badan pengawasan keuangan dan ... lbkp...catatan atas laporan barang kuasa pengguna 16 a....

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

TAHUN 2020

Nomor : LAP-15/PW32/1/2021

Tanggal : 1 FEBRUARI 2021

Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Sulawesi Barat

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2020

Kata Pengantar - 1 -

KATA PENGANTAR

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang

mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa

Pengguna Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu entitas akuntansi di

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan

Barang Milik Negara (BMN) dengan menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna

Tahun 2020 berupa Laporan Posisi BMN di Neraca dan Catatan atas Laporan Barang

Milik Negara.

Penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2020 Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Informasi yang

disajikan di dalam ini telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan

informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana

untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara

pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Disamping itu, Laporan Barang

Kuasa Pengguna ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada

manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Mamuju, Januari 2020

Kepala Perwakilan,

Hasoloan Manalu

NIP 19691230 199803 1 001


Daftar Isi - 2 -

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

Laporan Posisi BMN di Neraca 3

Laporan Barang Persediaan 4

Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel 5

Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel 6

Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan 7

Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi dalam Pengerjaan 8

Laporan Aset Tak Berwujud 9

Laporan Penyusutan Barang Milik Negara Intrakomptabel 10

Laporan Penyusutan Barang Milik Negara Ekstrakomptabel 11

Laporan Penyusutan Barang Milik Negara Gabungan 12

Laporan Amortisasi Barang Milik Negara 13

Berita Acara Rekonsiliasi SAIBA-SIMAK BMN 14

Berita Acara Stok Opname 15

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna 16

A. Pendahuluan 17

1. Dasar Hukum 17

2. Entitas Pelaporan 18

3. Periode Laporan 19

B. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara 20

1. Kapitalisasi 20

2. Penyusutan Aset Tetap 21

C. Pendekatan Penyusunan Laporan 23

D. Ringkasan atas Catatan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun

2020

24

1. Persediaan 24

2. Aset Tetap 24

3. Aset Lainnya 31


Daftar Isi - 3 -

LAPORAN POSISI BMN DI NERACA

LAPORAN

POSISI BMN DI NERACA


Daftar Isi - 4 -

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN

BARANG PERSEDIAAN


Laporan Barang Kuasa Pengguna - 5 -

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA INTRAKOMPTABEL


INTRAKOMPTABEL



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA EKSTRAKOMPTABEL


EKSTRAKOMPTABEL



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA GABUNGAN


GABUNGAN



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

LAPORAN

BARANG KUASA PENGGUNA

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN



LAPORAN ASET TAK BERWUJUD

LAPORAN

ASET TAK BERWUJUD



LAPORAN PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA INSTRAKOMPTABEL

LAPORAN

PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA

INTRAKOMPTABEL



LAPORAN PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN


EKSTRAKOMPTABEL



LAPORAN PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA GABUNGAN

LAPORAN


GABUNGAN



LAPORAN AMORTISASI BARANG MILIK EGARA

LAPORAN

AMORTISASI BARANG MILIK NEGARA



BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL SAIBA-SIMAK BMN

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

SAIBA-SIMAK BMN



BERITA ACARA STOK OPNAME PERSEDIAAN

BERITA ACARA STOK OPNAME PERSEDIAAN



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN

BARANG KUASA PENGGUNA


Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna - 17 -

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

A. PENDAHULUAN

1. Dasar hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/ Daerah;



i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara

Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat;

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara; dan

k. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM6.2016 tentang Modul

Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik

Negara.

l. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul

Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

2. Entitas pelaporan

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (BMN),

Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi Barang. Unit

Akuntansi Barang terdiri dari:

a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB),

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1),

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

UAPB merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga

(Pengguna Barang) dengan penanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga.

UAPPB-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I dengan

penanggungjawab pejabat eselon I. UAPPB-W merupakan unit akuntansi pada

tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh

UAKPB instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga di wilayahnya dengan

penanggungjawab Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Satuan Kerja yang

ditetapkan sebagai UAPPB-W. Sedangkan, UAKPB merupakan unit akuntansi

pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang memiliki wewenang

menguasai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan

penanggungjawab Kepala Satuan Kerja.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat merupakan unit akuntansi pada

tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) dengan penanggungjawab

Kepala Perwakilan sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB).



3. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat disusun dan disajikan untuk periode Tahun 2020 (periode yang

berakhir 31 Desember 2020).



B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Aset Tetap

Laporan Barang Kuasa Pengguna dihasilkan melalui Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

Penyusunan dan penyajian Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2020 ini

telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat

lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga

yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau

lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya dan dicatat sebagai aset

ekstrakomptable kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan

aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali

(revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan



terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan,

Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada

Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang

diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup

obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang

sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka

revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya,

dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara, Kemeterian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi

anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian berupa Tanah dan

tanpa survey lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.

Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapar

perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian

kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai

akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi

lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai

penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap

hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut

diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang

disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi

dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak

sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau kegunaannya telah

berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari

Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN

2. Penyusutan Aset Tetap

Penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2020 telah menerapkan penyusutan Barang Milik

Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara

Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap



adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap dengan beberapa kententuan dasar sebagai

berikut.

a. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam

Pengerjaaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang

telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

b. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam

pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai

dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh

setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai

perolehan.

c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir

semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap

secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tersebut.

e. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut

adalah sebagai berikut;

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) 4 tahun



C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna ini disusun menggunakan sistem aplikasi

sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN.

Laporan ini terdiri atas:

1. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan)

2. Laporan Aset tak Berwujud

3. Laporan Barang Persediaan

4. Laporan Penyusutan dan Amortisasi

5. Laporan Posisi BMN di Neraca

6. Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAIBA-SIMAK BMN

7. Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna



D. RINGKASAN ATAS CATATAN LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

TAHUN 2020

1. Persediaan

Persediaan

Rp193.836.137,00 Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

masing-masing sebesar Rp193.836.137,00 dan Rp64.526.491,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau

perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan

maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

disajikan pada tabel berikut ini.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Jenis Persediaan 30 Desember

2020 (Rp)

31 Desember

2019 (Rp)

Barang Konsumsi 164.497.215 56.493.268

Bahan untuk Pemeliharaan 12.182.500 456.225

Persediaan Lainnya 17.156.422 7.576.998

Jumlah 193.836.137 64.526.491

Persediaan Lainnya merupakan persediaan obat. Semua jenis

persediaan dengan nilai sebesar Rp193.836.137,00 berada dalam

kondisi baik.

2. Aset Tetap

Aset Tetap

Rp52.598.233.343,00 Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

masing-masing sebesar Rp52.598.233.343,00 dan

Rp52.260.864.695,00 yang merupakan aset berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan

digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

disajikan pada tabel berikut ini.



Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian 31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

Tanah 25.138.267.504 25.138.267.504

Peralatan dan Mesin 9.004.342.039 7.474.358.679

Gedung dan Bangunan 25.327.797.500 25.327.797.500

Jalan dan Jembatan 528.354.000 528.354.000

Jaringan 3.155.499.441 3.155.499.441

Konstruksi dalam Pengerjaan 65.750.000 0

Nilai Perolehan 63.220.010.484 61.624.277.124

Akumulasi Penyusutan 10.261.777.141 9.363.412.429

Nilai Buku 52.598.233.343 52.260.864.695

a. Tanah

Tanah

Rp25.138.267.504,00 Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 masing-masing sebesar Rp25.138.267.504,00.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang selama Tahun

2020.

Rincian Tanah per 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel

berikut ini.

Rincian Tanah per 31 Desember 2020

Uraian NUP Luas

(M2) Nilai Kondisi

Lokasi

Tanah

Sertifikat

Tanah

Bangunan

Kantor

Pemerintah

1 5.310 6.300.315.000 Baik Rangas 31.05.03.02.4.00016

seluas 5.310 m2

Tanah

Bangunan

Kantor

Pemerintah

2 10.000 17.835.000.000 Baik Rangas 31.05.03.02.4.00036

seluas 10.881 m2

Tanah

Bangunan

Kantor

Pemerintah

3 1.189 1.002.952.504 Baik Rangas

Jumlah 25.138.267.504

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 2 dan 3 merupakan

tanah yang berada pada satu lokasi dan telah dilakukan

penggabungan pada sertifikat. Terjadi penurunan luasan saat

dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

dari semula seluas 11.189 m2 menjadi seluas 10.881 m2. Atas

perubahan tersebut belum dilakukan penyesuaian pada aplikasi

SIMAK BMN.



b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp9.004.342.039

,00

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan

31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp9.004.342.039,00

dan Rp7.474.358.679,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan

Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.016.340.462,00,

sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar

Rp1.431.268.362,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin selama Tahun 2020 dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2020

Uraian Jumlah (Rp)

Nilai Perolehan per 31 Desember 2019 7.474.358.679

Mutasi Tambah:

- Pembelian 705.529.900

Jumlah Mutasi Tambah 705.529.900

Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 9.004.342.039 Akumulasi Penyusutan s.d. 31

Desember 2020 (7.016.340.462)

Nilai Buku per 31 Desember 2020 1.988.001.577

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat

Peralatan dan Mesin yang tidak dicatat di Neraca, namun dicatat

secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat

kapitalisasi berupa alat pemotong kertas sebanyak 1 unit senilai

Rp220.000,00.

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sampai selama Tahun 2020

berupa:

1) Pembelian Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)

sejumlah 1 unit senilai Rp281.000.000,00.

2) Pembelian Sepeda Motor sejumlah 1 unit senilai

Rp23.000.000,00.

3) Pembelian Lemari Besi/Metal sejumlah 3 buah senilai

Rp12.265.000,00.

4) Pembelian Tandu sejumlah 1 buah senilai Rp1.155.000,00.

5) Pembelian Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)

sejumlah 1 buah senilai Rp2.530.000,00.

6) Pembelian Sterilisator sejumlah 1 buah senilai Rp2.310.000,00.



7) Pembelian Nebulizer sejumlah 1 buah senilai Rp1.026.300,00.

8) Pembelian Handy Talky (HT) sejumlah 6 buah senilai

Rp13.500.000,00.

9) Pembelian Meja Kerja Kayu sejumlah 16 buah senilai

Rp40.700.000,00.

10) Pembelian Printer (Peralatan Personal Komputer) sejumlah 5

buah senilai Rp19.164.500,00.

11) Pembelian Kursi Besi/Metal sejumlah 30 buah senilai

Rp46.360.900,00.

12) Pembelian Scanner (Peralatan Personal Komputer) sejumlah

4 buah senilai Rp79.560.000,00.

13) Pembelian Server sejumlah 1 buah senilai Rp49.775.000,00.

14) Pembelian Sound System sejumlah 1 buah senilai

Rp2.999.000,00.

15) Pembelian Televisi sejumlah 1 buah senilai Rp2.530.000,00.

16) Pembelian CCTV (Camera Control Television System)

sejumlah 1set senilai Rp25.000.000,00.

17) Pembelian Mesin Absensi sejumlah 2 buah senilai

Rp49.995.000,00.

18) Pembelian Alat Tenis Meja sejumlah 1 set senilai

Rp6.996.000,00.

19) Pembelian Mesin Pel/Poles sejumlah 1 buah senilai

Rp15.770.700,00.

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat

Peralatan dan Mesin Belanja Penanganan Covid-19 Tahun 2020:

1)Pembelian Termometer Standart (Thermogun) sejumlah 2 buah

senilai Rp7.490.000,00.

2)Pembelian Penyemprot Mesin (Power Sprayer) sejumlah 1 buah

senilai Rp 2.000.000,00.

3)Pembelian Tabung O2 sejumlah 3 unit senilai Rp5.362.500,00.

4)Pembelian Tempat Tidur Besi Sejumlah 1 unit senilai

Rp8.250.000,00



5)Pembelian P.C Unit Sejumlah 2 Unit Senilai Rp35.000.000,00

6)Pembelian Printer (Peralatan Personal Komputer) Sejumlah 2

unit senilai Rp3000.000,00

7)Pembelian Scanner (Peralatan Personal Komputer) Sejumlah 2

unit senilai Rp 11.000.000,00

8)Pembelian Kamera Udara Sejumlah 2 Unit senilai

Rp60.000.000,00

9)Pembelian Camera Digital Sejumlah 1 unit senilai

Rp35.450.00,00

10)Pembelian Dispenser sejumlah 9 unit senilai Rp14.400.000,00

11)Pembelian A.C. Split sejumlah 3 unit senilai Rp10.859.000,00

12)Pembelian Temperatur Monitor sejumlah 1 unit senilai

Rp38.500.000,00

13)Pembelian Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )

sejumlah 1 unit senilai Rp281.000.000,00

14)Pembelian Note Book sejumlah 7 unit senilai

Rp243.635.700,00

15)Pembelian Tablet PC sejumlah 1 unit senilai Rp12.999.000,00

16)Pembelian Air Cleaner sejumlah 1 unit senilai Rp3.999.000,00

17)Pembelian Mesin Pengering Tangan sejumlah 2 unit senilai

Rp3.398.000,00

18)Pembelian Penyemprot Mesin (Power Sprayer) sejumlah 2 unit

senilai Rp4.986.000,00

19)Pembelian Kipas Angin sejumlah 1 unit senilai Rp 4.075.200,00

20)Pembelian UV Sterilizer sejumlah 8 unit senilai

Rp17.600.000,00

21)Pembelian Alat Rumah Tangga Lainnya (Keran Otomatis)

sejumlah 2 unit senilai Rp3.600.000,00

22)Pembelian Note Book sejumlah 1 unit senilai Rp16.967.000,00

23)Pembelian Dispenser sejumlah 1 unit senilai Rp1.600.000,00

24)Pembelian Mesin Pemotong Rumput sejumlah 1 unit senilai

Rp3.119.000,00



25)Pembelian Mesin Pompa Air PMK sejumlah 1 unit senilai

Rp1.600.000,00

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Rp25.327.797.500,00 Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar

Rp25.327.797.500,00 dan Rp25.327.797.500,00. Akumulasi

Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

adalah sebesar Rp1.862.090.458,00, sehingga nilai buku pada

tanggal pelaporan sebesar Rp23.735.647.026,00.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Gedung dan

Bangunan selama Tahun 2020.

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 disajikan

pada tabel berikut ini.

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

Uraian NUP Nilai Kondisi Lokasi Bangunan pada

NUP Tanah

Bangunan Gedung

Kantor Permanen

2 23.410.034.500 Baik Tanah Bangunan Kantor

Pemerintah NUP 2 dan 3

Bangunan Gedung

Instalasi Lainnya

1 61.426.000 Baik Tanah Bangunan Kantor


Gedung Pos Jaga

Permanen



Gedung Pos Jaga

Permanen



Bangunan Gedung

Tempat Kerja Lainnya

Permanen

1 1.179.515.000 Baik Tanah Bangunan Kantor

Pemerintah NUP 1

Pagar Permanen 1 174.176.000 Baik Tanah Bangunan Kantor


Pagar Permanen 2 471.932.000 Baik Tanah Bangunan Kantor


Jumlah 25.327.797.500 Baik

d. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan

Rp528.354.000,00 Nilai perolehan Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2020 dan

31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp528.354.000,00

dan Rp528.354.000,00. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan

Jaringan per 31 Desember 2020 adalah sebesar

Rp264.177.000,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan

sebesar Rp301.916.572,00.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Jalan dan

Jembatan selama Tahun 2020.



e. Jaringan

Jaringan

Rp3.155.499.441,00 Nilai perolehan Jaringan per 31 Desember 2020 dan

31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.155.499.441,00.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31

Desember 2020 adalah sebesar Rp1.479.169.221,00, sehingga

nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp 1.703.649.556,00.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Jaringan

selama Tahun 2020.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Jaringan

Rp65.750.000,00 Nilai perolehan Jaringan per 31 Desember 2020 dan

31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 65.750.000,00

dan Rp0,00.

Mutasi nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2020 dapat

dijelaskan sebagai berikut: Mutasi Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2020

Uraian Jumlah (Rp)

Nilai Perolehan per 31 Desember 2019 0

Mutasi Tambah:

- Perolehan 65.750.000

Jumlah Mutasi Tambah 65.750.000

Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 65.750.000

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020 0

Nilai Buku per 31 Desember 2020 65.750.000

Mutasi tambah Konstruksi dalam Pengerjaan selama Tahun 2020

berupa:

1) Pengadaan Jasa Konsultan Perencana senilai

Rp49.231.000,00.

2) Administrasi Proyek berupa biaya rapat, pembayaran honor,

dan biaya konsumsi rapat senilai Rp16.519.000,00.

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap

(Rp10.621.777.141,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar

Rp10.621.777.141,00 dan Rp9.363.412.429,00.



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset

Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam

Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020

disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020

Uraian Nilai Perolehan

(Rp)

Akumulasi

Penyusutan (Rp) Nilai Buku (Rp)

Tanah 25.138.267.504 0 25.138.267.504

Peralatan dan Mesin 900.4342.039 7.016.340.462 1.988.001.577

Gedung dan Bangunan 25.327.797.500 1.862.090.458 23.465.707.042

Jalan dan Jembatan 528.354.000 264.177.000 264.177.000

Jaringan 3.155.499.441 1.479.169.221 1.676.330.220

Konstruksi dalam Pengerjaan 65.750.000 0 65.750.000

Total 63.220.010.484 10.621.777.141 52.598.233.343

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan aset tetap dengan

beban penyusutan aset tetap Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Mutasi Akumulasi Penyusutan dengan Beban Penyusutan

Tahun 2020

Uraian Saldo per

31/12/2019 (Rp)

Saldo per

31/012/2020

(Rp)

Mutasi (Rp)

Beban

Penyusutan

(Rp)

Selisih (Rp)

Tanah 0 0 0 0

Peralatan

dan Mesin

6.427.973.533 7.016.340.462 588.366.929 588.366.929 0

Gedung dan

Bangunan

1.322.210.489 1.862.090.458 539.879.969 539.879.969 0

Jalan dan

Jembatan

188.697.857 264.177.000 75.479.143 75.479.143 0

Jaringan 1.424.530.550 1.479.169.221 54.638671 54.638671 0

Konstruksi

dalam

Pengerjaan

0 0 0 0 0

Jumlah 9.363.412.429 10.019.058.004 655.645.575 655.645.575

Terdapat selisih antara mutasi akumulasi penyusutan dengan

beban penyusutan selama periode Tahun 2020.

3. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Rp43.092.000,00 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

masing-masing sebesar Rp43.092.000,00 dan Rp43.092.000,00

yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam

Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya per 31



Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut

ini:

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian 31 Des 2020 (Rp) 31 Des 2019 (Rp)

Aset Tak Berwujud 43.092.000 43.092.000

Total 43.092.000 43.092.000

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 26.932.500 16.159.500

Nilai Buku 16.159.500 26.932.500

a. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Rp43.092.000,00 Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 masing-masing sebesar Rp43.092.000,00.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31

Desember 2020 sebesar Rp21.546.000,00, sehingga nilai buku

pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp26.932.500,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk

menunjang operasional kantor.

Aset Tak Berwujud Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

berupa Computer Software Microsoft Office Standard 2016

sejumlah 12 unit dengan nilai total Rp43.092.000,00 yang

diperoleh melalui transfer masuk dari Pusinfowas BPKP sesuai

dengan BAST nomor BA-975/IP/3/2018 tanggal 12 November

2018.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset tak

Berwujud selama Tahun 2020.

b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi

Penyusutan/Amortisasi

Aset Lainnya

Rp26.932.500,00

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar

Rp26.932.500,00 dan Rp16.159.500,00. Akumulasi Penyusutan/

Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya

berupa Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain, dan disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset

tersebut.



Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember

2020 disajikan pada tabel berikut ini: Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

per 31 Desember 2020

Uraian Nilai Perolehan

(Rp)

Akumulasi

Penyusutan (Rp) Nilai Buku (Rp)

Aset Tak Berwujud 43.092.000 26.932.500 21.546.000

Total 43.092.000 26.932.500 21.546.000

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan/amortisasi aset

lainnya dengan beban penyusutan/amortisasi aset lainnya Tahun

2020 adalah sebagai berikut:

Uraian

Saldo per

31/12/2019

(Rp)

Saldo per

31/12/2020

(Rp)

Mutasi (Rp)

Beban

Penyusutan

(Rp)

Selisih (Rp)

Aset Tak

Berwujud

16.159.500 26.932.500 10.733.000 10.733.000 0

Jumlah 16.159.500 26.932.500 10.733.000 10.733.000 0

Tidak terdapat selisih antara mutasi akumulasi penyusutan

dengan beban penyusutan selama periode Tahun 2020

dikarenakan tidak adanya transaksi penghapusan maupun

transaksi penggunaan kembali aset lainnya.

badan pengawasan keuangan dan ... lbkp...catatan atas laporan barang kuasa pengguna 16 a....

Documents