BAB II

PEMBAHASAN

Dari skenario yang telah dipaparkan sebelumnya, tampak adanya permasalahan dalam

mengambil keputusan etika untuk tindakan medis yang akan dilakukan oleh dr. Bambang

terhadap pasien wanita dalam skenario ini. Dalam melakukan diskusi dan penulusuran lebih

lanjut didapatkan landasan–landasan dalam mengambil keputusan etika dan syarat mendapatkan

SIP.

Syarat mendapatkan SIP

Dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek wajib memiliki Surat Izin Praktek.

(permenkes no. 1 tahun 1988 pasal 7 ayat 1). Dalam memperoleh SIP banyak tahap yang

harus dilalui.

Pertama setelah lulus sarjana dan selesai menjalai koas seorang dokter muda akan

melewati tes UKDI yang mana tes tersebut adalah salah satu syarat mendapatkan STR

untuk internsip yang mana STR teresbut dikeluarkan oleh KKI (UU no 29 tahun 2004

tentang praktik kedokteran pasal 6). STR tersebut selanjutnya menjai syarat untuk

mendapatkan SIP internsip yang akan dipakai untuk program internsip yang

diselenggarakan oleh KIDI (Komisi Internship Dokter Indonesia). (pmk no 2025 tahun

2011)

Setelah lulus internsip maka dokter diberi surat tanda selesai internsip oleh KIDI

(pmk no 299 tahun 2010). Dan kemudian KKI memberikan STR untuk praktek yang

selanjutnya menjadi syarat untuk mendapatkan internsip praktek.

Untuk memperoleh SIP, Dokter dan Dokter Gigi harus mengajukan permohonan

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan

dengan melampirkan :

a. fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI

b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas

pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya

c. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja

pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas

pelayanan kesehatan lain secara purna waktu

d. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik

e. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua)

lembar.

(Permenkes no 512 tahun 2007 pasal 2 ayat 2)

SIP bagi dokter dan dokter gigi berlaku paling banyak untuk 3 tempat praktik baik

pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah swasta, maupun praktik perorangan

(PMK no 2052 tahun 2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran pasal

4 ayat 1) dan berlaku selama 5 tahun (PMK no 2052 tahun 2011 tentang izin praktik dan

pelaksanaan praktik kedokteran pasal 13 ayat 1).

SIP berlaku selama STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan

yang tercantum dalam SIP. (PMK no 2052 tahun 2011 tentang izin praktik dan

pelaksanaan praktik kedokteran pasal 14 ayat 1)

Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter (STR) dan surat tanda registrasi

dokter gigi harus memenuhi persyaratan :

a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis

b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter

gigi

c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental

d. memiliki sertifikat kompetensi

membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

(UU no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 29 ayat 3)

Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5

(lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun. (UU no 29 tahun 2004 tentang

praktik kedokteran pasal 29 ayat 4)

Cara memperpanjang SIP

Dengan berlakunya UUPK NO. 29 tahun 2004 yang mewajibkan dokter mengumpulkan

angka keredit (SKP), bila ingin memperpanjang STR dokter harus mengikiti acara ilmiah

dengan tekun, SKP dan STR adalah syarat perpanjangan SIP.

• seorang dokter wajib mengikuti min 15 x seminar setara dengan 30 SKP

• SIP berlaku selama 5 tahun disertai rekomendasi IDI dan diberikan 3 tempat praktek

• Pembaruan SIP tiap 5 tahun mengikuti standar Internasional

Berkenaan dengan hal itu, ada upaya penataan praktik kedokteran di Indonesia. Saat ini

telah diberlakukan beberapa peraturan :

Undang – Undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran,

Permenkes no 1419 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter & Dokter Gigi

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 1 tahun 2005 tentang registrasi dokter dan

dokter gigi, yang mana dinyatakan bahwa izin praktik dapat diberikan kepada seorang

dokter setelah mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi.

Peran KKI

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peran KKI adalah sebagai regulator dan

auditor baik dalam bidang pendidikan profesi,registrasi dan pembinaan praktik dokter

dan dokter gigi.

1. Peran KKI sabagai Regulator meliputi :

a. Bidang pendidikan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan

kualitas pendidikan profesi Kedokteran danKedokteran Gigi.

b. Bidang pelaksanaan praktik kedokteran yang bertujuan untuk memelihara dan

meningkatkan kualitas pelayananmedik.

c. Bidang pembinaan masyarakat yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat

akan kewajiban dan haknya dalam mendapatkan pelayanan medik yang

berkualitas.

2. Peran KKI sebagai Auditor meliputi:

a. Asesmen Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang meliputi input, proses dan output yang bertujuan untuk mendapatkan kualitas lulusan yang sesuai standar pendidikan.

b. Asesmen Pelayanan Kedokteran yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan

medik yang aman bagi masyarakat.(Rencana Strategis KKI,2006)

Kaidah dasar etika

Beauchamp dan Childress (1994) menguraikan ( Empat prinsip etika Eropa )

bahwa untuk mencapai ke suatu keputusan ETIK diperlukan 4 Kaidah Dasar Moral /

Kaidah Dasar Bioetik (Moral Principle) dan beberapa rules atau kriteria dibawahnya.

Keempat Kaidah Dasar Moral tersebut adalah :

1. Prinsip “Autonomy” (self-determination) Yaitu prinsip yang menghormati hak-hak

pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to self determination) dan merupakan

kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis. Prinsip moral

inilah yang kemudian melahirkan doktrin Informed consent.

2. Prinsip tidak merugikan “Non-maleficence” Adalah prinsip menghindari

terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk

keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “primum non nocere” atau “ above all do

no harm “.

3. Prinsip murah hati “Beneficence” Yaitu prinsip moral yang mengutamakan

tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien atau penyediaan keuntungan dan

menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan biaya. Dalam Beneficence

tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi

baiknya (manfaat) lebih besar daripada sisi buruknya (mudharat).

4. Prinsip keadilan “Justice” Yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan

keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya (distributive

justice) atau pendistribusian dari keuntungan, biaya dan risiko secara adil.

(http://fk.unhalu.ac.id/dokumenhpeq/modul/modul-Dilema-Etik.pdf)

15 Prinsip Bioetika:

a. Human dignity and human rights

Hak asasi manusia, martabat manusia, dan kebebasan harus dihormati secara

penuh. Kepentingan individu dalam martabat dan haknya harus diatas atau lebih

dipentingkan dibandingkan kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan

sekelompok individu misalnya di dalam penelitian

b. Benefit and harm

Didalam penerapan suatu penelitian, ilmu kedokteran, dan perkembangan

tekhnologi, secara langsung maupun tidak langsung, harus meminimalisasikan

harm (bahaya) dalam individu dan memaksimalkan benefit (keuntungan) yang

akan berpengaruh dalam individu itu sendiri

c. Autonomy and individual responsibility

Setiap manusia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, namun harus dilandasi

dengan rasa tanggung jawab atas tindakan yang ia pilih, dan dia juga harus

memerhatikan dan menghormati hak autonmy orang lain. Jika ada beberapa

individu yang belum dapat menentukan hak autonmynya maka harus di

perhatikan hak-hak nya dan keinginannnya sendiri

d. Consent

Setiap tindakan medis maupun intervensi medis yang bertujuan mencegah,

wawancara diagnostic, dan intervensi terapeutik yang harus mendapat

persetujuan dari objek atau pasien setelah mendapatkan informasi yang cukup

kuat, jika didalam penelitian maka objek peneliti dapat mundur tanpa dimintai

ganti rugi.

e. Persons without the capacity to consent

Orang-orang yang tidak dapat memberikan persetujuannya berdasarkan peraturan

yang terkait. Dan individu itu harus tetap diberikan keamanan yang khusus

f. Respect for human vulnerability and personal integrity

Dalam penerapan ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, penelitian, dan

perkembangan tekhnologi, harus memperhatikan kerentanan setiap individu, dan

jika ada individu ataupun kelompok yang memiliki kerentanan khusus harus

dilindungi, dan hak-hak mereka harus dihormati. Kerentanan itu dapat di bagi

berdasarkan akibat, yakni factor biologis, factor social, dan factor budaya

g. Privacy and confidentiality

Kerahasian mengenai informasi seorang individu harus dihormati dan dijaga tidak

boleh disebarluaskan, sesusai dengan hokum internasional

h. Equality, justice and equity

Setiap manusia yang berbeda harus memiliki kesamaan, dan juga harus dihormati

dengan baik, ketika penghormatan atas kesetaraan atau kesamaan terbentuk maka

keadilan dan ekuitas akan terwujud juga

i. Non-discrimination and non-stigmatization

Tidak ada individu maupun sekelompok individu yang di diskriminasi maupun

dipandang jelek dalam penerapan penegakan hak-hak asisi manusia, martabat

manusia, dan kebebasan manusia

j. Respect for cultural diversity and pluralism

Perbedaan dan keanekaragaman budaya harus sepenuhnya di hormati namun tidak

boleh mengesampingkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan orng lain, serta

dalam penerapannya harus dapat memikirkan nilai-nilai yang ada

k. Solidarity and cooperation

Kesolidaritasa antara manusia dan kerjasama setiap negara harus dibangun

dengan kuat dan ditingkatkan kearah yang lebih baik

l. Social responsibility and health

Pada prinsip ini ditekankan kepada tindakan pemerintah dalam mengahadapi

kasus-kasus social dan kesehatan masyarakatnya. Pemerintah harus

mengutamakan masyarakat didalam berbagai aspek seperti social, budaya,

ekonomi, politik

m. Sharing of benefits

Manfaat dari hasil peneletian maupun ilmu kesehatan harus dibagi kepada seluruh

masyarakat, agar dapat meningkatkan kesehatan bagi seluruh penduduk dunia.

Manfaat dari penelitian juga hendaknya tidak dijadikan sebagai bujukan untuk

berpartisipasi dalam sebuah penelitian

n. Protecting future generations

Efek terhadap generasi muda atau generasi masa depan harus diperhatikan,

sehingga dapat menjaga generasi muda dalam segi biologi, fisik, dsb.

o. Protection of the environment, the biosphere and biodiversity

Harus menjaga dan melindungi lingkungan, keanekaragaman hayati dan biosfer di

bumi (UNESCO:2005)

Dalam mengambil tindakan medis pada skenario ini juga dilandasi dengan:

- Konsep untuk memprioritaskan 1 dari 4 konsep di atas : konsep prima facie

- UU no. 29 tahun 2004 pasal 45 (1)

Setiap tindakan dokter harus mendapat persetujuan dari pasien

- KODEKI pasal 5 dan pasal 10

- Dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan pada kasus ini dalam diskusi kami

menyepakati untuk memilih prinsip otonomi. Karena prinsip ini menghormati hak-

hak pasien dalam menentukan nasibnya sendiri.

1) Langkah-langkah :

- Dokter menjelaskan SOP pada pasien

- Dokter meyakinkan bahwa dia akan menjaga privasi pasien

- Dokter menanyakan persetujuan pasien

- Dokter memberikan alternatif cara lain

2) Landasan pengambilan keputusan :

- UU no. 29 tahun 2004 pasal 45

- UU no. 29 tahun 2004 pasal 52 tentang hak dan kewajiban pasien (hak untuk

menolak)

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter

atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan diberikan

setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. Penjelasan mencakup :

a. diagnosis dan tata cara tindakan medis

b. tujuan tindakan medis yang dilakukan

c. alternatif tindakan lain dan risikonya;

d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi

e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Persetujuan sebagaimana diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Setiap

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan

dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan

persetujuan. (UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 45)

Informed concent adalah persetujuan yang diberikan pasien setelah mendapat informasi

dari dokter

Syarat sah :

a. Diberikan secara bebas

b. Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian

c. Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan

d. Mengenai suatu hal yang khas

e. Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama

Landasan hukum informed consent :

a. Permenkes 585/menkes/per/IX/1989 tentang persetujuan tindak medis

b. PP no. 32 1996 tentang tenaga kesehatan pasal 22 ayat 1 isinya meminta

persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan

c. UU no. 23 1992 tentang kesehatan juga memberikan hak pada pasien untuk

memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya.

Yang tercantum dalam informed consent :

a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis

b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan

c. Alternative tindakan lain dan resikonya

d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi

e. Prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan

Fungsi informed consent:

a. Promosi dari hak otonomi perorangan

b. Proteksi dari pasien dan subjek

c. Mencegah penipuan dan paksaan

d. Promosi dari keputusan-keputusan yang rasional

e. Menimbulkan rangsangan terhadap profesi medis untuk mengadakan introspeksi

terhadap tindakan medis

f. Untuk ketertiban masyarakat.

Elemen informed consent:

1. Threshold elements : pemberi consent harus seorang yang kompeten

2. Information elements : pengungkapan dan pemahaman seberapa baik informasi

harus diberikan kepada pasien.

3. Consent elements : kesukarelaan, kebebasan, dan persetujuan.

Cara menolak Informed Consent:

informed refusal:

- tertulis (dalam bentuk surat)

- tidak tertulis (lisan)

dokter menjelaskan sekali jika tetap menolak pasien tetap menandatanganinya setelah

pasien menandatangani dokter mencatat pada rekam medik pasien.