buku prastudi kelayakan iigf

25
Versi Draft P ANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN PROYEK PROYEK KPS

Upload: hendra-kusuma

Post on 06-Jul-2018

234 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 124

Versi Draft

PANDUAN PENYIAPAN

PRASTUDI KELAYAKANPROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 224

PENDAHULUAN

UNTUK membantu lembaga-lembaga

pemerintah sebagai Penanggung Jawab

Proyek Kerjasama (PJPK) dalam me-

nyiapkan proyek-proyek KPBU maka PT

Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT

PII) merasa perlu untuk membuat suatuBuku Panduan Penyusunan Prastudi Ke-

layakan Proyek Dalam Rangka Penjamin-

an Infrastruktur

BUKU PANDUAN INI DIRANCANG

BERDASARKAN

bull Peraturan Presiden Nomor 38 tahun

2015 tentang Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Penye-

diaan Infrastruktur

bull Peraturan Menteri Negara Perenca-

naan Pembangunan NasionalKepala

Bappenas Nomor 4 tahun 2015 ten-

tang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasa-

ma Pemerintah Dengan Badan Usaha

Dalam Penyediaan Infrastruktur

bull Tata praktek internasional yang dise-

suaikan dengan kondisi Indonesia

TUJUAN

bull Memberikan panduan dalam proses

pengumpulan data dan pelaksanaan

studi awal (preliminary) untuk me-

ngetahui kelayakan dari suatu proyek

bull Menjelaskan latar belakang dari suatu

Prastudi Kelayakan dalam suatu siklus

hidup Proyek KPBU secara keseluruh-

an berdasarkan kerangka hukum In-

donesia

02 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 324

PRASTUDI KELAYAKANDAN SIKLUS HIDUP

PROYEK KPS

MENTERIKepala LembagaKepala Dae-

rah sebagai PJPK bertugas menyusun

Prastudi Kelayakan atas infrastruktur

yang akan dikerjasamakan yang meliputi

kajian aspek hukum teknis ekonomi ke-

uangan manajemen risiko lingkungan

dan sosial Penyusunan Prastudi Kelayak-

an merupakan satu dari rangkaian kegi-

atan penyiapan proyek sebelum masuk

ke tahap pegadaan proyek sebagaimana

terlihat di gambar di bawah

Tahap 1

PERENCANAAN

1 Perencanaan dan penganggaran2 Identifikasi proyek dan penyiapan

proposal KPBU3 Alokasi anggaran untuk fasilitas

penyiapan proyek (PDF)4 Persetujuan untuk melanjutkan

proposal5 Penyiapan daftar KPBU6 Kategori KPBU

Bappenas Kepada DaerahMenteri atau Dirut BUMN DirutBUMD

Bappenas PJPK BKPM KementrianKeuangan Kementrian Agraria dan TataRuang (BPN) Kementrian LingkunganHidup BUPI (PT PII)

Bappenas PJPK BKPMKementrian KeuanganKementrian Agraria dan TataRuang (BPN) KementrianLingkungan Hidup BUPI (PT PII)

Output

bull Studi pendahuluan PBUbull Daftar prioritas projek tender

publik

Output

bull Prastudi Kelayakan

bull Proses aplikasi untukdukungan pemerintahdan atau penjaminanpemerintah

bull Pengajuan lokasiprojek

Kajian lingkungan olehPJPK

Izin lingkungan

Proses pengadaan lahan

bull Konfirmasi atau persetujuanpemerintah atas Dukungan Kelayakan

bull Persetujuan lokasi proyekbull Proses alokasi disbursement

pengelolaan dan pemantauan olehpemerintah danatau pemantauan

dan evaluasi proses pelaksanaanbull Perjanjian penjaminan dan penjanjian

regres

Output

bull Dokumen perjanjian kerjasamabull Dokumen lelangbull Izin prinsipbull Dokumen penjanjian penjaminanbull Dookumen perjanjian regres

1 Proposal penyiapanproyek

2 Penyiapan dokumendukungan pemerintah

3 Penyiapan dokumenpenjaminanpemerintah

4 Penyiapan dokumenterkait lokasi proyek

1 Market sounding2 Penetapan lokasi proyek3 Proses pengadaan4 Penandatanganan kontrak KPBU5 Proses sampai dengan Financial

close

Tahap 2

PERSIAPAN

Tahap 3

TRANSAKSI

03PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 424

Informasi yang ada di Prastudi Kelayakan

sangat penting untuk meyakinkan para

pemegang kepentingan untuk mengam-

bil keputusan yang tepat bagibull Kementerian Keuangan sebagai

bahan untuk menilai apakah suatu

proyek perlu mendapatkan Dukungan

Pemerintah

bull Institusi keuangan seperti PT PII PT

SMI dan PT IIF sebagai bahan untuk

mengevaluasi apakah proyek tersebut

layak untuk mendapatkan penjamin-an atau kredit

bull Investor swasta sebagai bahan untuk

mengajukan penawaran yang sesuai

dengan kebutuhan PJPK

1 Analisis Kebutuhan

2 Analisis Teknis

3 Analisis Ekonomi

4 Analisis Keuangan

5 Kajian Lingkungan dan Sosial

6 Kajian Regulasi dan Kelembagaan

7 Analisis Risiko

8 Kajian Struktur KPBU

9 Dukungan Pemerintah

10 Rencana Pelaksanaan

CAKUPAN PRASTUDIKELAYAKAN

ANALISIS

KEBUTUHAN

TUJUAN

Mengidentifikasi ada tidaknya permasa-

lahan yang harus diatasi memberikan

justifikasi bahwa proyek ini adalah opsi

terbaik untuk mengatasi permasalahan

dimaksud dan akhirnya untuk mem-

perkirakan permintaan atas barang atau

jasa yang dihasilkan proyek

04 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 524

CAKUPAN

Identifikasi Permasalahan

Permasalahan harus dapat diuraikan

secara jelas Prastudi Kelayakan harus

dapat menginvestigasi kadar dan kuali-

tas dari jasa-jasa layanan yang ada serta

mengidentifikasi segara permasalahan

dan kekurangannya Untuk mengiden-

tifikasi permasalahan dimaksud maka

beberapa pertanyaan berikut ini harus

sudah dapat dijawab pada tahapan Pra-

studi Kelayakan ini

bull Keterjangkauan HargaAffordabilityApakah harga dari jasa layanan yang

ada saat ini jauh di atas tingkat yang

bisa dikeluarkan oleh pengguna

Apakah ada dampak distribusi Harus

dikurangi sampai tingkat berapakah

harga jasa layanan tersebut agar per-

masalahan dapat teratasi (singkatnya

seperti apakah elastisitas harga-nya)

bull KetersediaanAvailability Apakah jasa

layanan yang ada saat ini terbebankan

dari sisi volume Apakah dibangunnya

jasa layanan yang baru akan menim-

bulkan kenaikan supply atau pengalih-

an supply dari satu sumber ke sumber

lainnya Apakah yang menjadi ham-

batan untuk menggunakan opsi-opsi

yang ada Apakah ada hambatan so-

sial

bull KualitasQuality Apakah kualitas dari

jasa layanan yang ada saat ini telah

mampu memenuhi harapan peng-

guna Apakah yang menjadi penye-

bab rendahnya kualitas jasa layanan

Apakah pengguna akan bersedia un-

tuk membayar harga yang lebih ting-

gi

Prastudi Kelayakan harus dapat meng-

identifikasi dengan jelas siapa saja yang

terdampak oleh permasalahan atau

siapa yang akan memperoleh manfaat

apabila permasalahan bisa diatasi Hal ini

penting dalam rangka mengidentifikasi

para pengguna yang disasar untuk me-netapkan cakupanscope proyek pada

tahapan berikutnya

ANALISIS PERMINTAAN

Analisis permintaan (demand analysis)

adalah unsur yang sangat penting da-

lam uji kelayakan ekonomi dan keuang-

an Tujuan analisis permintaan ini ada-

lah mengidentifikasi kebutuhan suatuinvestasi di bidang infrastruktur serta

menetapkan cakupanscope (penetap-

an scope dan ukuran hasil) dari proyek

Permintaan untuk proyek yang diusulkan

mencakup permintaan saat ini dan per-

mintaan masa yang akan datang

Permintaan kini didasarkan kepada data

statistik yang tersedia di perusahaan

penyedia jasa layanan pada regulator

kementerian biro pusat statistik atau

pemerintah pusat Permintaan masa de-

pan didasarkan pada model perkiraan

permintaan dengan mempertimbang-

kan perkiraan ekonomi makro dan sosial

ekonomi alternatif sumber persediaan

kelenturan permintaan dalam kaitan-

nya dengan faktor-faktor yang relevan

serta beberapa hal lainnya Permintaan

masa depan juga bisa berasal dari para

pengguna yang ada saat ini atau peng-

guna baru yang dipicu oleh adanya ke-

giatan-kegiatan baru yang diizinkan oleh

proyek

ANALISISKEBUTUHAN

05PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 624

ANALISISTEKNIS

TUJUAN

a Mengkaji kelayakan teknis dan me-

netapkan persyaratan teknis mini-

mum untuk dimasukkan ke dalam

dokumen penawaran lelang (Request

for Proposal) pada proses pelelang-an investor (Badan Usaha Pelaksana)

proyek KPBU

b Menetapkan suatu rancangan pokok

desain design benchmark yang men-

jadi dasar penetapan biaya proyek

untuk digunakan pada analisis lan-

jutan di dalam analisis ekonomi dan

keuangan

CAKUPAN

Kajian Karakterisitik Teknis Proyek

a Secara umum informasi yang dihasil-

kan pada bagian ini dapat terdiri dari

- Kapasitas (size) proyek

- Analisis permintaan (demand

analysis) terhadap fasilitas yang

akan dibangun

- Durasi pelaksanaan konstruksi

- Metode umum konstruksi

- Komponen dan kebutuhan opera-

sional proyek

- Desain teknis awal dari asetfasili-

tas yang diusulkan

- Biaya investasi dan biaya operasio-

nal proyek

Desain teknis akan difinalisasioleh pemenang lelang Badan Usa-

ha Pelaksana Proyek KPBU

b Secara khusus bab ini mencakup

bull Lokasi Proyek

- Uraian tentang lokasi proyek

- Data geografi hidrologi kondisi

eksisting dan drainase

- Pertimbangan dalam pemilihan

lokasi proyek

- Komponen pendukung yang

tersedia di sekitar lokasi proyek

dan

- Luas lahan yang diperlukan

serta status kepemilikan lahan

proyek saat ini

bull Desain Teknis Awal (Basic Enginer-

ing Design)

- Layout Awal berisi uraian ten-

tang disain teknis atau layout

dari proyek (yang disesuaikan

dengan kebutuhan dan karak-

teristik dari masing-masing sek-

tor)

- mencakup survei teknis untuk

melihat kondisi lapangan

- mempertimbangkan opsi-opsi

desain alternatif termasuk keti-

dakpastian dalam proyeksi per-

mintaan serta berbagai ketidak-

06 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 724

pastian lain yang terkait dengan

keadaan di sekitar lokasi proyek

bull Teknologi

- Berisi uraian tentang teknologiyang dipilih termasuk metode

konstruksi logika penggunaan-

nya serta analisis risiko terhadap

hambatan yang mungkin akan

dihadapi Prastudi Kelayakan

juga harus memuat justifikasi

bahwa teknologi tersebut aman

dan telah terbukti efisien

bull Kinerja Standar

- Standar hasil output serta fasi-

litas yang akan menjadi dasarbagi penetapan persyaratan

teknis minimum untuk dican-

tumkan dalam Request for Pro-

posal pada fase transaksi

bull Input yang diperlukan dan standar

dari input

bull Biaya Proyek

- Biaya modal dan biaya opera-

sional proyek

bull Opsi-opsi operasional dan mana-

jemen proyek

bull Rencana Pelaksanaan Proyek

bull Jadwal waktu dan keterkaitan (in-

terrelationship) dari semua kom-ponen utama Prastudi Kelayakan

proyek harus dapat menyajikan

bukti yang wajar yang menunjuk-

kan bahwa proyek secara teknis

layak karena

- Teknologi yang diusulkan untuk

pembangunan sudah layak

- Teknologi sudah terbuktikan

sudah digunakan pada proyek-

proyek lain yang serupa

- Volume dan kualitas dari sum-ber-sumber sudah mencukupi

untuk operasional proyek

- Desain yang digunakan adalah

opsi yang sudah optimal serta

efektif dari segi biaya

- Jadwal pelaksanaan proyek la-

yak

- Lahan proyek yang diperlukan

untuk pembangunan dan ope-

rasional proyek dapat diperoleh

ANALISISTEKNIS

ANALISISEKONOMI

TUJUAN

UNTUK memperkirakan manfaat dan bia-

ya proyek dari sudut pandang ekonomi

Proyek akan dianggap layak secara

ekonomi jika proyek tersebut dibutuhkan

dan mampu memberikan manfaat yang

lebih baik atau serupa dengan biaya yang

lebih murah dari opsi-opsi lain yang men-

jadi alternatif

07PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 824

CAKUPAN

a Biaya

bull Biaya Langsungmdashrelatif tidak terla-lu sulit memahaminya dan men-

cakup biaya modal dimuka serta

biaya-biaya operasional dan pe-

meliharaan proyek Semua proyek-

proyek infrastruktur akan menim-

bulkan biaya-biaya langsung

bull Biaya Tidak Langsungmdashbiasa-

nya berupa biaya-biaya yang ter-

kait dengan dampak negatif dari

proyek dan sering kali tidak dikait-

kan dengan nilai monetary valueatau ldquomarket pricerdquo Oleh karena itu

maka harus dikembangkan suatu

metode untuk memasukkan unsur

ini sebagai nilai Satu contoh biaya

tersebut adalah biaya untuk me-

mindahkan aset serta kerusakan

pada tata lahan di mana proyek

berada dan beroperasi

b Manfaat

-Manfaat Langsungmdashini adalah

manfaat yang dirasakan oleh

para pengguna dari fasili-

tas proyek Untuk suatu

proyek pembangunan

jalur kereta api misalnya

manfaat langsungnya

adalah mempersing-

kat waktu perjalanan

serta biaya pengope-

rasian kendaraan

meningkatkan

keandalan dan

k e n y a m a n a n

dalam perjalan-

an

- M a n f a a t

Tak Langsungmdashini adalah

manfaat sampingan yang

bersifat positif yang ditim-

bulkan proyek dan bisa juga diang-

gap sebagai ldquobiaya-biaya yang bisa

dihindarkanrdquo akibat adanya proyek

c Jenis biaya dan manfaat bersifat unik

untuk masing-masing kasus Pe-

ngelompokan ini berfungsi sebagai

kerangka kerja untuk dapat berpikir

kritis tentang hal itu secara kasus per

kasus serta menghindari penghitung-

an gandadouble counting

KELUARAN

a Keluaran akhirfinal output dari ases-

men kelayakan ekonomi mencakup

nilai kini netto atau Net Present Value

(NPV) dan Economic Internal Rate Of

Return (EIRR) dari biaya dan manfaat

ekonomi dari proyek

- NPV mencerminkan nilai kini dari

biaya dan manfaat yang terjadi se-

lama siklus hidup proyek

- EIRR mencerminkan tingkat hasil

laba berdasarkan mana nilai kini

dari biaya dan manfaat ekonomi

dari proyek adalah sama

b EIRR harus dibandingkan dengan ting-

kat hasil laba secara sosial Proyek-

proyek yang diketahui memiliki EIRR

yang positif dan lebih tinggi dari ting-

kat hasil yang diharapkan secara so-

sial akan dianggap sebagai investa-

si ekonomi Sebaliknya bila suatu

proyek dengan hasil ekonomi negatif

berarti menggunakan terlalu banyak

sumberdaya sosial untuk mendapat-

kan manfaat yang terlalu kecil bagi

publik

ANALISISEKONOMI

08 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 924

ANALISISKEUANGAN

TUJUAN

Untuk mengurai analisis kuantitatif terha-

dap kelayakan finansial (keuangan) dari

suatu proyek KBPU Bagian ini juga akan

menunjukkan apakah proyek membu-

tuhkan dukungan fiskal dan pendanaantambahan dari Pemerintah

CAKUPAN

Secara umum Analisis keuangan harus

memuat

a Kajian kelayakan proyek secara ke-

uangan dengan memberikan gam-

baran secara jelas terhadap kinerja

keuangan dari sudut pandang peneri-

maan dan pengeluaran keuangan

proyek termasuk risiko yang akan di-

hadapi selama siklus proyek (project

viability)

b Kajian kebutuhan terhadap dukungan

pemerintah (pusat maupun peme-

rintah daerah) apabila di kajian awal

dinyatakan bahwa proyek ini tidak

layak dengan hanya mengandalkan

pendanaan dari Badan Usaha dan po-

tensi pemasukan dari pengguna (user

charge) fasilitas infrastruktur yang

akan dibangun Termasuk juga yang

dikaji adalah kerangka waktu yang

dibutuhkan terhadap dukungan Pe-

merintah yang diperlukan agar proyek

menjadi layak

c Gambaran yang jelas terkait sumber

pendanaan proyek termasuk per-

syaratan yang harus dipenuhi oleh

Badan Usaha terhadap pengembalian

pendanaan bila pendanaan tersebut

didapat dari sektor perbankan atau

swasta lainnya

Komponen utama dari analisis keuangan

diuraikan pada gambar Analisis Keuan-

ganFinancial Analysis

INSTRUMEN ANALISIS KEUANGAN

a Menggunakan informasi yang diper-

oleh dari analisis permintaan kela-

yakan teknis dan estimasi biaya serta

akan mencerminkan struktur dan me-

kanisme proyek KPBU yang dipilih

b Menggunakan biaya dan penerimaan

serta fokus kepada asesmen proyek

dari sudut pandang investasi

c Menggunakan metode atau istilah

yang sudah umum diterapkan pada

proyek-proyek yang melibatkan sek-

tor swasta

d Menggunakan biaya utangdebt ser-

vice biaya modal komersial tertim-

bang hasil atas ekuitas dan dinyatakan

berdasarkan nilai kini (inflasieskalasi)

e Mengembangkan suatu computer-

generated financial model yang akan

09PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1024

berisi proyeksi terhadap rencana pe-

nerimaan proyek baik itu dari bantu-

an pemerintah atau pemasukan dari

pengguna dan pengeluaran proyek

seperti bunga pinjaman capex dan

opex pajak perbaikan dan biaya lain-

nya selama masa konstruksi dan masa

konsesi proyek

Secara rinci analisis keuangan mencak-

up hal-hal sebagai berikut

a Biaya yang dibutuhkan selama siklus

proyek (life-cycle costs) beser-

ta kerangka waktunya mencakup

perkiraan biaya modal serta biaya op-

erasi dan pemeliharaan (OampM costs)

- Biaya modal

Mencakup biaya yang berhubung-

an dengan pengadaan sarana in-

frastruktur dan jasa layanan baru

termasuk namun tidak terbatas

kepada biaya desain perolehan ta-

nah dan pengembangan bahan

baku konstruksi serta mesin dan

peralatan (termasuk infrastruktur

IT) Harus dipertimbangkan juga bi-

aya-biaya tenaga kerja proyek ma-

najemen dan pelatihan termasuk

jasa keuangan hukum pengada-

an teknis dan manajemen proyek

juga mencakup beban bunga

utang selama masa konstruksi

- Biaya Operasi dan Pemeliharaan

(OampM)

Mencakup biaya-biaya operasi

dan pemeliharaan aset-aset se-

lama masa proyek sesuai output

yang diinginkan Biaya OampM juga

mencakup biaya-biaya bahan baku

(raw material) perlengkapan dan

peralatan karyawan amp manaje-

men dan asuransi termasuk bia-

ya langsung operasional lainnya

Biaya OampM tahunan harus dise-

suaikan dengan estimasi tingkat

inflasi tahun berjalan

Analisis

Keuangan

Faktor-faktor

pendapatan

Faktor-faktor

biaya

Analisis

Sensitifitas

Memilih

tarif

diskonto

yang

tepat

Rencana

Mobilisasi

Modal

Rencana

Pelunasan

MenghasilkanArus Kas

Rencana

Indikator-Indikator

Keuangan

Analisis

Kelayakan

Keuangan

Opsi-Opsi

Pendanaan

Gambar Analisis Keuangan Financial Analysis ANALISISKEUANGAN

10 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1124

b Opsi penerimaan dan perkiraan aliran

penerimaan mencakup atas tarif (pe-

nerimaan dari pengguna) dan sum-

ber penerimaan sekunder dari proyeklainnya Prastudi kelayakan harus

menyertakan laporan survei tentang

ldquokesediaan dan kemampuan memba-

yar penggunardquo (willingness-to-pay amp

ability-to-pay) sebagai justifikasi atas

asumsi tarif yang digunakan

c Struktur modal (rasio utang terhadap

modal sendiri atau ekuitas) dan jenis

ekuitas

d Utang dan jadwal pembayarannya

(termasuk di dalamnya jenis utang

dan tingkat suku bunga masa teng-

gang serta jadwal pembayaran utang)

e Biaya modal rata-rata tertimbang

(WACC = weighted average cost ca-

pital)

f Spesifikasi Proyek (ketepatan waktu

investasi durasi proyek dll)

g Tarif pajak

h Dasar penyusutan yang diizinkan

Hasil analisis keuangan harus mencak-

up beberapa indikator kunci yaitu

a ProfitabilitasKelayakan

Kelayakan keuangan dapat dilihat dari

nilai netto saat ini (NPV) atau Financial

Internal Rate of Return (FIRR)Return

of Equity (ROE) dari proyek

b Pengembalian atas biayaCost reco-

very

Jumlah tahun yang diperlukan untuk

dapat menutup modal yang diinvesta-

sikan

c Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Anggaran arus kas harus cukup un-

tuk membiayai beban bunga utang

yang direncanakan Berdasarkan pro-fil risiko dari masing-masing proyek

rasio DSCR dari beberapa lembaga

keuangan berbeda-beda

d Kajian terhadap subsidi atau kebu-

tuhan dukungan kelayakan yakni

kondisi di mana didapatkannya selisih

antara estimasi jumlah pendapatan

yang lebih kecil dibandingkan dengan

estimasi jumlah pendapatan yang bisa

diperoleh dari pengguna

Hasil analisis di atas harus diuji berdasar-

kan sejumlah skenario yang berbeda-

beda terhadap permintaan tarif dan bia-

ya proyek Proyek-proyek yang secara

keuangan dinyatakan layak memiliki NPV

dan IRR yang positif dan lebih besar dari

syarat tingkat pengembalian (rate of re-

turn) bagi investor

Apabila proyek dapat dibiayai oleh pem-

beri penjaman (lenders) sesuai dengan

persyaratan yang berlaku umum di dunia

perbankan dinyatakan bahwa proyek ini

telah bankable Proyek yang telah dinya-

takan layak finansial belum bisa secara

otomatis dinyatakan bankable DSCR

(debt service coverage ratio) adalah

salah satu indikasi yang bisa digunakan

untuk melihat tingkat bankability dari

suatu proyek infrastruktur

ANALISISKEUANGAN

11PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1224

KAJIANLINGKUNGAN

DAN SOSIAL

TUJUAN

Menganalisis risiko dampak lingkungan

dan sosial yang berpotensi terjadi dari

proyek baik pada tahapan pra-konstruk-

si konstruksi dan operasi dan termasukestimasi biaya pengelolaan dan monitor-

ing dampak negative yang terjadi sebagai

upaya mitigasi dampak tersebut Analisis

yang dilakukan mengacu pada peratur-

an Pemerintah Indonesia yang berlaku

Dengan begitu Pemerintah dapat me-

nyiapkan dokumen lelang yang baik dan

proposal penawaran dari pihak swasta

telah meminimalisasi risiko dampak yang

potensial terjadi

CAKUPAN

Regulasi

Peraturan perundangan di Indonesia

tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup Hukum dan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indone-

sia tentang prosedur danasesmen yang

menjadi acuan diperlukan pada tahapan

Pra Studi-Kelayakan adalah sebagai beri-

kut

a Undang-Undang Indonesia No

322009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

b Peraturan Pemerintah No 272012

tentang Izin Lingkungan

c Keputusan Menteri Lingkungan Hid-

up No 52012 tentang jenis-jenis

usaha danatau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan

Berisi uraian tentang studi-studi yang tel-

ah dilakukan serta rencana pengelolaan

lingkungan yang harus dibiayai oleh pe-

serta tender termasuk hal-hal yang harus

dilaksanakan dalam rangka melindungi

lingkungan Analisis dampak lingkungan

meliputi

a Uraian tentang kondisi karakteristik

lingkungan dari lokasi tapak proyek

(rona awal lingkungan)

b Kesesuaian lokasi rencana proyek de-

ngan rencana tata ruang

c Mengidentifikasi potensi dampak ling-

kungan dan sosial yang akan timbul

dari proyek

d Kategori skala dampak proyek yaitu

tinggi sedang atau rendah berdasar-

kan peraturan Pemerintah Indonesia

e Rencana pengelolaan dampak se-

bagai upaya mitigasi dampak yang

berpotensi terjadi dari proyek

f Menentukan peningkatan kapasitas

dan program pelatihan untuk melak-

sanakan program perlindungan ling-

kungan jika diperlukan

g Memperkirakan biaya yang diperlukan

untuk perizinan yang berkaitan de-

ngan pengelolaan dan perlindungan

lingkungan

12 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1324

h Menyiapkan rencana dan jadwal un-

tuk melaksanakan program kepatu-

han lingkungan sebagaimana diper-

syaratkan peraturan yang berlaku

Panduan dari PT PII tentang Penerapan

Tinjauan Aspek Lingkungan Dan Sosial

adalah referensi yang bisa digunakan un-

tuk bagian ini

Analisis Dampak Sosial

Berisi identifikasi isu-isu sosial pokok yang

relevan dan strategi mitigasi dampak so-

sial negatif yang berpotensi muncul dariproyek baik pada tahapan pra-konstruksi

konstruksi dan operasi Analisis dampak

sosial meliputi

a Menetapkan kondisi awal lingkungan

manusiaarea yang terdampak serta

kondisi rona lingkungan

b Menguraikan hasil konsultasi publik

yang telah dilakukan dengan semua

pemangku kepentingan yang mung-

kin akan terdampak

c Mengidentifikasi dampak sosial dari

proyek terhadap masyarakat dan me-

nyusun rencana mitigasinya termasuk

dengan estimasi biaya yang diperlu-

kan

d Menentukan lembaga yang bertang-

gung jawab untuk pembebasan tanah

e Menentukan pihak-pihak yang akan

terkena dampak oleh proyek dan

kompensasi yang akan diperlukan jika

diperlukan

f Menentukan rencana pelatihan dalam

rangka melaksanakan program per-lindungan sosial untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat yang terkena

dampak

g Mengusulkan tindakan-tindakan untuk

mengatasi kegelisahan publik serta al-

ternatif yang masuk akal

Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali

PJPK wajib membuat rencana pengada-an tanah dan pemukiman kembali untuk

mengetahui kelayakan biaya yang diper-

lukan untuk memperoleh lahan yang

diperlukan untuk konstruksi dan operasi

proyek Bagian ini menjelaskan tentang

a Lokasi tapak proyek dengan fitur-fitur

utama area aset-aset dan rumah

tangga yang ada di lokasi proyek

b Luas lahan yang diperlukan untuk kon-

struksi serta aset dan penduduk yang

akan terdampak selama masa kon-

struksi

c Rencana pengadaan tanah rencana

pemukiman kembali serta biaya-

biayanya

d Risiko potensial yang mungkin muncul

selama proses pengadaan tanah

e Rencana pelaksanaan

f Rencana pemantauan pelaksanaan

KAJIANLINGKUNGANDAN SOSIAL

13PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 2: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 224

PENDAHULUAN

UNTUK membantu lembaga-lembaga

pemerintah sebagai Penanggung Jawab

Proyek Kerjasama (PJPK) dalam me-

nyiapkan proyek-proyek KPBU maka PT

Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT

PII) merasa perlu untuk membuat suatuBuku Panduan Penyusunan Prastudi Ke-

layakan Proyek Dalam Rangka Penjamin-

an Infrastruktur

BUKU PANDUAN INI DIRANCANG

BERDASARKAN

bull Peraturan Presiden Nomor 38 tahun

2015 tentang Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Penye-

diaan Infrastruktur

bull Peraturan Menteri Negara Perenca-

naan Pembangunan NasionalKepala

Bappenas Nomor 4 tahun 2015 ten-

tang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasa-

ma Pemerintah Dengan Badan Usaha

Dalam Penyediaan Infrastruktur

bull Tata praktek internasional yang dise-

suaikan dengan kondisi Indonesia

TUJUAN

bull Memberikan panduan dalam proses

pengumpulan data dan pelaksanaan

studi awal (preliminary) untuk me-

ngetahui kelayakan dari suatu proyek

bull Menjelaskan latar belakang dari suatu

Prastudi Kelayakan dalam suatu siklus

hidup Proyek KPBU secara keseluruh-

an berdasarkan kerangka hukum In-

donesia

02 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 324

PRASTUDI KELAYAKANDAN SIKLUS HIDUP

PROYEK KPS

MENTERIKepala LembagaKepala Dae-

rah sebagai PJPK bertugas menyusun

Prastudi Kelayakan atas infrastruktur

yang akan dikerjasamakan yang meliputi

kajian aspek hukum teknis ekonomi ke-

uangan manajemen risiko lingkungan

dan sosial Penyusunan Prastudi Kelayak-

an merupakan satu dari rangkaian kegi-

atan penyiapan proyek sebelum masuk

ke tahap pegadaan proyek sebagaimana

terlihat di gambar di bawah

Tahap 1

PERENCANAAN

1 Perencanaan dan penganggaran2 Identifikasi proyek dan penyiapan

proposal KPBU3 Alokasi anggaran untuk fasilitas

penyiapan proyek (PDF)4 Persetujuan untuk melanjutkan

proposal5 Penyiapan daftar KPBU6 Kategori KPBU

Bappenas Kepada DaerahMenteri atau Dirut BUMN DirutBUMD

Bappenas PJPK BKPM KementrianKeuangan Kementrian Agraria dan TataRuang (BPN) Kementrian LingkunganHidup BUPI (PT PII)

Bappenas PJPK BKPMKementrian KeuanganKementrian Agraria dan TataRuang (BPN) KementrianLingkungan Hidup BUPI (PT PII)

Output

bull Studi pendahuluan PBUbull Daftar prioritas projek tender

publik

Output

bull Prastudi Kelayakan

bull Proses aplikasi untukdukungan pemerintahdan atau penjaminanpemerintah

bull Pengajuan lokasiprojek

Kajian lingkungan olehPJPK

Izin lingkungan

Proses pengadaan lahan

bull Konfirmasi atau persetujuanpemerintah atas Dukungan Kelayakan

bull Persetujuan lokasi proyekbull Proses alokasi disbursement

pengelolaan dan pemantauan olehpemerintah danatau pemantauan

dan evaluasi proses pelaksanaanbull Perjanjian penjaminan dan penjanjian

regres

Output

bull Dokumen perjanjian kerjasamabull Dokumen lelangbull Izin prinsipbull Dokumen penjanjian penjaminanbull Dookumen perjanjian regres

1 Proposal penyiapanproyek

2 Penyiapan dokumendukungan pemerintah

3 Penyiapan dokumenpenjaminanpemerintah

4 Penyiapan dokumenterkait lokasi proyek

1 Market sounding2 Penetapan lokasi proyek3 Proses pengadaan4 Penandatanganan kontrak KPBU5 Proses sampai dengan Financial

close

Tahap 2

PERSIAPAN

Tahap 3

TRANSAKSI

03PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 424

Informasi yang ada di Prastudi Kelayakan

sangat penting untuk meyakinkan para

pemegang kepentingan untuk mengam-

bil keputusan yang tepat bagibull Kementerian Keuangan sebagai

bahan untuk menilai apakah suatu

proyek perlu mendapatkan Dukungan

Pemerintah

bull Institusi keuangan seperti PT PII PT

SMI dan PT IIF sebagai bahan untuk

mengevaluasi apakah proyek tersebut

layak untuk mendapatkan penjamin-an atau kredit

bull Investor swasta sebagai bahan untuk

mengajukan penawaran yang sesuai

dengan kebutuhan PJPK

1 Analisis Kebutuhan

2 Analisis Teknis

3 Analisis Ekonomi

4 Analisis Keuangan

5 Kajian Lingkungan dan Sosial

6 Kajian Regulasi dan Kelembagaan

7 Analisis Risiko

8 Kajian Struktur KPBU

9 Dukungan Pemerintah

10 Rencana Pelaksanaan

CAKUPAN PRASTUDIKELAYAKAN

ANALISIS

KEBUTUHAN

TUJUAN

Mengidentifikasi ada tidaknya permasa-

lahan yang harus diatasi memberikan

justifikasi bahwa proyek ini adalah opsi

terbaik untuk mengatasi permasalahan

dimaksud dan akhirnya untuk mem-

perkirakan permintaan atas barang atau

jasa yang dihasilkan proyek

04 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 524

CAKUPAN

Identifikasi Permasalahan

Permasalahan harus dapat diuraikan

secara jelas Prastudi Kelayakan harus

dapat menginvestigasi kadar dan kuali-

tas dari jasa-jasa layanan yang ada serta

mengidentifikasi segara permasalahan

dan kekurangannya Untuk mengiden-

tifikasi permasalahan dimaksud maka

beberapa pertanyaan berikut ini harus

sudah dapat dijawab pada tahapan Pra-

studi Kelayakan ini

bull Keterjangkauan HargaAffordabilityApakah harga dari jasa layanan yang

ada saat ini jauh di atas tingkat yang

bisa dikeluarkan oleh pengguna

Apakah ada dampak distribusi Harus

dikurangi sampai tingkat berapakah

harga jasa layanan tersebut agar per-

masalahan dapat teratasi (singkatnya

seperti apakah elastisitas harga-nya)

bull KetersediaanAvailability Apakah jasa

layanan yang ada saat ini terbebankan

dari sisi volume Apakah dibangunnya

jasa layanan yang baru akan menim-

bulkan kenaikan supply atau pengalih-

an supply dari satu sumber ke sumber

lainnya Apakah yang menjadi ham-

batan untuk menggunakan opsi-opsi

yang ada Apakah ada hambatan so-

sial

bull KualitasQuality Apakah kualitas dari

jasa layanan yang ada saat ini telah

mampu memenuhi harapan peng-

guna Apakah yang menjadi penye-

bab rendahnya kualitas jasa layanan

Apakah pengguna akan bersedia un-

tuk membayar harga yang lebih ting-

gi

Prastudi Kelayakan harus dapat meng-

identifikasi dengan jelas siapa saja yang

terdampak oleh permasalahan atau

siapa yang akan memperoleh manfaat

apabila permasalahan bisa diatasi Hal ini

penting dalam rangka mengidentifikasi

para pengguna yang disasar untuk me-netapkan cakupanscope proyek pada

tahapan berikutnya

ANALISIS PERMINTAAN

Analisis permintaan (demand analysis)

adalah unsur yang sangat penting da-

lam uji kelayakan ekonomi dan keuang-

an Tujuan analisis permintaan ini ada-

lah mengidentifikasi kebutuhan suatuinvestasi di bidang infrastruktur serta

menetapkan cakupanscope (penetap-

an scope dan ukuran hasil) dari proyek

Permintaan untuk proyek yang diusulkan

mencakup permintaan saat ini dan per-

mintaan masa yang akan datang

Permintaan kini didasarkan kepada data

statistik yang tersedia di perusahaan

penyedia jasa layanan pada regulator

kementerian biro pusat statistik atau

pemerintah pusat Permintaan masa de-

pan didasarkan pada model perkiraan

permintaan dengan mempertimbang-

kan perkiraan ekonomi makro dan sosial

ekonomi alternatif sumber persediaan

kelenturan permintaan dalam kaitan-

nya dengan faktor-faktor yang relevan

serta beberapa hal lainnya Permintaan

masa depan juga bisa berasal dari para

pengguna yang ada saat ini atau peng-

guna baru yang dipicu oleh adanya ke-

giatan-kegiatan baru yang diizinkan oleh

proyek

ANALISISKEBUTUHAN

05PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 624

ANALISISTEKNIS

TUJUAN

a Mengkaji kelayakan teknis dan me-

netapkan persyaratan teknis mini-

mum untuk dimasukkan ke dalam

dokumen penawaran lelang (Request

for Proposal) pada proses pelelang-an investor (Badan Usaha Pelaksana)

proyek KPBU

b Menetapkan suatu rancangan pokok

desain design benchmark yang men-

jadi dasar penetapan biaya proyek

untuk digunakan pada analisis lan-

jutan di dalam analisis ekonomi dan

keuangan

CAKUPAN

Kajian Karakterisitik Teknis Proyek

a Secara umum informasi yang dihasil-

kan pada bagian ini dapat terdiri dari

- Kapasitas (size) proyek

- Analisis permintaan (demand

analysis) terhadap fasilitas yang

akan dibangun

- Durasi pelaksanaan konstruksi

- Metode umum konstruksi

- Komponen dan kebutuhan opera-

sional proyek

- Desain teknis awal dari asetfasili-

tas yang diusulkan

- Biaya investasi dan biaya operasio-

nal proyek

Desain teknis akan difinalisasioleh pemenang lelang Badan Usa-

ha Pelaksana Proyek KPBU

b Secara khusus bab ini mencakup

bull Lokasi Proyek

- Uraian tentang lokasi proyek

- Data geografi hidrologi kondisi

eksisting dan drainase

- Pertimbangan dalam pemilihan

lokasi proyek

- Komponen pendukung yang

tersedia di sekitar lokasi proyek

dan

- Luas lahan yang diperlukan

serta status kepemilikan lahan

proyek saat ini

bull Desain Teknis Awal (Basic Enginer-

ing Design)

- Layout Awal berisi uraian ten-

tang disain teknis atau layout

dari proyek (yang disesuaikan

dengan kebutuhan dan karak-

teristik dari masing-masing sek-

tor)

- mencakup survei teknis untuk

melihat kondisi lapangan

- mempertimbangkan opsi-opsi

desain alternatif termasuk keti-

dakpastian dalam proyeksi per-

mintaan serta berbagai ketidak-

06 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 724

pastian lain yang terkait dengan

keadaan di sekitar lokasi proyek

bull Teknologi

- Berisi uraian tentang teknologiyang dipilih termasuk metode

konstruksi logika penggunaan-

nya serta analisis risiko terhadap

hambatan yang mungkin akan

dihadapi Prastudi Kelayakan

juga harus memuat justifikasi

bahwa teknologi tersebut aman

dan telah terbukti efisien

bull Kinerja Standar

- Standar hasil output serta fasi-

litas yang akan menjadi dasarbagi penetapan persyaratan

teknis minimum untuk dican-

tumkan dalam Request for Pro-

posal pada fase transaksi

bull Input yang diperlukan dan standar

dari input

bull Biaya Proyek

- Biaya modal dan biaya opera-

sional proyek

bull Opsi-opsi operasional dan mana-

jemen proyek

bull Rencana Pelaksanaan Proyek

bull Jadwal waktu dan keterkaitan (in-

terrelationship) dari semua kom-ponen utama Prastudi Kelayakan

proyek harus dapat menyajikan

bukti yang wajar yang menunjuk-

kan bahwa proyek secara teknis

layak karena

- Teknologi yang diusulkan untuk

pembangunan sudah layak

- Teknologi sudah terbuktikan

sudah digunakan pada proyek-

proyek lain yang serupa

- Volume dan kualitas dari sum-ber-sumber sudah mencukupi

untuk operasional proyek

- Desain yang digunakan adalah

opsi yang sudah optimal serta

efektif dari segi biaya

- Jadwal pelaksanaan proyek la-

yak

- Lahan proyek yang diperlukan

untuk pembangunan dan ope-

rasional proyek dapat diperoleh

ANALISISTEKNIS

ANALISISEKONOMI

TUJUAN

UNTUK memperkirakan manfaat dan bia-

ya proyek dari sudut pandang ekonomi

Proyek akan dianggap layak secara

ekonomi jika proyek tersebut dibutuhkan

dan mampu memberikan manfaat yang

lebih baik atau serupa dengan biaya yang

lebih murah dari opsi-opsi lain yang men-

jadi alternatif

07PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 824

CAKUPAN

a Biaya

bull Biaya Langsungmdashrelatif tidak terla-lu sulit memahaminya dan men-

cakup biaya modal dimuka serta

biaya-biaya operasional dan pe-

meliharaan proyek Semua proyek-

proyek infrastruktur akan menim-

bulkan biaya-biaya langsung

bull Biaya Tidak Langsungmdashbiasa-

nya berupa biaya-biaya yang ter-

kait dengan dampak negatif dari

proyek dan sering kali tidak dikait-

kan dengan nilai monetary valueatau ldquomarket pricerdquo Oleh karena itu

maka harus dikembangkan suatu

metode untuk memasukkan unsur

ini sebagai nilai Satu contoh biaya

tersebut adalah biaya untuk me-

mindahkan aset serta kerusakan

pada tata lahan di mana proyek

berada dan beroperasi

b Manfaat

-Manfaat Langsungmdashini adalah

manfaat yang dirasakan oleh

para pengguna dari fasili-

tas proyek Untuk suatu

proyek pembangunan

jalur kereta api misalnya

manfaat langsungnya

adalah mempersing-

kat waktu perjalanan

serta biaya pengope-

rasian kendaraan

meningkatkan

keandalan dan

k e n y a m a n a n

dalam perjalan-

an

- M a n f a a t

Tak Langsungmdashini adalah

manfaat sampingan yang

bersifat positif yang ditim-

bulkan proyek dan bisa juga diang-

gap sebagai ldquobiaya-biaya yang bisa

dihindarkanrdquo akibat adanya proyek

c Jenis biaya dan manfaat bersifat unik

untuk masing-masing kasus Pe-

ngelompokan ini berfungsi sebagai

kerangka kerja untuk dapat berpikir

kritis tentang hal itu secara kasus per

kasus serta menghindari penghitung-

an gandadouble counting

KELUARAN

a Keluaran akhirfinal output dari ases-

men kelayakan ekonomi mencakup

nilai kini netto atau Net Present Value

(NPV) dan Economic Internal Rate Of

Return (EIRR) dari biaya dan manfaat

ekonomi dari proyek

- NPV mencerminkan nilai kini dari

biaya dan manfaat yang terjadi se-

lama siklus hidup proyek

- EIRR mencerminkan tingkat hasil

laba berdasarkan mana nilai kini

dari biaya dan manfaat ekonomi

dari proyek adalah sama

b EIRR harus dibandingkan dengan ting-

kat hasil laba secara sosial Proyek-

proyek yang diketahui memiliki EIRR

yang positif dan lebih tinggi dari ting-

kat hasil yang diharapkan secara so-

sial akan dianggap sebagai investa-

si ekonomi Sebaliknya bila suatu

proyek dengan hasil ekonomi negatif

berarti menggunakan terlalu banyak

sumberdaya sosial untuk mendapat-

kan manfaat yang terlalu kecil bagi

publik

ANALISISEKONOMI

08 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 924

ANALISISKEUANGAN

TUJUAN

Untuk mengurai analisis kuantitatif terha-

dap kelayakan finansial (keuangan) dari

suatu proyek KBPU Bagian ini juga akan

menunjukkan apakah proyek membu-

tuhkan dukungan fiskal dan pendanaantambahan dari Pemerintah

CAKUPAN

Secara umum Analisis keuangan harus

memuat

a Kajian kelayakan proyek secara ke-

uangan dengan memberikan gam-

baran secara jelas terhadap kinerja

keuangan dari sudut pandang peneri-

maan dan pengeluaran keuangan

proyek termasuk risiko yang akan di-

hadapi selama siklus proyek (project

viability)

b Kajian kebutuhan terhadap dukungan

pemerintah (pusat maupun peme-

rintah daerah) apabila di kajian awal

dinyatakan bahwa proyek ini tidak

layak dengan hanya mengandalkan

pendanaan dari Badan Usaha dan po-

tensi pemasukan dari pengguna (user

charge) fasilitas infrastruktur yang

akan dibangun Termasuk juga yang

dikaji adalah kerangka waktu yang

dibutuhkan terhadap dukungan Pe-

merintah yang diperlukan agar proyek

menjadi layak

c Gambaran yang jelas terkait sumber

pendanaan proyek termasuk per-

syaratan yang harus dipenuhi oleh

Badan Usaha terhadap pengembalian

pendanaan bila pendanaan tersebut

didapat dari sektor perbankan atau

swasta lainnya

Komponen utama dari analisis keuangan

diuraikan pada gambar Analisis Keuan-

ganFinancial Analysis

INSTRUMEN ANALISIS KEUANGAN

a Menggunakan informasi yang diper-

oleh dari analisis permintaan kela-

yakan teknis dan estimasi biaya serta

akan mencerminkan struktur dan me-

kanisme proyek KPBU yang dipilih

b Menggunakan biaya dan penerimaan

serta fokus kepada asesmen proyek

dari sudut pandang investasi

c Menggunakan metode atau istilah

yang sudah umum diterapkan pada

proyek-proyek yang melibatkan sek-

tor swasta

d Menggunakan biaya utangdebt ser-

vice biaya modal komersial tertim-

bang hasil atas ekuitas dan dinyatakan

berdasarkan nilai kini (inflasieskalasi)

e Mengembangkan suatu computer-

generated financial model yang akan

09PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1024

berisi proyeksi terhadap rencana pe-

nerimaan proyek baik itu dari bantu-

an pemerintah atau pemasukan dari

pengguna dan pengeluaran proyek

seperti bunga pinjaman capex dan

opex pajak perbaikan dan biaya lain-

nya selama masa konstruksi dan masa

konsesi proyek

Secara rinci analisis keuangan mencak-

up hal-hal sebagai berikut

a Biaya yang dibutuhkan selama siklus

proyek (life-cycle costs) beser-

ta kerangka waktunya mencakup

perkiraan biaya modal serta biaya op-

erasi dan pemeliharaan (OampM costs)

- Biaya modal

Mencakup biaya yang berhubung-

an dengan pengadaan sarana in-

frastruktur dan jasa layanan baru

termasuk namun tidak terbatas

kepada biaya desain perolehan ta-

nah dan pengembangan bahan

baku konstruksi serta mesin dan

peralatan (termasuk infrastruktur

IT) Harus dipertimbangkan juga bi-

aya-biaya tenaga kerja proyek ma-

najemen dan pelatihan termasuk

jasa keuangan hukum pengada-

an teknis dan manajemen proyek

juga mencakup beban bunga

utang selama masa konstruksi

- Biaya Operasi dan Pemeliharaan

(OampM)

Mencakup biaya-biaya operasi

dan pemeliharaan aset-aset se-

lama masa proyek sesuai output

yang diinginkan Biaya OampM juga

mencakup biaya-biaya bahan baku

(raw material) perlengkapan dan

peralatan karyawan amp manaje-

men dan asuransi termasuk bia-

ya langsung operasional lainnya

Biaya OampM tahunan harus dise-

suaikan dengan estimasi tingkat

inflasi tahun berjalan

Analisis

Keuangan

Faktor-faktor

pendapatan

Faktor-faktor

biaya

Analisis

Sensitifitas

Memilih

tarif

diskonto

yang

tepat

Rencana

Mobilisasi

Modal

Rencana

Pelunasan

MenghasilkanArus Kas

Rencana

Indikator-Indikator

Keuangan

Analisis

Kelayakan

Keuangan

Opsi-Opsi

Pendanaan

Gambar Analisis Keuangan Financial Analysis ANALISISKEUANGAN

10 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1124

b Opsi penerimaan dan perkiraan aliran

penerimaan mencakup atas tarif (pe-

nerimaan dari pengguna) dan sum-

ber penerimaan sekunder dari proyeklainnya Prastudi kelayakan harus

menyertakan laporan survei tentang

ldquokesediaan dan kemampuan memba-

yar penggunardquo (willingness-to-pay amp

ability-to-pay) sebagai justifikasi atas

asumsi tarif yang digunakan

c Struktur modal (rasio utang terhadap

modal sendiri atau ekuitas) dan jenis

ekuitas

d Utang dan jadwal pembayarannya

(termasuk di dalamnya jenis utang

dan tingkat suku bunga masa teng-

gang serta jadwal pembayaran utang)

e Biaya modal rata-rata tertimbang

(WACC = weighted average cost ca-

pital)

f Spesifikasi Proyek (ketepatan waktu

investasi durasi proyek dll)

g Tarif pajak

h Dasar penyusutan yang diizinkan

Hasil analisis keuangan harus mencak-

up beberapa indikator kunci yaitu

a ProfitabilitasKelayakan

Kelayakan keuangan dapat dilihat dari

nilai netto saat ini (NPV) atau Financial

Internal Rate of Return (FIRR)Return

of Equity (ROE) dari proyek

b Pengembalian atas biayaCost reco-

very

Jumlah tahun yang diperlukan untuk

dapat menutup modal yang diinvesta-

sikan

c Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Anggaran arus kas harus cukup un-

tuk membiayai beban bunga utang

yang direncanakan Berdasarkan pro-fil risiko dari masing-masing proyek

rasio DSCR dari beberapa lembaga

keuangan berbeda-beda

d Kajian terhadap subsidi atau kebu-

tuhan dukungan kelayakan yakni

kondisi di mana didapatkannya selisih

antara estimasi jumlah pendapatan

yang lebih kecil dibandingkan dengan

estimasi jumlah pendapatan yang bisa

diperoleh dari pengguna

Hasil analisis di atas harus diuji berdasar-

kan sejumlah skenario yang berbeda-

beda terhadap permintaan tarif dan bia-

ya proyek Proyek-proyek yang secara

keuangan dinyatakan layak memiliki NPV

dan IRR yang positif dan lebih besar dari

syarat tingkat pengembalian (rate of re-

turn) bagi investor

Apabila proyek dapat dibiayai oleh pem-

beri penjaman (lenders) sesuai dengan

persyaratan yang berlaku umum di dunia

perbankan dinyatakan bahwa proyek ini

telah bankable Proyek yang telah dinya-

takan layak finansial belum bisa secara

otomatis dinyatakan bankable DSCR

(debt service coverage ratio) adalah

salah satu indikasi yang bisa digunakan

untuk melihat tingkat bankability dari

suatu proyek infrastruktur

ANALISISKEUANGAN

11PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1224

KAJIANLINGKUNGAN

DAN SOSIAL

TUJUAN

Menganalisis risiko dampak lingkungan

dan sosial yang berpotensi terjadi dari

proyek baik pada tahapan pra-konstruk-

si konstruksi dan operasi dan termasukestimasi biaya pengelolaan dan monitor-

ing dampak negative yang terjadi sebagai

upaya mitigasi dampak tersebut Analisis

yang dilakukan mengacu pada peratur-

an Pemerintah Indonesia yang berlaku

Dengan begitu Pemerintah dapat me-

nyiapkan dokumen lelang yang baik dan

proposal penawaran dari pihak swasta

telah meminimalisasi risiko dampak yang

potensial terjadi

CAKUPAN

Regulasi

Peraturan perundangan di Indonesia

tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup Hukum dan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indone-

sia tentang prosedur danasesmen yang

menjadi acuan diperlukan pada tahapan

Pra Studi-Kelayakan adalah sebagai beri-

kut

a Undang-Undang Indonesia No

322009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

b Peraturan Pemerintah No 272012

tentang Izin Lingkungan

c Keputusan Menteri Lingkungan Hid-

up No 52012 tentang jenis-jenis

usaha danatau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan

Berisi uraian tentang studi-studi yang tel-

ah dilakukan serta rencana pengelolaan

lingkungan yang harus dibiayai oleh pe-

serta tender termasuk hal-hal yang harus

dilaksanakan dalam rangka melindungi

lingkungan Analisis dampak lingkungan

meliputi

a Uraian tentang kondisi karakteristik

lingkungan dari lokasi tapak proyek

(rona awal lingkungan)

b Kesesuaian lokasi rencana proyek de-

ngan rencana tata ruang

c Mengidentifikasi potensi dampak ling-

kungan dan sosial yang akan timbul

dari proyek

d Kategori skala dampak proyek yaitu

tinggi sedang atau rendah berdasar-

kan peraturan Pemerintah Indonesia

e Rencana pengelolaan dampak se-

bagai upaya mitigasi dampak yang

berpotensi terjadi dari proyek

f Menentukan peningkatan kapasitas

dan program pelatihan untuk melak-

sanakan program perlindungan ling-

kungan jika diperlukan

g Memperkirakan biaya yang diperlukan

untuk perizinan yang berkaitan de-

ngan pengelolaan dan perlindungan

lingkungan

12 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1324

h Menyiapkan rencana dan jadwal un-

tuk melaksanakan program kepatu-

han lingkungan sebagaimana diper-

syaratkan peraturan yang berlaku

Panduan dari PT PII tentang Penerapan

Tinjauan Aspek Lingkungan Dan Sosial

adalah referensi yang bisa digunakan un-

tuk bagian ini

Analisis Dampak Sosial

Berisi identifikasi isu-isu sosial pokok yang

relevan dan strategi mitigasi dampak so-

sial negatif yang berpotensi muncul dariproyek baik pada tahapan pra-konstruksi

konstruksi dan operasi Analisis dampak

sosial meliputi

a Menetapkan kondisi awal lingkungan

manusiaarea yang terdampak serta

kondisi rona lingkungan

b Menguraikan hasil konsultasi publik

yang telah dilakukan dengan semua

pemangku kepentingan yang mung-

kin akan terdampak

c Mengidentifikasi dampak sosial dari

proyek terhadap masyarakat dan me-

nyusun rencana mitigasinya termasuk

dengan estimasi biaya yang diperlu-

kan

d Menentukan lembaga yang bertang-

gung jawab untuk pembebasan tanah

e Menentukan pihak-pihak yang akan

terkena dampak oleh proyek dan

kompensasi yang akan diperlukan jika

diperlukan

f Menentukan rencana pelatihan dalam

rangka melaksanakan program per-lindungan sosial untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat yang terkena

dampak

g Mengusulkan tindakan-tindakan untuk

mengatasi kegelisahan publik serta al-

ternatif yang masuk akal

Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali

PJPK wajib membuat rencana pengada-an tanah dan pemukiman kembali untuk

mengetahui kelayakan biaya yang diper-

lukan untuk memperoleh lahan yang

diperlukan untuk konstruksi dan operasi

proyek Bagian ini menjelaskan tentang

a Lokasi tapak proyek dengan fitur-fitur

utama area aset-aset dan rumah

tangga yang ada di lokasi proyek

b Luas lahan yang diperlukan untuk kon-

struksi serta aset dan penduduk yang

akan terdampak selama masa kon-

struksi

c Rencana pengadaan tanah rencana

pemukiman kembali serta biaya-

biayanya

d Risiko potensial yang mungkin muncul

selama proses pengadaan tanah

e Rencana pelaksanaan

f Rencana pemantauan pelaksanaan

KAJIANLINGKUNGANDAN SOSIAL

13PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 3: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 324

PRASTUDI KELAYAKANDAN SIKLUS HIDUP

PROYEK KPS

MENTERIKepala LembagaKepala Dae-

rah sebagai PJPK bertugas menyusun

Prastudi Kelayakan atas infrastruktur

yang akan dikerjasamakan yang meliputi

kajian aspek hukum teknis ekonomi ke-

uangan manajemen risiko lingkungan

dan sosial Penyusunan Prastudi Kelayak-

an merupakan satu dari rangkaian kegi-

atan penyiapan proyek sebelum masuk

ke tahap pegadaan proyek sebagaimana

terlihat di gambar di bawah

Tahap 1

PERENCANAAN

1 Perencanaan dan penganggaran2 Identifikasi proyek dan penyiapan

proposal KPBU3 Alokasi anggaran untuk fasilitas

penyiapan proyek (PDF)4 Persetujuan untuk melanjutkan

proposal5 Penyiapan daftar KPBU6 Kategori KPBU

Bappenas Kepada DaerahMenteri atau Dirut BUMN DirutBUMD

Bappenas PJPK BKPM KementrianKeuangan Kementrian Agraria dan TataRuang (BPN) Kementrian LingkunganHidup BUPI (PT PII)

Bappenas PJPK BKPMKementrian KeuanganKementrian Agraria dan TataRuang (BPN) KementrianLingkungan Hidup BUPI (PT PII)

Output

bull Studi pendahuluan PBUbull Daftar prioritas projek tender

publik

Output

bull Prastudi Kelayakan

bull Proses aplikasi untukdukungan pemerintahdan atau penjaminanpemerintah

bull Pengajuan lokasiprojek

Kajian lingkungan olehPJPK

Izin lingkungan

Proses pengadaan lahan

bull Konfirmasi atau persetujuanpemerintah atas Dukungan Kelayakan

bull Persetujuan lokasi proyekbull Proses alokasi disbursement

pengelolaan dan pemantauan olehpemerintah danatau pemantauan

dan evaluasi proses pelaksanaanbull Perjanjian penjaminan dan penjanjian

regres

Output

bull Dokumen perjanjian kerjasamabull Dokumen lelangbull Izin prinsipbull Dokumen penjanjian penjaminanbull Dookumen perjanjian regres

1 Proposal penyiapanproyek

2 Penyiapan dokumendukungan pemerintah

3 Penyiapan dokumenpenjaminanpemerintah

4 Penyiapan dokumenterkait lokasi proyek

1 Market sounding2 Penetapan lokasi proyek3 Proses pengadaan4 Penandatanganan kontrak KPBU5 Proses sampai dengan Financial

close

Tahap 2

PERSIAPAN

Tahap 3

TRANSAKSI

03PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 424

Informasi yang ada di Prastudi Kelayakan

sangat penting untuk meyakinkan para

pemegang kepentingan untuk mengam-

bil keputusan yang tepat bagibull Kementerian Keuangan sebagai

bahan untuk menilai apakah suatu

proyek perlu mendapatkan Dukungan

Pemerintah

bull Institusi keuangan seperti PT PII PT

SMI dan PT IIF sebagai bahan untuk

mengevaluasi apakah proyek tersebut

layak untuk mendapatkan penjamin-an atau kredit

bull Investor swasta sebagai bahan untuk

mengajukan penawaran yang sesuai

dengan kebutuhan PJPK

1 Analisis Kebutuhan

2 Analisis Teknis

3 Analisis Ekonomi

4 Analisis Keuangan

5 Kajian Lingkungan dan Sosial

6 Kajian Regulasi dan Kelembagaan

7 Analisis Risiko

8 Kajian Struktur KPBU

9 Dukungan Pemerintah

10 Rencana Pelaksanaan

CAKUPAN PRASTUDIKELAYAKAN

ANALISIS

KEBUTUHAN

TUJUAN

Mengidentifikasi ada tidaknya permasa-

lahan yang harus diatasi memberikan

justifikasi bahwa proyek ini adalah opsi

terbaik untuk mengatasi permasalahan

dimaksud dan akhirnya untuk mem-

perkirakan permintaan atas barang atau

jasa yang dihasilkan proyek

04 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 524

CAKUPAN

Identifikasi Permasalahan

Permasalahan harus dapat diuraikan

secara jelas Prastudi Kelayakan harus

dapat menginvestigasi kadar dan kuali-

tas dari jasa-jasa layanan yang ada serta

mengidentifikasi segara permasalahan

dan kekurangannya Untuk mengiden-

tifikasi permasalahan dimaksud maka

beberapa pertanyaan berikut ini harus

sudah dapat dijawab pada tahapan Pra-

studi Kelayakan ini

bull Keterjangkauan HargaAffordabilityApakah harga dari jasa layanan yang

ada saat ini jauh di atas tingkat yang

bisa dikeluarkan oleh pengguna

Apakah ada dampak distribusi Harus

dikurangi sampai tingkat berapakah

harga jasa layanan tersebut agar per-

masalahan dapat teratasi (singkatnya

seperti apakah elastisitas harga-nya)

bull KetersediaanAvailability Apakah jasa

layanan yang ada saat ini terbebankan

dari sisi volume Apakah dibangunnya

jasa layanan yang baru akan menim-

bulkan kenaikan supply atau pengalih-

an supply dari satu sumber ke sumber

lainnya Apakah yang menjadi ham-

batan untuk menggunakan opsi-opsi

yang ada Apakah ada hambatan so-

sial

bull KualitasQuality Apakah kualitas dari

jasa layanan yang ada saat ini telah

mampu memenuhi harapan peng-

guna Apakah yang menjadi penye-

bab rendahnya kualitas jasa layanan

Apakah pengguna akan bersedia un-

tuk membayar harga yang lebih ting-

gi

Prastudi Kelayakan harus dapat meng-

identifikasi dengan jelas siapa saja yang

terdampak oleh permasalahan atau

siapa yang akan memperoleh manfaat

apabila permasalahan bisa diatasi Hal ini

penting dalam rangka mengidentifikasi

para pengguna yang disasar untuk me-netapkan cakupanscope proyek pada

tahapan berikutnya

ANALISIS PERMINTAAN

Analisis permintaan (demand analysis)

adalah unsur yang sangat penting da-

lam uji kelayakan ekonomi dan keuang-

an Tujuan analisis permintaan ini ada-

lah mengidentifikasi kebutuhan suatuinvestasi di bidang infrastruktur serta

menetapkan cakupanscope (penetap-

an scope dan ukuran hasil) dari proyek

Permintaan untuk proyek yang diusulkan

mencakup permintaan saat ini dan per-

mintaan masa yang akan datang

Permintaan kini didasarkan kepada data

statistik yang tersedia di perusahaan

penyedia jasa layanan pada regulator

kementerian biro pusat statistik atau

pemerintah pusat Permintaan masa de-

pan didasarkan pada model perkiraan

permintaan dengan mempertimbang-

kan perkiraan ekonomi makro dan sosial

ekonomi alternatif sumber persediaan

kelenturan permintaan dalam kaitan-

nya dengan faktor-faktor yang relevan

serta beberapa hal lainnya Permintaan

masa depan juga bisa berasal dari para

pengguna yang ada saat ini atau peng-

guna baru yang dipicu oleh adanya ke-

giatan-kegiatan baru yang diizinkan oleh

proyek

ANALISISKEBUTUHAN

05PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 624

ANALISISTEKNIS

TUJUAN

a Mengkaji kelayakan teknis dan me-

netapkan persyaratan teknis mini-

mum untuk dimasukkan ke dalam

dokumen penawaran lelang (Request

for Proposal) pada proses pelelang-an investor (Badan Usaha Pelaksana)

proyek KPBU

b Menetapkan suatu rancangan pokok

desain design benchmark yang men-

jadi dasar penetapan biaya proyek

untuk digunakan pada analisis lan-

jutan di dalam analisis ekonomi dan

keuangan

CAKUPAN

Kajian Karakterisitik Teknis Proyek

a Secara umum informasi yang dihasil-

kan pada bagian ini dapat terdiri dari

- Kapasitas (size) proyek

- Analisis permintaan (demand

analysis) terhadap fasilitas yang

akan dibangun

- Durasi pelaksanaan konstruksi

- Metode umum konstruksi

- Komponen dan kebutuhan opera-

sional proyek

- Desain teknis awal dari asetfasili-

tas yang diusulkan

- Biaya investasi dan biaya operasio-

nal proyek

Desain teknis akan difinalisasioleh pemenang lelang Badan Usa-

ha Pelaksana Proyek KPBU

b Secara khusus bab ini mencakup

bull Lokasi Proyek

- Uraian tentang lokasi proyek

- Data geografi hidrologi kondisi

eksisting dan drainase

- Pertimbangan dalam pemilihan

lokasi proyek

- Komponen pendukung yang

tersedia di sekitar lokasi proyek

dan

- Luas lahan yang diperlukan

serta status kepemilikan lahan

proyek saat ini

bull Desain Teknis Awal (Basic Enginer-

ing Design)

- Layout Awal berisi uraian ten-

tang disain teknis atau layout

dari proyek (yang disesuaikan

dengan kebutuhan dan karak-

teristik dari masing-masing sek-

tor)

- mencakup survei teknis untuk

melihat kondisi lapangan

- mempertimbangkan opsi-opsi

desain alternatif termasuk keti-

dakpastian dalam proyeksi per-

mintaan serta berbagai ketidak-

06 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 724

pastian lain yang terkait dengan

keadaan di sekitar lokasi proyek

bull Teknologi

- Berisi uraian tentang teknologiyang dipilih termasuk metode

konstruksi logika penggunaan-

nya serta analisis risiko terhadap

hambatan yang mungkin akan

dihadapi Prastudi Kelayakan

juga harus memuat justifikasi

bahwa teknologi tersebut aman

dan telah terbukti efisien

bull Kinerja Standar

- Standar hasil output serta fasi-

litas yang akan menjadi dasarbagi penetapan persyaratan

teknis minimum untuk dican-

tumkan dalam Request for Pro-

posal pada fase transaksi

bull Input yang diperlukan dan standar

dari input

bull Biaya Proyek

- Biaya modal dan biaya opera-

sional proyek

bull Opsi-opsi operasional dan mana-

jemen proyek

bull Rencana Pelaksanaan Proyek

bull Jadwal waktu dan keterkaitan (in-

terrelationship) dari semua kom-ponen utama Prastudi Kelayakan

proyek harus dapat menyajikan

bukti yang wajar yang menunjuk-

kan bahwa proyek secara teknis

layak karena

- Teknologi yang diusulkan untuk

pembangunan sudah layak

- Teknologi sudah terbuktikan

sudah digunakan pada proyek-

proyek lain yang serupa

- Volume dan kualitas dari sum-ber-sumber sudah mencukupi

untuk operasional proyek

- Desain yang digunakan adalah

opsi yang sudah optimal serta

efektif dari segi biaya

- Jadwal pelaksanaan proyek la-

yak

- Lahan proyek yang diperlukan

untuk pembangunan dan ope-

rasional proyek dapat diperoleh

ANALISISTEKNIS

ANALISISEKONOMI

TUJUAN

UNTUK memperkirakan manfaat dan bia-

ya proyek dari sudut pandang ekonomi

Proyek akan dianggap layak secara

ekonomi jika proyek tersebut dibutuhkan

dan mampu memberikan manfaat yang

lebih baik atau serupa dengan biaya yang

lebih murah dari opsi-opsi lain yang men-

jadi alternatif

07PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 824

CAKUPAN

a Biaya

bull Biaya Langsungmdashrelatif tidak terla-lu sulit memahaminya dan men-

cakup biaya modal dimuka serta

biaya-biaya operasional dan pe-

meliharaan proyek Semua proyek-

proyek infrastruktur akan menim-

bulkan biaya-biaya langsung

bull Biaya Tidak Langsungmdashbiasa-

nya berupa biaya-biaya yang ter-

kait dengan dampak negatif dari

proyek dan sering kali tidak dikait-

kan dengan nilai monetary valueatau ldquomarket pricerdquo Oleh karena itu

maka harus dikembangkan suatu

metode untuk memasukkan unsur

ini sebagai nilai Satu contoh biaya

tersebut adalah biaya untuk me-

mindahkan aset serta kerusakan

pada tata lahan di mana proyek

berada dan beroperasi

b Manfaat

-Manfaat Langsungmdashini adalah

manfaat yang dirasakan oleh

para pengguna dari fasili-

tas proyek Untuk suatu

proyek pembangunan

jalur kereta api misalnya

manfaat langsungnya

adalah mempersing-

kat waktu perjalanan

serta biaya pengope-

rasian kendaraan

meningkatkan

keandalan dan

k e n y a m a n a n

dalam perjalan-

an

- M a n f a a t

Tak Langsungmdashini adalah

manfaat sampingan yang

bersifat positif yang ditim-

bulkan proyek dan bisa juga diang-

gap sebagai ldquobiaya-biaya yang bisa

dihindarkanrdquo akibat adanya proyek

c Jenis biaya dan manfaat bersifat unik

untuk masing-masing kasus Pe-

ngelompokan ini berfungsi sebagai

kerangka kerja untuk dapat berpikir

kritis tentang hal itu secara kasus per

kasus serta menghindari penghitung-

an gandadouble counting

KELUARAN

a Keluaran akhirfinal output dari ases-

men kelayakan ekonomi mencakup

nilai kini netto atau Net Present Value

(NPV) dan Economic Internal Rate Of

Return (EIRR) dari biaya dan manfaat

ekonomi dari proyek

- NPV mencerminkan nilai kini dari

biaya dan manfaat yang terjadi se-

lama siklus hidup proyek

- EIRR mencerminkan tingkat hasil

laba berdasarkan mana nilai kini

dari biaya dan manfaat ekonomi

dari proyek adalah sama

b EIRR harus dibandingkan dengan ting-

kat hasil laba secara sosial Proyek-

proyek yang diketahui memiliki EIRR

yang positif dan lebih tinggi dari ting-

kat hasil yang diharapkan secara so-

sial akan dianggap sebagai investa-

si ekonomi Sebaliknya bila suatu

proyek dengan hasil ekonomi negatif

berarti menggunakan terlalu banyak

sumberdaya sosial untuk mendapat-

kan manfaat yang terlalu kecil bagi

publik

ANALISISEKONOMI

08 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 924

ANALISISKEUANGAN

TUJUAN

Untuk mengurai analisis kuantitatif terha-

dap kelayakan finansial (keuangan) dari

suatu proyek KBPU Bagian ini juga akan

menunjukkan apakah proyek membu-

tuhkan dukungan fiskal dan pendanaantambahan dari Pemerintah

CAKUPAN

Secara umum Analisis keuangan harus

memuat

a Kajian kelayakan proyek secara ke-

uangan dengan memberikan gam-

baran secara jelas terhadap kinerja

keuangan dari sudut pandang peneri-

maan dan pengeluaran keuangan

proyek termasuk risiko yang akan di-

hadapi selama siklus proyek (project

viability)

b Kajian kebutuhan terhadap dukungan

pemerintah (pusat maupun peme-

rintah daerah) apabila di kajian awal

dinyatakan bahwa proyek ini tidak

layak dengan hanya mengandalkan

pendanaan dari Badan Usaha dan po-

tensi pemasukan dari pengguna (user

charge) fasilitas infrastruktur yang

akan dibangun Termasuk juga yang

dikaji adalah kerangka waktu yang

dibutuhkan terhadap dukungan Pe-

merintah yang diperlukan agar proyek

menjadi layak

c Gambaran yang jelas terkait sumber

pendanaan proyek termasuk per-

syaratan yang harus dipenuhi oleh

Badan Usaha terhadap pengembalian

pendanaan bila pendanaan tersebut

didapat dari sektor perbankan atau

swasta lainnya

Komponen utama dari analisis keuangan

diuraikan pada gambar Analisis Keuan-

ganFinancial Analysis

INSTRUMEN ANALISIS KEUANGAN

a Menggunakan informasi yang diper-

oleh dari analisis permintaan kela-

yakan teknis dan estimasi biaya serta

akan mencerminkan struktur dan me-

kanisme proyek KPBU yang dipilih

b Menggunakan biaya dan penerimaan

serta fokus kepada asesmen proyek

dari sudut pandang investasi

c Menggunakan metode atau istilah

yang sudah umum diterapkan pada

proyek-proyek yang melibatkan sek-

tor swasta

d Menggunakan biaya utangdebt ser-

vice biaya modal komersial tertim-

bang hasil atas ekuitas dan dinyatakan

berdasarkan nilai kini (inflasieskalasi)

e Mengembangkan suatu computer-

generated financial model yang akan

09PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1024

berisi proyeksi terhadap rencana pe-

nerimaan proyek baik itu dari bantu-

an pemerintah atau pemasukan dari

pengguna dan pengeluaran proyek

seperti bunga pinjaman capex dan

opex pajak perbaikan dan biaya lain-

nya selama masa konstruksi dan masa

konsesi proyek

Secara rinci analisis keuangan mencak-

up hal-hal sebagai berikut

a Biaya yang dibutuhkan selama siklus

proyek (life-cycle costs) beser-

ta kerangka waktunya mencakup

perkiraan biaya modal serta biaya op-

erasi dan pemeliharaan (OampM costs)

- Biaya modal

Mencakup biaya yang berhubung-

an dengan pengadaan sarana in-

frastruktur dan jasa layanan baru

termasuk namun tidak terbatas

kepada biaya desain perolehan ta-

nah dan pengembangan bahan

baku konstruksi serta mesin dan

peralatan (termasuk infrastruktur

IT) Harus dipertimbangkan juga bi-

aya-biaya tenaga kerja proyek ma-

najemen dan pelatihan termasuk

jasa keuangan hukum pengada-

an teknis dan manajemen proyek

juga mencakup beban bunga

utang selama masa konstruksi

- Biaya Operasi dan Pemeliharaan

(OampM)

Mencakup biaya-biaya operasi

dan pemeliharaan aset-aset se-

lama masa proyek sesuai output

yang diinginkan Biaya OampM juga

mencakup biaya-biaya bahan baku

(raw material) perlengkapan dan

peralatan karyawan amp manaje-

men dan asuransi termasuk bia-

ya langsung operasional lainnya

Biaya OampM tahunan harus dise-

suaikan dengan estimasi tingkat

inflasi tahun berjalan

Analisis

Keuangan

Faktor-faktor

pendapatan

Faktor-faktor

biaya

Analisis

Sensitifitas

Memilih

tarif

diskonto

yang

tepat

Rencana

Mobilisasi

Modal

Rencana

Pelunasan

MenghasilkanArus Kas

Rencana

Indikator-Indikator

Keuangan

Analisis

Kelayakan

Keuangan

Opsi-Opsi

Pendanaan

Gambar Analisis Keuangan Financial Analysis ANALISISKEUANGAN

10 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1124

b Opsi penerimaan dan perkiraan aliran

penerimaan mencakup atas tarif (pe-

nerimaan dari pengguna) dan sum-

ber penerimaan sekunder dari proyeklainnya Prastudi kelayakan harus

menyertakan laporan survei tentang

ldquokesediaan dan kemampuan memba-

yar penggunardquo (willingness-to-pay amp

ability-to-pay) sebagai justifikasi atas

asumsi tarif yang digunakan

c Struktur modal (rasio utang terhadap

modal sendiri atau ekuitas) dan jenis

ekuitas

d Utang dan jadwal pembayarannya

(termasuk di dalamnya jenis utang

dan tingkat suku bunga masa teng-

gang serta jadwal pembayaran utang)

e Biaya modal rata-rata tertimbang

(WACC = weighted average cost ca-

pital)

f Spesifikasi Proyek (ketepatan waktu

investasi durasi proyek dll)

g Tarif pajak

h Dasar penyusutan yang diizinkan

Hasil analisis keuangan harus mencak-

up beberapa indikator kunci yaitu

a ProfitabilitasKelayakan

Kelayakan keuangan dapat dilihat dari

nilai netto saat ini (NPV) atau Financial

Internal Rate of Return (FIRR)Return

of Equity (ROE) dari proyek

b Pengembalian atas biayaCost reco-

very

Jumlah tahun yang diperlukan untuk

dapat menutup modal yang diinvesta-

sikan

c Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Anggaran arus kas harus cukup un-

tuk membiayai beban bunga utang

yang direncanakan Berdasarkan pro-fil risiko dari masing-masing proyek

rasio DSCR dari beberapa lembaga

keuangan berbeda-beda

d Kajian terhadap subsidi atau kebu-

tuhan dukungan kelayakan yakni

kondisi di mana didapatkannya selisih

antara estimasi jumlah pendapatan

yang lebih kecil dibandingkan dengan

estimasi jumlah pendapatan yang bisa

diperoleh dari pengguna

Hasil analisis di atas harus diuji berdasar-

kan sejumlah skenario yang berbeda-

beda terhadap permintaan tarif dan bia-

ya proyek Proyek-proyek yang secara

keuangan dinyatakan layak memiliki NPV

dan IRR yang positif dan lebih besar dari

syarat tingkat pengembalian (rate of re-

turn) bagi investor

Apabila proyek dapat dibiayai oleh pem-

beri penjaman (lenders) sesuai dengan

persyaratan yang berlaku umum di dunia

perbankan dinyatakan bahwa proyek ini

telah bankable Proyek yang telah dinya-

takan layak finansial belum bisa secara

otomatis dinyatakan bankable DSCR

(debt service coverage ratio) adalah

salah satu indikasi yang bisa digunakan

untuk melihat tingkat bankability dari

suatu proyek infrastruktur

ANALISISKEUANGAN

11PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1224

KAJIANLINGKUNGAN

DAN SOSIAL

TUJUAN

Menganalisis risiko dampak lingkungan

dan sosial yang berpotensi terjadi dari

proyek baik pada tahapan pra-konstruk-

si konstruksi dan operasi dan termasukestimasi biaya pengelolaan dan monitor-

ing dampak negative yang terjadi sebagai

upaya mitigasi dampak tersebut Analisis

yang dilakukan mengacu pada peratur-

an Pemerintah Indonesia yang berlaku

Dengan begitu Pemerintah dapat me-

nyiapkan dokumen lelang yang baik dan

proposal penawaran dari pihak swasta

telah meminimalisasi risiko dampak yang

potensial terjadi

CAKUPAN

Regulasi

Peraturan perundangan di Indonesia

tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup Hukum dan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indone-

sia tentang prosedur danasesmen yang

menjadi acuan diperlukan pada tahapan

Pra Studi-Kelayakan adalah sebagai beri-

kut

a Undang-Undang Indonesia No

322009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

b Peraturan Pemerintah No 272012

tentang Izin Lingkungan

c Keputusan Menteri Lingkungan Hid-

up No 52012 tentang jenis-jenis

usaha danatau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan

Berisi uraian tentang studi-studi yang tel-

ah dilakukan serta rencana pengelolaan

lingkungan yang harus dibiayai oleh pe-

serta tender termasuk hal-hal yang harus

dilaksanakan dalam rangka melindungi

lingkungan Analisis dampak lingkungan

meliputi

a Uraian tentang kondisi karakteristik

lingkungan dari lokasi tapak proyek

(rona awal lingkungan)

b Kesesuaian lokasi rencana proyek de-

ngan rencana tata ruang

c Mengidentifikasi potensi dampak ling-

kungan dan sosial yang akan timbul

dari proyek

d Kategori skala dampak proyek yaitu

tinggi sedang atau rendah berdasar-

kan peraturan Pemerintah Indonesia

e Rencana pengelolaan dampak se-

bagai upaya mitigasi dampak yang

berpotensi terjadi dari proyek

f Menentukan peningkatan kapasitas

dan program pelatihan untuk melak-

sanakan program perlindungan ling-

kungan jika diperlukan

g Memperkirakan biaya yang diperlukan

untuk perizinan yang berkaitan de-

ngan pengelolaan dan perlindungan

lingkungan

12 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1324

h Menyiapkan rencana dan jadwal un-

tuk melaksanakan program kepatu-

han lingkungan sebagaimana diper-

syaratkan peraturan yang berlaku

Panduan dari PT PII tentang Penerapan

Tinjauan Aspek Lingkungan Dan Sosial

adalah referensi yang bisa digunakan un-

tuk bagian ini

Analisis Dampak Sosial

Berisi identifikasi isu-isu sosial pokok yang

relevan dan strategi mitigasi dampak so-

sial negatif yang berpotensi muncul dariproyek baik pada tahapan pra-konstruksi

konstruksi dan operasi Analisis dampak

sosial meliputi

a Menetapkan kondisi awal lingkungan

manusiaarea yang terdampak serta

kondisi rona lingkungan

b Menguraikan hasil konsultasi publik

yang telah dilakukan dengan semua

pemangku kepentingan yang mung-

kin akan terdampak

c Mengidentifikasi dampak sosial dari

proyek terhadap masyarakat dan me-

nyusun rencana mitigasinya termasuk

dengan estimasi biaya yang diperlu-

kan

d Menentukan lembaga yang bertang-

gung jawab untuk pembebasan tanah

e Menentukan pihak-pihak yang akan

terkena dampak oleh proyek dan

kompensasi yang akan diperlukan jika

diperlukan

f Menentukan rencana pelatihan dalam

rangka melaksanakan program per-lindungan sosial untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat yang terkena

dampak

g Mengusulkan tindakan-tindakan untuk

mengatasi kegelisahan publik serta al-

ternatif yang masuk akal

Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali

PJPK wajib membuat rencana pengada-an tanah dan pemukiman kembali untuk

mengetahui kelayakan biaya yang diper-

lukan untuk memperoleh lahan yang

diperlukan untuk konstruksi dan operasi

proyek Bagian ini menjelaskan tentang

a Lokasi tapak proyek dengan fitur-fitur

utama area aset-aset dan rumah

tangga yang ada di lokasi proyek

b Luas lahan yang diperlukan untuk kon-

struksi serta aset dan penduduk yang

akan terdampak selama masa kon-

struksi

c Rencana pengadaan tanah rencana

pemukiman kembali serta biaya-

biayanya

d Risiko potensial yang mungkin muncul

selama proses pengadaan tanah

e Rencana pelaksanaan

f Rencana pemantauan pelaksanaan

KAJIANLINGKUNGANDAN SOSIAL

13PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 4: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 424

Informasi yang ada di Prastudi Kelayakan

sangat penting untuk meyakinkan para

pemegang kepentingan untuk mengam-

bil keputusan yang tepat bagibull Kementerian Keuangan sebagai

bahan untuk menilai apakah suatu

proyek perlu mendapatkan Dukungan

Pemerintah

bull Institusi keuangan seperti PT PII PT

SMI dan PT IIF sebagai bahan untuk

mengevaluasi apakah proyek tersebut

layak untuk mendapatkan penjamin-an atau kredit

bull Investor swasta sebagai bahan untuk

mengajukan penawaran yang sesuai

dengan kebutuhan PJPK

1 Analisis Kebutuhan

2 Analisis Teknis

3 Analisis Ekonomi

4 Analisis Keuangan

5 Kajian Lingkungan dan Sosial

6 Kajian Regulasi dan Kelembagaan

7 Analisis Risiko

8 Kajian Struktur KPBU

9 Dukungan Pemerintah

10 Rencana Pelaksanaan

CAKUPAN PRASTUDIKELAYAKAN

ANALISIS

KEBUTUHAN

TUJUAN

Mengidentifikasi ada tidaknya permasa-

lahan yang harus diatasi memberikan

justifikasi bahwa proyek ini adalah opsi

terbaik untuk mengatasi permasalahan

dimaksud dan akhirnya untuk mem-

perkirakan permintaan atas barang atau

jasa yang dihasilkan proyek

04 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 524

CAKUPAN

Identifikasi Permasalahan

Permasalahan harus dapat diuraikan

secara jelas Prastudi Kelayakan harus

dapat menginvestigasi kadar dan kuali-

tas dari jasa-jasa layanan yang ada serta

mengidentifikasi segara permasalahan

dan kekurangannya Untuk mengiden-

tifikasi permasalahan dimaksud maka

beberapa pertanyaan berikut ini harus

sudah dapat dijawab pada tahapan Pra-

studi Kelayakan ini

bull Keterjangkauan HargaAffordabilityApakah harga dari jasa layanan yang

ada saat ini jauh di atas tingkat yang

bisa dikeluarkan oleh pengguna

Apakah ada dampak distribusi Harus

dikurangi sampai tingkat berapakah

harga jasa layanan tersebut agar per-

masalahan dapat teratasi (singkatnya

seperti apakah elastisitas harga-nya)

bull KetersediaanAvailability Apakah jasa

layanan yang ada saat ini terbebankan

dari sisi volume Apakah dibangunnya

jasa layanan yang baru akan menim-

bulkan kenaikan supply atau pengalih-

an supply dari satu sumber ke sumber

lainnya Apakah yang menjadi ham-

batan untuk menggunakan opsi-opsi

yang ada Apakah ada hambatan so-

sial

bull KualitasQuality Apakah kualitas dari

jasa layanan yang ada saat ini telah

mampu memenuhi harapan peng-

guna Apakah yang menjadi penye-

bab rendahnya kualitas jasa layanan

Apakah pengguna akan bersedia un-

tuk membayar harga yang lebih ting-

gi

Prastudi Kelayakan harus dapat meng-

identifikasi dengan jelas siapa saja yang

terdampak oleh permasalahan atau

siapa yang akan memperoleh manfaat

apabila permasalahan bisa diatasi Hal ini

penting dalam rangka mengidentifikasi

para pengguna yang disasar untuk me-netapkan cakupanscope proyek pada

tahapan berikutnya

ANALISIS PERMINTAAN

Analisis permintaan (demand analysis)

adalah unsur yang sangat penting da-

lam uji kelayakan ekonomi dan keuang-

an Tujuan analisis permintaan ini ada-

lah mengidentifikasi kebutuhan suatuinvestasi di bidang infrastruktur serta

menetapkan cakupanscope (penetap-

an scope dan ukuran hasil) dari proyek

Permintaan untuk proyek yang diusulkan

mencakup permintaan saat ini dan per-

mintaan masa yang akan datang

Permintaan kini didasarkan kepada data

statistik yang tersedia di perusahaan

penyedia jasa layanan pada regulator

kementerian biro pusat statistik atau

pemerintah pusat Permintaan masa de-

pan didasarkan pada model perkiraan

permintaan dengan mempertimbang-

kan perkiraan ekonomi makro dan sosial

ekonomi alternatif sumber persediaan

kelenturan permintaan dalam kaitan-

nya dengan faktor-faktor yang relevan

serta beberapa hal lainnya Permintaan

masa depan juga bisa berasal dari para

pengguna yang ada saat ini atau peng-

guna baru yang dipicu oleh adanya ke-

giatan-kegiatan baru yang diizinkan oleh

proyek

ANALISISKEBUTUHAN

05PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 624

ANALISISTEKNIS

TUJUAN

a Mengkaji kelayakan teknis dan me-

netapkan persyaratan teknis mini-

mum untuk dimasukkan ke dalam

dokumen penawaran lelang (Request

for Proposal) pada proses pelelang-an investor (Badan Usaha Pelaksana)

proyek KPBU

b Menetapkan suatu rancangan pokok

desain design benchmark yang men-

jadi dasar penetapan biaya proyek

untuk digunakan pada analisis lan-

jutan di dalam analisis ekonomi dan

keuangan

CAKUPAN

Kajian Karakterisitik Teknis Proyek

a Secara umum informasi yang dihasil-

kan pada bagian ini dapat terdiri dari

- Kapasitas (size) proyek

- Analisis permintaan (demand

analysis) terhadap fasilitas yang

akan dibangun

- Durasi pelaksanaan konstruksi

- Metode umum konstruksi

- Komponen dan kebutuhan opera-

sional proyek

- Desain teknis awal dari asetfasili-

tas yang diusulkan

- Biaya investasi dan biaya operasio-

nal proyek

Desain teknis akan difinalisasioleh pemenang lelang Badan Usa-

ha Pelaksana Proyek KPBU

b Secara khusus bab ini mencakup

bull Lokasi Proyek

- Uraian tentang lokasi proyek

- Data geografi hidrologi kondisi

eksisting dan drainase

- Pertimbangan dalam pemilihan

lokasi proyek

- Komponen pendukung yang

tersedia di sekitar lokasi proyek

dan

- Luas lahan yang diperlukan

serta status kepemilikan lahan

proyek saat ini

bull Desain Teknis Awal (Basic Enginer-

ing Design)

- Layout Awal berisi uraian ten-

tang disain teknis atau layout

dari proyek (yang disesuaikan

dengan kebutuhan dan karak-

teristik dari masing-masing sek-

tor)

- mencakup survei teknis untuk

melihat kondisi lapangan

- mempertimbangkan opsi-opsi

desain alternatif termasuk keti-

dakpastian dalam proyeksi per-

mintaan serta berbagai ketidak-

06 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 724

pastian lain yang terkait dengan

keadaan di sekitar lokasi proyek

bull Teknologi

- Berisi uraian tentang teknologiyang dipilih termasuk metode

konstruksi logika penggunaan-

nya serta analisis risiko terhadap

hambatan yang mungkin akan

dihadapi Prastudi Kelayakan

juga harus memuat justifikasi

bahwa teknologi tersebut aman

dan telah terbukti efisien

bull Kinerja Standar

- Standar hasil output serta fasi-

litas yang akan menjadi dasarbagi penetapan persyaratan

teknis minimum untuk dican-

tumkan dalam Request for Pro-

posal pada fase transaksi

bull Input yang diperlukan dan standar

dari input

bull Biaya Proyek

- Biaya modal dan biaya opera-

sional proyek

bull Opsi-opsi operasional dan mana-

jemen proyek

bull Rencana Pelaksanaan Proyek

bull Jadwal waktu dan keterkaitan (in-

terrelationship) dari semua kom-ponen utama Prastudi Kelayakan

proyek harus dapat menyajikan

bukti yang wajar yang menunjuk-

kan bahwa proyek secara teknis

layak karena

- Teknologi yang diusulkan untuk

pembangunan sudah layak

- Teknologi sudah terbuktikan

sudah digunakan pada proyek-

proyek lain yang serupa

- Volume dan kualitas dari sum-ber-sumber sudah mencukupi

untuk operasional proyek

- Desain yang digunakan adalah

opsi yang sudah optimal serta

efektif dari segi biaya

- Jadwal pelaksanaan proyek la-

yak

- Lahan proyek yang diperlukan

untuk pembangunan dan ope-

rasional proyek dapat diperoleh

ANALISISTEKNIS

ANALISISEKONOMI

TUJUAN

UNTUK memperkirakan manfaat dan bia-

ya proyek dari sudut pandang ekonomi

Proyek akan dianggap layak secara

ekonomi jika proyek tersebut dibutuhkan

dan mampu memberikan manfaat yang

lebih baik atau serupa dengan biaya yang

lebih murah dari opsi-opsi lain yang men-

jadi alternatif

07PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 824

CAKUPAN

a Biaya

bull Biaya Langsungmdashrelatif tidak terla-lu sulit memahaminya dan men-

cakup biaya modal dimuka serta

biaya-biaya operasional dan pe-

meliharaan proyek Semua proyek-

proyek infrastruktur akan menim-

bulkan biaya-biaya langsung

bull Biaya Tidak Langsungmdashbiasa-

nya berupa biaya-biaya yang ter-

kait dengan dampak negatif dari

proyek dan sering kali tidak dikait-

kan dengan nilai monetary valueatau ldquomarket pricerdquo Oleh karena itu

maka harus dikembangkan suatu

metode untuk memasukkan unsur

ini sebagai nilai Satu contoh biaya

tersebut adalah biaya untuk me-

mindahkan aset serta kerusakan

pada tata lahan di mana proyek

berada dan beroperasi

b Manfaat

-Manfaat Langsungmdashini adalah

manfaat yang dirasakan oleh

para pengguna dari fasili-

tas proyek Untuk suatu

proyek pembangunan

jalur kereta api misalnya

manfaat langsungnya

adalah mempersing-

kat waktu perjalanan

serta biaya pengope-

rasian kendaraan

meningkatkan

keandalan dan

k e n y a m a n a n

dalam perjalan-

an

- M a n f a a t

Tak Langsungmdashini adalah

manfaat sampingan yang

bersifat positif yang ditim-

bulkan proyek dan bisa juga diang-

gap sebagai ldquobiaya-biaya yang bisa

dihindarkanrdquo akibat adanya proyek

c Jenis biaya dan manfaat bersifat unik

untuk masing-masing kasus Pe-

ngelompokan ini berfungsi sebagai

kerangka kerja untuk dapat berpikir

kritis tentang hal itu secara kasus per

kasus serta menghindari penghitung-

an gandadouble counting

KELUARAN

a Keluaran akhirfinal output dari ases-

men kelayakan ekonomi mencakup

nilai kini netto atau Net Present Value

(NPV) dan Economic Internal Rate Of

Return (EIRR) dari biaya dan manfaat

ekonomi dari proyek

- NPV mencerminkan nilai kini dari

biaya dan manfaat yang terjadi se-

lama siklus hidup proyek

- EIRR mencerminkan tingkat hasil

laba berdasarkan mana nilai kini

dari biaya dan manfaat ekonomi

dari proyek adalah sama

b EIRR harus dibandingkan dengan ting-

kat hasil laba secara sosial Proyek-

proyek yang diketahui memiliki EIRR

yang positif dan lebih tinggi dari ting-

kat hasil yang diharapkan secara so-

sial akan dianggap sebagai investa-

si ekonomi Sebaliknya bila suatu

proyek dengan hasil ekonomi negatif

berarti menggunakan terlalu banyak

sumberdaya sosial untuk mendapat-

kan manfaat yang terlalu kecil bagi

publik

ANALISISEKONOMI

08 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 924

ANALISISKEUANGAN

TUJUAN

Untuk mengurai analisis kuantitatif terha-

dap kelayakan finansial (keuangan) dari

suatu proyek KBPU Bagian ini juga akan

menunjukkan apakah proyek membu-

tuhkan dukungan fiskal dan pendanaantambahan dari Pemerintah

CAKUPAN

Secara umum Analisis keuangan harus

memuat

a Kajian kelayakan proyek secara ke-

uangan dengan memberikan gam-

baran secara jelas terhadap kinerja

keuangan dari sudut pandang peneri-

maan dan pengeluaran keuangan

proyek termasuk risiko yang akan di-

hadapi selama siklus proyek (project

viability)

b Kajian kebutuhan terhadap dukungan

pemerintah (pusat maupun peme-

rintah daerah) apabila di kajian awal

dinyatakan bahwa proyek ini tidak

layak dengan hanya mengandalkan

pendanaan dari Badan Usaha dan po-

tensi pemasukan dari pengguna (user

charge) fasilitas infrastruktur yang

akan dibangun Termasuk juga yang

dikaji adalah kerangka waktu yang

dibutuhkan terhadap dukungan Pe-

merintah yang diperlukan agar proyek

menjadi layak

c Gambaran yang jelas terkait sumber

pendanaan proyek termasuk per-

syaratan yang harus dipenuhi oleh

Badan Usaha terhadap pengembalian

pendanaan bila pendanaan tersebut

didapat dari sektor perbankan atau

swasta lainnya

Komponen utama dari analisis keuangan

diuraikan pada gambar Analisis Keuan-

ganFinancial Analysis

INSTRUMEN ANALISIS KEUANGAN

a Menggunakan informasi yang diper-

oleh dari analisis permintaan kela-

yakan teknis dan estimasi biaya serta

akan mencerminkan struktur dan me-

kanisme proyek KPBU yang dipilih

b Menggunakan biaya dan penerimaan

serta fokus kepada asesmen proyek

dari sudut pandang investasi

c Menggunakan metode atau istilah

yang sudah umum diterapkan pada

proyek-proyek yang melibatkan sek-

tor swasta

d Menggunakan biaya utangdebt ser-

vice biaya modal komersial tertim-

bang hasil atas ekuitas dan dinyatakan

berdasarkan nilai kini (inflasieskalasi)

e Mengembangkan suatu computer-

generated financial model yang akan

09PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1024

berisi proyeksi terhadap rencana pe-

nerimaan proyek baik itu dari bantu-

an pemerintah atau pemasukan dari

pengguna dan pengeluaran proyek

seperti bunga pinjaman capex dan

opex pajak perbaikan dan biaya lain-

nya selama masa konstruksi dan masa

konsesi proyek

Secara rinci analisis keuangan mencak-

up hal-hal sebagai berikut

a Biaya yang dibutuhkan selama siklus

proyek (life-cycle costs) beser-

ta kerangka waktunya mencakup

perkiraan biaya modal serta biaya op-

erasi dan pemeliharaan (OampM costs)

- Biaya modal

Mencakup biaya yang berhubung-

an dengan pengadaan sarana in-

frastruktur dan jasa layanan baru

termasuk namun tidak terbatas

kepada biaya desain perolehan ta-

nah dan pengembangan bahan

baku konstruksi serta mesin dan

peralatan (termasuk infrastruktur

IT) Harus dipertimbangkan juga bi-

aya-biaya tenaga kerja proyek ma-

najemen dan pelatihan termasuk

jasa keuangan hukum pengada-

an teknis dan manajemen proyek

juga mencakup beban bunga

utang selama masa konstruksi

- Biaya Operasi dan Pemeliharaan

(OampM)

Mencakup biaya-biaya operasi

dan pemeliharaan aset-aset se-

lama masa proyek sesuai output

yang diinginkan Biaya OampM juga

mencakup biaya-biaya bahan baku

(raw material) perlengkapan dan

peralatan karyawan amp manaje-

men dan asuransi termasuk bia-

ya langsung operasional lainnya

Biaya OampM tahunan harus dise-

suaikan dengan estimasi tingkat

inflasi tahun berjalan

Analisis

Keuangan

Faktor-faktor

pendapatan

Faktor-faktor

biaya

Analisis

Sensitifitas

Memilih

tarif

diskonto

yang

tepat

Rencana

Mobilisasi

Modal

Rencana

Pelunasan

MenghasilkanArus Kas

Rencana

Indikator-Indikator

Keuangan

Analisis

Kelayakan

Keuangan

Opsi-Opsi

Pendanaan

Gambar Analisis Keuangan Financial Analysis ANALISISKEUANGAN

10 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1124

b Opsi penerimaan dan perkiraan aliran

penerimaan mencakup atas tarif (pe-

nerimaan dari pengguna) dan sum-

ber penerimaan sekunder dari proyeklainnya Prastudi kelayakan harus

menyertakan laporan survei tentang

ldquokesediaan dan kemampuan memba-

yar penggunardquo (willingness-to-pay amp

ability-to-pay) sebagai justifikasi atas

asumsi tarif yang digunakan

c Struktur modal (rasio utang terhadap

modal sendiri atau ekuitas) dan jenis

ekuitas

d Utang dan jadwal pembayarannya

(termasuk di dalamnya jenis utang

dan tingkat suku bunga masa teng-

gang serta jadwal pembayaran utang)

e Biaya modal rata-rata tertimbang

(WACC = weighted average cost ca-

pital)

f Spesifikasi Proyek (ketepatan waktu

investasi durasi proyek dll)

g Tarif pajak

h Dasar penyusutan yang diizinkan

Hasil analisis keuangan harus mencak-

up beberapa indikator kunci yaitu

a ProfitabilitasKelayakan

Kelayakan keuangan dapat dilihat dari

nilai netto saat ini (NPV) atau Financial

Internal Rate of Return (FIRR)Return

of Equity (ROE) dari proyek

b Pengembalian atas biayaCost reco-

very

Jumlah tahun yang diperlukan untuk

dapat menutup modal yang diinvesta-

sikan

c Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Anggaran arus kas harus cukup un-

tuk membiayai beban bunga utang

yang direncanakan Berdasarkan pro-fil risiko dari masing-masing proyek

rasio DSCR dari beberapa lembaga

keuangan berbeda-beda

d Kajian terhadap subsidi atau kebu-

tuhan dukungan kelayakan yakni

kondisi di mana didapatkannya selisih

antara estimasi jumlah pendapatan

yang lebih kecil dibandingkan dengan

estimasi jumlah pendapatan yang bisa

diperoleh dari pengguna

Hasil analisis di atas harus diuji berdasar-

kan sejumlah skenario yang berbeda-

beda terhadap permintaan tarif dan bia-

ya proyek Proyek-proyek yang secara

keuangan dinyatakan layak memiliki NPV

dan IRR yang positif dan lebih besar dari

syarat tingkat pengembalian (rate of re-

turn) bagi investor

Apabila proyek dapat dibiayai oleh pem-

beri penjaman (lenders) sesuai dengan

persyaratan yang berlaku umum di dunia

perbankan dinyatakan bahwa proyek ini

telah bankable Proyek yang telah dinya-

takan layak finansial belum bisa secara

otomatis dinyatakan bankable DSCR

(debt service coverage ratio) adalah

salah satu indikasi yang bisa digunakan

untuk melihat tingkat bankability dari

suatu proyek infrastruktur

ANALISISKEUANGAN

11PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1224

KAJIANLINGKUNGAN

DAN SOSIAL

TUJUAN

Menganalisis risiko dampak lingkungan

dan sosial yang berpotensi terjadi dari

proyek baik pada tahapan pra-konstruk-

si konstruksi dan operasi dan termasukestimasi biaya pengelolaan dan monitor-

ing dampak negative yang terjadi sebagai

upaya mitigasi dampak tersebut Analisis

yang dilakukan mengacu pada peratur-

an Pemerintah Indonesia yang berlaku

Dengan begitu Pemerintah dapat me-

nyiapkan dokumen lelang yang baik dan

proposal penawaran dari pihak swasta

telah meminimalisasi risiko dampak yang

potensial terjadi

CAKUPAN

Regulasi

Peraturan perundangan di Indonesia

tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup Hukum dan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indone-

sia tentang prosedur danasesmen yang

menjadi acuan diperlukan pada tahapan

Pra Studi-Kelayakan adalah sebagai beri-

kut

a Undang-Undang Indonesia No

322009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

b Peraturan Pemerintah No 272012

tentang Izin Lingkungan

c Keputusan Menteri Lingkungan Hid-

up No 52012 tentang jenis-jenis

usaha danatau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan

Berisi uraian tentang studi-studi yang tel-

ah dilakukan serta rencana pengelolaan

lingkungan yang harus dibiayai oleh pe-

serta tender termasuk hal-hal yang harus

dilaksanakan dalam rangka melindungi

lingkungan Analisis dampak lingkungan

meliputi

a Uraian tentang kondisi karakteristik

lingkungan dari lokasi tapak proyek

(rona awal lingkungan)

b Kesesuaian lokasi rencana proyek de-

ngan rencana tata ruang

c Mengidentifikasi potensi dampak ling-

kungan dan sosial yang akan timbul

dari proyek

d Kategori skala dampak proyek yaitu

tinggi sedang atau rendah berdasar-

kan peraturan Pemerintah Indonesia

e Rencana pengelolaan dampak se-

bagai upaya mitigasi dampak yang

berpotensi terjadi dari proyek

f Menentukan peningkatan kapasitas

dan program pelatihan untuk melak-

sanakan program perlindungan ling-

kungan jika diperlukan

g Memperkirakan biaya yang diperlukan

untuk perizinan yang berkaitan de-

ngan pengelolaan dan perlindungan

lingkungan

12 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1324

h Menyiapkan rencana dan jadwal un-

tuk melaksanakan program kepatu-

han lingkungan sebagaimana diper-

syaratkan peraturan yang berlaku

Panduan dari PT PII tentang Penerapan

Tinjauan Aspek Lingkungan Dan Sosial

adalah referensi yang bisa digunakan un-

tuk bagian ini

Analisis Dampak Sosial

Berisi identifikasi isu-isu sosial pokok yang

relevan dan strategi mitigasi dampak so-

sial negatif yang berpotensi muncul dariproyek baik pada tahapan pra-konstruksi

konstruksi dan operasi Analisis dampak

sosial meliputi

a Menetapkan kondisi awal lingkungan

manusiaarea yang terdampak serta

kondisi rona lingkungan

b Menguraikan hasil konsultasi publik

yang telah dilakukan dengan semua

pemangku kepentingan yang mung-

kin akan terdampak

c Mengidentifikasi dampak sosial dari

proyek terhadap masyarakat dan me-

nyusun rencana mitigasinya termasuk

dengan estimasi biaya yang diperlu-

kan

d Menentukan lembaga yang bertang-

gung jawab untuk pembebasan tanah

e Menentukan pihak-pihak yang akan

terkena dampak oleh proyek dan

kompensasi yang akan diperlukan jika

diperlukan

f Menentukan rencana pelatihan dalam

rangka melaksanakan program per-lindungan sosial untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat yang terkena

dampak

g Mengusulkan tindakan-tindakan untuk

mengatasi kegelisahan publik serta al-

ternatif yang masuk akal

Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali

PJPK wajib membuat rencana pengada-an tanah dan pemukiman kembali untuk

mengetahui kelayakan biaya yang diper-

lukan untuk memperoleh lahan yang

diperlukan untuk konstruksi dan operasi

proyek Bagian ini menjelaskan tentang

a Lokasi tapak proyek dengan fitur-fitur

utama area aset-aset dan rumah

tangga yang ada di lokasi proyek

b Luas lahan yang diperlukan untuk kon-

struksi serta aset dan penduduk yang

akan terdampak selama masa kon-

struksi

c Rencana pengadaan tanah rencana

pemukiman kembali serta biaya-

biayanya

d Risiko potensial yang mungkin muncul

selama proses pengadaan tanah

e Rencana pelaksanaan

f Rencana pemantauan pelaksanaan

KAJIANLINGKUNGANDAN SOSIAL

13PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 5: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 524

CAKUPAN

Identifikasi Permasalahan

Permasalahan harus dapat diuraikan

secara jelas Prastudi Kelayakan harus

dapat menginvestigasi kadar dan kuali-

tas dari jasa-jasa layanan yang ada serta

mengidentifikasi segara permasalahan

dan kekurangannya Untuk mengiden-

tifikasi permasalahan dimaksud maka

beberapa pertanyaan berikut ini harus

sudah dapat dijawab pada tahapan Pra-

studi Kelayakan ini

bull Keterjangkauan HargaAffordabilityApakah harga dari jasa layanan yang

ada saat ini jauh di atas tingkat yang

bisa dikeluarkan oleh pengguna

Apakah ada dampak distribusi Harus

dikurangi sampai tingkat berapakah

harga jasa layanan tersebut agar per-

masalahan dapat teratasi (singkatnya

seperti apakah elastisitas harga-nya)

bull KetersediaanAvailability Apakah jasa

layanan yang ada saat ini terbebankan

dari sisi volume Apakah dibangunnya

jasa layanan yang baru akan menim-

bulkan kenaikan supply atau pengalih-

an supply dari satu sumber ke sumber

lainnya Apakah yang menjadi ham-

batan untuk menggunakan opsi-opsi

yang ada Apakah ada hambatan so-

sial

bull KualitasQuality Apakah kualitas dari

jasa layanan yang ada saat ini telah

mampu memenuhi harapan peng-

guna Apakah yang menjadi penye-

bab rendahnya kualitas jasa layanan

Apakah pengguna akan bersedia un-

tuk membayar harga yang lebih ting-

gi

Prastudi Kelayakan harus dapat meng-

identifikasi dengan jelas siapa saja yang

terdampak oleh permasalahan atau

siapa yang akan memperoleh manfaat

apabila permasalahan bisa diatasi Hal ini

penting dalam rangka mengidentifikasi

para pengguna yang disasar untuk me-netapkan cakupanscope proyek pada

tahapan berikutnya

ANALISIS PERMINTAAN

Analisis permintaan (demand analysis)

adalah unsur yang sangat penting da-

lam uji kelayakan ekonomi dan keuang-

an Tujuan analisis permintaan ini ada-

lah mengidentifikasi kebutuhan suatuinvestasi di bidang infrastruktur serta

menetapkan cakupanscope (penetap-

an scope dan ukuran hasil) dari proyek

Permintaan untuk proyek yang diusulkan

mencakup permintaan saat ini dan per-

mintaan masa yang akan datang

Permintaan kini didasarkan kepada data

statistik yang tersedia di perusahaan

penyedia jasa layanan pada regulator

kementerian biro pusat statistik atau

pemerintah pusat Permintaan masa de-

pan didasarkan pada model perkiraan

permintaan dengan mempertimbang-

kan perkiraan ekonomi makro dan sosial

ekonomi alternatif sumber persediaan

kelenturan permintaan dalam kaitan-

nya dengan faktor-faktor yang relevan

serta beberapa hal lainnya Permintaan

masa depan juga bisa berasal dari para

pengguna yang ada saat ini atau peng-

guna baru yang dipicu oleh adanya ke-

giatan-kegiatan baru yang diizinkan oleh

proyek

ANALISISKEBUTUHAN

05PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 624

ANALISISTEKNIS

TUJUAN

a Mengkaji kelayakan teknis dan me-

netapkan persyaratan teknis mini-

mum untuk dimasukkan ke dalam

dokumen penawaran lelang (Request

for Proposal) pada proses pelelang-an investor (Badan Usaha Pelaksana)

proyek KPBU

b Menetapkan suatu rancangan pokok

desain design benchmark yang men-

jadi dasar penetapan biaya proyek

untuk digunakan pada analisis lan-

jutan di dalam analisis ekonomi dan

keuangan

CAKUPAN

Kajian Karakterisitik Teknis Proyek

a Secara umum informasi yang dihasil-

kan pada bagian ini dapat terdiri dari

- Kapasitas (size) proyek

- Analisis permintaan (demand

analysis) terhadap fasilitas yang

akan dibangun

- Durasi pelaksanaan konstruksi

- Metode umum konstruksi

- Komponen dan kebutuhan opera-

sional proyek

- Desain teknis awal dari asetfasili-

tas yang diusulkan

- Biaya investasi dan biaya operasio-

nal proyek

Desain teknis akan difinalisasioleh pemenang lelang Badan Usa-

ha Pelaksana Proyek KPBU

b Secara khusus bab ini mencakup

bull Lokasi Proyek

- Uraian tentang lokasi proyek

- Data geografi hidrologi kondisi

eksisting dan drainase

- Pertimbangan dalam pemilihan

lokasi proyek

- Komponen pendukung yang

tersedia di sekitar lokasi proyek

dan

- Luas lahan yang diperlukan

serta status kepemilikan lahan

proyek saat ini

bull Desain Teknis Awal (Basic Enginer-

ing Design)

- Layout Awal berisi uraian ten-

tang disain teknis atau layout

dari proyek (yang disesuaikan

dengan kebutuhan dan karak-

teristik dari masing-masing sek-

tor)

- mencakup survei teknis untuk

melihat kondisi lapangan

- mempertimbangkan opsi-opsi

desain alternatif termasuk keti-

dakpastian dalam proyeksi per-

mintaan serta berbagai ketidak-

06 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 724

pastian lain yang terkait dengan

keadaan di sekitar lokasi proyek

bull Teknologi

- Berisi uraian tentang teknologiyang dipilih termasuk metode

konstruksi logika penggunaan-

nya serta analisis risiko terhadap

hambatan yang mungkin akan

dihadapi Prastudi Kelayakan

juga harus memuat justifikasi

bahwa teknologi tersebut aman

dan telah terbukti efisien

bull Kinerja Standar

- Standar hasil output serta fasi-

litas yang akan menjadi dasarbagi penetapan persyaratan

teknis minimum untuk dican-

tumkan dalam Request for Pro-

posal pada fase transaksi

bull Input yang diperlukan dan standar

dari input

bull Biaya Proyek

- Biaya modal dan biaya opera-

sional proyek

bull Opsi-opsi operasional dan mana-

jemen proyek

bull Rencana Pelaksanaan Proyek

bull Jadwal waktu dan keterkaitan (in-

terrelationship) dari semua kom-ponen utama Prastudi Kelayakan

proyek harus dapat menyajikan

bukti yang wajar yang menunjuk-

kan bahwa proyek secara teknis

layak karena

- Teknologi yang diusulkan untuk

pembangunan sudah layak

- Teknologi sudah terbuktikan

sudah digunakan pada proyek-

proyek lain yang serupa

- Volume dan kualitas dari sum-ber-sumber sudah mencukupi

untuk operasional proyek

- Desain yang digunakan adalah

opsi yang sudah optimal serta

efektif dari segi biaya

- Jadwal pelaksanaan proyek la-

yak

- Lahan proyek yang diperlukan

untuk pembangunan dan ope-

rasional proyek dapat diperoleh

ANALISISTEKNIS

ANALISISEKONOMI

TUJUAN

UNTUK memperkirakan manfaat dan bia-

ya proyek dari sudut pandang ekonomi

Proyek akan dianggap layak secara

ekonomi jika proyek tersebut dibutuhkan

dan mampu memberikan manfaat yang

lebih baik atau serupa dengan biaya yang

lebih murah dari opsi-opsi lain yang men-

jadi alternatif

07PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 824

CAKUPAN

a Biaya

bull Biaya Langsungmdashrelatif tidak terla-lu sulit memahaminya dan men-

cakup biaya modal dimuka serta

biaya-biaya operasional dan pe-

meliharaan proyek Semua proyek-

proyek infrastruktur akan menim-

bulkan biaya-biaya langsung

bull Biaya Tidak Langsungmdashbiasa-

nya berupa biaya-biaya yang ter-

kait dengan dampak negatif dari

proyek dan sering kali tidak dikait-

kan dengan nilai monetary valueatau ldquomarket pricerdquo Oleh karena itu

maka harus dikembangkan suatu

metode untuk memasukkan unsur

ini sebagai nilai Satu contoh biaya

tersebut adalah biaya untuk me-

mindahkan aset serta kerusakan

pada tata lahan di mana proyek

berada dan beroperasi

b Manfaat

-Manfaat Langsungmdashini adalah

manfaat yang dirasakan oleh

para pengguna dari fasili-

tas proyek Untuk suatu

proyek pembangunan

jalur kereta api misalnya

manfaat langsungnya

adalah mempersing-

kat waktu perjalanan

serta biaya pengope-

rasian kendaraan

meningkatkan

keandalan dan

k e n y a m a n a n

dalam perjalan-

an

- M a n f a a t

Tak Langsungmdashini adalah

manfaat sampingan yang

bersifat positif yang ditim-

bulkan proyek dan bisa juga diang-

gap sebagai ldquobiaya-biaya yang bisa

dihindarkanrdquo akibat adanya proyek

c Jenis biaya dan manfaat bersifat unik

untuk masing-masing kasus Pe-

ngelompokan ini berfungsi sebagai

kerangka kerja untuk dapat berpikir

kritis tentang hal itu secara kasus per

kasus serta menghindari penghitung-

an gandadouble counting

KELUARAN

a Keluaran akhirfinal output dari ases-

men kelayakan ekonomi mencakup

nilai kini netto atau Net Present Value

(NPV) dan Economic Internal Rate Of

Return (EIRR) dari biaya dan manfaat

ekonomi dari proyek

- NPV mencerminkan nilai kini dari

biaya dan manfaat yang terjadi se-

lama siklus hidup proyek

- EIRR mencerminkan tingkat hasil

laba berdasarkan mana nilai kini

dari biaya dan manfaat ekonomi

dari proyek adalah sama

b EIRR harus dibandingkan dengan ting-

kat hasil laba secara sosial Proyek-

proyek yang diketahui memiliki EIRR

yang positif dan lebih tinggi dari ting-

kat hasil yang diharapkan secara so-

sial akan dianggap sebagai investa-

si ekonomi Sebaliknya bila suatu

proyek dengan hasil ekonomi negatif

berarti menggunakan terlalu banyak

sumberdaya sosial untuk mendapat-

kan manfaat yang terlalu kecil bagi

publik

ANALISISEKONOMI

08 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 924

ANALISISKEUANGAN

TUJUAN

Untuk mengurai analisis kuantitatif terha-

dap kelayakan finansial (keuangan) dari

suatu proyek KBPU Bagian ini juga akan

menunjukkan apakah proyek membu-

tuhkan dukungan fiskal dan pendanaantambahan dari Pemerintah

CAKUPAN

Secara umum Analisis keuangan harus

memuat

a Kajian kelayakan proyek secara ke-

uangan dengan memberikan gam-

baran secara jelas terhadap kinerja

keuangan dari sudut pandang peneri-

maan dan pengeluaran keuangan

proyek termasuk risiko yang akan di-

hadapi selama siklus proyek (project

viability)

b Kajian kebutuhan terhadap dukungan

pemerintah (pusat maupun peme-

rintah daerah) apabila di kajian awal

dinyatakan bahwa proyek ini tidak

layak dengan hanya mengandalkan

pendanaan dari Badan Usaha dan po-

tensi pemasukan dari pengguna (user

charge) fasilitas infrastruktur yang

akan dibangun Termasuk juga yang

dikaji adalah kerangka waktu yang

dibutuhkan terhadap dukungan Pe-

merintah yang diperlukan agar proyek

menjadi layak

c Gambaran yang jelas terkait sumber

pendanaan proyek termasuk per-

syaratan yang harus dipenuhi oleh

Badan Usaha terhadap pengembalian

pendanaan bila pendanaan tersebut

didapat dari sektor perbankan atau

swasta lainnya

Komponen utama dari analisis keuangan

diuraikan pada gambar Analisis Keuan-

ganFinancial Analysis

INSTRUMEN ANALISIS KEUANGAN

a Menggunakan informasi yang diper-

oleh dari analisis permintaan kela-

yakan teknis dan estimasi biaya serta

akan mencerminkan struktur dan me-

kanisme proyek KPBU yang dipilih

b Menggunakan biaya dan penerimaan

serta fokus kepada asesmen proyek

dari sudut pandang investasi

c Menggunakan metode atau istilah

yang sudah umum diterapkan pada

proyek-proyek yang melibatkan sek-

tor swasta

d Menggunakan biaya utangdebt ser-

vice biaya modal komersial tertim-

bang hasil atas ekuitas dan dinyatakan

berdasarkan nilai kini (inflasieskalasi)

e Mengembangkan suatu computer-

generated financial model yang akan

09PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1024

berisi proyeksi terhadap rencana pe-

nerimaan proyek baik itu dari bantu-

an pemerintah atau pemasukan dari

pengguna dan pengeluaran proyek

seperti bunga pinjaman capex dan

opex pajak perbaikan dan biaya lain-

nya selama masa konstruksi dan masa

konsesi proyek

Secara rinci analisis keuangan mencak-

up hal-hal sebagai berikut

a Biaya yang dibutuhkan selama siklus

proyek (life-cycle costs) beser-

ta kerangka waktunya mencakup

perkiraan biaya modal serta biaya op-

erasi dan pemeliharaan (OampM costs)

- Biaya modal

Mencakup biaya yang berhubung-

an dengan pengadaan sarana in-

frastruktur dan jasa layanan baru

termasuk namun tidak terbatas

kepada biaya desain perolehan ta-

nah dan pengembangan bahan

baku konstruksi serta mesin dan

peralatan (termasuk infrastruktur

IT) Harus dipertimbangkan juga bi-

aya-biaya tenaga kerja proyek ma-

najemen dan pelatihan termasuk

jasa keuangan hukum pengada-

an teknis dan manajemen proyek

juga mencakup beban bunga

utang selama masa konstruksi

- Biaya Operasi dan Pemeliharaan

(OampM)

Mencakup biaya-biaya operasi

dan pemeliharaan aset-aset se-

lama masa proyek sesuai output

yang diinginkan Biaya OampM juga

mencakup biaya-biaya bahan baku

(raw material) perlengkapan dan

peralatan karyawan amp manaje-

men dan asuransi termasuk bia-

ya langsung operasional lainnya

Biaya OampM tahunan harus dise-

suaikan dengan estimasi tingkat

inflasi tahun berjalan

Analisis

Keuangan

Faktor-faktor

pendapatan

Faktor-faktor

biaya

Analisis

Sensitifitas

Memilih

tarif

diskonto

yang

tepat

Rencana

Mobilisasi

Modal

Rencana

Pelunasan

MenghasilkanArus Kas

Rencana

Indikator-Indikator

Keuangan

Analisis

Kelayakan

Keuangan

Opsi-Opsi

Pendanaan

Gambar Analisis Keuangan Financial Analysis ANALISISKEUANGAN

10 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1124

b Opsi penerimaan dan perkiraan aliran

penerimaan mencakup atas tarif (pe-

nerimaan dari pengguna) dan sum-

ber penerimaan sekunder dari proyeklainnya Prastudi kelayakan harus

menyertakan laporan survei tentang

ldquokesediaan dan kemampuan memba-

yar penggunardquo (willingness-to-pay amp

ability-to-pay) sebagai justifikasi atas

asumsi tarif yang digunakan

c Struktur modal (rasio utang terhadap

modal sendiri atau ekuitas) dan jenis

ekuitas

d Utang dan jadwal pembayarannya

(termasuk di dalamnya jenis utang

dan tingkat suku bunga masa teng-

gang serta jadwal pembayaran utang)

e Biaya modal rata-rata tertimbang

(WACC = weighted average cost ca-

pital)

f Spesifikasi Proyek (ketepatan waktu

investasi durasi proyek dll)

g Tarif pajak

h Dasar penyusutan yang diizinkan

Hasil analisis keuangan harus mencak-

up beberapa indikator kunci yaitu

a ProfitabilitasKelayakan

Kelayakan keuangan dapat dilihat dari

nilai netto saat ini (NPV) atau Financial

Internal Rate of Return (FIRR)Return

of Equity (ROE) dari proyek

b Pengembalian atas biayaCost reco-

very

Jumlah tahun yang diperlukan untuk

dapat menutup modal yang diinvesta-

sikan

c Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Anggaran arus kas harus cukup un-

tuk membiayai beban bunga utang

yang direncanakan Berdasarkan pro-fil risiko dari masing-masing proyek

rasio DSCR dari beberapa lembaga

keuangan berbeda-beda

d Kajian terhadap subsidi atau kebu-

tuhan dukungan kelayakan yakni

kondisi di mana didapatkannya selisih

antara estimasi jumlah pendapatan

yang lebih kecil dibandingkan dengan

estimasi jumlah pendapatan yang bisa

diperoleh dari pengguna

Hasil analisis di atas harus diuji berdasar-

kan sejumlah skenario yang berbeda-

beda terhadap permintaan tarif dan bia-

ya proyek Proyek-proyek yang secara

keuangan dinyatakan layak memiliki NPV

dan IRR yang positif dan lebih besar dari

syarat tingkat pengembalian (rate of re-

turn) bagi investor

Apabila proyek dapat dibiayai oleh pem-

beri penjaman (lenders) sesuai dengan

persyaratan yang berlaku umum di dunia

perbankan dinyatakan bahwa proyek ini

telah bankable Proyek yang telah dinya-

takan layak finansial belum bisa secara

otomatis dinyatakan bankable DSCR

(debt service coverage ratio) adalah

salah satu indikasi yang bisa digunakan

untuk melihat tingkat bankability dari

suatu proyek infrastruktur

ANALISISKEUANGAN

11PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1224

KAJIANLINGKUNGAN

DAN SOSIAL

TUJUAN

Menganalisis risiko dampak lingkungan

dan sosial yang berpotensi terjadi dari

proyek baik pada tahapan pra-konstruk-

si konstruksi dan operasi dan termasukestimasi biaya pengelolaan dan monitor-

ing dampak negative yang terjadi sebagai

upaya mitigasi dampak tersebut Analisis

yang dilakukan mengacu pada peratur-

an Pemerintah Indonesia yang berlaku

Dengan begitu Pemerintah dapat me-

nyiapkan dokumen lelang yang baik dan

proposal penawaran dari pihak swasta

telah meminimalisasi risiko dampak yang

potensial terjadi

CAKUPAN

Regulasi

Peraturan perundangan di Indonesia

tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup Hukum dan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indone-

sia tentang prosedur danasesmen yang

menjadi acuan diperlukan pada tahapan

Pra Studi-Kelayakan adalah sebagai beri-

kut

a Undang-Undang Indonesia No

322009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

b Peraturan Pemerintah No 272012

tentang Izin Lingkungan

c Keputusan Menteri Lingkungan Hid-

up No 52012 tentang jenis-jenis

usaha danatau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan

Berisi uraian tentang studi-studi yang tel-

ah dilakukan serta rencana pengelolaan

lingkungan yang harus dibiayai oleh pe-

serta tender termasuk hal-hal yang harus

dilaksanakan dalam rangka melindungi

lingkungan Analisis dampak lingkungan

meliputi

a Uraian tentang kondisi karakteristik

lingkungan dari lokasi tapak proyek

(rona awal lingkungan)

b Kesesuaian lokasi rencana proyek de-

ngan rencana tata ruang

c Mengidentifikasi potensi dampak ling-

kungan dan sosial yang akan timbul

dari proyek

d Kategori skala dampak proyek yaitu

tinggi sedang atau rendah berdasar-

kan peraturan Pemerintah Indonesia

e Rencana pengelolaan dampak se-

bagai upaya mitigasi dampak yang

berpotensi terjadi dari proyek

f Menentukan peningkatan kapasitas

dan program pelatihan untuk melak-

sanakan program perlindungan ling-

kungan jika diperlukan

g Memperkirakan biaya yang diperlukan

untuk perizinan yang berkaitan de-

ngan pengelolaan dan perlindungan

lingkungan

12 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1324

h Menyiapkan rencana dan jadwal un-

tuk melaksanakan program kepatu-

han lingkungan sebagaimana diper-

syaratkan peraturan yang berlaku

Panduan dari PT PII tentang Penerapan

Tinjauan Aspek Lingkungan Dan Sosial

adalah referensi yang bisa digunakan un-

tuk bagian ini

Analisis Dampak Sosial

Berisi identifikasi isu-isu sosial pokok yang

relevan dan strategi mitigasi dampak so-

sial negatif yang berpotensi muncul dariproyek baik pada tahapan pra-konstruksi

konstruksi dan operasi Analisis dampak

sosial meliputi

a Menetapkan kondisi awal lingkungan

manusiaarea yang terdampak serta

kondisi rona lingkungan

b Menguraikan hasil konsultasi publik

yang telah dilakukan dengan semua

pemangku kepentingan yang mung-

kin akan terdampak

c Mengidentifikasi dampak sosial dari

proyek terhadap masyarakat dan me-

nyusun rencana mitigasinya termasuk

dengan estimasi biaya yang diperlu-

kan

d Menentukan lembaga yang bertang-

gung jawab untuk pembebasan tanah

e Menentukan pihak-pihak yang akan

terkena dampak oleh proyek dan

kompensasi yang akan diperlukan jika

diperlukan

f Menentukan rencana pelatihan dalam

rangka melaksanakan program per-lindungan sosial untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat yang terkena

dampak

g Mengusulkan tindakan-tindakan untuk

mengatasi kegelisahan publik serta al-

ternatif yang masuk akal

Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali

PJPK wajib membuat rencana pengada-an tanah dan pemukiman kembali untuk

mengetahui kelayakan biaya yang diper-

lukan untuk memperoleh lahan yang

diperlukan untuk konstruksi dan operasi

proyek Bagian ini menjelaskan tentang

a Lokasi tapak proyek dengan fitur-fitur

utama area aset-aset dan rumah

tangga yang ada di lokasi proyek

b Luas lahan yang diperlukan untuk kon-

struksi serta aset dan penduduk yang

akan terdampak selama masa kon-

struksi

c Rencana pengadaan tanah rencana

pemukiman kembali serta biaya-

biayanya

d Risiko potensial yang mungkin muncul

selama proses pengadaan tanah

e Rencana pelaksanaan

f Rencana pemantauan pelaksanaan

KAJIANLINGKUNGANDAN SOSIAL

13PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 6: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 624

ANALISISTEKNIS

TUJUAN

a Mengkaji kelayakan teknis dan me-

netapkan persyaratan teknis mini-

mum untuk dimasukkan ke dalam

dokumen penawaran lelang (Request

for Proposal) pada proses pelelang-an investor (Badan Usaha Pelaksana)

proyek KPBU

b Menetapkan suatu rancangan pokok

desain design benchmark yang men-

jadi dasar penetapan biaya proyek

untuk digunakan pada analisis lan-

jutan di dalam analisis ekonomi dan

keuangan

CAKUPAN

Kajian Karakterisitik Teknis Proyek

a Secara umum informasi yang dihasil-

kan pada bagian ini dapat terdiri dari

- Kapasitas (size) proyek

- Analisis permintaan (demand

analysis) terhadap fasilitas yang

akan dibangun

- Durasi pelaksanaan konstruksi

- Metode umum konstruksi

- Komponen dan kebutuhan opera-

sional proyek

- Desain teknis awal dari asetfasili-

tas yang diusulkan

- Biaya investasi dan biaya operasio-

nal proyek

Desain teknis akan difinalisasioleh pemenang lelang Badan Usa-

ha Pelaksana Proyek KPBU

b Secara khusus bab ini mencakup

bull Lokasi Proyek

- Uraian tentang lokasi proyek

- Data geografi hidrologi kondisi

eksisting dan drainase

- Pertimbangan dalam pemilihan

lokasi proyek

- Komponen pendukung yang

tersedia di sekitar lokasi proyek

dan

- Luas lahan yang diperlukan

serta status kepemilikan lahan

proyek saat ini

bull Desain Teknis Awal (Basic Enginer-

ing Design)

- Layout Awal berisi uraian ten-

tang disain teknis atau layout

dari proyek (yang disesuaikan

dengan kebutuhan dan karak-

teristik dari masing-masing sek-

tor)

- mencakup survei teknis untuk

melihat kondisi lapangan

- mempertimbangkan opsi-opsi

desain alternatif termasuk keti-

dakpastian dalam proyeksi per-

mintaan serta berbagai ketidak-

06 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 724

pastian lain yang terkait dengan

keadaan di sekitar lokasi proyek

bull Teknologi

- Berisi uraian tentang teknologiyang dipilih termasuk metode

konstruksi logika penggunaan-

nya serta analisis risiko terhadap

hambatan yang mungkin akan

dihadapi Prastudi Kelayakan

juga harus memuat justifikasi

bahwa teknologi tersebut aman

dan telah terbukti efisien

bull Kinerja Standar

- Standar hasil output serta fasi-

litas yang akan menjadi dasarbagi penetapan persyaratan

teknis minimum untuk dican-

tumkan dalam Request for Pro-

posal pada fase transaksi

bull Input yang diperlukan dan standar

dari input

bull Biaya Proyek

- Biaya modal dan biaya opera-

sional proyek

bull Opsi-opsi operasional dan mana-

jemen proyek

bull Rencana Pelaksanaan Proyek

bull Jadwal waktu dan keterkaitan (in-

terrelationship) dari semua kom-ponen utama Prastudi Kelayakan

proyek harus dapat menyajikan

bukti yang wajar yang menunjuk-

kan bahwa proyek secara teknis

layak karena

- Teknologi yang diusulkan untuk

pembangunan sudah layak

- Teknologi sudah terbuktikan

sudah digunakan pada proyek-

proyek lain yang serupa

- Volume dan kualitas dari sum-ber-sumber sudah mencukupi

untuk operasional proyek

- Desain yang digunakan adalah

opsi yang sudah optimal serta

efektif dari segi biaya

- Jadwal pelaksanaan proyek la-

yak

- Lahan proyek yang diperlukan

untuk pembangunan dan ope-

rasional proyek dapat diperoleh

ANALISISTEKNIS

ANALISISEKONOMI

TUJUAN

UNTUK memperkirakan manfaat dan bia-

ya proyek dari sudut pandang ekonomi

Proyek akan dianggap layak secara

ekonomi jika proyek tersebut dibutuhkan

dan mampu memberikan manfaat yang

lebih baik atau serupa dengan biaya yang

lebih murah dari opsi-opsi lain yang men-

jadi alternatif

07PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 824

CAKUPAN

a Biaya

bull Biaya Langsungmdashrelatif tidak terla-lu sulit memahaminya dan men-

cakup biaya modal dimuka serta

biaya-biaya operasional dan pe-

meliharaan proyek Semua proyek-

proyek infrastruktur akan menim-

bulkan biaya-biaya langsung

bull Biaya Tidak Langsungmdashbiasa-

nya berupa biaya-biaya yang ter-

kait dengan dampak negatif dari

proyek dan sering kali tidak dikait-

kan dengan nilai monetary valueatau ldquomarket pricerdquo Oleh karena itu

maka harus dikembangkan suatu

metode untuk memasukkan unsur

ini sebagai nilai Satu contoh biaya

tersebut adalah biaya untuk me-

mindahkan aset serta kerusakan

pada tata lahan di mana proyek

berada dan beroperasi

b Manfaat

-Manfaat Langsungmdashini adalah

manfaat yang dirasakan oleh

para pengguna dari fasili-

tas proyek Untuk suatu

proyek pembangunan

jalur kereta api misalnya

manfaat langsungnya

adalah mempersing-

kat waktu perjalanan

serta biaya pengope-

rasian kendaraan

meningkatkan

keandalan dan

k e n y a m a n a n

dalam perjalan-

an

- M a n f a a t

Tak Langsungmdashini adalah

manfaat sampingan yang

bersifat positif yang ditim-

bulkan proyek dan bisa juga diang-

gap sebagai ldquobiaya-biaya yang bisa

dihindarkanrdquo akibat adanya proyek

c Jenis biaya dan manfaat bersifat unik

untuk masing-masing kasus Pe-

ngelompokan ini berfungsi sebagai

kerangka kerja untuk dapat berpikir

kritis tentang hal itu secara kasus per

kasus serta menghindari penghitung-

an gandadouble counting

KELUARAN

a Keluaran akhirfinal output dari ases-

men kelayakan ekonomi mencakup

nilai kini netto atau Net Present Value

(NPV) dan Economic Internal Rate Of

Return (EIRR) dari biaya dan manfaat

ekonomi dari proyek

- NPV mencerminkan nilai kini dari

biaya dan manfaat yang terjadi se-

lama siklus hidup proyek

- EIRR mencerminkan tingkat hasil

laba berdasarkan mana nilai kini

dari biaya dan manfaat ekonomi

dari proyek adalah sama

b EIRR harus dibandingkan dengan ting-

kat hasil laba secara sosial Proyek-

proyek yang diketahui memiliki EIRR

yang positif dan lebih tinggi dari ting-

kat hasil yang diharapkan secara so-

sial akan dianggap sebagai investa-

si ekonomi Sebaliknya bila suatu

proyek dengan hasil ekonomi negatif

berarti menggunakan terlalu banyak

sumberdaya sosial untuk mendapat-

kan manfaat yang terlalu kecil bagi

publik

ANALISISEKONOMI

08 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 924

ANALISISKEUANGAN

TUJUAN

Untuk mengurai analisis kuantitatif terha-

dap kelayakan finansial (keuangan) dari

suatu proyek KBPU Bagian ini juga akan

menunjukkan apakah proyek membu-

tuhkan dukungan fiskal dan pendanaantambahan dari Pemerintah

CAKUPAN

Secara umum Analisis keuangan harus

memuat

a Kajian kelayakan proyek secara ke-

uangan dengan memberikan gam-

baran secara jelas terhadap kinerja

keuangan dari sudut pandang peneri-

maan dan pengeluaran keuangan

proyek termasuk risiko yang akan di-

hadapi selama siklus proyek (project

viability)

b Kajian kebutuhan terhadap dukungan

pemerintah (pusat maupun peme-

rintah daerah) apabila di kajian awal

dinyatakan bahwa proyek ini tidak

layak dengan hanya mengandalkan

pendanaan dari Badan Usaha dan po-

tensi pemasukan dari pengguna (user

charge) fasilitas infrastruktur yang

akan dibangun Termasuk juga yang

dikaji adalah kerangka waktu yang

dibutuhkan terhadap dukungan Pe-

merintah yang diperlukan agar proyek

menjadi layak

c Gambaran yang jelas terkait sumber

pendanaan proyek termasuk per-

syaratan yang harus dipenuhi oleh

Badan Usaha terhadap pengembalian

pendanaan bila pendanaan tersebut

didapat dari sektor perbankan atau

swasta lainnya

Komponen utama dari analisis keuangan

diuraikan pada gambar Analisis Keuan-

ganFinancial Analysis

INSTRUMEN ANALISIS KEUANGAN

a Menggunakan informasi yang diper-

oleh dari analisis permintaan kela-

yakan teknis dan estimasi biaya serta

akan mencerminkan struktur dan me-

kanisme proyek KPBU yang dipilih

b Menggunakan biaya dan penerimaan

serta fokus kepada asesmen proyek

dari sudut pandang investasi

c Menggunakan metode atau istilah

yang sudah umum diterapkan pada

proyek-proyek yang melibatkan sek-

tor swasta

d Menggunakan biaya utangdebt ser-

vice biaya modal komersial tertim-

bang hasil atas ekuitas dan dinyatakan

berdasarkan nilai kini (inflasieskalasi)

e Mengembangkan suatu computer-

generated financial model yang akan

09PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1024

berisi proyeksi terhadap rencana pe-

nerimaan proyek baik itu dari bantu-

an pemerintah atau pemasukan dari

pengguna dan pengeluaran proyek

seperti bunga pinjaman capex dan

opex pajak perbaikan dan biaya lain-

nya selama masa konstruksi dan masa

konsesi proyek

Secara rinci analisis keuangan mencak-

up hal-hal sebagai berikut

a Biaya yang dibutuhkan selama siklus

proyek (life-cycle costs) beser-

ta kerangka waktunya mencakup

perkiraan biaya modal serta biaya op-

erasi dan pemeliharaan (OampM costs)

- Biaya modal

Mencakup biaya yang berhubung-

an dengan pengadaan sarana in-

frastruktur dan jasa layanan baru

termasuk namun tidak terbatas

kepada biaya desain perolehan ta-

nah dan pengembangan bahan

baku konstruksi serta mesin dan

peralatan (termasuk infrastruktur

IT) Harus dipertimbangkan juga bi-

aya-biaya tenaga kerja proyek ma-

najemen dan pelatihan termasuk

jasa keuangan hukum pengada-

an teknis dan manajemen proyek

juga mencakup beban bunga

utang selama masa konstruksi

- Biaya Operasi dan Pemeliharaan

(OampM)

Mencakup biaya-biaya operasi

dan pemeliharaan aset-aset se-

lama masa proyek sesuai output

yang diinginkan Biaya OampM juga

mencakup biaya-biaya bahan baku

(raw material) perlengkapan dan

peralatan karyawan amp manaje-

men dan asuransi termasuk bia-

ya langsung operasional lainnya

Biaya OampM tahunan harus dise-

suaikan dengan estimasi tingkat

inflasi tahun berjalan

Analisis

Keuangan

Faktor-faktor

pendapatan

Faktor-faktor

biaya

Analisis

Sensitifitas

Memilih

tarif

diskonto

yang

tepat

Rencana

Mobilisasi

Modal

Rencana

Pelunasan

MenghasilkanArus Kas

Rencana

Indikator-Indikator

Keuangan

Analisis

Kelayakan

Keuangan

Opsi-Opsi

Pendanaan

Gambar Analisis Keuangan Financial Analysis ANALISISKEUANGAN

10 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1124

b Opsi penerimaan dan perkiraan aliran

penerimaan mencakup atas tarif (pe-

nerimaan dari pengguna) dan sum-

ber penerimaan sekunder dari proyeklainnya Prastudi kelayakan harus

menyertakan laporan survei tentang

ldquokesediaan dan kemampuan memba-

yar penggunardquo (willingness-to-pay amp

ability-to-pay) sebagai justifikasi atas

asumsi tarif yang digunakan

c Struktur modal (rasio utang terhadap

modal sendiri atau ekuitas) dan jenis

ekuitas

d Utang dan jadwal pembayarannya

(termasuk di dalamnya jenis utang

dan tingkat suku bunga masa teng-

gang serta jadwal pembayaran utang)

e Biaya modal rata-rata tertimbang

(WACC = weighted average cost ca-

pital)

f Spesifikasi Proyek (ketepatan waktu

investasi durasi proyek dll)

g Tarif pajak

h Dasar penyusutan yang diizinkan

Hasil analisis keuangan harus mencak-

up beberapa indikator kunci yaitu

a ProfitabilitasKelayakan

Kelayakan keuangan dapat dilihat dari

nilai netto saat ini (NPV) atau Financial

Internal Rate of Return (FIRR)Return

of Equity (ROE) dari proyek

b Pengembalian atas biayaCost reco-

very

Jumlah tahun yang diperlukan untuk

dapat menutup modal yang diinvesta-

sikan

c Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Anggaran arus kas harus cukup un-

tuk membiayai beban bunga utang

yang direncanakan Berdasarkan pro-fil risiko dari masing-masing proyek

rasio DSCR dari beberapa lembaga

keuangan berbeda-beda

d Kajian terhadap subsidi atau kebu-

tuhan dukungan kelayakan yakni

kondisi di mana didapatkannya selisih

antara estimasi jumlah pendapatan

yang lebih kecil dibandingkan dengan

estimasi jumlah pendapatan yang bisa

diperoleh dari pengguna

Hasil analisis di atas harus diuji berdasar-

kan sejumlah skenario yang berbeda-

beda terhadap permintaan tarif dan bia-

ya proyek Proyek-proyek yang secara

keuangan dinyatakan layak memiliki NPV

dan IRR yang positif dan lebih besar dari

syarat tingkat pengembalian (rate of re-

turn) bagi investor

Apabila proyek dapat dibiayai oleh pem-

beri penjaman (lenders) sesuai dengan

persyaratan yang berlaku umum di dunia

perbankan dinyatakan bahwa proyek ini

telah bankable Proyek yang telah dinya-

takan layak finansial belum bisa secara

otomatis dinyatakan bankable DSCR

(debt service coverage ratio) adalah

salah satu indikasi yang bisa digunakan

untuk melihat tingkat bankability dari

suatu proyek infrastruktur

ANALISISKEUANGAN

11PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1224

KAJIANLINGKUNGAN

DAN SOSIAL

TUJUAN

Menganalisis risiko dampak lingkungan

dan sosial yang berpotensi terjadi dari

proyek baik pada tahapan pra-konstruk-

si konstruksi dan operasi dan termasukestimasi biaya pengelolaan dan monitor-

ing dampak negative yang terjadi sebagai

upaya mitigasi dampak tersebut Analisis

yang dilakukan mengacu pada peratur-

an Pemerintah Indonesia yang berlaku

Dengan begitu Pemerintah dapat me-

nyiapkan dokumen lelang yang baik dan

proposal penawaran dari pihak swasta

telah meminimalisasi risiko dampak yang

potensial terjadi

CAKUPAN

Regulasi

Peraturan perundangan di Indonesia

tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup Hukum dan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indone-

sia tentang prosedur danasesmen yang

menjadi acuan diperlukan pada tahapan

Pra Studi-Kelayakan adalah sebagai beri-

kut

a Undang-Undang Indonesia No

322009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

b Peraturan Pemerintah No 272012

tentang Izin Lingkungan

c Keputusan Menteri Lingkungan Hid-

up No 52012 tentang jenis-jenis

usaha danatau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan

Berisi uraian tentang studi-studi yang tel-

ah dilakukan serta rencana pengelolaan

lingkungan yang harus dibiayai oleh pe-

serta tender termasuk hal-hal yang harus

dilaksanakan dalam rangka melindungi

lingkungan Analisis dampak lingkungan

meliputi

a Uraian tentang kondisi karakteristik

lingkungan dari lokasi tapak proyek

(rona awal lingkungan)

b Kesesuaian lokasi rencana proyek de-

ngan rencana tata ruang

c Mengidentifikasi potensi dampak ling-

kungan dan sosial yang akan timbul

dari proyek

d Kategori skala dampak proyek yaitu

tinggi sedang atau rendah berdasar-

kan peraturan Pemerintah Indonesia

e Rencana pengelolaan dampak se-

bagai upaya mitigasi dampak yang

berpotensi terjadi dari proyek

f Menentukan peningkatan kapasitas

dan program pelatihan untuk melak-

sanakan program perlindungan ling-

kungan jika diperlukan

g Memperkirakan biaya yang diperlukan

untuk perizinan yang berkaitan de-

ngan pengelolaan dan perlindungan

lingkungan

12 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1324

h Menyiapkan rencana dan jadwal un-

tuk melaksanakan program kepatu-

han lingkungan sebagaimana diper-

syaratkan peraturan yang berlaku

Panduan dari PT PII tentang Penerapan

Tinjauan Aspek Lingkungan Dan Sosial

adalah referensi yang bisa digunakan un-

tuk bagian ini

Analisis Dampak Sosial

Berisi identifikasi isu-isu sosial pokok yang

relevan dan strategi mitigasi dampak so-

sial negatif yang berpotensi muncul dariproyek baik pada tahapan pra-konstruksi

konstruksi dan operasi Analisis dampak

sosial meliputi

a Menetapkan kondisi awal lingkungan

manusiaarea yang terdampak serta

kondisi rona lingkungan

b Menguraikan hasil konsultasi publik

yang telah dilakukan dengan semua

pemangku kepentingan yang mung-

kin akan terdampak

c Mengidentifikasi dampak sosial dari

proyek terhadap masyarakat dan me-

nyusun rencana mitigasinya termasuk

dengan estimasi biaya yang diperlu-

kan

d Menentukan lembaga yang bertang-

gung jawab untuk pembebasan tanah

e Menentukan pihak-pihak yang akan

terkena dampak oleh proyek dan

kompensasi yang akan diperlukan jika

diperlukan

f Menentukan rencana pelatihan dalam

rangka melaksanakan program per-lindungan sosial untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat yang terkena

dampak

g Mengusulkan tindakan-tindakan untuk

mengatasi kegelisahan publik serta al-

ternatif yang masuk akal

Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali

PJPK wajib membuat rencana pengada-an tanah dan pemukiman kembali untuk

mengetahui kelayakan biaya yang diper-

lukan untuk memperoleh lahan yang

diperlukan untuk konstruksi dan operasi

proyek Bagian ini menjelaskan tentang

a Lokasi tapak proyek dengan fitur-fitur

utama area aset-aset dan rumah

tangga yang ada di lokasi proyek

b Luas lahan yang diperlukan untuk kon-

struksi serta aset dan penduduk yang

akan terdampak selama masa kon-

struksi

c Rencana pengadaan tanah rencana

pemukiman kembali serta biaya-

biayanya

d Risiko potensial yang mungkin muncul

selama proses pengadaan tanah

e Rencana pelaksanaan

f Rencana pemantauan pelaksanaan

KAJIANLINGKUNGANDAN SOSIAL

13PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 7: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 724

pastian lain yang terkait dengan

keadaan di sekitar lokasi proyek

bull Teknologi

- Berisi uraian tentang teknologiyang dipilih termasuk metode

konstruksi logika penggunaan-

nya serta analisis risiko terhadap

hambatan yang mungkin akan

dihadapi Prastudi Kelayakan

juga harus memuat justifikasi

bahwa teknologi tersebut aman

dan telah terbukti efisien

bull Kinerja Standar

- Standar hasil output serta fasi-

litas yang akan menjadi dasarbagi penetapan persyaratan

teknis minimum untuk dican-

tumkan dalam Request for Pro-

posal pada fase transaksi

bull Input yang diperlukan dan standar

dari input

bull Biaya Proyek

- Biaya modal dan biaya opera-

sional proyek

bull Opsi-opsi operasional dan mana-

jemen proyek

bull Rencana Pelaksanaan Proyek

bull Jadwal waktu dan keterkaitan (in-

terrelationship) dari semua kom-ponen utama Prastudi Kelayakan

proyek harus dapat menyajikan

bukti yang wajar yang menunjuk-

kan bahwa proyek secara teknis

layak karena

- Teknologi yang diusulkan untuk

pembangunan sudah layak

- Teknologi sudah terbuktikan

sudah digunakan pada proyek-

proyek lain yang serupa

- Volume dan kualitas dari sum-ber-sumber sudah mencukupi

untuk operasional proyek

- Desain yang digunakan adalah

opsi yang sudah optimal serta

efektif dari segi biaya

- Jadwal pelaksanaan proyek la-

yak

- Lahan proyek yang diperlukan

untuk pembangunan dan ope-

rasional proyek dapat diperoleh

ANALISISTEKNIS

ANALISISEKONOMI

TUJUAN

UNTUK memperkirakan manfaat dan bia-

ya proyek dari sudut pandang ekonomi

Proyek akan dianggap layak secara

ekonomi jika proyek tersebut dibutuhkan

dan mampu memberikan manfaat yang

lebih baik atau serupa dengan biaya yang

lebih murah dari opsi-opsi lain yang men-

jadi alternatif

07PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 824

CAKUPAN

a Biaya

bull Biaya Langsungmdashrelatif tidak terla-lu sulit memahaminya dan men-

cakup biaya modal dimuka serta

biaya-biaya operasional dan pe-

meliharaan proyek Semua proyek-

proyek infrastruktur akan menim-

bulkan biaya-biaya langsung

bull Biaya Tidak Langsungmdashbiasa-

nya berupa biaya-biaya yang ter-

kait dengan dampak negatif dari

proyek dan sering kali tidak dikait-

kan dengan nilai monetary valueatau ldquomarket pricerdquo Oleh karena itu

maka harus dikembangkan suatu

metode untuk memasukkan unsur

ini sebagai nilai Satu contoh biaya

tersebut adalah biaya untuk me-

mindahkan aset serta kerusakan

pada tata lahan di mana proyek

berada dan beroperasi

b Manfaat

-Manfaat Langsungmdashini adalah

manfaat yang dirasakan oleh

para pengguna dari fasili-

tas proyek Untuk suatu

proyek pembangunan

jalur kereta api misalnya

manfaat langsungnya

adalah mempersing-

kat waktu perjalanan

serta biaya pengope-

rasian kendaraan

meningkatkan

keandalan dan

k e n y a m a n a n

dalam perjalan-

an

- M a n f a a t

Tak Langsungmdashini adalah

manfaat sampingan yang

bersifat positif yang ditim-

bulkan proyek dan bisa juga diang-

gap sebagai ldquobiaya-biaya yang bisa

dihindarkanrdquo akibat adanya proyek

c Jenis biaya dan manfaat bersifat unik

untuk masing-masing kasus Pe-

ngelompokan ini berfungsi sebagai

kerangka kerja untuk dapat berpikir

kritis tentang hal itu secara kasus per

kasus serta menghindari penghitung-

an gandadouble counting

KELUARAN

a Keluaran akhirfinal output dari ases-

men kelayakan ekonomi mencakup

nilai kini netto atau Net Present Value

(NPV) dan Economic Internal Rate Of

Return (EIRR) dari biaya dan manfaat

ekonomi dari proyek

- NPV mencerminkan nilai kini dari

biaya dan manfaat yang terjadi se-

lama siklus hidup proyek

- EIRR mencerminkan tingkat hasil

laba berdasarkan mana nilai kini

dari biaya dan manfaat ekonomi

dari proyek adalah sama

b EIRR harus dibandingkan dengan ting-

kat hasil laba secara sosial Proyek-

proyek yang diketahui memiliki EIRR

yang positif dan lebih tinggi dari ting-

kat hasil yang diharapkan secara so-

sial akan dianggap sebagai investa-

si ekonomi Sebaliknya bila suatu

proyek dengan hasil ekonomi negatif

berarti menggunakan terlalu banyak

sumberdaya sosial untuk mendapat-

kan manfaat yang terlalu kecil bagi

publik

ANALISISEKONOMI

08 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 924

ANALISISKEUANGAN

TUJUAN

Untuk mengurai analisis kuantitatif terha-

dap kelayakan finansial (keuangan) dari

suatu proyek KBPU Bagian ini juga akan

menunjukkan apakah proyek membu-

tuhkan dukungan fiskal dan pendanaantambahan dari Pemerintah

CAKUPAN

Secara umum Analisis keuangan harus

memuat

a Kajian kelayakan proyek secara ke-

uangan dengan memberikan gam-

baran secara jelas terhadap kinerja

keuangan dari sudut pandang peneri-

maan dan pengeluaran keuangan

proyek termasuk risiko yang akan di-

hadapi selama siklus proyek (project

viability)

b Kajian kebutuhan terhadap dukungan

pemerintah (pusat maupun peme-

rintah daerah) apabila di kajian awal

dinyatakan bahwa proyek ini tidak

layak dengan hanya mengandalkan

pendanaan dari Badan Usaha dan po-

tensi pemasukan dari pengguna (user

charge) fasilitas infrastruktur yang

akan dibangun Termasuk juga yang

dikaji adalah kerangka waktu yang

dibutuhkan terhadap dukungan Pe-

merintah yang diperlukan agar proyek

menjadi layak

c Gambaran yang jelas terkait sumber

pendanaan proyek termasuk per-

syaratan yang harus dipenuhi oleh

Badan Usaha terhadap pengembalian

pendanaan bila pendanaan tersebut

didapat dari sektor perbankan atau

swasta lainnya

Komponen utama dari analisis keuangan

diuraikan pada gambar Analisis Keuan-

ganFinancial Analysis

INSTRUMEN ANALISIS KEUANGAN

a Menggunakan informasi yang diper-

oleh dari analisis permintaan kela-

yakan teknis dan estimasi biaya serta

akan mencerminkan struktur dan me-

kanisme proyek KPBU yang dipilih

b Menggunakan biaya dan penerimaan

serta fokus kepada asesmen proyek

dari sudut pandang investasi

c Menggunakan metode atau istilah

yang sudah umum diterapkan pada

proyek-proyek yang melibatkan sek-

tor swasta

d Menggunakan biaya utangdebt ser-

vice biaya modal komersial tertim-

bang hasil atas ekuitas dan dinyatakan

berdasarkan nilai kini (inflasieskalasi)

e Mengembangkan suatu computer-

generated financial model yang akan

09PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1024

berisi proyeksi terhadap rencana pe-

nerimaan proyek baik itu dari bantu-

an pemerintah atau pemasukan dari

pengguna dan pengeluaran proyek

seperti bunga pinjaman capex dan

opex pajak perbaikan dan biaya lain-

nya selama masa konstruksi dan masa

konsesi proyek

Secara rinci analisis keuangan mencak-

up hal-hal sebagai berikut

a Biaya yang dibutuhkan selama siklus

proyek (life-cycle costs) beser-

ta kerangka waktunya mencakup

perkiraan biaya modal serta biaya op-

erasi dan pemeliharaan (OampM costs)

- Biaya modal

Mencakup biaya yang berhubung-

an dengan pengadaan sarana in-

frastruktur dan jasa layanan baru

termasuk namun tidak terbatas

kepada biaya desain perolehan ta-

nah dan pengembangan bahan

baku konstruksi serta mesin dan

peralatan (termasuk infrastruktur

IT) Harus dipertimbangkan juga bi-

aya-biaya tenaga kerja proyek ma-

najemen dan pelatihan termasuk

jasa keuangan hukum pengada-

an teknis dan manajemen proyek

juga mencakup beban bunga

utang selama masa konstruksi

- Biaya Operasi dan Pemeliharaan

(OampM)

Mencakup biaya-biaya operasi

dan pemeliharaan aset-aset se-

lama masa proyek sesuai output

yang diinginkan Biaya OampM juga

mencakup biaya-biaya bahan baku

(raw material) perlengkapan dan

peralatan karyawan amp manaje-

men dan asuransi termasuk bia-

ya langsung operasional lainnya

Biaya OampM tahunan harus dise-

suaikan dengan estimasi tingkat

inflasi tahun berjalan

Analisis

Keuangan

Faktor-faktor

pendapatan

Faktor-faktor

biaya

Analisis

Sensitifitas

Memilih

tarif

diskonto

yang

tepat

Rencana

Mobilisasi

Modal

Rencana

Pelunasan

MenghasilkanArus Kas

Rencana

Indikator-Indikator

Keuangan

Analisis

Kelayakan

Keuangan

Opsi-Opsi

Pendanaan

Gambar Analisis Keuangan Financial Analysis ANALISISKEUANGAN

10 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1124

b Opsi penerimaan dan perkiraan aliran

penerimaan mencakup atas tarif (pe-

nerimaan dari pengguna) dan sum-

ber penerimaan sekunder dari proyeklainnya Prastudi kelayakan harus

menyertakan laporan survei tentang

ldquokesediaan dan kemampuan memba-

yar penggunardquo (willingness-to-pay amp

ability-to-pay) sebagai justifikasi atas

asumsi tarif yang digunakan

c Struktur modal (rasio utang terhadap

modal sendiri atau ekuitas) dan jenis

ekuitas

d Utang dan jadwal pembayarannya

(termasuk di dalamnya jenis utang

dan tingkat suku bunga masa teng-

gang serta jadwal pembayaran utang)

e Biaya modal rata-rata tertimbang

(WACC = weighted average cost ca-

pital)

f Spesifikasi Proyek (ketepatan waktu

investasi durasi proyek dll)

g Tarif pajak

h Dasar penyusutan yang diizinkan

Hasil analisis keuangan harus mencak-

up beberapa indikator kunci yaitu

a ProfitabilitasKelayakan

Kelayakan keuangan dapat dilihat dari

nilai netto saat ini (NPV) atau Financial

Internal Rate of Return (FIRR)Return

of Equity (ROE) dari proyek

b Pengembalian atas biayaCost reco-

very

Jumlah tahun yang diperlukan untuk

dapat menutup modal yang diinvesta-

sikan

c Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Anggaran arus kas harus cukup un-

tuk membiayai beban bunga utang

yang direncanakan Berdasarkan pro-fil risiko dari masing-masing proyek

rasio DSCR dari beberapa lembaga

keuangan berbeda-beda

d Kajian terhadap subsidi atau kebu-

tuhan dukungan kelayakan yakni

kondisi di mana didapatkannya selisih

antara estimasi jumlah pendapatan

yang lebih kecil dibandingkan dengan

estimasi jumlah pendapatan yang bisa

diperoleh dari pengguna

Hasil analisis di atas harus diuji berdasar-

kan sejumlah skenario yang berbeda-

beda terhadap permintaan tarif dan bia-

ya proyek Proyek-proyek yang secara

keuangan dinyatakan layak memiliki NPV

dan IRR yang positif dan lebih besar dari

syarat tingkat pengembalian (rate of re-

turn) bagi investor

Apabila proyek dapat dibiayai oleh pem-

beri penjaman (lenders) sesuai dengan

persyaratan yang berlaku umum di dunia

perbankan dinyatakan bahwa proyek ini

telah bankable Proyek yang telah dinya-

takan layak finansial belum bisa secara

otomatis dinyatakan bankable DSCR

(debt service coverage ratio) adalah

salah satu indikasi yang bisa digunakan

untuk melihat tingkat bankability dari

suatu proyek infrastruktur

ANALISISKEUANGAN

11PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1224

KAJIANLINGKUNGAN

DAN SOSIAL

TUJUAN

Menganalisis risiko dampak lingkungan

dan sosial yang berpotensi terjadi dari

proyek baik pada tahapan pra-konstruk-

si konstruksi dan operasi dan termasukestimasi biaya pengelolaan dan monitor-

ing dampak negative yang terjadi sebagai

upaya mitigasi dampak tersebut Analisis

yang dilakukan mengacu pada peratur-

an Pemerintah Indonesia yang berlaku

Dengan begitu Pemerintah dapat me-

nyiapkan dokumen lelang yang baik dan

proposal penawaran dari pihak swasta

telah meminimalisasi risiko dampak yang

potensial terjadi

CAKUPAN

Regulasi

Peraturan perundangan di Indonesia

tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup Hukum dan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indone-

sia tentang prosedur danasesmen yang

menjadi acuan diperlukan pada tahapan

Pra Studi-Kelayakan adalah sebagai beri-

kut

a Undang-Undang Indonesia No

322009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

b Peraturan Pemerintah No 272012

tentang Izin Lingkungan

c Keputusan Menteri Lingkungan Hid-

up No 52012 tentang jenis-jenis

usaha danatau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan

Berisi uraian tentang studi-studi yang tel-

ah dilakukan serta rencana pengelolaan

lingkungan yang harus dibiayai oleh pe-

serta tender termasuk hal-hal yang harus

dilaksanakan dalam rangka melindungi

lingkungan Analisis dampak lingkungan

meliputi

a Uraian tentang kondisi karakteristik

lingkungan dari lokasi tapak proyek

(rona awal lingkungan)

b Kesesuaian lokasi rencana proyek de-

ngan rencana tata ruang

c Mengidentifikasi potensi dampak ling-

kungan dan sosial yang akan timbul

dari proyek

d Kategori skala dampak proyek yaitu

tinggi sedang atau rendah berdasar-

kan peraturan Pemerintah Indonesia

e Rencana pengelolaan dampak se-

bagai upaya mitigasi dampak yang

berpotensi terjadi dari proyek

f Menentukan peningkatan kapasitas

dan program pelatihan untuk melak-

sanakan program perlindungan ling-

kungan jika diperlukan

g Memperkirakan biaya yang diperlukan

untuk perizinan yang berkaitan de-

ngan pengelolaan dan perlindungan

lingkungan

12 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1324

h Menyiapkan rencana dan jadwal un-

tuk melaksanakan program kepatu-

han lingkungan sebagaimana diper-

syaratkan peraturan yang berlaku

Panduan dari PT PII tentang Penerapan

Tinjauan Aspek Lingkungan Dan Sosial

adalah referensi yang bisa digunakan un-

tuk bagian ini

Analisis Dampak Sosial

Berisi identifikasi isu-isu sosial pokok yang

relevan dan strategi mitigasi dampak so-

sial negatif yang berpotensi muncul dariproyek baik pada tahapan pra-konstruksi

konstruksi dan operasi Analisis dampak

sosial meliputi

a Menetapkan kondisi awal lingkungan

manusiaarea yang terdampak serta

kondisi rona lingkungan

b Menguraikan hasil konsultasi publik

yang telah dilakukan dengan semua

pemangku kepentingan yang mung-

kin akan terdampak

c Mengidentifikasi dampak sosial dari

proyek terhadap masyarakat dan me-

nyusun rencana mitigasinya termasuk

dengan estimasi biaya yang diperlu-

kan

d Menentukan lembaga yang bertang-

gung jawab untuk pembebasan tanah

e Menentukan pihak-pihak yang akan

terkena dampak oleh proyek dan

kompensasi yang akan diperlukan jika

diperlukan

f Menentukan rencana pelatihan dalam

rangka melaksanakan program per-lindungan sosial untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat yang terkena

dampak

g Mengusulkan tindakan-tindakan untuk

mengatasi kegelisahan publik serta al-

ternatif yang masuk akal

Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali

PJPK wajib membuat rencana pengada-an tanah dan pemukiman kembali untuk

mengetahui kelayakan biaya yang diper-

lukan untuk memperoleh lahan yang

diperlukan untuk konstruksi dan operasi

proyek Bagian ini menjelaskan tentang

a Lokasi tapak proyek dengan fitur-fitur

utama area aset-aset dan rumah

tangga yang ada di lokasi proyek

b Luas lahan yang diperlukan untuk kon-

struksi serta aset dan penduduk yang

akan terdampak selama masa kon-

struksi

c Rencana pengadaan tanah rencana

pemukiman kembali serta biaya-

biayanya

d Risiko potensial yang mungkin muncul

selama proses pengadaan tanah

e Rencana pelaksanaan

f Rencana pemantauan pelaksanaan

KAJIANLINGKUNGANDAN SOSIAL

13PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 8: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 824

CAKUPAN

a Biaya

bull Biaya Langsungmdashrelatif tidak terla-lu sulit memahaminya dan men-

cakup biaya modal dimuka serta

biaya-biaya operasional dan pe-

meliharaan proyek Semua proyek-

proyek infrastruktur akan menim-

bulkan biaya-biaya langsung

bull Biaya Tidak Langsungmdashbiasa-

nya berupa biaya-biaya yang ter-

kait dengan dampak negatif dari

proyek dan sering kali tidak dikait-

kan dengan nilai monetary valueatau ldquomarket pricerdquo Oleh karena itu

maka harus dikembangkan suatu

metode untuk memasukkan unsur

ini sebagai nilai Satu contoh biaya

tersebut adalah biaya untuk me-

mindahkan aset serta kerusakan

pada tata lahan di mana proyek

berada dan beroperasi

b Manfaat

-Manfaat Langsungmdashini adalah

manfaat yang dirasakan oleh

para pengguna dari fasili-

tas proyek Untuk suatu

proyek pembangunan

jalur kereta api misalnya

manfaat langsungnya

adalah mempersing-

kat waktu perjalanan

serta biaya pengope-

rasian kendaraan

meningkatkan

keandalan dan

k e n y a m a n a n

dalam perjalan-

an

- M a n f a a t

Tak Langsungmdashini adalah

manfaat sampingan yang

bersifat positif yang ditim-

bulkan proyek dan bisa juga diang-

gap sebagai ldquobiaya-biaya yang bisa

dihindarkanrdquo akibat adanya proyek

c Jenis biaya dan manfaat bersifat unik

untuk masing-masing kasus Pe-

ngelompokan ini berfungsi sebagai

kerangka kerja untuk dapat berpikir

kritis tentang hal itu secara kasus per

kasus serta menghindari penghitung-

an gandadouble counting

KELUARAN

a Keluaran akhirfinal output dari ases-

men kelayakan ekonomi mencakup

nilai kini netto atau Net Present Value

(NPV) dan Economic Internal Rate Of

Return (EIRR) dari biaya dan manfaat

ekonomi dari proyek

- NPV mencerminkan nilai kini dari

biaya dan manfaat yang terjadi se-

lama siklus hidup proyek

- EIRR mencerminkan tingkat hasil

laba berdasarkan mana nilai kini

dari biaya dan manfaat ekonomi

dari proyek adalah sama

b EIRR harus dibandingkan dengan ting-

kat hasil laba secara sosial Proyek-

proyek yang diketahui memiliki EIRR

yang positif dan lebih tinggi dari ting-

kat hasil yang diharapkan secara so-

sial akan dianggap sebagai investa-

si ekonomi Sebaliknya bila suatu

proyek dengan hasil ekonomi negatif

berarti menggunakan terlalu banyak

sumberdaya sosial untuk mendapat-

kan manfaat yang terlalu kecil bagi

publik

ANALISISEKONOMI

08 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 924

ANALISISKEUANGAN

TUJUAN

Untuk mengurai analisis kuantitatif terha-

dap kelayakan finansial (keuangan) dari

suatu proyek KBPU Bagian ini juga akan

menunjukkan apakah proyek membu-

tuhkan dukungan fiskal dan pendanaantambahan dari Pemerintah

CAKUPAN

Secara umum Analisis keuangan harus

memuat

a Kajian kelayakan proyek secara ke-

uangan dengan memberikan gam-

baran secara jelas terhadap kinerja

keuangan dari sudut pandang peneri-

maan dan pengeluaran keuangan

proyek termasuk risiko yang akan di-

hadapi selama siklus proyek (project

viability)

b Kajian kebutuhan terhadap dukungan

pemerintah (pusat maupun peme-

rintah daerah) apabila di kajian awal

dinyatakan bahwa proyek ini tidak

layak dengan hanya mengandalkan

pendanaan dari Badan Usaha dan po-

tensi pemasukan dari pengguna (user

charge) fasilitas infrastruktur yang

akan dibangun Termasuk juga yang

dikaji adalah kerangka waktu yang

dibutuhkan terhadap dukungan Pe-

merintah yang diperlukan agar proyek

menjadi layak

c Gambaran yang jelas terkait sumber

pendanaan proyek termasuk per-

syaratan yang harus dipenuhi oleh

Badan Usaha terhadap pengembalian

pendanaan bila pendanaan tersebut

didapat dari sektor perbankan atau

swasta lainnya

Komponen utama dari analisis keuangan

diuraikan pada gambar Analisis Keuan-

ganFinancial Analysis

INSTRUMEN ANALISIS KEUANGAN

a Menggunakan informasi yang diper-

oleh dari analisis permintaan kela-

yakan teknis dan estimasi biaya serta

akan mencerminkan struktur dan me-

kanisme proyek KPBU yang dipilih

b Menggunakan biaya dan penerimaan

serta fokus kepada asesmen proyek

dari sudut pandang investasi

c Menggunakan metode atau istilah

yang sudah umum diterapkan pada

proyek-proyek yang melibatkan sek-

tor swasta

d Menggunakan biaya utangdebt ser-

vice biaya modal komersial tertim-

bang hasil atas ekuitas dan dinyatakan

berdasarkan nilai kini (inflasieskalasi)

e Mengembangkan suatu computer-

generated financial model yang akan

09PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1024

berisi proyeksi terhadap rencana pe-

nerimaan proyek baik itu dari bantu-

an pemerintah atau pemasukan dari

pengguna dan pengeluaran proyek

seperti bunga pinjaman capex dan

opex pajak perbaikan dan biaya lain-

nya selama masa konstruksi dan masa

konsesi proyek

Secara rinci analisis keuangan mencak-

up hal-hal sebagai berikut

a Biaya yang dibutuhkan selama siklus

proyek (life-cycle costs) beser-

ta kerangka waktunya mencakup

perkiraan biaya modal serta biaya op-

erasi dan pemeliharaan (OampM costs)

- Biaya modal

Mencakup biaya yang berhubung-

an dengan pengadaan sarana in-

frastruktur dan jasa layanan baru

termasuk namun tidak terbatas

kepada biaya desain perolehan ta-

nah dan pengembangan bahan

baku konstruksi serta mesin dan

peralatan (termasuk infrastruktur

IT) Harus dipertimbangkan juga bi-

aya-biaya tenaga kerja proyek ma-

najemen dan pelatihan termasuk

jasa keuangan hukum pengada-

an teknis dan manajemen proyek

juga mencakup beban bunga

utang selama masa konstruksi

- Biaya Operasi dan Pemeliharaan

(OampM)

Mencakup biaya-biaya operasi

dan pemeliharaan aset-aset se-

lama masa proyek sesuai output

yang diinginkan Biaya OampM juga

mencakup biaya-biaya bahan baku

(raw material) perlengkapan dan

peralatan karyawan amp manaje-

men dan asuransi termasuk bia-

ya langsung operasional lainnya

Biaya OampM tahunan harus dise-

suaikan dengan estimasi tingkat

inflasi tahun berjalan

Analisis

Keuangan

Faktor-faktor

pendapatan

Faktor-faktor

biaya

Analisis

Sensitifitas

Memilih

tarif

diskonto

yang

tepat

Rencana

Mobilisasi

Modal

Rencana

Pelunasan

MenghasilkanArus Kas

Rencana

Indikator-Indikator

Keuangan

Analisis

Kelayakan

Keuangan

Opsi-Opsi

Pendanaan

Gambar Analisis Keuangan Financial Analysis ANALISISKEUANGAN

10 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1124

b Opsi penerimaan dan perkiraan aliran

penerimaan mencakup atas tarif (pe-

nerimaan dari pengguna) dan sum-

ber penerimaan sekunder dari proyeklainnya Prastudi kelayakan harus

menyertakan laporan survei tentang

ldquokesediaan dan kemampuan memba-

yar penggunardquo (willingness-to-pay amp

ability-to-pay) sebagai justifikasi atas

asumsi tarif yang digunakan

c Struktur modal (rasio utang terhadap

modal sendiri atau ekuitas) dan jenis

ekuitas

d Utang dan jadwal pembayarannya

(termasuk di dalamnya jenis utang

dan tingkat suku bunga masa teng-

gang serta jadwal pembayaran utang)

e Biaya modal rata-rata tertimbang

(WACC = weighted average cost ca-

pital)

f Spesifikasi Proyek (ketepatan waktu

investasi durasi proyek dll)

g Tarif pajak

h Dasar penyusutan yang diizinkan

Hasil analisis keuangan harus mencak-

up beberapa indikator kunci yaitu

a ProfitabilitasKelayakan

Kelayakan keuangan dapat dilihat dari

nilai netto saat ini (NPV) atau Financial

Internal Rate of Return (FIRR)Return

of Equity (ROE) dari proyek

b Pengembalian atas biayaCost reco-

very

Jumlah tahun yang diperlukan untuk

dapat menutup modal yang diinvesta-

sikan

c Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Anggaran arus kas harus cukup un-

tuk membiayai beban bunga utang

yang direncanakan Berdasarkan pro-fil risiko dari masing-masing proyek

rasio DSCR dari beberapa lembaga

keuangan berbeda-beda

d Kajian terhadap subsidi atau kebu-

tuhan dukungan kelayakan yakni

kondisi di mana didapatkannya selisih

antara estimasi jumlah pendapatan

yang lebih kecil dibandingkan dengan

estimasi jumlah pendapatan yang bisa

diperoleh dari pengguna

Hasil analisis di atas harus diuji berdasar-

kan sejumlah skenario yang berbeda-

beda terhadap permintaan tarif dan bia-

ya proyek Proyek-proyek yang secara

keuangan dinyatakan layak memiliki NPV

dan IRR yang positif dan lebih besar dari

syarat tingkat pengembalian (rate of re-

turn) bagi investor

Apabila proyek dapat dibiayai oleh pem-

beri penjaman (lenders) sesuai dengan

persyaratan yang berlaku umum di dunia

perbankan dinyatakan bahwa proyek ini

telah bankable Proyek yang telah dinya-

takan layak finansial belum bisa secara

otomatis dinyatakan bankable DSCR

(debt service coverage ratio) adalah

salah satu indikasi yang bisa digunakan

untuk melihat tingkat bankability dari

suatu proyek infrastruktur

ANALISISKEUANGAN

11PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1224

KAJIANLINGKUNGAN

DAN SOSIAL

TUJUAN

Menganalisis risiko dampak lingkungan

dan sosial yang berpotensi terjadi dari

proyek baik pada tahapan pra-konstruk-

si konstruksi dan operasi dan termasukestimasi biaya pengelolaan dan monitor-

ing dampak negative yang terjadi sebagai

upaya mitigasi dampak tersebut Analisis

yang dilakukan mengacu pada peratur-

an Pemerintah Indonesia yang berlaku

Dengan begitu Pemerintah dapat me-

nyiapkan dokumen lelang yang baik dan

proposal penawaran dari pihak swasta

telah meminimalisasi risiko dampak yang

potensial terjadi

CAKUPAN

Regulasi

Peraturan perundangan di Indonesia

tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup Hukum dan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indone-

sia tentang prosedur danasesmen yang

menjadi acuan diperlukan pada tahapan

Pra Studi-Kelayakan adalah sebagai beri-

kut

a Undang-Undang Indonesia No

322009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

b Peraturan Pemerintah No 272012

tentang Izin Lingkungan

c Keputusan Menteri Lingkungan Hid-

up No 52012 tentang jenis-jenis

usaha danatau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan

Berisi uraian tentang studi-studi yang tel-

ah dilakukan serta rencana pengelolaan

lingkungan yang harus dibiayai oleh pe-

serta tender termasuk hal-hal yang harus

dilaksanakan dalam rangka melindungi

lingkungan Analisis dampak lingkungan

meliputi

a Uraian tentang kondisi karakteristik

lingkungan dari lokasi tapak proyek

(rona awal lingkungan)

b Kesesuaian lokasi rencana proyek de-

ngan rencana tata ruang

c Mengidentifikasi potensi dampak ling-

kungan dan sosial yang akan timbul

dari proyek

d Kategori skala dampak proyek yaitu

tinggi sedang atau rendah berdasar-

kan peraturan Pemerintah Indonesia

e Rencana pengelolaan dampak se-

bagai upaya mitigasi dampak yang

berpotensi terjadi dari proyek

f Menentukan peningkatan kapasitas

dan program pelatihan untuk melak-

sanakan program perlindungan ling-

kungan jika diperlukan

g Memperkirakan biaya yang diperlukan

untuk perizinan yang berkaitan de-

ngan pengelolaan dan perlindungan

lingkungan

12 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1324

h Menyiapkan rencana dan jadwal un-

tuk melaksanakan program kepatu-

han lingkungan sebagaimana diper-

syaratkan peraturan yang berlaku

Panduan dari PT PII tentang Penerapan

Tinjauan Aspek Lingkungan Dan Sosial

adalah referensi yang bisa digunakan un-

tuk bagian ini

Analisis Dampak Sosial

Berisi identifikasi isu-isu sosial pokok yang

relevan dan strategi mitigasi dampak so-

sial negatif yang berpotensi muncul dariproyek baik pada tahapan pra-konstruksi

konstruksi dan operasi Analisis dampak

sosial meliputi

a Menetapkan kondisi awal lingkungan

manusiaarea yang terdampak serta

kondisi rona lingkungan

b Menguraikan hasil konsultasi publik

yang telah dilakukan dengan semua

pemangku kepentingan yang mung-

kin akan terdampak

c Mengidentifikasi dampak sosial dari

proyek terhadap masyarakat dan me-

nyusun rencana mitigasinya termasuk

dengan estimasi biaya yang diperlu-

kan

d Menentukan lembaga yang bertang-

gung jawab untuk pembebasan tanah

e Menentukan pihak-pihak yang akan

terkena dampak oleh proyek dan

kompensasi yang akan diperlukan jika

diperlukan

f Menentukan rencana pelatihan dalam

rangka melaksanakan program per-lindungan sosial untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat yang terkena

dampak

g Mengusulkan tindakan-tindakan untuk

mengatasi kegelisahan publik serta al-

ternatif yang masuk akal

Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali

PJPK wajib membuat rencana pengada-an tanah dan pemukiman kembali untuk

mengetahui kelayakan biaya yang diper-

lukan untuk memperoleh lahan yang

diperlukan untuk konstruksi dan operasi

proyek Bagian ini menjelaskan tentang

a Lokasi tapak proyek dengan fitur-fitur

utama area aset-aset dan rumah

tangga yang ada di lokasi proyek

b Luas lahan yang diperlukan untuk kon-

struksi serta aset dan penduduk yang

akan terdampak selama masa kon-

struksi

c Rencana pengadaan tanah rencana

pemukiman kembali serta biaya-

biayanya

d Risiko potensial yang mungkin muncul

selama proses pengadaan tanah

e Rencana pelaksanaan

f Rencana pemantauan pelaksanaan

KAJIANLINGKUNGANDAN SOSIAL

13PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 9: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 924

ANALISISKEUANGAN

TUJUAN

Untuk mengurai analisis kuantitatif terha-

dap kelayakan finansial (keuangan) dari

suatu proyek KBPU Bagian ini juga akan

menunjukkan apakah proyek membu-

tuhkan dukungan fiskal dan pendanaantambahan dari Pemerintah

CAKUPAN

Secara umum Analisis keuangan harus

memuat

a Kajian kelayakan proyek secara ke-

uangan dengan memberikan gam-

baran secara jelas terhadap kinerja

keuangan dari sudut pandang peneri-

maan dan pengeluaran keuangan

proyek termasuk risiko yang akan di-

hadapi selama siklus proyek (project

viability)

b Kajian kebutuhan terhadap dukungan

pemerintah (pusat maupun peme-

rintah daerah) apabila di kajian awal

dinyatakan bahwa proyek ini tidak

layak dengan hanya mengandalkan

pendanaan dari Badan Usaha dan po-

tensi pemasukan dari pengguna (user

charge) fasilitas infrastruktur yang

akan dibangun Termasuk juga yang

dikaji adalah kerangka waktu yang

dibutuhkan terhadap dukungan Pe-

merintah yang diperlukan agar proyek

menjadi layak

c Gambaran yang jelas terkait sumber

pendanaan proyek termasuk per-

syaratan yang harus dipenuhi oleh

Badan Usaha terhadap pengembalian

pendanaan bila pendanaan tersebut

didapat dari sektor perbankan atau

swasta lainnya

Komponen utama dari analisis keuangan

diuraikan pada gambar Analisis Keuan-

ganFinancial Analysis

INSTRUMEN ANALISIS KEUANGAN

a Menggunakan informasi yang diper-

oleh dari analisis permintaan kela-

yakan teknis dan estimasi biaya serta

akan mencerminkan struktur dan me-

kanisme proyek KPBU yang dipilih

b Menggunakan biaya dan penerimaan

serta fokus kepada asesmen proyek

dari sudut pandang investasi

c Menggunakan metode atau istilah

yang sudah umum diterapkan pada

proyek-proyek yang melibatkan sek-

tor swasta

d Menggunakan biaya utangdebt ser-

vice biaya modal komersial tertim-

bang hasil atas ekuitas dan dinyatakan

berdasarkan nilai kini (inflasieskalasi)

e Mengembangkan suatu computer-

generated financial model yang akan

09PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1024

berisi proyeksi terhadap rencana pe-

nerimaan proyek baik itu dari bantu-

an pemerintah atau pemasukan dari

pengguna dan pengeluaran proyek

seperti bunga pinjaman capex dan

opex pajak perbaikan dan biaya lain-

nya selama masa konstruksi dan masa

konsesi proyek

Secara rinci analisis keuangan mencak-

up hal-hal sebagai berikut

a Biaya yang dibutuhkan selama siklus

proyek (life-cycle costs) beser-

ta kerangka waktunya mencakup

perkiraan biaya modal serta biaya op-

erasi dan pemeliharaan (OampM costs)

- Biaya modal

Mencakup biaya yang berhubung-

an dengan pengadaan sarana in-

frastruktur dan jasa layanan baru

termasuk namun tidak terbatas

kepada biaya desain perolehan ta-

nah dan pengembangan bahan

baku konstruksi serta mesin dan

peralatan (termasuk infrastruktur

IT) Harus dipertimbangkan juga bi-

aya-biaya tenaga kerja proyek ma-

najemen dan pelatihan termasuk

jasa keuangan hukum pengada-

an teknis dan manajemen proyek

juga mencakup beban bunga

utang selama masa konstruksi

- Biaya Operasi dan Pemeliharaan

(OampM)

Mencakup biaya-biaya operasi

dan pemeliharaan aset-aset se-

lama masa proyek sesuai output

yang diinginkan Biaya OampM juga

mencakup biaya-biaya bahan baku

(raw material) perlengkapan dan

peralatan karyawan amp manaje-

men dan asuransi termasuk bia-

ya langsung operasional lainnya

Biaya OampM tahunan harus dise-

suaikan dengan estimasi tingkat

inflasi tahun berjalan

Analisis

Keuangan

Faktor-faktor

pendapatan

Faktor-faktor

biaya

Analisis

Sensitifitas

Memilih

tarif

diskonto

yang

tepat

Rencana

Mobilisasi

Modal

Rencana

Pelunasan

MenghasilkanArus Kas

Rencana

Indikator-Indikator

Keuangan

Analisis

Kelayakan

Keuangan

Opsi-Opsi

Pendanaan

Gambar Analisis Keuangan Financial Analysis ANALISISKEUANGAN

10 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1124

b Opsi penerimaan dan perkiraan aliran

penerimaan mencakup atas tarif (pe-

nerimaan dari pengguna) dan sum-

ber penerimaan sekunder dari proyeklainnya Prastudi kelayakan harus

menyertakan laporan survei tentang

ldquokesediaan dan kemampuan memba-

yar penggunardquo (willingness-to-pay amp

ability-to-pay) sebagai justifikasi atas

asumsi tarif yang digunakan

c Struktur modal (rasio utang terhadap

modal sendiri atau ekuitas) dan jenis

ekuitas

d Utang dan jadwal pembayarannya

(termasuk di dalamnya jenis utang

dan tingkat suku bunga masa teng-

gang serta jadwal pembayaran utang)

e Biaya modal rata-rata tertimbang

(WACC = weighted average cost ca-

pital)

f Spesifikasi Proyek (ketepatan waktu

investasi durasi proyek dll)

g Tarif pajak

h Dasar penyusutan yang diizinkan

Hasil analisis keuangan harus mencak-

up beberapa indikator kunci yaitu

a ProfitabilitasKelayakan

Kelayakan keuangan dapat dilihat dari

nilai netto saat ini (NPV) atau Financial

Internal Rate of Return (FIRR)Return

of Equity (ROE) dari proyek

b Pengembalian atas biayaCost reco-

very

Jumlah tahun yang diperlukan untuk

dapat menutup modal yang diinvesta-

sikan

c Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Anggaran arus kas harus cukup un-

tuk membiayai beban bunga utang

yang direncanakan Berdasarkan pro-fil risiko dari masing-masing proyek

rasio DSCR dari beberapa lembaga

keuangan berbeda-beda

d Kajian terhadap subsidi atau kebu-

tuhan dukungan kelayakan yakni

kondisi di mana didapatkannya selisih

antara estimasi jumlah pendapatan

yang lebih kecil dibandingkan dengan

estimasi jumlah pendapatan yang bisa

diperoleh dari pengguna

Hasil analisis di atas harus diuji berdasar-

kan sejumlah skenario yang berbeda-

beda terhadap permintaan tarif dan bia-

ya proyek Proyek-proyek yang secara

keuangan dinyatakan layak memiliki NPV

dan IRR yang positif dan lebih besar dari

syarat tingkat pengembalian (rate of re-

turn) bagi investor

Apabila proyek dapat dibiayai oleh pem-

beri penjaman (lenders) sesuai dengan

persyaratan yang berlaku umum di dunia

perbankan dinyatakan bahwa proyek ini

telah bankable Proyek yang telah dinya-

takan layak finansial belum bisa secara

otomatis dinyatakan bankable DSCR

(debt service coverage ratio) adalah

salah satu indikasi yang bisa digunakan

untuk melihat tingkat bankability dari

suatu proyek infrastruktur

ANALISISKEUANGAN

11PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1224

KAJIANLINGKUNGAN

DAN SOSIAL

TUJUAN

Menganalisis risiko dampak lingkungan

dan sosial yang berpotensi terjadi dari

proyek baik pada tahapan pra-konstruk-

si konstruksi dan operasi dan termasukestimasi biaya pengelolaan dan monitor-

ing dampak negative yang terjadi sebagai

upaya mitigasi dampak tersebut Analisis

yang dilakukan mengacu pada peratur-

an Pemerintah Indonesia yang berlaku

Dengan begitu Pemerintah dapat me-

nyiapkan dokumen lelang yang baik dan

proposal penawaran dari pihak swasta

telah meminimalisasi risiko dampak yang

potensial terjadi

CAKUPAN

Regulasi

Peraturan perundangan di Indonesia

tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup Hukum dan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indone-

sia tentang prosedur danasesmen yang

menjadi acuan diperlukan pada tahapan

Pra Studi-Kelayakan adalah sebagai beri-

kut

a Undang-Undang Indonesia No

322009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

b Peraturan Pemerintah No 272012

tentang Izin Lingkungan

c Keputusan Menteri Lingkungan Hid-

up No 52012 tentang jenis-jenis

usaha danatau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan

Berisi uraian tentang studi-studi yang tel-

ah dilakukan serta rencana pengelolaan

lingkungan yang harus dibiayai oleh pe-

serta tender termasuk hal-hal yang harus

dilaksanakan dalam rangka melindungi

lingkungan Analisis dampak lingkungan

meliputi

a Uraian tentang kondisi karakteristik

lingkungan dari lokasi tapak proyek

(rona awal lingkungan)

b Kesesuaian lokasi rencana proyek de-

ngan rencana tata ruang

c Mengidentifikasi potensi dampak ling-

kungan dan sosial yang akan timbul

dari proyek

d Kategori skala dampak proyek yaitu

tinggi sedang atau rendah berdasar-

kan peraturan Pemerintah Indonesia

e Rencana pengelolaan dampak se-

bagai upaya mitigasi dampak yang

berpotensi terjadi dari proyek

f Menentukan peningkatan kapasitas

dan program pelatihan untuk melak-

sanakan program perlindungan ling-

kungan jika diperlukan

g Memperkirakan biaya yang diperlukan

untuk perizinan yang berkaitan de-

ngan pengelolaan dan perlindungan

lingkungan

12 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1324

h Menyiapkan rencana dan jadwal un-

tuk melaksanakan program kepatu-

han lingkungan sebagaimana diper-

syaratkan peraturan yang berlaku

Panduan dari PT PII tentang Penerapan

Tinjauan Aspek Lingkungan Dan Sosial

adalah referensi yang bisa digunakan un-

tuk bagian ini

Analisis Dampak Sosial

Berisi identifikasi isu-isu sosial pokok yang

relevan dan strategi mitigasi dampak so-

sial negatif yang berpotensi muncul dariproyek baik pada tahapan pra-konstruksi

konstruksi dan operasi Analisis dampak

sosial meliputi

a Menetapkan kondisi awal lingkungan

manusiaarea yang terdampak serta

kondisi rona lingkungan

b Menguraikan hasil konsultasi publik

yang telah dilakukan dengan semua

pemangku kepentingan yang mung-

kin akan terdampak

c Mengidentifikasi dampak sosial dari

proyek terhadap masyarakat dan me-

nyusun rencana mitigasinya termasuk

dengan estimasi biaya yang diperlu-

kan

d Menentukan lembaga yang bertang-

gung jawab untuk pembebasan tanah

e Menentukan pihak-pihak yang akan

terkena dampak oleh proyek dan

kompensasi yang akan diperlukan jika

diperlukan

f Menentukan rencana pelatihan dalam

rangka melaksanakan program per-lindungan sosial untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat yang terkena

dampak

g Mengusulkan tindakan-tindakan untuk

mengatasi kegelisahan publik serta al-

ternatif yang masuk akal

Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali

PJPK wajib membuat rencana pengada-an tanah dan pemukiman kembali untuk

mengetahui kelayakan biaya yang diper-

lukan untuk memperoleh lahan yang

diperlukan untuk konstruksi dan operasi

proyek Bagian ini menjelaskan tentang

a Lokasi tapak proyek dengan fitur-fitur

utama area aset-aset dan rumah

tangga yang ada di lokasi proyek

b Luas lahan yang diperlukan untuk kon-

struksi serta aset dan penduduk yang

akan terdampak selama masa kon-

struksi

c Rencana pengadaan tanah rencana

pemukiman kembali serta biaya-

biayanya

d Risiko potensial yang mungkin muncul

selama proses pengadaan tanah

e Rencana pelaksanaan

f Rencana pemantauan pelaksanaan

KAJIANLINGKUNGANDAN SOSIAL

13PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 10: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1024

berisi proyeksi terhadap rencana pe-

nerimaan proyek baik itu dari bantu-

an pemerintah atau pemasukan dari

pengguna dan pengeluaran proyek

seperti bunga pinjaman capex dan

opex pajak perbaikan dan biaya lain-

nya selama masa konstruksi dan masa

konsesi proyek

Secara rinci analisis keuangan mencak-

up hal-hal sebagai berikut

a Biaya yang dibutuhkan selama siklus

proyek (life-cycle costs) beser-

ta kerangka waktunya mencakup

perkiraan biaya modal serta biaya op-

erasi dan pemeliharaan (OampM costs)

- Biaya modal

Mencakup biaya yang berhubung-

an dengan pengadaan sarana in-

frastruktur dan jasa layanan baru

termasuk namun tidak terbatas

kepada biaya desain perolehan ta-

nah dan pengembangan bahan

baku konstruksi serta mesin dan

peralatan (termasuk infrastruktur

IT) Harus dipertimbangkan juga bi-

aya-biaya tenaga kerja proyek ma-

najemen dan pelatihan termasuk

jasa keuangan hukum pengada-

an teknis dan manajemen proyek

juga mencakup beban bunga

utang selama masa konstruksi

- Biaya Operasi dan Pemeliharaan

(OampM)

Mencakup biaya-biaya operasi

dan pemeliharaan aset-aset se-

lama masa proyek sesuai output

yang diinginkan Biaya OampM juga

mencakup biaya-biaya bahan baku

(raw material) perlengkapan dan

peralatan karyawan amp manaje-

men dan asuransi termasuk bia-

ya langsung operasional lainnya

Biaya OampM tahunan harus dise-

suaikan dengan estimasi tingkat

inflasi tahun berjalan

Analisis

Keuangan

Faktor-faktor

pendapatan

Faktor-faktor

biaya

Analisis

Sensitifitas

Memilih

tarif

diskonto

yang

tepat

Rencana

Mobilisasi

Modal

Rencana

Pelunasan

MenghasilkanArus Kas

Rencana

Indikator-Indikator

Keuangan

Analisis

Kelayakan

Keuangan

Opsi-Opsi

Pendanaan

Gambar Analisis Keuangan Financial Analysis ANALISISKEUANGAN

10 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1124

b Opsi penerimaan dan perkiraan aliran

penerimaan mencakup atas tarif (pe-

nerimaan dari pengguna) dan sum-

ber penerimaan sekunder dari proyeklainnya Prastudi kelayakan harus

menyertakan laporan survei tentang

ldquokesediaan dan kemampuan memba-

yar penggunardquo (willingness-to-pay amp

ability-to-pay) sebagai justifikasi atas

asumsi tarif yang digunakan

c Struktur modal (rasio utang terhadap

modal sendiri atau ekuitas) dan jenis

ekuitas

d Utang dan jadwal pembayarannya

(termasuk di dalamnya jenis utang

dan tingkat suku bunga masa teng-

gang serta jadwal pembayaran utang)

e Biaya modal rata-rata tertimbang

(WACC = weighted average cost ca-

pital)

f Spesifikasi Proyek (ketepatan waktu

investasi durasi proyek dll)

g Tarif pajak

h Dasar penyusutan yang diizinkan

Hasil analisis keuangan harus mencak-

up beberapa indikator kunci yaitu

a ProfitabilitasKelayakan

Kelayakan keuangan dapat dilihat dari

nilai netto saat ini (NPV) atau Financial

Internal Rate of Return (FIRR)Return

of Equity (ROE) dari proyek

b Pengembalian atas biayaCost reco-

very

Jumlah tahun yang diperlukan untuk

dapat menutup modal yang diinvesta-

sikan

c Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Anggaran arus kas harus cukup un-

tuk membiayai beban bunga utang

yang direncanakan Berdasarkan pro-fil risiko dari masing-masing proyek

rasio DSCR dari beberapa lembaga

keuangan berbeda-beda

d Kajian terhadap subsidi atau kebu-

tuhan dukungan kelayakan yakni

kondisi di mana didapatkannya selisih

antara estimasi jumlah pendapatan

yang lebih kecil dibandingkan dengan

estimasi jumlah pendapatan yang bisa

diperoleh dari pengguna

Hasil analisis di atas harus diuji berdasar-

kan sejumlah skenario yang berbeda-

beda terhadap permintaan tarif dan bia-

ya proyek Proyek-proyek yang secara

keuangan dinyatakan layak memiliki NPV

dan IRR yang positif dan lebih besar dari

syarat tingkat pengembalian (rate of re-

turn) bagi investor

Apabila proyek dapat dibiayai oleh pem-

beri penjaman (lenders) sesuai dengan

persyaratan yang berlaku umum di dunia

perbankan dinyatakan bahwa proyek ini

telah bankable Proyek yang telah dinya-

takan layak finansial belum bisa secara

otomatis dinyatakan bankable DSCR

(debt service coverage ratio) adalah

salah satu indikasi yang bisa digunakan

untuk melihat tingkat bankability dari

suatu proyek infrastruktur

ANALISISKEUANGAN

11PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1224

KAJIANLINGKUNGAN

DAN SOSIAL

TUJUAN

Menganalisis risiko dampak lingkungan

dan sosial yang berpotensi terjadi dari

proyek baik pada tahapan pra-konstruk-

si konstruksi dan operasi dan termasukestimasi biaya pengelolaan dan monitor-

ing dampak negative yang terjadi sebagai

upaya mitigasi dampak tersebut Analisis

yang dilakukan mengacu pada peratur-

an Pemerintah Indonesia yang berlaku

Dengan begitu Pemerintah dapat me-

nyiapkan dokumen lelang yang baik dan

proposal penawaran dari pihak swasta

telah meminimalisasi risiko dampak yang

potensial terjadi

CAKUPAN

Regulasi

Peraturan perundangan di Indonesia

tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup Hukum dan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indone-

sia tentang prosedur danasesmen yang

menjadi acuan diperlukan pada tahapan

Pra Studi-Kelayakan adalah sebagai beri-

kut

a Undang-Undang Indonesia No

322009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

b Peraturan Pemerintah No 272012

tentang Izin Lingkungan

c Keputusan Menteri Lingkungan Hid-

up No 52012 tentang jenis-jenis

usaha danatau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan

Berisi uraian tentang studi-studi yang tel-

ah dilakukan serta rencana pengelolaan

lingkungan yang harus dibiayai oleh pe-

serta tender termasuk hal-hal yang harus

dilaksanakan dalam rangka melindungi

lingkungan Analisis dampak lingkungan

meliputi

a Uraian tentang kondisi karakteristik

lingkungan dari lokasi tapak proyek

(rona awal lingkungan)

b Kesesuaian lokasi rencana proyek de-

ngan rencana tata ruang

c Mengidentifikasi potensi dampak ling-

kungan dan sosial yang akan timbul

dari proyek

d Kategori skala dampak proyek yaitu

tinggi sedang atau rendah berdasar-

kan peraturan Pemerintah Indonesia

e Rencana pengelolaan dampak se-

bagai upaya mitigasi dampak yang

berpotensi terjadi dari proyek

f Menentukan peningkatan kapasitas

dan program pelatihan untuk melak-

sanakan program perlindungan ling-

kungan jika diperlukan

g Memperkirakan biaya yang diperlukan

untuk perizinan yang berkaitan de-

ngan pengelolaan dan perlindungan

lingkungan

12 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1324

h Menyiapkan rencana dan jadwal un-

tuk melaksanakan program kepatu-

han lingkungan sebagaimana diper-

syaratkan peraturan yang berlaku

Panduan dari PT PII tentang Penerapan

Tinjauan Aspek Lingkungan Dan Sosial

adalah referensi yang bisa digunakan un-

tuk bagian ini

Analisis Dampak Sosial

Berisi identifikasi isu-isu sosial pokok yang

relevan dan strategi mitigasi dampak so-

sial negatif yang berpotensi muncul dariproyek baik pada tahapan pra-konstruksi

konstruksi dan operasi Analisis dampak

sosial meliputi

a Menetapkan kondisi awal lingkungan

manusiaarea yang terdampak serta

kondisi rona lingkungan

b Menguraikan hasil konsultasi publik

yang telah dilakukan dengan semua

pemangku kepentingan yang mung-

kin akan terdampak

c Mengidentifikasi dampak sosial dari

proyek terhadap masyarakat dan me-

nyusun rencana mitigasinya termasuk

dengan estimasi biaya yang diperlu-

kan

d Menentukan lembaga yang bertang-

gung jawab untuk pembebasan tanah

e Menentukan pihak-pihak yang akan

terkena dampak oleh proyek dan

kompensasi yang akan diperlukan jika

diperlukan

f Menentukan rencana pelatihan dalam

rangka melaksanakan program per-lindungan sosial untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat yang terkena

dampak

g Mengusulkan tindakan-tindakan untuk

mengatasi kegelisahan publik serta al-

ternatif yang masuk akal

Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali

PJPK wajib membuat rencana pengada-an tanah dan pemukiman kembali untuk

mengetahui kelayakan biaya yang diper-

lukan untuk memperoleh lahan yang

diperlukan untuk konstruksi dan operasi

proyek Bagian ini menjelaskan tentang

a Lokasi tapak proyek dengan fitur-fitur

utama area aset-aset dan rumah

tangga yang ada di lokasi proyek

b Luas lahan yang diperlukan untuk kon-

struksi serta aset dan penduduk yang

akan terdampak selama masa kon-

struksi

c Rencana pengadaan tanah rencana

pemukiman kembali serta biaya-

biayanya

d Risiko potensial yang mungkin muncul

selama proses pengadaan tanah

e Rencana pelaksanaan

f Rencana pemantauan pelaksanaan

KAJIANLINGKUNGANDAN SOSIAL

13PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 11: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1124

b Opsi penerimaan dan perkiraan aliran

penerimaan mencakup atas tarif (pe-

nerimaan dari pengguna) dan sum-

ber penerimaan sekunder dari proyeklainnya Prastudi kelayakan harus

menyertakan laporan survei tentang

ldquokesediaan dan kemampuan memba-

yar penggunardquo (willingness-to-pay amp

ability-to-pay) sebagai justifikasi atas

asumsi tarif yang digunakan

c Struktur modal (rasio utang terhadap

modal sendiri atau ekuitas) dan jenis

ekuitas

d Utang dan jadwal pembayarannya

(termasuk di dalamnya jenis utang

dan tingkat suku bunga masa teng-

gang serta jadwal pembayaran utang)

e Biaya modal rata-rata tertimbang

(WACC = weighted average cost ca-

pital)

f Spesifikasi Proyek (ketepatan waktu

investasi durasi proyek dll)

g Tarif pajak

h Dasar penyusutan yang diizinkan

Hasil analisis keuangan harus mencak-

up beberapa indikator kunci yaitu

a ProfitabilitasKelayakan

Kelayakan keuangan dapat dilihat dari

nilai netto saat ini (NPV) atau Financial

Internal Rate of Return (FIRR)Return

of Equity (ROE) dari proyek

b Pengembalian atas biayaCost reco-

very

Jumlah tahun yang diperlukan untuk

dapat menutup modal yang diinvesta-

sikan

c Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Anggaran arus kas harus cukup un-

tuk membiayai beban bunga utang

yang direncanakan Berdasarkan pro-fil risiko dari masing-masing proyek

rasio DSCR dari beberapa lembaga

keuangan berbeda-beda

d Kajian terhadap subsidi atau kebu-

tuhan dukungan kelayakan yakni

kondisi di mana didapatkannya selisih

antara estimasi jumlah pendapatan

yang lebih kecil dibandingkan dengan

estimasi jumlah pendapatan yang bisa

diperoleh dari pengguna

Hasil analisis di atas harus diuji berdasar-

kan sejumlah skenario yang berbeda-

beda terhadap permintaan tarif dan bia-

ya proyek Proyek-proyek yang secara

keuangan dinyatakan layak memiliki NPV

dan IRR yang positif dan lebih besar dari

syarat tingkat pengembalian (rate of re-

turn) bagi investor

Apabila proyek dapat dibiayai oleh pem-

beri penjaman (lenders) sesuai dengan

persyaratan yang berlaku umum di dunia

perbankan dinyatakan bahwa proyek ini

telah bankable Proyek yang telah dinya-

takan layak finansial belum bisa secara

otomatis dinyatakan bankable DSCR

(debt service coverage ratio) adalah

salah satu indikasi yang bisa digunakan

untuk melihat tingkat bankability dari

suatu proyek infrastruktur

ANALISISKEUANGAN

11PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1224

KAJIANLINGKUNGAN

DAN SOSIAL

TUJUAN

Menganalisis risiko dampak lingkungan

dan sosial yang berpotensi terjadi dari

proyek baik pada tahapan pra-konstruk-

si konstruksi dan operasi dan termasukestimasi biaya pengelolaan dan monitor-

ing dampak negative yang terjadi sebagai

upaya mitigasi dampak tersebut Analisis

yang dilakukan mengacu pada peratur-

an Pemerintah Indonesia yang berlaku

Dengan begitu Pemerintah dapat me-

nyiapkan dokumen lelang yang baik dan

proposal penawaran dari pihak swasta

telah meminimalisasi risiko dampak yang

potensial terjadi

CAKUPAN

Regulasi

Peraturan perundangan di Indonesia

tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup Hukum dan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indone-

sia tentang prosedur danasesmen yang

menjadi acuan diperlukan pada tahapan

Pra Studi-Kelayakan adalah sebagai beri-

kut

a Undang-Undang Indonesia No

322009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

b Peraturan Pemerintah No 272012

tentang Izin Lingkungan

c Keputusan Menteri Lingkungan Hid-

up No 52012 tentang jenis-jenis

usaha danatau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan

Berisi uraian tentang studi-studi yang tel-

ah dilakukan serta rencana pengelolaan

lingkungan yang harus dibiayai oleh pe-

serta tender termasuk hal-hal yang harus

dilaksanakan dalam rangka melindungi

lingkungan Analisis dampak lingkungan

meliputi

a Uraian tentang kondisi karakteristik

lingkungan dari lokasi tapak proyek

(rona awal lingkungan)

b Kesesuaian lokasi rencana proyek de-

ngan rencana tata ruang

c Mengidentifikasi potensi dampak ling-

kungan dan sosial yang akan timbul

dari proyek

d Kategori skala dampak proyek yaitu

tinggi sedang atau rendah berdasar-

kan peraturan Pemerintah Indonesia

e Rencana pengelolaan dampak se-

bagai upaya mitigasi dampak yang

berpotensi terjadi dari proyek

f Menentukan peningkatan kapasitas

dan program pelatihan untuk melak-

sanakan program perlindungan ling-

kungan jika diperlukan

g Memperkirakan biaya yang diperlukan

untuk perizinan yang berkaitan de-

ngan pengelolaan dan perlindungan

lingkungan

12 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1324

h Menyiapkan rencana dan jadwal un-

tuk melaksanakan program kepatu-

han lingkungan sebagaimana diper-

syaratkan peraturan yang berlaku

Panduan dari PT PII tentang Penerapan

Tinjauan Aspek Lingkungan Dan Sosial

adalah referensi yang bisa digunakan un-

tuk bagian ini

Analisis Dampak Sosial

Berisi identifikasi isu-isu sosial pokok yang

relevan dan strategi mitigasi dampak so-

sial negatif yang berpotensi muncul dariproyek baik pada tahapan pra-konstruksi

konstruksi dan operasi Analisis dampak

sosial meliputi

a Menetapkan kondisi awal lingkungan

manusiaarea yang terdampak serta

kondisi rona lingkungan

b Menguraikan hasil konsultasi publik

yang telah dilakukan dengan semua

pemangku kepentingan yang mung-

kin akan terdampak

c Mengidentifikasi dampak sosial dari

proyek terhadap masyarakat dan me-

nyusun rencana mitigasinya termasuk

dengan estimasi biaya yang diperlu-

kan

d Menentukan lembaga yang bertang-

gung jawab untuk pembebasan tanah

e Menentukan pihak-pihak yang akan

terkena dampak oleh proyek dan

kompensasi yang akan diperlukan jika

diperlukan

f Menentukan rencana pelatihan dalam

rangka melaksanakan program per-lindungan sosial untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat yang terkena

dampak

g Mengusulkan tindakan-tindakan untuk

mengatasi kegelisahan publik serta al-

ternatif yang masuk akal

Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali

PJPK wajib membuat rencana pengada-an tanah dan pemukiman kembali untuk

mengetahui kelayakan biaya yang diper-

lukan untuk memperoleh lahan yang

diperlukan untuk konstruksi dan operasi

proyek Bagian ini menjelaskan tentang

a Lokasi tapak proyek dengan fitur-fitur

utama area aset-aset dan rumah

tangga yang ada di lokasi proyek

b Luas lahan yang diperlukan untuk kon-

struksi serta aset dan penduduk yang

akan terdampak selama masa kon-

struksi

c Rencana pengadaan tanah rencana

pemukiman kembali serta biaya-

biayanya

d Risiko potensial yang mungkin muncul

selama proses pengadaan tanah

e Rencana pelaksanaan

f Rencana pemantauan pelaksanaan

KAJIANLINGKUNGANDAN SOSIAL

13PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 12: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1224

KAJIANLINGKUNGAN

DAN SOSIAL

TUJUAN

Menganalisis risiko dampak lingkungan

dan sosial yang berpotensi terjadi dari

proyek baik pada tahapan pra-konstruk-

si konstruksi dan operasi dan termasukestimasi biaya pengelolaan dan monitor-

ing dampak negative yang terjadi sebagai

upaya mitigasi dampak tersebut Analisis

yang dilakukan mengacu pada peratur-

an Pemerintah Indonesia yang berlaku

Dengan begitu Pemerintah dapat me-

nyiapkan dokumen lelang yang baik dan

proposal penawaran dari pihak swasta

telah meminimalisasi risiko dampak yang

potensial terjadi

CAKUPAN

Regulasi

Peraturan perundangan di Indonesia

tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup Hukum dan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indone-

sia tentang prosedur danasesmen yang

menjadi acuan diperlukan pada tahapan

Pra Studi-Kelayakan adalah sebagai beri-

kut

a Undang-Undang Indonesia No

322009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

b Peraturan Pemerintah No 272012

tentang Izin Lingkungan

c Keputusan Menteri Lingkungan Hid-

up No 52012 tentang jenis-jenis

usaha danatau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan

Berisi uraian tentang studi-studi yang tel-

ah dilakukan serta rencana pengelolaan

lingkungan yang harus dibiayai oleh pe-

serta tender termasuk hal-hal yang harus

dilaksanakan dalam rangka melindungi

lingkungan Analisis dampak lingkungan

meliputi

a Uraian tentang kondisi karakteristik

lingkungan dari lokasi tapak proyek

(rona awal lingkungan)

b Kesesuaian lokasi rencana proyek de-

ngan rencana tata ruang

c Mengidentifikasi potensi dampak ling-

kungan dan sosial yang akan timbul

dari proyek

d Kategori skala dampak proyek yaitu

tinggi sedang atau rendah berdasar-

kan peraturan Pemerintah Indonesia

e Rencana pengelolaan dampak se-

bagai upaya mitigasi dampak yang

berpotensi terjadi dari proyek

f Menentukan peningkatan kapasitas

dan program pelatihan untuk melak-

sanakan program perlindungan ling-

kungan jika diperlukan

g Memperkirakan biaya yang diperlukan

untuk perizinan yang berkaitan de-

ngan pengelolaan dan perlindungan

lingkungan

12 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1324

h Menyiapkan rencana dan jadwal un-

tuk melaksanakan program kepatu-

han lingkungan sebagaimana diper-

syaratkan peraturan yang berlaku

Panduan dari PT PII tentang Penerapan

Tinjauan Aspek Lingkungan Dan Sosial

adalah referensi yang bisa digunakan un-

tuk bagian ini

Analisis Dampak Sosial

Berisi identifikasi isu-isu sosial pokok yang

relevan dan strategi mitigasi dampak so-

sial negatif yang berpotensi muncul dariproyek baik pada tahapan pra-konstruksi

konstruksi dan operasi Analisis dampak

sosial meliputi

a Menetapkan kondisi awal lingkungan

manusiaarea yang terdampak serta

kondisi rona lingkungan

b Menguraikan hasil konsultasi publik

yang telah dilakukan dengan semua

pemangku kepentingan yang mung-

kin akan terdampak

c Mengidentifikasi dampak sosial dari

proyek terhadap masyarakat dan me-

nyusun rencana mitigasinya termasuk

dengan estimasi biaya yang diperlu-

kan

d Menentukan lembaga yang bertang-

gung jawab untuk pembebasan tanah

e Menentukan pihak-pihak yang akan

terkena dampak oleh proyek dan

kompensasi yang akan diperlukan jika

diperlukan

f Menentukan rencana pelatihan dalam

rangka melaksanakan program per-lindungan sosial untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat yang terkena

dampak

g Mengusulkan tindakan-tindakan untuk

mengatasi kegelisahan publik serta al-

ternatif yang masuk akal

Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali

PJPK wajib membuat rencana pengada-an tanah dan pemukiman kembali untuk

mengetahui kelayakan biaya yang diper-

lukan untuk memperoleh lahan yang

diperlukan untuk konstruksi dan operasi

proyek Bagian ini menjelaskan tentang

a Lokasi tapak proyek dengan fitur-fitur

utama area aset-aset dan rumah

tangga yang ada di lokasi proyek

b Luas lahan yang diperlukan untuk kon-

struksi serta aset dan penduduk yang

akan terdampak selama masa kon-

struksi

c Rencana pengadaan tanah rencana

pemukiman kembali serta biaya-

biayanya

d Risiko potensial yang mungkin muncul

selama proses pengadaan tanah

e Rencana pelaksanaan

f Rencana pemantauan pelaksanaan

KAJIANLINGKUNGANDAN SOSIAL

13PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 13: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1324

h Menyiapkan rencana dan jadwal un-

tuk melaksanakan program kepatu-

han lingkungan sebagaimana diper-

syaratkan peraturan yang berlaku

Panduan dari PT PII tentang Penerapan

Tinjauan Aspek Lingkungan Dan Sosial

adalah referensi yang bisa digunakan un-

tuk bagian ini

Analisis Dampak Sosial

Berisi identifikasi isu-isu sosial pokok yang

relevan dan strategi mitigasi dampak so-

sial negatif yang berpotensi muncul dariproyek baik pada tahapan pra-konstruksi

konstruksi dan operasi Analisis dampak

sosial meliputi

a Menetapkan kondisi awal lingkungan

manusiaarea yang terdampak serta

kondisi rona lingkungan

b Menguraikan hasil konsultasi publik

yang telah dilakukan dengan semua

pemangku kepentingan yang mung-

kin akan terdampak

c Mengidentifikasi dampak sosial dari

proyek terhadap masyarakat dan me-

nyusun rencana mitigasinya termasuk

dengan estimasi biaya yang diperlu-

kan

d Menentukan lembaga yang bertang-

gung jawab untuk pembebasan tanah

e Menentukan pihak-pihak yang akan

terkena dampak oleh proyek dan

kompensasi yang akan diperlukan jika

diperlukan

f Menentukan rencana pelatihan dalam

rangka melaksanakan program per-lindungan sosial untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat yang terkena

dampak

g Mengusulkan tindakan-tindakan untuk

mengatasi kegelisahan publik serta al-

ternatif yang masuk akal

Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali

PJPK wajib membuat rencana pengada-an tanah dan pemukiman kembali untuk

mengetahui kelayakan biaya yang diper-

lukan untuk memperoleh lahan yang

diperlukan untuk konstruksi dan operasi

proyek Bagian ini menjelaskan tentang

a Lokasi tapak proyek dengan fitur-fitur

utama area aset-aset dan rumah

tangga yang ada di lokasi proyek

b Luas lahan yang diperlukan untuk kon-

struksi serta aset dan penduduk yang

akan terdampak selama masa kon-

struksi

c Rencana pengadaan tanah rencana

pemukiman kembali serta biaya-

biayanya

d Risiko potensial yang mungkin muncul

selama proses pengadaan tanah

e Rencana pelaksanaan

f Rencana pemantauan pelaksanaan

KAJIANLINGKUNGANDAN SOSIAL

13PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 14: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1424

KAJIANREGULASI DAN

KELEMBAGAAN

TUJUAN

Bagian ini berisi tentang kerangka kerja

hukum serta asesmen tentang apakah

terdapat hambatan hukum bagi pe-

ngembangan dan pelaksanaan proyek

CAKUPAN

Regulasi

a Pendirian badan hukum proyek

meninjau bentuk dari badan hukum

yang akan didirikan untuk melak-

sanakan proyek KPBU

b Investasi meninjau apakah ada pem-

batasan bagi investasi dalam sektor

bisnis proyek

c Skema KPBU

- Apakah proyek ini layak untuk

dilaksanakan sebagai KPBU

- Apakah ada pembatasan pada ske-

ma KPBU yang diusulkan

- Apakah ada batasan apapun untuk

PJPK untuk melakukan kewajiban

keuangan terhadap perusahaan

proyek

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK untuk membayar kepada per-

usahaan proyek dan mekanisme

pembayaran layak

- Apakah ada prosedur yang berlaku

dan diterapkan memungkinkan

PJPK membayar ke PT PII ber-

dasarkan perjanjian regres dan me-

kanisme pembayaran layak dan

- Apakah ada pembatasan hukum

atau persyaratan untuk peman-faatan aset publik untuk proyek

tersebut

d Lingkungan dan pegadaan tanah

- meninjau apakah persyaratan hu-

kum yang terkait dengan perlin-

dungan lingkungan dan peng-

adaan tanah tidak akan memberi

dampak bagi kelayakan proyek

- meninjau persyaratan hukum yang

berkaitan dengan izin lingkungan

izin lokasi dan AMDAL yang diper-

lukan

- meninjau apakah lokasi yang di-

usulkan untuk proyek diperboleh-

kan sesuai dengan tujuan proyek

e Pendanaan proyek meninjau apakah

ada hambatan hukum terkait mobil-

isasi modal baik pada kreditur lokal

maupun asing terkait pelaksanaan

proyek

f Dukungan kelayakan dan jaminan dari

Pemerintah meninjau apakah proyek

ini cocok untuk memperoleh Dukung-

an kelayakan dan untuk memperoleh

Jaminan Pemerintah agar proyek ini

menjadi layak secara keuangan

14 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 15: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1524

Kelembagaan

a Menetapkan siapa saja yang akan ter-

libat di dalam pelaksanaan proyekLembaga-lembaga tersebut terma-

suk

- Lembaga Pemerintah Penanda-

tangan Kontrak (GCA) yang akan

menandatangani kontrak kerjasa-

ma dengan swasta

- Otoritas manajemen sektor yang

bertanggungjawab untuk menyu-

sun dan melaksanakan kebijakan

dan standar teknis pada sektor di

mana proyek bernaung - Kementerian Keuangan beserta

aparatnya termasuk PT PII yang

akan menyediakan penjaminan

proyek

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan perizinan atau lisensi

- Lembaga-lembaga lain yang ber-

tanggungjawab untuk menerbit-

kan undang-undang yang menga-

tur tentang proyek

- Lembaga-lembaga lainnya jika re-

levan

b Menetapkan tanggung jawab dari

masing-masing lembaga serta meng-

ukur kapasitas masing-masing lem-

baga dalam memenuhi tanggung

jawabnya terkait proyek Tanggung

jawab dimaksud mencakup fiskal

dan non-fiskal Analisis ini mencakup

uraian rinci tentang tanggung jawab

dari masing-masing lembaga serta

menetapkan

- Apakah lembaga tersebut diizinkan

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab yang diperlukandalam proyek sesuai dengan regu-

lasi dan perundang-undangan

- Apakah lembaga tersebut mampu

untuk melaksanakan peran dan

tanggung jawab dalam proyek dili-

hat dari sisi kapasitas kelembagaan

dan kapasitas keuangannya

c Mengusulkan suatu perjanjian lain

yang tidak diwajibkan hukum untuk

memperkuat kerangka kerja kelem-bagaan untuk proyek Apabila terdapat

kekhawatiran adanya suatu lembaga

yang menolak untuk menanggung

kewajiban mapa PJPK sapat mem-

pertimbangkan untuk memperkuat

komitmen dimaksud untuk men-

ciptakan rasa percaya diri bagi pihak

swasta Beberapa opsi yang mungkin

adalah

- Dengan menandatangani perjan-

jian dengan lembaga-lembaga

lain (misalnya perjanjian usufruct

Memorandum Perjanjian dan lain

sebagainya)

- Menunjukkan proyek-proyek seru-

pa di masa lalu yang sukses

- Membuat pengaturan-pengaturan

untuk mengatasi keberatan dari pi-

hak-pihak yang mungkin menolak

proyek (misalnya dengan kelom-

pok pelestari lingkungan serta me-

reka yang harus pindah tempat)

KAJIANREGULASI DANKELEMBAGAAN

15PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 16: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1624

ANALISISRISIKO

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pengelolaan risiko-risiko yang terkait de-

ngan pelaksanaan Proyek dan bagaimana

mengalokasikan dan memitigasi risiko-

risiko tersebut

CAKUPAN

a Identifikasi Risiko

bull Pertama-tama sebelum menda-

patkan profil risiko utama (key risks)

untuk dapat dikelola di tahapan

selanjutnya PJPK perlu mengiden-

tifikasi semua risiko yang terkait

dengan Proyek Identifikasi risiko

Proyek sangat penting sehingga

PJPK dapat merumuskan langkah

mitigasi risiko (mengurangi dampak

risiko atau mengurangi kemung-

kinan terjadinya risiko) tersebut

Termasuk atas kewajiban dari risiko

yang betul-betul terjadi Dalam hal

ini pemerintah tidak saja berbagi

pada risiko di atas kertas namun

juga ikut menanggung risiko yang

betul-betul muncul

b Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko ditujukan untuk

mendapatkan daftar risiko prioritas

(risk priority) sebagai risiko utama (key

risks) Proyek Risiko prioritas tersebut

disusun berdasarkan parameter tingkat

risikorisk level yang dikuantifikasi atau

dibentuk oleh komponen dampak

risiko dan tingkat keterjadianprobabi-

litas risiko (sering disebut sebagai pe-

nilaian risiko atau risk assessment)

Sebagai catatan penting selain keter-

kaitan atau korelasi dari suatu risiko

dengan risiko yg lain aspek kualitas

data atau informasi mengenai dampak

dan probabilitas untuk setiap risiko ha-rus cukup kredibel agar dapat meng-

hasilkan suatu proses kuantifikasi risiko

yang baik

Setelah memperoleh informasi ten-

tang key risks selanjutnya evaluasi

risiko dapat disempurnakan dengan

melakukan beberapa pendekatan da-

lam mengukur risiko-risiko tersebut

Pendekatan tersebut antara lain ada-

lah

bull Analisis Sensitifitas

Analisis ini menilai sensitifitas

Proyek dengan asumsi-asumsi ter-

tentu Hal ini dapat digunakan un-

tuk mengkuantifikasi suatu risiko

Asumsi-asumsi yang digunakan da-

lam suatu model finansial dirubah

dengan sensitifitas tertentu untuk

melihat dampak suatu risiko terha-

dap hasil proyeksi keuangan dan

ekonomi proyek

bull Analisis Skenario

Analisis ini mendefinisikan bagaima-

na asumsi model berubah dengan

skenario ini dan menghitung hasil

proyek dengan skenario ini Hal ini

berguna untuk menunjukkan ke-

seluruhan dampak dari suatu risiko

atau efek gabungan dari beberapa

risiko yang terjadi sekaligus

16 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 17: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1724

bull Simulasi Monte Carlo

Simulasi ini menghitung probabi-

litas suatu hasil dengan melakukan

simulasi acak terhadap ribuan ske-nario Analisis ini dilakukan dengan

cara mendefinisikan probabilitas

pertama untuk terjadinya setiap

risiko lalu mendefiniskan dampak

terjadinya risikonya tersebut pada

asumsi model dan terakhir men-

definisikan kemungkinan terjadinya

risiko-risiko secara bersama Si-

mulasi komputer digunakan untuk

mengiterasi ribuan skenario secara

acak berdasarkan probabilitas input

Secara grafis pendekatan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut

c Alokasi Risiko untuk Memaksimalkan

Value for Money

Setelah semua risiko Proyek telah di-

identifikasi kesesuaian alokasi risiko

menjadi substansi analisis risiko dalam

Prastudi kelayakan Proyek dan sangat

terkait dengan Analisis Struktur KPBU

(pada bagian 8) dimana lingkup peker-

jaanfungsi KPBU juga ditentukan oleh

struktur alokasi risiko

Dalam konteks transaksi proyek KPBU

penentuan kewajiban PJPK dalam Per-

janjian Kerjasama (Perjanjian KPS) perlumemenuhi prinsip Alokasi Risiko Alo-

kasi risiko secara kontraktual yang opti-

mal berbanding lurus dengan value for

money yang maksimal Pada umum-

nya setiap risiko harus dialokasikan

kepada pihak terbaik yang mampu

mengelola mengurangi ataupun

mendiversifikasi sesuai dengan logika

berikut (lihat Gambar)

bull Mengelola kemungkinan terjadinya

suatu risikobull Alokasi risiko kepada pihak terbaik

yang mampu mengelola suatu

risiko yang kemungkinan terjadi

bull Mengurangi dampak terjadinya

suatu risiko pada hasil proyek

bull Jika suatu risiko tidak dapat dengan

mudah dikelola oleh salah satu pi-

hak risiko tersebut perlu dikelola

oleh pihak yang paling mampu un-

tuk mengurangi dampaknya Da-

lam hal ini termasuk mengantisipasi

terjadinya risiko tersebut dan mem-

ANALISISRISIKO

Gambar Metode Pemodelan Risiko

Analisis

sensitifitas Bagaimana sensitifitas hasil proyek terhadap

perubahan asumsi

Apa hasil dari

peristiwa risikotertentu

Apa kemungkinan

hasil darikemungkinan

terjadinya peristiwa

risiko

Asumsi

Peristiwa risiko

Kemungkinanperistiwa risiko

Kemungkinan asumsi

Kemungkinanhasil

HasilAsumsi

Hasil

Analisis

scenario

Simulasi

Monte

Carlo

17PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 18: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1824

berikan respon untuk meminimal-

isasi dampak kerugiannya

bull Mendiversifikasi biaya untuk

menyerap risikobull Jika suatu risiko tidak dapat dikelo-

la dengan baik atau dikurangi oleh

salah satu pihak risiko tersebut ha-

rus dikelola oleh pihak terbaik yang

mampu menyerap risiko dengan

biaya terendah (misalnya kepada

asuransi pihak ketiga)

Secara konseptual penerapan prinsip

tersebut di proyek KPS adalah sebagai

berikut

bull Risiko yang berdasarkan pengalaman

sulit untuk dikendalikan pemerintah

agar memenuhi asas efektivitas bia-

ya (konstruksi operasi) sebaiknya di-

tanggung pihak swasta

bull Risiko yang berada di luar kendali

kedua belah pihak atau sama-sama

dapat dipengaruhi kedua belah pihak

sebaiknya ditanggung bersama (keja-

dian kahar)

bull Risiko yang dapat dikelola pemerin-tah karena posisinya lebih baik atau

lebih mudah mendapatkan informasi

dibandingkan swasta (risiko peraturan

atau legislasi) sebaiknya ditanggung

pemerintah

bull Risiko yang walaupun sudah ditrans-

fer tetap memberikan eksposur ke-

pada pemerintah atau PJPK (meng-

hambat tersedianya layanan penting

ke masyarakat) dimana jika BU gagal

memenuhi kewajiban maka pemerin-

tah dapat mengambil alih proyek

Lebih lanjut tahapan analisis risiko ini akan

juga terkait dengan Kajian Struktur KPBU

Langkah 1

ldquoKemungkinan

Keterjadian Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

kepada pihak

yang paling

mampu

Langkah 2

ldquoDampak Risikordquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

Langkah 3

ldquoBiaya Risiko

Terendahrdquo

bull Risiko

harus dapat

dialokasikan

18 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 19: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 1924

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

struktur KPBU yang diusulkan dan dasar

pemikirannya

CAKUPAN

Struktur dari KPBU terkait dengan empat

unsur yang saling berkaitan

a Menetapkan hasil keluaranoutputs

Menetapkan hasil keluaran yang diing-

inkan dari suatu proyekmdashbukan mene-

tapkan masukaninputmdashadalah perbe-

daan pokok antara KPBU dan proses

pengadaan publik yang konvensional

Dalam proses pengadaan publik kon-

vensional kontraktor swasta diwajib-

kan membangun suatu disain tertentu

dengan menggunakan material yang

ditetapkan Dalam suatu kontrak KPBU

pihak swasta diwajibkan untuk menye-

diakan jasa layanan atau fasilitas yang

memenuhi standar tertentu dan dibe-

rikan kebebasan untuk menentukan

caranya bagaimana memenuhi stan-

dar dimaksud serta memilih masuk-

aninput apa yang dibutuhkan Hal ini

menciptakan peluang dan insntif bagi

inovasi sektor swasta

Hasil keluaran yang diinginkan harus

ditetapkan dengan jelas dan terukur

sedemikian rupa sehingga penyediaan

hasil keluaran tersebut dapat dijadikan

sebagai kewajiban pihak swasta dalam

kontrak KPBU Spesifikasinya harus di-

buat sejelas mungkin di dalam kontrak

sehingga bisa dijadikan dasar untuk

pembayaran pengenaan denda serta

pemberian bonus

b Mengalokasikan fungsi-fungsildquoFungsirdquo adalah tindakan-tindakan yang

harus dilakukan untuk dapat menye-

diakan fasilitas atau jasa layanan Tin-

dakan-tindakan tersebut bisa berbe-

da-beda berdasarkan kasusnya tetapi

secara umum mencakup beberapa

atau seluruh dari ke-enam fungsi se-

bagai berikut

- Merancang Design

- Membangun Build

- Mengoperasikan Operate

- Memelihara Maintain

- Memperbaiki Rehabilitate

- Membiayai Finance

Pertama PJPK harus mengidentifikasi

fungsi-fungsi utama yang harus dilak-

sanakan dalam pelaksanaan proyek

Lalu ia harus merekomendasikan

bagaimana mengalokasikan fungsi-

fungsi tersebut sedemikian rupa seh-

ingga sehingga dapat memaksimalkan

value for money

Secara umum ini berarti mengalokasi-

kan fungsi-fungsi untuk memaksimal-

kan keahlian insentif dan kewenan-

ganpower berdasarkan logika sebagai

berikut

KAJIANSTRUKTUR KPBU

19PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 20: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2024

bull KeahlianExpertise di dalam melak-

sanakan fungsi dimaksud Jika ada

perusahaan-perusahaan swasta

yang memiliki spesialisasi dalammelakukan disain konstruksi pe-

meliharaan atau operasional dari

aset yang diusulkan atau spesialisa-

si dalam menyediakan jasa layanan

yang diusulkan maka ini menjadi

indikasi bahwa fungsi-fungsi terse-

but harus dialokasikan kepada pi-

hak swasta Jika lembaga-lemba-

ga publik juga ada yang memiliki

pengalaman dalam melaksanakan

fungsi-fungsi tersebut maka sangatbaik untuk membandingkan kiner-

ja masa lalu dari lembaga-lembaga

publik tersebut dengan calon pe-

serta tender yang potensial

bull InsentifIncentives untuk berki-

nerja dengan baik Perusahaan-

perusahaan swasta akan beker-

ja lebih baik jika ada insentif laba

dan dapat didenda apabila meng-

hasilkan kinerja yang buruk dan

ini lebih mudah dilakukan pada

swasta dibandingkan dengan pe-

rusahaan-perusahaan publik Oleh

karena itu maka argumentasi insen-

tif sering kali dimaknai mengalokasi-

kan suatu fungsi untuk pihak swasta

di mana ia dapat diberi insentif atau

dikenakan denda atas kinerjanya

Namun demikian harus tetap dila-

kukan analisis kasus per kasus khu-

susnya manakala kinerja sulit untuk

ditetapkan secara penuh dan ter-

ukur Misalnya pada proyek-proyek

KPBU bidang kesehatan atau pendi-

dikan maka wajar untuk menganal-

isa apakah pihak swasta dapat di-

berikan insentif agar menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas

bull Kewenanganpowers yang diper-

lukan untuk dapat melaksanakan

fungsi Pemerintah memiliki suatu

kewenangan yang sangat khususterkait pengadaan tanah dan dalam

mengambil keputusan perencana-

an Ketika suatu fungsi bergantung

kepada suatu kewenangan yang di-

pegang oleh pemerintah maka ini

sebagai indikasi bahwa fungsi terse-

but harus diberikan kepada lemba-

ga publik

bull Hasil dari analisis ini adalah berupa

gambaran tentang siapa yang ha-rus melaksanakan tugas apa ber-

dasarkan skema KPBU Misalnya

fungsi-fungsi yang terdapat dalam

proyek instalasi pengolahan air

limbah dapat dialokasikan sebagai

berikut

bull Fungsi-fungsi MerancangDesign

MembangunBuild Mengoper-

asikanOperate dan Memelihara

Maintainmdashharus diberikan kepada

pihak swasta berdasarkan alasan

bahwa pemenang tender memiliki

keahlian di bidang ini dibandingkan

dengan Dinas Perairan Nasional

atau lembaga-lembaga pemerintah

lainnya serta dapat dengan mudah

diberi insentif untuk bisa berkinerja

lebih baik

bull Perolehan hak atas tanahmdashdialo-

kasikan ke Pemerintah mengingat

kewenangannya yang khusus

bull PembiayaanFinancingmdashdibagi-

bagi sedemikian rupa bahwa Pe-

merintah pemiliki kemampuan

yang unik untuk memperoleh

dana konsesi berbiaya murah un-

tuk proyek sedangkan pemenang

KAJIANSTRUKTURKPBU

20 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 21: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2124

KAJIANSTRUKTURKPBU Pemerintah

Ekuitas

Peralatan Konstruksi Operasi danpemeliharaan

Masukan

(bahan bakartenaga kerja

teknologi)

PenasihatKonsultan

(pajak akuntasihukum lingkungan

dsb)

KeluaranBadan Usaha PelaksanaSpecial Purpose Vehicle

Sponsor A

PT PII

Sponsor B

Sponsor C

Sindikasi Bank

Program Pensiun

Lembaga

Multilateral

Hutang-PinjamanObligasi

Perjanjian

Regres

P e r j a n j i a n P e n j a m i n a n

tender dapat membantu dengan

mencari dukungan keuangan lain-

lain dengan cepat dan dalam hal

ini pemberian insentif yang lebih

bagus akan semakin membuatnya

berkinerja dengan lebih baik

c Mengalokasikan risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dalam

bagian 7 tentang Alokasi Risiko jika

fungsi-fungsi telah dialokasikan

berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut di atas maka ber-

sama fungsi-fungsi terse-

but terdapat lsquorisiko-risiko

alamirsquo yang mana

PJPK telah mem-

perhitungkann-

ya pada saat

m e m a k -

s i m a l -

kan insentifmdashmisalnya alokasi fungsi

konstruksi secara alami mengandung

risiko menggelembungnya biaya kon-

struksi Oleh karena itu PJPK dapat

memasukkan alokasi risiko-risiko se-

cara implisit pada saat mengalokasikan

fungsi-fungsi Misalnya Pemerintah

mungkin memahami bahwa meski-

pun secara umum risiko konstruksi

dialihkan kepada pihak swasta namun

pasar tidak akan menerima risiko gem-

pa secara penuh sedemikian rupa

sehingga perlu dibuat klausul untuk

membagi risiko ini

Langkah-langkah praktis yang harus

diambil oelh PJPK adalah

bull Mengidentifikasi semua risiko ma-

teriil yang terkait dengan proyek

bull Mengalokasikan risiko-risiko terse-

but dengan menggunakan prinsip

value for money

Gambar Contoh struktur indikatif dari sebuah proyek KPBU

21PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 22: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2224

PADA situasi di mana proyek membutuh-

kan dukungan pemerintah agar membuat

proyek menjadi layak PJPK diharapkan

untuk membuat kajian berdasarkan

analisis keuangan dan ekonomi

tentang jenis dukungan apa

saja yang diperlukan dari Pe-

merintah termasuk justifikasi

mengapa Pemerintah harus

mendukung proyek ini

Bentuk dukungan pemerintah

dapat berupa bantuan fiskal

dan non fiskal baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sesuai de-

ngan tugas dan kewajiban masing-mas-

ing Dukungan tersebut antara lain

1 Perizinan Pemerintah harus ber-

komitmen memberikan semua lisensi

dan perizinan yang diperlukan kepada

pihak investor swasta untuk melak-

sanakan proyek sesuai dengan hu-

kum dan perundang-undangan yang

berlaku

bull Setelah mengikuti hal tersebut

PJPK harus membuat suatu Matriks

Risiko yang komprehensif dengan

menggunakan acuan alokasi risikosebagaimana yang ada di URL

httpwwwiigfcoidWebsitePubli-

cationaspxrowid=24

d Menetapkan Struktur hukum dan ke-

uangan

Diagram struktur akan sangat berguna

memperoleh klarifikasi tentang pen-

gaturan aspek keuangan dan hukum

yang diharapkan atau diusulkan Satu

contoh struktur indikatif dari sebuahproyek KPBU sederhana seperti gam-

bar di atas

Untuk beberapa proyek tertentu dia-

gram indikatif di atas harus dilengkapi

apabila ada pihak-pihak lain yang ter-

libat yaitue Kredit Multilateral untuk Pemerin-

tah

f Pembiayaan publik pada perusa-

haan proyek atau aset (misalnya

melalui suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-

undang)

g Ada lembaga lain selain PJPK se-

bagai pihak penandatangan dalam

kontrak

h KPBU dibuat untuk aset yang su-dah ada bukan untuk memba-

ngun aset baru

KAJIANSTRUKTURKPBU

DUKUNGANPEMERINTAH

22 PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 23: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2324

RENCANAPELAKSANAAN

TUJUAN

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

rencana pelaksanaan proyek dari tahap

transaksi sampai dengan financial close

termasuk tahapan konstruksi dan operasi

CAKUPAN

a Mengidentifikasi semua tahapan pro-

yek sampai dengan Financial Close

b Mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

Proyek

c Mengidentifikasi kesepakatan antara

pihak yang terlibat untuk melakukan

peran dan tanggung jawab masing-

masing

d Mempertimbangkan kebutuhan wak-

tu pengadaan Badan Usaha dan pe-

nyusunan desain dalam rencana pe-

laksanaan

e Kewajaran metode pelaksanaan dan

kebutuhan waktu dalam rencana

pelaksanaan

2 Pembebasan Tanah Pemerintah daer-

ah bertanggungjawab menyediakan

lahan yang diperlukan untuk proyek

atas biaya pemerintah sendiri sesuaidengan jadwal pelaksanaan proyek

3 Kontribusi Keuangan seperti VGF (vi-

ability gap funding) atau Dukungan Ke-

layakan untuk mendukung sebagian ndash

maksimum 50ndash dari biaya konstruksi

4 Kontribusi Fiskal dalam bentuk tunai

atau non tunai selama operasional

proyek (subsidi tarif)

5 Bentuk Lain-Lain jika diharuskan oleh

hukum

Pemerintah juga mendukung proyek-proyek dengan memberikan berbagai

jenis penjaminan untuk menekan risiko

pihak swasta Karenanya PJPK harus

memberikan justifikasi bahwa proyek

ini layak mendapatkan penjaminan dan

harus disediakan Informasi tentang du-

kungan dan jaminan dari Pemerintah ha-

rus diberikan kepada peserta tender untuk

membantu mereka dalam menyiapkan

dokumen penawaran

DUKUNGANPEMERINTAH

23PANDUAN PENYIAPAN PRASTUDI KELAYAKAN

PROYEK983085PROYEK KPS

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid

Page 24: Buku Prastudi Kelayakan Iigf

8162019 Buku Prastudi Kelayakan Iigf

httpslidepdfcomreaderfullbuku-prastudi-kelayakan-iigf 2424

KONTAK KAMI

Pratomo IsmujatmikaSenior VP - Corporate Secretariatipratomoiigfcoid

INDONESIA INFRASTRUCTUREGUARANTEE FUND (IIGF)

Sampoerna Strategic Square

North Tower 14th floorJl Jendral Sudirman Kav 45-56

Jakarta 12930 Indonesia

Telp +62-21 57950550

Fax +62-21 57950040wwwiigfcoid