daftar isi - bi.go.id fileperaturan perundang-undangan dan pengendalian intern. struktur...

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Laporan Auditor Independen……………………………………………..1

Neraca……………………………………….………...……………………4

Laporan Surplus Defisit………….….…………………………………….6

Laporan Perubahan Ekuitas….……….………………………………….7

Laporan Arus Kas…...………………………………………….…………8

Penjelasan Atas Laporan Keuangan

A. Umum……………………………………………………….……..10

B. Kebijakan Akuntansi Yang Signifikan……………..…………....11

C. Penjelasan Pos-Pos Neraca dan

Laporan Surplus Defisit………….…………………….………...17 D. Penjelasan Lainnya…………….….……………………………..39

KATA PENGANTAR

Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2002 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Laporan Keuangan ini terdiri atas Neraca per 31 Desember 2002, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2002, serta Penjelasan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahunan ini kami sajikan secara lengkap kepada publik sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Disamping penyajian dalam bentuk buku ini, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2002 telah pula dipublikasikan melalui media massa pada tanggal 26 Mei 2003, melalui situs Bank Indonesia (http://www.bi.go.id) serta dalam bentuk brosur.

Harapan kami, kiranya laporan keuangan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para pembaca pada khususnya.

Jakarta, Juli 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Burhanuddin Abdullah

1

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

No: 01/01/Auditama II/GA/V/2003

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit neraca Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2001, serta laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2001 tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank Indonesia. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami juga telah melakukan pengujian atas kepatuhan Bank Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Struktur pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab manajemen Bank Indonesia. Laporan atas hasil pengujian ini dilaporkan dalam laporan-laporan terpisah dari laporan auditor independen atas laporan keuangan Bank Indonesia.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

2

Seperti dijelaskan dalam Catatan C.7 atas laporan keuangan, dalam neraca terlampir, Bank Indonesia mencatat Surat Utang Pemerintah (SUP) No. 1 dan SUP No. 3 sebesar Rp. 144,5 triliun yang berasal dari pengalihan tagihan BLBI kepada bank-bank. Sesuai dengan persetujuan bersama antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia tanggal 6 Pebruari 1999 ditetapkan bahwa atas pengalihan tersebut akan dilakukan verifikasi yang disepakati bersama untuk menetapkan BLBI yang layak dialihkan menjadi kewajiban pemerintah. Pada tanggal 17 November 2000, sesuai permintaan DPR, pemerintah dan Bank Indonesia telah menandatangani Pokok-pokok Kesepakatan mengenai penyelesaian BLBI sebesar Rp. 144,5 triliun tersebut. Butir-butir kesepakatan yang signifikan adalah disepakatinya pembagian beban BLBI, dimana yang menjadi beban pemerintah adalah sebesar Rp120 triliun sedangkan yang menjadi beban Bank Indonesia adalah sebesar Rp24,5 triliun. Dalam kesepakatan tersebut pemerintah menegaskan tidak akan menarik kembali SUP yang telah diterbitkan. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut Bank Indonesia pada tanggal 30 November 2000 mengirim surat ke DPR RI No.2/17/DGS/BGub yang meminta penegasan DPR RI mengenai tindak lanjut penyelesaian BLBI. Sambil menunggu konfirmasi atau penegasan DPR RI mengenai tindak lanjut penyelesaian BLBI, Bank Indonesia akan segera menerbitkan surat utang sebesar Rp24,5 triliun. Pada tanggal 5 Desember 2000 Bank Indonesia menerbitkan Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) sebesar Rp24,5 triliun. Sementara itu Menteri Keuangan mengirimkan surat ke DPR RI No.S-169/MK.06/2001 tanggal 2 April 2001 dan surat ke Gubernur Bank Indonesia No.S-174/MK.06/2001 tanggal 3 April 2001 yang menegaskan bahwa penyelesaian atas BLBI sebesar Rp144,5 triliun masih menunggu pendapat Komisi IX DPR RI. Berdasarkan hasil rekomendasi Tim Review Internasional Independen, pada tanggal 11 Juni 2002 pemerintah dan Bank Indonesia telah menandatangani Pokok-pokok Kesepakatan Penyelesaian BLBI. Dalam pokok-pokok kesepakatan tersebut, antara lain dimuat bahwa penyelesaian BLBI merupakan penyelesaian menyeluruh dengan memperhatikan kemampuan anggaran pemerintah, kondisi keuangan Bank Indonesia yang memadai dalam jangka panjang dan Pokok-pokok Kesepakatan Penyelesaian BLBI tanggal 17 November 2000. Pokok-pokok kesepakatan tersebut akan disampaikan ke DPR RI dan akan dituangkan dalam suatu kesepakatan yang lebih lengkap. Bank Indonesia dan pemerintah telah menyampaikan pokok-pokok kesepakatan tersebut dalam rapat kerja antara Menteri Keuangan dan Komisi IX DPR RI pada tanggal 31 Januari 2003 dan ditegaskan kembali dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI tanggal 5 Februari 2003. Hingga laporan ini diterbitkan, persetujuan dari DPR RI atas kesepakatan tersebut belum diperoleh. Dengan demikian masih terdapat unsur ketidakpastian atas jumlah kerugian tidak tertagihnya BLBI yang tidak dapat dialihkan ke Pemerintah Republik Indonesia walaupun jumlah tersebut telah diantisipasi dengan dibukukannya kerugian oleh Bank Indonesia sebesar Rp24,5 triliun. Penerbitan SUBI kepada pemerintah memerlukan suatu dasar hukum yang jelas, khususnya menyangkut tentang prosedur dan tata cara

3

penerbitannya. Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia belum mengatur tentang hal tersebut.

Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan setelah terdapat penegasan dari DPR RI terhadap Pokok-pokok Kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 17 November 2000 dan 11 Juni 2002 untuk penyelesaian permasalahan BLBI yang mempengaruhi jumlah pokok surat utang pemerintah termasuk tambahan BLBI, bunga BLBI, dan piutang bunga yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2001 serta pendapatan bunga untuk masa sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2001, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2001 tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan Bank Sentral seperti dijelaskan dalam Catatan B atas laporan keuangan.

Kami juga mencatat beberapa hal lain tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang kami laporkan kepada manajemen Bank Indonesia dalam suatu laporan terpisah No.01/02/Auditama II/GA/V/2003 dan No.01/03/Auditama II/GA/V/2003 yang bertanggal sama, 12 Mei 2003.

Jakarta, 12 Mei 2003

Badan Pemeriksa Keuangan RI Penanggung Jawab Audit

Drs. I Gusti Agung Rai, Ak, MA Register Negara No. D-1360

4

BANK INDONESIA NERACA

Per 31 Desember 2002 Dan 2001 (Dalam Jutaan Rupiah)

I. AKTIVA Catatan 2002 2001

1. Emas B.1. C.1 9.505.929 8.933.494

2. Uang Asing B.2,C.2 13.770 450.286

3. Hak Tarik Khusus B.3, C.3 169.207 165.030

4. Giro B.4,C.4 4.879.554 11.235.351 4.1 Bank Sentral 3.352.163 8.382.950 4.2 Bank Koresponden 1.527.391 2.852.401

5. Deposito pada Bank

Koresponden B.5,C.5 53.833.317 69.063.460

6. Surat Berharga B.6, C.6 225.056.498 209.867.886 6.1 Dalam Rupiah 0 0 6.2 Dalam Valas 225.056.498 209.867.886

7. Tagihan 7.1 Kepada Pemerintah B.7 351.275.336 315.927.999 7.1.1 Dalam Rupiah C.7 351.249.254 315.897.657 7.1.2 Dalam Valas C.8 26.082 30.342

7.2 Kepada Bank B.8 17.942.326 19.182.702 7.2.1 Dalam Rupiah C.9 16.882.455 17.949.743 7.2.2 Dalam Valas C.10 1.059.871 1.232.959

7.3 Kepada Lainnya B.9,C.11 8.005.981 7.537.529 7.3.1 Dalam Rupiah 8.005.981 7.537.529 7.3.2 Dalam Valas 0 0

8. Penyisihan Kerugian Aktiva B.10, C.12 (48.399.906) (49.753.871)

9. Penyertaan B.11, C.13 229.474 229.474

10. Aktiva Lain-lain C.14 9.424.169 9.357.393

JUMLAH AKTIVA 631.935.655 602.196.733

5

BANK INDONESIA NERACA

Per 31 Desember 2002 Dan 2001 (Dalam Jutaan Rupiah)

II. PASIVA Catatan 2002 2001 A. KEWAJIBAN 1. Uang dalam Peredaran B.15, C.15 98.395.190 91.275.606 2. Giro B.16 229.231.098 224.128.757 2.1 Pemerintah C.16 103.332.091 85.651.638 2.1.1 Dalam Rupiah 61.813.103 48.684.295 2.1.2 Dalam Valas 41.518.988 36.967.343 2.2 Bank C.17 44.983.701 41.887.382 2.2.1 Dalam Rupiah 38.326.357 34.668.559 2.2.2 Dalam Valas 6.657.344 7.218.823 2.3 Pihak Swasta Lainnya 924.774 798.236 2.3.1 Dalam Rupiah 795.363 671.321 2.3.2 Dalam Valas 129.411 126.915 2.4 Lembaga Keuangan Int'l 79.990.532 95.791.501 2.4.1 Dalam Rupiah C.18 79.990.532 95.791.501 2.4.2 Dalam Valas 0 0 3. Surat Berharga yg diterbitkan B.17 112.795.991 102.143.747 3.1 Dalam Rupiah C.19 112.795.991 102.143.747 3.2 Dalam Valas 0 0 4. Pinjaman dari Pemerintah B.18, C.20 34.311.039 31.476.677 4.1 Dalam Rupiah 261.792 350.007 4.2 Dalam Valas 2.322.720 2.679.045 4.3 Surat Utang Bank Indonesia 31.726.527 28.447.625 5. Pinjaman Luar Negeri B.19,C.21 16.972.012 19.776.825 6. Kewajiban Lain-lain C.22 6.282.275 999.211

JUMLAH KEWAJIBAN 497.987.605 469.800.823 B. EKUITAS 1. Modal C.23 2.948.029 2.948.029 2. Cadangan Umum C.24 20.584.751 8.233.006 3. Cadangan Tujuan C.24 8.822.036 3.528.431 4. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap B.20. C.25 4.865.933 4.871.249 5. Hasil Revaluasi Kurs dan

SSB B.21, C.26 24.969.454 50.204.504

6. Hasil Indeksasi SUP B.22 75.334.511 48.575.749 7. Hasil Indeksasi SUBI B.22 (6.428.782) (3.610.407) 8. Surplus (Defisit) Th.

Sebelumnya 0 0

9. Surplus (Defisit) Th. Berjalan 2.852.118 17.645.349 JUMLAH EKUITAS 133.948.050 132.395.910 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 631.935.655 602.196.733

6

BANK INDONESIA LAPORAN SURPLUS DEFISIT

Per 1 Januari - 31 Desember 2002 dan 2001 (Dalam Jutaan Rupiah)

Catatan 2002 2001

PENERIMAAN : 1. Pengelolaan Moneter 32.224.784 63.462.682

1.1 Pengelolaan Devisa C.27 22.861.847 55.040.311 1.2 Kegiatan Pasar Uang 3.880 3.889 1.3 Pemberian Kredit dan Pembiayaan C.28 9.359.057 8.418.482

2. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 58.455 42.163 3. Pengaturan Perbankan 24.743 46.811 4. Lainnya 800.235 178.461

4.1 Penerimaan Lainnya 92.625 178.461 4.2 Pemulihan Penyisihan Aktiva C.12,

C.29 707.610 0

JUMLAH PENERIMAAN 33.108.217 63.730.117

PENGELUARAN 1. Beban Pengendalian Moneter 26.867.476 21.075.424

1.1 Beban Perumusan dan Pelaks. Kebij. Moneter

C.30 18.379.704 15.407.479

1.2 Beban Pengelolaan Devisa C.31 8.487.772 5.667.945 2. Beban Sistem Pembayaran 1.060.137 718.498

2.1 Beban Pengedaran Uang C.32 1.013.810 679.537 2.2 Beban Penyelenggaraan Sistem

Pembayaran 46.327 38.961

3. Beban Pengaturan dan Pengawasan Bank

69.768 52.505

4. Beban Umum, Administrasi dan Lainnya 2.258.718 24.238.341 4.1 Beban Penyusutan Aktiva Tetap 153.495 138.339 4.2 Beban Amortisasi Aktiva Tak

Berwujud 2.542 2.542

4.3 Beban Penambahan Penyisihan Aktiva Produktif

0 22.068.133

4.4 Beban Umum, Administrasi dan Lainnya

C.33 2.102.681 2.029.327

JUMLAH PENGELUARAN 30.256.099 46.084.768 Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa 2.852.118 17.645.349 Beban karena Pos Luar Biasa 0 0 SURPLUS (DEFISIT) 2.852.118 17.645.349

7

BANK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Periode 1 Januari - 31 Desember 2002 (Dalam Jutaan Rupiah)

I. EKUITAS

31 Desember 2001

Penambahan Pengurangan 31 Desember 2002

1. Modal 2.948.029 0 0 2.948.029 2. Cadangan Umum 8.233.006 12.351.745 0 20.584.751 3. Cadangan Tujuan 3.528.431 5.293.605 0 8.822.036 4. Hasil Revaluasi Aktiva

Tetap 4.871.249 0 5.316 4.865.933

5. Hasil Revaluasi Kurs & SSB

50.204.504 0 25.235.050 24.969.454

6. Hasil Indeksasi SUP 48.575.749 26.758.762 0 75.334.511 7. Hasil Indeksasi SUBI (3.610.407) 0 2.818.375 (6.428.782) 8. Surplus (Defisit) Th

Sebelumnya 0 0 0 0

9. Surplus (Defisit) Th Berjalan

17.645.349 2.852.118 17.645.349 2.852.118

Jumlah 132.395.910 47.256.230 45.704.090 133.948.050

II. KEWAJIBAN MONETER 1. Uang Dalam Peredaran 98.395.190 2. Giro Pemerintah 103.332.091 3. Giro Bank 44.983.701 4. Giro Pihak Swasta

Lainnya 924.774

5. Surat Berharga Yg Diterbitkan

112.795.991

6. Pinjaman dari Pemerintah 34.311.039 7. Giro Valas bukan

Penduduk (367)

Jumlah 394.742.419

III. RASIO Modal+Cad. Umum+Hsl Rev. AT = 7,19% Kewajiban Moneter

IV. SETORAN ATAU PERMINTAAN TAMBAHAN MODAL KE PEMERINTAH = Rp 0,00

8

BANK INDONESIA LAPORAN ARUS KAS

Periode 1 Januari - 31 Desember 2002 (Dalam Jutaan Rupiah)

1. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1.1 Surplus 2.852.118 1.2 Kenaikan Emas (572.435) 1.3 Penurunan Uang Asing 436.516 1.4 Kenaikan Hak Tarik Khusus (4.177) 1.5 Penurunan Giro 6.355.797 1.6 Penurunan Deposito pd Bank Koresponden 15.230.143 1.7 Kenaikan Surat Berharga (15.188.612) 1.8 Kenaikan Tagihan: (34.575.413) 1.8.1 Kenaikan Tagihan kpd Pemerintah (35.347.337) 1.8.2 Penurunan Tagihan kpd Bank 1.240.376 1.8.3 Kenaikan Tagihan kpd Lainnya (468.452) 1.9 Kenaikan Aktiva lain-lain (163.598) 1.10 Penyesuaian-Penyesuaian (1.197.928) 1.10.1 Penyusutan Aktiva Tetap 153.495 1.10.2 Pengurangan Penyisihan Kerugian Aktiva (1.353.965) 1.10.3 Beban Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud 2.542 1.11 Kenaikan Uang Beredar 7.119.584 1.12 Kenaikan Giro : 5.102.341 1.12.1 Kenaikan Giro Pemerintah 17.680.453 1.12.2 Kenaikan Giro Bank 3.096.319 1.12.3 Kenaikan Giro Pihak Swasta Lainnya 126.538 1.12.4 Penurunan Giro Lemb.Keu.Internasional (15.800.969) 1.13 Kenaikan Surat Berharga Yang Diterbitkan 10.652.244 1.14 Kenaikan Kewajiban Lain-lain 5.283.064 Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

1.329.644

9

2. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS

INVESTASI

2.1 Penambahan Penyertaan 0 2.2 Penambahan Aktiva Tetap (59.215) Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(59.215)

3. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS

PENDANAAN

3.1 Kenaikan Pinjaman dari Pemerintah 2.834.362 3.2 Penurunan Pinjaman Luar Negeri (2.804.813) 3.3 Penambahan Cadangan Umum 12.351.745 3.4 Penambahan Cadangan Tujuan 5.293.605 3.5 Penambahan Hasil Indeksasi SUP 26.758.762 3.6 Penambahan Hasil Indeksasi SUBI (2.818.375) 3.7 Pengurangan Hasil Revaluasi Aktiva Tetap (5.316) 3.8 Pengurangan Hasil Revaluasi Kurs dan SSB (25.235.050) 3.9 Pembagian Surplus Defisit Th. Yang Lalu (17.645.349) Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

(1.270.429)

4. KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH ARUS KAS/SETARA

KAS 0

BANK INDONESIA Penjelasan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2002

10

A. Umum

Bank Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

(i) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (ii) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (iii) Mengatur dan mengawasi bank.

Sehubungan dengan tugas tersebut, semua kegiatan Bank Indonesia dilakukan tidak atas dasar pertimbangan komersial, melainkan lebih diarahkan pada pengendalian jumlah uang beredar dan pemeliharaan sistem perbankan nasional.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur dan seorang Deputi Gubernur Senior dengan dibantu sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada periode tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Gubernur : Syahril Sabirin Deputi Gubernur Senior : Anwar Nasution Deputi Gubernur : Miranda S. Goeltom Achjar Iljas Aulia Pohan Maulana Ibrahim Maman H. Somantri Bun Bunan E.J. Hutapea Aslim Tadjuddin

Dalam kurun waktu tersebut, Deputi Gubernur Sdr. Achjar Iljas diberhentikan dengan hormat mengingat masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir. Sdr. Aslim Tadjuddin diangkat menjadi Deputi Gubernur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 204/M Tahun 2002 tanggal 11 November 2002.


11

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, memiliki 37 (tiga puluh tujuh) Kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan 4 (empat) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri dengan jumlah pegawai sebanyak 5.615 orang.

Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2002 ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/57/INTERN tanggal 31 Desember 2002 perihal Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/27/INTERN tanggal 28 Desember 1999 tentang Laporan Keuangan Bank Indonesia.

B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Kebijakan Akuntansi yang dianut Bank Indonesia diatur dalam Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI tersebut disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), International Accounting Standard (IAS), Peraturan Intern Bank Indonesia dan praktik-praktik yang lazim dilakukan oleh bank sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan antara Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Agar senantiasa sejalan dengan perkembangan SAK-IAI dan IAS, PAKBI selalu disempurnakan, terakhir dengan Surat Edaran Nomor 4/58/INTERN tanggal 31 Desember 2002 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/35/INTERN tanggal 27 September 2000 tentang PAKBI.

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan oleh Bank Indonesia secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2002 adalah sebagai berikut:

1. Emas Emas terdiri dari emas batangan, deposito emas, dan uang logam emas. Emas batangan dan deposito emas, dinilai secara periodik berdasarkan harga pasar.

2. Uang Asing Uang Asing disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

3. Hak Tarik Khusus (Special Drawing Rights) Hak tarik khusus adalah simpanan wajib pada International Monetary Fund (IMF) dalam valuta SDR (Special Drawing Right). Hak tarik khusus disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.


12

4. Giro Giro Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank sentral negara lain atau pada bank di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

5. Deposito pada Bank Koresponden Deposito dalam valuta asing pada bank koresponden di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

6. Surat Berharga Surat berharga yang dimiliki Bank Indonesia dikelompokkan

berdasarkan tujuan pemilikan, yaitu dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity) yang disajikan berdasarkan harga perolehan dan tersedia untuk dijual (available for sale) yang disajikan berdasarkan harga pasar.

7. Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan kepada pemerintah terdiri dari obligasi pemerintah, surat utang pemerintah, dan tagihan lainnya kepada pemerintah.

a. Obligasi Pemerintah Obligasi pemerintah yang telah diperjualbelikan dalam rangka Operasi Pasar Terbuka disajikan di neraca sesuai harga pasar (bila ada).

b. Surat Utang Pemerintah 1) Surat utang pemerintah disajikan sebesar nilai surat utang yang

belum dilunasi ditambah atau dikurangi dengan indeksasi yang telah dilakukan.

2) Hasil indeksasi surat utang disajikan di neraca pada pos Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah dalam kelompok ekuitas.

c. Tagihan Lainnya kepada Pemerintah Tagihan lainnya kepada pemerintah disajikan di neraca sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh pemerintah.

8. Tagihan kepada Bank Tagihan kepada bank disajikan di neraca sebesar jumlah bruto yaitu jumlah yang belum dilunasi oleh bank. Bunga yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Tagihan kepada Bank.

9. Tagihan kepada Lainnya


13

Tagihan kepada lainnya terdiri atas tagihan karena pemberian kredit channeling, sisa kredit program, dan lain-lain disajikan di neraca sebesar jumlah bruto yang belum dilunasi nasabah.

10. Penyisihan Kerugian Aktiva Bank Indonesia membentuk penyisihan kerugian aktiva secara gabungan berupa penyisihan piutang dan penempatan, taksiran kerugian komitmen dan kontinjensi, dan lain sebagainya.

Evaluasi manajemen atas kolektibilitas/nilai realisasi masing-masing aktiva dilakukan berdasarkan sejumlah faktor antara lain kondisi perekonomian saat ini maupun antisipasi perkembangan ekonomi untuk masa yang akan datang, kondisi keuangan peminjam, hubungan dan kesepakatan Bank Indonesia dengan peminjam sebelumnya, kelancaran pembayaran pada masa lampau, kemampuan membayar, nilai jaminan dan faktor-faktor relevan lainnya.

11. Penyertaan Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, penyertaan Bank Indonesia harus didivestasi seluruhnya dalam periode tertentu, sehingga penyertaan yang dicatat dengan harga perolehan (historical cost) tersebut tidak dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia. Apabila terdapat penurunan permanen, maka nilai tercatat penyertaan harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut.

12. Aktiva Tetap Bank Indonesia telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku aktiva disajikan di neraca pada pos Hasil Revaluasi Aktiva Tetap. Aktiva yang telah dinilai kembali tersebut disajikan sebesar nilai revaluasi (nilai pasar atau nilai wajar) dikurangi akumulasi penyusutan.

Aktiva tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

13. Aktiva Sewa Guna Usaha Aktiva sewa guna usaha dicatat pada sisi aktiva dalam pos Aktiva Sewa Guna Usaha dan pada sisi kewajiban dalam pos Kewajiban Sewa Guna Usaha pada awal masa sewa guna usaha. Jumlah yang dicatat sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi). Setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga.


14

Aktiva sewa guna usaha disusutkan selama masa manfaat dengan metode garis lurus.

14. Aktiva Tidak Berwujud Aktiva tidak berwujud diakui apabila telah dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari dan disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Aktiva tidak berwujud diamortisasikan berdasarkan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

15. Uang dalam Peredaran Uang dalam peredaran disajikan sebagai komponen kewajiban sebesar nilai nominal jumlah uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia.

16. Giro Giro atau simpanan pihak lain pada Bank Indonesia terdiri atas giro dalam rupiah dan giro dalam valuta asing. Giro dalam rupiah disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan giro dalam valuta asing disajikan dan dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs neraca Bank Indonesia pada tanggal laporan. Khusus untuk giro IMF yang digunakan untuk mencatat kewajiban kepada IMF, direvaluasi setiap tanggal 30 April dengan menggunakan kurs SDR terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh IMF pada tanggal tutup buku IMF. Selisih kurs yang timbul disajikan di neraca pada Revaluasi Kurs dan Surat Surat Berharga yang akan diakui sebagai kerugian pada saat pembayaran pinjaman kepada IMF. Giro IMF disajikan di neraca sebesar saldo valas SDR yang dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

17. Surat Berharga yang Diterbitkan Termasuk dalam pengertian surat berharga yang diterbitkan antara lain adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yaitu surat utang atas unjuk berjangka waktu maksimal 1 tahun dengan sistem diskonto yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. SBI disajikan di neraca sebesar nilai nominal dikurangi diskonto dibayar dimuka, sedangkan SWBI disajikan sebesar nilai nominal.

18. Pinjaman dari Pemerintah


15

Bagian terbesar dalam pinjaman dari pemerintah adalah Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) yang diindeksasi berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Selisih antara nilai nominal SUBI dengan nilai hasil indeksasi dicatat dalam pos Hasil Indeksasi SUBI dalam kelompok ekuitas. SUBI disajikan di neraca sebesar nilai nominal SUBI yang belum dilunasi, ditambah/dikurangi dengan hasil indeksasi, dan ditambah bunga SUBI yang masih harus dibayar.

19. Pinjaman Luar Negeri Pinjaman luar negeri atau fasilitas pinjaman yang diterima Bank Indonesia dari pihak lain di luar negeri dalam valuta asing disajikan dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

20. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap Hasil revaluasi aktiva tetap dicatat sebesar selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku aktiva tetap dan disajikan di neraca dalam kelompok ekuitas.

21. Transaksi dalam Valuta Asing Transaksi valuta asing dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada saat terjadinya transaksi. Pada setiap periode waktu tertentu, termasuk akhir tahun, aktiva dan pasiva dalam valuta asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca yang berlaku pada tanggal yang bersangkutan. Selisih penjabaran tersebut dicatat dalam rekening Cadangan Selisih Kurs dan disajikan di neraca dalam pada pos Hasil Revaluasi Kurs dan Surat-surat Berharga dalam kelompok ekuitas sampai dengan aktiva yang bersangkutan dijual. Bank Indonesia menggunakan metode Net Currency Position (NCP) dalam menghitung hasil revaluasi aktiva dan pasiva valuta asing, harga pokok rata-rata valuta asing dan laba rugi selisih kurs.

Adapun kurs neraca Bank Indonesia untuk valuta asing utama pada tanggal 31 Desember 2002 adalah Rp8.940,00/USD, Rp7.539,54/JPY100,00, Rp14.334,85/GBP, Rp9.369,58/EUR dan Rp12.109,95/SDR.

22. Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah (SUP) dan Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) Indeks yang digunakan dalam menghitung indeksasi SUP dan SUBI adalah IHK yang disepakati bersama oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam hal kesepakatan belum diperoleh, indeks yang digunakan adalah IHK yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).


16

23. Pengakuan Pendapatan Bunga Pendapatan bunga dari pinjaman dan penempatan diakui sebagai pendapatan secara akrual.

24. Taksiran Manajemen Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban, pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran-taksiran tersebut.

25. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Bank Indonesia disajikan dalam jutaan Rupiah, disusun atas dasar akrual dengan konsep nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut.

26. Pengertian Hubungan Istimewa dan Kebijakan Akuntansinya Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank Indonesia adalah:

a. Lembaga/Badan Usaha yang dikendalikan atau berada di bawah pengendalian Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain meliputi badan usaha dimana Bank Indonesia memiliki penyertaan atas sahamnya dengan proporsi kepemilikan lebih dari 20%.

b. Badan/yayasan/perusahaan yang mewakili kepentingan karyawan Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Dana Pensiun Pegawai Bank Indonesia (DAPENBI) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKK-BI).

27. Dana Pensiun Beban manfaat pensiun mencakup biaya jasa masa kini, amortisasi biaya jasa masa lalu dan amortisasi koreksi aktuaria yang dibebankan dalam Laporan Surplus Defisit tahun berjalan. Amortisasi dilakukan dengan Metode Garis Lurus selama taksiran sisa masa kerja rata-rata peserta aktif dana pensiun (8 tahun). Beban manfaat pensiun dihitung oleh aktuaria independen dengan menggunakan Metode Attained Age Normal Actuarial Cost.

28. Tunjangan Hari Tua Bank Indonesia menyelenggarakan program Tunjangan Hari Tua (THT) bagi pegawai yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan THT. Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi kewajiban kepada


17

setiap peserta program melalui iuran bulanan. Beban iuran Tunjangan Hari Tua diakui sebagai beban dalam Laporan Surplus Defisit periode/tahun berjalan.


18

C. Penjelasan Pos-Pos Neraca dan Laporan Surplus Defisit

1. Emas

Nilai emas disajikan berdasarkan harga emas di pasar emas London tanggal 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2001. Emas milik Bank Indonesia terdiri dari emas batangan, uang logam emas dan deposito berjangka emas. Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2001 masing-masing sebesar Rp9.505.929 juta dan Rp8.933.494 juta.

2. Uang Asing

Rincian uang kertas asing milik Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

31

Desember 2002

31

Desember 2001

Rp Juta Rp Juta

Uang Asing dlm persediaan terdiri dari: - USD 13.358 46.909 - JPY 257 9 - Valuta asing lainnya 155 18 Repatriasi Uang Asing - 403.350 13.770 450.286

3. Hak Tarik Khusus

Saldo hak tarik khusus merupakan rekening Pemerintah Indonesia sehubungan dengan keanggotaan di IMF yang dibukukan dalam SDR. Saldo ini berasal dari penerimaan alokasi dan pembelian SDR dalam rangka operasional budget, designation plan, remuneration, dan iuran keanggotaan di IMF. Hak tarik khusus berfungsi sebagai tambahan cadangan devisa dan dapat dipindahkan dari otoritas moneter suatu negara kepada yang lainnya.

Jumlah hak tarik khusus per 31 Desember 2002 sebesar SDR13.972.580,83,- (setara dengan Rp169.207 juta) dengan kurs Rp12.109,95/SDR dan per 31 Desember 2001 sebesar SDR12.637.766 (setara dengan Rp165.030 juta) dengan kurs Rp13.058,45/SDR.


19

4. Giro

Giro Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank sentral luar negeri pada tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp3.352.163 juta dan pada beberapa bank koresponden lainnya sebesar Rp1.527.391 juta atau seluruhnya sebesar Rp4.879.554 juta. Diantara saldo giro pada bank koresponden, terdapat giro yang menampung bunga pledged deposit pada Bank Indover sebesar USD79.754.811,88 yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

5. Deposito Pada Bank Koresponden

Saldo deposito pada tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp53.833.317 juta terdiri dari deposito berjangka pada beberapa bank koresponden sebesar Rp53.075.733 juta, deposito khusus pada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar Rp214.560 juta, deposito khusus pada IMF sebesar Rp302.749 juta, deposito khusus pada Bank Indover sebesar Rp127.552 juta dan bunga dalam valuta asing yang masih harus diterima Rp112.723 juta.

Termasuk dalam deposito berjangka pada bank koresponden adalah deposito yang dijaminkan (pledged) oleh Bank Indonesia sebagai pemilik tunggal Bank Indover. Penjaminan ini berkaitan dengan pembentukan penyisihan (specific risk provision, country risk provision dan CODA/IAL) yang disyaratkan oleh Bank Sentral Belanda, De Nederlandsche Bank. Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2001, besarnya deposito yang dijaminkan tersebut masing-masing adalah sebesar USD82.012.522 dan USD337.307.271.

Saldo deposito khusus pada Bank Indover untuk tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar EUR13.613.406 (setara dengan Rp127.552 juta), atau turun sebesar EUR2.268.902 (setara Rp18.382 juta) dari posisi saldo tanggal 31 Desember 2001 sebesar EUR15.882.308 (setara dengan NLG35 juta atau Rp145.934 juta).

6. Surat Berharga

Bank Indonesia melakukan marking to market terhadap surat berharga yang tersedia untuk dijual berdasarkan bid price dari Bloomberg Generic


20

Price per 31 Desember 2002. Adapun rincian surat-surat berharga tersebut adalah sebagai berikut:

31 Desember 2002 31 Desember 2001 Harga

perolehan (sebelum amortisasi

premi/ diskonto)

Hasil Revaluasi, Amortisasi

dan Akruali

sasi

Harga pasar, bunga YMH diterima, dan bunga dibayar

dimuka

Harga perolehan (setelah

amortisasi premi/

diskonto)

Hasil Revalua

si

Harga pasar, bunga YMH diterima, dan bunga dibayar

dimuka

Rp juta Rp juta Rp juta Rp juta Rp juta Rp juta

Surat berharga terdiri dari :

- Tersedia untuk dijual 142.685.385 1.676.702 144.362.087 139.934.894 664.454 140.599.348

- Dimiliki hingga jatuh

tempo 57.812.255 123.582 57.935.837 55.813.584 - 55.813.584

- Lainnya :

* Portofolio manager - - - - - -

* Investasi otomatis 15.589.118 15.393 15.604.511 11.467.781 307.003 11.774.784

- Kupon YMH diterima - - 1.360.589 - - 1.557.830

- Kupon SSB dibayar

dimuka

-

-

124.157

-

-

122.340

- Reinvest cash collateral

securities lending

5.669.317

-

5.669.317

-

-

-

Jumlah 225.056.498 209.867.886

7. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah

Tagihan kepada pemerintah dalam Rupiah sebesar Rp 351.249.254 juta terdiri atas Surat Utang Pemerintah (SUP) sebesar Rp294.500.106 juta dan tagihan kepada pemerintah dalam Rupiah lainnya sebesar Rp56.749.148 juta dengan rincian sebagai berikut:

a. Surat Utang Pemerintah (SUP)

Nilai SUP per 31 Desember 2002 dan 2001 adalah sebagai berikut : 31 Desember

2002 31 Desember

2001 Rp juta Rp juta

- Nilai nominal : 219.165.594 219.165.594

- SU-001/MK/1998 80.000.000 80.000.000


21

- SU-002/MK/1998 20.000.000 20.000.000 - SU-003/MK/1999 64.536.094 64.536.094 - SU-004/MK/1999 53.779.500 53.779.500 - SU-005/MK/1999 850.000 850.000

- Penyesuaian atas indeks harga konsumen

75.334.512 48.575.749

- Nilai setelah penyesuaian 294.500.106 267.741.343

1) SUP No. 001 s.d. 004 a) Dikenakan tingkat bunga sebesar 3% setahun atas pokok

surat utang yang telah disesuaikan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada setiap tahun anggaran. Keempat SUP tersebut memiliki masa berlaku 20 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan.

b) Pokok SUP akan dibayar setelah tenggang waktu 5 tahun dalam 30 kali cicilan tengah tahunan dimulai sejak 1 April 2003 untuk SUP No. SU-001/MK/1998, 1 Oktober 2003 untuk SUP No. SU-002/MK/1998, 1 Februari 2004 untuk SUP No. SU-003/MK/1999 dan 1 Juni 2004 untuk SUP No. SU-004/MK/1999. Setiap cicilan akan disesuaikan dengan perubahan IHK.

Pemerintah memiliki hak untuk melakukan pembayaran di muka atas sebagian atau seluruh pokok surat utang dengan 1 (satu) bulan pemberitahuan di muka. Indeksasi dihitung sejak 1 Februari 1999 dan dihitung setiap enam bulanan sebagai berikut: - Indeksasi SUP No. SU-001/MK/1998 dan No. SU-

002/MK/1998 dihitung setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober.

- Indeksasi SUP No. SU-003/MK/1999 dihitung setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus.

- Indeksasi SUP No. SU-004/MK/1999 dihitung setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember.

Perhitungan ini dilakukan secara estimasi oleh Bank Indonesia dan sedang menunggu persetujuan dari pemerintah.

c) SUP No. SU-001/MK/1998 dan No. SU-003/MK/1999 dengan nilai nominal Rp144.536.094 juta yaitu masing-masing sebesar Rp80.000.000 juta dan Rp64.536.094 juta diterbitkan pada tanggal 25 September 1998 dan 8 Februari 1999 dalam


22

rangka pengalihan tagihan-tagihan Bank Indonesia kepada bank-bank umum menjadi tagihan kepada pemerintah. Tagihan-tagihan tersebut terdiri dari dana talangan Bank Indonesia dan saldo debet sehubungan dengan likuidasi 16 bank pada bulan November 1997 dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan dalam rangka program penjaminan kewajiban bank umum, penjaminan kewajiban pembiayaan perdagangan luar negeri (trade finance), Fasilitas Diskonto, Fasilitas Saldo Debet, dan Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK).

Dalam rangka penyelesaian masalah BLBI sebesar Rp144.536.094 juta tersebut di atas, maka dalam Rapat Kerja antara Komisi IX DPR – RI dengan Bank Indonesia dan pemerintah pada tanggal 10 Oktober 2000 disimpulkan antara lain bahwa:

(1) Pemerintah dan Bank Indonesia masih belum sepakat khususnya dalam hal jumlah BLBI yang menjadi beban pemerintah; kriteria kelayakan BLBI serta cakupan waktu BLBI;

(2) Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat dalam beberapa hal antara lain akan menyelesaikan secara tuntas dalam waktu secepat-cepatnya, serta pemahaman terhadap situasi krisis menyebabkan beberapa ketentuan terpaksa diberlakukan, yang dalam keadaan normal tidak mungkin dilaksanakan; dan

(3) Komisi IX DPR-RI meminta kepada pemerintah dan Bank Indonesia agar dapat menyelesaikan secara tuntas masalah BLBI dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2000 dengan membentuk Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian dengan anggota yang terdiri dari BPK-RI, Kejaksaan Agung, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

Dalam pembentukannya, ternyata BPK-RI tidak berkenan untuk diikutsertakan dalam tim kerja tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Menko Perekonomian Nomor KEP-13/M.EKON/11/2000 tanggal 8 November 2000 tentang Tim Penyelesaian BLBI, susunan tim terdiri atas wakil-wakil dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung


23

dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian.

Tim Penyelesaian BLBI dimaksud melakukan beberapa kali pertemuan pada bulan November 2000. Dalam pertemuan tanggal 16 November 2000 diperoleh rencana pokok-pokok kesepakatan. Pada pertemuan tanggal 17 November 2000 yang dihadiri oleh Menko Perekonomian, Deputi Gubernur Senior, Menteri Keuangan dan Ketua BPPN serta Jaksa Agung dihasilkan Pokok-Pokok Kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai penyelesaian BLBI yang ditandatangani oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Isi Pokok-Pokok Kesepakatan tersebut antara lain:

(1) Disepakati adanya pembagian beban keuangan (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia. Dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Bank Indonesia, maka yang menjadi beban Bank Indonesia adalah sebesar Rp24,5 triliun.

(2) Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah menegaskan tidak akan menarik kembali SUP yang telah diterbitkan dalam rangka pengalihan BLBI. Dengan kesepakatan ini perikatan-perikatan hukum yang ada tetap dapat berlangsung secara berkesinambungan tanpa mengurangi kepastian hukum bagi upaya asset recovery di kemudian hari.

Pada tanggal 17 November 2000, hasil pokok-pokok kesepakatan tersebut dilaporkan oleh Tim Penyelesaian BLBI yang diketuai oleh Menko Perekonomian dalam Rapat Konsultasi dengan Komisi IX DPR-RI.

Sebagai pelaksanaan dari Pokok-Pokok Kesepakatan tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 5 Desember 2000 telah menerbitkan Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) kepada pemerintah sebesar Rp24,5 triliun dengan persyaratan yang sama dengan Surat Utang Pemerintah No. SU-003/MK/1999.

Permintaan konfirmasi dari DPR-RI mengenai tindak lanjut penyelesaian BLBI diulangi Bank Indonesia dan pemerintah


24

kepada DPR-RI. Jawaban dari DPR-RI atas surat tersebut sampai saat ini belum diperoleh.

Meskipun Pokok-Pokok Kesepakatan tersebut belum mendapat persetujuan DPR-RI, namun dana BLBI yang berhasil ditarik oleh Tim Likuidasi BDL yang merupakan bagian dari BLBI sebesar Rp144.536.094 juta yang sebelumnya ditempatkan di rekening khusus Bank Indonesia sebesar Rp2.127 miliar telah dialihkan ke rekening 502.000000 “Bendahara Umum Negara”. Hal tersebut didasarkan pada surat Menkeu kepada Gubernur Bank Indonesia Nomor S-562/MK-01/2001 tanggal 31 Desember 2001 dan berkaitan dengan defisit APBN tahun anggaran 2001 dan 2002.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan BLBI, Menkeu telah menunjuk Tim Reviu Internasional Independen (Surat IMF kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 November 2001 tentang Terms of Reference Tim Reviu Internasional). Dalam pertemuan antara Tim Reviu Internasional Independen, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan (Depkeu) pada tanggal 5 April 2002, Tim Reviu Internasional menyarankan pola “burden sharing” antara Bank Indonesia dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah BLBI, khususnya yang berjumlah Rp144.536.094 juta.

Tim Reviu Internasional melalui suratnya tanggal 15 Mei 2002 menyampaikan usulan penyelesaian BLBI, antara lain:

(1) Surat utang sebesar Rp159 triliun (Rp144,5 triliun dan Rp14,5 triliun) diganti dengan surat utang dengan nama Capital Maintenance Notes (CMN), sedangkan jumlah tagihan bunga yang tercatat sebesar Rp14,0 triliun diusulkan untuk dihapusbukukan;

(2) CMN tersebut diusulkan tanpa jangka waktu dan tanpa bunga; dan

(3) Kewajiban Bank Indonesia kepada pemerintah yang berasal dari pembagian beban BLBI (sharing of cost of BLBI) sebesar Rp24,5 triliun merupakan pengurang CMN.

Berdasarkan rekomendasi Tim Reviu Internasional tersebut, Bank Indonesia dan pemerintah menandatangani Pokok-


25

pokok kesepakatan, pada tanggal 11 Juni 2002, antara lain memuat tentang:

(1) Penyelesaian BLBI ini merupakan penyelesaian secara menyeluruh dengan prinsip-prinsip: (a) Memperhatikan kemampuan anggaran pemerintah; (b) Memperhatikan kondisi keuangan Bank Indonesia yang

memadai dalam jangka panjang (financially sustainable);

(c) Memperhatikan Pokok-Pokok Kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai penyelesaian BLBI tanggal 17 November 2000.

(2) Dalam penyelesaian masalah BLBI, kondisi keuangan Bank Indonesia yang memadai menggunakan kriteria rasio modal terhadap kewajiban moneter dengan kisaran antara 5% - 8%, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut : (a) Dalam hal rasio modal Bank Indonesia lebih dari 8%,

maka nilai kelebihannya digunakan untuk melunasi sebagian Perpetual Promissory Notes (PPN);

(b) Dalam hal rasio modal Bank Indonesia diproyeksikan kurang dari 5%, maka pemerintah menyediakan anggaran untuk membayar kepada Bank Indonesia charge PPN sebesar kekurangan dari 5% tersebut.

(3) Pemerintah menerbitkan surat utang baru sebagai pengganti surat utang lama tanpa melakukan verifikasi, dengan persyaratan sebagai berikut :

(a) Nama surat utang baru adalah Perpetual Promissory Note (PPN);

(b) PPN tersebut tanpa jangka waktu, tanpa bunga, dan tanpa indeksasi;

(c) Jumlah PPN sebesar Rp134,5 triliun berasal dari SUP-001 sebesar Rp80 triliun, SUP-003 sebesar Rp64,5 triliun, dan bagian SUP-004 sebesar Rp14,5 triliun serta di-set off dengan SUBI sebesar Rp24,5 triliun.

(4) Bunga surat utang lama yang per 31 Desember 2001 sebesar Rp9,1 triliun yang belum dibayar oleh pemerintah tidak ditagih dan akan menjadi beban biaya Bank Indonesia pada tahun 2002.


26

(5) Ketentuan mengenai alokasi 30% surplus hasil kegiatan Bank Indonesia untuk cadangan tujuan diusulkan untuk ditiadakan;

(6) Bank Indonesia diusulkan untuk tetap bukan merupakan subjek pajak;

(7) Saldo rekening pemerintah di Bank Indonesia tidak diberikan bunga;

(8) Kesepakatan ini akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

(9) Pokok-pokok kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam surat kesepakatan yang lebih lengkap.

Pada tanggal 9 Oktober 2002 telah dilakukan pertemuan antara Presiden didampingi Menko Perekonomian dan Sekretaris Negara dengan Ketua BPK-RI guna membahas penyelesaian BLBI.

Selanjutnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR-RI pada tanggal 31 Januari 2003, Menteri Keuangan telah menyampaikan kesepakatan tanggal 11 Juni 2002 tersebut kepada Komisi IX DPR-RI yang kemudian ditegaskan lagi oleh Bank Indonesia dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR-RI pada tanggal 5 Februari 2003.

Pokok Pokok Kesepakatan 11 Juni 2002 belum dilaksanakan karena belum memperoleh persetujuan DPR-RI serta belum dituangkan dalam Surat Kesepakatan yang lebih lengkap.

d) SUP No. SU-002/MK/1998 dengan nilai nominal Rp20 triliun diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 1998 dalam rangka pengalihan saldo debet salah satu bank pemerintah sebesar Rp17,6 triliun. Sedangkan sisanya digunakan untuk pelunasan deposito valuta asing yang menjadi kewajiban bank pemerintah tersebut.

e) SUP No. SU-004/MK/1999 dengan nilai nominal Rp53,8 triliun diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1999 untuk melunasi kewajiban-kewajiban bank-bank BBKU, BBO dan BPR. Adapun rincian penggunaannya sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 adalah sebagai berikut:


27

(1) BPPN untuk pembayaran dalam rangka penjaminan sesuai Keppres Nomor 26 Tahun 1998;

(2) Bank Indonesia untuk pembayaran dalam rangka Penjaminan sesuai Keppres No. 120 Tahun 1998, Keppres No. 193 Tahun 1998, tambahan BLBI sesudah Bulan Januari 1999 senilai Rp14,5 triliun dan rediskonto post shipment, wesel ekspor, deposito Bank Indonesia dalam valuta asing, dan kewajiban dalam rangka GSM-102 dari bank BBO dan BBKU.

2) Surat Utang Pemerintah No. SU-005/MK/1999

Sehubungan dengan pengalihan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada BUMN yang ditunjuk pemerintah (PT Bank Tabungan Negara - BTN, PT Bank Rakyat Indonesia - BRI, dan PT Permodalan Nasional Madani - PNM), pemerintah telah menerbitkan SUP Nomor SU-005/MK/1999 yang berkaitan dengan pembiayaan kredit program sebesar Rp9.970.000 juta. Surat utang ini akan dibeli secara bertahap oleh Bank Indonesia pada saat dana pelunasan KLBI yang jatuh tempo dalam periode tahun 2000 – 2001. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2002, surat utang yang telah dibeli oleh Bank Indonesia adalah sebesar Rp850.000 juta. Bunga yang timbul dari SUP No. SU-005/MK/1999 dihitung dari jumlah realisasi pokok pinjaman yang pembayarannya dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Bunga tersebut dihitung berdasarkan tingkat suku bunga SBI berjangka waktu 3 (tiga) bulan yang ditetapkan secara periodik. Surat utang ini berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan masa tenggang 3 (tiga) tahun. Pokok pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan angsuran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali secara prorata, dibayarkan setiap 6 (enam) bulan pada tanggal 10 Desember dan 10 Juni setiap tahunnya. Sedangkan pembayaran angsuran atas pokok pinjaman mulai dilakukan tanggal 10 Juni 2003.

b. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya 31 Desember

2002 31 Desember

2001 Rp Juta Rp Juta - Tagihan kepada BPPN * Tambahan BLBI 9.125.397 9.125.397 * Bunga Fasilitas Saldo Debet (FSD) 13.991.296 13.991.296 * KLBI bank BBO/BBKU yang jatuh tempo 8.766 -


28

23.125.459

23.116.693

- Tambahan BLBI yang berasal dari saldo

debet giro bank BBO/BBKU

5.324.396

5.324.396 - Tagihan karena keanggotaan pemerintah

dalam lembaga internasional 2.826.956

2.826.956 - Tagihan kepada pemerintah sehubungan

dengan uang muka untuk program pemerintah yang dibiayai hutang luar negeri 982.794

1.017.502

- Tagihan bunga kredit kepada pemerintah 24.452.794 15.833.992 - Tagihan lainnya dalam Rupiah 36.749 36.766 33.623.689 25.039.612 56.749.148 48.156.305

Kecuali tagihan bunga kepada pemerintah, tagihan-tagihan ini merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Tambahan BLBI berupa tagihan kepada BPPN sebesar Rp9.125.397 juta dan tagihan karena saldo debet giro BBO/BBKU sebesar Rp5.324.396 juta telah dijamin dengan SUP Nomor SU-004/MK/1999, namun pengalihan secara cessie kepada pemerintah atas tambahan BLBI tersebut belum dilaksanakan. Bank Indonesia terakhir dengan surat Nomor 3/3/DG/BKr tanggal 15 Februari 2001 menyatakan bahwa seluruh persyaratan pengalihan BLBI telah terpenuhi yaitu Bank Indonesia telah melakukan penagihan dan Departemen Keuangan telah menunjuk BPPN sebagai kuasa pemerintah. Hal ini telah sesuai dengan isi Persetujuan Bersama tanggal 6 Februari 1999 pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa atas pengambilalihan hak tagih (cessie) akan dilakukan verifikasi yang disepakati kedua belah pihak. Demikian pula dengan akte cessie masing-masing bank yang menyatakan bahwa kegiatan verifikasi dimaksudkan dalam rangka kepastian hak tagih (cessie) disamping juga untuk kepastian hak jaminan, apabila ada.

Menteri Keuangan dengan surat Nomor S-174/MK.06/2001 tanggal 3 April 2001 menyatakan bahwa pengalihan secara cessie atas BLBI BBKU sebesar Rp14,4 triliun oleh Bank Indonesia dapat dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi atas jumlah BLBI dan hal-hal lain. Adapun mengenai kewajiban atas bunga Fasilitas Saldo Debet sebesar Rp13,9 triliun masih menunggu hasil verifikasi atas jumlah BLBI sebesar Rp14,4 triliun.


29

Tagihan karena keanggotaan pemerintah dalam lembaga internasional terdiri dari tagihan kepada pemerintah karena keanggotaan pada International Monetary Fund (IMF) sebesar Rp2.764.861 juta, keanggotaan pada IBRD sebesar Rp57.434 juta dan keanggotaan lainnya sebesar Rp4.662 juta.

Tagihan bunga kredit kepada pemerintah terdiri dari tagihan bunga SUP sebesar Rp21.384.573 juta, tagihan bunga untuk subsidi impor kepada Bulog sebesar Rp428.902 juta dan tagihan dalam rangka subsidi suku bunga kredit program sebesar Rp2.639.319 juta.

8. Tagihan kepada Pemerintah dalam Valuta Asing

Merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tagihan kepada pemerintah dalam valuta asing adalah tagihan dalam rangka restrukturisasi utang swasta sebesar Rp26.082 juta untuk posisi 31 Desember 2002 dan Rp30.342 juta untuk posisi tanggal 31 Desember 2001.

9. Tagihan kepada Bank dalam Rupiah

Tagihan kepada bank dalam Rupiah per tanggal 31 Desember 2002 sejumlah Rp16.882.455 juta adalah sebagai berikut:

Tingkat bunga setahun 31 Desember

2002 31 Desember

2001 31 Desember

2002 31 Desember

2001

Rp juta Rp juta ?? Pinjaman Subordinasi:

- Jangka waktu terbatas 3% - 6% 6.252.676 6.441.830 - Jangka waktu tak

terbatas - - 1.755.000 1.755.000

8.007.676 8.196.830

?? Kredit Likuiditas Bank Indonesia

0 – 20%

0 – 20%

8.587.200

9.662.069

?? Pinjaman dua tahap SBI 3 bln SBI 3 bln 58.639 90.844 ?? Tagihan bunga kredit 228.940 - 8.874.779 9.752.913 16.882.455 17.949.743


30

Penerima pinjaman subordinasi dengan jangka waktu tak terbatas telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Rencana penyelesaian pinjaman subordinasi ini telah diketahui oleh Menteri Negara BUMN sesuai suratnya Nomor S-284/M-BUMN/2002 tanggal 22 Maret 2002. Saat ini Bank Indonesia sedang mengkaji ulang rencana penyelesaian pinjaman subordinasi dimaksud.

10. Tagihan kepada Bank dalam Valuta Asing

Posisi tagihan kepada bank dalam valuta asing berupa wesel ekspor dalam simpanan sebesar USD118.553.778,39 (setara dengan Rp1.059.871 juta untuk posisi tanggal 31 Desember 2002, dan Rp1.232.959 juta untuk posisi 31 Desember 2001).

11. Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada lainnya dalam Rupiah sebesar Rp8.005.981 juta terdiri dari: a. Sisa kredit program yang dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk

pemerintah sebesar Rp1.306.592 juta; b. Tagihan karena pemberian kredit chanelling sebesar Rp5.940.330

juta; c. Tagihan lainnya dari Dana Talangan Pemerintah sebesar Rp433.784

juta; d. Pinjaman kepada pegawai sebesar Rp325.275 juta

12. Penyisihan Kerugian Aktiva

Total penyisihan kerugian aktiva posisi tanggal 31 Desember 2002 sejumlah Rp48.399.906 juta dan posisi 31 Desember 2001 sejumlah Rp49.753.871 juta.

13. Penyertaan

Bank Indonesia mempunyai penyertaan pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:


31

Persentase kepemilikan

Nilai

31 Desember 2002

Nilai

31 Desember 2001

% Rp juta Rp juta

Penyertaan pada:

- PT Askrindo 55 175.569 175.569

- NV Indover (Amsterdam)

100 53.905 53.905

- PT Bahana PUI (BPUI) 0.82 - -

229.474 229.474

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mensyaratkan bahwa Bank Indonesia harus mendivestasi seluruh penyertaannya paling lambat 17 Mei 2001, telah dilakukan upaya-upaya untuk mendivestasi penyertaan, namun divestasi dimaksud belum terlaksana seluruhnya.

Bank Indonesia telah menyampaikan surat kepada Komisi IX DPR-RI, terakhir dengan surat Nomor 3/2/GBI/DPM tanggal 17 Mei 2001, untuk meminta perpanjangan jangka waktu penyelesaian divestasi selama 1 (satu) tahun lagi dengan pertimbangan kondisi perekonomian dan untuk mendapatkan harga terbaik. Sampai dengan tanggal laporan jawaban dari DPR-RI belum diperoleh.

Bank Indonesia telah melakukan penjualan saham sebesar 40 % atas penyertaannya pada PT BPUI kepada PT Artha Investa Argha (PT AIA). Penjualan tersebut belum efektif dan secara legal perubahan kepemilikannya belum ditindaklanjuti dengan perubahan anggaran dasar PT BPUI. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia membatalkan transaksi tersebut dan mengembalikan dananya kepada PT. AIA.

Apabila restrukturisasi tersebut terlaksana maka kepemilikan saham Bank Indonesia pada PT BPUI akan terdilusi sehingga menjadi sebesar 0,82%.


32

14. Aktiva Lain-lain

Aktiva lain – lain sejumlah Rp9.424.169 juta terdiri dari aktiva tetap, aktiva tak berwujud, aktiva sewa guna usaha dan aktiva lainnya. Nilai buku setelah penyusutan dan amortisasi adalah sejumlah Rp6.277.427 juta posisi 31 Desember 2002.

Saldo aktiva lain-lain pada Indover Bank merupakan hasil pertukaran (set off) Non Performing Loan (NPL) Indover Bank dengan pledge deposit Bank Indonesia pada Indover Bank, sebagai bagian dari upaya penyehatan Indover Bank. Saldo aktiva lain-lain pada Indover Bank per 31 Desember 2002 sebesar USD313.851.963,14 dan per 31 Desember 2001 sebesar USD278.746.729,00.

15. Uang dalam Peredaran

Uang dalam peredaran merupakan instrumen pembayaran yang sah dan berada dibawah kepemilikan Bank Indonesia. Dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2002 31 Desember 2001 Rp juta Rp juta Uang yang dicetak 159.859.806 125.345.050 - Uang kertas - Uang Logam

157.771.185 2.083.931

123.570.703 1.769.765

- Uang khusus 4.690 4.582 Rek. penghubung pembuatan uang (5.054) (2.009) Uang dalam persediaan (61.459.562) (34.067.435) Jumlah uang dalam peredaran 98.395.190 91.275.606

16. Giro Pemerintah

Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemegang kas pemerintah mengelola giro pemerintah dengan rincian:

31 Desember 2002 31 Desember 2001

Rp juta Rp juta Dalam rupiah 61.813.103 48.684.295


33

Dalam valuta asing 41.518.988 36.967.343 103.332.091 85.651.638

a. Giro pemerintah dalam Rupiah per 31 Desember 2002, antara lain terdiri dari: 1) Rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) senilai

Rp19.020.029 juta, terdiri dari : a) Rekening giro Sub BUN dalam rangka program penjaminan

sebesar Rp788.084 juta yang dananya berasal dari penerbitan SUP No.004/MK/1999.

b) Rekening giro Sub BUN yang diblokir (disisihkan) untuk pembayaran tambahan BLBI yang merupakan hak Bank Indonesia terhadap SUP No.004/MK/1999 sebesar Rp14.447.718 juta.

2) Saldo giro yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan counter guarantee untuk Trade Maintenance Facility (TMF) dan Exchange Offer Program sebesar Rp360.000 juta.

b. Giro pemerintah dalam valuta asing per 31 Desember 2002 termasuk didalamnya “IMF karena nilai lawan BUN” sebesar Rp2.893.745 juta (setara dengan SDR238.956.000).

17. Giro Bank

Giro bank adalah saldo giro bank-bank yang wajib ditempatkan di Bank Indonesia, dengan jumlah minimum masing-masing 5% dan 3% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing yang terdiri dari:

31 Desember 2002 31 Desember 2001 Rp juta Rp juta - Rupiah 38.326.357 34.668.559 - Valuta asing 6.657.344 7.218.823

Jumlah 44.983.701 41.887.382

18. Giro Lembaga Keuangan Internasional dalam Rupiah

Giro ini merupakan kewajiban pemerintah kepada lembaga keuangan internasional, yang terdiri dari:


34

31 Desember 2002

31 Desember 2001

Rp juta Rp juta - Rekening giro IMF 79.938.970 95.701.287 - Rekening giro IBRD 45.220 83.919 - Lainnya 6.342 6.295 79.990.532 95.791.501

Rekening giro IMF digunakan untuk mencatat penarikan pinjaman dalam bentuk SBA (Stand By Arrangement), EFF (Extended Fund Facility) dan New EFF (New Extended Fund Facility), pembayaran kuota dalam Rupiah (IMF Account No. 1) serta rekening transaksi administratif antara Pemerintah Indonesia dengan IMF (IMF Account No. 2). Pinjaman dari IMF dikenakan bunga mengambang yang ditentukan setiap triwulan yaitu setiap bulan Februari, Mei, Agustus, dan November, ditambah commitment fee sebesar 0,25%, service charge sebesar 0,5% dari total penarikan pinjaman dan diwajibkan untuk melakukan pembelian kembali (repurchase) dalam masa 3 sampai 5 tahun.

Saldo pinjaman IMF direvaluasi setiap tanggal 30 April berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF pada tanggal tutup buku IMF. Penyesuaian kurs ini dialokasikan ke pemerintah dan Bank Indonesia sesuai dengan jumlah pinjaman yang digunakan. Pemerintah menanggung penyesuaian kurs dalam kaitannya dengan pembayaran kuota dalam Rupiah dan rekening transaksi administrasi antara Pemerintah Indonesia dengan IMF. Pemerintah menerbitkan surat promes atas revaluasi yang menjadi beban pemerintah, yang diadministrasikan dan disimpan oleh Bank Indonesia.

19. Surat Berharga yang Diterbitkan dalam Rupiah

Surat berharga yang diterbitkan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2002 tercatat sebesar Rp112.795.991 juta, terdiri dari :


35

a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

31 Desember 2002 31 Desember 2001 Rp juta Rp juta SBI dalam rangka OPT : - Nilai nominal 77.112.854 55.460.250 - Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar

di muka) yang belum diamortisasi (462.787) (447.520) 76.650.067 55.012.730

Fasilitas Simpanan BI (FASBI) dalam rangka OPT :

- Nilai nominal 35.626.600 46.904.000 - Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar

di muka) yang belum diamortisasi (22.276) (54.233) 35.604.324 46.849.767

112.254.391 101.862.497

SBI menurut jangka waktu : 1 bulan 50.283.703 48.483.750 3 bulan 26.829.151 6.976.500

77.112.854 55.460.250

FASBI periode 1 – 7 hari 35.626.600 46.904.000 Kisaran tingkat diskonto SBI :

1 bulan 17,50%-12,93% 14,73% - 17,69% 3 bulan 17,4280%-13,1174% 14,79% - 17,63% Tingkat bunga dari FASBI

1 hari 15,125%-12,125% 10,875%-15,125% 2 – 6 hari 15,375%-12,375% 11,125%-15,375% 7 hari 15,875%-12,500% 11,625%-15,875%

b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)


Rp juta Rp juta Nilai nominal 541.600 281.250 SWBI menurut jangka waktu :


36

1 minggu (5 hari kerja) 467.600 242.000 2 minggu (10 hari kerja) 74.000 39.250 1 bulan (20 hari kerja) - -

541.600 281.250

Kisaran tingkat bonus penitipan SWBI berdasarkan :

- Pasar Uang Antar Bank Syariah 7,41%-12,72% 11,08% - 12,43% - Deposito IMA 8,87%-11,15% 8,650% - 10,799%

20. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari pemerintah terdiri dari:

31 Desember 2002

31 Desember 2001

Rp juta Rp juta

a. Dalam rupiah 31.988.319 28.797.632 - Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) 31.726.527 28.447.625 - Pinjaman lainnya 261.792 350.007 b. Dalam valuta asing 2.322.720 2.679.045

- Pinjaman obligasi 2.067.252 2.404.857 Dikurangi : Diskonto obligasi yang belum diamortisasi

(14.915)

(22.194)

- Penerusan pinjaman ADB 269.933 295.362 - Bunga ADB ymh dibayar 450 1.020

34.311.039 31.476.677

a. Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) No. S-2/001/BI/DKI/2000

Dalam rangka penyelesaian BLBI senilai Rp144,5 triliun, pada tanggal 5 Desember 2000 Bank Indonesia menerbitkan Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) dengan nominal sebesar Rp24.500.000 juta. Jangka waktu SUBI adalah sejak tanggal penerbitan sampai dengan 7 Februari 2019.

Persyaratan SUBI mengikuti persyaratan SUP No. SU-003/MK/1999 tanggal 8 Februari 1999 yaitu antara lain:

1) Dikenakan tingkat bunga sebesar 3% setahun atas pokok surat utang yang telah disesuaikan dengan perubahan IHK pada setiap tahun anggaran; dan


37

2) Pokok SUBI akan dibayar mulai 1 Februari 2004 setelah tenggang waktu 3 tahun dalam 30 kali cicilan tengah tahunan yang besarnya akan disesuaikan dengan perubahan IHK. Bank Indonesia dapat melunasi sebagian atau seluruh pokok pinjaman dengan terlebih dahulu memberitahukan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum dilakukan pelunasan dimaksud. Indeksasi dihitung sejak SUBI diterbitkan dan dihitung setiap awal bulan Februari dan bulan Agustus masing-masing menggunakan IHK bulan Januari dan bulan Juli.

Per 31 Desember 2002, bunga SUBI yang masih harus dibayar sebesar Rp797.745 juta dan hasil indeksasi dari nominal dengan IHK Desember 2002 sebesar Rp6.428.782 juta, sehingga nilai SUBI menjadi Rp31.726.527 juta. Hasil indeksasi SUBI sebesar Rp6.428.782 juta tersebut menjadi komponen pengurang dalam kelompok Ekuitas.

b. Pinjaman dari pemerintah dalam Rupiah lainnya adalah penerimaan pinjaman pemerintah dalam rangka program Two Step Loans (TSL).

c. Pinjaman dari pemerintah dalam valuta asing antara lain adalah obligasi pemerintah USD400 juta yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 1996 dengan tingkat bunga 7,75% setahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2006. Posisi dana yang telah digunakan oleh pemerintah per tanggal 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2001 masing-masing sebesar USD168.763.779,85 dan USD156.786.182,65. Saldo obligasi setelah amortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2001 masing-masing sebesar USD229.567.820,15 dan USD229.102.220,15 (ekuivalen dengan Rp2.052.336 juta dan Rp2.382.663 juta).

21. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri terdiri dari :

31 Desember 2002

31 Desember 2001

Rp juta Rp juta a. Pinjaman sindikasi dari bank luar negeri 16.436.164 19.047.043 b. Pinjaman non sindikasi dari bank luar negeri 57.901 67.356 c. Bunga yang masih harus dibayar 477.947 662.426

Pinjaman …


38

16.972.012 19.776.825

Pinjaman sindikasi merupakan pinjaman sindikasi dari bank-bank internasional kepada Bank Indonesia atas nama pemerintah yang digunakan untuk menambah cadangan devisa.

Pinjaman sindikasi terdiri dari: 31 Desember

2002 31 Desember

2001

Rp juta Rp juta

1) Pinjaman Siaga Tahun 1994 3.037.558 3.576.461 2) Pinjaman Siaga Tahun 1995 4.438.677 5.070.582 3) Pinjaman Siaga Tahun 1996 4.489.929 5.200.000 4) Pinjaman Siaga Tahun 1997 4.470.000 5.200.000

16.436.164 19.047.043

22. Kewajiban Lain-lain

Kewajiban lain-lain per 31 Desember 2002 dan 2001 terdiri dari :

31 Des 2002

31 Des 2001

Rp juta Rp juta

- Nilai lawan cash collateral 5.669.317 - - Setoran jaminan pembukaan L/C dalam valas 299.479 468.855 - Lainnya 313.479 530.356

6.282.275 999.211

Nilai lawan jaminan cash collateral merupakan lawan dari pencatatan penerimaan cash collateral dalam rangka program Third-Party Securities Lending. Saldo cash collateral yang diterima per 31 Desember 2002 adalah sebesar USD634.151.750.

23. Modal

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari


39

seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau sumber lain. Jumlah modal Bank Indonesia per 31 Desember 2002 sebesar Rp2.948.029 juta.

24. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan

Sesuai pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/20/PDG/2000 tanggal 7 November 2000 dan Surat Edaran Nomor 2/47/INTERN tanggal 17 November 2000 tentang Tatacara Pembagian Surplus Bank Indonesia, Surplus Bank Indonesia per 31 Desember 2001 telah dibagi pada tanggal 5 Juli 2002 menjadi sebagai berikut: - 30% untuk Cadangan Tujuan yaitu sebesar Rp5.293.605 juta,

sehingga total cadangan tujuan menjadi Rp8.822.036 juta.

- Sisanya sebesar Rp12.351.744 juta dipupuk sebagai Cadangan Umum, sehingga total cadangan umum menjadi Rp20.584.751 juta.

Dengan adanya pembagian surplus tersebut, rasio Modal (Modal, Cadangan Umum dan Revaluasi Aktiva Tetap) terhadap Kewajiban Moneter mencapai 7,19%.

25. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap

Hasil revaluasi Aktiva Tetap per 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp4.865.933 juta dengan rincian sebagai berikut :

- Hasil revaluasi tanah dan bangunan sebesar Rp4.768.041 juta

- Hasil revaluasi perabot dan peralatan sebesar Rp97.892 juta

Hasil revaluasi ini berubah per tanggal 31 Desember 2002 dari hasil revaluasi tahun 2001 karena adanya koreksi atas perhitungan revaluasi yang dilakukan oleh penilai independen.

25. Hasil Revaluasi Kurs dan Surat-Surat Berharga

Hasil Revaluasi Kurs dan Surat-Surat Berharga (SSB) per tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp24.969.453 juta dan Rp50.204.504 juta yang terdiri atas:


40


Rp juta Rp juta - Selisih kurs valuta asing 20.439.341 59.342.524 - Revaluasi harga emas 8.323.451 7.026.311 - Selisih kurs Uang Kertas Asing 1.048 12.171 - Revaluasi rekening giro IMF (5.486.481) (17.147.875) - Revaluasi SSB available for sale 1.692.095 971.373

24.969.454 50.204.504

27. Penerimaan dari Pengelolaan Devisa

Penerimaan dari pengelolaan devisa periode tahun 2002 dan 2001 terdiri atas : 31 Desember 2002 31 Desember 2001 Rp juta Rp juta - Bunga sektor valas 5.949.717 9.721.874 - Provisi sektor valas 2.136 3.753 - Penerimaan valas lainnya 16.909.994 45.314.684 22.861.847 55.040.311

28. Penerimaan dari Kredit dan Pembiayaan

Penerimaan dari kredit dan pembiayaan tahun 2002 sebesar Rp9.359.057 juta dan 2001 sebesar Rp8.418.482 juta termasuk penerimaan bunga Surat Utang Pemerintah yang dihitung secara akrual masing-masing sebesar Rp8.621.305 juta untuk tahun 2002 dan sebesar Rp7.669.826 juta untuk tahun 2001.

29. Penerimaan dari Pemulihan Penyisihan Aktiva/Beban Penyisihan

Penerimaan yang berasal dari pemulihan penyisihan aktiva periode tahun 2002 sebesar Rp707.610 juta merupakan penerimaan karena berkurangnya jumlah penyisihan yang dibentuk Bank Indonesia sesuai taksiran manajemen.


41

30. Beban Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Beban perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter periode tahun 2002 sebesar Rp18.379.704 juta dan tahun 2001 sebesar Rp15.407.479 juta termasuk pengeluaran untuk diskonto Sertifikat Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp17.402.314 juta untuk periode 2002 dan Rp14.507.259 juta untuk periode 2001.

31. Beban Pengelolaan Devisa

Beban pengelolaan devisa terdiri atas :

Tahun 2002

Tahun 2001

Rp juta Rp juta - 10.655 299

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan nilai tukar Pemeliharaan dan pengelolaan devisa 8.477.117 5.667.646

* Total beban pengelolaan devisa 8.487.772 5.667.945

32. Beban Sistem Pembayaran

Dalam beban sistem pembayaran termasuk beban pengedaran uang yang antara lain meliputi pengeluaran untuk pengadaan bahan uang dan ongkos pencetakan uang tahun 2002 sebesar Rp1.001.474 juta dan tahun 2001 sebesar Rp674.899 juta.

33. Beban Umum, Administrasi dan Lainnya

Dalam pos Beban Umum, Administrasi dan Lainnya sebesar Rp2.102.681 juta merupakan pengeluaran manajemen intern pengedaran uang, sumber daya manusia dan manajemen informasi.

D. Penjelasan Lainnya

1. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut;


42

31 Desember 2002

31 Desember 2001

Rp juta Rp juta

Deposito pada Indover Bank 2.691.316 4.704.247 Aktiva lain-lain 2.805.837 2.800.691 Pinjaman karyawan 325.275 180.101

5.822.428 7.685.039

2. Dana Pensiun

Bank Indonesia menyelenggarakan program pensiun yang menyediakan manfaat pensiun bagi setiap pegawai Bank Indonesia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI). Manfaat pensiun tersebut dibayarkan pada saat pegawai yang bersangkutan pensiun. Pendanaan berasal dari setoran iuran bulanan yang dihitung oleh aktuaris independen dan dibayarkan kepada DAPENBI, yang mencatat kekayaan dana pensiun secara terpisah dari pencatatan kekayaan Bank Indonesia. Berdasarkan Persetujuan/Pengesahan Laporan Pengurus DAPENBI BI sesuai surat Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/2/GBI/DSDM tanggal 27 Juni 2001, rasio pendanaan sistem dana pensiun per 31 Desember 2000 adalah 71,48%. Status pendanaan program dana pensiun posisi tanggal 31 Desember 2002 adalah sebagai berikut :

31 Desember 2002

Rp juta - Nilai wajar aktiva bersih dana pension 2.428.769

- Kewajiban aktuaris (nilai sekarang dari manfaat pensiun) 2.235.544 - Selisih kewajiban aktuaris atas aktiva bersih dana pensiun, yang

merupakan surplus biaya jasa masa lalu yang belum diamortisasi 193.225

3. Tunjangan Hari Tua

Bank Indonesia menyelenggarakan program tunjangan hari tua yang menyediakan manfaat untuk perolehan tempat tinggal bagi pegawai Bank Indonesia yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun dan bagi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun. Pendanaan program Tunjangan Hari Tua dilakukan oleh Bank Indonesia melalui iuran bulanan.


43

Iuran Tunjangan Hari Tua dibayarkan kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKK-BI), yang mencatat kekayaan program Tunjangan Hari Tua secara terpisah dari pencatatan kekayaan Bank Indonesia.

4. Dana Kesejahteraan Pegawai

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968, pasal 47 ayat 6, Bank Indonesia diwajibkan mengalokasikan masing-masing 7,5% dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan untuk Dana Kesejahteraan Pegawai (DKP). DKP merupakan sumber pinjaman pegawai, sedangkan dana bebas ditempatkan sebagai deposito. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 3/11/KEP/GBI/INTERN/2001 tanggal 29 Juni 2001, pengelolaan DKP dilakukan oleh YKK-BI. Posisi DKP per 31 Desember 2002 adalah Rp843.285 juta terdiri dari pokok sebesar Rp842.171 juta dan bunga Rp1.114 juta.

5. Komitmen dan Kontinjensi

a. Pinjaman Dua Tahap (Two Step Loans)

Merupakan pinjaman dari badan pemerintah luar negeri atau organisasi internasional, seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank, kepada Pemerintah Republik Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam skim kredit ini adalah bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, untuk memberikan dan menagih kembali pinjaman yang diteruskan kepada bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini seterusnya akan mengambil alih risiko kredit dan menyalurkan kredit tersebut kepada pemakai akhir yang memenuhi syarat.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2147/LK/2000 tanggal 16 Mei 2000 menyatakan bahwa Bank Indonesia hanya bertindak sebagai agen pelaksana dari skim-skim ini dan oleh karena itu tidak akan menanggung risiko kredit. Jumlah fasilitas dari pemerintah kepada Bank Indonesia untuk dilimpahkan kepada bank-bank pelaksana pada tanggal 31 Desember 2002 sama dengan posisi tanggal 31 Desember 2001 yaitu sebesar USD395.235.301,51; JPY138.256.557.862; EUR11.777.361; dan DEM 50.000.000, sedangkan posisi pinjaman dari lender kepada pemerintah untuk dilimpahkan kepada bank-bank pelaksana adalah sebagai berikut :


44

31 Desember 2002

31 Desember 2001

Rp Juta Rp juta

Saldo pinjaman yang outstanding 2.394.159 2.734.506 Jumlah kelonggaran tarik 10.453 62.771 2.404.612 2.797.277

Penerima fasilitas TSL adalah Pemerintah Republik Indonesia yang diteruspinjamkan kepada bank-bank, kecuali untuk fasilitas dari EXIM Taiwan, yang bertindak sebagai peminjam adalah Bank Indonesia dan diteruspinjamkan kepada Bank Bukopin.

b. Interbank Debt Exchange Offer (EO) Program

Program Interbank Debt Exchange Offer merupakan program restrukturisasi utang luar negeri perbankan Indonesia. Atas pinjaman luar negeri bank swasta nasional yang jatuh tempo dalam consolidation period dan memenuhi syarat untuk dipertukarkan, dapat dipertukarkan menjadi pinjaman baru berjangka waktu 4 tahun dengan jaminan pembayaran oleh Bank Indonesia yang di-counter guarantee oleh Pemerintah Republik Indonesia. Program ini merupakan tindak lanjut Frankfurt Agreement tanggal 4 Juni 1998 dan dilakukan dalam 2 tahap. Dalam tahap pertama, telah direstrukturisasi PKLN bank yang jatuh tempo sampai dengan 31 Maret 1999 berdasar Master Loan Agreement tanggal 18 Agustus 1998. Pada tahap kedua telah direstrukturisasi PKLN bank yang jatuh tempo antara 1 April 1999 sampai dengan 31 Desember 2001 berdasar Master Loan Agreement tanggal 25 Mei 1999.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang tidak memperkenankan Bank Indonesia untuk memberikan pinjaman baik kepada pemerintah maupun kepada perbankan, maka pemerintah memberikan counter guarantee atas program Interbank Debt Exchange Offer sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor S-384/MK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999. Untuk itu Departemen Keuangan atas nama pemerintah telah membuka rekening khusus senilai Rp360 miliar yang dapat diisi kembali sesuai kebutuhan dana penjaminan. Disamping itu, pemerintah juga telah menerbitkan Surat Utang Pemerintah No. SU-006/MK/2001 tanggal 6 September 2001 senilai Rp40 triliun yang salah satu peruntukannya adalah untuk pelaksanaan


45

program Interbank Debt Exchange Offer khusus bagi bank-bank peserta yang berstatus Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Adapun kewajiban pemerintah dalam kaitannya dengan counter guarantee yang diberikan sehubungan dengan program Exchange Offer adalah sebagai berikut:

31 Desember 2002 31 Desember 2001 Rp juta Rp juta

EOP I 0 2.957.839 EOP II 22.700.342 32.716.209

22.700.342 35.674.048

c. Surat Utang Pemerintah No. SU-006/MK/2001

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri, dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, pemerintah telah menerbitkan Surat Utang kepada Bank Indonesia sebesar Rp40.000.000.000.000,- (empat puluh triliun rupiah).

Hal tersebut diputuskan dalam rapat kerja antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Komisi IX DPR – RI pada tanggal 4 September 2001. Atas penerbitan surat utang tersebut, Bank Indonesia membeli surat utang dimaksud sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pokok utang tersebut diatas akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 20 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun yang dihitung sejak penerbitan SUP yaitu tanggal 6 September 2001.

Pembayaran angsuran realisasi pokok utang dilakukan sebanyak 30 kali secara proporsional sesuai dengan besarnya tingkat perubahan indeks harga konsumen setiap tahun anggaran dan dibayarkan setiap 6 bulan. Angsuran pertama dibayar pada tanggal 1 September 2006. Besarnya tingkat bunga dari SUP ini adalah 3% (tiga perseratus) setahun dihitung dari jumlah dana yang telah dicairkan dan dibayarkan setiap 6 bulan pada tanggal 1 Maret dan 1 September setiap tahunnya.


46

Selama surat utang tersebut belum dicairkan, Bank Indonesia akan mencatat dalam Off-Balance Sheet, dan pada saat pencairan dana akan dicatat sebagai Tagihan Kepada Pemerintah.

d. Perlindungan Hukum dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia

Sesuai Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Bank Indonesia PDG Nomor 2/1/PDG/2000 jo 4/13/PDG/2002, BI memberikan perlindungan hukum bagi para anggota dan mantan anggota Dewan Gubernur atau Direksi; pegawai dan mantan pegawai, staf lokal dan mantan staf lokal, serta tenaga honorer dan mantan tenaga honorer dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan Bank Indonesia. Pemberian fasilitas ini dilatar belakangi oleh semakin kompleksnya tugas kedinasan dan semakin berkembangnya permasalahan hukum yang dihadapi pelaksana tugas kedinasan. Sebagai konsekuensi dari pemberian perlindungan hukum ini, Bank Indonesia dapat mengeluarkan biaya yang jumlahnya tergantung antara lain dari banyaknya pelaksana tugas kedinasan yang memerlukan perlindungan hukum dan tarif bantuan konsultasi hukum.

----ooo0ooo----

daftar isi - bi.go.id fileperaturan perundang-undangan dan pengendalian intern. struktur...

Documents