program peningkatan kualitas tenaga kerja yang menjangkau

kebutuhan pasar kerja belum optimal.

7. Masih belum optimalnya pelayanan kerluarga berencana

terhadap penduduk miskin.

3. Tantangan Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala

Bentuk di Manapun

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat miskin untuk berpola dan

perlikau hidup sehat.

2. Meningkatnya pemahaman masyarakat yang berada diwilayah

bencana akan kesiapsiagaan dan tangguh bencana.

3. Belum semua wilayah rawan bencana memiliki kelembagaan

dalam mendukung kesiapsiagaan bencana.

4. Masih lemahnya sistem kemitraan dan sinergitas seluruh

stakeholder dalam upaya penurunan angka kemiskinan.

3.1.2. Tujuan 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan

Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian

Berkelanjutan

2.1.1*Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence

oof Undernourishment)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan indikator

SDGs ditingkat Nasional, sedangkan untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten

selama tahun 2016-2019 menggunakan indikator ketersediaan pangan

utama beras (ton). Realisasi pada tahun 2019 antara lain Indikator

Ketersediaan pangan utama beras dengan capaian 297.654 ton , Pola

Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, presentase penanganan kerawanan

pangan dengan capaian sebesar 56.49%.

2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak

balita

Permasalah gizi masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah

Kabupaten Kebumen hal ini ditandai masih ditemukannya kasus gizi

kurang dan gizi buruk. Kecukupan gizi menjadi salah satu hal yang

penting guna mempersiapkan generasi sumberdaya manusia yang

gemilang di masa yang akan datang. Pemenuhan gizi tidak sekedar

pemberian makanan tambahan dan vitamin. Namun perlu upaya edukasi

dalam pola asuh pada anak mulai dari 1000 HPK. Optimalisasi peran PKD

dan Posyandu sebagai wadah edukasi pada masyarakat menjadi sangat



penting untuk dilakukan, selain itu kader kesehatan menjadi agen

screening awal kejadian kasus di sekitarnya sekaligus berperan sebagai

pendamping dalam program peningkatan gizi masyarakat.

1. Capain Target Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight)

pada anak balita

Persentase balita gizi kurang pada tahun 2016 mencapai 0,31

persen dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,80 persen.

Peningkatan persentase gizi kurang tahun 2019 salah satunya

disebabkan karena faktor ekonomi yang mengakibatkan asupan

nutrisi yang diberikan kepada bayi kurang dari kebutuhan bayi.

Faktor lain penyebab gizi kurang dan gizi buruk adalah penyakit

penyerta pada bayi dan yang paling penting adalah pola asuh yang

kurang baik mengakibatkan peningkatan kasus gizi buruk dan gizi

kurang.

Jumlah kasus balita gizi buruk pada tahun 2015 mencapai 9

kasus dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 10 kasus.

Peningkatan jumlah kasus gizi buruk salah satunya disebabkan

karena adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung bawaan,

TB paru, gagal tumbuh kembang, down syndrome, kelainan

kongenital, dan HIV. Selain itu asupan nutrisi yang kurang yang

disebabkan antara lain faktor ekonomi keluarga dan pola asuh yang

memengaruhi tingkat gizi pada anak.

Gambar 3. 26 Persentase Balita Gizi Kurang dan Buruk


0,31%0,28% 0,29%

0,80%

0,01% 0,01% 0,01% 0,01%0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

2016 2017 2018 2019

% Balita Gizi Kurang dan Buruk

% Balita Gizi Kurang % Balita Gizi Buruk



2. Anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Alokasi angggaran dalam rangka perbaikan gizi masyarakat

diantaranya ada pada Dinas Kesehatan yaitu Program Perbaikan Gizi

Masyarakat. Jika melihat jumlah anggaran yang disediakan selama

lima tahun terakhir sebenarnya sudah cukup besar. Pada tahun 2016

dialokasikan sebesar Rp.1.815.000.000, ditahun 2017 sebesar Rp.

2.222.100.000, ditahun 2018 sebesar Rp.2.125.000.000, ditahun

2019 sebesar Rp.3.305.695.000 dan tahun 2020 sebesar

Rp.2.521.415.000.

Gambar 3. 27 Anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat


2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang

atau berat, berdasarkan pada Skala Pengamanan Kerawanan

Pangan

Kerawanan pangan atau kekurangan konsumsi pangan adalah

kekurangan asupan kalori dengan batasan MDER (Minimum Dietary

Energy Requirements). Mulai dari kekurangan sedikit sampai dengan

banyak (kelaparan) dikategorikan (termasuk) prevalens. Kerawanan

pangan dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat serta keadaan anggota

rumah tangga. Ditingkat daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten

indikator yang digunakan adalah persentase penanganan kerawanan

pangan.

1. Capaian Target Penanganan Kerawanan Pangan

Capaian target penanganan kerawanan pangan selalu mencapai

target yang direncanakan, ditahun 2017 realisasinya justru melebihi

target. Dilihat perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun

1.815.000.000

2.222.100.000 2.125.000.000

3.305.695.000

2.521.415.000

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

2016 2017 2018 2019 2020

Anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat



2020 terus mengalami peningkatan. Capaian sampai dengan tahun

2019 adalah sebesar 56,49%.

Gambar 3. 28 Presentase Penanganan Kerawanan Pangan

Sumber : Distapang Kabupaten Kebumen, 2020

2. Anggaran Penanganan Daerah Rawan Pangan

Anggaran kegiatan penanganan daerah rawan pangan pada

tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bersifat fluktuatif, sedangkan

pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan

dengan anggaran sebesar Rp.570.355.000

Gambar 3. 29 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Sumber : Distapang Kabupaten Kebumen, 2020

35,88% 35,88%42,75%

47,25% 49,62% 49,62%56,49% 56,49%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%


2016 2017 2018 2019

Presentase Penanganan Kerawanan Pangan

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

2016 2017 2018 2019 2020

125.000.000170.000.000

131.465.000163.383.000

570.355.000

PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN



2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di

bawah 1400 kkal/kapita/hari

Catatan : belum ada data dan informasi

2.2.1*Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada

anak di bawah lima tahun/balita

2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada

anak di bawah dua tahun/baduta

Penanggulangan stunting menjadi prioritas Nasional yang harus

dilaksanakan oleh Kabupaten. Selain itu prioritas penggunaan dana desa

sejak tahun 2018 juga diarahkan dalam penanganan stunting. Stunting

disebabkan oleh rendahnya asupan gizi, lingkungan sosial yang terkait

dengan pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kesehatan

lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi.

Pada tahun 2018 angka stunting di Kabupaten Kebumen mencapai

angka sebanyak 5019 dan pada tahun 2019 angka ada kenaikan sebanyak

14.057 hal ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius.

2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak

pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe

Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan >+2 or <-2 standar

deviasi dari rata-rata WHO standar pertumbuhan anak) anak pada usia

dibawah 5 tahun, berdasarkan tipe (wasting dan overwight), prevalensi

wasting (kurus) pada anak balita (persen). Adapun indikator kinerja

daerah yang harus dicapai berupa prevalensi kekurangan gizi

(underweight) pada anak balita.

1. Capain Target Prevalensi Gizi Buruk

Capaian kinerja indikator prevalensi kekurangan gizi

(underweight) pada anak balita di Kabupaten Kebumen dengan

indikator persentase gizi buruk pada tahun 2016 sebesar 0,8% dari

target 5% sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019

sebesar 0.01%.



Gambar 3. 30 Prevalensi Gizi Buruk


2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil

Ibu hamil mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami anemia,

terjadinya anemia banyak disebabkan kurangnya zat besi yang bisa

menyebabkan pendarahan bahkan kematian ibu. Menurut WHO

kebutuhan zat besi yang besar (1000 mg) selama hamil tidak cukup

apabila didapatkan dari makanan saja, sehingga harus dibantu dengan

suplementasi sehingga angka kematian ibu melahirkan bisa terus ditekan.

1. Capain Target Prevalensi anemia pada ibu hamil

Realisasi prevalensi anemia pada ibu hamil selama periode

2016 sampai dengan 2019 dibawah dari angka target, dari tahun

2016 sampai dengan tahun 2018 ditargetkan sebanyak 25%

sedangkan realisasinya pada tahun 2016 sebesar 19,44%, tahun

2017 sebesar 18,23%, tahun 2018 sebesar 16% sedangkan pada

tahun 2019 ditargetkan 22% dan realisasinya hanya sebesar 0,7%.

5

0,8

5

0,0

1

5

0,0

1

5

0,0

1

0

1

2

3

4

5

6


2016 2017 2018 2019

Prevalensi Gizi Buruk



Gambar 3. 31 Prevalensi Anemia pada ibu Hamil


2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang

mendapatkan ASI eksklusif

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI

eksklusif dengan indikator daerah berupa persentase bayi usia kurang dari

6 bulan yang medapatkan ASI eksklusif.

1. Capaian Target Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan

yang mendapatkan ASI eksklusif

Capaian target Cakupan Asi Eksklusif menunjukkan

peningkatan selama 4 tahun terakhir dimana pada tahun 2016

mencapai 42% bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dan ditahun

2018 mencapai 66,80%, sedangkan di tahun 2019 persentase bayi

usia kurang dari 6 bulan yang medapatkan ASI eksklusif sebesar

86,40 %.

Gambar 3. 32 Cakupan Asi Ekslusif


25

19,44

25

18,23

25

16

22

0,705

1015202530


2016 2017 2018 2019

Prevalensi anemia pada ibu hamil

45%

42%

50%

51%

55%

66,80%

60%

86,40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

20

16

20

17

20

18

20

19

Cakupan ASI eksklusif



2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor

Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi

ikan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP)

adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan

energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun

konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi

konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun

perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan

mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi

konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan

untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan

khususnya produksi pangan.

1. Capaian Target Pola Pangan Harapan (PHH)

Skor ideal untuk Pola Pangan Harapan (PHH) adalah 100 point,

capaian dikabupaten masih harus ditingkatkan karena realisasinya

masih belum sesuai dengan target walaupun sudah mengalami

peningkatan, ditahun 2018 realisasi pola pangan harapan (PHH)

adalah sebanyak 86 point.

Gambar 3. 33 Pola Pangan Harapan (PPH)


2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di

sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)

Catatan : Belum ada data dan informasi


2016 2017 2018 2019

91,7

80,2

92,2

81,4

92,7

86 87



Berdasarkan evaluasi capaian target SDG’s pada tujuan 2 dapat

disimpulkan masih adanya permasalahan dan tantangan dalam

pencapaian target masing-masing indikator. Adapun beberapa masalah

dan tantangan yang mungkin dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Permasalahan Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan,

Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta

Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

a. Masih ditemukannya gizi buruk dan tingginya prevalensi stunting.

b. Cakupan ASI Eksklusif belum mencapai 100%.

c. Masih ditemukannya Prevalensi Ibu hamil anemia.

d. Masih belum tercapainya target skor pola pangan harapan.

2. Tantangan Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai

Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan

Pertanian Berkelanjutan

a. Tingkat kemiskinan mempengaruhi asupan gizi.

b. Perubahan iklim yang akan mempengaruhi pola tanam dan

produktivitas tanaman pangan.

3.1.3. Tujuan 3 - Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan

Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Umur

3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)

Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga

kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada target ini indikator

global adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Proporsi perempuan pernah

kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh

tenaga kesehatan terlatih dan persentase perempuan pernah kawin umur

15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Indikator tersebut diterjemahkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen

adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan persentase persalinan oleh tenaga

kesehatan terampil.

1. Capaian Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup di

Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 - 2019 cenderung menurun

dari 80.01 per 100.000 kelahiran hidup turun menjadi 49.58 per

100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu adalah eklamsia,

perdarahan dan penyakit penyerta. Sebagian besar kematian terjadi

pada masa nifas (masa setelah persalinan selesai sampai 6 minggu

atau 42 hari). Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil



dari tahun 2016 – 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2016

sebesar 96.5% meningkat menjadi 99.95%.

3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang

proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan

terlatih

Persalinan dengan tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat

penting untuk keselamatan dan kesehatan ibu melahirkan. Dengan adanya

proses persalinan dengan ditolong tenaga kesehatan diharapkan mampu

menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI). Indikator SDGs

dengan tujuan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang

proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan di tingkat

Provinsi dan Kabupaten selama 4 tahun terakhir menggunakan indikator

cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan.

1. Capaian cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan.

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di

Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan selama 4 tahun

terakhir. Pada tahun 2016 persentase ibu bersalin yang ditolong oleh

tenaga kesehatan sebesar 96,08 persen meningkat menjadi 99,90

persen di tahun 2019. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh

tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019

dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 3. 15 Persentase Ibu Persalinan yang ditolong oleh

Tenaga Kesehatan

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan

20.488 19.236 19.538 18.508 19.610

Jumlah total Ibu Bersalin 20.533 20.020 19.583 18.535 19.626

Persentase 99,78% 96,08% 99,77% 99,85% 99,90%


3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun

yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Angka kematian Ibu melahirkan dan angka kematian bayi masih

menjadi permasalahan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 angka

kematian ibu melahirkan adalah sebanyak 85/100 ribu kelahiran



sedangkan angka kematian bayi adalah sebanyak 11/1000 Kelahiran

hidup. Untuk menekan angka tersebut salah satunya dilakukan dengan

proses melahirkan dilakukan difasilitas kesehatan.

1. Pencapaian Target Jumlah Persentase perempuan pernah

kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan


Dalam proses kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis tidak

semua dilakukan di fasilitas kesehatan, sedangkan apabila melihat

target SDGs adalah semua kelahiran dilakukan difasilitas kesehatan,

selama beberapa tahun terakhir persalinan difasilitas kesehatan

selalu melebihi target hanya ditahun 2019 yang tidak mencapai

target, di tahun 2019 ditargetkan 100% proses persalinan dilakukan

difasilitas kesehatan tetapi realisasinya hanya 99,9% artinya masih

ada proses persalinan diluar fasilitas kesehatan.

Gambar 3. 34 Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan



Dalam rangka peningkatan cakupan persalinan di Fasilitas

Pelayanan, kebijakan yang diambil adalah meningkatkan kesadaran

masyarakat khususnya ibu hamil akan keselamatan ibu saat

melahirkan, program kelas ibu hamil selain itu juga Pemerintah

Kabupaten Kebumen meningkatkan sarana dan prasarana dan

pembangunan infrastruktur fasilitas pelayanan kesehatan khususnya

Puskemas.

90

96

,5

90

98

,5

92

92

10

0

99

,9

85

90

95

100

105


2016 2017 2018 2019

Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan



3. Anggaran Peningkatan Fasilitas Kesehatan Puskesmas

Peningkatan fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas

tujuannya adalah untuk optimalisasi pelayanan kesehatan termasuk

persalinan di Puskesmas. Anggaran yang dialokasikan diantaranya

adalah pengadaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan

puskesmas. Jumlah alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas selama lima tahun terakhir adalah sebanyak

Rp. 28.160.846.000. Alokasi anggaran peningkatan puskemas

menjadi puskemas rawat inap selama lima tahun terakhir juga terus

pengalami peningkatan tertinggi ada ditahun 2019 sebesar Rp.

17.277.754.000 sedangkan total anggaran untuk lima tahun terakhir

adalah sebesar Rp. 65.921.538.000. dengan adanya kegiatan ini

diharapkan semua persalinan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan

termasuk puskesmas.

3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup

Penurunan angka kematian balita merupakan salah satu prioritas

dalam pembangunan kesehatan, termasuk dalam SDGs. Strategi dan

usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian bayi dan balita

antara lain adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di

tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih,

meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap

kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit

menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan

kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu,

menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi

pemberian ASI ekslusif dan pemantauan pertumbuhan.

1. Pencapaian Target Penurunan Angka Kematian Balita

Belum ada data

3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi

berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu

tahun tertentu.

1. Capaian Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani

Untuk menekan angka kematian neonatal, maka cakupan

penanganan neonatal komplikasi terus ditingkatkan. Jika melihat



realisasi cakupan penangan sudah melebihi dari target, bahkan

ditahun 2018 mencapai 100%.

Gambar 3. 35 Cakupan Neonatal Komplikasi yang Ditangani


3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah salah satu indikator yang

menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB

dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab seperti pelayanan sebelum

kelahiran, status gizi ibu hamil, kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial

masyarakat. Upaya penurunan AKB antara lain melalui peningkatan

aksesbayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk

mengetahui adanyakelainan, penyakit, pemeliharaan kesehatan dalam

rangka peningkatan kualitasbayi. Selain itu pendampingan kelas ibu dan

balita, optimalisasi peran Posyandu, intervensi gizi terhadap bayi,

termasuk penanganan kasus gizi buruk.

1. Capain Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000

Kelahiran hidup

Jumlah kasus ditahun 2016 sebesar 179 atau sebesar 8,95 per

1000 kelahiran hidup, ditahun 2017 turun menjadi 141 kasus atau

sebesar 7,21 per 1000 kelahiran hidup, ditahun 2018 turun menjadi

134 kasus atau sebesar 6,8 per 1000 kelahiran hidaup dan tahun

2019 meningkat menjadi 136 atau sebesar 6,9 per 1000 kelahiran

hidup. Walaupun mengalami trend penurunan tetapi angka kematian

bayi (AKB) masih tinggi maka kedepan perlu strategi untuk

menurunkan angka tersebut


2016 2017 2018 2019

81%88%

81%92%

82%

100%

83%89%

CAKUPAN NEONATAL KOMPLIKASI YANG DITANGANI



Gambar 3. 36 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Sumber Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020

3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80%

imunisasi dasar lengkap pada bayi

Indikator yang digunakan adalah Cakupan UCI desa, yaitu cakupan

imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100%

desa/kelurahan.

1. Capaian Target Universal Child Immunisation (UCI)

Cakupan desa/kelurahan dengan Universal Child Immunisation

(UCI) adalah seluruh desa/ kelurahan mencapai 100% UCI (Universal

Child Immunization) atau 90% dari seluruh bayi di desa/ kelurahan

tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG,

Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak. Cakupan Kelurahan/desa

UCI di Kabupaten Kebumen sampai 2019 telah mencapai 100%.

3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dari

tahun 2015 hingga Mei 2020, ditemukan 935 kasus baru HIV-AIDS di

Kabupaten Kebumen. Penemuan kasus HIV pada Tahun 2016 sejumlah

178 kasus kemudian mengalami kenaikan cukup tinggi pada tahun 2017

yakni sejumlah 267 kasus dilanjutkan penurunan di tahun-tahun

berikutnya, hal ini juga dibarengi dengan naiknya jumlah pemeriksaan

HIV-AIDS dikabupaten Kebumen. kasus HIV di Kabupaten Kebumen yang

masih cukup tinggi seperti pada gambar berikut :

8,95

7,21 6,8 6,9

2016 2017 2018 2019

AKB (per 1.000 kelahiran hidup)



Gambar 3. 37 Grafik Data HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 hingga Mei 2020


Berdasarkan umur, kasus HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen tertinggi

pada umur 25-29 tahun yaitu sejumlah 258 orang, dan umur 30-34

menduduki peringkat kedua sejumlah 254 orang, dan peringkat ketiga

adalah umur 35-39 tahun yaitu 248 kasus. Kasus HIV AIDS berdasarkan

umur menunjukan fenemonea usia produktif menjadi kelompok tertinggi

yang tertular HIV AIDS, dan peningkatan kasus HIV AIDS berdasarkan

umur dari tahun ke tahun adalah pada rentang usia 15-19 tahun dengan

jumlah orang yang terinfeksi HIV AIDS 88 orang. Persebaran kasus HIV

AIDS berdasarkan Umur dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3. 38 Distribusi Kasus HIV-AIDS Menurut Kelompok Umur

Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, Mei 2020

0

200

400

600

800

1000

2016 2017 2018 2019 Mei-20 Total Kasus

178267

219 18487

935

327 2

33

158

253 254243

178

108

160

0

50

100

150

200

250

300

0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 >50



3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk

Catatan : Belum ada data

3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang

3.3.3.(a) Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi

malaria

Prevalensi penduduk malarian per 100.000 penduduk, Kabupaten

Kebumen bukan merupakan daerah endemis malaria, kejadian malaria

karena terkena gigitan nyamuk di luar daerah Kabupaten Kebumen.

Sampai dengan tahun 2019 ini tidak ada kasus indigeneous di Kabupaten

Kebumen.

3.3.4.(a) Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi

dini untuk infeksi Hepatitis B


3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervesi terhadap

penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)


3.3.5.(b) Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi filariasis

(berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)


3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun


3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan dimana

tekanan darah sistolik > 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥ 90

mmHg. Menurut Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization

(WHO) revalensi hipertensi akan terus meningkat tajam diprediksikan

pada tahun 2025 nanti sekitar 29% orang dewasa di seluruh dunia

menderita hipertensi. Hipertensi telah mengakibatkan kematian sekitar 8

juta orang setiap tahun 1,5 juta kematian terjadi di Asia Tenggara, yang

sepertiga populasinya menderita hipertensi.



1. Capaian penanganan kasus hipertensi difasyankes

Untuk mencegah kematian yang disebabkan oleh hipertensi,

maka penanganan di fasyankes menjadi sangat penting. Jika melihat

realisasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 realisasi

proporsi kasus hipertensi di fasyankes belum memenuhi target hal ini

disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk

memeriksakan kesehatannya secara rutin melalui posbindu.

Gambar 3. 39 Proporsi Kasus Hipertensi di Fasyankes


3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun


3.4.2* Angka Kematian (insidens rate) akibat bunuh diri


3.4.2.(a) Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang

menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa


3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba


3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥

15 tahun dalam satu tahun terakhir


220.324

15.809

97694

24.593

188.306

128.040

338.790

237.153


2016 2017 2018 2019



3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau

pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan

menggunakan alat kontrasepsi metode modern

Kinerja Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Kebumen mengalami

penurunan selama kurun waktu tahun 2015-2019. Hal ini dapat dilihat dari

rasio akseptor KB dari 72,31 pada 2015 menurun menjadi 71,00 di tahun

2019. Perlu peningkatan pelaksanaan program KB agar pengendalian

penduduk lebih optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Kebumen.

1. Capaian Kinerja Keluarga Berancana

Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten

Kebumen Tahun 2015-2019 selengkapnya disajikan pada Tabel.

Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Keluarga Berencana

Uraian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

Rata-rata jumlah anak

perkeluarga

2,7 2,7 2,7 3 2,08


Subur

214.553 208.841 206.543 199.509 198.315


Subur

ber-KB

155.134 155.134 154.502 142.389 141.441


Subur

tidak ber-KB

59.419 53.707 52.041 51.360 56.874

Rasio Akseptor KB 72,31 74,28 74,8 71,37 71


3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi

(CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49

tahun yang berstatus kawin

Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (All

Method. Indikator ini menunjukkan jumlah PUS yang menggunakan alat

kontrasepsi semua jenis (hormonal dan non hormonal). Jumlah Peserta KB

Aktif di Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 sampai 2019 cenderung

mengalami penurunan dari 154.955 orang turun di tahun 2019 menjadi

141.116 orang. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang

(MKJP) menggunakan alat kontrasepsi terdiri dari penggunaan MOW

(Modus Operasi Wanita), MOP (Modus Operasi Pria), AKDR (Alat



Kontrasepsi Dalam Rahim/IUD) dan IMPLANT. Pada tahun 2019 Cakupan

Peserta KB aktif di Kabupaten Kebumen sebanyak 45.445 KK.

1. Pencapaian Target Prevalensi penggunaan metode

kontrasepsi (CPR) sema cara pada Pasangan Usia Subur


Rasio akseptor KB dari 72,31 pada 2015 menurun menjadi

71,00 di tahun 2019. Perlu peningkatan pelaksanaan program KB

agar pengendalian penduduk lebih optimal dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

2. Realisasi Anggaran Program Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Anggaran Program Keluarga Berencana ditahun 2016 sebesar

Rp.101.335.582.686 ditahun 2017 mengalami penurunan sedangkan

ditahun 2018 dan 2019 terus mengalami peningkatan, anggaran

ditahun 2019 mencapai Rp.235.797.987.412.

Anggaran Program pelayanan kontrasepsi tahun 2016

dianggarkan sebesar Rp.9.153.144.000 sedangkan untuk tahun-

tahun berikutnya sampai dengan tahun 2019 justru mengalami

penurunan.

Tabel 3. 17 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

PROGRAM 2016 2017 2018 2019

Program keluarga berencana 101,335,582,686 92,527,619,782 181,056,458,362 235,797,987,412

Program pelayanan

kontrasepsi

9,153,144,000 4,472,499,460 6,550,190,400 4,438,448,352

Program pembinaan peran

serta masyarakat dalam

pelayanan KB kr yang

mandiri

4,080,349,546 3,267,059,406

Program pengembangan

pusat pelayanan informasi

dan konseling krr

1,556,240,426 3,194,815,104

Program penyiapan tenaga

pedamping kelompok bina

keluarga

1,221,516,270 1,404,825,812 3,630,838,666 8,331,286,600

Program promosi kesehatan

ibu bayi dan anak melalui

kelompok kegiatan

dimasyarakat

1,297,321,298




3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age

Specific Fertility Rate/ASFR)


3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR)


3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan


3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau

sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk

3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasioanl (JKN)

Target SDGs dalam hal jaminan kesehatan adalah pada tahun 2030

semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan UHC (universal health

coverage). Permasalahan yang ada dalam pencapaian SDGs adalah masih

cukup banyak masyarakat di Kabupaten Kebumen yang belum memiliki

jaminan kesehatan, termasuk penduduk miskin juga masih ada yang

belum memiliki jaminan kesehatan, adapun penduduk yang belum

mempunyai jaminan kesehatan adalah sebagai berikut :

Gambar 3. 40 Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Sumber : Bappenas, 2020

Keterangan: kuintil adalah per 20% penduduk

41657 4237139179

36811

41896

24162 2307526041

28503

23561

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Punya Tidak Punya



1. Kebijakan dan Program Jaminan Kesehatan

Kebijakan jaminan kesehatan yang di Kabupaten Kebumen

dilakukan dengan memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan

untuk masyarakat berupa Jaminan Kesehatan Daerah. Kebijakan

Jamkesda diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018

tentang Jaminan Kesehatan Daerah.

2. Anggaran Program Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen

dianggarkan melalui program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan, kegiatan dari program ini adalah kemitraan asuransi

kesehatan masyarakat. Alokasi kesehatan dari tahun 2016 sampai

dengan tahun 2020 mengalami kenaikan, rinciannya adalah sebagai

berikut:

Gambar 3. 41 Anggaran Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan


3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan


3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun


3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas


864.213.870 856.589.000

14.360.000.00014.219.272.000

19.718.322.000

-

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

2016 2017 2018 2019 2020



3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan


3.1.4. Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang

Hayat untuk Semua

4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b)

tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang

mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii)

matematika


4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

Berkurangnya jumlah sekolah karena dilakukan regrouping pada

jenjang SD untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Di tahun 2019 masih

ada 30 sekolah yang belum terakreditasi menunggu penjadwalan.

Persentase SD terakreditasi selama kurun waktu lima tahun terakhir cukup

baik, meskipun sebagian besar dari sekolah yang terakreditasi 503 sekolah

di antaranya terakreditasi B dan 218 sekolah terakreditasi A.

1. Capaian Peningkatan Persentase SD/MI berakreditasi

minimal B

Jumlah SD/MI yang berakreditasi minimal B setiap tahunnya

mengalami peningkatan di tahun 2016 hanya sebesar 87,94%

sedangkan ditahun 2019 mencepai 94,52%.

Gambar 3. 42 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B


87,94%

89,90%

94,52% 94,52%

2016 2017 2018 2019

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B



4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

Gambaran capaian kinerja untuk indicator persentase SMP/MTs

berakreditasi minimal B di Kabupaten Kebumen dalam waktu 5 tahun

terakhir masih dibawah 80%. Capaian di tahun 2018 sebesar 71,56%

sedangkan capaian pada tahun 2019 masih diasumsikan sama dengan

2018.

Gambar 3. 43 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B


4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat

Selama tahun 2015-2019, APK ditunjukkan pada jenjang SD/sederajat

menunjukkan penurunan yang signifikan setiap tahunnya dengan angka

96,81 pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan

menjadi 98,33. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan pada jumlah

murid yang berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai dengan usianya

atau anak usia sekolah yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten

Kebumen. Jika dibandingkan dengan APK Jawa Tengah dan Nasional, APK

SD/ sederajat dan SMP/sederajat Kabupaten Kebumen pada tahun 2019

masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional, dimana APK SD

dan SMP Jawa Tengah berturut-turut di angka 101,28 sedangkan Nasional

berada di angka 103,54.

68%

70,80%

71,56% 71,56%

2016 2017 2018 2019



Tabel 3. 18 APK

TINGKAT APK 2015 2016 2017 2018 2019

SD/MI Kebumen 106,19 101,28 99,97 96,81 98,33

Jawa

Tengah

104,25 104,62 104,39 101,28 101,28

Nasional 107,46 106,04 105,89 103,54 103,54


4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 angka partisipasi kasar

(APK) SMP/MTs/Sederajat mengalami penurunan khususnya pada tahun

2018 dan tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah

dan Nasional APK SMP/MTs/Sederajat Kabupaten Kebumen masih dibawah

angka Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 3. 19 APK SMP/MTs/sederajat

TINGKAT APK 2015 2016 2017 2018 2019

SMP/MTs Kebumen 98,93 98,92 98,06 96,88 88,92

Jawa Tengah 99,22 99,30 99,84 99,09 99,09

Nasional 100,72 101,05 102,08 100,86 100,86


4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun

Belum ada data

4.2.2. (a) Agka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

Gambaran capaian kinerja untuk indikator daerah Kabupaten

Kebumen menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 6 tahun terakhir untuk

APK anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) 3- 6 tahun

masih belum optimal dimana pada tahun 2016 sebesar 50.57% dan di

tahun 2018 sebesar 62,15% anak yang mengikuti pendidikan anak usia

dini.



4.4.1*Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Belum ada data

4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki

di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3)

SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar

(APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.

Data Belum lengkap

4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15

tahun.

Indikator yang digunakan oleh Jawa Tengah dan Kabupaten

Kebumen adalah angka melek huruf, angka melek huruf selama beberapa

tahun terakhir mengalami penurunan. Ditahun 2017 angka melek huruf

mencapai 96,58% tetapi ditahun 2018 turun menjadi 95,15% dan

ditahun 2019 kembali turun menjadi 94,51%.

Gambar 3. 44 Angka Melek Huruf


4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24

tahun dan umur 15-59 tahun.

Belum ada data berdasarkan pemilahan usia

96

,29 96

,58

95

,15

94

,51

93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

96,5

97

2016 2017 2018 2019



4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet

untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran,

(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e)

air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g)

fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua

(WASH).

4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang

bersertifikat pendidik.

Pada tahun 2030, secara bermakna meningkatkan pasokan guru

yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk

pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS.

Indikator global yang akan dicapai yaitu proporsi guru di: (a) TK, (b) SD,

(c) SMP, (d) SMA, yang telah menerima setidaknya pelatihan pre-service

dan in-service yang diperlukan untuk mengajar pada tingkat relevan di

negara tertentu Disagregasi menurut jenis kelamin. Indikator nasional

yang digunakan untuk target global ini yaitu :

1. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang

bersertifikat pendidik. Capaian kinerja di Kabupaten Kebumen

menunjukkan masih adanya guru TK, SD dan SMP yang belum

mempunyai sertifikasi. Hal ini dapat dilihat untuk guru TK, SD dan

SMP yang mempunyai sertifikasi tahun 2018 baru sebesar 5514

orang 24,9%; guru SD yang bersertifikasi sampai dengan tahun 2017

sebesar 65,45% dan guru SMP yang bersertifikasi sampai dengan

tahun 2017 sebesar 62,13%.

2. Persentase PTK PAUD dan POD yang berkualitas S1/D-IV. Capaian

kinerja di Kabupaten Kebumen menunjukkan sampai dengan tahun

2017 baru 46,47% guru PAUD yang layak mengajar.

3. Jumlah PTK yang menerima tunjangan profesi. Gambaran di

Kabupaten Kebumen menunjukkan sampai dengan tahun 2017

sebanyak 391 PTK yang menerima tunjangan profesi.

3.1.5. Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan

Memberdayakan Kaum Perempuan

5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung

pemberdayaan perempuan.

Kebijakan responsif gender diarahkan dalam mendukung

pemberdayaan perempuan. Selain itu juga diharapkan pengarusutamaan



gender yang ada di Kabupaten Kebumen bisa dijalankan baik dalam

perencanaan dan penganggaran yang responsif gender maupun dalam

implementasinya dimasyarakat.

1. Capaian Kebijakan yang responsif gender mendukung


Capaian kebijakan yang responsif gender di Kabupaten

Kebumen sudah baik, di tahun 2016 mampu mencapai target 98

dokumen, ditahun 2017 dari target 98 dokumen dalam realisasinya

mencapai 101 dokumen, selanjutnya sampai dengan realisasi tahun

2019 yaitu 101 dokumen. Kabupaten Kebumen dalam pembangunan

gender termasuk didalamnya menilai kebijakan yang responsive

gender memperoleh penghargaan parahita eka praya kategori

utama.

Gambar 3. 45 Jumlah Kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayan perempuan

Sumber : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, 2020

5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur

15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau

emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan

terakhir.

Catatan : data berdasarkan umur belum ada

5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.

Catatan : Data belum lengkap


2016 2017 2018 2019

98 98 98

101 101 101 101 101




15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain

selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.


5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang

mendapat layanan komprehensif.

Pelayanan korban kekeraran di Kabupaten Kebumen dilakukan

melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan (P2TP2A) Kartika yang merupakan

suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu

bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kabupaten.

Tabel 3. 20 Capaian Pelayanan Korban Kekerasan

No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

1 Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas

terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

120 129 85 117 135

2 Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan

pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas

mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit

41 65 62 66 71

3 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan

putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

19 24 9 24 35

4 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum

22 27 9 24 36

5 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

4 2 2 2 4




5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus

kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan

sebelum umur 18 tahun.

Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yangberstatus kawin atau

berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18

tahun, Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific

Fertility Rate/ASFR). Sedangkan inikator di Kabupaten Kebumen adalah

Persentase penduduk yang memiliki istri dibawah usia 20 tahun dan Angka

kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility

Rate/ASFR).

5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin

umur 25-49 tahun.

5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun

(Age Specific Fertility Rate/ASFR).


5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen

tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.

indikator di Kabupaten Kebumen adalah proporsi kursi yang diduduki

perempuan di parlemen, dan proporsi perempuan yang berada di posisi

managerial. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen sampai

dengan tahun 2019 adalah 30% atau 15 perempuan dari 50 anggota

DPRD di Kabupaten Kebumen. Kondisi ini sudah sesuai dengan target

nasional yaitu 30%.

5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.

Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial sampai

dengan tahun 2019 sebesar 47,72% dari total jumlah penduduk

perempuan.

5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat

keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan

kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.

Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan

reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai

dengan Programme of Action of the International Conference on



Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen

dokumen hasil review dari konferensi – konferensi tersebut. Target ini

memiliki indikator global sebagai berikut; proporsi perempuan umur 15-49

tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual,

penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi, Unmet need

KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) dan

Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang

metode kontrasepsi modern. Sedangkan di Kabupaten Kebumen memiliki

indikator sebagai berikut; unmeet need kebutuhan ber-KB, angka Cakupan

Peserta KB aktif, dan angka CPR/Peserta KB aktif. Unmet need menurut

BKKBN adalah kondisi yang mengisyaratkan keinginan pasangan usia

subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia,

sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau

metode kontrasepsi. Unmet need di Kabupaten Kebumen dari tahun 2016

– 2019 cenderung naik meskipun sempat turun di tahun 2019, tahun 2016

unmet need sebesar 25.157 KK naik menjadi 30.157 KK pada tahun 2017.

Unmet need di Kabupaten Kebumen sempat turun pada tahun 2019

menjadi 31.106 KK yang semula sebanyak 35.157 KK di Tahun 2018.

Angka Cakupan Peserta KB aktif dari tahun 2016 – 2019 cenderung

menurun. Pada tahun 2016 cakupan peserta KB aktif sebanyak 53.864 KK

menurun pada tahun 2017 menjadi 48.062 KK kemudian turun pada tahun

2018 menjadi 47.161 KK dan pada tahun 2019 MKJP di Kabupaten

Kebumen juga mengalami penurunan kembali menjadi 45.445 KK. Angka

prevalensipemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (All Method). Indikator

ini menunjukkan jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi semua

jenis (hormonal dan non hormonal). CPR di Kabupaten Kebumen dari

tahun 2016 sampai 2019 cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016

sebanyak 154.955 KK turun di tahun 2017 menjadi 146.452 KK, pada

tahun 2018 sebanyak 144.658 KK dan turun kembali pada tahun 2019

menjadi 141.116 KK

5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon

genggam.

Meningkatkan penggunaan teknologi yang memadai, khususnya

teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan

perempuan. Target ini memiliki indikator Global sebagai berikut; proporsi

individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. Sedangkan indikator

di Kabupaten Kebumen adalah Persentase penduduk yang menggunakan



telepon seluler (HP)/nirkabel. Persentase penduduk yang menggunakan

telepon seluler (HP)/nirkabel di Kabupaten Kebumen dari tahun 2017 –

2019 menglami peningkatan. Pada tahun 2017 penduduk yang

menggunakan HP/nirkabel sebesar 67,93% meningkat pada tahun 2018

menjadi 68,42% dan pada tahun 2019.

3.2. Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kebumen

3.2.1. Tujuan 7 - Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal,

Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Indikator Nasional 7.1.1* Rasio elektrifikasi. Kemudian Indikator

Provinsi Jawa Tengah adalah Rasio elektrifikasi. Sedangkan di Kabupaten

Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan kewenangan Kabupaten.

Indikator Nasional 7.1.2 (a) Jumlah sambungan jaringan gas rumah

tangga. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah

sambungan jaringan gas rumah tangga. Sedangkan di Kabupaten

Kebumen, indikator ini belum terdapat data karena belum adanya

sambungan jaringan gas rumah tangga.

Indikator Nasional 7.1.2 (b) Rasio penggunaan gas rumah tangga.

Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Rasio penggunaan gas

rumah tangga. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah jumlah

tabung gas yang beredar.

Gambar 3. 46 Jumlah tabung gas yang beredar Tahun 2016-2019

Sumber: Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Kebumen, 2020

9.255.023

9.688.439

10.090.371

9.607.545

8.800.000 9.000.000 9.200.000 9.400.000 9.600.000 9.800.000 10.000.000 10.200.000

Jumlah

2019 2018 2017 2016



Jumlah tabung gas yang beredar di Kabupaten Kebumen pada tahun

2018 dengan jumlah 10.090.371 unit. Sedangkan pada tahun 2016

dengan jumlah 9.255.023 unit.

Indikator Nasional 7.2.1* Bauran energi terbarukan. Kemudian Indikator

Provinsi Jawa Tengah adalah Bauran energi terbarukan. Sedangkan di

Kabupaten Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan kewenangan

Kabupaten.

3.2.2. Tujuan 8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang

Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang

Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak

untuk Semua

Indikator Nasional 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.

Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Laju pertumbuhan

PDRB. Indikator Nasional 8.1.1.(a) PDB per kapita. Kemudian Indikator

Provinsi Jawa Tengah adalah PDRB per kapita. Sedangkan Indikator di

Kabupaten Kebumen adalah PDRB per kapita, PDRB ADHB, PDRB ADHK

2010, dan LPE ADHK 2010.

Gambar 3. 47 PDRB per kapita di Kabupaten Kebumen dari tahun

2015-2019


PDRB per kapita di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019

mengalami kenaikan, kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada tahun

2018 yang hanya 21,75 (Rp Jutaan) menjadi 23,03 (Rp Jutaan). Adapun

2015 2016 2017 2018 2019

PDRB per kapita 17,54 18,77 20,12 21,75 23,03

PDRB ADHB 2.077.928, 22.315.248 23.968.322 26.000.351 27.534.373

PDRB ADHK 2010 16.115.554 16.916.219 17.743.915 18.773.833 19.810.149

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000



PDRB ADHB Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 yaitu 27.534.373 (Rp

Jutaan). Sedangkan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Kebumen pada tahun

2019 yaitu 19.810.149 (Rp Jutaan). PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010

Kabupaten Kebumen sejak tahun 2016-2019 cenderung mengalami

kenaikan.

Gambar 3. 48 LPE ADHK 2010 Kabupaten Kebumen dari tahun

2015-2019


LPE ADHK 2010 Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 yaitu 5,52%

jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 6,28% maka terjadi trend

penurunan sekitar 0,75%. Angka penurunan yang cukup tinggi yaitu dari

tahun 2015 ke 2016 yang menurun sekitar 1,31%. Namun tren

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen cukup baik.

Indikator Nasional 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga

kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Laju pertumbuhan PDB

per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per

tahun.

Indikator Nasional 8.3.1* Pekerja informal sektor non pertanian

berdasarkan jenis kelamin. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah

adalah Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin.

Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Pekerja informal

sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin.

6,28

4,97 4,89

5,52 5,52

2015 2016 2017 2018 2019

LPE ADHK 2010



Indikator Nasional 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal selaras

dengan indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.

Gambar 3. 49 Tenaga Kerja Formal Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019

Sumber: Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, 2020

Persentase tenaga kerja formal di Kabupaten Kebumen dari tahun

2015-2019 cenderung mengalami penurunan. Jika pada tahun 2015

sekitar 37,30%, maka pada tahun 2019 hanya 37,04%.

Indikator Nasional 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor

pertanian selaras dengan indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten

Kebumen.

Gambar 3. 50 Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian

Kabupaten Kebumen dari tahun 2016-2019


37,30

37,05 37,06 37,04 37,04

2015 2016 2017 2018 2019

19,72

25,02 23,83

38,53

2016 2017 2018 2019



Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian Kabupaten

Kebumen dari tahun 2015-2019 cenderung mengalami kenaikan, pada

tahun 2019 mencapai 38,53%

Indikator Nasional 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja selaras


Gambar 3. 51 Upah rata-rata per jam pekerja Kabupaten

Kebumen dari tahun 2015-2019


Upah rata-rata per jam pekerja di Kabupaten Kebumen pada tahun

2019 mencapai Rp 8.430,00 per jam.

Indikator Nasional 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka

berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur selaras dengan indikator

Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.

Gambar 3. 52 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten



6.620 6.620 7.165

7.800 8.430

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2015 2016 2017 2018 2019

4,14 4,26

5,58 5,52

4,76

2015 2016 2017 2018 2019



Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan

kelompok umur di Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif. Pada periode

2015-2019 tertinggi pada tahun 2017 dengan 5,58%. Pada tahun 2019

sebanyak 4,76%.

Indikator Nasional 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran selaras


Gambar 3. 53 Tingkat setengah pengangguran Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019


Tingkat setengah pengangguran di Kabupaten Kebumen pada tahun

2017 berada pada angka tertinggi yaitu 3,85%, namun pada tahun 2019

sudah berada pada angka 2,09%.

Indikator Nasional 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang

sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) selaras


Gambar 3. 54 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019


2,09 2,44

3,85

2,09 2,09

2015 2016 2017 2018 2019

1.024

1.482

752

1.350 1.350

2015 2016 2017 2018 2019



Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah,

bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) di Kabupaten Kebumen Pada

Tahun 2019 yaitu 1.350%.

Indikator Nasional 8.9.1. (a) Jumlah wisatawan mancanegara.

Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah wisatawan

mancanegara. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara.

Indikator Nasional 8.9.1. (b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

selaras dengan indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.

Gambar 3. 55 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019

Sumber: Disporawisata Kabupaten Kebumen, 2020

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Kebumen

pada Tahun 2019 sebanyak 80 orang. Paling banyak pada tahun 2015

sebanyak 206 orang.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Kabupaten Kebumen

pada Tahun 2019 sebanyak 2.048.379 orang. Jumlah kunjungan

wisatawan nusantara di Kabupaten Kebumen cenderung mengalami

kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang

disebabkan oleh pengembangan destinasi wisata baru baik yang dikelola

oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

Indikator Nasional 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000

penduduk dewasa. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah

Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa. Sedangkan

Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Jumlah kantor bank. Jumlah

206

8

6178 80

1.117.136

1.486.931 1.770.075 1.793.337

2.048.379

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara



kantor bank di Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2018 berjumlah

29 kantor bank.

Indikator Nasional 8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan

(Bank Umum) selaras dengan indikator Provinsi Jawa Tengah dan

Kabupaten Kebumen.

3.2.3. Tujuan 9 - Membangun Infrastruktur yang Tangguh,

Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta

Mendorong Inovasi

Indikator Nasional 9.1.1. (a) Kondisi mantap jalan nasional.

Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Kondisi jalan baik.

Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah prosentase jalan

kabupaten kualitas baik.

Gambar 3. 56 Prosentase jalan kabupaten kualitas baik di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019


Prosentase jalan kabupaten kualitas baik di Kabupaten Kebumen

pada tahun 2019 yaitu 54,68%. Angka tersebut naik dari tahun 2015 yang

hanya sebanyak 45,81%.

Indikator Nasional 9.1.2 (b) Jumlah dermaga penyeberangan.

Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah dermaga

penyeberangan. Sedangkan di Kabupaten Kebumen, indikator ini

dikeluarkan karena bukan kewenangan Kabupaten.

Indikator Nasional 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis. Kemudian

Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah pelabuhan strategis.

45,81

60,56

52,97 54,50 54,69

2015 2016 2017 2018 2019



Sedangkan di Kabupaten Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan

kewenangan Kabupaten.

Indikator Nasional 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri

manufaktur terhadap PDB dan per kapita. Kemudian Indikator Provinsi

Jawa Tengah adalah Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur

terhadap PDB dan per kapita. Sedangkan di Kabupaten Kebumen,

indikator ini perlu diperjelas kembali.

Indikator Nasional 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri

manufaktur. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Laju

pertumbuhan PDB industri manufaktur. Sedangkan di Kabupaten

Kebumen, indikator ini perlu diperjelas kembali.

Indikator Nasional 9.4.1*. Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca

dengan nilai tambah sektor industri manufaktur. Kemudian Indikator

Provinsi Jawa Tengah adalah Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca

dengan nilai tambah sektor industri manufaktur. Sedangkan di Kabupaten


Indikator Nasional 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi

Gas Rumah Kaca. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah

Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca. Sedangkan

Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Total Emisi Gas Rumah Kaca.

Gambar 3. 57 Total Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019

Sumber: Disperkim LH Kabupaten Kebumen, 2020

11.855 11.841

29.494 29.494 29.494

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2015 2016 2017 2018 2019



Total Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Kebumen mengalami

lonjakan pada tahun 2016-2017. Jika pada tahun 2016 hanya 11.841 Gg

CO2e maka pada tahun 2017 menjadi 29.494 Gg CO2e.

Indikator Nasional 9.C.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile

broadband. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Proporsi

penduduk yang terlayani mobile broadband. Sedangkan di Kabupaten


Indikator Nasional 9.C.1.(a) Proporsi individu yang menggunakan

telepon genggam. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah

Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam. Sedangkan

Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Persentase penduduk yang

menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel.

Indikator Nasional 9.C.1. (b) Proporsi individu yang menggunakan

internet. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Proporsi

individu yang menggunakan internet. Sedangkan Indikator di Kabupaten

Kebumen adalah Persentase penduduk yang mengakses internet.

Gambar 3. 58 Penduduk yang menggunakan telepon seluler di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019


Persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler

(HP)/nirkabel di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebanyak 68,42%.

67,93 68,42 68,42

24,18

30,06 30,06

2017 2018 2019

% penduduk menggunakan HP/Nirkabel % penduduk mengakses internet



Kemudian Persentase penduduk yang mengakses internet di Kabupaten

Kebumen pada tahun 2019 sebanyak 30,06%.

3.2.4. Tujuan 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra dan

Antarnegara

Indikator Nasional 10.1.1* Pertumbuhan pengeluaran atau

pendapatan per kapita diantara penduduk yang berada di bawah 40

persen dan terhadap penduduk. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah

adalah Koefisien Gini.

Indikator Nasional 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di

bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok

umur. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Tingkat

kemiskinan. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah

Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Gambar 3. 59 Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019


Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di

Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 yaitu 16,82%. Angka tersebut

menurun jika dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 20,20%.

20,20 19,86 19,60

17,4716,82

2015 2016 2017 2018 2019



Indikator Nasional 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri. Kemudian

Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah Desa Mandiri. Sedangkan

Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Klasifikasi Desa.

Gambar 3. 60 Klasifikasi Desa di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019

Sumber: Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, 2020

Klasifikasi Desa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 yaitu; desa

swadaya sebanyak 13 desa, desa swadaya sebanyak 58 desa, dan desa

swakarya sebanyak 389 desa. Desa Swakarya di Kabupaten Kebumen

semakin meningkat sejak tahun 2015 hingga tahun 2019.

Indikator Nasional 10.3.1. (a) Indeks Kebebasan Sipil. Kemudian

Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Indeks Kebebasan Sipil. Sedangkan

Indikator di Kabupaten Kebumen perlu diperjelas.

Indikator Nasional 10.3.1. (b) Jumlah penanganan pengaduan

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian Indikator Provinsi Jawa

Tengah adalah Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM). Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen perlu

diperjelas.

3

4558 58 58

38

374389 389 389

263

41

13 13 13

2015 2016 2017 2018 2019

Swasembada Swakarya Swadaya



Indikator Nasional 10.4.1.(b) Proporsi peserta program jaminan

bidang ketenagakerjaan selaras dengan indikator Provinsi Jawa Tengah

dan Kabupaten Kebumen.

Gambar 3. 61 Proporsi peserta program jaminan bidang

ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019


Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan di

Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebesar 65%. Jika dibandingkan

tahun 2015 yang hanya sebesar 54% maka terjadi peningkatan sebesar

11%.

Indikator Nasional 10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan

penempatan TKLN berdasarkan okupasi. Kemudian Indikator Provinsi

Jawa Tengah adalah Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN

berdasarkan okupasi. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah

Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN (Rekom)

3.2.5. Tujuan 17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan

Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan

Berkelanjutan

Indikator Nasional 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai

proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Kemudian Indikator

Provinsi Jawa Tengah adalah Total pendapatan pemerintah sebagai

proporsi terhadap PDM menurut sumbernya. Sedangkan Indikator di

54 5458

63 65

2015 2016 2017 2018 2019



Kabupaten Kebumen adalah Total Pendapatan Pemerintah sebagai

proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.

Gambar 3. 62 Total Pendapatan Pemerintah di Kabupaten


Sumber: BAPENDA/BPKAD Kabupaten Kebumen, 2020

Total Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut

sumbernya di Kabupaten Kebumen Cenderung mengalami penurunan. Jika

pada tahun 2015 sebesar 112,04% maka pada tahun 2019 sebesar

101,00%.

Indikator Nasional 17.1.1 (a) Rasio penerimaan pajak terhadap

PDB. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Rasio penerimaan

pajak terhadap PDB. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah

Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB.

Gambar 3. 63 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB

Sumber: BAPENDA/BPKAD Kabupaten Kebumen, 2020

112,04

116,78

111,84

101,34 101,00

2015 2016 2017 2018 2019

2,512,82

3,283,44

3,70

2015 2016 2017 2018 2019



Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB di Kabupaten Kebumen

selama 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan. Jika

pada tahun 2015 hanya sebesar 2,51%, maka pada tahun 2019 sebesar

3,70%

Indikator Nasional 17.6.2 (c) Proporsi penduduk terlayani mobile

broadband. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Proporsi

penduduk terlayani mobile broadband. Sedangkan Indikator di Kabupaten

Kebumen perlu diperjelas.

Indikator Nasional 17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan

internet. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Proporsi

individu yang menggunakan internet. Sedangkan Indikator di Kabupaten

Kebumen perlu diperjelas.

Indikator Nasional 17.11.1 (a) Pertumbuhan ekspor produk non

migas. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah ekspor

non migas. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen Jumlah Ekportir

di Kabupaten Kebumen.

Tabel 3. 21 Jumlah Ekportir di Kabupaten Kebumen

2017 2018 2019

1 2 2

Sumber : Disperindag Kabupaten Kebumen , 2020

Jumlah Ekportir di Kabupaten Kebumen di Kabupaten Kebumen pada

tahun 2019 sebanyak 2 perusahaan. Adapun yang diekspor adalah Kayu

Olahan dan juga Kerajinan Bambu Tembelang.

Indikator Nasional 17.17.1 (a) Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk

dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha

(KPBU) selaras dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah dan Indikator

Kabupaten Kebumen. Sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Kebumen,

Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema

kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) berjumlah 1 proyek.

Indikator Nasional 17.17.1 (b) Jumlah alokasi pemerintah untuk

penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam

kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kemudian Indikator Provinsi

Jawa Tengah adalah Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek,

transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah

dan badan usaha (KPBU). Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen



yaitu Jumlah Proyek yang ditawarkan sebagai skema kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha. Jumlah Proyek yang ditawarkan sebagai

skema kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kabupaten

Kebumen hanya terdapat 1 proyek pada tahun 2016.

Indikator Nasional 17.18.1 (a) Persentase konsumen Badan Pusat

Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistic. Kemudian

Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Persentase konsumen Badan Pusat

Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik. Sedangkan

Indikator di Kabupaten Kebumen perlu diperjelas kembali.

Indikator Nasional 17.18.1 (d) Persentase indikator SDGs terpilah

yang relevan dengan target. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah

adalah Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.

Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen yaitu Jumlah indikator SDGS

Kabupaten.

3.3. Pilar Pembangunan Lingkungan Kabupaten Kebumen

3.3.1. Tujuan 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air

Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Indikator Nasional 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki

akses terhadap layanan sumber air minum layak. Kemudian Indikator

Provinsi Jawa Tengah adalah Cakupan Pelayanan air minum di Perdesaan

dan Perkotaan. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah

Persentase Penduduk berakses air minum.

Gambar 3. 64 Persentase Penduduk berakses air minum di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019


Jumlah

0

50

100

20152016

20172018

2019

60 86,3887,16

89,1687,16



Persentase Penduduk berakses air minum di Kabupaten Kebumen

pada Tahun 2019 mencapai 87,16%. Hal ini menandakan terdapat

kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan realisasi 60%.


Penyediaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan untuk

meningkatkan akses terhadap air bersih melalui Sambungan SR yang

dilakukan oleh DPUPR dan PDAM Kabupaten Kebumen.

2. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan diantaranya adalah Pembangunan

sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Air Minum) tahun

2018 sebesar Rp 8.206.000.000

Indikator Nasional 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk

melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air

baku untuk pulau-pulau. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah

adalah Kapasitas Prasarana air baku.

Potensi air yang berasal dari sungai, air tanah, dan mata air

dapat menjadi sumber air baku yang berguna untuk memenuhi

kebutuhan air minum. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen

adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih pada saat musim kemarau.

Berikut ini adalah potensi air baku Kabupaten Kebumen.

Tabel 3. 22 Potensi Air Baku Kabupaten Kebumen

No Sumber Air Baku Potensi Air Baku

1 DAS Wawar 11.097,38 liter/detik

2 DAS Luk Ulo 31.126,08 liter/detik

3 DAS Telomoyo 25.941,66 liter/detik

4 DAS Ijo 13.018,01 liter/detik

5 Mata Air ± 720 liter/detik

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2019

Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada saat musim kemarau

di Kabupaten Kebumen setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Jika pada tahun 2015 sebanyak 13,63%, maka pada tahun 2019

sebanyak 34,14%.



Gambar 3. 65 Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada saat musim kemarau di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-

2019


Indikator Nasional 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang

memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Kemudian Indikator

Provinsi Jawa Tengah adalah Cakupan pelayanan sanitasi.

Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah cakupan rumah

sehat.

Gambar 3. 66 Cakupan rumah sehat di Kabupaten Kebumen

dari tahun 2015-2019

Sumber: Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020

13,63 13,63

20,1225

34,14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2015 2016 2017 2018 2019

77

79,1

82

83,3

J U M L A H

2016 2017 2018 2019



Cakupan rumah sehat di Kabupaten Kebumen mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2016 mencapai

77% maka pada tahun 2019 sudah mencapai 83,3%.

Anggaran yang dialokasikan diantaranya adalah:

Tabel 3. 23 Anggaran Program / Kegiatan Sanitasi Layak

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Air Minum)

8,206,000,000

DAK Bidang infrastruktur Sanitasi 11,908,643,000

DAK infrastruktur Sanitasi (Bansos masyarakat (BTL PPKD))

9,605,814,000

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 252,829,000

Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah

2,050,000,000


Indikator Nasional 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang

melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) selaras

dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.

Gambar 3. 67 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan

STBM di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019


98

10

0

10

0

89

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

2016 2017 2018 2019



Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif,

namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup

signifikan. Dimana pada tahun 2019 menjadi 89%.

Indikator Nasional 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang

Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan

(SBS) selaras dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten

Kebumen.

Gambar 3. 68 Jumlah desa/kelurahan yang ODF di

Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019


Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop

Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Kabupaten Kebumen cukup

fluktuatif. Namun pada tahun 2019 sudah terdapat 153 desa.

Sehingga total 419 desa (91,08 persen). Angka ODF yang sudah

tinggi di Kabupaten Kebumen menggambarkan akses sanitasi yang

sudah baik.

Tabel 3. 24 Daftar Desa ODF Kabupaten Kebumen sampai

dengan tahun 2019

No Kecamatan

Jumlah Desa

Total s/d

2015 2016 2017 2018 2019

1 Ayah 0 0 0 5 13 18

2812

67

200

153

0

50

100

150

200

250

2014,5 2015 2015,5 2016 2016,5 2017 2017,5 2018 2018,5 2019 2019,5



No Kecamatan

Jumlah Desa

Total s/d 2015

2016 2017 2018 2019

2 Buayan 0 0 5 4 5 14

3 Puring 0 1 2 5 15 23

4 Petanahan 1 0 3 4 13 21

5 Klirong 4 0 3 7 11 25

6 Buluspesantren 3 2 2 8 7 22

7 Ambal 3 1 4 8 16 32

8 Mirit 2 0 2 0 18 22

9 Bonorowo 1 0 0 2 8 11

10 Prembun 0 0 5 5 3 13

11 Padureso 1 2 1 2 3 9

12 Poncowarno 3 1 1 1 4 10

13 Kutowinangun 1 0 1 7 10 19

14 Alian 1 0 1 3 11 16

15 Kebumen 1 0 8 11 9 29

16 Adimulyo 2 1 4 0 16 23

17 Pejagoan 0 1 4 4 4 13

18 Sruweng 2 1 2 5 11 21

19 Kuwarasan 0 4 9 3 6 22

20 Rowokele 2 0 0 3 6 11

21 Sempor 0 0 0 8 2 10

22 Gombong 0 1 7 6 0 14

23 Karanganyar 1 1 3 3 3 11

24 Karanggayam 0 0 0 2 5 7

25 Karangsambung 1 0 0 1 0 2

26 Sadang 0 0 0 1 0 1

Total 29 16 67 108 199 419


Indikator Nasional 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang

terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota,

kawasan dan komunal. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah

adalah Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air

limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.

Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Terlaksananya

pembangunan IPAL komunal permukiman.



Gambar 3. 69 IPAL komunal permukiman di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019


Terlaksananya pembangunan IPAL komunal permukiman di

Kabupaten Kebumen paling banyak pada tahun 2017 dengan jumlah

14 unit. Sedangkan paling sidikit tahun 2015 dengan jumlah 1 unit.

Indikator Nasional 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang

ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan

dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah

kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja

perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur

Tinja (IPLT). Sedangkan di Kabupaten Kebumen, indikator ini


Indikator Nasional 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang

terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Kemudian Indikator

Provinsi Jawa Tengah adalah Proporsi rumah tangga yang terlayani

sistem pengelolaan lumpur tinja. Sedangkan di Kabupaten Kebumen,

indikator ini dikeluarkan karena bukan kewenangan Kabupaten.

Indikator Nasional 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kemudian Indikator

Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah

Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sedangkan di Kabupaten

5

5

14

4

1

Jumlah

0 2 4 6 8 10 12 14 16

2019 2018 2017 2016 2015



Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan kewenangan

Kabupaten.

Indikator Nasional 6.5.1 (b) Jumlah stasiun Hidrologi dan

klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi. Kemudian

Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah stasiun Hidrologi dan

klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi. Sedangkan di

Kabupaten Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan


Indikator Nasional 6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber

daya air yang dibentuk. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah

adalah Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.

Sedangkan di Kabupaten Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena

bukan kewenangan Kabupaten.

Indikator Nasional 6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta

peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan

kawasan DAS. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Luas

pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu

(HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS. Sedangkan di Kabupaten


Kabupaten.

Indikator Nasional 6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang

meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di

daerah hulu DAS serta sumur resapan. Kemudian Indikator Provinsi

Jawa Tengah adalah Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah

mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS

serta sumur resapan. Sedangkan di Kabupaten Kebumen, indikator

ini dikeluarkan karena bukan kewenangan Kabupaten.

Indikator Nasional 6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang

dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam

pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah. Kemudian

Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah DAS Prioritas yang

dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam

pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah. Sedangkan di



Indikator Nasional 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang

direhabilitasi. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Luas

lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi. Sedangkan di Kabupaten




Kabupaten.

Indikator Nasional 6.6.1.(e) Jumlah DAS prioritas yang

dilindungi mata airnya dandipulihkan kesehatannya. Kemudian

Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah DAS prioritas yang

dilindungi mata airnya dandipulihkan kesehatannya. Sedangkan di



3.3.2. Tujuan 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif,

Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Indikator Nasional 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki

akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kemudian Indikator

Provinsi Jawa Tengah adalah Rasio Rumah Layak Huni. Sedangkan

Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Cakupan Rumah Layak Huni.

Gambar 3. 70 Cakupan Rumah Layak Huni di Kabupaten


Sumber: Perkim LH Kabupaten Kebumen, 2020

Cakupan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kebumen sampai dengan

tahun 2019 mencapai 98,04%. Cakupan tersebut terus meningkat setiap

tahunnya dari yang pada Tahun 2015 hanya sebanyak 91,25%.

91,25

93,85

95,68

97,6698,04

86

88

90

92

94

96

98

100

2015 2016 2017 2018 2019



Indikator Nasional 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda

transportasi umum di perkotaan. Kemudian Indikator Provinsi Jawa

Tengah adalah Persentase pengguna moda transportasi umum di

perkotaan. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Jumlah

Penumpang Armada dan Armada.

Gambar 3. 71 Jumlah Penumpang Armada di Kabupaten


Sumber: Dishub Kabupaten Kebumen, 2020

Jumlah Penumpang Armada di Kabupaten Kebumen cenderung

mengalami kenaikan, jika pada tahun 2016 berjumlah 289.931 orang,

maka pada tahun 2019 menjadi 304.754 orang. Sedangkan untuk armada

terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2018-2019, dari 618

armada menjadi 684 armada.

Indikator Nasional 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan

terkena dampak bencana per 100.000 orang. Kemudian Indikator Provinsi

Jawa Tengah adalah Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena

dampak bencana per 100.000 orang. Sedangkan Indikator Kabupaten

Kebumen adalah Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak

bencana. Pada tahun 2016 sejumlah 6 orang, sedangkan pada tahun 2018

sejumlah 22 orang.

Indikator Nasional 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

selaras dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.

Score pada tahun 2015-2019 yaitu 203.

289.931

298.687

304.661 304.754

618 618618

684

580

600

620

640

660

680

700

280.000

285.000

290.000

295.000

300.000

305.000

310.000

2016 2017 2018 2019

Jumlah Penumpang Armada Armada



Indikator Nasional 11.5.1.(b) Jumlah desa tangguh bencana yang

terbentuk selaras dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten

Kebumen.

Gambar 3. 72 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2020

Pada tahun 2019 di Kabupaten Kebumen terbentuk 25 desa tangguh

bencana. Dimana merupakan kenaikan yang cukup signifikan.

Indikator Nasional 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca

dan iklim serta kebencanaan selaras dengan Indikator Provinsi Jawa

Tengah dan Kabupaten Kebumen.

Gambar 3. 73 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2020

11

8

4

8

25

2015 2016 2017 2018 2019

10

12

17 17

21

2015 2016 2017 2018 2019



Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan di

Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 mencapai 21 unit.

Indikator Nasional 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang

tertangani. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Persentase

sampah perkotaan yang tertangani. Sedangkan Indikator di Kabupaten

Kebumen adalah Cakupan Pelayanan Sampah.

Gambar 3. 74 Cakupan Pelayanan Sampah di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019


Cakupan Pelayanan Sampah di Kabupaten Kebumen pada tahun

2019 sebesar 51,57%. Artinya cakupan pelayanan sampah terus

meningkat dari tahun ke tahun.

Indikator Nasional 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang

mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan

metropolitan. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah

kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di

kawasan perkotaan metropolitan. Sedangkan Indikator di Kabupaten

Kebumen adalah Luasan RTH Perkotaan.

42,44

37,8

45,8842,74

51,57

2015 2016 2017 2018 2019



Gambar 3. 75 Luasan RTH Perkotaan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019


Luasan RTH Perkotaan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019

adalah sebanyak 17,18%. Dari yang sebelumnya pada tahun 2015

sebanyak 14,85%.

Indikator Nasional 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan

ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.

Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah kota hijau yang

menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan

kota sedang. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Luasan

RTH Perkotaan. Luasan RTH Perkotaan di Kabupaten Kebumen pada

tahun 2019 adalah sebanyak 17,18% dari yang sebelumnya pada tahun

2015 sebanyak 14,85%.

Indikator Nasional 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki

dokumen strategi pengurangan bencana. Kemudian Indikator Provinsi

Jawa Tengah adalah Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen

strategi pengurangan bencana. Sedangkan Indikator di Kabupaten

Kebumen adalah Tersedianya Dokumen RPB dan KRB. Pada tahun 2017

telah terdapat 50%.

Indikator Nasional 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko

bencana (PRB) tingkat daerah selaras dengan Indikator Provinsi Jawa

Tengah dan Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2017 telah terealisasi 1

dokumen.

14,85

17,14 17,1816,93

17,18

2015 2016 2017 2018 2019



3.3.3. Tujuan 12 - Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang

Berkelanjutan

Indikator Nasional 12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai

minimal ranking BIRU. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah

Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU. Sedangkan

Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Jumlah peserta PROPERDA

Provinsi yang mencapai minimal ranking BIRU. Realisasi dari tahun 2016-

2019 yaitu 1 unit.

Indikator Nasional 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan

proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor

industri). Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah limbah

B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan

perundangan (sektor industri). Sedangkan Indikator di Kabupaten

Kebumen adalah Usaha yang sudah melakukan pengelolaan B3.

Gambar 3. 76 Pengelolaan B3 di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019


Usaha yang sudah melakukan pengelolaan B3 di Kabupaten

Kebumen pada tahun 2019 berjumlah 27 unit. Angka tersebut meningkat

dari yang sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 4 unit.

Indikator Nasional 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur

ulang. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah timbulan

sampah yang didaur ulang. Di Kabupaten Kebumen, indikator ini perlu

diperjelas kembali.

4

12

20

27

27

0

5

10

15

20

25

30

2015 2016 2017 2018 2019



Indikator Nasional 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan

sertifikasi SNI ISO 14001 selaras dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah

dan Kabupaten Kebumen. Realisasi dari tahun 2016-2019 yaitu 1

perusahaan.

3.3.4. Tujuan 13 - Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi

Perubahan Iklim dan Dampaknya

Indikator Nasional 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko

bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Kemudian Indikator Provinsi

Jawa Tengah adalah Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)

daerah. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Dokumen

strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Kabupaten. Pada tahun 2017

sudah terealisasi 1 dokumen. Dokumen tersebut akan dilakukan update

setiap 3 tahun sekali.

Indikator Nasional 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan

terkena dampak bencana per 100.000 orang. Kemudian Indikator Provinsi

Jawa Tengah adalah Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena

dampak bencana per 100.000 orang. Sedangkan Indikator di Kabupaten

Kebumen adalah Jumlah korban bencana yang meninggal dunia. Pada

tahun 2016 terdapat 8 orang korban bencana yang meninggal dunia.

Indikator Nasional 13.2.1.(a) Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah

Kaca (GRK). Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah

Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Di Kabupaten Kebumen,

indikator ini perlu diperjelas kembali.

3.3.5. Tujuan 14 - Melestarikan dan Memanfaatkan secara

Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk

Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Nasional 14.5.1* Cakupan kawasan konservasi laut.

Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Cakupan kawasan

konservasi laut. Sedangkan di Kabupaten Kebumen, indikator ini


Indikator Nasional 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha,

selaras dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.



Gambar 3. 77 Persentase kepatuhan pelaku usaha di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019

Sumber: Dinlutkan Kabupaten Kebumen, 2020

Persentase kepatuhan pelaku usaha di Kabupaten Kebumen

cenderung mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2015 sebesar 4,52%

menjadi 48,21% pada tahun 2019.

Indikator Nasional 14.b.1(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.

Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah nelayan yang

terlindungi. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Jumlah

nelayan yang memanfaatkan Asuransi Perikanan.

Gambar 3. 78 Jumlah nelayan yang memanfaatkan Asuransi Perikanan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2016-2019

Sumber: Dinlutkan Kabupaten Kebumen, 2020

Jumlah nelayan yang memanfaatkan Asuransi Perikanan di

Kabupaten Kebumen terbanyak yaitu pada tahun 2016 dengan jumlah

3.515 orang. Sedangkan paling sedikit pada tahun 2017 dengan jumlah

4,52

14,2925,03

30

48,21

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019

3.515

500

994 1.467

-

1.000

2.000

3.000

4.000

Jumlah

2016 2017 2018 2019



500 orang. Pada tahun 2019 Jumlah nelayan yang memanfaatkan

Asuransi Perikanan berjumlah 1.467 orang.

3.3.6. Tujuan 15 - Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan

Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola

Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan,

Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan

Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Indikator Nasional 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas

lahan keseluruhan. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah

Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Indikator bukan

kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kebumen.

Indikator Nasional 15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi

yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. Kemudian Indikator Provinsi Jawa

Tengah adalah Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan

kondisi ekosistemnya. Indikator bukan kewenangan Pemerintahan

Kabupaten Kebumen.

Indikator Nasional 15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan

kayu restorasi ekosistem. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah

adalah Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.

Indikator bukan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kebumen.

Indikator Nasional 15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah Kesatuan

Pengelolaan Hutan. Indikator bukan kewenangan Pemerintahan

Kabupaten Kebumen.

Indikator Nasional 15.3.1(a) Proporsi luas lahan kritis yang

direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Kemudian Proporsi luas

lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Indikator

bukan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kebumen.

3.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Kabupaten

Kebumen

3.4.1. Tujuan 16 - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan

Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan

Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun

Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di

Semua Tingkatan



16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun

terakhir.

Pada periode tahun 2016 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 1

orang, tahun 2017 sebanyak 2 orang, tahun 2018 sebanyak 2 orang dan

tahun 2019 sebanyak 1 orang.

16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.

Tidak ditemukan kasus kematian yang disebabkan oleh adanya

konflik pada periode 2016-2019.

16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan

kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Adanya pandemi COVID-19 yang diperkirakan menyebabkan

terjadinya krisis di berbagai aspek kehidupan. Menurunnya aktivitas

perekonomian menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran.

Meningkatnya angka pengangguran ini akan berdampak pada aspek

sosial, khususnya meningkatnya angka kriminalitas yang perlu diantisipasi.

Dalam hal kejahatan selama periode 2016-2019 proporsi penduduk yang

menjadi korban kejahatan juga terus meningkat ditahun 2019 mencapai

89 orang.

Gambar 3. 79 Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Dalam 12 Bulan Terakhir

Sumber : Polres Kabupaten Kebumen, 2020

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2016

2017

2018

2019

23

27

27

89

Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir



16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian

di area tempat tinggalnya.

Catatan : data belum selesai

16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17

tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis

dari pengasuh dalam setahun terakhir.

Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang

mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam

setahun terakhir pada satu tahun terakhir yaitu tahun 2019 sebanyak 12

kasus. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya ditahun 2016 mencapai 40 kasus.

16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak

perempuan.

Tindak kekerasan yang terjadi pada anak dalam berbagai bentuk dan

dilakukan oleh berbagai pihak. Secara umum tipikal tindak kekerasan

dapat dikelompokkan menjadi (1) kekerasan verbal, (2) kekerasan fisik,

dan (3) kekerasan emosional (psychological maltreatment). Ketiga jenis

kekerasan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor

internal meliputi karakteristik individual anak. Faktor eksternal meliputi (1)

pengaruh media, (2) pola asuh orang tua, (3) karakteristik dan latar

belakang sekolah, (4) teman sebaya, serta (5) tekanan lingkungan.

Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten

Kebumen ditangani oleh P2TP2A KARTIKA (Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender

Anti Kekerasan) yang terdiri dari Tim Koordinator dan Tim Pelaksana

Harian yang terdiri dari lintas sektor termasuk di dalamnya pelibatan

instansi vertikal (TNI, POLRI) dalam rangka penanganan kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak.

1. Capaian Prevelensi Kekerasan terhadap anak laki-laki dan

anak perempuan

Catatan : Belum ada data terpilah

16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24

tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18

tahun.




16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Belum ada data

16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap

anggaran yang disetujui.

Data belum lengkap

16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Opini WTP atas Laporan Keuangan telah dicapai Kabupaten Kebumen

sejak tahun 2017 dan 2019. Namun untuk mencapai target tersebut

terdapat permasalahan antara lain

a. Ketidakakuratan/ketidakvalidan Laporan Keuangan SKPD

b. Sumber Daya Manusia Pengurus Barang OPD/Pengurus Barang kurang

memiliki kompetensi di bidang Penatausahaan Aset.

c. Dari sisi data, data aset belum semua OPD tertata/belum tertib.

Sedangkan dari sisi administrasi dan penyimpanan/pencatatan belum

tertib. Untuk mengatasi permasalan tersebut perlu komitmen semua ASN

dan stakeholder / pemangku kepentingan dalam melaksanakan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.

16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

Capaian tingkat kapabilitas APIP tahun 2016 adalah dengan nilai 2

dan tahun 2019 dengan nilai 3. Capaian Tingkat Kematangan

implementasi SPIP masih termasuk level 1 pada tahun 2015 dan

meningkat menjadi Level 3 (dengan skor 3,45) pada tahun 2017.

Sedangkan Nilai SAKIP di Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan

yang baik dari tahun 2018 dengan nilai CC Sedangkan dalam rangka

akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa

dengan jumlah proyek yang menggunakan Eprocurement terhadap

belanja pengadaan sejak tahun 2019 telah diselenggarakan pengadaan

barang dan jasa sebesar 100%.



16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap

belanja pengadaan.

Belum ada data

16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai

Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

Capaian Indek Reformasi Birokrasi mulai tahun 2016 C/45 dan tahun

2017 meningkat menjadi C/50 dan Indeks e-Governance pada tahun 2016

dan tahun 2017 adalah sebesar 92. Jumlah OPD yang menyelenggarakan

SKM adalah sebanyak 92% pada tahun 2017 dan rata-rata capaian nilai

SKM menunjukkan peningkatan nilai yang semakin membaik, yaitu

sebesar 75,64 tahun 2016 meningkat menjadi skor 77 tahun 2017.

16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD).

Proporsi kursi parlemen yang diwakili perempuan sampai dengan

tahun 2019 adalah 30% atau 15 perempuan dari 50 anggota DPRD di

Kabupaten Kebumen. Kondisi ini sudah sesuai dengan target nasional

yaitu 30%.

16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai

pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, IV dan V sebesar

35,64% atau 276 orang (data belum lengkap).

16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya

dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.

Pelayanan akta kelahiran merupakan bagian dari Pembangunan

urusan kependudukan dan catatan sipil. Dalam pelaksanaannya diarahkan

untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada

masyarakat dengan menertibkan dokumen kependudukan sebagai

pendataan diri dan status seseorang termasuk salah satunya adalah akta

kelahiran. Di Kabupaten Kebumen pemenuhan kepemilikan akta kelahiran

dilaksanakan melalui program administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil dengan menitikberarkan pada kegiatan implementasi SIAK.



Capaian target presentase cakupan penerbitan akta kelahiran usia 0-

18 tahun selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Dari target

yang ditetapkan setiap tahun realisasinya selalu tercapai. Hal ini

menggambarkan keberhasilan dalam pelayanan kependudukan dan

meningkatnya kesedaran masyarakat tentang pentinganya akta kelahiran

atau administrasi kependudukan.

Gambar 3. 80 Presentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun


Untuk pemilahan berdasarkan indicator yaitu penerbitan akta kelahiran

anak dibawah 5 tahun belum tersedia datanya

1. Realisasi Anggaran Program Administrasi Kependudukan

dan Pencetatan Sipil.

Realisasi anggaran untuk penataan administrasi kependudukan

bila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan, pada

tahun 2016 realisasi anggarannya adalah sebesar Rp.94.564.028.000

ditahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp.132.900.482.000

ditahun 2018 turun menjadi Rp.130.426.348.000 dan ditahun 2019

realisasi anggarannya adalah sebesar Rp.136.890.754.000 walaupun

realisasi anggarannya fluktuatif tapi target presentase cakupan

penerbitan akta kelahiran terus mengalami peningkatan.

85

88

85

89

85

90

,6

85

92

,73

80

82

84

86

88

90

92

94


2016 2017 2018 2019



Gambar 3. 81 Realisasi anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan


16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk

40% berpendapatan bawah.

Untuk pemilahan berdasarkan umut untuk penerbitan akta kelahiran

belum selesai datanya.

16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas

PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan.

16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan

lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM

Internasional.

Belum ada data

94.564.028.000

132.900.482.000 130.426.348.000 136.890.754.000

-

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

140.000.000.000

160.000.000.000

2016 2017 2018 2019



BAB IV

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

4.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Strategi:

1. Pengintegrasian data kependudukan pada semua sektor.

2. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;

3. Penguatan reformasi dalam rangka pengingkatan PAD (Pendapatan

Asli Daerah);

4. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

5. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan,

kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

7. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka

meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja

8. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro

dan kecil;

9. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan

10. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat

11. Penguatan kebijakan penanggulangan risiko bencana

4.1.1. Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya

setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari

semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi,

sesuai dengan definisi nasional.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur

dari sisi pengeluaran). Secara umum indikator ini digunakan untuk

mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis

kelamin dan kelompok umur. Garis kemiskinan merupakan representase

dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

pokok minimun makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan

kebutuhan pokok bukan makanan.

Target dalam mengurangi angka kemiskinan sampai dengan tahun

2030 adalah mengurangi separuh angka kemiskinan dari tahun 2015,

sedangkan kemiskinan tahun 2015 adalah sebesar 20,44% sehingga

target yang harus dicapai ditahun 2030 adalah sebesar 10,22%. Dari



target tersebut maka dapat dirumuskan target ditahun 2025 adalah

13,91%.

Tabel 4. 1 Target Capaian Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan

kelompok umur.

Kode Indikator

Indikator OPD satuan Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.2.1*

Persentase penduduk

yang hidup di bawah garis kemiskinan

nasional, menurut jenis

kelamin dan kelompok umur.

Dinsos

PPKB % 17,59 16,85 16,12 15,38 14,64 13,91


1. Strategi penanggulangan kemiskinan tahun 2021 sampai

dengan tahun 2025 terdiri dari:

a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi

mikro dan kecil;

d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

2. Program penanggulangan kemiskinan:

a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis

rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk

melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan

perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

b. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha

mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas

kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil

manfaat dari proses pembangunan;

c. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan



4.1.2. Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya

perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk

kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030

mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan

rentan.

Indikator dalam target 1.3 yang merupakan kewenangan daerah

terdiri dari 4 indikator yaitu sebagai berikut: Proporsi peserta jaminan

kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Persentase penyandang

disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan

inklusivitas, Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan tunai

bersyarat/Program Keluarga Harapan. Adapun target pencapaian tahun

2021 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Target Capaian Indikator Sistem Dan Upaya

Perlindungan Sosial Yang Tepat Bagi Semua

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.3.1.(a)

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui

SJSN Bidang Kesehatan

Dinkes % 85 86,5 88 89,5 91 92,5

1.3.1.(c)

Persentase penyandang disabilitas yang

miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan

inklusivitas.

Dinsos % 19,48 100 100 100 100 100

1.3.1.(d)

Jumlah keluarga

yang mendapatkan bantuan tunai

bersyarat/Program Keluarga Harapan.

Dinsos KPM 64.462 66.312 65.841 65.370 64.899 64.428


3. Program dalam rangka pencapaian target:

a. Peningkatan proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN

Bidang kesehatan: Program pemenuhan upaya kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Pengelolaan

Jaminan Kesehatan Masyarakat)



b. Peningkatan persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan

yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas: Program

Pengembangan Kurikulum (kurikulum inklusi), Program Pendidik

Dan Tenaga (tenaga pendidik untuk sekolah inklusi), Program

pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya

kesehatan masyarakat (jaminan kesehatan dan layanan kesehatan

untuk penyandang disabilitas), Program Pemberdayaan

Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pengembangan

Perumahan, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi

Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

c. Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan tunai

bersyarat/Program Keluarga Harapan: Program Keluarga Harapan.

4.1.3. Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-

laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan

rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya

ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan

dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain,

warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa

keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Indikator pada target 1.4 terdiri dari (1) Persentase perempuan

pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di

fasilitas kesehatan, (2) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima

imunisasi dasar lengkap, (3) Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi

(CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49

tahun yang berstatus kawin, (4) Persentase rumah tangga yang memilki

akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan, (5) Persentase rumah

tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan

berkelanjutan, (6) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan, (7) Angka

Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat, (8) Angka Partisipasi Murni

(APM) SMP/MTs/sederajat, (9) Persentase penduduk umur 0-17 tahun

dengan kepemilikan akta kelahiran dan (10) Persentase rumah tangga

miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN

dan bukan PLN. Target dari masing-masing indikator untuk lima tahun ke

depan adalah sebagai berikut:



Tabel 4. 3 Target Capaian Indikator Target 1.4

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.4.1 (a)

Persentase perempuan pernah

kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya

melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Dinkes % 95 100 100 100 100 100

1.4.1 (b)

Persentase anak umur 12-23 bulan

yang menerima imunisasi dasar lengkap

Dinkes % 46,9 95 100 100 100 100

1.4.1 (c)

Prevalensi Penggunaan

metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada

pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49 tahun

yang berstatus kawin

Dinsos

PPKB % 71 74 77 80 83 86

1.4.1 (d)

Persentase rumah tangga yang memilki akses

terhadap air minum layak dan berkelanjutan

DPU PR % 85,14 86,64 88,14 89,64 91,14 92,64

1.4.1 (e)

Persentase rumah tangga yang

memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan

berkelanjutan

DPU PR % 78,6 80,74 82,88 85,02 87,16 89,3

1.4.1.(f)

Persentase rumah

tangga kumuh perkotaan.

DPU PR % 6,14 5,54 4,84 4,14 3,44 2,74

1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/sederajat

Disdik % 86,94 88,44 89,94 91,44 92,94 94,44

1.4.1.(h)

Angka Partisipasi

Murni (APM) SMP/MTs/sederajat

Disdik % 75,56 78,06 80,56 83,06 85,56 88,06

1.4.1.(j)

Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan


Disduk

capil % 94,26 100 100 100 100 100



Kode

Indikator Indikator OPD satuan

Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.4.1.(k)

Persentase rumah

tangga miskin dan rentan yang sumber

penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan

bukan PLN

Dinsos % 99,4 99,52 99,64 99,76 99,88 100


Program untuk pencapaian target:

1. Meningkatkan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49

tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Tujuan indikator ini adalah memberikan akses fasilitas kesehatan

kepada perempuan dalam proses melahirkan, sehingga angka

kematian ibu dan kematian bayi bisa ditekan, Program upaya

peningkatan akses fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan

adalah:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya

Kesehatan Masyarakat.

2. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar

lengkap.

Imunisasi merupakan hal yang harus diberikan kepada anak

khususnya umur 12-23 bulan, imunisasi dilakukan untuk

meningkatkan kekebalan anak dan mendukung tumbuh kembang

anak, program untuk meningkatkan cakupan imunisasi ditahun 2021

sampai dengan tahun 2025 adalah:


Kesehatan Masyarakat

3. Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada

pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49 tahun yang berstatus

kawin. CPR digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode

kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk

mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. Program

peningkatan CPR pada pasangan usia subur adalah: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

4. Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum

layak dan berkelanjutan. Akses pada layanan air minum merujuk



pada air minum berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan

waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pp termasuk waktu

antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari PAM,

mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air

hujan, dan air kemasan. Program untuk peningkatan akses rumah

tangga terhadap air minum layak dan berkelanjutan:

a. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan

Minuman

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum

d. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

5. Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan

sanitasi layak dan berkelanjutan.

Akses pada Layanan Sanitasi Dasar merujuk pada penggunaan

fasilitas yang ditingkatkan yang tidak digunakan bersama dengan

rumahtangga lain, angka yang ditargetkan ditahun 2025 adalah

89,3% sedangkan kondisi sekarang adalah sejumlah 78,6% dengan

rincian jamban sendiri 100.092, jamban komunal 20.905, tidak

memiliki jamban 32.847. adapun program yang digunakan untuk

peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap

layanan sanitasi layak dan berkalanjutan untuk periode tahun 2021 –

2025 adalah:

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota (Ipal Komunal,

Sambungan Rumah dan Tangki Septic Individual);

b. Pembangunan Sarana Prasarana Pemukiman (Kumuh);.

c. Progrman Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

Kesehatan Masyarakat;

6. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.

Wilayah perkotaan yang berpotensi adanya rumah tangga kumuh

terdapat dibeberapa kecamatan seperti, kecamatan Kebumen,

Gombong, Kutowinangun, Prembun dan Karanganyar. Program

penurunan persentase rumah tangga kumuh perkotaan selama lima

tahun kedepan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan

Lingkungan Hidup



b. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

c. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

d. Program Pengelolaan Persampahan

e. Program Kawasan Permukiman

7. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada

jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan

dinyatakan dalam persentase. APM SD/MI diKabupaten Kebumen

pada tahun 2020 adalah sebesar 86,94%, program yang diarahkan

untuk meningkatkan APM SD/MI adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

b. Program Pendidik Dan Tenaga

c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat

Capaian APM SMP/MTs/sederajat pada tahun 2020 adalah 75,56%

sedangkan target tahun 2025 adalah sebesar 88,06%. Program yang

untuk peningkatan APM SMP/MTs/sederajat adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

b. Program Pendidik Dan Tenaga

c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

9. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta

kelahiran

Capain persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan

akta kelahiran tahun 2020 adalah 94,26% untuk targetnya ditahun

2022 sudah mencapai 100%, dalam rangka pencapai target tersebut

sudah dirumuskan program sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

b. Program Pencatatan Sipil

10. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber

penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.

Capaian persentase rumah tanggi miskin dan rentan yang sumber

penerangan utamanya listrik adalah sebesar 99,4% dengan rincian

Listrik PLN: 152.863, listrik non PLN: 13, tidak ada listrik: 968.

Sedangkan untuk tahun 2025 ditargetkan 100% atau tidak ada lagi

rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya

bukan dari listrik, Program nya adalah sebagai berikut:



a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

(PSU)

b. Program Pengembangan Perumahan

4.1.4. Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan

masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi

rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap

kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi,

sosial, lingkungan, dan bencana.

Ketahanan masyarakat miskin dan masyarakat yang berada dalam

kondisi rentan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan

ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana menjadi salah satu target yang

harus diselesaikan. Hal ini dikarenakan ketika ada bencana kelompok

miskin dan kelompok rentan menjadi salah satu kelompok yang paling

terdampak. Bencana sendiri diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor

nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan

dampak psikologis. Ditahun 2020 adanya bencana nonalam yaitu pandemi

Covid-19 juga memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat

miskin dan kelompok rentan sehingga menjadi salah satu tantangan

dalam pencapaian target 1.5. adapun indikator-indikator yang harus

dicapai dalam target ini antara lain: (1) Jumlah lokasi penguatan

pengurangan risiko bencana daerah, (2) Pemenuhan kebutuhan dasar

korban bencana sosial, (3) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial

yang mendapat pendidikan layanan khusus, (4) Dokumen strategi

pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Target

dari masing-masing indikator untuk lima tahun kedepan adalah sebagai

berikut:

Tabel 4. 4 Target Capaian Indikator Ketahanan Masyarakat

Miskin Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kondisi Rentan

Terhadap Kejadian Ekstrim Tahun 2021 – 2025

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.5.1.(a)

Jumlah lokasi penguatan

pengurangan risiko bencana daerah

BPBD lokasi 70 80 90 100 110 120



Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.5.1 (b)

Pemenuhan

kebutuhan dasar korban bencana sosial.

BPBD % 100 100 100 100 100 100

1.5.1 (d)

Jumlah daerah

bencana alam/bencana sosial yang

mendapat pendidikan layanan khusus.

BPBD Desa/

kelurahan 460 460 460 460 460 460

1.5.3*

Dokumen strategi

pengurangan risiko bencana (PRB) tinngkat

nasional dan daerah

BPBD Dokumen 2 3 4 4 4 4


Daftar Program dalam rangka pencapaian target:

1. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.

Lokasi penguatan pengurangan risiko bencana dilakukan ditingkat

desa dengan membentuk desa tangguh bencana, jumlah lokasi atau

desa tangguh bencana yang telah terbentuk sampai dengan tahun

2020 adalah sebanyak 70 lokasi/desa sedangkan ditahun 2025

ditargetkan sebanyak 120 lokasi, adapun program untuk

pengurangan risiko bencana adalah:

Program Penanggulangan Bencana

2. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.

Dalam penanganan korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar

merupakan hal yang diutamakan, pemenuhan kebutuhan dasar

korban bencana ditargetkan 100%. Adapun program-program untuk

pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana antara lain:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya

Kesehatan Masyarakat (Pemenuhan Layanan Kesehatan Untuk

Korban Bencana)

b. Program Pengembangan Perumahan (Rehabilitasi Rumah Korban

Bencana)

c. Program Penanganan Bencana (Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Seperti Makanan, Minimal Dll)



3. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat

pendidikan layanan khusus. Daerah yang mendapatkan pendidikan layanan khusus terkait

kebencanaan capaian sekarang ini sudah mencapai 449 desa dan 11

kelurahan atau sudah mencapai 100%, adapun program dalam

indikator ini adalah:

a. Program Penanggulangan Bencana

b. Program Penanganan Bencana

4. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tinngkat

nasional dan daerah. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah

adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi

pencegahan bencana tingkat daerah untuk mengurangi ancaman dan

kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan

iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), dan Rencana

Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana

Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API). Rencana program

untuk penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana

adalah Program Penanggulangan Bencana.

4.1.5. Tujuan 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait

sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui

kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk

menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi

negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang

untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri

kemiskinan di semua dimensi.

Indikator tujuan ini terdiri dari (1) Proporsi sumber daya yang

dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program

pemberantasan kemiskinan dan (2) Pengeluaran untuk layanan pokok

(pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari

total belanja pemerintah. Adapun target dari indikator ini adalah sebagai

berikut:

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 161

Tabel 4. 5 Target Capaian Indikator Penjaminan Mobilisasi Yang Signifikan Terkait Sumber Daya Dari Berbagai Sumber


Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.a.1*

Proporsi sumber daya

yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk

program pemberantasan kemiskinan.

BPAKD/ Bappeda

Miliar Rupiah

817.174.975.000 867.022.648.475 912.974.848.844 960.449.540.984 1.009.432.467.574 1.060.913.523.421

1.a.2*

Pengeluaran untuk

layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan

perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja

pemerintah

BPAKD/

Bappeda

Miliar

Rupiah

1.490.232.009 1.581.136.162 1.664.936.378 1.751.513.070 1.840.840.236 1.934.723.088

Proporsi belanja untuk layanan Pendidikan

BPAKD/ Bappeda

Miliar Rupiah

990.147.974 1.050.547.000 1.106.225.991 1.163.749.743 1.223.100.980 1.285.479.130

Proporsi belanja untuk layanan Kesehatan

BPAKD/ Bappeda

Miliar Rupiah

477.652.858 506.789.682 533.649.536 561.399.311 590.030.676 620.122.241

Proporsi belanja untuk

Jaminan Sosial/Asuransi Kemitraan Kesehatan

BPAKD/ Bappeda

Miliar Rupiah

22.431.177 23.799.479 25.060.851 26.364.015 27.708.580 29.121.718



4.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Strategi:

1. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian

2. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian

khususnya pertanian

3. Meningkatkan produktivitas sumber pangan masyarakat

4. Meningkatkan dan memperluas minat lapangan pekerjaan di bidang

pertanian

5. Meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan petani dan

nelayan

6. Meningkatkan daya beli produk pangan lokal

7. Melakukan stabilisasi harga pangan pasca Covid-19

8. Peningkatan dan pengelolaan cadangan pangan lokal

9. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi

4.2.1. Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan

menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin

dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk

bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup

sepanjang tahun.

Indikator pada target 2.1 terdiri dari beberapa indikator yaitu (1)

revalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of

Undernourishment), (2) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada

anak balita, (3) Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang

atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Food

Insecurity Exprerience Scale), (4) Proporsi penduduk dengan asupan kalori

minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari, (5) Prevalensi stunting (pendek

dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta, (6) Prevalensi

Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun,

berdasarkan tipe), (7) Prevalensi anemia pada ibu hamil, (8) Persentase

bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, (9)

Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan

Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. Target dari masing-

masing indikator selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:



Tabel 4. 6 Target Capaian Indikator menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang Kabupaten Kebumen

Tahun 2021 - 2025

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

2.1.1*

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

(Prevalence of Undernourishment).

Distapang % 0* 0 0 0 0 0

2.1.1.(a)

Prevalensi

kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.

Dinkes % 5,2* 4,68 4,16 3,64 3,12 2,6

2.1.2*

Prevalensi

penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat,

berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan

(Food Insecurity Exprerience Scale).

Distapang % N.a

2.1.2 (a) Proporsi penduduk

dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari

Dinkes Rata-rata Kkal

2 109.16


Daftar Program:

1. Prevalensi ketidakcukuan pangan, adalah proporsi penduduk di suatu

wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar

kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang

dinyatakan dalam bentuk persentase. Untuk target ketidakcukpan

pangan adalah 0% atau tidak ada lagi ketidakcukupan pangan.

Program yang digunakan untuk mengantisipasi ketidakcukupan

pangan adalah:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan

Dan Kemandirian Pangan

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan



2. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.

Prevelensi kekurangan gizi pada anak balita ditahun 2020 adalah

sebesar 5,2% sedangkan target untuk tahun 2025 adalah 2,6%,

program untuk mengurangi prevalensi kekurangan gizi adalah

sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya


b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat.

3. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400

kkal/kapita/hari Program:

a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan

Masyarakat

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang

Penting

4.2.2. Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk

kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi

kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Dalam mencapai target.2.2 ada beberapa indikator yang merupakan

indikator daerah diantaranya adalah: (1) Prevalensi stunting (pendek dan

sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta, (2) Prevalensi

Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun,

berdasarkan tipe), (3) Prevalensi anemia pada ibu hamil, (4) Persentase

bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, (5)

Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan

Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. Adapun target yang

akan dicapai sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 4. 7 Target Capaian Indikator Menghilangkan Segala

Bentuk Kekurangan Gizi

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

2.2.1* Prevalensi stunting

(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta

Dinkes % 12,8* 11,52 10,24 8,96 7,68 6,4

2.2.2* Prevalensi Malnutrisi

(berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5

tahun, berdasarkan tipe)

Dinkes % 0,02 0 0 0 0 0

2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil

Dinkes % 12,8 11,5 10,2 8,9 7,6 6,3

2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan

ASI eksklusif

Dinkes % 63 66,7 70,4 74,1 77,8 81,5

2.2.2 (c) Kualitas konsumsi

pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan

Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi

ikan

Distapang % 93,7 94 95 96 97 98


Program Untuk mencapai target 2.2 adalah :

1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah

dua tahun/baduta dan Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi

badan), anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe), dan

Prevalensi anemia pada ibu hamil Persentase bayi usia kurang dari 6

bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Program :



b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

2. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan

Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan

dan Kemandirian Pangan

b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan

Masyarakat



c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang

Penting

e. Program Pengelolaan Perikanan

f. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

4.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

4.3.1. Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka

kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran

hidup.

Target 3.1 yaitu pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian

ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, target ini terdiri

dari beberapa indikator yaitu: (1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000

kelahiran hidup, (2) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun

yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan

terlatih dan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang

proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Adapun target

selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Target Capaian Indikator Mengurangi Rasio Angka

Kematian Ibu

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

3.1.1

Angka Kematian

Ibu (AKI) per 100.000kel ahiran hidup

Dinkes per 100 rb KH

36,16 32,56 28,96 25,36 21,76 18,16

3.1.2*

Proporsi perempuan

pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses

melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan

terlatih

Dinkes % 99,9 100 100 100 100 100

3.1.2.(a)

Persentase perempuan pernah kawin

umur 15-49 tahun yang proses melahirkan


Dinkes % 99,64 100 100 100 100 100




Program kerja untuk Target 3.1 :

1. Menurunkan kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang

meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan

kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh

diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam

masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan

lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ditahun 2020

AKI di Kabupaten Kebumen adalah sebanyak 36,16 per 100.000

kelahiran hidup dan ditahun 2025 ditargetkan turun menjadi 18,16

per 100.000 kelahiran hidup. Program yang digunakan untuk

menurunkan AKI antara lain:



b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kesehatan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

2. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses

melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses

melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

adalah: perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin

umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam

dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh

tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan

jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah

melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi

kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, dan bidan

yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Kondisi

ditahun 2020 adalah sebesar 99,9% dan mulai tahun 2021 sampai

seterusnya ditargetkan mencapai 100%. Program yang digunakan

adalah:

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kesehatan

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

Kesehatan Masyarakat.



3. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses


Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses

melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan

antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang

pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan

proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah

perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah

melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan

seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek

swasta/ praktek dokter, dan puskesmas/pustu/ polindes. Capaian

sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 99,64% dan mulai tahun

2021 sampai seterusnya ditargetkan menjadi 100%. Program yang

digunakan :



4.3.2. Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi

baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh

negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal

setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan

Angka Kematian Balita 25 per 1.000.

Target 3.2 terdiri dari beberapa indikator yaitu (1) Angka Kematian

Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup, (2) Angka Kematian Neonatal

(AKN) per 1.000 kelahiran hidup, (3) Angka Kematian Bayi (AKB) per

1.000 kelahiran hidup dan Persentase kabupaten/ kota yang mencapai

80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Adapun target yang akan dicapai

adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Target Capaian Indikator Mengakhiri Kematian Bayi Baru Lahir dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

3.2.1

Angka Kematian Balita (AKBa) per

1.000 kelahiran hidup

Dinkes per 1000 kelahiran

hidup

*8,15 7,335 6,52 5,705 4,89 4,075

3.2.2

Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran

hidup

Dinkes per 1000 kelahiran

hidup

*4,6 4,14 3,68 3,22 2,76 2,3



Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

3.2.2 (a)

Angka Kematian

Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Dinkes

per 1000

kelahiran hidup

3,93 3,537 3,144 2,751 2,358 1,965

3.2.2 (b)

Persentase

kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi

dasar lengkap pada bayi

Dinkes % 61,73 63,55 65,37 67,19 69,01 70,83


Program dalam pencapaian target 3.2 yaitu menekan angka

kematian bayi, balita, dan kematian neonatal dilakukan bukan hanya

melalui peningkatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar

maupun rujukan, namun penting dalam melakukan edukasi dan

pemberdayaan terhadap masyarakat mengenai pengetahuan ibu dan

anak. Adapun program yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya


2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

4.3.3. Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS,

tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan,

dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta

penyakit menular lainnya.

Target 3.3 terdapat 4 indikator yaitu (1) Insiden HIV pada populasi

dewasa, (2) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk, (3)

Kejadian Malaria per 1000 orang dan (4) Jumlah orang yang memerlukan

intervesi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).

Sedangkan target yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Target Capaian Indikator Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

3.3.1

Insiden HIV pada

populasi dewasa Dinkes % 0,005 / 63

kasus 0 0 0 0 0




Program dalam pencapaian target 3.3:




3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

4.3.4. Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga

angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui

pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan

mental dan kesejahteraan

Target 3.4 terdiri dari indikator: (1) Persentase merokok pada

penduduk umur ≤ 18 tahun, (2) Prevalensi tekanan darah tinggi dan (3)

Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun. Target yang akan

dicapai :

Tabel 4. 11 Target Capaian Indikator Angka Kematian Dini Akibat

Penyakit Tidak Menular

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

3.4.1.(a)

Persentase merokok

pada penduduk umur ≤ 18

tahun

Dinkes % 65 65,75 63,65 61,55 59,45 57,35

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

3.3.2

Insiden Tuberkulosis (ITB)

per 100.000 penduduk

Dinkes per 100

ribu

penduduk

62 0 0 0 0 0


Dinkes per 1.000

orang

tidak ada kasus

indigeneus dan Kebumen sudah

eliminasi

malaria

0 0 0 0 0

3.3.5*

Jumlah orang

yang memerlukan intervesi terhadap penyakit tropis

yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)

Dinkes % 13 0 0 0 0 0



Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

3.4.1.(b)

Prevalensi tekanan

darah tinggi

Dinkes %

31,6

30,0

29,0

28,0

27,0

25,0

3.4.1.(c)

Prevalensi obesitas pada

penduduk umur ≥ 18 tahun

Dinkes %

15,4

15,0

14,0

14,0

12,0

11,0


Program untuk pencapaian target 3.4 :

1. Persentase merokok pada penduduk umur < 18 tahun

Persentase merokok pada penduduk usia 10- 18 tahun adalah

perbandingan antara jumlah penduduk umur 10-18 tahun yang

merokok dengan jumlah penduduk umur 10-18 tahun. Definisi

merokok adalah merokok tembakau maupun cerutu baik tiap hari

maupun kadangkadang. Program: Program Pemberdayaan

Masyarakat Bidang Kesehatan.

2. Prevalensi tekanan darah tinggi

Prevalensi tekanan darah tinggi adalah perbandingan jumlah

penduduk umur ≥18 tahun dengan hasil pengukuran tekanan darah

sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan/ atau tekanan

darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Program:

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Program

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan

Masyarakat

3. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun

Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun adalah

persentase jumlah penduduk umur ≥18 tahun dengan hasil

pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥25. Program: Program

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Program


Masyarakat.



4.3.5. Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan

penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika

dan penggunaan alkohol yang membahayakan

Indikator yang ada pada target 3.5 terdiri dari (1) Jumlah yang

mengakses layanan pascarehabilitasi, (2) Jumlah korban penyalahgunaan

NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar

pelayanan, (3) Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu dan (4)

Prevalensi penyalahgunaan narkoba. Target yang akan dicapai untuk lima

tahun ke depan:

Tabel 4. 12 Target Capaian Indikator Memperkuat pencegahan

dan pengobatan penyalahgunaan zat

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses layanan

pascarehabilitasi

Dinkes orang Na 0 0 0 0 0

3.5.1.(c)

Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan

rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan

Dinkes orang 20 0 0 0 0 0

3.5.1.(d)

Jumlah Lembaga

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah

dikembangkan/dibantu

Kesbangpol dan Polres

lembaga 3 3 3 3 3 3


Dinkes % 0,002 (35

kasus) 0 0 0 0 0


Program untuk memperkuat pencegahan dan pengobatan

penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan

penggunaan alkohol yang membahayakan:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

4. Program Pemberdayaan Sosial

5. Program Rehabilitasi Sosial

6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan



7. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Dan Budaya


terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi,

termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan,

dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan

program nasional.

Indikator tujuan 3.7 yang menjadi indikator daerah adalah Angka

kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan

dikelompok umur yang sama (Age Specific Fertility Rate/ASFR), adapun

target selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Target Capaian Indikator Angka kelahiran pada

perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan dikelompok

umur yang sama (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

3.7.2*

Angka kelahiran pada perempuan

umur 15-19 tahun per 1000 perempuan

dikelompok umur yang sama (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

Dinsos

PPKB

Per 1000

perempuan 6,28 5,657 5,034 4,411 3,788 3,165


Angka kelahiran remaja/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 10-14

tahun atau 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan

kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per

1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan

periode. Capaian tahun 2020 adalah 6,28 per 1000 perempuan atau

terdapat sebanyak 271 kasus kelahiran remaja, program untuk menekan

angka kelahitan remaja adalah :

1. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

3. Program Pengendalian Penduduk



4.3.7. Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal,

termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap

pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap

obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif,

berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

Indikator pada target 3.8 adalah (1) Unmet need pelayanan

kesehatan dan (2) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasioanl (JKN). Adapun

target selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Target Capaian Indikator Kesehatan Universal

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

3.8.1.(a)

Unmet need

pelayanan kesehatan

Dinkes % 16,38 14,7 13,1 11,4 9,8 8,1

3.8.2.(a)

Cakupan Jaminan Kesehatan

Nasioanl (JKN)

Dinkes %

83,3

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0


Adapun program yang ada pada target 3.8 adalah Program


Masyarakat.

Indikator lainnya adalah ada pada indikator 3.b.1.(a) persentase

ketersediaan obat dan vaksin dipuskesmas dan 3.c.1* kepadatan dan

distribusi tenaga kesehatan. Adapun target sampai dengan tahun 2025

adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Target Capaian Indikator Program Pemenuhan Upaya

Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

3.b.1.(a)

Persentase

ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Dinkes % 82,0 82,0 85,0 87,0 90,0 95,0

3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga

kesehatan

Dinkes per 1.000

penduduk

82,5 90,0 93,0 94,0 95,0 95,0




Program :




4.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas


perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar

dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan

berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran

yang relevan dan efektif.

Indikator target 4.1 terdiri dari (1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/MI/sederajat, (2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat,

(3) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun. Target yang akan

dicapai diakhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Target Capaian Indikator Semua Anak Menyelesaikan

Pendidikan Dasar dan Menengah

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

4.1.1.(d)

Angka Partisipasi

Kasar (APK) SD/MI/sederajat

Dinas Pendidikan

% 98,33 100 100 100 100 100

4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMP/MTs/sederajat

Dinas Pendidikan

% 88,92 91,14 93,35 95,57 97,78 100

4.1.1.(g)

Rata-rata lama

sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun

Dinas Pendidikan

Tahun 7,53 7,824 8,118 8,412 8,706 9


Program yang ditujukan untuk mencapai target 4.1 adalah

sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan




perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap

perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan,

pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga

mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar

Indikator yang ada pada target 4.2 adalah angka Partisipasi Kasar

(APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Adapun target yang akan dicapai

adalah:

Tabel 4. 17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD)

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

4.2.2. (a)

Agka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD)

Dinas Pendidikan

% 37,2 43,48 49,76 56,04 62,32 68,6



sebagai berikut:



4.4.3. Target 4.6 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas

gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama

untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan,

bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat,

masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi

rentan.

Indikator yang ada pada target 4.6 adalah Persentase angka melek

aksara penduduk umur ≥15 tahun. Target sampai dengan tahun 2025 :

Tabel 4. 18 Target Capaian Indikator Persentase angka melek

aksara penduduk umur ≥15 tahun Kabupaten Kebumen Tahun

2021 - 2025

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.

Disdik % 94,51 95,06 95,61 96,16 96,71 97,26





sebagai berikut:



4.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

4.5.1. Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap

kaum perempuan dimana pun

Indikator target 5.1 mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap

kaum perempuan dimanapun adalah Jumlah kebijakan yang responsif

gender mendukung pemberdayaan perempuan. Target yang akan dicapai

ditahun 2025 adalah:

Tabel 4. 19 Target Capaian Indikator Jumlah kebijakan yang

responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

5.1.1*

Jumlah kebijakan

yang responsif gender mendukung


Dispermades P3A

kebijakan 12 13 14 15 16 17


Jumlah kebijakan yang responsive gender yang mendukung

pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020

adalah sebanyak 98 kebijakan dan ditahun 2025 direncankan menjadi 100

kebijakan ada 2 kebijakan yang direncanakan akan ditetapkan.

Program: program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan.

4.5.2. Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan

terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi,

termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta

berbagai jenis eksploitasi lainnya.

Indikator 5.2 terdiri dari (1) Proporsi perempuan dewasa dan anak

perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual,

atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan

terakhir, (2) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan dan (3)



Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat

layanan komprehensif. Target di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 20 Target Capaian Indikator Penghapusan Segala Bentuk

Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan di Ruang Publik dan

Pribadi

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

5.2.1*

Proporsi perempuan

dewasa dan anak perempuan (umur 15-64

tahun) mengalami kekerasan (fisik,

seksual, atau emosional) oleh pasangan atau

mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir

Dispermades P3A

% 0,019 0 0 0 0 0

5.2.1 (a)

Prevalensi kekerasan

terhadap anak perempuan

Dispermades

P3A %

0,0002

(34 kasus)

0 0 0 0 0

5.2.2.(a)

Persentase korban

kekerasan terhadap perempuan yang mendapat

layanan komprehensif.

Dispermades P3A

% 100 100 100 100 100 100


Program untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan

adalah :

1. program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

2. Program Perlindungan Perempuan

4.5.3. Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan

kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di

semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan

politik, ekonomi, dan masyarakat.

Indikator target 5.5 terdiri dari Proporsi kursi yang diduduki

perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah



daerah dan Proporsi perempuan yang berada di posisi

managerial/professional. Adapun target selama lima tahun ke depan

adalah:

Tabel 4. 21 Target Capaian Indikator Kesetaraan Gender dalam

Kepemimpinan di Semua Tingkat Pengambilan Keputusan Dalam

Kehidupan Politik

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

5.5.1*

Proporsi kursi yang

diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen

daerah dan pemerintah daerah.

Dispermades P3A

% 22 22 22 22 30 30

5.5.2*

Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial/profesional

Dispermades P3A

% 46,53* 47 47 47,5 47,5 47,5


Program kerja selama lima tahun kedepan:

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan

melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya

Politik.

4.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

4.6.1. Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan

merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi

semua.

Indikator target 6.1 adalah Persentase rumah tangga yang memiliki

akses terhadap layanan sumber air minum layak. Target yang akan

dicapai ditahun 2025 adalah:



Tabel 4. 22 Target Capaian Indikator Persentase rumah tangga

yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

6.1.1 *

Persentase

rumah tangga yang memiliki akses

terhadap layanan sumber air

minum layak.

DPU PR

% 84,15 89,43 96,18 100 100 100

Sumber : DPU PR Kabupaten Kebumen, 2020

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan

sumber air minum layak pada tahun 2020 adalah sebanyak 84,15% dan

direncanakan akan mencapai 100% pada tahun 2023.

4.6.2. Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap

sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi

semua, dan menghentikan praktik buang air besar

sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian

khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok

masyarakat rentan.

Indikator 6.2 terdiri dari: (1) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas

cuci tangan dengan sabun dan air, (2) Persentase rumah tangga yang

memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, (3) Persentase rumah

tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS)

di tempat terbuka, (4) Persentase rumah tangga yang memiliki akses

terhadap sistem pengelolaan air limbah domestikterpusat (SPALD-T) dan

(5) Persentase rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur

tinja. Target di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 23 Target Capaian Indikator Akses Terhadap Sanitasi

Dan Kebersihan Yang Memadai Dan Merata Bagi Semua

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

6.2.1.(a)

Proporsi populasi

yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan

sabun dan air.

Dinkes % NA 89.8 91.9 94 96.1 100



Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

6.2.1.(b)

Persentase rumah tangga

yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi

layak.

Dinkes % 86,28 100 100 100 100 100

6.2.1.(c)

Persentase

rumah tangga yang masih mempraktikkan

buang air besar sembarangan (BABS) di tempat

terbuka

Dinkes desa/kel

0 0

0 0 0 0

6.2.1.(d)

Persentase

rumah tangga yang memiliki akses terhadap

sistem pengelolaan air limbah domestik

terpusat (SPALD-T)

Dinkes desa/kel NA NA NA NA NA NA

6.2.1.(e)

Persentase rumah tangga yang terlayani

system pengelolaan lumpur tinja.

Disper

kim LH kab/kota 4 17 20 22 24 26


4.6.3. Target 6. 3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air

dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,

dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia

berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang

tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,

serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman

secara global.

Indikator target 6.3.1.(a) adalah Persentase limbah cair industri cair

yang diolah secara aman. Target yang akan dicapai ditahun 2025 adalah:



Tabel 4. 24 Target Capaian Indikator Akses Meningkatkan

Kualitas Air

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

6.3.1.(a)

Persentase limbah cair industri cair

yang diolah secara aman.

Disperkim

LH kab/kota NA NA NA NA NA NA


4.6.4. Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan

meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan

menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang

berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara

signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat

kelangkaan air.

Indikator target 6.4 adalah Persentase rumah tangga yang memiliki

akses terhadap layanan sumber air minum layak. Target yang akan


Tabel 4. 25 Target Capaian Indikator Meningkatkan Efisiensi

Penggunaan Air Di Semua Sektor di Kabupaten Kebumen Tahun

2021 - 2025

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

6.4.2. (a)

Proporsi pengambilan air

baku bersumber dari air permukaan

terhadap ketersediaannya

DPU PR

6.4.2. (b)

Proporsi pengambilan air baku bersumber

dari air tanah terhadap ketersediaannya.

DPU PR




Program dalam rangka pencapaian target:

1. Meningkatkan kesadaran dan budaya hidup bersih, peduli alam dan

lingkungan;

2. Membangun usaha efektif dan efisien dalam pengelolaan air

baku;serta

3. Meningkatkan kualitas air.

Strategi yang akan dilakukan meliputi:

1. Peningkatan konservasi sumber daya air;

2. Peningkatan pengendalian dan pemanfaatan air permukaan dan

tanah;

3. Rehabilitasi hutan sebagai salah satu penyedia air;

4. Mendorong hidup bersih dan sehat;

5. Revitalisasi sumber daya air; serta

6. Peningkatan kerjasama pengelolaan sumber daya air.

4.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau


layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin,

berkelanjutan dan modern bagi semua orang. Energi merupakan

salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan nasional.

Salah satunya disebabkan oleh adanya aktivitas produksi yang dilakukan

oleh sektor swasta sangat mengandalkan energi. Tidak hanya sektor

swasta, masyarakat umum pun sangat membutuhkan energi untuk

berbagai aktivitasnya, sehingga pembangunan yang berjalan dengan

cepat dan jumlah penduduk yang besar membutuhkan dukungan energi.

Target global pertama yaitu 7.1 pada tahun 2030, memastikan akses

universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern,

Adapun indikator global yang ingin dicapai yaitu Proporsi penduduk

dengan akses terhadap listrik dan Proporsi penduduk dengan sumber

energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih. Adapun

Indikator global Proporsi penduduk dengan akses terhadap listrik dengan

indikator nasional yaitu Rasio elektrifikasi, Konsumsi Listrik per kapita dan

Rasio desa berlistrik. Indikator daerah untuk target 7.1 sama dengan

indikator nasional. Jumlah rumah tangga yang memanfaatkan listrik

sebanyak 312.377 Rumah Tangga. Adapun target selama lima tahun

kedepan adalah sebagai berikut:



4.7.2. Target Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi

semua orang

Tabel 4. 26 Target Capaian Indikator Akses Energi

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

7.1.1* Rasio elektrifikasi.

DPMPTSP Rumah tangga

100 100 100 100 100 100

7.1.2.(b)

Rasio penggunaan gas rumah

tangga

Bag. Perekonomian BPS,

Pertamina

Tabung 5.364.610 2035


Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan untuk mencapai Tujuan 7 : Menjamin

akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi

semua orang adalah Peningkatan penggunaan bahan bakar gas pada

rumah

4.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan 8 TPB/ SDGs meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan

menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua, adapun capaian

target TPB/SDGs Kabupaten Kebumen dapat diuraikan sebagai berikut:

Target TPB/SDGs yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi per

kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7

persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara

kurang berkembang. Indikator global terkait dengat target global 8.1 ini

adalah Pertumbuhan PDB riil per kapita per tahun, dimana di tingkat

nasional indikator yang digunakan yaitu PDB per kapita.

4.8.1. Target 8.2 TPB/SDGs yaitu mencapai tingkat produktivitas

ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi,

peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada

peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya.

Indikator global dan nasional yang digunakan adalah

tingkat pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja.



4.8.2. Target 8.3 adalah Mempromosikan kebijakan

pembangunan yang mendukung kegiatan produktif,

penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan,

kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan

pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk

melalui akses pada layanan keuangan. Indikator untuk

tujuan 8.3 adalah presentase tenaga kerja formal.

4.8.3. Target 8.5 TPB/SDGs yaitu pada tahun 2030, memberikan

pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua

wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan

penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk

pekerjaan yang sama nilainya. Indikator untuk tujuan 8.5

adalah tingkat setengah pengangguran

Untuk lebih lengkapnya mengenai gambaran capaian tujuan 8 TPB/

SDGs di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

8.1.1*

Laju

pertumbuhan PDB per kapita.

Bappeda % 0 5 5 5 5 5

8.1.1.(a) PDB per kapita.

Bappeda Rupiah 23.094.977 24.249.726 25.462.212 26.735.323 38.072.089 29.475.694

8.2.1

Laju

pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat

pertumbuhan PDB riil per orang bekerja

per tahun.

Bappeda % 33.763.753 35.451.940 37.224.537 39.085.764 41.040.052 43.092.055

8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.

Bappeda % 37.04 36.886 36.833 36.78 36.727 36.409

8.5.2.(a)

Tingkat setengah

pengangguran.

Bappeda % 3,5 3 3 2,5 2,5 2




Tujuan 8 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-

menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja

penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

Kebijakan untuk mendukung capaian tujuan 8 Tahun 2017 -2022 adalah:

1. Peningkatan keterampilan kompetensi dan kualitas produktifitas

tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang

berdaya saing.

2. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor

formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun

diluar negeri dan pengembangan danperluasan penciptaan

kesempatan kerja di sektor informal yang produktif dan

remuneratife.

3. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial

yang dinamis, dialogis dan harmonis serta peningkatan intensitas

dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan

kesehatan kerja.

4. Pengembangan sektor pariwisata wilayah melalui promosi.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Peningkatan kesempatan kerja

2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

3. Kepatuhan dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan

4. Pengamanan perdagangan dalam negeri

5. Pengembangan destinasi pariwisata

6. Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

7. Pemasaran dan pemasaran pariwisata

8. Pengembangan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan

9. Pengembangan akses pembiayaan bagi KUKM

10. Pembinaan dan pengembangan kepemudaan.

4.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri

Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Target 9.1 pada tahun 2030 adalah Mengembangkan kualitas,

kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk

infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan

ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang

terjangkau dan merata bagi semua. Target global 9.1 memiliki 2 indikator



global yakni Indikator Pangsa populasi penduduk desa yang tinggal dalam

jarak 2 km terhadap jalan yang layak dan Indikator Jumlah penumpang

dan volume pengangkutan menurut jenis transportasi. Untuk mencapai

indikator Global pemerintah pusat membuat indikator nasional. Indikator

Pangsa populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap

jalan yang layak memiliki 4 indikator nasional yang kemudian

diinterpretasi Kabupaten Kebumen menjadi target SDGs Kabupaten.

Indikator tersebut yakni 1) Kondisi mantap jalan nasional kemudian

diinterprestasikan Kabupaten Kebumen dalam indikator persentase jalan

dalam kondisi baik yang memiliki capaian pada tahun sebesar 52.97 %

pada tahun 2017 dan terus naik setiap tahunnya hingga mencapai 57,74

% pada tahun 2019 walaupun belum mencapai target RPJMD sebesar

67,85 %; 2) Indikator nasional Pembangunan jalan selanjutnya

diinterprestasikan dalam target SDGs Kabupaten Kebumen dalam

persentase penambahan jalan baru; 3) Indikator nasional jalan tol

diintepretasikan dalam target panjang jalan tol dan panjang jala

lingkar/bypass; 4) Indikator Panjang jalur kereta api (termasuk jalur

ganda) di interprestasikan dengan target panjang jalur KA. Jumlah

penumpang dan volume pengangkutan menurut jenis transportasi juga

menjadi indikator dalam pencapaian target 9.1. Indikator Global tersebut

kemudian dijabarkan dalam 9 target nasional yakni 1) Jumlah bandara; 2)

Indikator Pengembangan Dermaga Penyebrangan; 3)

Pengembangan pelabuhan (non komersil); 4) Indikator nasional

Pengembangan pelabuhan strategis (tol laut); 5) Indikator nasional

tersedianya subsidi perintis angkutan laut (trayek) yang diinterprestasikan

dalam target kabupaten Jumlah angkutan barang; 6) Tersedianya subsidi

perintis angkutan laut (trayek); 7) Tersedianya subsidi perintis angkutan

udara; 8) Tersedianya subsidi perintis angkutan darat; dan 9) Indikator

nasional tersedianya subsidi perintis kereta api (lintasan).

Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan,

dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pangsa tenaga

kerja dan produk domestik bruto industri, sejalan dengan kondisi nasional,

dan setidaknya dua kali lipat di negara kurang berkembang, secara

signifikan meningkatkan pangsa tenaga kerja dan produk domestik bruto

industri, sejalan dengan kondisi nasional, dan setidaknya dua kali lipat di

negara kurang berkembang memiliki indikator global proporsi nilai tambah

manufaktur terhadap PDB dan per kapita memiliki. Indikator global

tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator nasional pertumbuhan PDB



yang diinterprestasikan dalam target SDGs Kabupaten yakni Kontribusi

Industri Pengolahan dalam PDRB Non Migas, dan Indikator nasional Share

industri pengolahan pada PDB. Proporsi tenaga kerja juga menjadi

indikator global dalam mencapai target 9.2. Indikator tersebut selanjutnya

dijabarkan menjadi indikator nasional yakni jumlah tenaga kerja, indikator

nasional tersebut juga menjadi target SDGs Kabupaten Kebumen.

Tabel 4. 28 Target Capaian Indikator Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan

infrastruktur

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

9.1.1.(a)

Kondisi

mantap jalan nasional

DPU -PR

% NA NA NA NA NA NA

9.1.2*

Jumlah penumpang

dan barang berdasarkan moda

transportasi

NA NA NA NA NA NA

9.2.1.(a)

Laju

pertumbuhan PDB industri manufaktur.

(industri)

BPKAD % 20.77 21.778 22.23 22.682 23.134 25.846


Kebijakan untuk mendukung TPB tujuan ke-9 (pembangun

infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan

berkelanjutan serta mendorong inovasi) yang mendukung tercapainya misi

ke-4 RPJMD Kabupaten Kebumen, yaitu: Pembangunan ekonomi dan

infrastruktur wilayah dalam rangka memperkuat pengembangan wilayah

pinggiran dan perbatasan difokuskan pada peningkatan akses menuju

desa wisata, desa inovasi serta infrastruktur pengembangan ekonomi

masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan difokuskan pada

peningkatan kualitas usaha mikro, koperasi dan peningkatan pasar

tradisional.


1. Pengembangan perhubungan darat;

2. Pengamanan perdagangan dalam negeri;

3. Peningkatan ekspor, promosi, dan efisiensi impor;



4. Penguatan dan Pengembangan industri agro;

5. Penguatan dan pengembangan industri non agro;

6. Pengembangan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan;

7. Pengembangan akses pembiayaan bagi KUKM;

4.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

4.10.1. Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar

negara.

Kesenjangan sosial dalam masyarakat merupakan permasalahan

global yang perlu ditangani dalam upaya menghapus kemiskinan dan

mensejahterakan masyarakat. Kesenjangan ini sendiri timbul dalam

berbagai dimensi, sehingga pada Tujuan 10 ini tidak hanya menyentuh isu

kesenjangan dalam bidang ekonomi saja namun kesenjangan dalam arti

luas yaitu kesenjangan non-ekonomi (sosial, politik, gender, disabilitas,

ras, etnis, agama), dan kesenjangan kesempatan (pendidikan, kesehatan,

kesempatan kerja), tidak hanya kesenjangan vertikal (antar individu)

namun juga kesenjangan horizontal (antar grup/kelompok, serta

kesenjangan spasial (antar wilayah).

Target dan Indikator Tujuan 10. Pengurangan kesenjangan sosial

menjadi salah satu isu global yang diadopsi dalam Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan. Isu ini tercakup dalam Tujuan 10 yaitu “mengurangi

kesenjangan intra- dan antarnegara” yang terdiri dari 10 target dan 11

indikator. Di level nasional, Tujuan 10 ini dibagi dalam 10 target, 16

indikator nasional dan 9 indikator global yang akan dikembangkan.

Pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen adalah

mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, antar

kelompok berpendapatan tinggi dan pendapatan rendah melalui kebijakan

pemerataan pembangunan, program pembangunan perdesaan.

Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan

pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari

populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, indikator

nasional dan Kabupaten Kebumen sama yaitu tentang nilai indek gini yang

menggambarkan kesenjangan pendapatan antar kelompok dalam

masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2014-

2018 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018, Indeks Gini

Kabupaten Kebumen adalah sebesar 0,22 atau turun 0,01 dibandingkan

tahun 2017 yang sebesar 0,23. Indeks Gini sebesar 0,22 masuk ke dalam

kategori tingkat ketimpangan rendah.



Indikator kedua adalah menurunkan angka kemiskinan, indikator

tersebut dipergunakan baik untuk indikator tingkat nasional dan

Kabupaten Kebumen. Gambaran kondisi penduduk miskin di Kabupaten

Kebumen menunjukkan penurunan yang cukup baik yaitu: sebesar

14.21% tahun 2012 dan menurun menjadi sebesar 14,15% pada tahun

2017. Hal penting lainnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan

adalah jumlah kecamatan yang berpotensi mengalami kerawanan pangan

meliputi sebanyak 24 kecamatan.Berdasarkan hasil FGD dengan OPD

Kabupaten Kebumen diketahui jumlah desa per kecamatan yang

mengalami kerawanan pangan, semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Indikator ketiga dari tujuan 10 tersebut adalah proporsi penduduk

yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun

12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum

internasional hak asasi manusia. Untuk tujuan tersebut, indikator nasional

dan indikator di Kabupaten Kebumen sama yaitu besarnya Indek

Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Kebumen dari tahun 2012 –

2017 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya IPM

Kabupaten Kebumen sebesar 65,72 tahun 2012 meningkat menjadi

sebesar 68,70 pada tahun 2017.

Indikator ke 4 adalah Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan

fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai

kesetaraan yang lebih besar. Untuk indikator nasional dan daerah

dipergunakan ukuran yang sama yaitu Kepesertaan Program SJSN

Ketenagakerjaan Pekerja formal atau cakupan kepersetaan jaminan sosial

tenaga kerja menunjukkan peningkatan yang cukup baik, yaitu sebasar

95% pada tahun 2012 meningkat menjadi 97,5% pada tahun

2017.

Tabel 4. 29 Target Capaian Indikator Tujuan 10

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

10.1.1.(a)

Persentase penduduk yang hidup di bawah

garis kemiskinan nasional, menurut jenis

kelamin dan kelompok umur.

% 17,59 16,85 16,12 15,38 14,64 13,91

10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal.

Dispermades P3A

desa NA NA NA NA NA NA



Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

10.1.1.(f)

Persentase

penduduk miskin di daerah tertinggal.

Dinsos % NA NA NA NA NA NA

10.2.1*

Proporsi

penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari

median pendapatan, menurut jenis kelamin dan

penyandang difabilitas.


10.3.1.(d)

Jumlah kebijakan yang

diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan

pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM

Internasional.

Dispermades

P3A

Kebijakan/Dokume

n

NA NA NA NA NA NA

10.4.1.(b)

Proporsi peserta Program Jaminan Sosial

Bidang Ketenagakerjaan.



Kebijakan dalam tujuan 10 SDGs, kebijakan yang diterapkan

adalah :

1. Meningkatkan program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran

di wilayah perdesaan; desa pinggir hutan dan masyarakat pesisir

terutama kelompok nelayan dan sentra perikanan.

2. Meningkatkan akselerasi program-program penanggulangan

kemiskinan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten

Kebumen agar tepat sasaran.

3. Pengembangan infrastruktur perekonomian desa (pasar desa, gudang

penampung produk hasil pertanian dan rumah produksi dengan

teknologi tepat guna bagi UMKM).

4. Peningkaan pendapatan masyarakat miskin yang difokuskan pada

peluasan lapangan pekerjaan melalui padat karya produktif dan

pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat miskin pada desil 2 dan



3, dan peningkatan keterampilan berusaha dan akses permodalan bagi

masyarakat miskin yang ada di kelompok desil 4. Perluasan akses dan

layanan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan pada

kelompok desil 1 dengan melibatkan pemangku kepentingan.

5. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan

perluasan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang

belum terjangkau, perbaikan akses layanan pendidikan dan

kesehatan, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan akses

sanitasi dan air bersih.


1. Peningkatan kualitas SDM KUMKM;

2. Pemantapan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak;

3. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;

4. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;

5. Peningkatan Kesempatan Kerja;

6. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

4.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

4.11.1. Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi

yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas

partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang

berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.

Target 11.3 terdiri dari indikator Rasio laju perluasan lahan

terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk. Target yang akan


Tabel 4. 30 Target Capaian Rasio Laju Perluasan Lahan

Terbangun Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk.

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

11.3.1.(a)

Rasio laju perluasan lahan terbangun

terhadap laju pertumbuhan penduduk.

DPU-PR

NA NA NA NA NA NA




4.11.2. Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya

dunia dan warisan alam dunia.

Target 11.4 terdiri dari indikator Total pengeluaran per kapita yang

diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua

warisan budaya dan alam (non-PPP). Target yang akan dicapai ditahun

2025 adalah:

Tabel 4. 31 Total Pengeluaran Per Kapita Yang Diperuntukan

Untuk Preservasi, Perlindungan, Konservasi Pada Semua Warisan

Budaya Dan Alam (Non-PPP) Sampai Dengan Tahun 2025

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

11.4.1.(a)

Total pengeluaran

per kapita yang diperuntukan

untuk preservasi, perlindungan,

konservasi pada semua warisan

budaya dan alam (non-PPP).

KemenPUPR Kota

Pusaka NA NA NA NA NA NA


4.11.3. Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan

mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang

terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian

ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh

bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan

orang-orang dalam situasi rentan.

Target 11.5 terdiri dari indikator (1) Jumlah korban meninggal,

hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Dan (2) Jumlah

kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Target yang akan dicapai




Tabel 4. 32 Indikator Target Perlindungan Orang Miskin Dan

Orang-Orang Dalam Situasi Rentan Sampai Dengan Tahun 2025

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

11.5.1*

Jumlah korban meninggal, hilang

dan terkena dampak bencana per 100.000

orang.

BPBD orang 0 0 0 0 0 0

11.5.2.(a)

Jumlah kerugian

ekonomi langsung akibat bencana.

BPBD Rp NA NA NA NA NA NA

Sumber : BPBD Kabupaten Kebumen, 2020

4.11.4. Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak

lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan,

termasuk dengan memberi perhatian khusus pada

kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota

Target 11.6 terdiri dari indikator Rata-rata tahunan materi particular halus

PM 10. Target yang akan dicapai ditahun 2025 adalah:

Tabel 4. 33 Rata-rata tahunan materi particular halus PM 10

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

11.6.2. (a)

Rata-rata tahunan materi

particular halus PM 10

NA NA NA NA NA NA


4.11.5. Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik

dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah

dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula

dan penyandang difabilitas.

Target 11.5 terdiri dari indikator (1) Jumlah korban meninggal,

hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Dan (2) Jumlah

kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Target yang akan dicapai




Tabel 4. 34 Indikator Target Menyediakan Ruang Publik Dan Ruang

Terbuka Hijau Yang Aman, Inklusif Sampai Dengan Tahun 2025

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

11.7.1.(a)

Proporsi ruang terbuka perkotaan

untuk semua

Disperkim LH

% 33,34 42,94 42,94 42,94 42,94 42,94

11.b.2*

Dokumen strategi pengurangan

risiko bencana (PRB) tingkat daerah.

BPBD dokumen 1 2 2 2 0 0

11.c.1.(a)

Persentase Daerah yang

memiliki Perda Bangunan Gedung yang

Berkelanjutan, Berketahanan, dan

Menggunakan Material Lokal

NA NA NA NA NA NA


PROGRAM 1 Pengembangan Perumahan

1. Kegiatan 1: Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu

PROGRAM 1: Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

1. Kegiatan 1: Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

2. Kegiatan 2: Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan

3. Kegiatan 3: Peningkatan kemampuan aparat pengelola persampahan

4. Kegiatan 4: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

PROGRAM 1: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Kegiatan 1: Penyusunan program pengembangan RTH

2. Kegiatan 2: Penataan RTH

3. Kegiatan 3: Pemeliharaan RTH



4.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung

Jawab

4.12.1. Target 12.3. Pada tahun 2030, mengurangi separuh

jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat

retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan

sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk

kerugian paska panen.

Indikator target 12.3. adalah Persentase Sisa Makanan. Target yang

akan dicapai ditahun 2025 adalah:

Tabel 4. 35 Persentase Sisa Makanan

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

12.3.1. (a) Persentase Sisa Makanan

NA NA NA NA NA NA


4.12.2. Target 12.4. Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan

berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua

jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai

dengan kerangka kerja internasional yang telah

disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan

bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan

tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap

kesehatan manusia dan lingkungan.

Indikator target 12.4. adalah (1) Persentase pengurangan dan

Penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri, (2)

Limbah B3 yang dihasilkan per kapita dan (3) Proporsi limbah B3 yang

ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya .

Target yang akan dicapai ditahun 2025 adalah:


Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

12.4.1.(a)

Persentase

pengurangan dan Penghapusan merkuri dari

baseline 50 ton penggunaan merkuri.

Disperkim LH

1 NA NA NA NA NA



Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

12.4.2.(a)

Limbah B3

yang dihasilkan per kapita

Disperkim

LH ton/th 10 10 10 10 10 10

12.4.2.(b)

Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah

berdasarkan jenis penanganannya

/ pengelolaannya

Disperkim LH

10 10 10 10 10 10


4.12.3. Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial

mengurangi produksi limbah melalui pencegahan,

pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

Indikator target 12.5. adalah Jumlah timbunan sampah yang didaur

ulang. Target yang akan dicapai ditahun 2025 adalah:

Tabel 4. 37 Target Jumlah Timbunan Sampah Yang Didaur Ulang

Sampai Dengan Tahun 2025

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

12.5.1.(a)

Jumlah timbulan

sampah yang didaur

ulang.

Disperkim LH

ton 33,34 42,94 42,94 42,94 42,94 42,94

Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen Data Diolah, 2020

4.12.4. Target 12. 6. Mendorong perusahaan, terutama

perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi

praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan

informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka

Indikator target 12.6. adalah (1) Jumlah perusahaan yang

mempublikasi laporan keberlanjutannya dan (2) Jumlah perusahaan yang

menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Target yang akan dicapai ditahun

2025 adalah:




Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

12.6.1.*

Jumlah perusahaan yang mempublikasi

laporan keberlanjutannya

Disperkim

LH NA NA NA NA NA NA

12.6.1.(a)

Jumlah perusahaan yang menerapkan

sertifikasi SNI ISO 14001.

Disperkim

LH perusahaan 1 2 3 4 5 6


4.12.5. Target 12. 8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa

masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan

dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan

gaya hidup yang selaras dengan alam.

Indikator target 12.8. adalah (1) Jumlah satuan Pendidikan formal

dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan

hidup dan (2) Jumlah fasilitas publik yang Menerapkan Standar Pelayanan

Masyarakat (SPM) dan teregister. Target yang akan dicapai ditahun 2025

adalah:


Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

12.8.1.(a)

Jumlah satuan Pendidikan

formal dan Lembaga/

komunitas masyarakat peduli

dan berbudaya lingkungan

hidup

Disperkim LH

Fasilitas Publik

9 6 6 6 6 6

12.8.1.(b)

Jumlah fasilitas publik yang

Menerapkan Standar

Disperkim LH

NA NA NA NA NA NA



Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pelayanan Masyarakat (SPM) dan

teregister.


4.12.6. Target 12.b Mengembangkan dan mengimplementasikan

alat untuk memonitor dampak pembangunan

berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang

dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung

budaya dan produk lokal.

Indikator target 12.b. adalah Jumlah lokasi penerapan sustainable

tourism development. Target yang akan dicapai ditahun 2025 adalah:

Tabel 4. 40 Target Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

12.b.1.(a)

Jumlah lokasi

penerapan sustainable tourism development

Disperkim LH

NA NA NA NA NA NA


1. Perwujudan Tujuan 12 SDGs, diupayakan melalui arah

kebijakan yaitu:

a. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

b. Peningkatan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan;

c. Menumbuhkan budaya pola konsumsi dan produksi yang

berkelanjutan.

2. Strategi yang akan dilakukan meliputi:

a. Penanganan limbah industri dan rumah tangga;

b. Peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan serta

penegakan hukum;

c. Pendidikan lingkungan bagi masyarakat;

d. Peningkatan budaya hemat sumber daya alam, khususnya energi

dan air.



3. Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

a. Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3),

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan;dan

b. Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas.

Secara konkrit, strategi dan program tersebut dilaksanakan melalui

kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan

sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian kerusakan

lingkungan hidup, pembinaan terhadap masyarakat dan pengujian kualitas

air dan udara. Sementara itu, kegiatan pengembangan teknologi

lingkungan ekoefisiensi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup, perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan

lingkungan hidup, peningkatan pelaksanaan AMDAL merupakan upaya

yang akan dilakukan untuk menjabarkan program penataan, pengkajian

dampak dan pengembangan kapasitas SDM lingkungan.

4.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

4.13.1. Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan

adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam

di semua negara.

Indikator target 13.1. adalah (1) Jumlah korban meninggal, hilang

dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dan (2) Persentase

pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi

penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi

nasional penanggulangan bencana. Target yang akan dicapai ditahun

2025 adalah:


Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

13.1.1*

Jumlah korban meninggal, hilang

dan terkena dampak bencana per 100.000

orang

BPBD 0 0 0 0 0 0

13.1.3*

Persentase

pemerintah daerah yang mengadopsi

dan menerapkan strategi penanggulangan

BPBD NA NA NA NA NA NA



Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

bencana daerah

yang selaras dengan rencana/ strategi nasional

penanggulangan bencana

Sumber : BPBD Kabupaten Kebumen, 2020

Perwujudan Tujuan 13 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan

yaitu:

1. Pengembangan masyarakat tangguh bencana;

2. Pengembangan antisipasi dan deteksi perubahan iklim dan bencana.

Dan strategi yang akan dilakukan meliputi:

1. Upaya penanggulangan bencana berbasis resiko;

2. Pengembangan desa tangguh bencana;

3. Identifikasi dan inventarisasi daerah rawan dan terdampak bencana;

4. Pengurangan bencana lintas sektor dan

5. Pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan.


1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan

2. Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Secara konkrit, strategi dan program tersebut dilaksanakan melalui

peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penaggulangan

bencana, antara lain pembentukan desa tangguh bencana,

pemasangan alat peringatan dini bencana/early warning system

(EWS), pemasangan rambu jalur evakuasi, gladi bencana, identifikasi

dan sosialisasi daerah rawan bencana, pelatihan kluster bencana dan

sistem komando penanganan darurat bencana, pelatihan kajian

kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemenuhan

kebutuhan logistik masyarakat terdampak bencana, serta penyiapan

peralatan penanggulangan bencana di Kapupaten Kebumen.

4.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tidak ada dalam disagregasi kabupaten.



4.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan

Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari,

Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta

Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Indikator Tujuan 15. adalah (1) Proporsi tutupan hutan terhadap luas

lahan keseluruhan. (2) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi

terhadap luas lahan keseluruhan. (3) Tersedianya kerangka legislasi,

administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan

yang adil dan merata, (4) Dokumen rencana pemanfaatan

keanekaragaman hayati. Target yang akan dicapai ditahun 2025 adalah:


Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

15.1.1.(a)

Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan

keseluruhan.

Disperkim LH Ha (LTV) NA NA NA NA NA NA

15.3.1.(a)

Proporsi luas

lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas

lahan keseluruhan.

Disperkim LH % NA NA NA NA NA NA

15.6.1*

Tersedianya kerangka legislasi,

administrasi dan kebijakan untuk memastikan

pembagian keuntungan yang adil dan

merata.

Lembaga terkait pemanfaatan

sumber daya genetika

dokumen/ kebijakan

NA NA NA NA NA NA

15.9.1.(a)

Dokumen

rencana pemanfaatan keanekaragaman

hayati.

Bappenas,

Rencana Aksi Pemanfaatan Keanekaragaan

Hayati

Dokumen NA NA NA NA NA NA


Perwujudan Tujuan 15 SDGs diupayakan melalui arah kebijakan yaitu

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya tutupan lahan. Dan

strategi yang akan dilakukan meliputi:

1. Konservasi lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan;



2. Pemulihan kembali lingkungan melalui peningkatan perijinan dan

pemantauan lingkungan serta penegakan hukum; serta

3. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non

kayu.


1. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan;

2. Penyuluhan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

dan

3. Pemanfaatan Hutan.

Perubahan kawasan hutan dan lahan yang tertutup pepohonan

khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak legal seperti

penebangan liar dan lain-lain dapat mengganggu kelestarian lingkungan

hidup. Untuk itu program rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan

diperlukan guna mengendalikan penanganan DAS dan konservasi

tumbuhan dan satwa liar.

4.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang

Tangguh

4.16.1. Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk

kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Indikator 16.1 terdiri dari: (1) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan

pada satu tahun terakhir, (2) Kematian disebabkan konflik per 100.000

penduduk, (3) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam

12 bulan terakhir dan (4) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan

sendirian di area tempat tinggalnya. Target sampai dengan tahun 2025

terdiri dari:


Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

16.1.1 (a) Jumlah

kasus kejahatan pembunuhan

pada satu tahun terakhir

Polres kasus 1 0 0 0 0 0

16.1.2.(a) Kematian

disebabkan konflik per 100.000 penduduk

Polres dan Kesbangpol

kasus 0 0 0 0 0 0



Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

16.1.3.(a) Proporsi

penduduk yang menjadi

korban kejahatan dalam 12

bulan terakhir

Polres % 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 0

16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa

aman berjalan sendirian di

area tempat tinggalnya

Polres % Na 100 100 100 100 100


Untuk mengurangi segala bentuk kekerasan dan kematian sesuai

target 16.1 program yang direncanakan terdiri dari:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak

Kekerasan

3. Program Rehabilitasi Sosial

4. Program Perlindungan Perempuan

5. Program Perlindungan Khusus Anak

6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

7. Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan

8. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

9. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

10. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

4.16.2. Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi,

perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan

penyiksaan terhadap anak.

Indikator yang digunakan dalam target 16.2 adalah Proporsi rumah

tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman

fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir dan



Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Target

untuk lima tahun kedepan terdiri dari:


Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

16.2.1.(a) Proporsi rumah

tangga yang

memiliki anak umur 1-17 tahun

yang mengalami hukuman

fisik dan/atau agresi

psikologis dari pengasuh

dalam setahun terakhir

Polres % 0,0001 0 0 0 0 0

16.2.1.(b) Prevalensi

kekerasan terhadap anak laki-

laki dan anak perempuan

Polres 0,002 (10

kasus) 0 0 0 0 0

0,002 (10

kasus)


Pada tahun 2020 jumlah anak yang mengalami hukuman fisik

dan/atau psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir ada 1 oran

anak, ditargetkan untuk tahun berikutnya tidak ada. Sedangkan jumlah

kasus kekerasan terhadap anak laki-laku dan peremuan pada tahun 2020

terdapat 10 kasus dan kedepan juga ditargetkan tidak ada kasus

kekerasan kepada anak. Untuk mencapai ini program yang direncanakan

adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

3. Program Perlindungan Khusus Anak

4. Rehabilitasi Sosial



4.16.3. Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di

tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses

yang sama terhadap keadilan bagi semua.

Target 16.3 terdiri dari beberapa indikator yaitu; (1) Proporsi korban

kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi, (2)

Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh

bantuan hukum litigasi dan non litigasi, (3) Jumlah Pelayanan peradilan

bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan,

pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum. Target yang

direncanakan selama lima tahun kedepan:


Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan

dalam 12 bulan terakhir

yang melaporkan kepada

polisi

Polres % 7,4 0 0 0 0 0

16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok

masyarakat miskin yang memperoleh

bantuan hukum litigasi dan

non litigasi

Bag.hukum orang 0 0 0 0 0 0

16.3.1.(c) Jumlah Pelayanan peradilan

bagi masyarakat miskin

melalui sidang di

luar gedung pengadilan, pembebasan

biaya

Pengadilan % 0 0 0 0 0 0



Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

perkara, dan

pos layanan hukum


Rencana Program :

1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Fasilitasi Bantuan

Hukum)

4.16.4. Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif,

akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Indikator dari target 16.6 terdiri dari (1) Proporsi pengeluaran utama

pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, (2) Prosentase peningkatan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah, (3) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah

Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) dan (4) Persentase penggunaan E-

procurement terhadap belanja pengadaan. Adapun target sampai dengan

tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 46 Indikaror Target Pengembangan Lembaga Yang

Efektif, Akuntabel dan Transparan di Semua Tingkat Sampai

dengan Tahun 2025

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

16.6.1* Proporsi pengeluaran utama

pemerintah terhadap anggaran

yang disetujui.

BPKAD % 90 95 95 95 95 95

16.6.1 (a) Prosentase peningkatan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) atas Laporan

BPKAD Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP



Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Keuangan

Pemerintah Daerah

16.6.1.(b) Persentase peningkatan

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (SAKIP)

Kementerian/ Lembaga dan

Pemerintah Daerah (Provinsi/

Kabupaten/Kota).

Menpan

RB B B BB BB BB BB B

16.6.1.(c) Persentase penggunaan

E-procurement terhadap

belanja pengadaan

ULP % 100 100 100 100 100 100


Rencana Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

3. Program Perekonomian Dan Pembangunan

4. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

5. Program Koordinasim Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah

6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

9. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

10. Program Penyelenggaraan Pengawasan

11. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi



4.16.5. Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang

responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap

tingkatan

Indikator yang ada di target 16.7 adalah Persentase keterwakilan

perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Persentase

keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga

eksekutif (Eselon I dan II). Target sampai dengan tahun 2025 adalah:

Tabel 4. 47 Indikator Target pengambilan keputusan yang

responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap

tingkatan Sampai Dengan Tahun 2025

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Provinsi

Setwan % 22% 22% 22% 22% 30% 30%

16.7.1.(b) Persentase keterwakilan

perempuan sebagai pengambilan

keputusan di lembaga eksekutif

(Eselon I dan II)

BKPPD % 30 35 35 35 35 35


Rencana Program :

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika

Serta Budaya Politik



4.16.6. Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang

syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran

Indikator dari target 16.9 adalah (1) Proporsi anak umur di bawah 5

tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut

umur, (2) Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40%

berpendapatan bawah dan (3) Persentase anak yang memiliki akta

kelahiran. Target yang direncanakan sampai dengan tahun 2025 adalah:

Tabel 4. 48 Indikator Target identitas yang syah bagi semua,

termasuk pencatatan kelahiran Sampai Dengan Tahun 2025

Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

16.9.1. Proporsi anak umur di bawah

5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh

lembaga pencatatan sipil, menurut

umur

Capil % 98,47 98,16 98,47 98,78 99 99,31

16.9.1 (a) Persentase

kepemilikan akte lahir

untuk penduduk 40%

berpendapatan bawah

Capil % Na 100 100 100 100 100

16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta

kelahiran

Capil % 89,78 100 100 100 100 100


Rencana Program:

1. Program Pendaftaran Penduduk

2. Program Pencatatan Sipil

Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan

mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan

internasional



Indikator yang sesuai ditingkat daerah adalah Jumlah seluruh

penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam

kurun waktu 12 bulan terakhir. Target yang direncanakan sampai dengan

tahun 2025 adalah:

Tabel 4. 49 Jumlah Target Seluruh Penanganan Pengaduan

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

16.10.1.(a) Jumlah seluruh

penanganan

pengaduan pelanggaran

HakAsasi

Manusia (HAM)

dalam kurun waktu 12

bulan

terakhir

Bagianhukum,polres

Pengaduan

0 0 0 0 0 0


Di tahun 2020 tidak ada penanganan pengaduan pelanggaran HAM,

dan ditargetkan sampai dengan tahun 2025 tidak ada pengaduan

pelanggaran HAM, program yang direncanakan adalah:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

2. Program Penanganan Konflik,Sengketa Dan Perkara Pertanahan

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan

Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

4.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means

of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk

pembangunan berkelanjutan

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (means of

implementation) untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB/SDGs).Oleh sebab itu, TPB 17 memfokuskan pada



upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi

kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan 17 memiliki

indikator yaitu: Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap

GDP menurut sumbernya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka

dirumuskan dua indikator nasional yaitu: (1) meningkatnya rasio

penerimaan pajak terhadap PDB

Indikator global kedua adalah Memobilisasi tambahan sumber daya

keuangan untuk negara-negara berkembang dari berbagai macam

sumber.Dan indiaktor nasional adalah investasi Asing Langsung (Foreign

Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-

Selatan sebagai proporsi dari Total Anggaran domestik dan indikator

nasional.Sedangkan indikator daerah adalah nilai investasi PMA da PMDN.

Perkembangan di Kabupaten Kebumen peningkatak penanaman modal

menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp. 80 milyar

meningkat tahun 2017 menjadi Rp.135 milyar.

Indikator global ketiga yang penting adalah Meningkatkan stabilitas

makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan

keterpaduan kebijakan.Indiaktor nasional adalah dashborad ekonomi

makro nasional dan indikator di Kabupaten Cilacp adalah laju inflasi dan

besarnya nilai PDRB. Laju inflasi di Kabupaten Kebumen semakin membaik

dari tahun 2012 sebesar 8,37% menurun menjadi sebear 4,41% pada

tahun 2016. Demikian pula dengan besarnya peningkatan pertumbuhan

ekonomi (ADHK Tahun 2010) dari tahun 2012 sebesar 4,95% dan menjadi

sebesar 4,31% pada tahun 2017.

Indikator global penting terkait dengan mendukung kapasitas

statistik nasional adalah Pada 2030, membangun inisiatif yang sudah ada,

untuk mengembangkan pengukuran atas pencapaian dari pembangunan

berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung

pembangunan kapasitas statistik di negara-negara berkembang. Untuk

indikator di kabupaten Kebumen adalah (1) ckupan pelayanan akta

kelahiran (%) dengan pelayanan yang semakin baik dengan capaian pada

tahun 2015 sebesar 69,94% meningkat menjadi sebesar 77,5% pada

tahun 2017 dan cakupan akta kematian dengan cakupan sebesar 32%

pada tahun 2015 meningkat menjadi 35% pada tahun 2017.




Kode Indikator


2020 2021 2022 2023 2024 2025

17.1.1.(a)

Rasio penerimaan

pajak terhadap PDB.

Bappenda % 3.7 4.35 4.65 4.95 5.25 7.05

17.6.2.(b)

Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar

(fixed broadband) di Perkotaan dan

di Perdesaan.

Kominfo % Na Na Na Na Na Na

17.6.2.(c)

Proporsi

penduduk terlayani mobile broadband


17.8.1*

Proporsi individu yang

menggunakan internet.


17.8.1.(a)

Persentase kabupaten 3T

yang terjangkau layanan akses telekomunikasi

universal dan internet.


17.17.1.(a)

Jumlah proyek yang ditawarkan untuk

dilaksanakan dengan skema Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

DPMPTSP/

Bagian Perekonomia

n

dokumen

Na Na Na Na Na Na

17.17.1.(b)

Jumlah alokasi pemerintah

untuk penyiapan proyek, transaksi

proyek, dan dukungan pemerintah

dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU).

DPMPTSP/

Bagian Perekonomia

n

alokasi Na Na Na Na Na Na

17.17.1.(a)

Jumlah nilai investasi proyek KPBU

berdasarkan tahap

Na Na Na Na Na Na



Kode


Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025

perencanaan,

penyiapan dan transaksi

17.19.1.(b)

tersedianya data registrasi terkait

kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)

Na Na Na Na Na Na


Tujuan 17 Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means

of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk

pembangunan berkelanjutan. Kebijakan dalam tujuan 17 SDGs adalah

kemitraan untuk semua tujuan pembangunan, kebijakan yang diterapkan

adalah:

1. Intensifikasi pemungutan pajak dengan fokus meningkatkan jumlah

wajib pajak potensial dan peningkatan pelayana pembayaran pajak

daerah.

2. Meningkatkan cakupan layanan unit-unit pemungutan dan

peningkatan pelayanan bagi wajib pajak dan retribusi daerah

berbasis SIM Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Meningkatkan inovasi pelayanan perijinan penanaman modal dari

PMA dan PMDN.

4. Fasilitasi dan pembetian insentif bagi realisasi investasi dan

perusahaan rintisan (starup).

5. Memperluas cakupan pelayanan administrasi kependudukan ke

seluruh wilayah.



BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Hasil penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs merupakan

rencana strategis yang bersifat lintas sektoral dalam rangka percepatan

pencapaian 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan;

(3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5)

Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih

dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9)

Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11)

Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi

yang Bertanggung Jawab;

(13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15)

Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang

Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Penyusunan arah

kebijakan pembangunan sesuai dengan Perpres 59 tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuann Pembangunan Berkelanjutan dan di

interasikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2025.

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting

untuk memastikan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dari

waktu ke waktu sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan

pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat

nasional maupun daerah, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan

TPB.

Dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahun Pemerintah Kabupaten

Kebumen menjabarkannya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). Demikian pula di setiap OPD menjabarkan program-program

gintegrasikan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka

segenap pemangku kepentingan (stakeholder) perlu mengetahui

pencapaian hasil dan kinerja program-program pembangunan yang

bersifat lintas sektoral, untuk itu perlu dilakukan pemantauan secara

berkala dan evaluasi pada setiap akhir tahun perencanaan secara

berkala.



Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan

salah satu kewajiban dari Tim Pelaksanaan TPB dalam pasal 7 butir b

Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. Pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB

diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut di mana setiap

Menteri/Kepala Lembaga dan juga Gubernur Kepala Daerah wajib

menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai

Koordinator Pelaksana SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, kegiatan

pelaporan, pemantauan dan evaluasi landasan hukum yang diacu adalah

Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Untuk

pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan organisasi

non pemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha

dan filantropi, serta akademisi menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui

seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau

menyimpang dari rencana yang ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi

dapat pula untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang

telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya. Dengan

demikian akan diketahui permasalahan atau kesenjangan yang terjadi

sehingga dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut, dalam rangka

meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang

sesuai rencana.

Tujuan pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan dapat

dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal penting, yaitu :

1. Kegunaan pemantauan dan evaluasi secara operasional,

dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Melalui pemantauan dan evaluasi akan dapat diketahui cara yang

tepat untuk mencapai target dan sekaligus mengidentifikasi

faktor-faktor kritis yang menentukan keberhasilan atau kendala

yang dihadapi di lapangan;

b. Pada pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan perubahan dan

modifikasi serta supervisi terhadap program atau kegiatan yang

sedang dilaksanakan;

c. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan

analisis data dan informasi yang bermanfaat bagi penyusunan

laporan kegiatan pada akhir tahun dan analisis periode

perencanaan.



2. Kegunaan hasil pemantauan dan evaluasi dalam kaitannya dengan

pelaksanaan program di tahun berikutnya. Hasil pemantauan dan

evaluasi dapat dipergunakan untuk :

a. Hasil evaluasi dapat pergunakan untuk merumuskan kembali

strategi percepatan dan akselerasi pencapaian target yang belum

dapat tercapai setiap akhir tahun perencanaan;

b. Menggali dan meningkatkan kemampuan aparatur pelaksana dari

OPD pengampu urusan dan membangun jejaring hubungan

antar program yang relevan agar pencapaian hasil menjadi lebih

optimal.

5.2. Mekanisme Pelaporan

Alur pemantauan dan evaluasi mengikuti arahan pembagian

tugas dan fungsi yang telah dinyatakan dalam Perpres 59/2017.

Pelaporan disusun oleh masing masing POKJA yang kemudian

dilaporkan Ke Bappelitbangda setiap tahun sekali. Bappelitbangda

Kabupaten Kebumen melaporkan pelaksanaan SDGs ke

Bappelitbangda Provinsi Jawa Tengah.

5.3. Tanggung jawab masing-masing Platform

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi

telah dibentuk Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja (Pokja)

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable

Development Goals (Tpb/Sdgs) pada masing-masing pilar di

Kabupaten Kebumen. Agar kegiatan pemantauan dan evaluasi

capaian target-target SDGs Kabupaten Kebumen dapat optimal

maka dapat terselenggara dengan optimal maka pembagian tugas

dalam Pokja disusun sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals

(Tpb/Sdgs)

No. JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN

DALAM TIM

1. Bupati Kebumen Pengarah

2. Wakil Bupati Kebumen Pengarah

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen

Pembina

4. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kebumen Pembina




DALAM TIM

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Penanggungjawab

6. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Ketua

7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen Sekretaris

8. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kebumen Anggota

9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen

Anggota

10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen

Anggota

11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen

Anggota

12. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan

Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen Anggota

13. Kepala Inpektur Kabupaten Anggota

14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kebumen Anggota

15. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Anggota

16. Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen Anggota

17. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Anggota

18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Anggota

19. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Kebumen Anggota

20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Kabupaten Kebumen Anggota

21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Anggota

22. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Kepala

Anggota

23. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Anggota

24 Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.

Anggota

25 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Anggota

26 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kebumen

Anggota

27 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kebumen

Anggota

28 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen

Anggota

29 Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

Anggota




DALAM TIM

30 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Anggota

31 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kebumen Anggota

32 Kebumen Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen

Anggota

33 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Anggota

34 Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Anggota

35 Direktur Bank Jateng Cabang Kebumen Anggota

36 Ketua Nahdatul Ulama Kabupaten Kebumen Anggota

37 Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Kebumen Anggota

38 Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen Anggota

39 Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Kebumen Anggota

40 Ketua Kamar Dagang Dan Industri Kabupaten Kebumen Anggota

41 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa

Kebumen Anggota

42 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammmadiyah

Gombong Anggota


Tabel 5. 2 Tim Kelompok Kerja (Pokja) Peyusunan Rencana Aksi

Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau

Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Kebumen

Tahun 2021-2025

No. JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN DALAM TIM

A Pilar Pembangunan Sosial

1. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

Ketua

2. Sekretaris Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

Sekretaris

3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Anggota

4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Anggota

5. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Anggota

6. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kebumen

Anggota

7. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

Anggota




DALAM TIM

8. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

Anggota

9. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

Anggota

10. Kepala Bidang Holtikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

Anggota

11. Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Kantor Kesatuan

Bangsa Dan Politik Kabupaten Kebumen Anggota

12. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen

Anggota

13.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kebumen

Anggota

14. Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Kebumen

Anggota

15. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Anggota

16. Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kabupaten Kebumen

Anggota

17.

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan pada

Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

Anggota

18. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

Anggota

B Pilar Pembangunan Ekonomi

1. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

Ketua

2. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Sekretaris

3. Kepala Bidang Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten

Kebumen Anggota

4. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktifitas pada Dinas Tenaga Kerja Dan Koprasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

Anggota

5.

Kepala Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industri pada

Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Anggota

6. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen

Anggota

7. Kepala Bidang Izin Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Anggota

8. Senior Analis Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten

Kebumen Anggota

9. Kepala Sub Bidang Distribusi, Jasa dan Keuangan pada Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan Penelitian Dan

Pengembangan Kabupaten Kebumen

Anggota




DALAM TIM

10. Kepala Sub Bidang Produksi Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

Anggota

C Pilar Pembangunan Lingkungan

1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Kebumen

Ketua

2. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen

Sekretaris

3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

Anggota

4. Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen

Anggota

5. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan ruang Kabupaten Kebumen Anggota

6. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Kebumen Anggota

7. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen

Anggota

8. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan Dan

Perikanan Kabupaten Kebumen Anggota

9. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata pada Dinas

Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kebumen Anggota

10. Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kebumen

Anggota

11. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Kebumen

Anggota

12.

Kepala Sub Bidang Infrastruktur Dan Prasarana Wilayah

Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

Anggota

D Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kebumen Sekretaris

2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Anggota

3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kebumen

Anggota

4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik Kabupaten Kebumen Anggota


5.4. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS

Mekanisme kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan

sekurang- kurangnya satu tahun sekali pada akhir tahun

perencanaan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi



merupakan masukan (input) bagi penyusunan program dan

kegiatan tahun berikutnya dan upaya peningkatan kinerja program

sesuai dengan target-target TPB/SDGs nasional maupun Kabupaten

Kebumen di tahun-tahun mendatang. Hasil pencapaian kinerja

tersebut dapat menggambarkan tentang :

1. Membangun komitmen dari segenap OPD pengampu urusan

dan pemangku kepentingan dalam upaya percepatan

pencapaian target-target TPB/SDGs tahunan dan lima tahunan,

terutama target capaian yang memerlukan kerja keras dalam

pencapaiannya.

2. Mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi untuk

setiap tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk

menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

3. Membangun komitmen diantara pemangku kepentingan secara

bersama- sama dalam rangka mendukung percepatan

pencapaian target-target TPB/SDGs

4. Membangun kesadaran baru diantara pemangku kepentingan

pembangunan daerah, baik perguruan tinggi, lembaga

swadaya; kalangan dunia usaha dan warga masyarakat dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian tujuan

TPB/SDGs.

Pada setiap akhir tahun perencanaan maka Sekretariat

Kelompok Kerja TPB/SDGs Kabupaten Kebumen menyusun capaian

kinerja dan pencapaian target-target TPB/SDGs identifikasi

permasalahan dan hambatan pencapaian target yang telah

ditetapkan sehingga dapat diupayakan pemecahannya oleh OPD

pengampu urusan dan pemangku kepentingan pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

BPS Kabupaten Kebumen. (2020). Kabupaten Kebumen Dalam Angka

2020. Kebumen: CV. Restmart Grafindo

Emilia, Emi & Tim (Penerjemah). (2017). Terjemahan Tujuan & Target

Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable

Development Goals (SDGs). Jakarta: Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Bappenas

Perundang-Undangan

UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2016-2021.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 54 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2020.


Lampiran 1 – Indikator SDGs Kabupaten Kebumen

KODE

INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN

BASELINE

(2020)

TARGET TAHUNAN DISAGREGASI

WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN

Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun

1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Dinsos %

1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang

Kesehatan

Dinkes %

1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas

yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan

inklusivitas.

Dinsos %

1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang

mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

Dinsos KPM

1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah

kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Dinkes %

1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23

bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap

Dinkes %


KODE INDIKATOR

INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.4.1 (c) Prevalensi Penggunaan metode

Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49 tahun yang

berstatus kawin

Dinsos PPKB %

1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang

memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan

berkelanjutan

DPU %

1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang

memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

DPUPR %

1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.

DPUPR %


Dinas Pendidikan

%

1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/sederajat

Dinas

Pendidikan

%

1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran

DISDUKCAPIL %

1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber

penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN

Dinsos %


daerah

BPBD lokasi


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar

korban bencana sosial.

BPBD %

1.5.1 (d) Jumlah daerah bencana

alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.

BPBD Desa/kelurahan

1.5.3* Dokumen strategi pengurangan

risiko bencana (PRB) tinngkat nasional dan daerah

BPBD Dokumen

1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah

secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.

BPAKD/Bappeda Rupiah

1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai

persentase dari total belanja pemerintah


Proporsi belanja untuk layanan Pendidikan


Proporsi belanja untuk layanan

Kesehatan


Proporsi belanja untuk Jaminan

Sosial/Asuransi Kemitraan Kesehatan


2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).

DISTAPANG %


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi

(underweight) pada anak balita.

Dinkes %

2.1.2* Prevalensi penduduk dengan

kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan

(Food Insecurity Exprerience Scale).

DISTAPANG %

2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah

1400 kkal/kapita/hari

Dinkes Rata-rata Kkal

2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta

Dinkes %

2.2.2* Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada

usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)

Dinkes %

2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil Dinkes %

2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6

bulan yang mendapatkan ASI eksklusif

Dinkes %

2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola

Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan

Distapang %


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) per

100.000kel ahiran hidup


3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin

umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Dinkes %

3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah

kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Dinkes %

3.2.1 Angka Kematian Balita (AKBa) per

1.000 kelahiran hidup

Dinkes per 1000

kelahiran hidup

3.2.2 Angka Kematian Neonatal (AKN)

per 1.000 kelahiran hidup

Dinkes per 1000

kelahiran hidup

3.2.2 (a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Dinkes per 1000 kelahiran hidup

3.2.2 (b) Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar

lengkap pada bayi

Dinkes %

3.3.1 Insiden HIV pada populasi dewasa Dinkes %

3.3.2 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk

Dinkes per 100 ribu penduduk

3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang Dinkes per 1.000 orang

3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervesi terhadap penyakit tropis

yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)

Dinkes %


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.4.1.(a) Persentase merokok pada

penduduk umur ≤ 18 tahun

Dinkes %

3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi Dinkes %

3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun

Dinkes %

3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi

Dinkes orang

3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan

rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan

Dinkes orang

3.5.1.(d) Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan

NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu


lembaga


Dinkes %

3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

Dinsos PPKB Per 1000 perempuan

3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan Dinkes %

3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem

kesehatan masyarakat per 1000 penduduk

Dinkes %

3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Dinkes %


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga

kesehatan

Dinkes per 1.000

penduduk

4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/MI/sederajat

Dinas

Pendidikan

%


Dinas Pendidikan

%


Dinas Pendidikan

Tahun

4.2.2. (a) Agka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dinas Pendidikan

%

4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara

penduduk umur ≥15 tahun.

Dinas

Pendidikan

%

5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif

gender mendukung pemberdayaan perempuan.

DISPERMADES

P3A/BAP3DA

kebijakan

5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64

tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan

pasangan dalam 12 bulan terakhir

Dispermades P3A

%

5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan

Dispermades P3A

%

5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

Dispermades P3A

%


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki

perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.

Dispermades

P3A

%


Dispermades P3A

%

Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

6.1.1 * Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

DPU PR %

6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun

dan air.

DPUPR %

6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

DPUPR %

6.2.1.(c) Persentase rumah tangga yang

masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka

DPUPR/DINKES desa/kel

6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem

pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)

Dinkes desa/kel

6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani system pengelolaan

lumpur tinja.

DPUPR kab/kota


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

6.3.1.(a) Persentase limbah cair industri

cairyang diolah secara aman.

Disperkim LH kab/kota

6.4.2. (a) Proporsi pengambilan air

baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya

DPU PR

6.4.2. (b) Proporsi pengambilan air

baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya.

DPU PR

Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

7.1.1* Rasio Elektrifikasi Bag Perekonomian

7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah

tangga

Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. BAPEDA %

8.1.1.(a) PDB per kapita. BAPEDA Rp

8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per

tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

BAPEDA Rp

8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.

8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran. BAPEDA %

Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional DPU -PR %


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

9.1.2* Jumlah penumpang dan barang

berdasarkan moda transportasi

9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri

manufaktur.

DISPERINDAG %

Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

BAPPEDA/BPS %

10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal. Dispermades P3A

desa

10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.

Dinsos %

10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di

bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang

difabilitas.

Dinsos %

10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang

diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM

Internasional.

Dispermades

P3A

Kebijakan/

Dokumen

10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Dinsos %


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan

terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.

DPU-PR

11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi,

perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP).

KemenPUPR Kota Pusaka

11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang

dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

BPBD orang

11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.

BPBD Rp

11.6.2. (a) Rata-rata tahunan materi particular halus PM 10

11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan

untuk semua

Disperkim LH %

11.b.2* Dokumen strategi pengurangan

risiko bencana (PRB) tingkat daerah.

BPBD dokumen

11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang

Berkelanjutan, Berketahanan, dan Menggunakan Material Lokal

DPUPR


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

12.3.1. (a) Persentase Sisa Makanan

12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan Penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan

merkuri.

Disperkim LH

12.4.2.(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita

Disperkim LH ton/th

12.4.2.(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis

penanganannya / pengelolaannya

Disperkim LH

12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang

didaur ulang.

Disperkim LH ton

12.6.1.* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya

Disperkim LH

12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO

14001.

Disperkim LH perusahaan

12.8.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya

lingkungan hidup

Disperkim LH Fasilitas Publik

12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang Menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.

Disperkim LH


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

12.b.1.(a) Jumlah lokasi penerapan

sustainable tourism development

Disperkim LH

Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

BPBD

13.1.3* Persentase pemerintah daerah

yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana

daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan

bencana

BPBD

Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

Disperkim LH Ha (LTV)

15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan

keseluruhan.

Disperkim LH %

15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi,

administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian

keuntungan yang adil dan merata.

Lembaga terkait

pemanfaatan sumber daya

genetika

dokumen/kebija

kan


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan

keanekaragaman hayati.

Bappenas,

Rencana Aksi Pemanfaatan

Keanekaragaan

Hayati

Dokumen

Tujuan 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan

Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.

Polres %

16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per

100.000 penduduk.

Polres dan

Kesbangpol

kasus

16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi

korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Polres %

16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area

tempat tinggalnya

Polres %

16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik

dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir

Polres orang

16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan

Polres %


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam

12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi

Polres % Nasional,

Provinsi, Kab/Kota

16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum

litigasi dan non litigasi

Bag.hukum orang Nasional, Provinsi, Kab/Kota

16.3.1.(c) Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan,

pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum

Pengadilan % Nasional, Provinsi, Kab/Kota

16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran

yang disetujui.

BPKAD % Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

BPKAD Opini Nasional,

Provinsi, Kab/Kota

16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

Menpan RB Nilai Nasional, Provinsi,

Kab/Kota


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-

procurement terhadap belanja pengadaan.

ULP % Nasional,

Provinsi, Kab/Kota

16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Setwan % Nasional, Provinsi, Kab/Kota

16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan

keputusan dilembaga eksekutif (Eselon I dan II).

BKPPD % Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat

oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.

Capil % Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40%

berpendapatan bawah.

Capil % Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki

akta kelahiran.

Capil % Nasional,

Provinsi, Kab/Kota

16.10.1.(a) Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir

Bag.hukum, Polres

Pengaduan


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap

PDB.

Bappenda % Nasional,

Provinsi, Kab/Kota

17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di

Perkotaan dan di Perdesaan.

Kominfo % Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband

Kominfo % Nasional, Provinsi, Kab/Kota

17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet.

Kominfo % Provinsi, Kab/Kota

17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang

terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.

Kominfo % Nasional,

Provinsi, Kab/Kota

17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan

untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

DPMPTSP/

Bagian Perekonomian

dokumen Nasional,

Provinsi, Kab/Kota

17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi

proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan

Badan Usaha (KPBU).

DPMPTSP/ Bagian

Perekonomian

alokasi Nasional, Provinsi,

Kab/Kota


KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

17.17.1.(a) Jumlah nilai investasi proyek

KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi

Nasional,

Provinsi, Kab/Kota

17.19.1.(b) tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)

Nasional, Provinsi,

Kab/Kota


Lampiran 2 – Target Capaian Indikator SDG’s Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

KODE INDIKATOR


(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun

1.2.1* Persentase penduduk yang

hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok

umur.

Dinsos % 17,59 16,85 16,12 15,38 14,64 13,91 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

Dinkes % 85 86,5 88 89,5 91 92,5 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

1.3.1.(c) Persentase penyandang

disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.

Dinsos % 19,48 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai

bersyarat/Program Keluarga Harapan

Dinsos KPM 64.462 66.312 65.841 65.37 64.899 64.428 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses


Dinkes % 95 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23

bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap

Dinkes % 46,9 95 100 100 100 100 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


1.4.1 (c) Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR)

semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49 tahun yang

berstatus kawin

Dinsos PPKB % 71 74 77 80 83 86 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

DPU % 85,14 86,64 88,14 89,64 91,14 92,64 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

1.4.1.(e) Persentase rumah tangga

yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

DPUPR % 78,6 80,74 82,88 85,02 87,16 89,3 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.

DPUPR % 6,14 5,54 4,84 4,14 3,44 2,74 Nasional, Provinsi, Kab/Kota


Dinas Pendidikan

% 86,94 88,44 89,94 91,44 92,94 94,44 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat

Dinas Pendidikan

% 75,56 78,06 80,56 83,06 85,56 88,06 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan


Disdukcapil % 94,26 96,16 98,06 99,96 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN

dan bukan PLN

Dinsos % 99,4 99,52 99,64 99,76 99,88 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)



daerah

BPBD lokasi 70 80 90 100 110 120 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.

BPBD % 100 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

1.5.1 (d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang

mendapat pendidikan layanan khusus.

BPBD Desa/ Kelurahan

460 460 460 460 460 460 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana

(PRB) tinngkat nasional dan daerah

BPBD Dokumen 2 3 4 4 4 4 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk

program pemberantasan kemiskinan.

BPAKD/ Bappeda

Rupiah 1,158,289,283

1,228,944,929

1,294,079,011

1,361,371,119

1,430,801,046

1,503,771,899

Nasional, Provinsi, Kab/Kota

1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan

dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah

BPAKD/ Bappeda

Rupiah 1,490,232,009 1,581,136,162 1,664,936,378 1,751,513,070 1,840,840,236 1,934,723,088 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

Proporsi belanja untuk

layanan Pendidikan

BPAKD/

Bappeda

Rupiah 990,147,974 1,050,547,000 1,106,225,991 1,163,749,743 1,223,100,980 1,285,479,130 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

Proporsi belanja untuk layanan Kesehatan

BPAKD/ Bappeda

Rupiah 477,652,858 506,789,682 533,649,536 561,399,311 590,030,676 620,122,241 Nasional, Provinsi, Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Proporsi belanja untuk Jaminan Sosial/Asuransi

Kemitraan Kesehatan

BPAKD/ Bappeda

Rupiah 22,431,177 23,799,479 25,060,851 26,364,015 27,708,580 29,121,718 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).

Distapang % 0* 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak

balita.

Dinkes % 5,2* 4.68 4.16 3.64 3.12 2.6 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

2.1.2* Prevalensi penduduk dengan

kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan

Pangan (Food Insecurity Exprerience Scale).

Distapang % N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan

asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari

Dinkes Rata-rata

Kkal

2 109.16 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua

tahun/baduta

Dinkes % 12,8* 11.52 10.24 8.96 7.68 6.4 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

2.2.2* Prevalensi Malnutrisi (berat

badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)

Dinkes % 0.02 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu

hamil

Dinkes % 12.8 11.5 10.2 8.9 7.6 6.3 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang

mendapatkan ASI eksklusif

Dinkes % 63 66.7 70.4 74.1 77.8 81.5 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)

mencapai; dan tingkat konsumsi ikan

Distapang % 93.7 94 95 96 97 98 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Umur

3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000kel ahiran hidup


36.16 32.56 28.96 25.36 21.76 18.16 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan

terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Dinkes % 99.9 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

3.1.2.(a) Persentase perempuan

pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di

fasilitas kesehatan


Kab/Kota

3.2.1 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup


*8,15 7.335 6.52 5.705 4.89 4.075 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

3.2.2 Angka Kematian Neonatal

(AKN) per 1.000 kelahiran hidup

Dinkes per 100 rb

KH

*4,6 4.14 3.68 3.22 2.76 2.3 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


3.2.2 (a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup


3.93 3.537 3.144 2.751 2.358 1.965 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

3.2.2 (b) Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80%

imunisasi dasar lengkap pada bayi

Dinkes % 61.73 63.55 65.37 67.19 69.01 70.83 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

3.3.1 Insiden HIV pada populasi dewasa

Dinkes % 0,005 / 63 kasus

0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

3.3.2 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk




Dinkes per 1.000 orang


3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervesi terhadap penyakit tropis yang

terabaikan (Filariasis dan Kusta)

Dinkes % 13 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun

Dinkes % 65 65.75 63.65 61.55 59.45 57.35 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi


3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada

penduduk umur ≥ 18 tahun


Kab/Kota

3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses

layanan pascarehabilitasi

Dinkes orang N.A. 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang

mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan

Dinkes orang 20 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

3.5.1.(d) Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu


lembaga 3 3 3 3 3 3 Nasional, Provinsi, Kab/Kota


Dinkes % 0,002 (35 kasus)


3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

Dinsos PPKB Per 1000 perempua

n

6.28 5.657 5.034 4.411 3.788 3.165 Nasional, Provinsi

3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan

Dinkes % 16.38 14.7 13.1 11.4 9.8 8.1 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan

masyarakat per 1000 penduduk


3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat

dan vaksin di Puskesmas

Dinkes % 82.0 82.0 85.0 87.0 90.0 95.0 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

3.c.1* Kepadatan dan distribusi

tenaga kesehatan

Dinkes per 1.000

penduduk

82.5 90.0 93.0 94.0 95.0 95.0 Provinsi, Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat

Dinas Pendidikan

% 98.33 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota


Dinas Pendidikan

% 88.92 91.14 93.35 95.57 97.78 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota


Dinas Pendidikan

Tahun 7.53 7.824 8.118 8.412 8.706 9 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

4.2.2. (a) Agka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

Dinas Pendidikan

% 37.2 43.48 49.76 56.04 62.32 68.6 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

4.6.1.(a) Persentase angka melek

aksara penduduk umur ≥15 tahun.

Dinas

Pendidikan

% 94.51 95.06 95.61 96.16 96.71 97.26 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

5.1.1* Jumlah kebijakan yang

responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

Dispermades

P3A/Bappeda

kebijakan 12 13 14 15 16 17 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota


15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam

12 bulan terakhir

Dispermades P3A

% 0.019 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan

Dispermades P3A

% 0,0002 (34 kasus)



KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang

mendapat layanan komprehensif.

Dispermades P3A

% 100 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen

tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.

Dispermades P3A

% 22 22 22 22 30 30 Nasional, Provinsi, Kab/Kota


Dispermades P3A

% 46,53* 47 47 47.5 47.5 47.5 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

6.1.1 * Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum

layak.

DPU PR % 84,15 89.43 96.18 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

6.2.1.(a) Proporsi populasi yang

memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

DPUPR % NA 89.8 91.9 94 96.1 100 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap

layanan sanitasi layak.

DPUPR % 86,28 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

6.2.1.(c) Persentase rumah tangga

yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di

tempat terbuka

DPUPR/Dinkes desa/kel 0 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap

sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)

Dinkes desa/kel NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota

6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur tinja.

DPUPR kab/kota 4 17 20 22 24 26 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

6.3.1.(a) Persentase limbah cair

industri cair yang diolah secara aman.

Disperkim LH kab/kota NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

6.4.2. (a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan

terhadap ketersediaannya

DPU PR NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota

6.4.2. (b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah

terhadap ketersediaannya.

DPU PR NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota

Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

7.1.1* Rasio Elektrifikasi Bagian

Perekonomian

100 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah

tangga

5.364.610


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per

kapita.

Bapeda % 0 5 5 5 5 5 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

8.1.1.(a) PDB per kapita. Bapeda Rp 23094977 24249726 25462212 26735323 38072089 29475694 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

Bapeda Rp 33763753 35451940 37224537 39085764 41040052 43092055 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja

formal.

37.04 36,886 36,833 36.78 36,727 36,409

8.5.2.(a) Tingkat setengah

pengangguran.

Bapeda % 3.5 3 3 2.5 2.5 2 Nasional, Provinsi

Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional DPU -PR % NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota

9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi

NA NA NA NA NA NA

9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB

industri manufaktur.

Disperindag % 20.77 21,778 22.23 22,682 23,134 25,846 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

10.1.1.(a) Persentase penduduk yang

hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok

umur.

Bappeda/BPS % 17.59 16.85 16.12 15.38 14.64 13.91 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal. Dispermades P3A

desa NA NA NA NA NA NA Provinsi, Kab/Kota

10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.

Dinsos % NA NA NA NA NA NA Kab/Kota

10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen

dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.

Dinsos % NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota

10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum

HAM Internasional.

Dispermades P3A

Kebijakan/Dokumen

NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota

10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang

Ketenagakerjaan.

Dinsos % NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota

Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju

pertumbuhan penduduk.

DPU-PR NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk

preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam

(non-PPP).

KemenPUPR Kota Pusaka


11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

BPBD orang 0 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.

BPBD Rp NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota

11.6.2. (a) Rata-rata tahunan materi particular halus PM 10


11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua

Disperkim LH % 17.18 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.

BPBD dokumen 1 2 2 2 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan

Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan Menggunakan Material Lokal

DPUPR NA NA NA NA NA NA

Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

12.3.1. (a) Persentase Sisa Makanan NA NA NA NA NA NA


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan Penghapusan merkuri dari

baseline 50 ton penggunaan merkuri.

Disperkim LH 1 NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota

12.4.2.(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita

Disperkim LH ton/th 10 10 10 10 10 10 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

12.4.2.(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan

jenis penanganannya / pengelolaannya

Disperkim LH 10 10 10 10 10 10

12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

Disperkim LH ton 33,34 42.94 42.94 42.94 42.94 42.94 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

12.6.1.* Jumlah perusahaan yang mempublikasi

laporan keberlanjutannya

Disperkim LH NA NA NA NA NA NA

12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang

menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.

Disperkim LH perusahaan 1 2 3 4 5 6 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

12.8.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/

komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup

Disperkim LH Fasilitas Publik


12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang Menerapkan Standar

Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.

Disperkim LH NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


12.b.1.(a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism

development

Disperkim LH NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota

Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak

bencana per 100.000 orang

BPBD 0 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan

menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras

dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan

bencana

BPBD NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota

Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan

Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan

terhadap luas lahan keseluruhan.

Disperkim LH Ha (LTV) NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang

direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

Disperkim LH % NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi,

Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan

kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.

Lembaga terkait

pemanfaatan sumber daya

genetika

dokumen/kebijakan


15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Bappenas, Rencana Aksi Pemanfaatan

Keanekaragaan Hayati

Dokumen NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota

Tujuan 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun

terakhir.

Polres % 0.0001 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik

per 100.000 penduduk.

Polres dan

Kesbangpol

kasus 0 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Polres % 0.01 0.008 0.006 0.004 0.002 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

16.1.4* Proporsi penduduk yang

merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

Polres % Na 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17

tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari

pengasuh dalam setahun terakhir

Polres orang 1 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan

Polres % 0,002 (10 kasus)


16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan

dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi

Polres % 7.4 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi

Bagian hukum orang 0 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

16.3.1.(c) Jumlah Pelayanan peradilan

bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan

biaya perkara, dan pos layanan hukum

Pengadilan % 0 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

BPKAD % 90 95 95 95 95 95 Nasional, Provinsi, Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

BPKAD Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP Nasional, Provinsi, Kab/Kota

16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

Menpan RB Nilai B B BB BB BB BB Nasional, Provinsi, Kab/Kota

16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-

procurement terhadap belanja pengadaan.

ULP % 100 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Setwan % 22% 22% 22% 22% 30% 30% Nasional, Provinsi, Kab/Kota

16.7.1.(b) Persentase keterwakilan

perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I

dan II).

BKPPD % 30 35 35 35 35 35 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota


KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya

dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur

Capil % 98.47 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta

lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.

Capil % Na 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

Capil % 89.78 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

16.10.1.(a) Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam

kurun waktu 12 bulan terakhir

Bagian hukum, Polres

Pengaduan

0 0 0 0 0 0

Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

Bappenda % 3.7 4.35 4.65 4.95 5.25 7.05 Nasional, Provinsi, Kab/Kota

17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di

Perkotaan dan di Perdesaan.

Kominfo % Na Na Na Na Na Na Nasional, Provinsi, Kab/Kota

17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband


17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet.

Kominfo % Na Na Na Na Na Na Provinsi, Kab/Kota

17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan

akses telekomunikasi universal dan internet.



KODE


BASELINE

(2020)


WILAYAH

2021 2022 2023 2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk

dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

DPMPTSP/ Bagian

Perekonomian

dokumen Na Na Na Na Na Na Nasional, Provinsi, Kab/Kota

17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah

untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan

Badan Usaha (KPBU).

DPMPTSP/

Bagian Perekonomian

alokasi Na Na Na Na Na Na Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

17.17.1.(a) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan

transaksi

Na Na Na Na Na Na Nasional, Provinsi, Kab/Kota

17.19.1.(b) tersedianya data registrasi

terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)

Na Na Na Na Na Na Nasional, Provinsi,

Kab/Kota

daftar isi - website dinas badan perencanaan dan

Documents