01-paparan-dinas esdm

8/2/2019 01-Paparan-Dinas ESDM

1/33

PENGELOLAAN USAHA

PERTAMBANGAN DIPROVINSI JAWA TENGAH

Oleh :

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI JAWA TENGAH


2/33

TERSEBAR TIDAK MERATA

TAK TERBAHARUKAN (UNRENEWABLE)

SANGAT MENYENTUH LINGKUNGAN

DIKELOLA SEBIJAK-BIJAKNYA

KESATUAN SISTEM

GEOLOGIS

EKOSISTEM

PENGELOLAAN


3/33

DASAR HUKUM

UUD 1945[Pasal 33, Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara (Pengganti UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertambangan)

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Urusan bersama Pusat, Provinsi, Kab./Kota)

UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[berdasarkan fungsi utama kawasan (lindung dan budidaya), kegiatan

pertambangan dilakukan dalam kawasan peruntukan tambang yang

masuk dalam kawasan budidaya]


4/33

DASAR HUKUM

PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota[Pasal 2 ayat 4, Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga

puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi: termasuk didalamnya energi dan sumber daya

mineral, dimana urusan pemerintah adalah penetapan kriteria kawasan pertambangan dan wilayah

kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi setelah mendapat pertimbangan

dan/atau rekomendasi provinsi dan kabupaten/kota]

PP No. 75 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No.32 thn 1969 ttg pelaksanaan UU No. 11 thn 1967 ttgKetentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

[Pasal 64(1&2), Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyelenggaraan

pertambangan umum yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya

yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi]

PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

NasionalKawasan pertambangan diarahkan pada kawasan andalan dan kawasan startegis nasional.


5/33

I. Pengelolaan Sumberdaya Mineral

Mineral right berada ditangan Negara sesuaiUUD 45 Pasal 33;

Pemerintah melakukan Pengaturan,Inventarisasi potensi sumberdaya mineral, untuk

dapat dilakukan penambangan dan selanjutnyamenjadi kekuatan ekonomi riil

Pusat diatur dengan UU No. 4 Tahun 2009 danPP

Daerah melaksanakan dengan PERDA


6/33

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009Pengganti dari :

Falsafah diterbitkannya UU No. 4/2009 adalah adanyaperubahan paradigma terhadap pengelolaan sumber

daya alam

UU NO. 11 / 67 TENTANG POKOK-POKOK USAHAPERTAMBANGAN


7/33

1. Pertambangan Mineral

Meliputi :

a. Pertambangan Mineral Radioaktif

b. Pertambangan Mineral Logam

c. Pertambangan Mineral Bukan Logam

d. Pertambangan Batuan

2. Pertambangan Batubara

PENGELOMPOKKAN USAHA PERTAMBANGAN


8/33

1. Wilayah Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara

Indonesiaadalah seluruh wilayah daratan, perairan,dan landas kontinen Indonesia.2. Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata

ruang nasional merupakan landasan bagi penetapankegiatan pertambangan.

3. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnyadisebut WUP adalah wilayah prospek pertambangan

yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam tata ruangberdasarkan ketersediaan data, potensi atauinformasi geologi.

4. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnyadisebut WPN adalah sebagian Wilayah HukumPertambangan Indonesia yang dicadangkan untukkepentingan strategis nasional setelah melalui

Konsep Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)


9/33

9

BUTIR-BUTIR PENTING DALAM UU MINERBA

Penyederhanaan sistem perizinan: IUP eksplorasi dan IUP Operasi

Produksi. Selain itu juga ada Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan IUPKhusus (IUPK)

Penetapan IUP mineral logam & batubara melalui lelang. IUPKdiberikan oleh menteri di ex WPN (WUPK)

Klarifikasi wewenang dan ruang lingkup Pemerintah Pusat, Propinsi danKabupaten/Kota.

Pengolahan dan pemurnian mineral logam harus dilakukan di Indonesia

Penambangan, pengolahan dan pemurnian oleh pemegang IUP/IUPK

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

Demi kepentingan nasional, Pemerintah menetapkan domestic market

obligation(DMO) untuk mineral dan batubara. Pemegang IUPK wajib untuk membagikan keuntungan bersih setelah

produksi: 4% kepada Pemerintah 6% kepada Pemda.

Perjanjian/kontrak yang sudah ada (existing) tetap dihormati.


10/33

PERALIHAN (1)

Pada saat UU No. 4/2009 diberlakukan (antara lain) :

1. KK dan PKP2B tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya perjanjian (dan KP).

1. Penyesuaian dalam pasal KK dan PKP2B (kecualimengenai penerimaan negara).

Permohonan KK dan PKP2B yang telah diajukan kepadaMenteri dan telah mendapatkan persetujuan prinsip danSIPP tetap dapat diproses.

1. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakanperaturan pelaksanaan dari UU Nomo 11 Tahun 1967dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan dan UU No. 4/2009.


11/33

PERALIHAN (2)

Pada saat PP diberlakukan :1. KP/SIPD/SIPR yang telah ada sebelum berlakunya PP tetap

diberlakukan s.d masa berlakunya berakhir dan berubah menjadiIUP/IPR (perubahan paling lambat 1 tahun).

2. KP/SIPD milik BUMN/BUMD yang telah ada sebelum berlakunya PPtetap diberlakukan sampai masa berlaku berakhir, termasuk luasperpanjangan dan peningkatan.

3. Pemegang KP yang telah melakukan tahap eksplorasi/Eksploitasipaling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya PP) menyampaikanrencana kerja.

4. KP yang telah produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian

paling lambat 5 thn sejak diberlakukannya UU No 4/2009.

5. Permohonan KP/SIPD/SIPR yang telah diterima sebelumdiberlakukannya UU No. 4/2009 dan telah mendapatkan pencadanganwilayah diproses lebih lanjut tanpa melalui lelang.


12/33

FASILITASI(1)

Surat Edaran No. 03.E/31/DJB/2009 antara lain berisikan :

1. KP eksisting diberlakukan hingga izin berakhir.2. Menghentikan sementara penerbitan IUP baru hingga tersusunnya PP.

3. Proses peningkatan dan perpanjangan KP berkoordinasi denganDJMBP.

4. Menyampaikan permohonan KP (telah mendapat persetujuanpencadangan).

5. Pemegang KP mengajukan rencana kerja untuk seluruh wilayah.6. KP yang diterbitkan setelah 12 Januari 2009 dibatalkan.

7. Pemerintah akan mengeluarkan format IUP.


13/33

FASILITASI(2)

1. Surat Dirje MBP No. 1053/30/DJB/2009 antara lain berisikan :

2. KP eksisting diberlakukan hingga izin berakhir.3. Menghentikan sementara penerbitan IUP baru hingga tersusunnya PP.

4. Proses peningkatan dan perpanjangan KP berkoordinasi denganDJMBP dan menggunakan format IUP

5. Permohonan KP sebelum 12 Januari 2009 (telah pencadangan wilayah)diproses tanpa lelang dan menggunakan format IUP

6. Permohonan KK/PKP2B yang telah mendapatkan persetujuan prinsipagar membentuk badan hukum


14/33

BAHAN GALIAN

- BAHAN GALIAN ADALAH BATUAN YANG TERDAPAT BAIK DI BAWAH

PERMUKAAN MAUPUN YANG TERSINGKAP YANG DAPAT DITAMBANG

SECARA EKONOMIS

- BAHAN GALIAN : - BIJIH MENGANDUNG LOGAM

- MINERAL INDUSTRI

- BATUBARA

GENESA (TERBENTUKNYA BATUAN)

TERBENTUKNYA BATUAN

TERDIRI DARI :

- ENDAPAN PRIMER TERBENTUK KARENA AKTIVITAS PEMBEKUAN MAGMA

- ENDAPAN SEKUNDER TERBENTUK AKIBAT PROSES-PROSES KEGIATANUMUMNYA DIPERMUKAAN BUMI

BAHAN GALIAN INDUSTRI


15/33

BAHAN GALIAN INDUSTRI

DI JAWA TENGAH

DIORITE M ARMER TRASS PHOSPATEFELDSPARD BALL CLAY


16/33

BREBESPEMALANG

SLAWI

PEKALONGAN

BATANGKENDAL

SEMARANG

DEMAK

KUDUS

JEPARA

PATIREMBANG

BLORA

SRAGEN

SUKOHARJO

SURAKARTABOYOLALI

SALATIGA

MAGELANG

MUNGKID

PURWOREJO

KEBUMEN

BANJARNEGARAPURBALINGGA

PURWOKERTO

CILACAP

NUSAKAMBANGAN ISLAND

: Regency /Municipa lity: Province b order: Regency borde r

: Road: Train line: Reservoir

KARIMUNJAWAISLANDS

EASTJAVAPROVINCE

WESTJAVAPROVINCE

YOGYAKARTA

PROVINCE

INDONESIA OCEAN

J AV A SEA

WONOSOBO

TEMANGG UNG

KLATEN

KARANGANYAR

WONOGIRI

PURWODADI

UNGARAN

North

0.5

0 1 3 Cm

1.5Km

TEGAL

PETA13BAHANGALIANUNGGULAN

DI JAWATENGAH

EM AS G AM PING KAO LINE BENTONITE BATUBARAPASI R BESI PASIRKUARSA

DIORITE M ARMER TRASS PHOSPATEFELDSPARD BALL CLAY


17/33

II. USAHA PERTAMBANGAN YG BAIK & BENAR

1) Ciri Good Mining Practice Mentaati hukum/perizinan Mempunyai perencanaan teknis pertambangan komprehensif dan

mengikuti standar

Menerapkan teknologi pertambangan yang sesuai dan benar serta

mengikuti standar teknis berlandaskan efektivitas dan efisiensi Melaksanakan konservasi bahan galian

Mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan

Menjamin keselamatan dan partisipasi masyarakat

Mengakomodir kemampuan/dan partisipasi masyarakat

Menghasilkan nilai tambah optimal Meningkatnya kemampuan/kesejahteraan masyarakat sekitar

Menciptakan pembangunan berkelanjutan


18/33

PENGELOLAAN

PERTAMBANGAN YANGBAIK DAN BENAR

PEDULI K3PEDULI LINGKUNGAN

PUNYA NILAI TAMBAH

Pengembangan Wilayah/

Masyarakat

PENERAPAN PRINSIP

KONSERVASI

OPTIMALISASI PEMANFAATAN

logam dan mineral

BAGI MASYARAKAT

P

E

R

A

TU

R

A

N

P

E

RU

N

D

A

N

G

A

N

ST

A

N

D

A

R

D

IS

A

S

I

Penetapan cadangan

Kajian kelayakan

Konstruksi

Penambangan, pengolahan, pengangkutan

Penutupan tambang

Pasca tambang/pembangunan berkelanjutan

Penerapan Teknik Pertambangan yang Tepat

ROI KEMANDIRIAN

MASYARAKAT

NILAI TAMBAH DENGAN PENGGERAK EKONOMI

+

-


19/33

Cadangan SDATak Terbarukan

Eksploitasi SDATak Terbarukan

Pengembangan SDA

Terbarukan

Pendapatan Pemerintah

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dan

terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan

-

Efek Ganda SDATak Terbarukan

Eksplorasi

+

TATA RUANGWILAYAH

Dikutip dari Bahan Disertasi -S.Witoro.S Perencanaan Penutupan Tambang dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan, Tahun2002

Pola Ideal Dalam Pengelolaan Manfaat Sumber-sumber Daya

Tak Terbarukan dalam Pembangunan Berkelanjutan

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


20/33

2) Pengelolaan

Perizinan (tahapan perizinan, jenis perizinan)

Teknik Pertambangan (penetapan cadangan, studi kelayakan,konstrusi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan)

Perlindungan Lingkungan Pertambangan (dokumen Amdal:Andal/RKL/RPL dan RTPKL)

K 3 (pengawasan administrasi struktural dan operasional

fungsional, pembinaan zero accident dan pemberian Safety Award) Konservasi (optimalisasi produksi, pengolahan, kadar marjinal,

mineral ikutan)

Nilai Tambah (pengembangan teknologi, peningkatan hubungankerja, pemakaian produk dalam negeri)

Penutupan dan Pasca Tambang (legalitas dokumen, penanggung jawab lapangan, kriteria keberhasilan, penjamin penutupantambang dan pengawasan)

Standardisasi Pertambangan (sistem SNI, standardisasiertambangan, akreditasi/sertifikasi)


21/33

3) Implementasi Good Mining Practice

Acuan (standar, pedoman, kriteria dan norma)

Sumber Daya Manusia (kualitas dan integritas,sinergi, kemitraan dan koordinasi)

Peralatan dan Teknologi (tepat guna dan costeffective)

Law Enforcement (konsistensi, kontrol eksternaldan internal)


22/33

Dengan diberlakukannya UU No. 4 Th 2009 sertadisusunnya RPP sebagai aturan pelaksanaannyadiharapkan dapt menumbuhkembangkankondusivitas iklim investasi di Indonesia.

Dengan demikian pemanfaatan bahan galiansebagai sumber devisa dapat dilakukan denganoptimal

USAHA PERTAMBANGAN


23/33

USAHA PERTAMBANGAN

(Peraturan Daerah Nomor 6/1994)

Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan Chanya dapat dilakukan dengan Surat IjinPertambangan Daerah (SIPD)

SIPD meliputi :

IJIN EKSPLORASI

EKSPLOITASI

PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PENGANGKUTANPENJUALAN


24/33

PERSYARATAN SIPD Prinsip SIPD, pemberian wewenang pengusahaan sumberdaya

mineral kepada perorangan, badan usaha, koperasi, BUMD,

BUMN yang berkemampuan dan dapat dipercaya.

Bahan galian tidak terbaharui, menyangkut kepentingan umum,sensitif berdampak lingkungan.

Diperlukan syarat :

KTP, AKTE BADAN HUKUM USAHA

Referensi Bank

Memiliki NPWP

PETA Situasi

Rencana Kerja Eksporasi/Eksploitasi

Dokumen AMDAL, UKL-UPL

Tenaga Ahli/Kepala Teknik

Kesanggupan Reklamasi, Jaminan Eksplorasi, Jaminan Reklamasi

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD :


25/33

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD :

PASAL 5 : SETIAP USAHA PERTAMBANGAN BGG C HRS DENGAN

IJIN GUBERNUR

SIPD TIDAK DAPAT DIPINDAH TANGANKAN KECUALIIJIN GUBERNUR

PASAL 11 : BERKEWAJIBAN MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA,PENGAMANAN TEKNIS DAN LINGKUNGAN HIDUP

MEMBERIKAN LAPORAN SECARA TERTULIS ATAS

PELAKSANAAN USAHANYA SETIAP 3 BULAN SEKALIKPD GUBERNUR/ BUPATI

MEMATUHI SEMUA SYARAT-SYARAT YGTERCANTUM DALAM SIPD

3 KEPMENTAMBEN NO 1221 K/008/M PE/1995


26/33

3. KEPMENTAMBEN NO. 1221.K/008/M.PE/1995

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA

USAHA PERTAMBANGAN UMUM

PASAL 3

PENGUSAHA WAJIB MENYEDIAKAN BIAYA DAN

FASILITAS YANG DIPERLUKAN DALAM

MELAKSANAKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PERUSAKAN DAN

PENCEMARAN

PASAL 4 :

PENGUSAHA WAJIB MENUNJUK KTT UNTUK

MEMIMPIN LANGSUNG DI LAP. AKAN

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGL.

PENC. LINGK.

PENETAPAN SIPD


27/33

PENETAPAN SIPDKep.Gub JTG No. 188.3/01/1996 ttg JUKLAT PERDA 4/1994

SIPD seluas 50 s/d 1000 Ha oleh GUBERNUR;

SIPD seluas sampai dengan 50 Ha oleh KEPALA DISTAMBENProv. Jateng;

Keduanya diterbitkan setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikotasetempat dan Instansi terkait.

SIPD kurang dari 1 Ha tanpa menggunakan alat berat untuk jenis

bahan galian konstruksi dan kerajinan oleh BUPATI/WALIKOTA SIPD kurang dari 1 Ha untuk bahan galian Industri diberikan oleh

Bupati/Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis dari KepalaDISTAMBEN Prov.Jateng.

SIPD Pengolahan/Pemurnian tanpa alat berat dan SIPD

Pengangkutan dan SIPD Penjualan diberikan olehBUPATI/WALIKOTA

EKSPLOITASI


28/33

PEMBERSIHANLAHAN

PEMBONGKARAN DG

PELEDAKAN

PEMBONGKARAN DG

PENGGARUAN

DOZING

PEMUATANKE

DUMPTRCK

PENGUMPULAN TANAHPENUTUP UNTUK

REKLAMASI

BEKAS LAHANTAMBANG YANG

TLH DIREKLAMASI

PENGANGKUTANHASIL TAMBANG

PENYIRAMANJALAN TAMBANG

UNTUKMENGURANGI

DEBU

PENUMPAHANKEDLM ALAT

PEREMUK

BAHAN TAMBANGYANG TLH

MENGALAMIPENGECILAN

UKURAN


29/33

DILEMA

PERTAMBANGAN

BERSKALA KECIL

PELANGGARAN KETENTUAN PERTAMBANGAN


30/33

PELANGGARAN KETENTUAN PERTAMBANGAN

1. Pengurusan ijin dilakukan hasil penertiban dan lokasi

tambang dalam kondisi rusak.

2. Penambang tidak berangkat dari pelaku bisnis yang

tidak memiliki keahlian di bidang pertambangan.

3. Desakan kuat berlangsungnya pertambangan denganalasan ekonomi rakyat kecil.

A A


31/33

DAMPAK

1. Kecelakan tambang

(Thn 2005 pada 3 SIPD Kab. terjadi kecelakan

dengan 7 korban meninggal)

2. Kerusakan Lingkungan (bekas tambang tidak

direklamasi)3. Hilangnya Pendapatan Negara

UPAYA YANG DILAKUKAN


32/33

UPAYA YANG DILAKUKAN

1. Pembinaan kepada Kepala Teknik Tambang atau

Pengawas Lapangan/pemegang SIPD

2. Penertiban, pengawasan dan pengendalian terus

ditingkatkan

3. Mendorong penguatan kelembagan dan fasilitasitugas pokok dan fungsi pertambangan di Kab/Kota.


33/33

01-paparan-dinas esdm

Documents