cover kesejahteraan sosial di perbatasan...

KESEJAHTERAAN SOSIALdi PERBATASAN ANTAR NEGARA

Achmadi Jayaputra, dkk.

Kesejahteraan Sosialdi Perbatasan Antar Negara

Penerbit

Penulis :Achmadi Jayaputra (Kementerian Sosial)

Setyo Sumarno (Kementerian Sosial)Harapan Lumban Gaol (Kementerian Sosial)

Nurasih Shamadiyah (Universitas Malikussaleh)Mari Esterilita (Universitas Binawan)

Utomo Hanafi Rohman (Universitas Binawan) Rizki Nurrahman (Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Editor:Achmadi Jayaputra (Kementerian Sosial RI)

Penulis:1. Achmadi Jayaputra (Kementerian Sosial)2. Setyo Sumarno (Kementerian Sosial)3. Harapan Lumban Gaol (Kementerian Sosial)4. Nurasih Shamadiyah (Universitas Malikussaleh)5. Mari Esterilita (Universitas Binawan)6. Utomo Hanafi Rohman (Universitas Binawan) 7. Rizki Nurrahman (Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Cetakan Pertama, 2020

ISBN 987-602-0798-25-5

Diterbitkan oleh:UMJ PressJl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur,Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Kesejahteraan Sosial di Perbatasan Antar Negara. Jakarta; UMJ Press, 2020.vi + 134 hlm. 14,8 cm x 21 cm.

Achmadi Jayaputra, dkk.

iii

Assalamulaikum warrahmatullahi wa barakatuh

Segala puji kehadirat Allah SWT dengan terbitnya buku ini yang telah disusun para akademisi dan peneliti terkait dengan aspek kesejahteraan sosial. Kami selalu menyambut baik tulisan yang sifatnya praktis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan golongan masyarakat tertentu. Terutama mereka yang dianggap kurang beruntung dan selalu diupayakan untuk bersama menikmati kehidupan ini sesuai dengan kesempatan yang ada.

Melalui tulisan ini diharapkan pembaca dan halayak sekalian dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Terutama wilayah perbatasan antar negara yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan masyarakatnya sebab masih kurang perhatian terhadap wilayah tersebut. Hanya daerah tertentu yang sudah mengalami kemajuan dan ketergantungan, sehingga diharapkan masyarakat kita dapat sejajar dengan masyarakat lainnya.

Semoga bermanfaat.

Wassalamulaikum warrahmatullahi wa barakatuh

Jakarta, 1 Maret 2020Ditektur UMJ Press

Endang Zakaria

PENGANTAR PENERBIT

iv

PENGANTAR EDITOR

Assalamulaikum warrahmatullahi wa barakatuh

Pembahasan tentang aspek kesejahteraan sosial sangat luas dan memerlukan pusat perhatian yang perlu ditulis kepada pemerhati masalah sosial tersebut. Sejak tahun 2015 Kementerian Sosial mulai menangani masyarakat miskin dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisinya. Sasaran ada di perdesaan, perkotaan, daerah terpencil, pulau-pulau terluar, dan batas antar negara. Oleh karena itu banyak muncul tulisan dan penelitian tentang masyarakat yang ada di perdesaan dan perkotaan, tetapi masih jarang yang membahas tentang kesejahteraan sosial di perbatasan antar negara. Hal ini agak sulit dilakukan karena situasi dan kondisi masyarakat di perbatasan antar negara berbeda. Ada yang berbatasan langsung melalui daratan dan lautan, sehingga kegiatan juga berbeda.

Aspek kesejahteraan sosial di perbatasan sering menjadi permasalahan sosial dikaitkan dengan munculnya kemiskinan dan pelintas batas menjadi masalah dalam aspek keamanan. Penyelesaianya juga akan berbeda karena saling terkait. Semisal perbatasan antar negara di Kepulauan Riau dan sekitarnya, kemiskinan muncul karena kesenjangan ekonomi masyarakat kita yang dianggap lebih rendah dengan warga negara tetangga. Demiikian juga sarana jauh berbeda kondisinya. Sedangkan di perbatasan antara negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, justru warga negara dari tetangga membutuhkan bahan makanan dari wilayah kita yang ditengarai harganya terjangkau atau lebih murah. Ekonomi di wilayah Kabupaten Belu berkembang karena bahan makanan dan keperluan lain sangat diperlukan.

Lima tahun terakhir kebijakan bagi masyarakat di perbatasan terjadi perubahan dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan

v

kesejahteraan dalam mendukung pengembangan ekonomi. Kementerian Sosial menyelaraskan perubahan tersebut dengan membuat kebijakan dan kegiatan yang dapat dilakukan bagi masyarakat setempat. Tentunya pengembangan yang diharapkan dari aspek kesejahteraan sosial yang terkait dengan potensi dan permasalahanya. Seperti kegiatan pemberdayaan keluarga di perbatasan. Namun dalam pelaksanaannya belum menunjukkan hasil karena berbagai keterbatasan, sehingga memerlukan perhatian atau penelitian khusus untuk mereka. Contoh-contoh lain sebagai gambaran yang dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran bagi pemerhati pengembangan masyarakat. Ada kalanya yang cocok demi kepentingan bersama

Wassalamulaikum warrahmatullahi wa barakatuh

Jakarta, 9 Maret 2020Editor

Achmadi Jayaputra

vi

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit ....................................................................... iii

Pengantar Editor ............................................................................ iv

Daftar Isi ......................................................................................... vi

Bab 1 Prolog. Situasi di Perbatasan Antar Negara

Oleh: Achmadi Jayaputra – Kementerian Sosial .......... 1

A. Kawasan Perbatasan ...................................................... 1

B. Permasalahan ................................................................ 6

C. Aspek Sosial dan Budaya .............................................. 10

Daftar Bacaan ..................................................................... 16

Bab 2 Kebijakan Kementerian Sosial Terhadap Warga

Perbatasan Antar Negara

Oleh: Setyo Sumarno – Kementerian Sosial ................. 17

A. Kemiskinan .................................................................... 17

B. Kebijakan ....................................................................... 19

C. Program dan Kegiatan ................................................... 24

D. Hasil Penanganan .......................................................... 34

Daftar Bacaan ..................................................................... 46

Bab 3 Membuka Akses Bagi Komunitas Adat Terpencil

Oleh: Harapan Lumban Gaol – Kementerian Sosial .... 49

A. Komunitas dan Aksesibilitas ......................................... 50

B. Pemberdayaan dan Pendampingan ............................. 53

C. Tantangan ....................................................................... 56

D. Parameter Keberhasilan ................................................ 62

Daftar Bacaan ..................................................................... 63

Bab 4 Pusat Pemberdayaan Keluarga di Perbatasan

Oleh: Rizki Nurrahman – Universitas

Muhammadiyah Jakarta ................................................ 65

A. Wujud Kedaulatan ........................................................ 65

vii

B. Peningkatan Kesejahteraan .......................................... 69

Daftar Bacaan ..................................................................... 73

Bab 5 Kesejahteraan Sosial di Sumatera

Oleh: Nurasih Shamadiyah – Universitas Malikussaleh 74

A. Sumatera Sekitarnya ..................................................... 74

B. Budaya ............................................................................ 78

C. Kesejahteraan Sosial ...................................................... 83

Daftar Bacaan ..................................................................... 91

Bab 6 Kesejahteraan Sosial di Kalimantan

Oleh: Mari Esterilita – Universitas Binawan ................. 93

A. Profil Daerah .................................................................. 93

B. Perbedaan Sosial dan Budaya ...................................... 95

C. Ketergantungan Ekonomi ............................................. 98

D. Kesejahteraan Sosial ...................................................... 104

Daftar Bacaan ..................................................................... 110

Bab 7 Profil Wilayah Indonesia Timur

Oleh: Utomo Hanafi Rohman – Universitas Binawan 112

A. Nusa Tenggara Timur .................................................... 112

B. Maluku ........................................................................... 118

C. Papua ............................................................................. 134

Daftar Bacaan ..................................................................... 137

Bab 8 Epilog. Potensi dan Masalah di Perbatasan Antar Negara

Oleh: Achmadi Jayaputra – Kementerian Sosial .......... 138

A. Potensi ............................................................................ 139

B. Permasalahan ................................................................ 141

Biodata Penulis .............................................................................. 146

1Situasi di Perbatasan Antar Negara

Bab

1 SITUASI DI PERBATASAN ANTAR NEGARA

Oleh: Achmadi Jayaputra – Kementerian Sosial

Kawasan perbatasan suatu negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Kawasan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.

A. Kawasan PerbatasanIndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan

jumlah 16.056 pulau. Tahun 2017 sudah terverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar. Luas wilayah teritorialnya 3,1 juta Km² dan wilayah perairannya 5,8 juta Km². Geografi yang luas ini membuat Indonesia memiliki wilayah

Prolog

2 Kesejahteraan Sosial di Perbatasan Antar Negara

yang bersinggungan dengan banyak negara. Indonesia memiliki perbatasan darat sepanjang 3.092,8 Km dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Sementara itu, wilayah lautnya berbatasan dengan 10 negara, yaitu: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua New Guinea. Perbatasan laut ini mencakup 92 pulau kecil terdepan, mulai dari Pulau Miangas di utara hingga Pulau Dana di selatan. Jumlah kawasan perbatasan yang banyak, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan menyejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan.

Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun, nampaknya kebijakan pembangunan saat ini masih lebih dominan pada sektoral dan terpusat. Ada ketimpangan pembangunan antar wilayah yang menyebabkan masih terdapat sejumlah kawasan daerah tertinggal, yaitu kawasan terpencil, kawasan pulau kecil terluar, dan daerah perbatasan serta daerah terbelakang lainnya. Kondisi ini menyiratkan paradigma masa lalu yang memandang kawasan perbatasan, pulau kecil terluar dan kawasan terpencil lainnya sebagai halaman belakang dan daerah terluar yang membuat pembangunannya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar secara umum tertinggal dibandingkan daerah Indonesia lainnya. Kondisi kawasan perbatasan Indonesia yang masih tertinggal ini akan lebih terlihat jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara lain yang lebih maju seperti Malaysia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, bahwa daerah perbatasan adalah wilayah negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar. Berikutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia memiliki 41 kabupaten yang berbatasan dengan negara lain yang berada


di wilayah perbatasan antar negara. Sebanyak 41 kabupaten tersebut berada di 13 provinsi dan berhadapan langsung dengan negara lain; Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Sebagai daerah tertinggal, ciri utamanya adalah kondisi sosial budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastuktur yang masih tertinggal dibanding wilayah lainnya. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat perbatasan, menurut beberapa literatur adalah masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi ini mendorong mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi illegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk kegiatan illegal lain yang terkait dengan aspek politik dan keamanan. Jika dilihat dalam pembangunan wilayah perbatasan sampai saat ini masih ada beberapa masalah yang belum dapat diselesaikan, beberapa diantaranya yaitu masalah kemiskinan, kesenjangan pembangunan antara wilayah kota dengan pedalaman/perbatasan, masalah ketenaga kerjaan serta masalah lingkungan. Selama beberapa puluh tahun ke belakang masalah perbatasan memang masih belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan. Dengan adanya usaha dan kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan perbatasan, maka pembangunan daerah perbatasan selama ini merupakan salah satu kawasan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara khusus dalam berbagai bidang pembangunan di Indonesia. Hal ini karena daerah perbatasan memiliki permasalahan yang kompleks dalam penanganannya.

Upaya mengeluarkan daerah-daerah tertinggal terutama di daerah perbatasan dari posisi keterbelakangan pembangunan, yaitu kondisi kemiskinan dan pendapatan yang rendah menuju berkurangnya warga miskin dan meningkatnya kesejahteraan


kehidupan warga di daerah perbatasan, diperlukan terobosan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu melakukan pemilihan strategi pembangunan yang tepat. Pemilihan strategi tersebut menjadi penting mengingat situasi dan kondisi dari infrastruktur dan sarana prasarana di daerah tertinggal perbatasan pada umumnya masih minim dan terbatas.

Tabel 1. Prioritas Lokasi Penanganan Kab/Kota Perbatasan RPJMN 2015 – 2019.

No Provinsi Kabupaten

1 Kalbar

1 Sambas

2 Bengkayang

3 Sanggau

4 Sintang

5 Kapuas Hulu

2 Kaltim

6 Nunukan

7 Malinau

8 Kutai Barat

3 Sulut9 Kepulauan Talaud

10 Kepulauan Sangihe

4 NTT

11 Kupang

12 Timor Tengah Utara

13 Belu

14 Alor

15 Rote Ndao

5 Papua

16 Keerom

17 Merauke

18 Boven Digoel

19 Pegunungan Bintang

20 Kota Jayapura

21 Supiori


No Provinsi Kabupaten

6K e p u l a u a n Riau

22 Kepulauan Anambas

23 Karimun

24 Kota Batam

25 Natuna

26 Kota Bintan

7 Riau

27 Dumai

28 Bengkalis

29 Rokan Hilir

30 Indragiri Hilir

31 Kepulauan Meranti

8 Papua Barat 32 Raja Ampat

9 Maluku

33 Maluku Barat Daya

34Maluku Tenggara Barat

35 Kepulauan Aru

10 Maluku Utara 36 Morotai

11 Sumatera Utara 37 Serdang Bedagai

12 NAD 38 Kota Sabang

Sumber: Bappenas, 2017

Dilihat dari lokasi tersebut, tentunya permasalahan perbatasan antar Negara menjadi pertimbangan yang perlu dipikirkan. Diantaranya terdapat perbedaan-perbadaan yang harus diketahui diantaranya terkait dengan sosial, budaya, dan ekonomi. Ketiganya saling terkait menjadikan aspek penting dalam penanggulangan kemiskinan. Misalnya perbatasan antar Negara dengan Malaysia dan Singapura lebih banyak dipengaruhi aspek ekonomi. Sebab ekonomi di daerah tersebut memberi peluang perdagangan antar negara, baik secara resmi maupun secara tidak resmi yang sering disebut black market. Apa saja dapat dilakukan dalam sistem ekonomi yang berlaku dikawasan tersebut. Penggunaan mata uang,


seringkali ketiga atau empat mata uang berlaku secara umum dalam transaksi apapun. Tinggal menghitung rincian masing-masing mata uang saat dilakukan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan karena saling sepakat untuk menggunakan mata uang.

B. Permasalahan Pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan

dan kawasan rawan bencana merupakan implementasi dari Nawa Cita Pembangunan yang telah dijabarkan dalam RPJMN 2015 - 2019. Pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan merepresentasikan Nawa Cita ke tiga, yaitu; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Memperhatikan permasalahan perbatasan tersebut, maka arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan menurut Peraturan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 - 2019.

Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan yaitu:

1. Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan meliputi:

a. meningkatnya aksesibilitas lokasi prioritas, dan

b. meningkatnya kualitas pelayanan transportasi,

2. Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan yaitu meningkatnya nilai tambah ekonomi komoditi unggulan lokasi prioritas melalui pemanfaatan teknologi pengolahan dan fasilitas pemasaran,

3. Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan meliputi:

a. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang memadai,

b. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai,


c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia masyarakat perbatasan,

d. Tertatanya sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan, dan

e. Meningkatnya kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.

Indonesia hingga saat ini masih menghadapi masalah karena sejumlah daerah masih terisolasi, komunikasi sulit, dan keterbatasan dalam banyak hal. Oleh karena itu perlu komitmen pemerintah daerah dan pusat secara bersama-sama mengubah permasalahan tersebut supaya wilayah terdepan ini harus maju dan kuat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat harus diselaraskan dengan pembangunan di daerah agar prosesnya berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan harus terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Terpadu artinya melibatkan seluruh kementerian dan lembaga baik di pusat maupun daerah, melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Menyeluruh artinya mencakup semua aspek kehidupan yakni; pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial ekonomi lainnya. Secara territorial, program juga harus bisa mengakses dan menjangkau seluruh masyarakat. Berkesinambungan artinya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jadi misalnya pembangunan infrastruktur secara fisik yang dilakukan nanti harus disertai dengan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong mereka mandiri dan produktif, sehingga kesejahteraan mereka meningkat dan rasa bangga sebagai warga bangsa menguat.

Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah perbatasan negara sebagai satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat


erat dengan misi pembangunan nasional terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki posisi strategis sekaligus berhadapan langsung dengan berbagai tantangan dan ancaman. Karena itu, perlu penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih intensif dan serius karena sangat berpotensi memunculkan konflik dengan negara tetangga. Selain itu, wilayah perbatasan sangat erat kaitannya dengan misi pembangunan nasional, khususnya untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pertahanan keamanan nasional. Disamping itu, pembangunan wilayah perbatasan juga demi peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Sebab, persoalan ekonomi bisa menjadi pemicu disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu, paradigma pembangunan yang selama ini berorioentasi ke tengah (inward looking), yang lebih mengutamakan pengembangan di pusat negara harus diubah menjadi ke arah pinggiran (outward looking). Tujuannya agar wilayah perbatasan benar-benar menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga yang memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Sehingga pendekatan pembangunan wilayah perbatasan negara mesti menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) tanpa meninggalkan pendekatan keamanan (security approach).

Pendekatan pemerintahan dengan mengusung Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran menjadi penegasan bahwa sudah saatnya wilayah perbatasan diperhatikan secara serius. Permasalahan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2004 - 2025, salah satu arah kebijakan pembangunan disebutkan mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia, termasuk perbatasan. Kemudian dipertegas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004 - 2009. Sayangnya RPJM kurang berjalan


maksimal dan optimal. Karena itu pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP. Tujuan pembentukan lembaga ini dimaksudkan agar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI mantap, serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang seimbang.

Hal ini disebabkan selama ini wilayah perbatasan Indonesia masih identik dengan daerah terisolir, terpencil dan terbelakang serta sering menimbulkan peluang kegiatan ilegal antara lain pencurian kekayaan alam, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, penyelundupan yang kesemuanya dapat merugikan negara. Di sisi lain, kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah karena dampak belum meratanya pembangunan di daerah perbatasan dan hal ini mempengaruhi tingkat pemahaman bela negara untuk menghadapi ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Dalam hal ini BNPP bisa berperan memberikan masukan atau bahan pertimbangan kepada pemerintah guna mengambil langkah-langkah kebijakan atau strategis untuk meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan. Dengan adanya, koordinasi lintas sektoral dengan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten serta pelibatan masyarakat lokal sangat diperlukan, sehingga pembangunan yang dicapai dapat dirasakan oleh masyarakat perbatasan.

Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pandangan dimasa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Sebagai wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika sehingga pembangunan


dan masyarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga.

C. Aspek Sosial dan BudayaDaerah perbatasan dalam kontek pembangunan pada

hakekatnya merupakan pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional, dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pebangunan, dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang sehingga akan saling mengisi, saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan daerah harus merata di seluruh wilayah dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Secara umum pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk:

1. Mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat


pertumbuhannya

2. Memperkokoh kesatuan ekonomi Nasional, dan

3. Memelihara efisiensi pertumbuhan Nasional.

Diantara ke tiga tujuan tersebut merupakan sentral, yaitu keseimbangan antar daerah dalam hal pertumbuhan. Keseimbangan antar daerah akan memenuhi keadilan sosial, mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah, dan merupakan bagian untuk mencapai pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia sebagai pemantapan perwujudan Wawasan Nusantara.

Sebagai upaya dalam rangka pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah, telah diupayakan pelaksanaan otonomi daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pembangunan daerah yang bersangkutan. Terlihat dalam pelaksanaan pembangunan masih diperlukan perhatian yang lebih besar khususnya kepada daerah yang terbelakang, daerah yang padat dan daerah yang sangat kurang penduduknya, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan daerah perbatasan, serta daerah yang memiliki ciri khas daerah tertentu. Hal tersebut sudah tercantum sejak masih berlakunya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional, dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkelanjutan, berhasil guna dan berdaya guna, pada tiap tingkat pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan daerah diupayakan sesuai dengan potensi dan prioritas daerah yang bersangkutan.

Pada umumnya terdapat kecenderungan bahwa daerah yang telah berkembang menjadi pusat pelayanan. Misalnya daerah perkotaan akan menyerap lebih banyak investasi dan intervensi pembangunan. Pertumbuhan suatu wilayah akan saling terkait dengan perkembangan fasilitas pelayanan, disebabkan pertumbuhan wilayah membutuhkan dukungan pengadaan dan perluasan pelayanan. Ketersediaan pelayanan di suatu wilayah tersebut pada gilirannya akan menstimulir pertumbuhan wilayah. Hal ini disebabkan kebijaksanaan pembangunan wilayah berjalan


bersama-sama dengan perwujudan pelayanan sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau ganggunan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Lima besaran; kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterbelakangan, keterasingan, bencana alam dan bencana sosial. Sedangkan PMKS ada 27 jenis yang perlu ditangani. Sementara itu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Potensi sosial ini bersifat manusiawi, sosial dan alam.

Masalah kesejahteraan sosial dapat terjadi di setiap wilayah dan disebabkan oleh berbagai hal yang saling berkait. Faktor penyebab masalah kesejahteraan sosial dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal sekaligus. Faktor internal pada umumnya menunjuk pada sistem sosial yang mengandung benih ketimpangan struktural dalam masyarakat. Biasanya terdapat segolongan masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap peluang-peluang sosial ekonomi, sehingga menjadi rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial. Keterbatasan aset produksi dapat juga menyebabkan kemiskinan, kemiskinan menyebabkan kurang pangan dan gizi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterbelakangan fisik dan mental.

Terkait dengan faktor eksternal, bisa termasuk intervensi pemerintah, lembaga pemerintah dan pengusaha swasta. Intervensi program dari pemerintah yang pada awalnya bertujuan intervensi


pemecahan masalah, ternyata justru menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan/atau menimbulkan suatu jenis masalah yang sebelumnya tidak ada dalam masyarakat.

Menurut perspektif antropologi, masyarakat dilihat melalui sistem budayanya. Secara universal, dalam setiap masyarakat memiliki kebudayaan di dalamnya meliputi unsur-unsur kebudayaan.

Unsurnya antara lain:

1. Agama atau kepercayaan adalah rangkaian jaringan umat beragama. sistem ritual dan seremonial, sistem peralatan ritus dan seremonial serta sistem kejiwaan dan emosi keagamaan.

2. Organisasi sosial adalah semua aspek aktivitas perilaku berpola yang telah membudaya dalam interaksi manusia dalam suatu masyarakat yang diperankan melalui nilai, norma, serta wadah struktur keorganisasian yang dibentuk. Budhisantoso (1995) mengemukakan, bahwa betapapun sederhananya kehidupan suatu masyarakat, ia pasti mengembangkan organisasi sosial yang masing-masing menjamin ketertiban dan pencapaian tujuan hidup bersama. Organisasiasi sosial itu pada intinya meliputi pengaturan hubungan sosial antar anggota (social alignment), cita-cita atau tujuan bersama yang mengikat kesatuan sosial yang bersangkutan (social media), ketentuan sosial yang disepakati sebagai pedoman dalam pergaulan sosial (social standard) dan penegakan ketertiban hidup bersama (social control).

3. Kesenian yaitu jaring rangkai keahlian dan keterampilan manusia untuk mengekspresikan dan menciptakan komponen-komponen yang indah serta bernilai.

4. Struktur sosial. Berbagai karakteristik dan dimensi masyarakat menggambarkan bahwa masyarakat menyerupai sebuah bangunan yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen, yang berupa pranata sosial yang berlapis-lapis atau berstruktur.


Struktur masyarakat mencakup berbagai hubungan sosial antara individu secara teratur. Fungsi dari struktur masyarakat, yaitu fungsi pengendalian perilaku, penyesuaian diri dan pengawasan sosial bagi individu-individu. Adanya struktur ini, maka tidak memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat.

Keempat unsur tersebut mempengaruhi teknologi yang digunakan ketika manusia berinteraksi di dalam masyarakatnya. Teknologi diartikan sebagai rangkaian konsep serta aktivitas mengenai pengadaan, pemeliharaan dan penggunaan sarana-sarana hidup manusia dalam kebudayaannya. Macam-macamnya meliputi: teknologi atau peralatan hidup pengolahan alam sebagai mata pencaharian, teknologi untuk pembuatan perumahan dan jalan, teknologi untuk alat dan kendaraan, komunikasi, serta teknologi untuk kepentingan tempat dan peralatan ritual keagamaan.

Secara potensial setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut. Potensi kesejahteraan sosial tersebut ada dalam bentuk sumber daya alami, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial yang berupa kemampuan mengorganisir sumber daya alam atau manusia atau perpaduan keduanya. Pertahanan kehidupannya, masyarakat memanfaatkan dan mengorganisasikan semua sumber daya ini dalam berbagai aktivitas seperti aktivitas ekonomi, politik, keagamaan, kesenian, gotong royong, dan sebagainya. Pemanfaatan dan pengorganisasian aktivitas ini diistilahkan sebagai lembaga sosial. Pengertian lembaga disini mencakup bentuk-bentuk organisasi atau kelompok secara konkrit dan pranata sosial misalnya tolong menolong. Masyarakat lokal dalam lembaga sosialnya, mengorganisir diri untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan uluran tangan pihak luar dari pemerintah atau swasta yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara umum mengatasi masalah


kesejahteraan sosial secara khusus. Kemampuan setiap lembaga sosial untuk melindungi masyarakatnya dari setiap masalah kesejahteraan sosial ditentukan oleh norma, kelakuan berpola, peralatan dan anggota masyarakat pendukung lembaga tersebut.

Lembaga sosial ini hadir sebagai jawaban masyarakat menghadapi masalah sosial spesifik, artinya masyarakat memiliki lembaga sosial tertentu untuk mengatasi masalah sosial tertentu. Hubungannya dengan masalah kesejahteraan sosial, masyarakat desa mempunyai beragam lembaga untuk masalah tersebut. Ada lembaga sosial yang berfungsi untuk mengatasi masalah kemiskinan, adapula lembaga lain yang berfungsi mengatasi masalah pencaharian hidup, masalah politik, masalah agama, religi dan kepercayaan, masalah kesehatan, masalah pendidikan serta masalah keturunan dan kekerabatan yang ada di lingkungannya. Setiap masyarakat mempunyai potensi untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri.

Khusus mengenai masyarakat di wilayah perbatasan antar negara, mereka dihadapkan pada berbagai permasalahan yang sangat jauh berbeda dengan masyarakat di wilayah bukan perbatasan antar negara. Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah perbatasan, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan. Memahami pengertian masyarakat dan berbagai isu yang berkembang pada masyarakat di wilayah perbatasan tersebut di atas, menggambarkan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan, memiliki banyak dimensi. Implikasinya, bahwa asesmen daerah perbatasan perlu menggunakan berbagai perspektif guna memperoleh informasi yang mendalam tentang kondisi, masalah, sumber-sumber dan kebutuhan masyarakat.


DAFTAR BACAAN

Amran, 2016. Kualitas Hidup Pelintas Batas Negara. [Ringkasan Disertasi, FISIP UI].

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Jakarta; Bappenas.

Budhisantoso, 1995. Perkembangan Masyarakat dan Kebudayaan. Jakarta; Cipta.

Humas BNPP, 2014. “Banyak Capaian. Tapi Belum Cukup Menjawab Tantangan”, dalam Perbatasan, September, 6 – 7.

…………, 2015. “Agar di Laut Tetap Jaya” dalam Perbatasan, September, 10 -11.

Koentjaraningrat, 2004. Pengantar Antropologi. Jakarta; Rineka Cipta

Sasongko, Triyono Budi, 2014. “Mempersiapkan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan 2015 – 2019”, dalam Perbatasan, September, 8 – 9.

Sunarto, 2015. “Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan”, dalam Perbatasan, September, 34 – 35.

17Kebijakan Kementerian Sosial Terhadap Warga Perbatasan Antar Negara

Oleh: Setyo Sumarno – Kementerian Sosial

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan aktual dalam kehidupan manusia. Masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji dan bukan saja masalah kemiskinan telah ada sejak lama, tetapi masalah ini semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan disepakati sebagai masalah yang bersifat sosial, ekonomi tetapi penyebab dan cara mengatasinya terkait dengan ideologi yang melandasinya (Sjafari, 2014).

Melihat kondisi yang demikian perhatian pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan cukup besar. Hal itu terbukti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Berbagai program penanganan kemiskinan sudah dilakukan pemerintah melalui berbagai kementerian seperti; Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, maupun Kementerian Kesehatan.

A. KemiskinanUpaya menyukseskan program penanggulangan kemiskinan,

pemerintah telah mengucurkan dana besar, bahkan dananya

Bab

2KEBIJAKAN KEMENTERIAN SOSIAL TERHADAPWARGA PERBATASAN ANTAR NEGARA


dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2004 telah dikucurkan dana untuk program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 18 triliun, tahun 2005 menjadi Rp 23 triliun, pada tahun 2006 naik hampir dua kali lipat menjadi Rp 42 triliun, tahun 2007 bertambah menjadi Rp 51 triliun, dan pada Maret 2009 anggaran kemiskinan bertambah menjadi Rp 66,2 triliun.

Data tersebut senada dengan anggapan yang dikemukakan oleh Setiaji (2010), bahwa anggaran Program Penanggulangan kemiskinan dalam empat tahun terakhir meningkat tiga kali lipat, dari 23 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 66,2 triliun pada tahun 2009. Namun kenyataan dengan berbagai program pengentasan kemiskinan hasilnya belum seperti yang diharapkan. Menurut BAPPENAS anggaran kemiskinan yang besar tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan yang signifikan. Selama enam tahun (2004 - 2009) penurunan angka kemiskinan berkisar antara 14 – 17 %. Sedangkan anggaran kemiskinan terlihat semakin membengkak dengan jumlah kenaikan hampir 300 % pada tahun 2007. Ini berarti bahwa tingginya anggaran yang disediakan oleh pemerintah ternyata tidak berpengaruh secara signifikan pada mengentaskan kemiskinan. Walaupun kondisinya demikian, namun pemerintah tetap berupaya dengan berbagai pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan.

Bila dilihat perkembangan penduduk miskin, pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin yang tercatat di BPS ada 32,53 juta jiwa, kemudian pada tahun 2010 data BPS menyebutkan bahwa masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan sekitar 31,92 juta jiwa atau 13,33 % dari total penduduk. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 31,92 jiwa menjadi 27,73 juta orang (10,96 %), namun pada tahun 2015 , jumlah penduduk miskin dibanding penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 %). Dengan demikian bila kita cermati jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi,


kadang mengalami kenaikan kadang mengalami penurunan. Walaupun mengalami naik turun tetapi jumlah masyarakat miskin di Indonesia senantiasa menunjukkan angka yang tinggi, baik secara relatif maupun absolut.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistimatis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka memenuhi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan upaya-upaya penajaman penanganan melalui berbagai program. Penanggulangan kemiskinan di dalam Peraturan Presiden dimaksudkan melalui kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah yang dilakukan secara sistimatis, terencana dan bersinergi dengan mengajak dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin.

B. KebijakanMasalah kemiskinan tidak hanya terjadi pada masyarakat

perkotaan tetapi sudah menyebar ke seluruh wilayah perdesaan, pesisir pantai, pulau-pulau terpencil bahkan wilayah perbatasan antar negara. Permasalahan yang terjadi disepanjang wilayah perbatasan antar negara yang merupakan batas wilayah antar negara, letak kawasan yang berhadapan secara langsung dengan negara lain sehingga menyebabkan kawasan ini rawan terhadap intervensi dari negara lain baik dalam aspek ekonomi, politik, sosio-kultural, maupun keamanan.

Disisi lain, kawasan ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun demikian pembangunan dibeberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal di banding dengan


pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan dipengaruhi oleh faktor geografis, ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya serta tingkat kersejahteraan masyarakat negara tetangga (Hadiwijoyo, 2009).

Permasalahan utama yang dialami masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan adalah kemiskinan, tetapi masalah lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sarana dan prasarana dasar sosial dan ekonomi, pergeseran batas negara, minimnya pembangunan infrastruktur, kesenjangan kehidupan dengan negara tetangga, kurangnya arus informasi, sampai pada kurangnya perhatian dari sektor-sektor wilayah perbatasan. Program yang diluncurkan dalam penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya terkait dengan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Visi Pembangunan Nasional tahun 2015 – 2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Visi ini dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan Nasional tahun 2015 – 2019 dengan sebutan Nawacita.

Upaya mewujudkan visi tersebut, salah satu tugas Kementerian Sosial RI adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera dalam pembangunan. Tanggung jawab Kementerian Sosial meliputi:

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia


3. Melakukan revolusi karakter bangsa dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Terkait dengan percepatan pembangunan di perbatasan pemerintah konsentrasi pada pembangunan wilayah pinggiran daerah perbatasan karena wilayah tersebut mempunyai potensi sumber daya yang besar pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, demografi, politis, dan hankam. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah menjadikan wilayah perbatasan antar negara sebagai garda terdepan dalam pembangunan tentunya menuntut konsekwensi terciptanya kondisi fisik, mental dan sosial masyarakat yang handal dalam menghadapi proses pembangunan. Untuk menciptakan kondisi yang demikian bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk dunia usaha ataupun masyarakat ikut di dalamnya. Strategi penanggulangan kemiskinan telah dirancang melalui berbagai program dan kegiatan. Penanganan kemiskinan akan dilihat sebagai suatu aktivitas melalui pembangunan masyarakat, mengingat penanganan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pendekatan dalam memahami latar belakang dan sumber masalahnya.

Beberapa strategi utama dalam penanganan kemiskinan (Soetomo, 2010):

1. Perluasan kesempatan kepada kelompok miskin dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

2. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat guna lebih memungkinkan partisipasi kelompok miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

3. Peningkatan kapasitas untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha kelompok miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan

4. Perlindungan sosial dan rasa aman terutama bagi kelompok rentan.


5. Penataan kemitraan global untuk menata ulang hubungan dan kerjasama dengan lembaga internasional guna mendukung pelaksanaan strategi pertama sampai ke empat.

Upaya penanggulangan kemiskinan harus menggunakan pendekatan yang lebih terpadu, sistimatik dan menyentuh pada akar permasalahan kemiskinan. Program pengurangan kemiskinan selama ini sering dilakukan secara parsial oleh satu atau beberapa lembaga tanpa didasari oleh koordinasi yang baik, sehingga program yang diluncurkan kurang terarah, kurang terkontrol, tidak tepat sasaran bahkan sering ditemukan di lapangan program tumpah tindih sampai ke bawah.

Tahun 2009 terbit Peraturan Presiden Nomor 13 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres ini mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat Pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada periode pemerintahan 2014 – 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan antara lain:

1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Sistem perlindungan ini dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat miskin dan rentan dalam menghadapi goncangan hidup seperti, jatuh sakit, kematian anggota keluarganya, kehilangan pekerjaan ataupun tertimpa musibah/ bencana. Hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi jangan sampai masyarakat yang mengalami musibah jatuh miskin.


2. Meningkatkan Akses terhadap Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar meliputi; pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, pangan dan gizi. Meningkatkan akses pelayanan dasar dimaksud adalah untuk memperbaiki kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam rangka membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin di satu sisi dan di sisi lain mendorong peningkatan investasi modal manusia.

3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Selama ini upaya penanggulangan kemiskinan memperlakukan penduduk miskin sebagai obyek pembangunan. Konsep pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down), tanpa menyertakan partisipasi dari masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi ketergantungan, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pertimbangan tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

4. Menciptakan Pembangunan yang Inklusif

Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta menunjukkan kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh scara dinamis, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Diharapkan dari terbukanya lapangan kerja yang produktif mampu meningkatkan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup dan mengurangi angka kemiskinan.


C. Program dan KegiatanBerbagai kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan

kemiskinan, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin memfokuskan pada penanganan kemiskinan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Program yang diluncurkan dalam penanganan kemiskinan di daerah tersebut terutama; bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

1. Usaha Ekonomi Produktif

Satu diantara sekian program pemberdayaan fakir miskin yaitu memberikan bantuan UEP terhadap KUBE. KUBE adalah kelompok usaha binaan Kementerian Sosial yang dibentuk dari beberapa Keluarga Binaan Sosial (KBS) untuk melaksanakan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dalam rangka kemandirian usaha meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

KUBE diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan melalui:

a. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok,

b. Peningkatan pendapatan,

c. Pengembangan usaha, dan

d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

Demikian halnya dengan Kelompok Usaha Bersama di daerah tertinggal, mereka berasal dari keluarga yang tergolong fakir miskin, kemudian dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri. Dalam kelompok ini mereka saling saling berinteraksi satu sama lainnya dan tinggal dalam kelembagaan desa sejahtera. Pembentukan ini di dasarkan pada Ketetapan


Kementerian Sosial RI Nomor 05/HUK/2012 tentang Desa Sejahtera di 50 Kabupaten Daerah Tertinggal.

Tujuan pembentukan KUBE:

a. Meningkatkan kemampuan keluarga fakir miskin di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan dan tingkat pendidikan.

b. Meningkatnya kemampuan keluarga fakir miskin dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya.

c. Meningkatnya kemampuan masyarakat miskin di daerah kabupaten tertinggal dalam peran sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungannya.

d. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangan daerah kabupaten tertinggal.

e. Berkurangnya ketertinggalan dari daerah kabupaten tertinggal di daerah sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga.

2. Perbaikan Rumah

Perbaikan rumah atau Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau istilah sekarang Rutilahu. Cikal bakal istilah ini muncul tahun 1970 di tiap desa dengan sebutan Lembaga Sosial Desa (LSD) yang merupakan suatu lembaga sosial dibentuk masyarakat untuk menangani permasalahan sosial. Lembaga Sosial Desa pernah melakukan perbaikan rumah warga yang kurang mampu dengan sebutan Gerakan Sosial Perumahan Sehat Gotong Royong (PSGR). Masyarakat desa diajak untuk mengumpulkan bahan bangunan yang diperlukan dalam perbaikan rumah. Selain itu menyumbangkan tenaganya dengan menyediakan waktu untuk membangun rumah warga lain yang dijadikan sasaran kegiatan. Masyarakat tidak menerima bayaran


karena dilakukan secara sukarela dan bergotong royong, bisa bersamaan atau bergantian di satu tempat.

Perkembangan selanjutnya pada Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), tepatnya tanggal 20 Desember secara bersamaan antara masyarakat dengan pemerintah, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya dilakukan melalui tiga pendekatan (Tri Bina) yaitu: bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Sejak tahun 1986 diprioritaskan bina lingkungan dengan menata lingkungan kumuh menjadi pemukiman teratur. Namun pada tahun 1998 beralih kepada kegiatan bina usaha terhadap penghuni yang tinggal di daerah kumuh terutama yang terkena Proyek Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Masyarakat yang berada di lingkungan proyek sebagian mendapatkan kegiatan perbaikan rumah dan lingkungan, sebagian lagi hanya memperoleh bantuan usaha.

Tujuan dari penataan lingkungan kumuh:

a. Tumbuhnya kesadaran akan pemukiman dan lingkungan yang layak secara fisik dan sosial.

b. Terwujudnya tempat tinggal dan lingkungan sosial yang layak dan sehat.

c. Meningkatnya kemampuan masyarakat menata dan mengelola lingkungan.

Sebagai kelanjutan dari program tersebut tahun 2006 istilah Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) diganti dengan istilah Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), hingga sekarang ini. Dalam pelaksanaan program tidak jauh berbeda hanya kegiatan RSRTLH dan sarling dilaksanakan dengan mekanisme bantuan langsung kepada kelompok penerima melalui rekening pada bank pemerintah. Kegiatan dilaksanakan secara gotong royong yang bertujuan untuk menghidupkan kesetiakawanan sosial atau modal sosial di masyarakat.


3. Bantuan Sosial Keluarga

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta. Secara umum tujuan utama PKH adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.

Tujuan secara khusus:

a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM

b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM,

c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak dibawah enam tahun dari RTSM

d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan RTSM. Program dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban keluarga miskin, sedang program jangka panjangnya akan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kondisi kemiskinan.

Peserta PKH berasal dari keluarga sangat miskin yang didalamnya terdapat satu atau lebih persoalan, dengan kriteria: ibu hamil, ibu nifas, anak usia 0 – 6 tahun, serta anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun yaitu SD dan SMP sederajat. Peserta diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia.

Hak dan kewajiban peserta PKH:

a. Hak peserta;

1) Menerima bantuan tunai bersyarat sesuai komponen bidang kesehatan dan pendidikan


2) Menerima pelayanan kesehatan dari lembaga pelayanan kesehatan seperti: Puskesmas, Poliklinik Desa/Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Pembantu/Puskesmas Keliling, Pos Pelayanan Terpadu, dan jaringannya.

3) Menerima pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun.

b. Kewajiban peserta;

1) Berkaitan dengan kesehatan

a) Anak usia 0 – 6 tahun

(1) Anak usia 0 – 11 bulan harus mendapatkan imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin tiap bulan.

(2) Anak usia 6 – 11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak dua kali dalam setahun yaitu bulan Pebruari dan Agustus.

(3) Anak usia 12 – 59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap tiga bulan.

(4) Anak usia 5 – 6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap tiga bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b) Ibu hamil dan ibu nifas

(1) Selama kehamilan ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak empat kali dan mendapatkan suplemen tablet FE

(2) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan

(3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan kesehatan setidaknya dua kali sebelum bayi berusia 28 hari


c) Berkaitan dengan pendidikan

Peserta PKH yang mempunyai anak berumur 5 – 6 tahun diwajibkan mendaftarkan ke SD/MI atau SMP/MTs. Jika terdapat anak 15 – 18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka dapat menjadi peserta PKH.

Komponen bantuan yang diberikan (2007):

1) Bantuan tetap : Rp 300.000,-

2) Ibu hamil/Nifas/Balita : Rp 1.000.000,-

3) Anak SD : Rp 500.000,-

4) Anak SMP : Rp 1.000.000,-

5) Bantuan maksimal : Rp 2.800.000,-

6) Bantuan minimal : Rp 800.000,-

Program Keluarga Harapan mulai dilaksanakan tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 dengan sasaran sekitar enam juta keluarga sangat miskin. Kegiatan ini dimulai dengan ujicoba pada tujuh provinsi yaitu: Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Peserta PKH akan menerima bantuan selama maksimal enam tahun dan selalu dilakukan evaluasi. Peserta program PKH sudah mencapai 387.947 RTSM dalam 48 kabupaten/kota. Tahun 2010 sudah dilaksanakan di 20 provinsi, 70 kabupaten/kota, 739 kecamatan. Sasaran dari program ini sudah mencapai 774.293 RTSM. Mereka didampingi 3.600 pendamping dan 416 operator. Sejak tahun 2012 program ini telah disepakati menjadi program nasional dengan alasan program telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia dan pelaksanaanya dilakukan secara bersama-sama dengan kementerian/ lembaga seperti: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam negeri, Badan Pusat Statistik, Tim Nasional


Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Daerah. Sampai dengan 2013 program ini telah menangani 2.400.000 RTSM dalam 336 kabupaten/kota yang mencakup 34 provinsi. Diperkirakan tahun 2014 akan mencapai 3.200.000 RTSM (Achmadi Jayaputra, dkk: 2014).

4. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Secara umum masih banyak sebagian dari penduduk Indonesia berada lapisan paling bawah dalam struktur dan perkembangan masyarakat yang mengalami permasalahan ketertinggalan dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar hidup sebagai manusia konsekuensi dari keberadaan mereka yang secara geografis sangat sulit dijangkau dan secara sosial termasuk dalam budaya terasing atau biasa disebut Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Komunitas tersebut tinggal di pegunungan, rawa, pinggiran pantai dan perbatasan dengan negara lain, bahkan terdapat juga yang tinggal di pulau-pulau terpencil. Mereka sangat unik memiliki aturan tersendiri mengenai budaya adat istiadat yang mengatur pola hidupnya. Ini dapat dilihat dari ketika mereka mengolah sumber alam, tata cara pengolahannya dan alat yang digunakan merupakan aturan atau ilmu yang sudah turun temurun diwariskan oleh leluhur mereka yang tidak ditularkan kepada kelompok lain sehingga hubungan antar kelompok sangat jarang mereka lakukan karena menurut pendapat mereka dianggap “pamali”.

Jumlah KAT sepuluh tahun silam sekitar 1,1 jiwa atau berjumlah 250.000 jiwa dengan kondisi miskin, hidup terasing/terpencil, hidup berkelompok dengan jumlah anggota yang tidak banyak, sering berpindah tempat tinggal, dan tersebar di hampir seluruh pelosok provinsi di ujung pulau-pulau terpencil, perbatasan dan pegunungan dengan mata pencaharian


bertani, berburu, dan nelayan tradisional. Apabila lahan tempat mata pencaharian mereka sudah tidak subur, mereka akan berpindah mencari lahan lain untuk tempat tinggal sekaligus untuk bercocok tanam. Permasalahan yang dihadapi oleh Komunitas Adat Terpencil di Indonesia adalah kurangnya aksesibilitas terhadap fasilitas publik yang memungkinkan mereka untuk melakukan transformasi hidup ke arah yang lebih baik. Kurangnya aksesibilitas terhadap dunia luar yang menyebabkan masyarakat KAT tertinggal dalam berbagai segi kehidupan seperti; kemiskinan, kesehatan yang kurang diperhatikan, tingkat pendidikan yang rendah, dan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.

Tujuan pemberdayaan KAT adalah untuk mewujudkan:

a. Perlindungan hak sebagai warga negara

b. Pemenuhan kebutuhan dasar

c. Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas, dan

d. Kemandirian sebagai warga negara.

Tujuan sesuai dengan kriteria yang terdapat pada pemberdayaan KAT yaitu:

a. Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar,

b. Tertutup, homogen dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam,

c. Marjinal di pedesaan dan perkotaan, dan/atau

d. Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar dan terpencil.


Pemberdayaan Sosial KAT dilaksanakan melalui tahapan kegiatan terdiri:

a. Persiapan pemberdayaan

b. Pelaksanaan pemberdayaan

c. Rujukan, dan

d. Terminasi.

Pemberdayaan sosial yang dilakukan meliputi:

a. Permukiman

b. Administrasi kependudukan

c. Kehidupan beragama

d. Kesehatan

e. Pendidikan

f. Ketahanan pangan

g. Penyediaan akses kesempatan kerja

h. Penyediaan akses lahan

i. Advokasi dan bantuan hukum

j. Pelayanan sosial dan/atau,

k. Lingkungan hidup.

Mengingat kondisi KAT antara satu dengan lainnya kondisinya tidak sama, maka dalam program pemberdayaan dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, Kategori I pemberdayaan sosial dilakukan selama tiga tahun. Kategori I umumnya hidup dengan kondisi berpencar dan berpindah dalam komunitas kecil, tertutup, dan homogen, bermata pencaharian berburu dan meramu dari berbagai potensi sumber daya alam setempat, hidup dengan sistem ekonomi subsistem, penggunaan teknologi dan peralatan sangat sederhana, marginal di pedesaan ditandai oleh keterbatasan akses pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi pemerintahan, mengalami berbagai kerentanan terhadap kesehatan, ketahanan pangan, kecukupan gizi dan permasalahan kesejahteraan sosial.


Kedua, Kategori II pemberdayaan sosial dilakukan selama dua tahun. Kategori II umumnya hidup menetap sementara, pada umumnya masih homogen namun sudah lebih terbuka, peladang berpindah-pindah, hidup dengan sistem ekonomi mengarah pada sistem pasar ditandai dengan penggunaan teknologi dan peralatan yang lebih bervariasi, marginal di pedesaan ditandai oleh keterbatasan akses pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi pemerintahan, mengalami berbagai kerentanan terhadap kesehatan, ketahanan pangan, kecukupan gizi dan permasalahan kesejahteraan sosial.

Ketiga, Kategori III pemberdayaan sosial dilakukan osial selama setahun. Kategori III umumnya hidup menetap, sudah heterogen dan lebih terbuka. Bermata pencaharian bertani, berkebun, nelayan, kerajinan dan/atau berdagang dengan sistem ekonomi pasar, ditandai oleh aktivitas pasar yang lebih intensif dengan cara penghidupan yang lebih bervariasi sudah mengenal teknologi yang lebih modern serta interaksi dengan masyarakat di luar komunitasnya sudah intensif, marginal di pedesaan ditandai oleh keterbatasan akses pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi pemerintahan, mengalami berbagai kerentanan terhadap kesehatan, ketahanan pangan, kecukupan gizi dan permasalahan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KAT didasarkan pada permasalahan dan kondisi KAT sesuai dengan kategori yang ada. Pemberdayaan tahun pertama pembangunan pemukiman baru dengan kegiatan meliputi: pembangunan rumah warga KAT, bantuan bahan bangunan rumah, pembangunan infrastruktur balai sosial, penyediaan sarana air bersih, rumah petugas dan sarana ibadah, bantuan jaminan hidup, bantuan bibit tanaman palawija, bantuan peralatan kerja warga, dan bantuan peralatan rumah tangga. Pemberdayaan tahun kedua pemantapan pemukiman kegiatannya; pembangunan infrastruktur seperti balai sosial, sarana air bersih, rumah petugas dan sarana ibadah,


dan bantuan jaminan hidup. Kemudian pemberdayaan tahun ketiga sebagai pengembangan pemukiman diberikan bantuan jaminan hidup.

D. Hasil Penanganan Upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir, pulau-

pulau kecil dan perbatasan antar negara melalui program pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), nampak pada hasil-hasil penelitian yang selama ini dilakukan oleh Puslitbangkesos.

Permasalahan yang dialami masyarakat perbatasan Skouw Wutung, Distrik Muara Tami, Kabupaten Jayapura, Papua. Sebab terbatasnya sarana prasarana seperti: jalan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu belum adanya program pemberdayaan bagi keluarga miskin. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan pembangunan sarana fisik berupa, pembangunan jalan, sekolah, kesehatan, ekonomi pasar di perbatasan, dan pemukiman. Disamping itu program lainnya yang telah masuk dalam rangka menangani masalah kemiskinan wilayah perbatasan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin. Kemudian program yang sifatnya pemberdayaan meliputi: KUBE, BLPS, bantuan UEP dan berbagai pelatihan seperti, pertanian, perkebunan, peternakan, dan keterampilan (Sugiyanto, 2011).

Di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Permasalahan umum yang dirasakan adalah terbatasnya infrastruktur wilayah sebagai penopang perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, budaya bahkan politik dan pertahanan keamanan. Akibat dari permasalahan tersebut berdampak pada masalah kemiskinan. Hal ini ditandai dengan banyaknya rumah tidak layak huni, wanita


rawan sosial ekonomi, rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeayai pendidikan anak-anaknya. Persoalan lain di wilayah ini adalah terbatasnya aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun tingkat kesejahteraan sosial, disamping sumber daya manusia, infrastruktur dan kemampuan finansial.

Permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan khususnya dalam pembangunan daerah perbatasan masih dihadapkan pada sulitnya koordinasi dan sinergi keterpaduan program lintas sektor. Kesulitan transportasi dan dukungan infrastruktur lainnya menjadi kendala masuknya program pembangunan ke daerah perbatasan. Pelaksanaan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat perbatasan terkesan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah, merasa terabaikan dan menjadi penonton pembangunan di tempatnya sendiri. Dengan demikian meskipun telah ditetapkan kebijakan dan program pemerintah yang dilaksanakan namun kawasan perbatasan masih saja belum dapat dikembangkan sebagai kawasan ekonomi yang melibatkan seluruh masyarakat lokal untuk dapat menjadi kawasan yang mampu bersaing dengan negara tetangga. Pada tataran proses pelaksanaan pembangunan, koordinasi lintas sektor dan sinergi keterpaduan program pembangunan dari beberapa institusi terkait sulit untuk diwujudkan sehingga sering kali program berjalan sendiri-sendiri. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) sebagai koordinator pembangunan daerah perbatasan juga belum dapat berbuat banyak untuk mewujudkan keterpaduan program dalam pembangunan perbatasan (Agus Budi Purwanto, dan Moch Syawie, 2013).

Wilayah Entikong, ada dua kecamatan perbatasan langsung dengan negara tetangga Serawak, Malaysia Timur. Kecamatan Entikong merupakan satu dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Batas wilayahnya: sebelah utara berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur; sebelah timur, selatan dan barat


berbatasan dengan Kecamatan Sekayam, Kabupaten Landak. Kecamatan Entikong wilayahnya sangat strategis. Secara geografis terletak pada jalur kawasan perbatasan, berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak, terletak pada jalur Trans Borneo yang menghubungkan Serawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.

Permasalahan umum di Kecamatan Entikong antara lain:

1. Belum memadainya jalan di sepanjang perbatasan yang menghubungkan kecamatan dengan desa sepanjang 42 Km

2. Infrastruktur kurang memadai

3. Kualitas sumber daya manusia rendah (70 % tamatan SD)

4. Terbatasanya keterlibatan pemerintah Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan kawasan perbatasan

5. Kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat perbatasan Indonesia dengan Serawak, Malaysia Timur

6. Tidak ada lahan yang siap pakai

7. Lesunya perekonomian di kawasan perbatasan.

Sedangkan permasalahan anak yang nampak tercermin dalam diskusi dengan para tokoh masyarakat, dan orang tua sebagai berikut:

1. Anak Putus Sekolah

Tidak sedikit anak-anak usia sekolah karena keterbatasan sarana pendidikan, kondisi sosial ekonomi orang tua ataupun terbatasnya pengetahuan orang tua akan artinya pentingnya pendidikan bagi anak-anak sebagai generasi penerus. Sebagian besar anak-anak di daerah ini hanya lulus SD, bahkan diantara dari mereka yang seharusnya masih menuntut ilmu di bangku sekolah, karena keterbatasan orang tua, anaknya belum cukup umur sudah dinikahkan. Tetapi ada juga setelah lulus SD mereka bekerja di Pontianak ataupun bekerja di negara tetangga (Malaysia).


2. Pemenuhan Hak Identitas

Sebagian besar anak-anak di daerah ini tidak mempunyai akte kelahiran masalahnya; biaya, persyaratan untuk pembuatan akte kelahiran, dan jauhnya tempat pengurusan akte di Sanggau. Pembuatan akte kelahiran salah satu persyaratan adalah mempunyai surat nikah. Di beberapa wilayah Entikong dengan mayoritas penduduk beragama Katholik dan Kristen pernikahan dilakukan oleh pihak pastoran di gereja. Pasangan yang menikah hanya mendapatkan surat nikah dari gereja. Belum tercatat di Kantor Cacatan Sipil, sehingga mereka tidak mempunyai akte nikah yang menyebabkan pembuatan akte nikah mengalami keterlambatan.

3. Pernikahan Usia Dini

Faktor dari banyaknya anak yang putus sekolah mendorong anak-anak menikah pada usia dini. Informasi ini diperkuat oleh pengakuan Kepala Dusun Serangkang anak gadis menikah pada usia 16 – 18 tahun, baik menikah dengan penduduk setempat ataupun dengan orang Malaysia. Data Puskesmas menunjukkan anak-anak dibawah usia 18 tahun yang melahirkan di tahun 2010 sebanyak 18 anak, 15 orang diantaranya melahirkan anak pertama dan tiga orang melahirkan anak kedua. Tahun 2011 anak usia dibawah 18 tahun yang memeriksakan kehamilan sebanyak 16 anak.

4. Pekerjaan Anak-anak

Beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan anak-anak di wilayah Entikong. Anak bekerja sebagai pengisi identitas sesuai paspor (borang) di pos lintas batas Entikong. Mereka membantu mengisi borang orang yang akan melintas ke Malaysia dengan imbalan satu formulir Rp 5.000,-. Selain itu anak-anak juga bekerja sebagai buruh angkut di terminal bongkar muat barang. Sehari mereka bisa mendapatkan Rp 25.000,- sampai dengan Rp 100.000,-. Terdapat pula anak di Dusun Pripin bekerja di aliran Sungai Sekayam mencari batu intan atau biji emas yang dikenal


dengan istilah dompleng. Lain halnya dengan anak perempuan, mereka lebih memilih menjadi pembantu rumah tangga atau penjaga toko di Malaysia dengan gaji berkisar 300 – 600 RM. Di dusun Sontas Kecamatan Entikong terdapat 33 anak yang bekerja dan sekolah sambil bekerja.

5. Minuman Keras dan Merokok

Di wilayah Entikong terdapat tradisi gawai, setiap rumah menyuguhkan beraneka ragam makanan, daging dan minuman keras (tuak). Acara ini paling disukai oleh anak-anak dengan minum minuman keras sambil mengikuti acara yang diselenggarakan panitia. Dampak dari minuman keras jelas tidak terelakan pasti anak-anak pada mabok. Demikian halnya dengan anak-anak yang putus sekolah dan mereka bekerja. Hasil kerja dari mereka dipakai untuk membeli minuman dan rokok. Dari dua persoalan inilah pada akhirnya anak-anak suka mabok dan merokok. Padahal bila kita cermati tradisi tersebut, didaerah lainpun ada pula dengan menyediakan minuman keras. Tetapi itu hanya untuk menghangatkan badan, tetapi tidak sedikit mereka yang menyalahgunakan akhirnya mabok.

6. Abuse

Pergaulan yang melebihi batas kewajaran juga sering terjadi di daerah ini. Mereka sering keluar malam, pergaulan bebas, bahkan terjadi pelecehan seksuual. Pernyataan dari anak perempuan di sekolah, mereka mengaku pernah dicolek pantatnya, dipegang payudaranya oleh teman laki-lakinya dan perlakuan lain yang sebenarnya tidak pada tempatnya.

Masih belum terlindunginya anak dari berbagai pelanggaran hak anak, menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 13 (1), bahwa anak-anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan


perlindungan dari perlakuan, diskriminasi maupun eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Permasalahan anak yang bekerja menunjukkan bahwa anak-anak masih belum terlindungi dari bentuk-bentuk pekerjaan anak, yang menyebabkan anak-anak juga tidak bisa sekolah dan kehilangan masa bermainnya.

Berbagai permasalahan anak yang muncul di wilayah perbatasan terkait dengan pemenuhan hak anak, tidak terlepas dari peran orang tua/keluarga, lingkungan dan masyarakat ataupun dukungan dan kebijakan dari pemerintah yang berpihak pada anak. Permasalahan anak hasil diskusi dengan tokoh masyarakat dan orang tua diperkuat dengan hasil temuan lapangan yang dilakukan dalam penelitian.

Beberapa temuan lapangan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan pendidikan

Masih banyak anak-anak yang mengalami putus sekolah sehingga mereka tidak biasa melanjutkan pendidikannya, bahkan sebagian dari mereka harus bekerja.

2. Hak mendapatkan kesehatan

Beberapa anak belum terpenuhi gizinya dengan baik, termasuk sebagian bayi belum mendapatkan hak atas ASI ekslusif. Selain itu sebagian anak-anak juga harus melahirkan dibawah usia 18 tahun.

3. Hak mendapatkan identitas

Sebagian besar anak-anak belum mempunyai akte kelahiran sebagai identitas kewarganegaraannya.

4. Hak untuk berpartisipasi

Belum adanya wadah khusus serta kesempatan bagi anak-anak untuk terlibat serta dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya, termasuk kesempatan untuk berkelompok dan mengekspresikan diri.


5. Hak perlindungan anak dari bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual

Masih adanya anak-anak yang bekerja baik sebagai buruh, kuli, pembantu rumah tangga bahkan harus bekerja di Malaysia tanpa bekal pendidikan dan ketrampilan yang memadai. Adanya anak-anak yang dinikahkan di usia muda dengan pengusaha Malaysia untuk dipertukarkan dengan harta benda, termasuk masih adanya anak-anak yang menikah di usia dini (dibawah usia 18 tahun).

6. Hak perlindungan dari berbagai bentuk peristiwa atau perlakukan yang membahayakan seperti, masih adanya anak-anak yang terlibat dalam minuman keras dan narkoba.

7. Hak untuk bermain, beristirahat, dimana masih ada anak-anak yang harus bekerja sepulang sekolah untuk membantu orang tua bahkan sebagian harus putus sekolah dan bekerja.

Berbagai permasalahan yang muncul perlu upaya pemecahan masalah guna mewujudkan hak-hak anak untuk menyongsong masa depan anak yang lebih baik. Workshop perlindungan anak berbasis komunitas salah satu upaya pemecahan masalah dengan menghasilkan beberapa point penting, diantaranya:

1. Kelompok Anak Pripin;

Satu permasalahan anak di dusun ini yaitu banyak anak putus sekolah. Solusi yang diusulkan untuk pemecahan masalah:

a. Memberikan sekolah gratis kepada anak-anak yang kurang mampu.

b. Berharap pemerintah memberikan biaya bagi anak yang putus sekolah

c. Memberi peluang kepada anak yang ingin sekolah lagi.

2. Kelompok Anak Dusun Entikong;

Terdapat dua permasalahan pokok yang disampaikan:


a. Anak tidak punya akte kelahiran, solusi yang diajukan:

b. Pengurusan akte dipermudah, biaya murah dan tempat pengurusan tidak terlalu jauh di kecamatan.

3. Kepedulian dari orang tua agar anak memiliki akte kelahiran;

a. Pendaftaran sekolah cukup menggunakan kartu keluarga

b. Bagi anak bekerja, dengan alasan ingin membantu orang tua, penghasilan orang tua kecil, menabung dan uang jajan. Solusi yang diajukan untuk mengatasi masalah tersebut

c. Mendapat bantuan dari pemerintah untuk pakaian dan uang transport sekolah

e. Mendapat beasiswa dari pemerintah

4. Kelompok Anak Dusun Sontas

Permasalahan yang menonjol di dusun ini:

a. Anak tidak punya akte kelahiran, solusi yang diajukan:

b. Pembuatan akte kelahiran sebaiknya di kecamatan agar mudah dijangkau oleh masyarakat

c. Waktu pembuatan akte harus dipercepat

d. Biaya pembuatan akte murah

e. Anak putus sekolah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah atau sekolah gratis

Upaya perlindungan anak di desa Entikong perlu adanya peran serta dari seluruh elemen masyarakat dengan melibatkan kelompok anak, masyarakat, tokoh masyarakat, aparat desa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta pemerintah daerah melalui pihak kecamatan, puskesmas, kepolisian, dinas pendidikan, institusi pendidikan, Balai Latihan Kerja (BLK) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Instansi lainnya yang dapat menghasilkan kesepakatan untuk menyelenggarakan program perlindungan anak. Dalam pertemuan telah menghasilkan Kelompok Perlindungan Anak berbasis Komunitas Desa Entikong dengan pengurus dari seluruh elemen masyarakat di bawah tanggung jawab Kepala Desa.


Pembagian peran antar instansi terkait perlindungan anak di wilayah perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa melalui Kepala Desa dan jajarannya sebagai penanggung jawab dalam upaya perlindungan anak berbasis masyarakat. Proses perlindungan anak akan dimonitoring oleh aparat desa, termasuk kepala dusun untuk menyelesaikan masalah pemenuhan hak anak. Koordinasi dengan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pemangku kebijakan terus dilakukan untuk menjamin perlindungan anak di desa Entikong.

2. Dinas pendidikan mengupayakan anak-anak untuk tetap sekolah dan bagi anak-anak yang putus sekolah diupayakan untuk bisa kembai ke sekolah sesuai jenjang pendidikannya. Biaya pendidikan SD dan SLTP mendapat anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan gratis bagi siswa siswi. Khusus anak putus sekolah Kecamatan Entikong sudah ada kerjasama dengan beberapa lembaga/yayasan yang menyelenggarakan pendidikan luar sekolah melalui program kerja paket A, B dan C. Seperti: Yayasan Anak Bangsa, dan Yayasan Lintas Batas.

3. Balai Latihan Kerja (BLK) salah satu UPT Dinas Sosial Tenaga Kerja milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pemenuhan hak-hak anak yang putus sekolah untuk mendapatkan keterampilan. Terdapat dua sistem pendidikan keterampilan yaitu sistem pendidikan di dalam BLK (in house training) dan sistem pendidikan di luar BLK (out door training) dimana pelatih siap mendatangi komunitas anak-anak di dusun atau dekat tempat tinggalnya. Jenis pelatihan ketrampilan yang tersedia, menjahit, salon, las, pertukangan, dan sevice hand phone.

4. Puskesmas siap mendukung dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya, termasuk anak dan balita. Khusus masyarakat miskin akan diupayakan untuk pelayanan gratis dengan menyertakan surat keterangan miskin atau jamkesmas.

5. Kepolisian dalam hal ini diwakili oleh pihak Polsek Entikong


siap melakukan perlindungan bagi masyarakat. Kasus anak dan perempuanakan diupayakan untuk melakukan koordinasi dengan bagian Penyidik Perlindungan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Sanggau.

6. Yayasan Anak Bangsa (YAB) sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak termasuk sebagai koordinator dalam perlindungan anak berbasis komunitas untuk upaya pemenuhan hak-hak anak. Permasalahan anak putus sekolah yang ingin melanjutkan sekolah atau mengikuti kejar paket A, B dan C bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.

7. PKK dan Posyandu sebagai lembaga yang fokus pada keluarga dan kesehatan balita mendukung dalam upaya pemenuhan hak anak melalui pendekatan keluarga, pemantauan gizi dan kesehatan balita.

8. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sebagai bagian dari tugas pokok bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak khusus di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya PSM bekerjasama dengan tim perlindungan anak untuk melakukan pendataan, pencatatan serta upaya pelayanan dalam pemenuhan hak-hak anak.

9. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan stakeholder dan masyarakat khususnya untuk upaya pemenuhan hak anak dan pembangunan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan permasalahan anak yang muncul, perencanaan masyarakat dan aksi untuk melakukan telaahan kasus anak, maka perlu ada beberapa kegiatan yang konkrit untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak.

Rekomendasi kepada orang tua, pemerintah desa, dan instansi terkait lainnya:

1. Perlu program penguatan kelompok anak secara berkelanjutan dalam perlindungan anak berbasis komunitas melalui penyuluhan sosial tentang hak anak, perlindungan anak,


pengasuhan anak sert kebijakan yang berpihak bagi anak.

2. Dukungan kelembagaan kelompok perlindungan anak desa, baik dukungan dana dari pemerintah daerah setempat serta instansi terkait untuk menjalankan program perlindungan anak serta dukungan program kegiatan bagi kelompok perlindungan anak di tingkat desa.

3. Perlunya kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan perlindungan anak berbasis komunitas yang melibatkan orang tua, guru, tokoh masyarakat serta stakeholder lainnya sesuai dengan nilai dan budaya setempat. Terkait dengan akte kelahiran, mengurangi angka putus sekolah pada anak-anak, menekan jumlah anak yang mengalami pernikahan usia dini serta mencegah anak-anak untuk bekerja maupun menjadi korban trafficking, baik di wilayah Indonesia maupun negara tetangga (Malaysia) yang berbatasan langsung dengan wilayah Entikong.

4. Perlu replikasi model perlindungan anak berbasis komunitas seperti yang dilaksanakan di wilyah Entikong, untuk pengembangan di wilayah lain, sehingga permasalahan anak bisa diatasi oleh masyarakat demi kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu masalah Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Terdapat tujuh masalah umum yang dirasakan masyarakat disini yaitu, penerangan, air besih, kesehatan, ketrampilan, mental/orientasi terhadap kehidupan dan kerja. Sedangkan permasalahan sosial yang terdapat dipulau Miangas ini meliputi: keluarga miskin, rumah tidak layak huni, anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat dan wanita rawan sosial ekonomi. Berdasarkan jumlah keluarga miskin merupakan jumlah terbesar (168 KK), kemudian rumah tidak layak huni 100 unit, lanjut usia 90 orang, anak telantar 77 orang, wanita rawan sosial ekonomi 31 orang dan penyandang cacat/desabilitas 24 orang. Menyikapi persoalan tersebut Pusbangtansosmas berupaya untuk menangani melalui program pemberdayaan dengan membentuk kelompok Tansosmas Poilaten dan kelompok Tansosmas Wui Batu.


Pemberdayaan Pusbangtansosmas memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di Miangas dan diprediksi dapat dikembangkan menjadi potensi ekonomi lokal.

Potensi dan sumber daya tersebut meliputi:

1. Potensi dan sumber laut yang memiliki beragam ikan dan pantai pasir putih.

2. Lahan perkebunan kelapa

3. Lahan pertanian yang kaya dengan lalugu, pohon sagu tanah, cengkeh dan sayuran seperti: kangkung, bayam, labu dan lainnya, serta buah-buahan seperti; pisang, pepaya, mangga dan lainnya.

4. Peninggalan sejarah sebagai potensi wisata. Terdapat empat buah meriam terbuat dari bahan besi dan kuningan dikeramatkan masyarakat setempat yang letaknya di bukit batu yang disebut keramat

5. Tanjung Wora, satu pulau tanpa penghuni yang memiliki nilai sejarah perjuangan masyarakat miangas

6. Adanya gua yang konon tempat persembunyian penduduk pada pertempuran dulu.

Hasil pemberdayaan nampak dirasakan masyarakat Miangas. Hal ini terbukti dari penyataan pengurus dan anggota kelompok, masyarakat maupun pendamping dalam acara Focus Group Discussions. Bimbingan sosial dalam acara pembekalan telah membuka mata hati masyarakat, karena baru kali ini ada bantuan dari pemerintah yang mereka terima dalam bentuk program kegiatan. Selama ini bantuan yang mereka terima dalam bentuk barang dan tidak ada bimbingan maupun pendampingan.

Sehubungan dengan hal tersebut pengembangan masyarakat di Miangas perlu ditindaklanjuti melalui pemberdayaan pranata sosial, penguatan pembinaan dan pendampingan serta monitoring yang intensif oleh pemerintah daerah agar kegiatan dapat berlanjut dan mendapat hasil yang optimal. Disamping itu kelompok yang


sudah dibentuk Kelompok Tansosmas Poilaten dan kelompok Wui Batu tetap dipertahankan karena dapat dijadikan pioneer dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan memiliki pengalaman dalam mengelola sumber dan potensi untuk kepentingan masyarakat.

Menyikapi persoalan yang dialami masyarakat wilayah perbatasan pemerintah telah melakukan tindakan guna mengatasi masalah sosial yang muncul di wilayah perbatasan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam berbagai program penanganan masalah, baik melalui program bantuan sosial, pemberdayaan sosial ataupun program lainnya yang terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang ditangani.

Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan juga dapat memberikan gambaran kondisi lapangan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk keberlanjutan program yang telah dilakukan selama ini dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.

DAFTAR BACAAN

Amiruddin, Mariana, 2008. “Wilayah Tertinggal, Migrasi dan Perdagangan Manusia” dalam Jurnal Perempuan, Edisi 58, 20- 28.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012. Sambas Dalam Angka, 2012. Sambas: Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas.

Bau, Yaunarius Koli, 2003. Pelintas Batas Tradisional RI-RDTL: Sebuah Perspektif Sosio-Antropologi. Kupang; Universitas Nusa Cendana.

Dave Lumenta, 2010. “Paradoks Perbatasan Negara”, Kompas, 18 Oktober, 2.

Fuddin, Hafil, 2009. Daftar Istilah/Pengertian Wilayah Perbatasan, Jakarta: Delima Nusantara.


Fakih, Mansour, 2001. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press bekerja sama dengan Pustaka Pelajar.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2009. Batas Wilayah Indonesia Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan. Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis. Yogyakarta: Grava Media.

Ife, Jim, 2002. Community Development Community Based Alternatives in an Age of Globalization, Australia: Longman is an Imprint of Pearson Educations Australia.

Iwan Meulia Pirous, 2011. “Saatnya Memahami Batas Lunak Indonesia Malaysia”, Kompas, 13 Oktober, 2.

Jayaputra, Achmadi, dkk, 2014. Bantuan Sosial Keluarga Harapan. Tangerang; UMJ Press.

Kristiningsih, Titien, 2009. Identifikasi Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan. Kasus Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Tesis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor).

Koentjaraningrat, 2004. Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.

Latifa, Ade dkk, 2007. Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan : Studi Kasus di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.

Midgley, James, 2005. Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial. Jakarta; Diperta Islam.

Ndraha, Taliziduhu, 1990, Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Desa Bandunga di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jakarta: Rineka Cipta.

Pemerintah Kabupaten Sanggau, 2007. Profil Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Entikong, Sanggau: Pemda Kabupaten Sanggau.

..…........., 2007. Kawasan Perbatasan Entikong. Perjalanan Panjang Menuju Beranda Depan (Paparan Bupati Sanggau dalam rangka Pengembangan Kawasan khusus di Kabupaten


Sanggau, Jakarta 25 April 2007).Proyono, Onny S, dan AMW Pranarka, 1996. Pemberdayaan: Konsep

Kebijakan dan Implementasi. Jakarta; CSIS.Rudito, Bambang, 2009. Membangun Orientasi Nilai Budaya

Perusahaan di Indonesia. Bandung: Rekayasa Sain.Suradi, dkk, 2008. Penelitian Masalah Kebutuhan dan Sumber Daya

Masyarakat Wilayah Terpencil (Kasus Miangas), Jakarta: Puslitbang Kesos.

Suharto, Edi, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial. Bandung; Refika Aditama.

Suprayoga Hadi, TT. Program Pembangunan Kawasan Perbatasan (Makalah) Jakarta: Bappenas.

Soedradjat, Iman, 2008. “Konsep dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara Sesuai Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”, Bulletin Kawasan, edisi nomor 21, 20 - 28.

49Membuka Akses bagi Komunitas Adat Terpencil

Oleh: Harapan Lumban Gaol – Kementerian Sosial

Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang merupakan sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi dan/atau sosial budaya, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Mereka merupakan bagian warga Negara Indonesia yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Meski secara jumlah relatif kecil sekitar 250.000 Kepala Keluarga (Kementerian Sosial; 2018). Permasalahan komunitas tersebut tidak semata keterpencilan, tetapi juga terkait dengan kemiskinan, hak asasi manusia, ketersediaan kebutuhan dasar, isu marjinalisasi, ketidaksetaraan, keadilan, pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan tanah hak ulayat, Komunitas Adat Terpencil sebagai bagian dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga Indonesia lainnya, memerlukan perhatian lebih dan perlakuan yang berbeda dari pemerintah. Pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar KAT, termasuk percepatan perbaikan kesejahteraannya sangat mendesak untuk menjadikan komunitas ini sejajar dengan komunitas atau masyarakat Indonesia lainnya. “Mengedepankan yang terbelakang”, mengambil istilah Robert Chambers Putting the Last First adalah slogan yang tepat dalam misi pemberdayaan bagi warga pedalaman ini.

Penanganan KAT bukanlah baru. Sejak tahun 1969 komunitas

Bab

3 MEMBUKA AKSES BAGIKOMUNITAS ADAT TERPENCIL


(Sapartinah, 2013) ini diakui keberadaannya yang disebut dengan suku terasing, masyarakat terasing, dan masyarakat terpencil. Terminologi “terpencil” melekat kepada komunitas adat ini menunjukkan, bahwa mereka dengan segala aspek budaya, adat dan kearifan lokalnya. Masih diakui hidup jauh dari standar komunitas warga pada umumnya karena letak geografis yang sulit dijangkau dan sangat terbatas aksesnya ke dunia luar. Keterpencilan itu berdampak ikutan di mana kebutuhan dan hak-hak dasar minimal yang seharusnya didapat oleh setiap warga Indonesia tidak mereka peroleh. Karena itulah menjadikan komunitas adat yang masih terpencil menjadi warga negara sesungguhnya setara dan sejahtera dengan segala hak dan kewajibannya sebagai esensi pemberdayaan komunitas tersebut.

Berdasarkan tempat tinggal Komunitas Adat Terpencil kebanyakan berada di pegunungan dan pedalaman yang sulit dijangkau. Termasuk diantaranya yang berada di wilayah perbatasan antar negara. Di kawasan wilayah tersebut tetap diperhatikan dengan membangun permukiman untuk menjaga keberadaannya tetap dalam wilayah Republik Indonesia. Tercatat (Kementerian Sosial; 2018) di empat provinsi yaitu; Kalimantan Barat di Kabupaten Sambas,Kabupaten, Bengkayang, dan Kabupaten Sanggau; Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai; Kalimantan Utara di Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau Barat; Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Belu; dan Papua di Kabupaten Keerom, Tanah Merah, dan Merauke.

A. Komunitas dan AksesibilitasAda tiga kriteria warga KAT. Pertama, berkelana, komunitas ini

selalu berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya sejalan dengan musim makanan yang tersedia. Sebagai peramu atau pemburu hewan, mereka benar-benar tergantung pada kemurahan alam. Mereka belum mengenal cara bercocok tanam atau beternak, belum juga mengetahui cara menyiapkan persediaan makanan


saat hasil hutan menipis atau langka. Jalan satu-satunya berkelana untuk mendapatkan sumber makanan. Kehidupan sosial mereka masih tertutup dan tidak terlalu mengenal dunia luar. Tinggal di atas pohon, di dalam gua, di pegunungan, dan perbatasan antar negara. Sulit dijangkau adalah ciri yang melekat pada komunitas ini. Kedua, menetap sementara, kelompok ini sedikit lebih maju dari pengelana karena mereka sudah mulai berhubungan dengan dunia luar. Bercocok tanam dan beternak hewan sederhana mulai dikenal meskipun masih suka berpindah-pindah. Pola pasar untuk menggantikan barter sebagaimana pada komunitas pengelana juga mulai dikenal sehingga meski masih subsisten perekonomiannya sedikit lebih maju. Ketiga, menetap, kategori terakhir ini adalah komunitas yang secara sosial budaya telah terbuka atau membuka diri dengan dunia luar, sudah mengenal cukup baik pola bercocok tanam dan beternak serta mengenal sistem pasar. Jika pada kategori pertama dan kedua warganya relatif homogen, maka pada kategori ketiga warga sudah bercampur dengan orang luar meski masih dominan terikat dengan adat istiadat dan nilai-nilai tradisional sebagai referensi hidup bersama.

Walaupun ada gradasi tingkat kualitas kehidupannya. Tetapi sesungguhnya mudah dicirikan dengan karakter fisik yang sulit disentuh dan sulit dijangkau. Pemukiman KAT umumnya terpencil dengan jarak yang jauh dari kota atau pemukiman penduduk terdekat. Jalan atau perairan yang sulit ditempuh, kelangkaan atau jauhnya jarak ke fasilitas sosial ekonomi seperti sekolah, layanan kesehatan, dan air bersih. Kriteria kedua dan ketiga yang mulai berhubungan dengan dunia luar juga masih jauh tertinggal dari sisi ketersediaan kebutuhan paling dasar. Kesulitan hubungan dengan dunia luar dan akses mendapatkan kebutuhan dasar adalah pangkal persoalan yang menempatkan warganya tidak bisa move on untuk mengejar ketertinggalannya dengan komunitas lain di sekitarnya.

Apakah jika akses KAT dibuka otomatis keterpencilan akan hilang dan warga KAT bisa langsung berkompetisi dengan masyarakat


modern untuk mendapatkan kesejahteraan? Pertanyaan ini akan menimbulkan perdebatan. Bagi pihak yang setuju, terbukanya akses ke dunia luar akan mempercepat masuknya gagasan maupun praktik peradaban moder. Bagi mereka yang masuk kategori ketiga, yang telah membuka diri kepada orang luar, terbukanya akses ini akan disambut dengan gembira karena secara psikososial mereka sudah memiliki kesiapan yang lebih baik. Jika ingin memajukan komunitas terpencil ini tidak ada jalan lain, maka harus membuka akses yang seluas-luasnya agar mereka segera mampu hidup bersama dengan masyarakat modern. Di pihak lain bagi mereka dengan pemikiran kurang sejalan pembukaan akses dengan sengaja akan menimbulkan lebih banyak permasalahan karena munculnya tekanan arus peradaban dari luar. Sempitnya waktu adaptasi terhadap peradaban baru akan memaksa mereka bermutasi menjadi warga bingung yang akan menimbulkan dampak masalah sosial baru. Dibukanya industri perkebunan besar-besaran di wilayah Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi misalnya telah memaksa mereka merubah pola hidup yang radikal untuk bertahan. Hutan yang dibabat untuk perkebunan menyebabkan sulitnya mendapat makanan. Hasil buruan yang makin langka dan pemukiman berupa sudung di perkebunan yang tidak mendapat ijin dari pemilik akan menimbulkan konflik baru. Mereka terus berpindah-pindah (melangun, nomadik). Bukan semata-mata karena kultur dan keinginan mereka, tetapi itulah cara terbaik untuk bertahan hidup di tengah arus kapitalisme yang merangsek masuk ke habitatnya.

Pandangan sebagian kalangan agar pemberdayaan komunitas tersebut merepresentasikan pola hidup aslinya. Misalnya tetap mempertahankan pola mata pencaharian, bentuk rumah, cara berpakaian, tidak selalu dapat diyakini. Pengalaman menunjukkan bahwa warga setempat menginginkan kemajuan sebagaimana yang dirasakan warga kota. Beberapa komunitas di Papua yang dekat dengan perbatasan antar negara atau di pedalaman menginginkan rumah mereka terbuat dari semen dan beratap seng. Sebagian yang lain sangat mendambakan penerangan listrik. Bahkan banyak


mendambakan bertani dan beternak sebagai pengganti cara meramu dan berburu.

B. Pemberdayaan dan PendampinganAda pendapat daripada membawa kemajuan orang luar kepada

KAT yang menimbulkan dampak negatif, biarkanlah mereka hidup seperti apa adanya karena mereka sudah melakukannya beratus tahun dan mereka tetap bertahan. Kemajuan itu akan datang sendiri lambat atau cepat, termasuk kemajuan bagi warga KAT.

Membiarkan siapa pun untuk tumbuh dan berkembang sendiri yang hanya dipandu oleh nilai-nilai kearifan lokalnya tentulah tidak arif dan bijaksana. Benar bahwa alam memang menyediakan segalanya termasuk kebutuhan bagi KAT. Tetapi alam juga harus diolah dan dikelola sehingga memberi kemaslahatan bagi penghuninya. Ini memerlukan pengetahuan dan keahlian yang tidak selalu dimiliki warga setepat. Sementara itu keinginan mendudukkan komunitas tersebut setara dengan warga lain yang lebih maju tidak bisa diraih dengan sekejap dan instan. Menyiapkan semua kebutuhan warganya oleh orang luar yang berperan sebagai subjek akan menimbulkan ketergantungan, dan harapan akan terjadinya kemandirian warganya hanya akan menjadi mimpi. Karena itu perlakuan kepada komunitas ini harus khusus, partisipatif, berkelanjutan dan situasional. Perlakuan untuk setiap komunitas tersebut seyogianya spesifik karena mereka memiliki kekhususan secara sosial budaya, pandangan dan pola hidup hingga derajat keterpencilannya. Karena itu memberdayakan mereka diawali dari dalam secara induktif dengan mengelola nilai-nilai lokal agar dapat beradaptasi dengan nilai-nilai dari luar. Ini pun harus dilakukan secara gradual dan tidak semata-mata memenuhi target. Situasional dimaksudkan dengan keberadaannya dan perlakuan bagi mereka harus berbeda. Sebab ada yang menetap di pegunungan, dataran rendah, pesisir pantai, daerah aliran sungai, dan perbatasan antar negara.


Akulturasi budaya dengan orang luar memerlukan mediator. Pendampingan menjadi pilihan utama melakukan proses mediasi ini yang mempersiapkan warga membuka diri terhadap budaya baru dan menyaring secara perlahan budaya luar untuk diperkenalkan kepada warga. Kekuatan pendampingan akan terlihat dari kemampuan warga KAT untuk tinggal dan bertahan dalam pemukiman bersama, kemampuan berhubungan dengan masyarakat terdekat, serta menyesuaikan diri dengan iklim setempat.

Peraturan Presiden RI Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. Peraturan tersebut telah memberi rambu-rambu yang jelas. Terutama dari sisi regulasi pemberdayaan KAT memiliki legitimasi yang kuat. Bahkan pada UU Nomor 23 Tahun tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pembagian kewenangan penanganan KAT pun telah diatur sedemikian rupa. Intinya bahwa pemberdayaan KAT bertujuan mewujudkan perlindungan hak sebagai warga negara, pemenuhan kebutuhan dasar, integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas, dan kemandirian sebagai warga negara. Sisi program KAT telah ditempatkan sebagai satu program prioritas nasional.

Sejalan dengan regulasi yang memayunginya, tahapan pemberdayaan KAT telah diformulasikan secara bertahap dan berkelanjutan. Pertama, Pemetaan Sosial (PS) sebagai langkah awal untuk mencari, menemukan dan mendata KAT di suatu lokasi menjadi langkah penting. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki kapabilitas dalam pemetaan KAT. Para antropolog dan ahli ilmu sosial lainnya sebagai peneliti terdepan. Integritas mereka dipertaruhkan untuk benar-benar memetakan KAT yang ada. Hasilnya merupakan pemetaan terhadap komunitas tergolong KAT atau bukan KAT. Jika benar komunitas terpencil, maka kriterianya ditetapkan mengelana, menetap sementara, atau menetap. Tantangan dalam tahapan ini ada kesediaan pemerintah


daerah setempat melakukan pemetaan, alokasi anggaran yang tersedia dan kapasitas para peneliti. Kualitas data hasil pemetaan sangat menentukan strategi pemberdayaan berikutnya. Ada yang mengkhawatirkan bahwa KAT “tidak seksi” di mata para politisi di parlemen daerah karena mereka tidak memiliki identitas yang bisa memberikan suara pada pemilihan legislatif dan pemilihan Kepala Daerah. Data KAT yang diperkirakan sekitar 250.000 KK, sekitar 41 % telah diberdayakan. Sebenarnya belum menggambarkan data ril karena data tersebut berdasarlam usulan daerah yang telah melakukan pendataan dengan anggaran sendiri. Ada dugaan populasi KAT sesungguhnya jauh lebih besar dari database saat ini. Artinya dukungan anggaran daerah yang merupakan hasil bahasan eksekutif dan legislatif adalah cerminan keberpihakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan komunitas adat di daerahnya.

Kedua, Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan (PASK) merupakan langkah lanjutan untuk memverifikasi data hasil pemetaan sosial. Peneliti bersama pihak terkait dari pemerintah kabupaten dan provinsi, serta petugas dari Kementerian Sosial berupaya memastikan kelayakan data. Hasilnya harus menjawab pertanyaan; apakah KAT yang ditemukan layak direncanakan dalam program pemberdayaan, berapa lama, apa bentuknya, dan bagaimana strateginya. Layak tidaknya suatu populasi ditentukan berbagai faktor. Diantaranya, apakah status lahan dan lingkungan permukiman yang ditempati penting dipertimbangkan layak sebagai permukiman. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Agraria dan Tata Ruang harus memberi rekomendasi atas kelayakan tersebut. Pembahasan dalam tahapan ini juga termasuk berapa tahun program dilaksanakan, bagaimana keikutsertaan sektor terkait dalam program, dan sebagainya. Tahapan PASK penting untuk meyakinkan policy makers, bahwa data KAT akurat sesuai regulasi dan ada keterlibatan sektor terkait dalam program pemberdayaan.

Ketiga, Semiloka Daerah dan Semiloka Nasional. Hasil


pemetaan sosial dan PASK dibahas lagi bersama Kementerian Sosial dan pihak terkait untuk menentukan prioritas, jumlah target, indeks bantuan. Ujung dari semua itu adalah keputusan tentang lokasi pemberdayaan KAT, jumlah warga yang akan diberi program, jenis bantuan, durasi pemberdayaan dan parameter-parameter keberhasilan.

Kembali pada pertanyaan, apakah program telah menjawab kebutuhan KAT? Hal ini akan sangat terkait dengan disiplin melaksanakan berbagai tahapan awal. Persoalannya sering para peneliti dan birokrat daerah sudah mengetahui jenis bantuan yang akan diberikan dalam program pemberdayaan. Akibatnya hasil kajian kadang kala kering dan berujung pada rekomendasi penyediaan rumah sederhana, jaminan hidup dan kegiatan-kegiatan teknis yang telah dilaksanakan bertahun-tahun. Padahal jauh dari rutinitas itu seharusnya ada analisis mendalam yang menjelaskan kondisi awal KAT ante pemberdayaan yakni analisis situasi sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, psikologis, politis yang akan dievaluasi pada post pemberdayaan. Komparasi before and after pemberdayaan adalah hasil penting yang harus diukur untuk melihat kinerja program.

C. Tantangan Faktor yang menjadi kendalan penanganan diantaranya

persebaran populasi yang sulit dilacak akibat lokasi yang terpencil dan pola hidup nomadik. Populasi yang sulit didata, biaya yang mahal dalam penjangkauan dan penyediaan kebutuhan dasar. Demikian juga dalam elaksanaan program pemberdayaan, regulasi yang ketat harus diperhitungkan. Misalnya status lahan tempat tinggal dan kelayakan permukiman untuk kehidupan dan penghidupan ke depan.

Kendala lain di beberapa komunitas yang telah lama hidup di kawasan hutan. Ketika hendak diberdayakan melalui penyediaan permukiman layak sederhana terbentur dengan lahannya masuk


kawasan hutan lindung, hutan produksi atau kawasan yang tidak boleh dibangun. Warga KAT akan mengklaim bahwa mereka pemilik lahan yang sah karena telah hidup turun temurun jauh sebelum pemetaan hutan dilaksanakan. Pada kasus lain, industri kehutanan dan perkebunan telah merambah kawasan permukiman komunitas, sehingga membatasi ruang gerak mereka untuk mempertahankan hidupnya. Studi kelayakan untuk mengetahui profil calon komunitas yang akan diberdayakan kadangkala tidak dilakukan dengan cermat dan mendalam. Lahan pemukiman yang sempit dan tidak ada ruang untuk berkebun, sumber air yang jauh antara lain adalah kasus yang ditemui di lapangan. Akibatnya ada warga KAT yang harus tetap mencari nafkah di hutan dengan jarak yang jauh dari rumah tinggal karena tidak ada lahan yang bisa digarap untuk penghidupan.

Persiapan penyesuaian diri warga KAT yang homogen dan tertutup terhadap orang luar yang heterogen sering belum matang, sehingga menyebabkan konflik dengan warga sekitar. Misalnya satu lokasi baru pemukiman di Kabupaten Merangin, Jambi. Pernah terjadi konflik dari salah paham kecil antara komunitas dengan warga sekitarnya. Akan tetapi berdampak besar. Warga yang meludah di hadapan seorang warga komunitas Anak Dalam disikapi dengan ketersinggungan dan berujung konflik komunal. Akibatnya pemukiman yang sudah dibangun dirusak massa, sehingga tidak bisa ditempati warga KAT. Mereka harus kembali ke habitat awal. Pendampingan yang lemah dianggap sebagai satu faktor dalam proses akulturasi warga KAT dengan warga sekitar.

Tantangan dari sisi regulasi terkait dengan pembatasan jangka waktu pemberdayaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. Jangka waktu pemberdayaan terhadap KAT, khsusunya Pasal 10 dilaksanakan berdasarkan kategori KAT dengan ketentuan: Kategori I selama tiga


tahun berturut-turut, Kategori II selama dua tahun berturut-turut, atau Kategori III selama satu tahun. Akibatnya hasil evaluasi yang merekomendasikan apakah warga KAT telah benar-benar graduated atau belum dari keterpencilan kurang menjadi pertimbangan dalam melakukan exit programe. Setelah masa pemberdayaan satu sampai tiga tahun sesuai kategori, program KAT harus dirujuk kepada pemerintah daerah. Artinya masa pemberdayaan harus benar-benar terencana, bersinergi antar berbagai pihak terkait pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha. Keberpihakan dalam melakukan pemberdayaan lanjutan atau purnabina.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pemberdayaan KAT yang telah dilaksanakan pemerintah dan dan lembaga-lembaga non pemerintah telah membawa banyak kemajuan bagi KAT. Lokasi KAT yang awalnya sangat terpencil, tetapi pasca pemberdayaan telah berubah menjadi desa. Dahulunya kecamatan, sekarang menjadi ibukota kabupaten. Misalnya Agats dahulunya ibukota kecamatan, sekarang telah menjadi ibukota Kabupaten Asmat. Ddilihat dari sisi sumber daya manusia, pemberdayaan KAT telah melahirkan banyak warga yang berpendidikan tinggi dan menjadi tokoh-tokoh pemerintahan. Di Mentawai Sumatera Barat misalnya, banyak pejabat daerah dan anggota legislatif yang mengaku pernah sebagai warga KAT yang mendapat pemberdayaan pemerintah.

Beberapa hal yang harus diperhatikan;

1. Data Nasional

Seperti disinggung di atas, populasi KAT dalam data base saat ini hanyalah laporan pemerintah daerah tentang indikasi adanya fenomena komunitas adat yang masih terpencil di daerahnya. Data ini dilaporkan pemerintah daerah kabupaten secara sukarela untuk kemudian dikaji lebih lanjut. Pemerintah daerah yang memiliki keberpihakan terhadap komunitas yang akan dikaji. Sementara yang tidak berpihak dan tidak


mengalokasikan anggaran pemetaan sosial tentu tidak akan memberikan laporan. Oleh karena itu pemetaan KAT secara nasional perlu dilakukan, sehingga diketahui jumlah populasi yang sesungguhnya terkait dengan area persebaran, kriteria keterpencilan. Bahkan bagi KAT purnabina, yakni KAT yang telah diberdayakan beberapa tahun lalu dan sudah dinyatakan exit perlu dikaji ulang status sosial, ekonomi, geografi dan demografinya. Data base nasional KAT akan memberikan gambaran jumlah populasi saat ini termasuk estimasi pertumbuhannya beberapa tahun ke depan, untuk kemudian menyusun rencana strategis pemberdayaan atau penghapusan keterpencilan.

2. Peran Pemerintah Kabupaten

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemberdayaan KAT menjadi tugas Pemerintah Kabupaten. Regulasi ini memberi peluang bahwa kekhususan KAT di setiap Daerah perlu dipertimbangkan dalam pendekatan pemberdayaan. Di samping kemiskinan dan ketertinggalannya, KAT sangat mungkin memiliki kearifan lokal spesifik yang tidak dimiliki komunitas lain. Sebut saja di Asmat. Kemampuan dalam seni pahat suku ini telah mendunia yang pantas dijual ke seantero dunia. Keberpihakan dan kemampuan pemerintah kabupaten sangat menentukan pelestarian talenta warga ini. Pengembangan KAT dapat diarahkan sesuai dengan keunikan budaya setempat. Ke depan KAT bisa menjadi penghasil karya artistik yang sangat khas, lokasi wisata, sumber musik lokal tradisional dengan instrumen musik tiup, petik dan atau tari-tarian. Talenta alami seperti ini banyak terdapat dan masih hidup di kalangan KAT seperti antara lain di Mentawai, Dayak, Papua. Tantangannya adalah bagaimana Pemerintah Daerah memberi keberpihakan nyata bagi mereka.

Upaya membuka isolasi KAT, beberapa bupati telah


memberi perintah kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengambil bagian. Terutama membuka akses dasar antara lain; membuka akses jalan, penerangan, perumahan, air bersih, keterampilan bertani atau beternak, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan adalah kebutuhan dasar. Keberpihakan Bupati seperti ini telah terjadi di beberapa daerah dan menunjukkan hasil nyata yang cepat dirasakan warga.

3. Memastikan masuk Sistem Data Nasional

Merupakan keniscayaan bahwa basis data penduduk nasional sudah dalam sistem yang dikelola secara terpusat. Program yang dilaksanakan oleh setiap sektor harus berbasis data tersebut. Oleh karena itu setelah database KAT berhasil dibangun baik melalui sensus nasional maupun sensus lokal oleh daerah, harus dipastikan bahwa data tersebut menjadi bagian dari basis data nasional. Melalui data ini barulah diupayakan seluruh program perlindungan sosial, penanganan kemiskinan atau program pemberdayaan diarahkan ke KAT. Agar selaras dengan regulasi, harus juga dipastikan semua warga KAT secara individu mendapatkan hak-hak sipilnya yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP), akte kelahiran dan sebagainya. Ketersediaan hak-hak sipil ini akan melicinkan masuknya program-program perlindungan sosial kepada KAT.

4. Keterlibatan Masyarakat dan Dunia Usaha

Pemberdayaan KAT perlu melibatkan sebanyak mungkin potensi yang ada. Mengandalkan dana pemerintah Pusat dan Daerah yang sangat terbatas tidak dapat mengejar persoalan KAT yang populasinya bertambah karena ada temuan KAT baru atau pertambahan alami, serta ongkos program yang meningkat. Mengambil perbandingan, populasi KAT yang berhasil didata sampai dengan tahun 2018 yang jumlahnya sekitar 250.000 KK, baru bisa diberdayakan sekitar 104.000 (41,6 %). Bahkan sesuai Rencana Kerja Pemerintah, target pemberdayaan melalui APBN


setahun hanya 2.099 KK.

Terbatasnya pendanaan ini, maka perlu menggandeng lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan korporasi. Banyak lembaga sosial karitatif dan keagamaan yang mengambil peran penting dalam pemberdayaan KAT. Demikian juga korporasi melalui corporate social responsibilty (CSR). Dukungan yang diberikan beragam mulai dari penyediaan balai sosial, air bersih, mandi cuci kakus, penerangan solar cell, layanan kesehatan, pendidikan, pendampingan dan sebagainya. Bahkan ke depan akan diinisiasi gerakan orang tua asuh bagi anak-anak KAT untuk mendapatkan pendidikan. Dukungan lembaga-lembaga sosial dan dunia usaha sebenarnya sangat tinggi karena dana yang dikucurkan langsung menyentuh warga. Hanya saja diperlukan inisiatif dan dorongan Pemerintah Daerah.

5. Pendampingan

Pendampingan adalah upaya paling soft dalam pemberdayaan KAT. Pendamping sebagai agen perubahan bisa berasal dari warga setempat yang berdekatan dan paham kultur warga KAT. Bisa juga tenaga sarjana profesional dari luar yang memiliki kapasitas dan integritas. Sejak awal pendamping telah menjadi front liner yang menjadi mitra pemerintah mentransformasikan berbagai kecakapan hidup kepada warga komunitas setempat. Meski tidak banyak orang berpendidikan yang berdedikasi tinggi untuk tinggal bersama warga komunitas di pedalaman. Ke depan kegiatan ini harus terus digalakkan. Pendampingan berkelanjutan akan dilanjutkan dan diperkuat dengan sistem rekrutmen yang baik, pelatihan yang sesuai, jaminan dan insentif yang memadai termasuk fasilitas di lapangan. Pendampingan yang berhasil akan menghasilkan percepatan akulturasi budaya komunitas tersebut dengan pihak luar. Pendampingan juga akan membangun perencanaan exit strategy pemberdayaan KAT pasca pemberdayaan.


D. Parameter Keberhasilan Kata “terpencil” dalam nomenklatur Komunitas Adat

Terpencil sebagai masalah yang harus dihapuskan. Jika keterpencilan sudah hilang, maka komunitas tersebut akan menjadi komunitas adat atau komunitas dusun yang setara dengan komunitas lainnya. Disadari bahwa adat yang dimiliki komunitas adalah potensi besar yang telah menjadi way of life, referensi hidup bersama yang melanggengkan komunitas itu bisa bertahan puluhan, ratusan bahkan ribuan tahun. Adat dalam konteks yang luas dengan demikian adalah cara bertahan masyarakat sebagaimana pendapat sosiolog Georg Simmel: how society is possible. Simmel melihat individu sadar bahwa mereka hidup dalam suatu batas dan jarak sosial yang saling terhubung oleh interaksi. Namun tetap saja garis-garis batas antar-manusia itu tidak pernah dapat terlihat (invisible). Oleh karena itulah adat harus diberi ruang untuk berjalan, berkembang dan mengadakan berbagai penyesuaian hingga akulturasi budaya berjalan. Akulturasi yang dimaksud adalah proses sosial yang timbul ketika suatu KAT dengan budaya tertentu dihadapkan dengan budaya luar dan budaya luar itu diolah dan diterima secara lambat laun tanpa menghilangkan unsur budaya sendiri.

Beberapa parameter minimal yang harus dicapai pasca pemberdayaan KAT, di samping keberhasilan akulturasi.

Parameternya;

1. Adanya kemauan dan kemampuan warga KAT hidup bersama dalam pemukiman,

2. Tersedianya sumber-sumber untuk bertahan hidup yakni sumber kehidupan dan penghidupan berkelanjutan,

3. Terpenuhinya hak-hak sipil dan politik sebagai warga negara,

4. Tersedianya akses terhadap kebutuhan dasar ekonomi, kesehatan, pendidikan, transportasi, informasi.


Menurut Koentjaraningrat (2005), bahwa akulturasi budaya menyangkut konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu.

Terpenuhinya syarat-syarat di atas maka komunitas adat yang semula terpencil akan menjadi komunitas adat yang setara dan sejahtera. Jika warga KAT yang dulunya terpencil dan miskin, maka upaya pemberdayaan berhasil dengan parameter itu, maka kita telah berhasil “mengedepankan yang terbelakang” atau putting the last first sebagaimana gagasan Robert Chambers di atas. Disinilah visi pemberdayaan KAT itu mencapai ujungnya.

DAFTAR BACAAN

Chambers, Robert, 1983. Rural Development: Putting The Last First. London: Longman.

Kementerian Sosial, 2003. Atlas Nasional Persebaran Komunitas Adat Terpencil. Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

…………, 2009. Database Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2015 – 2019. Review Database Tahun 2017. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Koentjaraningrat, 2005. Pengantar Ilmu Antropologi (Jilid I). Jakarta: Rineka Cipta.

Sapartinah, 2013. Definisi dan Kriteria Komunitas Adat Terpencil 1969 – 2013 (Kertas kerja, tidak dipublikasikan).


Saragih, Sebastian, et.al (2007) Kerangka Penghidupan Berkelanjutan. https://www.zef.de/uploads/tx_zefportal/Publications/2390_SL-Chapter1.pdf.

Simmel, George (1990). How Society is Possible. American Journal of Sociology (372-391). https://brocku.ca/MeadProject/Simmel/Simmel_1910.html.

65Pusat Pemberdayaan Keluarga di Perbatasan

Oleh: Rizki Nurrahman – Universitas Muhammadiyah Jakarta

Perhatian terhadap daerah perbatasan diangap masih kurang disebabkan antara lain: kurangnya sarana dan prasarana, munculnya permasalahan sosial, kesenjangan ekonomi, kejahatan, dan sebagainya. Termasuk pemberdayaan sosial seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak secara horizontal, sektoral, dan vertikal. Lebih memperhatinkan lagi keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan negara lepas dari perhatian penanganan masalah daerah batas negara. Di lapangan ditemukan banyak kebijakan yang tidak saling mendukung dan koordinasi yang kurang mantap. Saatnya dalam pengembangan perbatasan komitmen dan kebijakan pemerintah untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi dalam pembangunan wilayah perbatasan telah mengalami reorientasi yaitu keamanan menjadi orientasi kesejahteraan atau pembangunan

A. Wujud KedaulatanWilayah perbatasan negara merupakan perwujuda jati diri

kedaulatan wilayah suatu negara karena perbatasan suatu negara mempunyai peran dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Kondisi batas wilayah negara dalam berbagai pandangan ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan

Bab

4 PUSAT PEMBERDAYAANKELUARGA DI PERBATASAN


internasional. Melaksanakan berbagai rangkaian pembangunan di wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan rangkaian dari pembangunan nasional.

Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis antara lain (Kementerian Sosial; 2000):

1. Jati diri dalam membangun komitmen dalam kedaulatan negara

2. Merupakan faktor pendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitarnya

3. Mempunyai keterkatian saling mempengaruhi dengan berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya, secara langsung berbatasan dengan wilayah antar negara

4. Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.

Perhatikan beberapa kasus terjadi. Pertama, di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menyebabkan sekitar 200 hektar wilayah Republik Indonesia berpindah masuk menjadi wilayah Malaysia. Hilang atau rusaknya patok batas negara setidaknya kini menjadi 21 patok Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas. Ancaman keamanan perlu diperhatikan, mengingat kurangnya pos lintas batas legal di Kalimantan Barat dengan Serawak atau sabah hanya ada dua pos lintas batas legal dari 16 pos batas yang ada. Kedua, pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi, sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat. Misalnya pembalakan kayu atau illegal loging juga terkait dengan kerusakan hutan dan lingkungannya.

Ketiga, kemiskinan akibat terisolasinya tempat tinggal menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke Malaysia dengan latar belakang perbaikan ekonomi keluarga karena perekonomian Malaysia lebih berkembang dan menjanjikan. Bahan makanan terbatas dan terhambat sarana dan prasarana, sehingga kebutuhan hidup masyarakat sebagian besar


tergantung dari daerah luar karena tersedia dan harganya terjangkau. Termasuk kesenjangan sarana dan prasarana kedua negara seperti di Kalimantan akses keluar lebih mudah dibandingkan ke ibukota kecamatan/kabupaten wilayah dalam wilayah Kalimantan Barat. Kondisi kemiskinan di perbatasan mendorong masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan melanggar hukum (illegal), sehingga menimbulkan kerawanan dan dan penyelundupan yang merugikan negara. Kegiatan tersebut terorganisir dengan baik dan kadang-kadang sulit dihindari.

Muncul konsep pembangunan ekonomi perbatasan berbasis kerakyatan. Sumber daya manusia merupakan faktor penting, sehingga perlu peningkatan taraf hidup masyarakatnya antara lain; potensi sumber daya alam setempat, dan kelompok swadaya masyarakat. Penting dilakukan dalam penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sudah ada. Pemberdayaan, pendampingan dan penguatan peran serta perempuan dalam kegiatan perekonomian atau sosial. Sebab daerah perbatasan secara masih tertinggal, tingkat kehidupan dan pendidikan pada umumnya masih rendah. Disebabkan: sarana kesehatan yang tersedia masih terbatas, penyelenggaraan pendidikan di daerah masih tertinggal bila dibandingkan dengan daerah perkotaan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Permasalahan;

1. Kesenjangan Pembangunan

Terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga. Kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan yang miskin dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga. Wilayah perbatasan di Kalimantan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, berkiblat ke wilayah negara tetangga. Hal ini disebabkan infrastruktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari negara tetangga.


2. Kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan dan keluarga pra sejahtera. Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan yang dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga pra sejahtera serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur, rendahnya produktivitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam.

3. Garis Batas.

Belum disepakatinya garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh. Beberapa segmen garis batas baik di darat maupun laut belum disepakati secara menyeluruh oleh negara-negara yang berbatasan dengan wilayah NKRI. Permasalahan yang sering muncul di perbatasan darat adalah pemindahan tanda/patok batas yang menyebabkan kerugian negara. Namun secara umum, titik koordinat batas negara di darat sudah disepakati. Permasalahan batas yang perlu diprioritaskan penanganannya saat ini adalah perbatasan laut, di mana garis batas laut, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebagian besar belum disepakati bersama negara tetangga. Belum jelas dan tegasnya batas laut antara Indonesia dan beberapa negara tertentu serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan menyebabkan terjadinya pelanggaran batas oleh para nelayan Indonesia maupun nelayan asing.

4. Sarana dan Prasarana

Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung untuk kepentingan pertahanan. Masalah-masalah pelanggaran hukum, penciptaan ketertiban dan penegakan hukum di perbatasan perlu diantisipasi dan ditangani secara seksama. Luasnya wilayah, serta minimnya sarana dan prasarana menyebabkan belum optimalnya aktivitas. Termasuk keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Perneriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang


di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di wilayah negara tetangga. Dengan sarana dan prasarana perbatasan yang memadai akan mengurangi keluar masuknya orang dan barang secara illegal.

5. Pelanggaran Hukum

Terjadinya kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum. Lemahnya penegakan hukum akibat kolusi antara aparat dengan para pelanggar hukum, menyebabkan makin maraknya pelanggaran hukum di wilayah perbatasan. Sebagai contoh, di wilayah perbatasan darat, berbagai praktek pelanggaran hukum seperti aktivitas pencurian kayu, penyelundupan barang, dan penjualan manusia (human trafficking), serta permasalahan identitas kewarganegaraan ganda masih sering terjadi. Demikian pula di wilayah perbatasan laut, masih terjadi pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia. Seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita), maupun pencurian ikan.

B. Peningkatan Kesejahteraan Pengelolaan kawasan perbatasan perlu memadukan

antara pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan pendekatan keamanan (security approach). Pendekatan keamanan diselaraskan dengan pendekatan kesejahteraan karena kedua berkembang menjadi keamanan manusia.

Pendekatan kesejahteraan mengacu dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti; pangan, sandang, dan papan. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat sangat mendukung terselenggaranya ketertiban dan keamanan masyarakat yang akhirnya dapat menciptakan peluang kerja. Pandangan pendekatan kesejahteraan, pembangunan sosial ekonomi merupakan alat yang ampuh untuk menciptakan kedamaian masyarakat.


Sedangkan keamanan manusia (human security) menjadi faktor penting dalam pembangunan kawasan perbatasan. Upaya perlindungan ini membuka peluang bagi kawasan perbatasan untuk mempercepat proses pembangunan karena terkait dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Keamanan dari ancaman penyakit menular, rawan pangan, kekurangan gizi, ancaman kehidupan sehari-hari, jaminan pekerjaan, akses pendidikan, keamanan dari tindak kejahatan dan terorisme. Wilayah perbatasan merupakan kawasan khusus yang perlu dikelola dan dikembangkan dengan konsep yang menyeluruh dan berkesinambungan. Selama ini wilayah perbatasan tidak tersentuh pembangunan dan masyarakatnya menjadi miskin.

Pengakuan hak adat atau hak ulayat. Hak-hak ulayat masyarakat perbatasan perlu diakui dan diatur keberadaannya. Hak-hak ulayat ini secara tradisional menjadi aset penghidupan sehari-hari masyarakat tersebut, maka Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan adat dan kerja sama dengan negara tetangga agar permasalahan terkait dengan hak-hak adat masyarakat adat di wilayah perbatasan dapat dikelola dengan baik. Aspek kesejahteraan keluarga dipandang perlu. Terutama dalam pelayanan sosial yang mudah diakses bagi keluarga di wilayah perbatasan antar negara. Diharapkan Pusdaka dapat memenuhi kebutuhan keluarga di kawasan perbatasan, antara Iain tersedianya lapangan pekerjaan, perumahan layak huni, teknologi tepat guna, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Penyelenggaraan kegiatan Pusdaka dimaksudkan untuk mewadahi aktivitas keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial keluarga dan membangun jiwa serta semangat dalam mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tujuan yang akan dicapai yaitu;

1. Mencegah terjadinya permasalahan sosial yang dihadapi oleh keluarga di daerah perbatasan antar negara.

2. Memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh keluarga


dengan berlandaskan kepada budaya setempat.

3. Meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, sehingga dapat tercipta keluarga yang berketahanan sosial.

4. Mengembangkan potensi dan sumber daya keluarga, sehingga keluarga mampu mengaskes berbagai pelayanan sosial yang tersedia.

5. Menumbuhkan jiwa nasionalisme keluarga yang selama ini tinggal di perbatasan antar negara sebagai akibat keterbatasan informasi.

6. Membangun interaksi sosial sehingga turnbuh nilai-nilai kesetiakawanan sosial kepada keluarga yang saat ini tinggal di perbatasan antar negara.

7. Menumbuhkan proses pembelanjaran dalam membangun jiwa dan semangat dengan berlandas Wawasan Kebangsaan, Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara RI 1945.

Nilai Dasar yaitu:

1. Demokratisasi, artinya Pusdaka dilandasi oleh kesepakatan atau konsensus deri seluruh warga masyarakat melalui proses musyawarah yang demokratis.

2. Otonom, artinya seluruh kegiatan Pusdaka bersifat otonom, tidak partisan atau berpihak pada satu kelompok tertentu.

3. Sistem kerjasama, artinya seluruh kegiatan Pusdaka dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

4. Lokalitası artinya Pusdaka berkedudukan di tingkat desa/kelurahan, tidak memililiki cabang dan atau sejenis, serta selalu memperhatikan nilai-nilai lokal masyarakat.

5. Kerja Bersamaı artinya Pusdaka dilaksanakan melalui serangkaian program dan kegiatan secara bersama dan terpusat dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat

6. Akesibilitası artinya penumbuhan Pusdaka didasari oleh penyediaan aksesibilitas pelayanan sosialı baik langsung atau tidak langsung kepada masyarakat.


7. Sinergis dan terpadu, artinya kegiatan Pusdaka bersandarkan pada keterpâduan dan sinergitas kerjasama.

8. Kemandirian lokal, artinya Pusdaka dikembangkan berdasarkan kemandirian lokal.

Program dan kegiatan Pusdaka terdiri dari:

1. Penyediaan Akses Informasi

Tujuan; tersedianya informasi kesejahteraan sosial. Sasaran: Keluarga. Kegiatan: penyuluhan, kampanye sosial, penyebaran leaflet, booklet, poster, foto, majalah dinding, jurnal, penyediaan papan data PMKS dan PSKS, serta peta sosial.

2. Pelayanan Sosial Terpadu

Tujuan : terjangkaunya penanganan masalah sosial keluarga Sasaran : keluarga-keluarga yang membutuhkan pelayanan. Kegiatan; kesehatan meliputi posyandu, pemberian gizi, pemeriksaan kesehatan ibu hamil/bayi atau lansia, penimbangan bayi dan Iain-lain; pendidikan masyarakat seperti rumah belajar, paket A dan paket B, dan lain-lain; kependudukan pelayanan kontrasepsi, urusan administrasi KTP/Kependudukan, dan PKK; keagamaan melalui pengajian, doa bersama, ceramah agama dan Iain-lain; olah raga, pelayanan kesejahteraan sosial, keterampilan dan kewirausahaan, rujukan dan sebagainya.

3. Fasilitasi Aksi Bersama

Tujuan; pelembagaan sistem kerjasama secara berkelanjutan. Sasaran; Keluarga. Kegiatan; bakti sosial, aksi sosial, upacara adat, kesenian, sarasehan, penyuluhan sosial, kampanye sosial, dan Iain-lain.

4. Menghimpun dana masyarakat

Tujuan: tersedianya sumber pembiayaan Pudaka. Sasaran: keluarga mampu. Kegiatan: iuran kesetiakawanan sosial, dana sosial, dana sehat, jimpitan beras, hasil usaha, iuran dari pemanfaat pelayanan, dan lain-lain.

5. Mekanisme kerja Pusdaka diatur berdasarkan mekanisme sebagai berikut; Pusdaka beroperasi secara otonom, Pengelola


bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat dan kepala desa/lurah, Pengelola diharapkan mampu menghimpun penyelenggaraan kegiatan melalui berbagai kegiatan kelembagaan.

DAFTAR BACAAN

Irmayani, 2009. Keluarga Berketahanan Sosial. Jakarta; P3KS Press.

Kementerian Sosial, 2009. Pusat Pemberdayaan Keluarga di Kawasan Perbatasan Antar Negara. Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Keluarga.

...………., 2012. Pemberdayaan Keluarga melalui Family Care Unit. Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial.

..……….., 2014. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Mandasari, Asmara, 2016. “Kemiskinan di Kawasan Perbatasan Antar Negara” dalam Kemiskinan. Telaah Konsep dan Penerapannya (Achmadi Jayaputra, dkk), 280 – 296.

Purnama, Akhmad, 2015. Efektivitas Model Pemberdayaan Keluarga melalui Family Care Unit. Jogjakarta; B2P3KS Press.

Suyanto, 2014. Pemberdayaan Keluarga di Provinsi Kalimantan Barat. Jakarta; P3KS Press.


Oleh: Nurasih Shamadiyah – Universitas Malikussaleh

Bahasan tentang sosial dan budaya perbatasan wilayah barat dibatasi daerah Sumatera dengan lima provinsi yang langsung dengan dua negara tetangga. Kemudian akhir bahasan tentang aspek kesejahteraan sosial yang dianggap menonjol.

A. Sumatera Sekitarnya1. Sejarah

Persoalan hubungan antar wilayah yang melibatkan dua negara atau penguasa telah ada jauh sejak Indonesia dan Singapura memproklamirkan kemerdekaannya, tidak jarang permasalahan ini mengarah pada konflik besar dan menciptakan ketegangan di kawasan tersebut. Akibatnya persoalan yang muncul harus diserahkan penyelesaian kepada negara induk masing-masing. Pihak-pihak yang bersengketa di Asia Tenggara hanya menunggu dan mematuhi serta melaksanakan apa yang dibutuhkan di Eropa. Sebenarnya beberapa hal penting dalam keputusan tersebut sebagai dasar kesepakatan antar penguasa kolonial sejauh menyangkut batas-batas wilayahnya perbatasan wilayah di darat tidak mengalami kesulitan yang begitu besar jika dibandingkan dengan perbatasan yang harus ditarik di laut

Bab

5 KESEJAHTERAAN SOSIAL DI SUMATERA

75Kesejahteraan Sosial di Sumatera

dengan menggunakan proses tersebut para penguasa kolonial sepakat untuk menarik garis batas dengan ukuran derajat tertentu di wilayah perairan.

Periode sebelum 1824 (Endjat Djenuderadjat; 2009) masalah garis batas antara Singapura dan Indonesia, khususnya di kawasan Kepulauan Riau dan Pulau Batam baru muncul pada awal abad XIX. Ditopang dengan kenyataan bahwa persoalan muncul ketika terjadi interaksi manusia yang bermukim di darat pusat-pusat pemukiman dan pangkalan mereka tetap bertumpu di daratan. Akibatnya komunitas laut baik para nelayan atau suku-suku yang bermukim permanen tidak pernah melakukan tuntunan atas batasan-batasan kekuasaan mereka tetap bisa mengeksploitasi isi sumber kekayaan laut. Ketika laut tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai sumber eksplorasi hasil laut tetapi juga sebagai sarana transportasi yang bernilai ekonomis dan strategis persoalan mulai muncul bahkan pada abad XVIII. Inggris sebagai negara pulai dengan kekuatan armada yang terkuat dan terbesar di dunia mengeluarkan pernyataan British Rules the Waves sejak abad XV dipelopori oleh penjelajah samudra bangsa-bangsa Eropa dengan armada tempurnya. Kekuatan mereka berada di kawasan perairan Asia, terutama di sekitar kepulauan nusantara.

Ketika konflik berakhir pada umumnya hanya terjadi dua alternatif. Pertama, bagi yang menyingkir dan memberi tempat kepada pihak pemenang sebagai bukti pengakuan haknya. Kedua, tercapainya kesepakatan antara kedua pihak untuk membagi wilayah perairan sebagai hak mereka. Meskipun tidak setajam seperti fisik kepemilikan legal yang dianut negara barat raja-raja pribumi di kawasan Melayu juga memiliki kepentingan akan perairan di sekitarnya ketika Sriwijaya tampil sebagai kekuatan besar yang bertumpu pada Armada maritim nya pada abad XII. Kekuasaannya mencakup seluruh wilayah perairan Melayu hingga pantai Borneo atau Kalimantan.


Perubahan besar dalam bidang agama dari dominasi pengaruh Hindu menuju Islam membawa dampak yang luas pada struktur kekuasaan di kawasan Melayu. Proses ini dipermudah oleh kepentingan yang yang sama dengan bertumpu pada pondasi yang serupa yaitu perdagangan dan pelayaran. Dalam hal ini perkawinan politik memegang peran penting melalui ikatan perkawinan keluarga para penguasa Melayu Islam di Sumatera Timur, Riau dan Malaya terikat dalam satu kesatuan. Pada masa ini kawasan Melayu Terbagi bagi dalam beberapa lingkup pengaruh kekuasaan raja raja Melayu. Aceh yang terletak di ujung pulau Utara Sumatera merupakan suatu bentuk institusi politik Kesultanan yang berada di luar lingkup. Melayu terlepas dari itu semua wilayah kekuasaan Aceh berada diluar garis batas kawasan Melayu. Meskipun menyisihkan Aceh dalam lingkup pengaruhnya batas-batas wilayah masing-masing Kerajaan Melayu juga tidak dapat digariskan secara jelas, misalnya Kesultanan kada pada tahun 1618 diserang oleh kekuatan armada aceh namun tidak lama kemudian kekuasaan atas bintan diserahkan kepada kerabatnya Sultan Riau yang berkedudukan di Lingga. Aceh yang tidak menjalin hubungan perkawinan dengan raja-raja di kerajaan Malaka dan Riau dapat saja dianggap sebagai orang asing yang melakukan intervensi di kawasan Melayu.

Kesepakatan semua 1834 – 1871. Pertumbuhan pesat Singapura sebagai pelabuhan laut dan terutama kehadiran Inggris di perairan laut Kepulauan Riau ini dirasakan sebagai ancaman yang berbahaya bagi posisi Belanda. Pengalaman dari masa sebelumnya , ketika Armada Inggris bergerak dari Penang pada bulan Juli 1811 berhasil menguasai Jawa dalam waktu sebulan pemberi Belanda peringatan besar terhadap kehancuran. Armada serupa di Singapura yang terletak lebih dalam wilayah kekuasaannya, sehingga kekhawatiran Belanda cukup beralasan. Inggris juga merencanakan untuk membangun pangkalan Singapura sebagai pangkalan laut nya terbesardan


terkuat di kawasan Asia. Berbeda dengan koloni Inggris yang meskipun juga berbentuk sebagai dari koloni Inggris akibatnya Inggris merasa khawatir bila Hongkong dikembangkan sebagai pangkalan laut untuk kepentingan ekonomi dan armada tempurnya akan menimbulkan reaksi keras dari yang perlu diperhitungkan kekuatannya hal ini membuat komunikasi antar pangkalan dapat dilakukan dengan cepat dan mobilisasi armada juga dapat berlangsung segera.

2. Geografis

Secara geografis ada lima provinsi yang berbatasan dengan Kerajaan Malaysia dan Republik Singapura. Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara batasnya dengan Kerajaan Malaysia dipisahkan Selat Malaka. Sedangkan tiga provinsi yaitu; Riau, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Sebagian berbatasan dengan Malaysia dan Singapura dipisah Selat Pandan dan Selat Singapura. Bagian terluas di utara dengan Laut Cina Selatan yang merupakan perairan internasional dan Laut Natuna sebagai bagian Indonesia.

Provinsi Kepulauan Riau luasnya 253.617,24 Km2, terluas laut 242.823,00 Km2 (95 %), dan daratan hanya 10.794,24 Km2 (5 %) dengan jumlah 2.408 pulau. Ada tujuh pulau besar yang penting yaitu; Batam, Bintan, Karimun, Lingga, Singkep, Jemaja, dan Natuna. Pulau tersebut berpenghuni dengan mobilitas yang tinggi. Sebagian besar ada yang dihuni dengan jumlah penduduk terbatas dan pulau yang tidak dihuni dijadikan sebagai ladang atau persinggahan. Batasnya sebelah; utara dengan Vietnam dan Kamboja, timur dengan Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat, selatan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, serta barat dengan Singapura, Malaysia dan Riau (Markus Gunawan, 2007: 1).

Hubungan dengan negara tetangga dapat dilakukan melalui jalur udara dan laut. Hubungan udara berjadual.


Diantaranya dari Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh penerbangan langsung ke Penang, Kuala Lumpur, dan Singapura. Melalui Bandar Udara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang penerbangan langsung ke Penang, KualaLumpur, dan Singapura. Demikian juga dari Bandar Udara Internasional Syarif Kasim di Pekan Baru ada penerbangan langsung ke Kuala Lumpur dan Singapura.

Hubungan laut melalui pelabuhan besar atau pelabuhan kecil langsung ke pelabuhan tertentu di Kerajaan Malaysia dan Republik Singapura. Umumnya menggunakan jenis kapal cepat (speed boat). Ada kapal dari Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Bagansiapi-api dan Pelabuhan Tembilahan di Riau, serta beberapa pelabuhan di Pulau Batam dan Tanjung Pinang. Hubungan udara dan hubungan laut berjadual selalu diminati warga ketiga negara tersebut secara timbal balik, sehingga tiap orang dapat melakukan perjalanan secara tetap sebagai pekerja dan pelancong. Biasanya warga yang melakukan kunjungan terkait dengan ekonomi sebagai pedagang antar pulau atau antar negara. Barang yang diminati yaitu; elektronik, perabotan rumah tangga, dan pakaian. Ada empat mata uang yang beredar dan dapat digunakan sesuai kesepakatan yaitu; rupiah, ringgit, dolar Amerika dan dolar Singapura.

B. BudayaDemikian luasnya konsep kebudayaan, maka kebudayaan

dipecah menjadi beberapa unsur, antara lain sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, serta sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 2015). Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang


berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia (Koentjaraningrat, 2009).

Dari berbagai definisi kebudayaan, dapat diperoleh kesimpulan mengenai kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide gagasan yang terdapat di dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Secara budaya, warga yang tinggal di batas antar negara memiliki kesamaan unsur kebudayaan, terutama bahasa dan seni. Unsur kebudayaan lainnya ada yang berbeda terlihat secara nyata dengan kegiatan yang dilakukan masing-masing kelompok atau komunitas setempat. Unsur budaya yang dibahas terkait dengan kehidupan sehari-hari. Di beberapa wilayah perbatasan yang demikian terisolir, peran yang dilakukan elemen adat secara informal justru nampak lebih besar dan menentukan dari pada pemerintah. Adapun dalam wilayah semi terisolir, peran lembaga-lembaga informal ini nampak sederajat dengan lembaga-lembaga formal. Kondisi ini terjadi terutama karena lembaga-lembaga tersebut amat dekat dengan masyarakat dan dalam batas-batas tertentu turut menentukan aktivitas dan kehidupan keseharian masyarakat di sana (Firman Noor; 2016 : 125). Kelembagaan lokal merupakan salah satu sistem yang dipandang penting yang tumbuh dan dibangun oleh masyarakat lokal dan telah berjalan dengan mekanisme lokal serta cukup efektif mengatur kepentingan masyarakat.

Selain kelembagaan lokal, masyarakat perbatasan juga memiliki kerarifan lokal. Kearifan lokal merupakan pengetahuan


ada di dalam masyarakat yang berperan untuk membantu manusia dalam menjalankan kehidupannya. Kearifan lokal disini menjadi patokan bagi masyarakat dalam bertindak. Di dalam kearifan lokal terdapat pengetahuan dan teknologi yang bersumber dari lingkungan masyarakat setempat. Kearifan lokal telah teriternalisasi ke dalam individu sebagai anggota dari masyarakat. Dalam proses internalisasi, seseorang akan mengalami pembelajaran dari lingkungan sekitarnya baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Proses internalisasi yang berlangsung lama dan terus menerus menjadi seorang individu akan mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat (Narwoko dan Bagong, 2014).

Jika berada di lokasi dengan berbagai macam komunitas, maka peran tokoh masyarakat masing-masing lebih menonjol. Terutama dalam pergaulan sehari-hari terlihat akrab dan saling memahami latar belakang masing-masing. Apalagi jika timbul masalah yang lebih rumit, maka tokoh masyarakat berada di garis depan untuk segera menyelesaikan masalahnya. Terdekat dengan jalan perdamaian. Kecuali terkait dengan kriminal atau hukum pidana lainnya tentu diserahkan kepada aparat yang berwenang. Nilai budaya dan lembaga adat yang telah mengakar dalam masyarakat setempat telah terbukti mampu mengatur dan mengendalilkan anggota masyarakatnya dalam memamfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada dan juga dapat menciptakan keadilan diantara sesama masyarakat dalam usaha menjaga kelestarian sumberdaya alam yang ada. Hal ini mengakibatkan seringanya terjadi benturan atau konflik kepentingan antara keinginan atau program yang dilaksanakan pemerintah dengan keinginan dan kebiasaan masyarakat setempat (Budi, 2015).

1. Bahasa

Ada tiga bahasa yang digunakan warga perbatasan antar negara. Ketiganya terkait dengan tiga latar belakang kebudayaan yaitu; Melayu, Cina, dan suku bangsa lain. Pergaulan sehari-


hari lebih dominan Melayu dan Cina. Kecuali suku bangsa lain jumlahnya tidak banyak seperti; Bugis, Makassar, Banjarmasin, Jawa, Minangkabau, dan lain-lain. Oleh karena itu penggunaan bahasa ada yang berlaku secara resmi dan tidak resmi. Secara resmi tentulah bahasa Inggris dalam pengumuman, dan petunjuk. Biasanya pengumuman atau pemberitahuan tertulis biasanya dalam tiga bahasa yaitu; Inggris, Indonesia, dan Cina. Penguasaan bahasa secara dominan tidak terjadi, sehingga sering juga menggunakan bahasa induk masing-masing karena suda menjadi kebiasaan dalam pergaulan sehari-hari. Kecuali bagi pejabat pemerintah dan warga tertertentu dianggap harus menguasai bahasa Inggris dengan logat Melayu atau logat Cina. Secara tidak resmi, bahasa yang digunakan tergantung dai latar belakang kebudayaan masing-masing. Bahasa Melayu paling sering digunakan. Sedangkan bahasa lainnya digunakan antar warga yang sudah saling mengenal dan kesamaan suku bangsanya.

2. Kesenian

Hampir sama dengan bahasa. Tampilan kesenian masing-masing menunjukkan latar belakang kebudayaan. Secara nyata bisa dilihat waktu perayaan hari besar agama dan acara adat. Khususnya tiap acara adat selalu menampilkan unsur budaya masing-masing seperti bahasa yang digunakan, pakaian yang dikenakan, dan jenis kesenian yang ditampilkan. Oleh karena itu dalam perayaan kesenian sudah diketahui acara yang silih berganti, sehingga kesenian mengikuti situasi yang terjadi. Selain itu bisa silih berganti dalam kelompok yang lebih besar dan komunitas tertentu. Jadi kesenian tradisional masih dilakukan kemunitas setempat. Tetapi ada juga unsur kesenian modern ditampilkan seperti organ tunggal atau band dengan irama dangdut, melayu, dan pop. Masyarakat di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia dalam beberapa tahun terakhir bersama pemerintah pusat serta local membuat sebuah Festival Perbatasan yang berisi pertunjukan seni


budaya tradisi perbatasan, karnaval budaya, bazar kerajinan masyarakat dan kuliner dari masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Selain musik, selama beberapa hari acara tersebut diselenggarakan, masyarakat juga akan menyaksikan atraksi budaya lokal seperti tarian tradisional khas Suku Dayak, pangkak gasing, pesta kembang api, demo tato Dayak dan demo pembuatan kain tenun songket (CNN Indonesia, 2016).

3. Agama

Unsur agama terlihat dari latar belakang budaya dan perayaan hari besar agama. Ada tiga kelompok ummat bergama yang selalu merayakan hari besar keagamaan yaitu; Islam, Kristen, Buddha dan Konghucu. Umat Islam menonjol seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan lain-lain. Pemeluknya pasti orang Melayu atau suku bangsa lain yang beragama Islam. Ditandai dengan penggunaan bahasa Arab dan Melayu atau pakaian yang dikenakan. Mereka memadati masjid atau musholla atau tempat tertentu yang dijadikan sebagai pusat kegiatan. Selain itu tibanya pelaksanaan sholat lima waktu dengan lantunan azan dari masjid dan musholla.

Demikian juga, kaum Kristen Protestan atau Katholik. Pelaksanaan kegiatan agamanya terlihat tiap hari minggu, pengikut agama tersebut beribadah di gereja masing-masing. Termasuk perayaan agama yang selalu dilakukan seperti; Natal, Paskah, dan sebagainya. Biasanya pemeluk agama Kristen banyak berasal dari suku Batak dan Jawa. Kelompok yang memeluk agama Buddha atau Konghucu kebanyakan berasal dari etnis Tionghoa. Etnis ini merayakan hari besar mereka seperti Imlek, tahun baru Cina, dan sebagainya. Kelompok ini juga terbagi lagi dalam sekte-sekte yang merupakan warisan leluhurnya. Pelaksanaan kegiatan lebih banyak di Kelenteng atau Vihara.


C. Kesejahteraan SosialKementerian Sosial membagi tujuh besaran penyandang

masalah kesejahteraan sosial yaitu; kemiskinan, kecacatan, ketelantaran, keterpecilan dan ketertinggalan, bencana alam, dan bencana sosial. Pengelompokan tersebut masih terbagi lagi dengan ciri-ciri tertentu (Departemen Sosial; 1999; Achmadi Jayaputra; 2016: 146 – 164). Tiga permasalahan kesejahteraan sosial menonjol dan perlu menjadi perhatian karena dianggap selalu terjadi terhadap individu atau kelompok.

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan ketidakberfungsian individu dan keluarga dalam melaksanakan fungsi sosialnya atayu aktivitas hidupnya. Ada yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial (Departemen Sosial; 1999; Achmadi Jayaputra; 2016 : 16). Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kondisi warga di wilayah perbatasan sangat tergantung dengan ekonomi yang berlaku. Ekonomi terkait dengan perdagangan barang-barang elektronik seperti televisi, telepon genggam, lap top, dan sejenisnya. Barang-barang tersebut sangat dibutuhkan dan sangat mudah diperdagangkan karena bisa dibawa dalam jumlah tertentu dan tidak dipungut bea masuk atau biaya barang mewah. Banyak juga jenis barang lain yang menjadi barang dagangan antar pulau. Bagi mereka yang mempunyai modal besar akan lebih mudah menguasai jual beli barang-barang tertentu. Contoh di Pulau Batam dan Pulau Bintan terlihat hilir mudik mobil atau kendaraan tertentu yang berasal dari keduanegara tetangga.


Kebanyakan warga setempat hanya mengandalkan mata pencaharian dari pertanian dan perikanan. Jenis mata pencaharian tersebut sangat mudah dilakukan karena hanya memerlukan keterampilan dan mudah dijual. Walaupun dengan harga yang murah, sehingga penghasilanyang diperolehhanya cukup untuk kebutuhan makan sehari atau beberapa hari. Berbagai jenis ikan dapat ditangkap menggunakan jaring atau pukat. Bahkan dengan memancing, hasilnya mudah dijual. Kecuali itu ada juga yang menjadi buruh nelayan yang hanya mengandalkan upah harian atau upah tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan kurangnya pendapatan karena tergantung jenis pekerjaan yang sifatnya tradisional. Penduduk desa yang miskin jarang memiliki uang kontan untuk keperluan mendadak. Jika ada kebutuhan yang memerlukan uang kontan, biasanya penduduk yang miskin meminjam uang atau menjual barang termasuk tanah yang dimiliki kepada penduduk lain yang termasuk ‘orang berada’ di desa itu, atau kepada orang luar yang memiliki banyak uang. Tanah yang dimiliki sebagian sudah dijual sedikit demi sedikit dan sebagian yang lain disewakan. Dengan cara menjual sedikit demi sedikit dan menyewakan tanahnya itu mereka bisa memperoleh uang kontan untuk mencukupi kebutuhannya. Hasilnya, tanah yang dimiliki sedikit demi sedikit terjual dan habis. Kemudian, karena tidak memilki tanah lagi, secara ekonomis mereka tergantung pada orang lain. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan di daerah perbatasan, Kementerian Sosial membuat kebijakan dengan memberi bantuan berupa Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Eknomis Produktif.

Pendidikan sebagian besar penduduk di desa yang rendah menyebabkan mereka sulit memahami hal-hal abstrak yang memerlukan analisis dan perhitungan secara logis. Misalnya, alasan-alasan masuk akal apa seperti bagaimana cara mengolah tanah yang baik dan inovatif agar produktivitas dan produksi tanamannya meningkat, perlu tidaknya dibentuk


suatu organisasi ekonomi yang dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya misalnya koperasi, dan sebagainya tidak terpikirkan oleh mereka. Jika ada penyuluhan-penyuluhan yang bersifat konsep, mereka tidak paham atau juga tidak mau memahami, yang dapat mereka pahami hanyalah hal-hal konkret misalnya bantuan berupa uang, makanan, dan pakaian. Keterbatasan pemikiran akibat rendahnya pendidikan itulah kebanyakan dari penduduk jarang yang membuat perencanaan masa depan. Mereka tidak berpikir tentang masa depan keturunannya, sehingga kemiskinan menjadi turun-temurun.

2. Ketelantaran

Kemiskinan dan ketelantaran saling berkaitan. Secara nyata, umumnya warga di perbatasan pada dikategorikan kelompok miskin diantdai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan yaitu buruh dan kerja serabutan. Memang mudah mendapatkan pekerjaan apapun, tetapi pekerjaan yang dilakukan tidak menjamin secara terus menerus. Demikian juga pendapatan yang terbatas sebab seseorang sekali bekerjahanyadapatmemenuhi kebutuhan hidup dalam dua hari. Hari selanjutnya belum tentu dapat pekerjaan, sehingga penghasilan terbatas. Bahkan ada yang sering berhutang dengan kebanyakan para saudagar atau tauke yang kebanyakan berasal dari suku bangsa tertentu atau bukan orang Melayu.

Ketelantaran terbagi dua. Pertama, ketelantaran dari warga setempat disebabkan kurangnya penghasilan. Sebagian orang selalu berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Akan tetapi banyak juga yang menunggu pekerjaan. Biasanya pola ini berlangsung dalam beberapa minggu karena banyak jenis pekerjaan yang bisa dilakukan. Hanya saja upah yang diterima dianggap terlalu kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anggota keluarga. Dengan kondisi demikian, keluarga pasti telantar dengan tidak memenuhi kebutuhan


dasar. Kelompok masyarakat ini cenderung bertahan di desa atau lokasinya sendiri karena tidak memiliki daya dan sumber uang. Misalnya bekerja di negeri seberang, terlebih dahulu memilik dana yang cukup antara lain pembuatan pasport, sewa rumah, biaya kehidupan sementara, dan lain-lain.

Kedua, ada warga dari luar desa telantar. Sudah dimaklumi ada beberapa desa dipesisir atau pulau-pulau tertentu yang menjadi pelabuhan kapal laut secara tidak resmi dan tidak resmi. Biasanya desa-desa itu ramai dikunjungi pendatang dari luar desa dengan satu tujuan sebagai tempat tinggal sementara atau transit. Mereka calon tenaga kerja yang menunggu pemberangkatan ke negara bagian tertentu di Malaysia atau Singapura. Mereka kebanyakan berasal dari wilayah Indonesia Timur. Ada yang secara resmi memiliki dokumen untuk bekerja di negara seberang. Akan tetapi banyak juga calon tenaga kerja yang tidak resmi karena menunggu pemberangkatan atau menunggu perusahaan yang menampung. Jika yang terjadi calon tenaga kerja menunggu dalam waktu lama, maka akan mengalami serba kekurangan karena bekal yang di bawa terus berkurang untuk sewa rumah, makan, dan kebutuhan lainnya. Belum lagi kalau mereka tertipu, sehingga menjadi telantar. Ada saja yang telantar setelah bekerja di negeri seberang. Motifnya sama karena tertipu, tidak memiliki uang, dan sebab lain.

Oleh karena itu setelah bekerja di luar negeri mengalami permasalahan sosial, sehingga menjadi pekerja migran telantar. Menghadapi kasus demikian, Kementerian Sosial mempunyai tempat penampungan secara resmi di Tanjung Pinang. Semua pekerja yang berasal dari negara seberang atau orang-orang telantar di tampung tempat tersebut. Setelah didata dan mendapat bimbingan motivasi dalam waktu tertentu mereka langsung dipulangkan ke daerah masing-masing. Mereka yang berasal dari daerah Pulau Jawa dan daerah timur lainnya akan diberangkatkan dengan kapal laut ke Pelabuhan Tanjung Priok.


Ada yang dibawa le Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih di Jakarta. Kemudian diberangkatkan dengan bus ke daerah asalnya seperti ke Serang, Pekalongan, Solo, dan seterusnya. Bagi mereka yang berasal dari daerah Sumatera seperti Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Palembang, dan Lampung. Mereka diberangkatkan dengan kapal khusus atau kapal cepat ke tujuan masing-masing. Pemberangkatan secara rombongan, sehingga daerah tujuan tertentu yang sedikit orangnya bisa menunggu lebih lama.

3. Bencana Sosial

Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan ulah manusia yang dilatar belakangin berbagai perbedaan ekonomi, sosial, dan budaya. Bencana sosial terdiri dari korban bencana sosial, dan pekerja migran telantar (Departemen Sosial; 1999; Achmadi Jayaputra; 2016 : 163 - 16).

Pantai pesisir Aceh dan Sumatera Utara, serta pulau-pulau tertentu di dua provinsi lain. Seringkali dijadikan pendaratan. Akan tetapi melihat kondisi pengungsi dalam kondisi memperihatinkan, maka banyak nelayan yang memberikan pertolongan dan penampungan sementara. Dinas Sosial setempat harus mengambil alih permasalahan tersebut sebagai bencana sosial. Demi kemanusiaan mereka ditampung di tempat yang layak seperti wisma atau penginapan. Diadakan pemeriksaan kesehatan, diberi makan yang layak, dibantu pakaian yang layak, dan pelayanan lainnya yang diperlukan. Oleh karena itu beberapa pemerintah kabupaten yang wilayahnya berada di pesisir pantai sering menampung pengungsi dari negara lain yang terdampar dan telantar. Diantaranya; Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti,


Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.

Setelah tahun 2000 terjadi arus pengungsi dari negara-negara teluk, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Khusus dari wilayah Asia Selatan seperti dari Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar. Pengungsian terjadi karena politik dan ekonomi. Politik menimbulkan kekacauan, sehingga warganya harus keluar dari negaranya sendiri ke negara-negara yang bersedia menerima pengungsi. Pengungsi yang diterima biasanya karena politik, wanita, dan anak-anak. Alasan ekonomi, latar belakangnya memang ingin mencari pekerjaan di negara tujuan. Para pengungsi melakukan pelayaran asal keluar dari negaranya dengan menggunakan kapal kecil yang sering melebihi kapasitasnya. Seringkali kehabisan bahan bakar dan bahan makanan, sehingga terombang-ambing di laut lepas. Nasibnya ditentukan dengan keramahan alam atau kapal yang lewat. Pertolongan pertama pastilah membantu bahan bakar secukupnya untuk meneruskan perjalanan dan memberi bahan makanan agar tidak menimbulkan korban.

Selama ini ikut berperan mengurusi pengungsi dari United Nation High Commissioner for Refuges (UNHCR). Lembaga PBB ini bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada penungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintah atau PBB. Kemudian mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Upaya yang sudah dilakukan dengan menempatkan pengungsi ke negara tujuan seperti ke Amerika dan Australia. Banyak juga negara tujuan tidak mau menerima pengungsi. Sementara negara asalnya tidak mau menerima atau tidak mau mengakui pengungsi, sehingga mereka tinggal harus tinggal lama di penampungan. Saking lamanya mereka sudah bergaul dengan penduduk pesisir, lancar berbahasa Melayu, kawin, dan bekerja. Mereka tidak leluasa karena status mereka sebagai


pengungsi yang tidak memiliki keterangan diri. Kecuali surat keterangan dari UNHCR.

Keberadaan pengungsi mengingatkan bangsa Indonesia pernah menampung pengungsi akibat perang Vietnam. Asalnya satu negara memaksakan penduduknya menganut faham politik tertentu. Mereka yang merasa takut terpkasa melarikan diri menggunakan perahu dengan penumpang yang padat. Sebagian meninggal di tengah laut. Sebagian lagi terpaksa singgah di pelabuhan-pelabuhan kecil karena kehabisan bahan bakar. Melalui badan pengunsi PBB tersebut, ribuan atau jutaan pengungsi dari Vietnam ditampung di Pulau Galang dari tahun 1979 - 1996. Mereka hidup secara layak, mendapat bantuan permakanan, pemeriksaan kesehatan, melaksanakan ibadah agamanya, berkebun dan bekerja sesuai dengan keahliannya.

Sisa-sisa kegiatan dan dokumentasi kehidupan pengungsi tersebut sampai sekarang masih bisa dilihat di Pulau Galang. Bahkan tiga pulau dihubungkan dua jembatan rentang besi dengan sebutan Barelang kepanjangan dari Batam, Rempang, dan Galang. Daerah tersebut menjadi tujuan wisata bagi Provinsi Kepulauan Riau. Aspek sosial dan permasalahan kesejahteraan sosial menjadi perhatian untuk melihat, bahwa manusia di perbatasan antar negara mengalami masalah sosial yang khas. Kehidupan di perbatasan antar negara, secara ekonomi banyak dipengaruhi kondisi setempat. Seperti peredaran uang dengan dengan jenis mata uang negara yang terdekat, barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dan elektronik kebanyakan berasal dari negeri seberang.

Kemiskinan masyarakat yang hidup di perbatasan antar negara dengan ciri khas sebagai berikut;

a. Identitas

Kebanyakan mempunyai identitas diri. Kehidupan sehari-hari ditandai dengan penggunaan dua bahasa atau dua


dialek yang saling dimengerti. Mereka juga dikenal sebagai warga perbatasan atau pelintas batas karena identitas berlaku untuk kunjungan antar wilayah negara.

b. Pekerjaan

Kebanyakan bekerja di sektor informal seperti petani, buruh dan pedagang antar wilayah. Ada kecenderungan memanfaatkan sistem ekonomi, khususnya jual beli bahan pokok tertentu yang dominan dan penggunaan dua mata uang atau lebih yang disepakati bersama. Sebagian kecil bekerja sektor jasa seperti pengantar tamu, hiburan, jual beli mata uang, dan jual beli barang-barang berharga atau berbagai bahan kebutuhan tertentu.

c. Pelaku

Pelaku terdiri dari orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Umumnya terkait dengan perdagangan bahan makanan pokok dan komoditi yang sangat diminati atau berharga.

d. Tempat Tinggal

Kebanyakan tinggal menetap dengan kondisi rumah layak huni. Rumah dihuni keluarga inti atau keluarga luas karena ikatan perkawinan dan atau anggota keluarga yang berasal dari keturunan berbeda dari negara tetangga.

e. Struktur Keluarga

Berbentuk keluarga inti atau keluarga luas. Secara administrasi ada yang tercatat di kantor desa setempat dan ada yang tidak tercatat.


DAFTAR BACAAN

Ayal, Lidia Nugrahaningsih, dan Sri Prasetyowati, 2017. Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Wilayah Perbatasan Antar Negara. Jogjakarta; Total Media.

Badan Pusat Statistik, 2015. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Budi, Setia. 2015. Identifikasi karakteristik nelayan perikanan tangkap dan persepsinya terhadap peran Lembaga Hukom Adat Laot di Kota Lhokseumawe (studi kasus: nelayan perikanan tangkap Gampong Pusong). Jurnal Acta Aquatika. Vol.2 2 No.2. 79 – 82.

CNN Indonesia. 2016. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20161013111040-269-165240/keriaan-festival-seni-budaya-di-kawasan-perbatasan.

Departemen Sosial, 1999. Profil Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta; Pusdatinsos.

Gunawan, Markus, 200. Provinsi Kepulauan Riau. Batam:Titik Cahaya Elka.

Jayaputra, Achmadi, 2012. Keragaman Suku Bangsa dan Pranata Sosial Masyarakat Indonesia. Jakarta; UMJ Press.

..............., 2016. Kemiskinan. Dibahas dan Kenyataannya. Tangerang; Mahara Publishing.

Kementerian Sosial, 2015. Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015 – 2019. Jakarta; Kementerian Sosial.

..............., (2017a). Pedoman Umum Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara. Jakarta: Direktorat PFMPPKPAN.

..............., (2017b). Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi


Produktif, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Jakarta: Direktorat PFMPPKPAN.

Koentjaraningrat (Ed), 1990. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta; Djambatan.

..............., (Ed), 1993. Masyarakat Terasing di Indonesia. Jakarta; Gramedia.

..............., 2009. Pengantar Ilmu Antropologi Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta)

..............., 2015. Kebudayaan Mentalitas dan Pembagunan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)

Mandasari, Asmara, 2016. “Kemiskinan di Kawasan Perbatasan Antar Negara” dalam Kemiskinan. Telaah Konsep dan Penerapannya (Rahmat Salam, ed), hal 280 – 296.

Melalatoa, M.J, 1996. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta; Depdikbud.

Narwoko J D and Bagong S 2014 Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan 4th Edition. Jakarta: Prenada – Prenadamedia Grup.

Naping,Hamka, 2017. Laut. Manusia dan Kebudayaan. Jogjakarta; Kaukaba Dipantara.

Noor, Firman, 2016. “Negara dan Kedaulatan Politik: Evaluasi atas Pemeliharaan Rasa Kebangsaan oleh Negara” dalam Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan, Persfektif Multidimensi (Mita Noveria,editor), hal 99 – 139.

Noveria, Mita, editor, 2017. Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Perspektif Multidimensi. Jakarta: LIPI – YOI.

Satria, Arif, 2015. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta: YPOI.

Wulandari, Triana, dkk, 2009. Sejarah Wilayah Perbatasan Batam– Singapura 1824 – 2009. Satu Selat Dua Nakhoda. Depok; Gramata.

Winarno, Endro, dkk, 2016. Potret Kesejahteraan di Tapal Batas. Jogjakarta; B2P3KS.

93Kesejahteraan Sosial di Kalimantan

Oleh: Mari Esterilita – Universitas Binawan

Pulau Kalimantan sebutan awalnya borneo. Perubahan nama pulau tersebut terkait dengan perjanjian pembagian wilayah antara Inggris dengan Belanda yang membelah kedua pulau tersebut. Tiga negara berada di pulau tersebut yaitu; Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bagian tengah pulau ini sebagian besar merupakan wilayah Indonesia mencakup tiga provinsi yaitu; Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Bagian utara sebagian merupakan bagian Wilayah Malaysia Timur dengan dua Negara Bagian yaitu; Serawak dan Sabah. Selain itu negara Brunei Darussalam dengan satu negara bagian.

A. Profil DaerahProvinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat, wilayah

ini dilalui garis khatulistiwa atau garis lintang 0o tepatnya berada di atas Kota Pontianak. Batas wilayah provinsi; sebelah utara dengan Sarawak, Malaysia; sebelah selatan dengan Laut Jawa dan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah barat dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari dua kota dan 12 kabupaten. Dua kota yaitu; Pontianak dan

Bab

6 KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KALIMANTAN


Singkawang. Kabupaten yaitu; Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Pontianak, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Luas wilayahnya sekitar 146.807 Km2 atau 7,53 % dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Provinsi inti terbesar keempat di Indonesia. Topografi Kalimantan Barat merupakan dataran rendah mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit, dan sebagai daerah berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove, bergunung relatif rendah dan non aktif. Daerah Kalimantan Barat memiliki ratusan sungai besar dan kecil, sehingga sering dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang mengaliri air dari berbagai anak sungai di pedalaman dan bermuara ke Selat Karimata. Daerah Kalimantan Barat ini sebagian memiliki perairan laut yang memiliki pulau besar dan kecil yang sebagai tidak berpenghuni. Sebagian kepulauan terutama wilayah di wilayah Kabupaten ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan yaitu 127.267,52 Km2 dan luas pengelolaan laut 25.656 Km2. Batas wilayahnya; sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara; sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi; sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat, serta Negara Bagian Serawak. Secara administratif terdiri dari tiga kota dan enam kabupaten. Tiga kota yaitu: Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Enam kabupaten yaitu: Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, dan Penajam Paser Utara.

Topografi provinsi ini bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0 – 1.500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0 - 60 persen. Daerah dataran rendah pada umunya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan


memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 % terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budi daya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.

Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara luasnya ± 75.467.70 Km², berdasarkan batas kewenangan provinsi diketahui memiliki lautan seluas 11.579 Km² (13 %) dari luas wilayahnya. Batas Wilayah Kalimantan Utara yakni; sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah; sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak. Secara administratif terdiri dari satu kota yaitu; Tarakan. Selain itu terdiri dari empat kabupaten yaitu: Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung.

B. Perbedaan Sosial dan BudayaMelayu dan Dayak. Di Pulau Kalimantan terdapat dua suku

yaitu; Melayu dan Dayak. Suku Melayu mendiami daerah pantai dan hulu sungai besar. Keberadaan suku tersebut terkait dengan sejarah kedatangan mereka yang menyebut ada berasal dari Sumatera dan Malaya (Malaysia). Keturunannya sering disebut orang Pontianak, orang Banjar, dan orang Samarinda. Ada juga yang menyebut suku Melayu merupakan penduduk asli yang menempati muara sungai dan melakukan perdagangan sampai ke pedalaman atau hulu sungai besar. Kedua suku tersebut masing-masing memiliki unsur kebudayaan berbeda. Sedangkan suku Dayak, umumnya beranggapan sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan yang mendiami bagian hulu sungai-sungai besar. Empat sungai besar sebagai jalur atau perhubungan yaitu; Kapuas bermuara ke Selat Karimata, Mahakam bermuara ke Selat Makassar, Barito dan Kahayan bermuara ke Laut Jawa. Mereka bertemu dengan suku


Melayu, sehingga terjadi perjumpaan antar suku di pedalaman dan di muara sungai.

Berdasarkan sumber tertentu, asal suku Dayak terdiri dari enam atau tujuh suku besar dan terbagi dalam 40 sub-sub suku. Suku besar atau suku inti yaitu; Bahau, Bukit, Kenyah, Maanyan, Ngaju, dan Punan. Suku Dayak sering melakukan perpindahan atau migrasi yang dipengaruhi mata pencaharian hidup sebagai peladang berpindah. Misalnya suku Dayak Kenyah di pedalaman Kalimantan Timur sampai ke Negara Bagian Serawak. Suku Dayak Kenyah ada yang sudah sampai ke Negara Bagian Sabah (J.U.Lontaan, 1974; Achmadi Jayaputra; 2012: 131, 135 - 136). Masing-masing sub suku Dayak mempunyai adat istiadat dan budaya yang mirip, sesuai dengan sosial kemasyarakatannya,adat istiadat, budaya, maupun bahasa yang khas pada masing-masing sub suku tersebut, baik Dayak di Indonesia maupun Dayak di Sabah dan Sarawak Malaysia. Mereka menyebar di seluruh daerah pedalaman Kalimantan. Mereka menyebut dirinya dengan kelompok yang berasal dari suatu daerah berdasarkan nama sungai, nama pahlawan, nama alam dan sebagainya. Misalnya suku Iban dalam bahasa Kayan berasal kata ivan (Indonesia; pengembara).

Bentuk Permukiman. Pemukiman seperti yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat sebagai tempat tinggal, berteduh, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Pemukiman meliputi tiga hal, pertama, supra struktur yaitu berbagai komponen fisik tempat manusia mengaub (shelter). Kedua, infra struktur yaitu prasarana bagi gerak manusia perhubungan dan komunikasi, sirkulasi tenaga dan materi untuk kebutuhan jasmaninya. Ketiga, pelayanan (service) yaitu segala hal yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, rekreasi dan kebudayaan (Suprapti, 1980: 1).

Umumnya kampung atau desa berada di aliran sungai. Satu desa hanya terdiri dari beberapa rumah panjang (lamin, betang, umaq) yang didirikan sejajar dan menghadap aliran sungai. Tiap rumah panjang terdiri dari dua bagian yaitu; pertama, beranda


(usei) merupakan ruang terbuka bagian depan sepanjang bangunan. Kedua, bilik (amin) yang merupakan ruang terbuka untuk satu keluarga luas. Bilik masih terbagi empat bagian yaitu; tempat menerima tamu (pamen), tungku (atang), tempat tidur (tilung), dan tempat menyimpang barang-barang berharga (sinong). Di belakang bilik ada pintu ke dapur (paawang), kandang ayam (buaniyap) dan kandang babi (liwang buin) (Achmadi Jayaputra; 2012: 132).

Sungai bagi orang Dayak merupakan bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan. Sungai selain sebagai tempat melakukan aktivitas keseharian mulai dari mencuci, mandi, sarana transportasi juga dimanfaatkan untuk membangun rumah atau pemukiman. Suku dayak membangun rumah mereka dipinggir sungai atau tidak jauh dari sungai. Menurut pandangan orang Banjar, rumah yang ideal adalah rumah yang bagian belakang menghadap sungai dan bagian depan mengahadap jalan (Suryadikara, 2000: 12-13). Pemukiman ini khususnya didirikan di tebing-tebing sungai yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang umumnya berupa rawa-rawa (Daud, 1997: 106).

Sosial Budaya. Sistem kekerabatan suku dayak yaitu bilateral/ambilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Sehingga system pewarisan tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan.

Bentuk Kehidupan Keluarga:

1. Keluarga batih (nuclear family), wali/asbah mewakili keluarga dalam kegiatan sosial dan politik di lingkungan dandi luar keluarga adalah anak laki-laki tertua,

2. Keluarga luas (extended family), wali/asbah adalah saudara laki-laki ibu dan saudara laki-laki ayah. Peran wali/asbah misalnya dalam hal pernikahan, orang yang paling sibuk mengurus masalah pernikahan sejakawal sampai akhir acara. Oleh karena itu, semua permasalahan dan keputusan keluarga harus dikonsultasikan dengan wali/asbah. Penunjukan wali/


asbah berdasarkan kesepakatan keluarga.

Suku Dayak juga dikenal dengan sistem pelapisan social dimana pelapisan terbagi menjadi dua yakni lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas berdasarkan keturunan awal dan terdahulu dna pertama membuka sebuah perkampungan. Sedangkan, Lapisan bawah adalah nama biasa. Kelompok kekerabatan yang terpenting yaitu keluarga luas utrolokal. Rumah tangga ini berlaku sebagai satu kesatuan fisik karena mereka tinggal dalam satu rumah panjang, prinsip keturunann suku Dayak menghitung sebagian hubungan kekerabatan laki-laki dan perempuan (ambilineal).

Suku Dayak memiliki beberapa adat istiadat yang masih terpelihara sebagai perwujudan dunia supranatural yang masih kuat hingga saat ini. Upacara Tiwah merupakan upacara adat yang sering dilakukan dengan cara pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sandung yang sudah dibuat. Sandung merupakan tempat yang berbentuk rumah kecil yang digunakan khusus untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Upacara Tiwah bagi suku Dayak sangatlah sakral. Pada acara Tiwah ini sebelum tulang-tulang yang sudah meninggal tersebut diantar dan diletakkan ke tempatnya atau disanding banyak sekali acara-acara ritual, tarian, suara gong, dan hiburan lain. Sampai akhirnya tulang-tulang tersebut diletakkan di tempatnya. Masyarakat dayak memiliki tradisi berlandang berpindah, mereka mencari bagian hutan yang dianggap subur untuk bercocok tanam sebagai mata pencaharian mereka seterusnya.

C. Ketergantungan EkonomiPerekonomian Kalimantan Barat pada Triwulan IV 2018

tumbuh 5,07 %, meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (4,97 %). Sisi permintaan, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan IV 2018 disebabkan oleh peningkatan kinerja yang terjadi pada komponen ekspor. Sisi penawaran, peningkatan terutama didorong kinerja


lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil, serta pertambangan dan penggalian.

Memasuki Triwulan I 2019, perekonomian diperkirakan akan melambat sebagai dampak dari antara lain melambatnya konsumsi rumah tangga pasca rangkaian kegiatan akhir tahun. Selain itu kinerja ekspor diperkirakan masih terbatas. Pada sisi penawaran, perlambatan kinerja diperkirakan akan terjadi di antaranya pada industri pengolahan didorong oleh prakiraan masih terbatasnya kinerja ekspor di awal 2019.

Inflasi Kalimantan Barat pada Triwulan IV 2018 tercatat sebesar 3,85 % atau meningkat dibandingkan Triwulan III 2018 yang sebesar 2,91 %. Meningkatnya tekanan harga pada kelompok barang transpor, komunikasi dan jasa keuangan mendorong inflasi pada Triwulan IV 2018. Berdasarkan komoditasnya, penurunan inflasi Triwulan IV 2018 terutama disebabkan kenaikan tarif angkutan udara, harga daging ayam ras, sotong, telur ayam ras dan bawang merah. Di sisi lain, deflasi pada komoditas bayam, jagung manis, ikan tongkol, nanas dan udang basah menahan laju inflasi lebih jauh pada Triwulan IV 2018.

Pada akhir Triwulan IV 2018, posisi DPK perbankan Kalimantan Barat tumbuh 6,55% dengan total nominal sebesar Rp 55,26 triliun, dibandingkan dengan posisi DPK pada akhir Triwulan III 2018 yang sebesar Rp 54,62 triliun. Posisi kredit berdasarkan lokasi di Kalimantan Barat pada akhir Triwulan IV 2018 tumbuh 9,81 % dengan posisi baki debet sebesar Rp 74,99 triliun. Kualitas kredit semakin membaik, tercermin dari menurunnya rasio NPL yaitu dari menjadi 1,80 % pada akhir Triwulan III 2018 menjadi 1,57 % pada akhir Triwulan IV 2018.

Perekonomian pada triwulan II 2019 diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,0 % - 5,4 % seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif serta momen perayaan


HBKN. Sementara itu, perekonomian Kalimantan Barat tahun 2019 diprakirakan tumbuh pada rentang 4,9 % - 5,3 %, didorong oleh meningkatnya kinerja investasi. Tekanan inflasi Kalimantan Barat pada Triwulan II 2019 diproyeksikan meningkat sebagai dampak dari momen HBKN. Tekanan harga diperkirakan berasal dari kelompok bahan makanan serta transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Secara keseluruhan, inflasi 2019 diperkirakan masih berada dalam rentang target inflasi nasional, 3,5+1 %.

Perdagangan di Kalimantan Barat salah satunya dengan cara mengembangkan sector pangan. Pertanian adalah sektor strategis yang berpotensi untuk ketahanan pangan masyarakat Kalimantan Barat. Sumber pangan local terdiri dari padi, jagung, kedelai, ubi kayu, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Produki padi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sbeelumnya, dan mencapai 1.394.882 Ton (BPS, 2014). Peningkatan produksi disebabkan oleh bertambahnya luas panen dan produktivitas di wilayah ini.

Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut. Hal ini didukung dengan wilayah territorial perairan yang luas dan memiliki berbagai biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Sebagian besar produksi perikanan merupakan perikanan tangkap laut dengan hasil produksi tahun 2013 sebesar 120.079 Ton. Hasil perikanan budidaya di Kalimantan Barat terdiri atas budidaya laut, tambak, kolam, keramba, jarring apung dan sawah dengan hasil produksi didominasi oleh perikanan galah, gurame, mujair, nila, dan ikan mas.

Hasil produksi perikanan tangkap laut Kalimantan Barat menyumbang 5,02 % terhadap hasil produksi perikanan tangkap laut nasional yang sebesar 5.707.012 Ton pada tahun 2013. Potensi perikanan yang besar di Kalimantan Barat, untuk perikanan tangkap laut terdapat di Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Kayong Utara, sedangkan untuk Perikanan budidaya terbesar di Kabupaten Kubu Raya, Kapuas Hulu, Sanggau, dan Bengkayang. Tantangan yang


dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di Kalimantan Barat antara lain belum terpadunya usaha penangkapan ikan, tambak ikan, serta budidaya perikanan lainnya, dan penggunaan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil ikan yang belum memadai. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian berbasis kelautan ini antara lain pemberian kredit mikro kepada nelayan, peningkatan kualitas produk perikanan di pasar lokal dan untuk ekspor, dan pengembangan industri yang berasal dari produk olahan ikan. Pengembangan sektor kelautan ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data BPS (2014) pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran, selama kurun waktu 2007 - 2014 persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat telah berkurang sebesar 4,37 %. Meskipun tingkat kemiskinan dapat diturunkan secara bertahap, namun kemiskinan di perdesaan perlu ditekan secara signifikan dikarenakan penurunannya yang relatif lebih lambat apabila dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini mengindikasikan terjadinya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di perdesaan.

Persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, Kabupaten Landak, Sintang, Melawi termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kuadran ini dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (pro-growth, pro-poor). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.


Kedua, Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (low growth, pro-poor). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektvititas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangand dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Kapuas Hulu, Sanggau, Bengkayang, dan Pontianak terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-poor). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produkvititas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Sekadau, Sambas, Kubu Raya, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (high-growth, less-pro poor). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penuruan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah memningkatkan


koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur Triwulan IV 2017 tercatat tumbuh 1,6 %, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2017 sebesar 3,5 %. Arah pertumbuhan ekonomi Kaltim Triwulan IV 2017 sejalan dengan perkiraan Bank Indonesia sebelumnya dengan capaian yang lebih rendah atau bias bawah dari proyeksinya. Namun demikian, pergerakan ekonomi Kalimantan Timur Triwulan IV tahun 2017 tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang menunjukkan peningkatan pada Triwulan IV tahun 2017.

Berdasarkan lapangan usaha, deselerasi pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2017 dipengaruhi oleh turunnya kinerja lapangan usaha pertambangan yang disebabkan oleh anomali cuaca. Kinerja industri pengolahan juga mengalami deselerasi pertumbuhan pada Triwulan IV 2017 yang dipengaruhi oleh industri migas, khususnya industri LNG. Dari sisi pengeluaran, penurunan ekspor luar negeri dipengaruhi oleh penurunan permintaan batubara sebagai komoditas ekspor utama dari negara-negara mitra dagang utama Kaltim serta perlambatan pertumbuhan harga komoditas internasional.

Secara kumulatif tahunan, ekonomi Kalimantan Timur tahun 2017 tercatat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, ekonomi Kaltim mengalami peningkatan dari -0,4 % di tahun 2016 menjadi 3,1 %. Di sisi lapangan usaha, naiknya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh lapangan usaha pertanian, pertambangan dan konstruksi. Peningkatan permintaan dari negara-negara mitra dagang utama yang didukung oleh naiknya tren harga komoditas internasional menjadi pendorong utama tumbuhnya lapangan usaha pertambangan. Sisi pengeluaran, tren harga komoditas yang mengalami peningkatan sepanjang tahun 2016 menjadi penyebab utama naiknya kinerja ekspor luar negeri Kalimantan


Timur tahun 2017. Memasuki Triwulan I 2018, ekonomi Kalimantan Timur diperkirakan kembali tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I 2018 diperkirakan tumbuh pada rentang 2,1 %.

D. Kesejahteraan Sosial Gambaran kondisi aspek kesejahteraan masyarakat di

Kalimantan Barat diuraikan dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus kesejahteraan sosial.

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan secara umum tidak dapat hanya diukur dari persoalan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat Tahun 2008 - 2012 dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita. Laju inflasi ibukota provinsi, angka pengeluaran per kapita, indeks pembangunan manusia, indeks gini, angka kemiskinan dan angka pengangguran (Pemda Provinsi Kalimantan Barat, 2013).

Pertumbuhan ekonomi dan kondisi kinerja pembangunan terkait dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 2008 secara umum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Angka pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2008 - 2009 hanya tumbuh sebesar 5,24 %, dan 4,80 % sebagai imbas kondisi eksternal yaitu krisis ekonomi global mulai menunjukkan


perkembangan positif pada tahun 2010 sebesar 5,47 %. Selanjutnya, pada tahun 2011 dan 2012 tumbuh sebesar 5,97 %, dan 5,83 %, sehingga rata-rata pertumbuhan selama lima tahun sebesar 5,50 %.

Secara sektoral semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh sektor bangunan 9,78 %, sektor jasa 7,71 %, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 6,66 %. Sektor-sektor yang memiliki peranan cukup besar sebagai penggerak utama (primemover) perekonomian Kalimantan Barat adalah sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan, dengan pertumbuhan masing-masing sektor adalah 4,30 %, 6,60 %, dan 3,10 %.

Selama kurun waktu 2008 - 2012, sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar memberikan sumbangan bagi pembentukan PDRB Kalimantan Barat. Namun peranannya terus berkurang, kondisi ini dapat menjadi indikasi terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kalimantan Barat. Tahun 2012 kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sebesar 24,10 %. Hampir seluruh sektor pertanian yaitu subsektor tanaman bahan makanan, peternakan, kehutanan dan perikanan peranannya mengecil dibandingkan tahun 2011. Meski demikian, secara umum sektor pertanian masih menjadi tumpuan bagi perekonomian daerah di Kalimantan Barat terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data BPS Kalimantan Barat, PDRB Kalimantan Barat setiap tahun mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan di atas satu juta rupiah per tahun. Terkait dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan inflasi, maka pengaruh pertumbuhan PDRB per kapita terhadap peningkatan daya beli masyarakat menjadi tidak begitu besar. Laju inflasi di Kota Pontianak berfluktuasi dari tahun 2008 sampai dengan 2012 dengan rata-rata sebesar 7,45 %. Pengeluaran per kapita


Kalimantan Barat diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Selama periode 2008-2012, angka pengeluaran per kapita selalu menunjukkan peningkatan meskipun masih kurang dari 1% dan di bawah rata-rata nasional.

Indeks Pembangunan Manusia Angka capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat sejak tahun 2008 terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 68,17 menjadi 69,66 pada tahun 2011. Pada tahun 2012, diperkirakan mencapai 70,22. Angka capaian IPM ini merupakan akumulasi dari capaian IPM kabupaten/kota se Kalimantan Barat. Pada tahun 2008, kabupaten dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Sambas (63,73) dan tertinggi yaitu Kota Pontianak (72,08). Sedangkan pada tahun 2011, kabupaten terendah yaitu Kabupaten Kayong Utara (65,75) dan tertinggi yaitu Kota Pontianak (73,43).

Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Kinerja penurunan angka kemiskinan Kalimantan Barat pada periode 2008 - 2012 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, yaitu dari 11,07 % pada tahun 2008 menjadi 7,96 % pada tahun 2012. Berdasarkan data BPS, sebagian besar penduduk miskin berada di kawasan pedesaan. Angka pengangguran di Kalimantan Barat selama periode 2008-2012 juga menunjukkan penurunan melampaui target yang ditetapkan. Demikian juga kondisi kabupaten/kota.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pendidikan. Angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2008 sampai dengan 2011. Tahun 2008 mencapai 89,40 % dan di tahun 2011menjadi 90,51 % serta tahun 2012 diperkirakan mencapai 90,79 %. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka angka melek huruf Kalimantan Barat masih berada di bawah capaian nasional. Berdasarkan capaian per kabupaten/kota, tahun 2011 Kota Pontianak memiliki capaian


tertinggi 95,02 % sedangkan angka melek huruf terendah di Kabupaten Kubu Raya sebesar 88,30 %. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkanpeningkatan dari 6,70 tahun pada tahun 2008 menjadi 6,89 tahun pada tahun 2011. Pada tahun 2012 diperkirakan meningkat menjadi 6,92 tahun. Data kondisi kabupaten/kota pada tahun 2011 menunjukkan Kota Pontianak memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi (9,45 tahun) dan yang terendah dimiliki oleh Kabupaten Kayong Utara (5,73 tahun).

Kesehatan. Angka usia harapan hidup di Kalimantan Barat secara umum terus meningkat. Pada tahun 2008 Angka Usia Harapan Hidup mencapai 66,30 tahun, di tahun 2011 meningkat menjadi 66,75 tahun. Pada tahun 2012 angka tersebut diperkirakan naik menjadi menjadi 66,92 tahun. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional maka angka usia harapan hidup Kalimantan Barat masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi di kabupaten/kota berdasarkan data tahun 2012 menunjukkan bahwa rata-rata angka usia harapan hidup tertinggi berada di Kabupaten Bengkayang (69,15 tahun) dan yang terendah adalah Kabupaten Sambas (61,64 tahun).

Berdasarkan target MDG’s, Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2015 menurun menjadi 19 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi sejak tahun 1994-2010 telah terjadi penurunan dari 97 menjadi 27 per 1.000 kelahiran hidup, dengan rincian AKB laki-laki 32 per 1.000 kelahiran hidup dan AKB perempuan 23 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini masih lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan AKB Nasional yaitu sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup.

Merujuk pada Laporan Indikator Data Base 2005, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kalimantan Barat sebesar 403,15 per 100.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan angka nasional pada periode 1998 – 2002 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2007 sebanyak 228 per 100.000 kelahiran hidup, maka AKI di Kalimantan Barat jauh lebih tinggi


jika dikaitkan dengan target nasional tahun 2010 yaitu 150 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan berdasarkan data yang dilaporkan Dinas Kesehatan pada tahun 2011 terjadi 110 kasus kematian ibu dari 86.174 kelahiran hidup.

Angka Kematian Balita (AKABA) berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 1994 adalah 93 per 1.000 balita dan tahun 2007 turun menjadi 59 per 1.000 balita. Angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata angka kematian balita secara nasional yaitu 51 per 1.000 balita. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) menunjukkan Prevalensi Gizi Buruk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011 sebesar 3,29%, sedangkanpada tahun 2012 menjadi 3,8%. Jumlah kematian balita gizi buruk pada tahun 2010 – 2012 mengalami penurunan dari 10 kematian balita gizi buruk menjadi 7 kematian balita gizi buruk. Berdasarkan survey anemia pada ibu hamil yang dilakukan pada beberapa kecamatan terpilih pada tiga tahun terakhir, prevalensi anemia ibu hamil menurun dari 61,9 % di tahun 2010, menjadi 54,9 % di tahun 2011, dan 52,6 % di tahun 2012.

Kalimantan Timur. Jumlah penduduk miskin tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Wilayah perkotaan mengalami peningkatan penduduk miskin cukup signifikan, dari 89.640 jiwa pada tahun 2016 menjadi 102.390 jiwa atau naik 14,22%. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan mengalami penurunan dari 121.600 jiwa di tahun 2016 menjadi 116.280 jiwa pada tahun 2017 atau turun -4,38%. Peningkatan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan menyebabkan tingkat kemiskinan Kaltim tahun 2017 meningkat dari 6,00% pada tahun 2016 menjadi 6,08%.

Garis kemiskinan Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari Rp 526.686/kapita/bulan menjadi Rp 561.868,-/kapita/bulan pada tahun 2017. Peningkatan garis kemiskinan didorong oleh kenaikan garis kemiskinan di wilayah


pedesaan sebesar 8,72 %. Sementara itu, peningkatan garis kemiskinan di wilayah perkotaan juga mengalami peningkatan walaupun tidak sebesar wilyah perdesaan. Garis kemiskinan di sebuah wilayah menunjukkan standar biaya hidup di daerah tersebut. Pada tahun 2017 perbedaan garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan hanya berkisar Rp 10.000,-. Padahal di tahun sebelumnya perbedaan mencapai Rp 25.000,-.

Secara spasial, wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahun 2017, terdapat 56.570 jiwa penduduk miskin di Kutai Kartanegara, sehingga menyumbang pangsa sebesar 25,69 % total penduduk miskin. Daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar kedua adalah Kota Samarinda sebanyak 40.001 jiwa penduduk dengan pangsa 18,17 % dari total penduduk miskin Kalimantan Tim urdan Kabupaten Kutai Timur sebanyak 31.950 jiwa dengan pangsa 14,51 %. Daerah dengan jumlah penduduk miskin paling rendah adalah 3.007 jiwa atau 1,39 % dari total penduduk miskin Kalimantan Timur tahun 2017.

Penurunan kesejahteraan Kalimantan Timur tahun 2017 juga tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Timur. Tahun 2017 tercatat sebesar 97,16, lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 98,15. Indeks diterima petani (IT) meningkat pada tahun 2017, dari 120,07 pada tahun 2016 menjadi 121,96. Namun demikian, Indeks yang dibayar petani (IB) mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari 122,33 di tahun 2016 menjadi 125,53. Berdasarkan jenisnya, penurunan NTP Kaltim dipengaruhi oleh sektor tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan.

Ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio gini mengalami peningkatan dari 0,32 di tahun 2016 menjadi 0,33 pada tahun 2017. Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan, Kalimantan Timur menempati peringkat dengan rasio gini tertinggi setelah Kalimantan Selatan. Tercatat rasio


gini Kalsel pada tahun 2017 sebesar 0,34. Adapun rasio gini Kalimantan Timur masih berada dibawah rasio gini nasional sebesar 0,39 pada tahun 2017. Rasio gini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di sebuah wilayah. Sebuah wilayah dikategorikan mengalami ketimpangan pendapatan ketika angka rasio gini mendekati 1. Sebaliknya semakin mendekati 0, maka perbedaan pendapatan antara golongan berpendapatan tertinggi dan terendah semakin kecil.

DAFTAR BACAAN


Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kalimantan Barat 2013 - 2018. Pontianak; Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.




Purwanto, Agus Budi, 2012. Obsesi Masyarakat Perbatasan Antar Negara dalam Keterisoliran. Masalah, Kebutuhan dan Sumber Daya di Long Midang, Krayan. Jakarta; P3KS Press.

Rudiatin, Endang, 2018. MalayIndonesia. Integrasi Ekonomi di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Sebatik Kalimantan Utara-Tawau Sabah. Bekasi; Bening Eramedia.


Wulandari, Triana, dkk, 2009a. Sejarah Wilayah Perbatasan Entikong – Malaysia 1845 – 2009. Satu Ruang Dua Tuan. Depok; Gramata.

Wismayanti, Yanuar Farida, dan Ivo Noviana, 2011. Pemenuhan Hak Anak di Wilayah Perbatasan. Studi Kasus di Entikong. Jakarta; P3KS Press.


Oleh: Utomo Hanafi Rohman – Universitas Binawan

Wilayah Timur merupakan merupakan kawasan timur wilayah Indonesia yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Indonesia bagian timur memiliki ragam budaya. Hal ini menambah indahnya cakrawala Indonesia. Wilayah timur Indonesia berbatasan dengan beberapa negara bagian seperti Papua New Guinea yang merupakan batas ujung timur Indonesia, selatan berbatasan dengan Australia, dan sebelah utara merupakan negara Philipina.

A. Nusa Tenggara Timur 1. Geografi

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian tenggara Indonesia dan yang terdiri dari berbagai pulau-pulau dengan jumlah 1.192 pulau dan terdapat 49 pulau diantaranya telah berpenghuni. Hal ini menunjukan bahwa terdapat 1.149 pulau yang tidak berpenghuni. Ini meruapakan potensi yang di miliki oleh provinsi Nusa tenggara Timur dalam memanfaatkan lahan. Nusa Tenggara timur memiliki segudang potensi yaitu 246 pulau sudah bernama dan 946 lainnya belum bernama. Selain hal itu provuinsi tersebut memiliki sungai besar sebanyak 40 sungai dengan panjang

Bab

7 PROFIL WILAYAHINDONESIA TIMUR

113Profil Wilayah Indonesia Timur

antara 25-118 Kilometer. Wilayahnya membentang sepanjang 160 Km dari Utara di Pulau Palue sampai Selatan di Pulau Ndana dan sepanjang 400 Km dari bagian barat di Pulau Komodo sampai Alor di bagian Timur.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sering disebut dengan Serambi Vatikan. Terutama di Pulau Flores tepatnya di Larantuka. Sejarah menjelaskan wilayah ini merupakan jajahan Portugis sebab di daerah tersebut banyak sekali peninggalan peninggalan budaya Portugis. Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur batasnya; sebelah utara berbatasan dengan laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Letse (RDTL) dan laut Timor, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Seacara Astronomis, Nusa Tenggara Timur berada pada 8⁰ - 12⁰ lintang selatan dan 118⁰ – 125⁰ BT dengan luas wilayah daratan 48.718, 10 Km² dan Luas Wilayah lautan 15.1421.773, 10 Ha. Nusa Tenggara Timur memiliki kondisi geografis yang bervariasi ditandai dengan pulau-pulau sekitarnya di jalur utara terbentuk secara vulkanik. Seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, dan Lembaga. Sedangkan beberapa pulau di selatan merupakan daerah karang, karena terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Seperti Pulau Sumba, Sabu, Rote, dan Semau. Pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat dikategorikan sebagai daerah yang subur, sedangkan daerah karang pada umumnya kurang subur.

2. Persebaran Penduduk

Jumlah pertumbuhan penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dalam Pembangunan. Pertumbuhan Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan yang potensial, namun jika kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai maka jumlah penduduk dapat menjadi beban


bagi pembangunan. Selain kualitas sumber daya manusia masalah kependudukan yang rendah, tingkat pertumbuhan yang tinggi dan persebaran antar wilayah yang tidak merata turut mempengaruhi laju pembangunan dalam suatu wialiyah. Penduduk Nusa Tenggara Timur telah bertumbuh cukup pesat selama lebih dari dua dasawarsa.

Pada tahun 2010, berdasarkan hasil sensus penduduk, pertumbuhan penduduk NTT sebesar 4.706.200 jiwa. Tiap tahunnya telah menunjukan laju pertambahan penduduk, sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini, yaitu Tahun 2010 - Tahun 2015 telah diproyeksikan jumlah penduduk NTT berjumlah 5.120.061 berarti bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun telah terjadi penambahan penduduk sekitar 424.861 juta orang. Laju pertumbuhan penduduk NTT hasil proyeksi penduduk sejak tahun 2010 - tahun 2014 sebesar 1,71 %. Sedangkan untuk Indonesia laju pertumbuhan penduduknya adalah sebesar 1,40 %, berarti laju pertumbuhan penduduk NTT lebih tinggi dibanding rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jumlah kelahiran, kematian dan perpindahan atau migrasi. Rasio jenis kelamin penduduk NTT cenderung tidak mengalami perubahan signifikan dalam beberapa kali sensus yang dilakukan, yang mana masih didominasi oleh penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk NTT adalah tahun 2015 sebesar 98,21 % berarti dari setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki.

Salah satu ciri kependudukan di provinsi ini adalah persebaran penduduk antar kabupaten/kota yang tidak seimbang. Permasalahan tersebut terjadi secara alamiah sejak puluhan tahun yang lalu. Namun di berapa wilayah terdapat adanya perubahan persentase persebaran penduduk yang di akibat oleh pemekaran wilayah kabupaten. Persebaran penduduk yang tidak merata tersebut dimana sekitar 42 %


penduduk NTT tinggal di enam kabupaten/kota, antara lain: Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kupang, Sikka, Manggarai, dan Sumba Barat Daya. Begitu juga dengan kepadatannya, dimana pada tahun 2015 yang memiliki kepadatan tertinggi terdapat di Kota Kupang 14.930 jiwa/km2 dan kepadatan penduduk yang terendah di Kabupaten Sumba Timur sebesar 35 jiwa/km2.

Komposisi umur penduduk di masa depan akan lebih banyak dipengaruhi oleh arah perkembangan kelahiran dan kematian karena penduduk yang ke luar dan masuk ke NTT dapat dikatakan relative seimbang. Jika laju kematian turun sedangkan laju kelahiran tetap tinggi, maka proporsi penduduk yang tergolong usia muda akan meningkat sehingga pada gilirannya akan menambah angka beban tanggungan. Kondisi ini akan mengganggu percepatan pembangunan karena dengan jumlah penduduk yang besar maka sebagian besar sumber daya pembangunan terserap untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Efek program keluarga berencana yang berhasil terhadap struktur penduduk baru terasa setelah sepuluh tahun. Struktur penduduk NTT masih tergolong penduduk muda karena persentase penduduk usia Produktif pada kelompok umur 15 - 64 tahun sudah lebih besar dibanding usia anak-anak (< 15 tahun) dan penduduk lanjut usia (> 65 tahun). Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu komposisi penduduk juga mencerminkan Angka Beban Tanggungan yaitu perbandingan antara jumlah penduduk produktif (umur 15 - 64 tahun) dengan umur tidak produktif (umur 0 - 14 tahun dan umur 65 tahun ke atas).

Proporsi penduduk Provinsi NTT yang berusia 0-14 tahun pada tahun pada tahun 2015 ini sebesar 1.799.021 jiwa (35 %), sedangkan pada tahun 2014 sebesar 1.784.402 (35%). Artinya


tidak ada perbedaan pada tahun 2014 dibandingkan dengan 2015. Jadi baik pada tahun 2014 maupun tahun 2015telah terjadi penurunan angka kelahiran. Proporsi penduduk yang berusia 15 - 64 tahun pada tahun 2015 ini sebesar 3.070.775 jiwa ( 60 %), sedangkan pada tahun 2014 sebesar 3.007.024 ( 60 %). Artinya tidak terjadi perbedaan antara tahun 2014 jika dibandingkan dengan 2015, sedang jumlah penduduk yang berusia tua (≥ 65 tahun) tahun 2015 sebesar 250.265 jiwa (15 %), sedangkan 2014 sebesar 45.471 (15 %). Artinya jumlah usia tua tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 juga tidak ada perbedaan/tetap.

3. Kawasan Perbatasan

Secara khusus wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ada dua lokasi yang langsung berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste terletak di Pulau Timor. Pertama, bagian utara Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan Provinsi Ainaro yang merupakan bagian dari negara republik tersebut. Masyarakat di kawasan ini lebih banyak saling berinterkasi karen secara sosial ekonomi sangat tergantung pada kedua kabupaten tersebut. Selain itu pemerintahnya berjauhan yang harus menyebrang lautan atau daratan melalui bagian wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur lainnya. Kedua, Kabupaten Belu terletak di bagian timur Pulau Timor. Disini ada pos perbatasan dan hubungan darat langsung dengan negara tetangga atau sebaliknya. Situasi cukup ramai karena ada pasar perbatasan dan masyarakat perbatasan sering melalukan kunjungan dengan alasan ekonomi dan budaya. Di daerah ini dalam kehidupan sehari-hari menggunakandua bahasa setempat yaitu; Tetun dan Tokodede. Bahasa Tetun merupakan bahasa ibu bagi masyarakat Timor Leste, walaupun demikian dalam kehidupan bernegara dan urusan pemerintahan mereka menggunakan bahasa Portugis.

Dilihat dari aspek sosial dan budaya penduduk dari kedua negara memiliki hubungan erat, sehingga mereka


tidak lagi memandang batas negara dalam arti politik dan administrasi. Dikenal dengan sebutan pelintas batas sebab mereka sering melakukan kunjungan keluarga dan pesta adat secara bergantian. Kegiatan tersebut dirasakan secara terus menerus yang memungkinkan mereka mengembangkan ke arah ekonomi. Terutama yang berada di pintu gerbang antar negara, khususnya di wilayah Indonesia sudah tersedia pasar mingguan yang selalu menarik perhatian warga Timor Leste. Di pasar tersebut tersedia semua kebutuhan pokok seperti beras dan minuman. Bagi mereka yang tidak memiliki uang cukup membeli bahan makanan dan keperluan lain di pasar mingguan tersebut. Kecuali bagi mereka yang memiliki uang atau pedagang, mereka cenderung berbelanja di Atambua dengan perhitungan di daerah ini terdapat pilihan bahan makanan atau keperluan lainnya. Demikian, sebaliknya kalau mereka belanja ke Dili tempatnya jauh dan harganya lebih mahal. Belanja di pasar perbatasan lebih banyak menggunakan uang rupiah. Selain itu yang berlaku justru dolar Australia.

Permasalahan kesejahteraan sosial di perbatasan sangat terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat. Ditandai tertinggi kemiskinan disebabkan kondisi ekonomi tergantung alam, bertumpu pada hasil hasil pertanian lahan kering. Seperti pisang, ubi jalar, talas, jagung, dan buah-buahan. Panen dari kebun tersebut langsung dijual ke pasaran atau dijual perorangan, sehingga penghasilan yang diperoleh sangat terbatas untuk membeli kebutuhan yang diperlukan. Membeli beras merupakan suatu hal yang dianggap istimewa karena harganya cukup mahal untuk diandalkan sebagai bahan makanan pokok. Tetapi kebiasaan setempat hanya makan dari hasil pertanian.

Permasalahan kesejahteraan sosial lainnya terkait dengan politik yaitu masih banyaknya pengungsi yang mengandalkan kehidupan dari bantuan masyarakat dan organisasi sosial lokal atau internasional. Keberadaan pengungsi yang terlunta-


lunta merupakan masalah yang sulit diatasi karena kedudukan mereka yang tidak jelas, terutama dokumen kependudukan yang tidak jelas. Mereka bekerja serabutan atau tidak bekerja, namun harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga aau pribadi yang diperoleh dari cara-cara yang kurang baik. Oleh karena itu kadang-kadang menimbulkan tindakan kriminal seperti kejahatan dan kriminal. Kondisi ini juga memungkinkan pengungsi dan warga lain sering berpindah tempat antar negara yang menyulitkan pihak keamanan dalam melaksanakan tugasnya.

B. Maluku1. Batas Wilayah

Provinsi Maluku sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafura, sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Irian atau Provinsi Papua dan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi dan Laut Sulawesi dan posisi Provinsi Maluku terletak antara 203 0 - 9 0 Lintang Selatan dan 124 0 - 136 0 Bujur Timur. Batas Wilayah Provinsi Maluku; sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafuru, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Irian, sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi.

Ada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang memiliki luas daratan mulai dari terbesar sampai dengan terkecil yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya dengan luas 72.426,91 Km², Kabupaten Maluku Tenggara Barat 52.995,19 Km², Kota Ambon 35.944,62 Km², Kabupaten Maluku Tengah 11.595,57 Km², Kabupaten Buru 7.595,58 Km², Kabupaten Seram Bagian Barat 6.948,40 Km², Kabupaten Kepulauan Aru 6.426,77 Km², Kabupaten Seram Bagian Timur 5.779,12 Km², Kabupaten Buru Selatan 5.060,00 Km², Kabupaten Maluku Tenggara 4.178,66 dan Kota Tual 254,39 Km².


Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No. Kabupaten/ KotaLuas Wilayah

(Km2)Jumlah

Kecamatan

1 Maluku Tenggara Barat 52.995,19 10

2 Maluku Tenggara 4.212,34 11

3 Maluku Tengah 11.595,57 18

4 Buru 7.595,58 10

5 Kepulauan Aru 6.426,77 10

6 Seram Bagian Barat 6.948,4 11

7 Seram Bagian Timur 5.779,12 15

8 Maluku Barat Daya 72.423,61 17

9 Buru Selatan 5.060,00 610 Ambon 35.944,62 511 Tual 254,39 5

Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka 2017

Provinsi Maluku memiliki dua Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yaitu WPS 30 dengan Pusat Pertumbuhan Sedang Ambon-Masohi yang meliputi tiga Kabupaten dan satu Kota, yaitu Kabupaten Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Timur, dan Kota Ambon. Sedangkan WPS 35 dengan pusat Pertumbuhan Baru Pulau-pulau Kecil Terluar.

Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah kabupaten/kota dengan topografi dataran rendah yakni; Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru, dan Buru Selatan. Daratan Provinsi Maluku tidak terlepas dari gugusan gunung dan danau yang terdapat hampir di seluruh kabupaten/kota, yang berjumlah empat gunung dan 11 danau. Adapun gunung yang tertinggi yaitu Gunung Binaya dengan ketinggian 3.055 m, terletak di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah. Pada Tabel 2 dapat


dilihat rincian luas wilayah dataran pada masing-masing kabupaten.

Pulau Seram termasuk dalam mandala Kepulauan Maluku. Bentuk fisiografi daerah ini merupakan perbukitan bergelombang kuat yang terbentuk oleh aktivitas tektonik yang terjadi di daerah ini. Gaya tektonik tersebut degan arah utama hampir utara – selatan mengakibatkan terjadina proses pengangkatan yang membentuk perbukitan yang memanjang timur barat, perlipatan yang diiringi dengan proses pembentukan sesar naik dan sesar geser.

Tabel 2. Kondisi Dataran Rendah di Provinsi Maluku

No Kabupaten/KotaDataranRendah

Luas (Ha)

Lokasi

1 Maluku TenggaraBarat

Tanimbar 1.100 Pulau Tanimbar

2 Kepulauan Aru Dataran Aru 1.200 Kepulauan Aru

3 Seram Bagian Timur

Masiwang 5.000 Pulau Seram

4 Maluku Tengah Seran SelatanPasahari

4.00040.000

Pulau SeramPulau Seram

5 Seram Bagian Barat

DataranKawaEti Kairatu

10.000600

1.300

Pulau SeramPulau SeramPulau Seram

6 Buru dan BuruSelatan

WaeapoWai Kating

14.0001.500

Pulau BuruPulau Buru

Wai KumuWai MalaRanaSamalagiWai Lo

1.2501.2501.2501.000500

Pulau BuruPulau BuruPulau BuruPulau BuruPulau Buru

Jumlah 83.950 -

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku


Perbukitan yang berada di bagian tengah pulau yang diapit oleh daerah pedataran di bagian utara dan selatan. Puncak tertinggi adalah Gunung Binaya dengan ketinggian ± 3.027 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sungai-sungai yang mengalir dari bagan tengah ke arah selatan di antaranya Sungai Kawa, Sungai Nusulahu, Sungai Salame, Sungai Nua, Sungai Jage, Sungai Walalia, Sungai Wolu, Sungai Fuwa, Sungai Kaba, dan Sungai Taluarang. Selain itu terdapat Sungai Mual, Sungai Isal, Sungai Sariputih, Sungai Samal, dan Sungai Kobi mengalir dari bagian tengah ke arah utara. Pulau ini dibatasi oleh Laut Seram di bagian Utara dan Laut Banda di bagian Selatan.

Wilayah Pulau Seram dan Pulau Ambon merupakan bagian dari Busur Banda. Berdasarkan data stratigrafi kedua pula tersebut menunjukkan perkembangan tektonik dari Paleozoik sampai Miosen. Perkembangan tektonik pada kedua pulau sangat erat dengan perkembangan tektonik tepi benua Australia. Interaksi konvergen antara lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik pada Miosen Akhir yang diikuti oleh rotasi Kepala Burung berlawanan arah jarum jam pada Mio-Pliosen telah menyebabkan perkembangan tektonikkedua kawasan itu berbeda, sehingga unit litologi dari Pulau Seram dan Ambon dapat dibedakan menjadi Seri Australia dan Seri Seram.

Batuan sedimen tertua di Pulau Seram adalah Formasi Kanikeh yang diendapkan di neritikluar, berupa batu pasir dan muds tones dan secara tidak selaras terdapat di atas batuan bekudan batuan metamorfik (basement). Umur dari Formasi Kanikeh adalah Trias Tengah – Trias Akhir. Di atas Formasi Kanikeh secara gradasi terdapat Formasi Saman-saman yang berupa batu gamping. Kemudian di atas Formasi Saman-saman terdapat Formasi Manusela yang berupa batugamping dan diendapkan pada lingkungan neritik – batial. Kompleks Salas diendapkan di outer shelf – bathyal, yang terdiri dari batu


lempung, mud stones, dan mengandung klastik, bongkah, dan blok dari batuan sebelum mengalami pengangkatan.

Selain Kompleks Salas, erosi dari pengangkatan batuan di Pulau Seram ini juga menyebabkan diendapkannya Formasi Wahai yang berupa endapan klastik di outer shelf – bathyal pada Pliosen – Awal Pleistosen. Di atas Formasi Wahai, terdapat Formasi Fufa yang merupakan endapan laut dangkal di zona neritik dari erosi ketika proses pengangkatan masih berlangsung pada Awal Pleistosen. Formasi Wahai terdiri dari mud stones, batu lempung, batu pasir, batu lanau, konglomerat, dan batu gamping.

2. Formasi Geologi Pulau Buru

Pulau Buru yang terdiri dari Kabupaten Buru dan Buru Selatan merupakan satu kawasan di luar busur banda sebagai jalur gunung api dengan formasi geologi bervariasi antara batuan sedimen dan metamorfik. Di peta sketsa geologi Pulau Buru dan Pulau Seram, ditemukan tiga material utama penyusun Pulau Buru. Ketiga formasi dimaksud berada pada bagian selatan, utara dan formasi deposisi di bagian timur laut diuraikan sebagai berikut.

Formasi:

a. Batuan Sedimen di bagian selatan yang kebanyakan dijumpai pada tempat- tempat dengan permukaan air yang dangkal,

b. Batuan Metamorfik yang mirip dengan tipe batuan benua yang meliputi filit, batu sabak, sekis, arkose serta greywacke meta yang dominan berada pada bagian utara Pulau Buru,

c. Endapan Batuan sedimen berumur neogen bagian atas ditemukan pada bagian timur laut sekitar Kawasan Waeapo tersusun dari endapan Aluvium dan Kolovium berupa bongkahan, kerikil, lanau, konglomerat, lumpur dan gambut. Sedangkan di sepanjang pantai utara terdapat jalur


endapan pantai dan aluvio - kolovium yang diselingi dengan terumbu karang angkatan (uplifed coral reef). Keberadaan sesar pada masing-masing pulau akan berpengaruh terhadap potensi gerakan tanah dan longsor.

Daerah Maluku mengenal dua musim yakni: musim barat atau utara dan tenggara atau timur yang di selingi oleh dua macam pancaroba yang merupakan transisi kedua musim tersebut. Musim barat di Maluku berlangsung dari bulan Desember sampai bulan Maret, sedangkan bulan April adalah masa transisi ke musim tenggara. Musim tenggara berlaku rata-rata enam bulan berawal dari bulan Mei dan berakhir pada bulan Oktober. Masa transisi ke musim barat adalah pada bulan November. Keadaan musim tidak homogen dalam arti setiap musim berlaku di daerah ini memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada daratan maupun lautannya.

Pertanian dan sumber daya air menjadi sektor yang cukup menunjang perokonomian di provinsi Maluku. Demi menunjang sektor ini tentu diperlukan sarana dan prasaran yang mendukung berupa infrastruktur irigasi. Infrsatruktur irigasi untuk pertanian terdapat di daerah irigasi dan wilayah sungai yang merupakan sumber air yang mengalir di dalam irigasi tersebut yang harus dijaga ketersediaannya.

3. Kepadatan Penduduk

Kabupaten dengan wilayah yang terluas di Provinsi Maluku adalah Kabupaten Maluku Tengah dengan luas 11,595.00 Km2 sedangkan Kabupaten yang luas wilayahnya terkeil adalah Kota Tual dengan luas 352.29 Km2. Kabupaten Maluku Tengah tercatat wilayah dengan tingkat kepadatan sebesar 32 jiwa/Km2. Namun kabupaten dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan jumlah penduduk 8 jiwa/Km2. Di Kota Tual merupakan wilayahnya terpadat dengan jumlah penduduk 203 jiwa/Km2.


Tab

el 3

. Ju

mla

h P

end

ud

uk

Mal

uku

men

uru

t Kab

up

aten

/Kot

a ta

hu

n 2

010

- 201

7

Kab

up

aten

/K

ota

2010

1)20

11 3)

2012

3)20

13 3)

2014

3)20

15 3)

2016

3)20

17 3)

Mal

uku

Te

ngg

ara

Bar

at10

5,34

110

7,89

810

9,76

810

8,66

510

9,58

911

0,42

511

1,08

311

1,82

5

Mal

uku

Te

ngg

ara

96,4

4298

,440

100,

154

98,0

7398

,474

98,6

8499

,086

99,2

84

Mal

uku

Ten

gah

361,

698

368,

999

375,

393

367,

177

368,

290

369,

315

370,

527

371,

479

Bu

ru10

8,44

511

3,03

611

5,00

412

0,18

112

4,02

212

7,90

813

1,77

313

5,68

7

Kep

ula

uan

Aru

84,1

3886

,618

88,1

3288

,739

89,9

9591

,277

92,5

7893

,780

Sera

m B

agia

n

Bar

at16

4,65

616

8,19

717

1,12

916

8,13

416

8,82

916

9,48

117

0,02

317

0,49

4

Sera

m B

agia

n

Tim

ur

99,0

6510

2,10

710

3,89

010

4,90

210

6,69

810

8,40

611

0,02

411

1,57

3

Mal

uku

Bar

at

Day

a70

,714

71,7

3072

,981

71,7

0772

,010

72,2

8472

,504

72,6

73

Bu

ru S

elat

an53

,671

55,4

0356

,368

57,1

8858

,197

59,2

8960

,327

61,3

30

Ko

ta A

mb

on

331,

254

348,

407

354,

464

379,

615

395,

423

411,

617

427,

934

444,

797

Ko

ta T

ual

58,0

8260

,444

61,5

0364

,032

65,8

8267

,783

69,6

8971

,732

Mal

uku

1,53

3,50

61,

581,

279

1,60

8,78

61,

628,

413

1,65

7,40

91,

686,

469

1,71

5,54

81,

744,

654

Sum

ber

: Bad

an P

usa

t Sta

tist

ik P

rovi

nis

Mal

uku


Wilayah yang terpadat penduduknya adalah Kota Ambon dengan jumlah penduduk 1,237 jiwa/Km2. Kabupaten dengan luas wilayah yang besar pada urutan berikutnya adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan luas 10,102.00 Km2

dengan tingkat kepadatan penduduk 11 jiwa/Km2. Kemudian Kabupaten Maluku Barat Daya dengan luas 8,648.00 Km2

dengan kepadatan penduduknya yang paling rendah.

Tabel 4. Kepadatan Penduduk Provinsi Maluku Berdasarkan Kabupaten

No. KabupatenJumlah

PendudukLuas

KabupatenKepadatan Penduduk

1 Maluku Tenggara Barat

111,825 10,102.00 11.07

2 Maluku Tenggara

99,284 1,010.70 98.23

3 Maluku Tengah 371,479 11,595.00 32.04

4 Buru 135,687 6,644.40 20.42

5 Kepulauan Aru 93,780 6,426.70 14.59


170,494 6,948.40 24.54

7 Seram Bagian Timur

111,573 5,799.10 19.24

8 Maluku Barat Daya

72,673 8,648.00 8.40

9 Buru Selatan 61,330 5,060.00 12.12

10 Kota Ambon 444,797 359.45 1,237.44

11 Kota Tual 71,732 352.29 203.62

Provinsi Maluku 1,744,654 62,946.04 27.72

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinis Maluku, 2015.

Wilayah dengan luas terkecil lainnya adalah Kota Ambon dengan luas 359.45 Km2 namun memiliki wilayah yang terpadat jumlah penduduknya, kemudian Kabupaten Buru Selatan


dengan luas 5.060.00 Km2 dan kepadatan penduduk sebesar 12 jiwa/Km2. Adapun catatan luas masing-masing wilayah kabupaten dan tingkat kepadatan.

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Maluku sebagaimana disajikan pada Tabel 5 di bawah ini dibagi dalam beberapa periode antara lain periode 1990 - 2000, periode 2000-2009 dan periode 2010 - 2015.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Penduduk Maluku menurut Kabupten/Kota 1961 - 2015

Kabupaten/KotaRegency/City

1961 -

1971

1971 -

1980

1980 -

1990

1990 -2000

2000-

2009

2009 -

2010

2010 -

2015

Maluku TenggaraBarat

*) *) 1.24 1.47 (5.00) 1.47 1.33

Maluku Tenggara 1.11 1.13 1.98 2.07 (3.81) 2.46 1.03

Maluku Tengah 2.43 2.57 2.72 0.63 (3.81) 1.48 0.98

Buru **) **) 4.10 2.59 (2.90) 3.93 2.93

Kepulauan Aru *) *) *) *) *) 2.71 1.81

Seram Bagian Barat

**) **) **) **) **) 1.66 1.10

Seram BagianTimur

**) **) **) **) **) 2.87 1.91

Maluku Barat Daya

*) *) ***) ***) ***) ***) 0.48

Buru Selatan **) **) ****) ****) ****) ****) 2.04

Kota Ambon 3.54 4.52 2.86 (3.00) 3.65 5.63 3.75

Kota Tual *) *) *) *) *) *) 2.79

Maluku 2.58 2.88 2.58 0.37 2.18 2.78 1.85

Sumber : BPS Provinsi Maluku.

Catatan : *) Termasuk Kabupaten Maluku Tenggara

**) Termasuk Kabupaten Maluku Tengah

***) Termasuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat

****) Termasuk Kabupaten Buru


Umumnya laju pertumbuhan penduduk periode 2010 - 2015 menunjukkan laju pertumbuhan yang menurun dibandingkan laju pertumbuhan periode sebelumnya. Kecuali Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual. Daerah tersebut merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara yang informasi laju pertumbuhan periode sebelumnya tidak diperoleh.

Tabel 6. Jumlah Penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2010 - 2017

Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku (ribu) (Jiwa)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maluku Tenggara Barat

35.9 32.8 30.7 32.4 31.4 32.43 31.53 30.67

Maluku Tenggara

29.7 27.2 25.5 24.6 23.9 24.94 24.56 23.69

Maluku Tengah 102.9 94.1 88.1 81.4 78.9 81.43 80.28 78.72

Buru 27 24.7 23.2 22.4 21.9 23.42 23.53 23.44

Kepulauan Aru 29.5 27 25 24.3 23.8 26.14 26.48 25.37

Seram Bagian Barat

49.7 45.5 42.5 41.4 40.2 44.61 45.03 43.44

Seram Bagian Timur

31.3 28.6 26.9 25.8 25.1 27.44 26.89 26.23

Maluku Barat Daya

27.6 25.2 23.2 21 20.4 22.9 22.53 21.94

Buru Selatan 11.8 10.8 10.3 9.8 9.7 10.41 10.13 10.28

Ambon 25.6 23.4 22 16.9 16.9 17.94 19.64 19.64

Tual 18.7 17.1 16 15 14.8 16.74 17.12 17.09

Maluku 389.5 356.4 333.6 315.2 307 328.4 327.7 320.5

Sumber : BPS Provinsi Maluku

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan Dasar makanan


dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 7. Prosentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2010 – 2017

Kabupaten/Kota

Persentase Penduduk Miskin (P0)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maluku TenggaraBarat

33.93 30.13 28.45 29.75 28.56 29.17 28.31 27.47

Maluku Tenggara

30.7 27.16 26.03 25.06 24.21 25.23 24.81 23.87

Maluku Tengah

28.41 25.15 24.05 22.15 21.41 22.10 21.68 21.20

Buru 24.82 22.00 19.78 18.51 17.55 18.47 18.02 17.40

Kepulauan Aru 34.96 30.96 28.57 27.34 26.33 28.64 28.71 27.13

Seram Bagian Barat

30.08 26.7 25.35 24.63 23.79 26.35 26.50 25.49

Seram Bagian Timur

31.44 27.94 25.92 24.49 23.4 25.37 24.53 23.59

Maluku Barat Daya

39.22 34.49 32.55 29.25 28.33 31.58 31.01 30.18

Buru Selatan 21.82 19.33 18.29 17.05 16.59 17.58 16.86 16.83

Kota Ambon 7.67 6.83 5.98 4.42 4.23 4.38 4.64 4.46

Tual 32.01 28.17 25.66 23.28 22.31 24.90 24.74 24.00

MALUKU 25.32 22.45 20.76 19.27 18.44 19.51 19.18 18.45

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Informasi penduduk miskin berupa jumlah dan prosentase penduduk miskin di Provinsi Mauku disaajikan pada tabel diatas. Prosentase jumlah penduduk miskin di Maluku pada tahun 2017 tercatat sebesar 18.45 % menurun dibandingkan


tahun 2016 yang tercatat sebesar 19.18 %. Prosentase jumlah penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 30.18 % pada tahun 2017.

Pada urutan berikutnya prosentase jumlah penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru masing-masing dengan prosetase penduduk miskin sebesar 27.47 % dan 27.13 %. Prosentase jumlah penduduk miskin terkecil di Provinsi Maluku tercatat ada di Kota Ambon sebesar 4.46 % pada tahun 2017. Urutan selanjutnya ditempati Kabupaten Buru Selatan dengan prosentase jumlah penduduk miskin sebesar 16.83 % pada tahun 2017. Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi Dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Ukuran dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk


hidup layak. Indeks pembangunan mausia Provinsi Maluku pada tahun 2017 telah mencapai 68.19 meningkat dari angka IPM tahun 2016 yang besarnya 67.6. Besaran angka untuk IPM kabupaten/kota pada tahun 2017 belum tersedia karena masih dalam tahap penghitungan. Rincian besaran IPM menurut kabupaten/ kota tahun 2010 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2010- 2017

Kabupaten/Kota

Nilai IPM

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maluku Tenggara Barat

57.08 57.69 58.56 59.34 59.81 60.26 61.12 61,64

Maluku Tenggara

60.58 60.96 61.75 62.11 62.74 63.35 64.2 64,94

Maluku Tengah

66.12 66.64 67.3 67.89 68.69 68.85 69.54 70,09

Buru 61.6 62.5 63.5 64.31 65.15 65.75 66.63 67,61

Kepulauan Aru

58.22 58.6 59.17 59.62 59.91 60.5 61.32 62,13

Seram Bagian Barat

59.9 60.59 61.47 61.79 62.39 63.02 63.76 64,34

Seram Bagian Timur

57.88 58.07 58.47 58.88 59.5 60.27 61.15 62,06

Maluku Barat Daya

55.75 56.1 56.74 57.34 58.09 58.64 59.43 60,16

Buru Selatan 57.3 57.98 58.91 59.89 60.74 61.48 62.19 62,75

Ambon 76.07 76.7 77.49 78.16 79.09 79.3 79.55 79,82

Tual 61.7 62.69 63.56 64.16 64.95 65.2 65.64 66,25

Maluku 64.27 64.75 65.43 66.09 66.74 67.05 67.6 68,19

Sumber : BPS Provinsi Maluku


Tabel 8. IPM menurut Komponen IPM perKabupaten /Kota di Provinsi Maluku

Kabupaten/Kota2016

AHH HLS RLS

Pen

gelu

aran

p

er k

apit

a

Capaian IPM

Per

tum

bu

han

(%)

2016 2016 2016 2015 20162015-2016

1 Maluku TenggaraBarat

62,93 12,25 8,99 5 901 60,26 61,12 1,43

2 Maluku Tenggara 64,45 12,40 9,17 7 063 63,35 64,20 1,34

3 Maluku Tengah 65,93 13,77 9,18 9 672 68,85 69,54 1,00

4 Buru 65,82 12,52 7,67 9 806 65,75 66,63 1,34

5 Kepulauan Aru 62,16 11,41 8,39 7 080 60,50 61,32 1,36


60,72 13,24 8,43 8 121 63,02 63,76 1,17

7 Seram BagianTimur

58,32 11,99 7,53 8 848 60,27 61,15 1,46

8 Maluku Barat Daya

61,37 11,78 7,85 6 298 58,64 59,43 1,35

9 Buru Selatan 65,60 12,22 6,96 7 175 61,48 62,19 1,15

10 Kota Ambon 69,74 15,90 11,64 13 497 79,30 79,55 0,32

11 Kota Tual 64,33 13,87 9,76 6 803 65,90 65,64 0,67

Maluku 65,35 13,73 9,27 8 215 67,05 67,60 0,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Pada tahun 2016 IPM kabupaten/kota yang tertinggi dicapai oleh Kota Ambon dengan capaian IPM sebesar 79.95, di ikuti olehKabupaten Maluku Tengah dengan besaaran IPM 69.54. Sedangkan IPM terendah tercatat di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan capaian sebesar 59.43. Rincian IPM menurut komponen IPM pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini. Mengkaji IPM per komponen yang menarik adalah mengamati besaran selisih antara rata-rata lama sekolah


dengan angka harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah antar kabupaten/kota. Secara ideal tidak terlalu jauh perbedaannya, namun akan terlihat perbedaannya pada realita capaian rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota. Selisih perbedaan yang besar ini sangat wajar karena memang banyak perbedaan tingkat perekonomian penduduk antar wilayah, termasuk juga perbedaan sarana dan prasarana pendidikan antar wilayah.

4. Kearifan Lokal

Kearifan lokal menjadi penting karena sifatnya yang ekslusif dan membumi. Seluruh masyarakat setempat mempercayainya, sehingga jika ada yang melanggar mereka percaya akan terjadi sesuatu yang menimpanya. Begitu juga di Pulau Kei Besar dan Kei Kecil. Kepulauan tempat di Kabupaten Maluku Tenggara ini memiliki adat budaya lokal disebut sasi dan maren. Artinya gotong royong warga.

Adat Sasi. Sasi adalah budaya masyarakat setempat Pulau Kei Besar, Kei Kecil, dan Pulau Dullah yang digunakan masyarakat untuk melindungi alam sekitarnya.

Berdasarkan informasi warga desa Ngadi, pernah ada

a. Sasi laut yang melarang nelayan dan warga sekitar menangkap ikan di teluk selama enam bulan. Setelah enam bulan, masyarakat setempat baru bisa menangkap ikan di teluk tersebut.

b. Sasi ladang, untuk menjaga tanaman pertanian supaya tetap terjaga sampai masa panen, dalam kurun waktu tertentu baru boleh di panen. Sasi ditandai dengan pemasangan daun kelapa muda (janur) di tempat yang dikenakan Sasi. Artinya terlarang bagi siapapun yang akan beraktifitas di tempat tersebut. Setiap larangan yang termuat pada Sasi memiliki jangka waktu tertentu, sehingga bermanfaat bagi lingkungan.


Manfaat dari Sasi Laut misalnya adalah supaya tetap terjaga keberlangsungan hidup ikan di teluk. Sasi ladang membuat membuat hasil panen maksimal, karena belum boleh dipetik sebelum masa panen.

Budaya Maren. Gotong royong merupakan budaya sebagian besar masyarakat seluruh Indonesia, tak terkecuali di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Budaya gotong royong di wilayah ini disebut Maren. Maren dilakukan ketika membangun jalan desa, ada keluarga atau tetangga yang membangun rumah, membuat fasilitas umum, dan sebagainya. Masyarakat setempat gotong royong bahu membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan umum. Di beberapa desa budaya ini ada yang dilakukan secara rutin, satu bulan sekali bersih desa dalam satu Ohoi. Ohoi adalah sebutan lingkungan yang dipimpin oleh Raja Adat. Maren dilakukan di dalam desa, dusun, dan Ohoi.

Kasta. Warga Pulau Kei Besar, Kei Kecil, dan Dullah yang terkenal dengan watak keras, terbagi pada tiga kasta. Sampai saat ini pembagian kasta masih ada. Adapun pembagian kasta yaitu; kasta tertinggi disebut Mel, kasta tengah disebut Ren, dan kasta bawah disebut Riri.

Siwalima. Budaya Siwalima atau falsafah memperkuat merupakan basis pemikiran kebudayaan masyarakat Maluku yang dijadikan sebagai perspektif budaya dari proses pembangunan di Maluku. Alasan dasar mengapa basis pemikiran budaya ini menjadi penting sebagai sebuah cara pandang pembangunan Maluku. Ketika banyak pihak mengamanatkan pentingnya kearifan lokal sebagai kekuatan membangun karakter manusia; maka pembangunan sebagai cara pembentukan karakter manusia mesti pula didesain secara cermat dengan bertumpu pada kearifan lokal.


C. Papua1. Batas Wilayah

Pemisahan Pulau Papua menjadi dua bagian terkait dengan sejarah dan perjanjian Pemerintahan Belanda dengan Inggris. Garis batasnya lurus dari utara ke bagian tengah membelok di tengah atau aliran Sungai Bensbach, dan lurus sampai ke bagian selatan. Deklarasi Raja Prusia tanggal 22 Mei 1885 tentang pulau tersebut antara Jerman dan Belanda di Papua Barat, Jerman dan Inggris di Papua Timur. Tanggal 18 Mei 1971 Indonesia dengan Australia sebagai wakil Negara Persemakmuran (Commenwealt) menandatangani perjanjian batas wilayah. Ketika Papua New Guinea merdeka tanggal 16 September 1975 garis batas negara tersebut diakui dan dikukuhkan dengan perjanjian lain sampai dengan tahun 1990.

Sampai saat ini batas wilayah dengan sebutan Garis Batas Meridien Monument (MM);

a. Awalnya 14 Pilar (MM1 – MM14) masing-masing, MM1 di Skow dan Wutung, MM10 di Jayapura sampai Anggomarut atau Wairin di Kabupaten Digoel, MM11 – 14 di Domonggi Kabupaten Merauke sampai Muna dan Sungai Bensbach atau Sungai Tarasi.

b. Tahun 1983 – 1991, 38 Pilar

c. Tahun 2000 menjadi 52 Pilar

Di Provinsi Papua ada lima wilayah pemerintah yang langsung berbatasan dengan Papua New Guinea yaitu; Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke. Pintu masuk resmi antar negara di dua titik hanya di Distrik Tami - Kota Jayapura, dan Distrik Sota – Kabupaten Merauke. Daerah tersebut ditandai dengan adanya perkantoran, pos perbatasan, dan pasar. Perkantoran perbatasan mengurusi dokumen dan keperluan lain terkait dengan sistem politik dan mobilitas penduduk. Wilayah perbatasan dengan penempatan sejumlah


personil TNI AD yang merupakan bagian dari Komano Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Prajurit tersebut bertugas selama setahun dengan kekuatan penjagaan satu regu berjumlah 24 orang.

Di beberapa wilayah perbatasan langsung dengan negara tetangga banyak jalan atau jalur yang dijadikan sebagai daerah lintas batas antar warga dari kedua negara. Di kampung tertentu atau tempat tertentu ada pos perbatasan dengan beberapa aparat keamanan dari TNI AD dan Polri. Keberadaan aparat keamanan tersebut sebatas menjaga keamanan wilayah setempat dan kadang-kadang pemeriksaan administrasi pelintas batas. Hal ini terkait dengan kondisi keamaan setempat yang belum aman sepenuhnya karena gangguan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Oleh karena itu kebiasaan melintas batas negara tidak memiliki batas-batas administratif dan politik.

Masalah yang muncul;

a. Warga yang tinggal di perbatasan biasanya tidak memiliki identitas resmi,

b. Melintas batas dan dilakukan secara sengaja dan dianggap ilegal,

c. Masih merasa satu suku, sehingga hukum adat tetap berlaku untuk hubungan atau kunjungan keluarga

d. Jalan pintas sebagai arena jual beli barang yang tidak resmi.

2. Permasalahan

Khusus secara langsung di perbatasan Skow, situasinya kadang-kadang ramai dan sepi. Saat ramai terutama pada hari libur dan hari pasar. Hari libur, terutama hari Minggu dan libur resmi kenegaraan. Telah dicanangkan perbatasan ditingatkan sebagai daerah tujuan wisata dan pengembangan ekonomi. Adanya pos perbatasan yang sudah lebih baik menjadikan tiap orang luar yang berkunjung ke Jayapura sangat ingin pergi ke perbatasan antar negara. Memang sudah didirikan kantor yang


bagus dan sarana pendukung lainnya. Tiap orang memiliki kebanggaan sendiri brada di tapal batas negara tetangga sebab menyeberang ke satu desa terdekat dengan jalan kaki cukup melapor di pos perbatasan. Kecuali sampai satu distrik harus menggunakan pasport atau kartu identitas warga perbatasan.

Hari pasar tiga hari dalam seminggu yaitu; Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari pasar tersebut digunakan pedagang sebagai arena jual beli bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Bagi warga Papua New Guinea ini merupakan kesempatan karena pasar terdekat dan harga terjangkau. Paling banyak belanja membeli bahan makanan pokok dan keperluan lainnya. Belanja yang paling sering dilakukan menggunakan uang rupiah. Selain itu bisa menggunakan Kina (PNG) dan dolar Australia.

Permasalahan kesejahteraan sosial;

a. Kemiskinan karena warga setempat pada umumnya sebagai petani,

b. Tingginya pengangguran memunculkan tindakan kriminal seperti perampokan, mabuk-mabukan, minuman, dan sebagainya

c. Kesehatan yang rendah ditandai dengan kematian. Selain itu HIV/AIDS, menurut perkiraan di negara tetangga sudah 10.000 orang lebih dan di Papua dan sekitarnya 3.000 orang,

d. Pengungsi Organisasi Papua Merdeka di kampung-kampung dan hutan belantara,

Menghadapi permasalahan atau situasi tersebut diimbangi dengan pengembangan masyarakat lokal sesuai dengan kondisi setempat. Terutama potensi alam yang terdiri dari hutan dengan melakukan kegiatan aspek pertanian dan perkebunan, sehingga warga setempat dapat menanam tanaman jangka pendek dan jangka panjang lainnya. Potensi sosial dilihat dari kesempatan dalam bekerja dan pendidikan yang memadai bagi generasi muda.


DAFTAR BACAAN

Ayal, Lidia Nugrahaningsih, dan Sri Prasetyowati, 2017. Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Wilayah Perbatasan Antar Negara. Jogjakarta; Total Media.

Hadi, Suprapto, 2008. Pengembangan Masyarakat Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara melalui Pemberdayaan Pranata Sosial. Jakarta; Ciputat Press.



Naping,Hamka, 2017. Laut. Manusia dan Kebudayaan. Jogjakarta; Kaukaba Dipantara.


Victory, 2012. Perbatasan PNG dan Indonesia. Jayapura; Misi

Vidyandhika, D. Prakoso, 2011. “Indigenius Governance dan Akuntabilitas Sosial di Papua” dalam Analisis CSIS Indonesia dalam Pertumbuhan Domestik Global, 26 - 35.

Wicaksono, Saroso, 2011. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. Jakarta; Kemitraan.


Yohanes,Reinhold R, Ragil Heryanto, dan Samsiril Maarif, 2008. Kajian Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Perbatasan Jayapura” dalam Jurnal Pengembangan Wilayah di Indonesia, vol 4, 90 – 99.


Oleh: Achmadi Jayaputra – Kementerian Sosial

Perbatasan antar negara secara politik sebagai cerminan politik terkait dengan wawasan nusantara bangsa Indonesia. Dirasakan selama ini hanya sedikit yang memahami hiruk pikuk di perbatasan antar negara. Terutama yang langsung berkepentingan seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Ketiga unsur tersebut memiliki peran utama dalam kaitannya dengan wilayah dan pemerintahan, sehingga tidak bisa diabaikan dari kedaulatan negara. Kementerian dan lembaga pemerintah lainnya sebagai pendukung pemerintahan memiliki peluang dalam mengembangkan wilayah perbatasan.

Dua faktor pendorong: pertama, perubahan paradigma dari keamaman (security approach) ke kesejahteraan (prosperity approach). Tetap menjaga kedaulatan negara dalam mengembangkan sosial dan ekonomi. Kedua, pengembangan zona. Ditandai tahun 2010 pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), dan pengembangan zona Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wini (Motain) dan Matamasin perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur – Timor Leste, Entikong, Badau dan

Bab

8 POTENSI DAN MASALAHDI PERBATASAN ANTAR NEGARA

Epilog

139Potensi dan Masalah di Perbatasan Antar Negara

Arule perbatasan Provinsi Kalimantan Barat – Malaysia, dan Skow perbatasan Provinsi Papua – Papua New Guinea.

A. PotensiWilayah perbatasan sudah menjadi perhatian ditandai dengan

pengembangan wilayah yang dianggap strategis dan penting terkait dengan kepentingan bersama dua negara. Sekedar wacana dapat dilihat dari tiga aspek.

1. Politik

Secara politik terkait dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga laut dan darat wilayah sendiri dan berbagai gangguan dan ancaman dari negara tetangga. Perlu dijaga darat dan laut. Sudah ada aparat keamanan penjaga perbatasan dengan tugas yang jelas. Terutama pulau-pulau terluar di provinsi; Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur. Jika dicermati situasi dan kondisi wilayah perbatasan, maka perlu dimanfaatkan sebagai hal yang positif. Sebab wilayah perbatasan sangat dipengaruhi dari aspek keamanan dan keberadaan warganya. Aspek keamanan menjadi penting untuk melindungi warga negara dari berbagai gangguan dan ancaman yang selalu muncul, sehingga diperlukan pendekatan yang terbaik dalam menjaga kedaulatan negara. Kadang-kadang pengaruh warga di wilayah perbatasan menimbulkan dampak yang serius, sehingga mereka perlu diperhatikan sebagai bagian dari warga negara yang disebut sebagai pelintas batas. Bisa saja sebaliknya dari negara tetangga warganya mendapat julukan yang sama sebagai pelintas batas. Mereka memiliki persamaan budaya dan pertemuan antar warga merupakan hal yang biasa.

2. Ekonomi

Secara ekonomi, berdasarkan pengamatan dan pengalaman sangat dipengaruhi ekonomi negara tetangga.


Terutama beberapa provinsi yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Seperti di perbatasan provinsi: Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Warga negara kita di perbatasan tersebut saling membutuhkan bahan makanan dan keperluan lain karena dianggap mudah diperoleh dan murah. Sedangkan warga negara tetangga membutuhkan sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Selain itu mulai dikembangkan potensi pariwisata. Seperti di Entikong, Motain, dan Skow. Di lokasi tersebut sudah dibangun sarana pos lintas batas terdiri dari pos keamanan dan kantor. Pembangunan sarana yang dianggap penting tersebut sebagai upaya pemerintah melindungi wilayahnya dan meningkatkan penghidupan warga. Sebenarnya di tempat tersebut sejak lama sudah ada pasar rakyat yang merupakan sarana jual beli berbagai macam kebutuhan. Pergerakan ekonomi di Entikong sangat tergantung dengan barang-barang dari Malaysia. Sebab barang-barang dari Malaysia dapat dijual lagi di Pontianak dan sekitarnya dengan harga dua sampai tiga kali lipat, sehingga pedagang saling memanfaatkan situasi dan kondisi secara timbal balik.

3. Sosial

Warga yang tinggal di perbatasan memiliki kesamaan unsur kebudayaan seperti bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan. Seperti di sekitar Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Di kedua daerah rersebut cikal bakalnya suku bangsa Melalyu, sehingga memudahkan kedua warga untuk saling memahami dan berhubungan.

Sebaliknya di Skow, secara sosial budaya mereka seketurunan orang Papua yang sudah lama saling kunjungan keluarga dan cenderung mengabaikan administrasi perbatasan. Selain itu ekonomi di lokasi ini menggeliat karena warga dari Papua New Guinea banyak yang membeli bahan makanan dan berbagai keperluan. Alasannya harga bahan makanan masih


terjangkau, walaupun pedagang setempat harganya sudah dinaikan. Selain itu kalau mereka belanja ke Vanimo letaknya jauh dan harganya cenderung lebih mahal.

Kondisi di Skow sama dengan di Motain perbatasan Kabupaten Belu dengan Republik Timor Leste. Warga negara tersebut sangat tergantung dengan bahan makanan dan kebutuhan lain. Sebab belanja ke Dili jaraknya lebih jauh dan harganya pasti mahal. Banyak juga yang belanja ke Atambua atau Kupang karena kemudahan menggunakan kendaraan bermotor masuk dan keluar dari Dili sampai Kupang atau sebaliknya. Secara budaya warga di perbatasan dari suku bangsa Tetun ditandai dengan tuturan bahasa dan adat istiadat yang sama. Hanya berdasarkan batas administrasi dipisahkan, warga yang berada di Timor Leste harus menggunakan bahasa Portugis dan yang tinggal di Kabupaten Belu atau Kabupaten Malaka berbahasa Indonesia. Kunjungan keluarga sering dilakukan, terutama terkait dengan perkawinan, kematian, dan mata pencaharian.

Bagi sebagian orang Indonesia yang berkunjung ke perbatasan tersebut menjadi tujuan wisata lokal dan internasional. Biasanya pegawai negeri atau pelancong yang bertugas ke Jayapura, Merauke, dan Atambua. Menuju pos perbatasan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar satu jam. Mereka menggunakan kesempatan untuk berfoto ria dan sekedar membeli cendera mata sebagai bukti pernah keluar negeri secara singkat menyeberang satu garis atau melewati perbatasan. Pelancong hanya menulis nama dan tujuan di buku tamu dengan jalan-jalan tinggal tidak lebih dari dua jam.

B. Permasalahan Di perbatasan antar negara ada permasalahan terkait

dengan kesejahteraan warga setempat. Masih diperlukan kajian


dan pengamatan yang mendalam dalam upaya memahami permasalahan tersebut dan perlu pemecahannya yang terlihat khas.

1. Kemiskinan

Pada umumnya muncul kemiskinan disebabkan persaingan dalam ekonomi. Pedagang kita kalah bersaing dengan pedagang dari mancanegara yang menguasai perdagangan dan memiliki modal. Terutama di perbatasan Malaysia dan Singapura dikuasai pedagang dari keturunan suku bangsa Cina. Sementara warga negara kita hanya sebagai agen atau pedagang kecil dengan modal terbatas dan hasilnyapun terbatas. Selain itu banyak yang menjadi tukang atau kuli. Selain itu rendahnya daya beli warga setempat.

2. Kemanusiaan

Masalah kemanusiaan di perbatasan Malaysia dan Singapura timbul perdagangan orang dengan dalih sebagai pekerja formal, ternyata setelah berada di negari seberang berbeda janji dan kenyataan. Ada perempuan telantar seperti; pelacuran, hamil di luar nikah, pemerkosaan dan perampasan. Khusus di perbatasan Jayapura terkait dengan gangguan keamanan karena lintas batas dijadikan sebagai pelarian dari kelompok kriminal. Demikian juga di Pulau Rote sering dijadikan sebagai daerah penyelundupan manusia yang mencari suaka ke Asutralia. Masalah kemanusiaan menjadi penting dipahami yang saling terkait dengan masalah lainnya. Kemiskinan disebabkan ketidakmampuan warga setempat memenuhi kebutuhan dasar pangan dan papan. Potensi laut yang melimpah memungkinkan nelayan untuk meningkatkan penghasilannya. Namun mereka mencari ikan dan hasil laut lainnya untuk kebutuhan sehari-hari, tidak menjadi mata pencaharian pokok. Ketergantungan terhadap alam memanjakan nelayan untuk sekedar memenuhi kebutuhan keluarga. Demikian juga penggunaan alat yang sederhana memberi kesan hasilnya sedikit. Dengan demikian


penghasilannya terbatas. Sedangkan kebutuhan lain tidak dibeli karena harga jual yang cukup tinggi.

Dibandingkan dengan pemilik modal yang memiliki sarana lengkap. Terkait dengan pemanfaatan potensi laut yang menjadi incaran pihak berkepentingan. Biasanya mereka berasal dari luar daerah tersebut sebagai pemilik perahu, pedagang antar pulau, dan lain-lain. Kepentingannya sangat mengikat, sehingga dianggap sebagai toke atau juragan yang dapat menghasilkan uang banyak. Modal uang dengan pemenuhan sarana yang diperlukan memungkinkan mereka melakukan kegiatan secara besar-besaran.

3. Keterpencilan

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas terdiri dari tujuh belas ribu pulau. Pulau-pulau besar berpenghuni. Namun masih banyak pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni dengan letaknya terpencil dan terluar. Khususnya dalam wilayah provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Wilayah perbatasan banyak pulau yang tidak berpenghuni, sehingga terpencil dan terluar. Kondisi ini menjadi ancaman bagi kedulatan negara dan secara administrasi hambatan bagi kepentingan warga setempat. Simaklah pulau terluar dengan cerita ringkasnya.

Pulau Rondo. Secara administratif bagian dari Kota Sabang termasuk dalam Kelurahan Ujung Bau, Kecamatan Sukakarya. Luasnya 0,4 Km2. Jarak dari Sabang 15,6 Kilometer atau 15 mil laut, ditempuh dengan perahu cepat (speed boat) selama satu jam. Pulau Rondo berada di kawasan Laut Andaman, India. Pulau ini disebut juga pulau mati karena tidak berpenghuni, tanah batu cadas dan karang, dan tidak ada sumber air minum. Dihuni binatang melata, tetapi banyak banyak pohon buah-


buahan. Disini hanya dua bangunan. Satu pos penjaga pantai dengan kekuatan 34 orang pasukan Marinir yang bertugas secara bergantian. Satu lagi menara mercu suar dan rumah penjaganya dengan dua orang petugasnya.

Pulau Rote. Pulau Rote merupakan bagian dari Kabupaten Rote Ndao. Di Kabupaten ini terdapat 96 pulau, diantaranya enam pulau yang berpenghuni; Rote, Usu, Nuse,, Ndao, Doo, dan Ludu. Pulau Rote merupakan pulau terluar dengan luas 1.284 Km2. Pulau Rote berdekatan dengan Pulau Ashmore Reef dahulu disebut Pulau Pasir jaraknya 120 Km dan menggunakan perahu cepat ditempuh sekitar empat jam. Tetapi tahun 1974, dengan dalih kepentingan internasional dan perjanjian bilateral menjadi bagian Australia. Pulau ini sering dijadikan tempat transit imigran gelap yang pencari suaka ke Australia. Selain itu penjaga perbatasan Australia sering menangkap dan menghukum nelayan setempat yang melanggar garis batas negara. Tetapi akhir-akhir ini melunak, nelayan boleh menangkap ikan dengan perahu dan peralatan tradisional.

Pulau Natuna. Saat ini sebagai Kabupaten Natuna merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Luasnya 2.009 Km2, terluas 90 % merupakan lautan. Di Kabupaten Natuna terdapat 154 pulau, diantara 27 pulau yang dihuni dan 127 pulau tidak dihuni. Kondisi tersebut sangat rawan terhadap pertahanan kedaulatan negara dengan kemungkinan beberapa pulau akan lepas. Wilayah Natuna terdiri dua gugusan. Pertama, Gugusan Pulau Natuna terdiri dari empat pulau; Bunguran, Sedanau, Midai, Laut, dan Tigu. Kedua, Gugusan Pulau Serasan terdiri dari pulau: Serasan, Subi Besar, dan Subi Kecil. Daerah yang begitu luas wajar saja sejak lama menjadi rebutan antar negara, terutama dengan potensi minyak berlimpah. Masalah yang timbul diantaranya kedatangan kapal nelayan Cina yang menjaring ikan sampai memasuki Zona Ekonomi Eklusif wilayah Indonesia. Selain itu disinyalir sering terjadi penyelundupan


barang-barang dan perdagangan manusia. Oleh karena itu pulau ini makin dilengkapi dengan sarana pertanahan antara lain sebagai pangkalan militer dalam pertahanan batas antar negara.

Pulau Miangas. Pulau Miangas luasnya 3,15 Km2. Secara administratif sudah dibentuk Kecamatan Miangas terdiri dari satu kelurahan dan beberapa desa. Awalnya atahun 1648 Spanyol menyebutkan Las Palmas, artinya banyak pohon kelapa. Sejak tahun 1677 pulau ini menjadi perebutan tiga negara; Spanyol, Amerika, dan Belanda. Tahun 1928 sampai dengan 1950 dikuasai Belanda, dan tahun 1956 perjanjian Indonesia dengan Filipinan menjadi bagian Indonesia. Ekonomi penduduk Miangas sangat tergantung dengan Dafao, Filipina Selatan. Ke daerah tersebut dengan perjalanan laut ditempuh selama tiga jam. Dibandingkan ke Talaud naik kapal laut sehari semalam dengan pelayanan dua minggu sekali. Tahun 2005 jalur laut Miangas ke Dafao ditutup, sehingga penduduk Miangas mengalami kesulitan bahan pokok. Bahkan muncul keinginan bergabung dengan Filipina karena letaknya lebih dekat, ada kesamaan budaya Tagalog, dan terbiasa menggunakan uang Peso. Sebenarnya masalah di daerah ini merupakan persembunyian atau pelarian perompak antar pulau, penyelundupan barang-barang, dan jalur terorisme. Tahun 2010 dimulai pembangunan ditandai dengan pembukaan kantor pemerintahan, pasar, telekomunikasi, dan bandar udara.

Di satu pihak pemerintah makin memperhatikan wilayah perbatasan dengan pemenuhan sarana pertahanan dan ekonomi. Hal tersebut diikuti perhatian yang terkait dengan aspek kesejahteraan sosial bagi masyarakat setempat. Namun, masih diperlukan pemikiran atau tindak lanjut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan terkait dengan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dengan harapan mendapat penanganan yang sesuai dengan keperluan.


BIODATA PENULIS

ACHMADI JAYAPUTRA. Lahir di Takengon, 2 November 1957. Pendidikan; Sarjana Antropologi dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1984); Ilmu Tauhid pada Universitas Islam Syekh Yusuf (1986); Magister Pengembangan Masyarakat Program Pascasarjana Kekhususan Pengembangan Masyarakat pada Universitas Muhammadiyah Jakarta (2002). Pekerjaan. Tahun 1985 diterima sebagai pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial. Tahun 1985 sampai dengan 1992 sebagai peneliti lapangan di Irian Jaya, pernah bertugas di Indramayu (1995), dan Padang (2007 – 2010). Sejak tahun 1986 sampai sekarang sebagai pengajar Antropologi Sosial Budaya dan Sistem Budaya Indonesia di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tahun 2010 sebagai Peneliti Utama Bidang Pengembangan Masyarakat dan Ekonomi Lokal. Buku yang ditulis dan diterbitkan antara lain; Kesejahteraan Anak, Pelayanan Sosial Harian Lanjut Usia, Peran Koperasi Pegawai Kementerian Sosial dalam Pelayanan Terhadap Anggota, Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Sosial bagi Peserta Program Keluarga Harapan melalui Kelompok Usaha Bersama. 2016: Kemiskinan Dibahas dan Kenyataannya, Kebijakan Penanganan Kemiskinan, Kelompok Usaha Bersama di Kota Kupang, Penanggulungan Kemiskinan, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kampung Pantan Sinaku Kabupaten Bener Meriah. 2017; Profil Komunitas Adat Terpencil Nusantara. 2019: Evaluasi Purna Bina Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

HARAPAN LUMBAN GAOL. Lahir di Dairi,3 Juli 1963. Pendidikan Tinggi Doktor Sosiologi dari Universitas Indonesia (2000 – 2005), Pendidikan social security specialist di beberapa universitas di Jerman dan Belanda di bawah koordinasi Heidelberg Universiteit

147Biodata Penulis

dan InWENT gGmbH, Jerman (2006 – 2007). Mengikuti berbagai training international, dan sering diundang sebagai pembicara dalam seminar internasional tentang social protection dan poverty alleviation di beberapa negara di Eropa, Afrika, Asia, Australia dan Amerika. Menjadi dosen tamu untuk; program Pascasarjana dan menjadi Pembimbing dan Penguji Disertasi di FISIP dan FKM Universitas Indonesia, anggota tim pengajar Pasrcasarjana di STKS Bandung, dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta. Pernah menduduki jabatan Direktur Bencana Sosial, dan Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Pertengahan 2019 sebagai Sekretaris Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI sampai saat ini.

MARI ESTERILITA. Lahir di Kuala Tungkal, 31 Maret 1995. Pendidikan Tinggi; Program Pendidikan Diploma IV Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung (2012 – 2016); Program Pendidikan Pascasarjana Spesialis-1 Pekerjaan Sosial Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (2016 - 2018). Pekerjaan; sejak tahun 2018 Dosen Tetap Program Studi S-1 Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan Sejak Tahun 2018. Topik dan penelitian yang pernah dilakukan: Tanggapan Warga Binaan Sosial terhadap Sistem Cottage di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama Utama 4 Cengkareng Jakarta Barat (2016); Pengembangan Kemitraan Kolaboratif dalam Penanganan Masalah Anak Jalanan di Kelurahan Setiamanah Kota Cimahi (2018)

NURASIH SAHAMADIYAH. Lahir di Jakarta, 26 Desember 1985. Pendidikan; sarjana Antropologi Budaya dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (2008) dan Megister dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (2010). Pengalaman penelitian; konsultan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Suryatmajan, Jogjakarta


(2010), peneliti di Jurusan Pendidikan Kedokteran Universitas Gajah Mada, peneliti di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMJ (2012). Tahun 2014 sebagai pengajar di Program Studi Agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh. Pengalaman lapangan dalam penelitian terkait dengan pengembangan masyarakat, penyuluhan kesehatan, dan penyuluhan pembangunan.

RIZKI NURRAHMAN. Lahir di Jakarta, 22 Pebruari 1998. Saat ini kuliah di Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pengalaman kegiatan bidang komunikasi masa, dan bergabung dengan satu biro perjalanan wisata.

SETYO SUMARNO. Lahir di Solo, 8 Juni 1957. Pendidikan; Sarjana Pekerjaan Sosial dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (1983), dan Megister Kesejahteraan Sosial STISIP Widuri, Jakarta (2010). Saat ini sebagai Peneliti Utama di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial. Melakukan penelitian terkait dengan; anak jalanan, lanjut usia, kenakalan remaja, penyandang disabilitas, pemberdayaan keluarga, komunitas adat terpencil, dan lain-lain.

UTOMO HANAFI ROHMAN. Lahir di Purworejo tahun 1982. Pendidikan; Sarjana Kesejahteraan Sosial dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (2008 – 2014), Magister Spesialisasi Kesejahteraan Sosial STKS (2015 – 2018). Sejak tahun 2018 sebagai Dosen Tetap Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Binawan, Jakarta.

Kementerian Sosial sejak tahun 2015 mulai memperhatikan masyarakat dan

komunitas yang berada di perbatasan negara dengan program dan kegiatan

tertentu. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi

masyarakat kita. Ternyata tidak semudah yang diharapkan karena banyak

permasalahan kesejahteraan sosial yang memerlukan perhatian serius. Isi buku

ini masih sederhana dengan data dan keterangan yang membahas tentang

kesejahteraan sosial masyarakatnya dengan contoh yang digambarkan dalam

bagian-bagiannya. Diakui sedikit yang terungkap karena banyak hal yang harus

dipertimbangkan dalam upaya menjaga keutuhan isi tulisan. Oleh karena itu

tulisan dalam buku ini merupakan awal dari kajian yang perlu dilakukan terhadap

masyarakat kita yang berada di perbatasan negara.

egara Republik Indonesia dikenal dengan negara kepulauan.

NWilayahnya yang terdiri dari daratan dan lautan berbatasan dengan

beberapa negara memiliki dinamika sosial dan politik. Selama ini

permasalahan politik lebih menonjol dalam kancah regional dan global, sehingga

mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara. Sebab dapat dikategorikan

sebagai ancaman bagi negara dan bangsa, terutama berkaitan dengan batas-batas

yang telah disepakati secara internasional atau dua negara dengan pengertian

bersama. Kadang-kadang kasus kecil bisa membesar. Sebab terkait dengan

kepentingan negara diantaranya politik dan hukum yang berlaku. Seperti

masalah batas dengan patok batas, hubungan masyarakat dengan masyarakat

negara tetangga, ekonomi dengan perdagangan lokalnya, dan permasalahan

sosialnya.

cover kesejahteraan sosial di perbatasan...

Documents