isu-isu strategis dan peraturan subsektor mineral dan batubara

ISU-ISU STRATEGIS DAN PERATURAN SUBSEKTOR

MINERAL DAN BATUBARA

Jakarta, 2 Februari 2017

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Disampaikan pada:

Coffee Morning Ditjen Mineral dan Batubara

ISU-ISU STRATEGIS

1. PENATAAN IUP NON CNC

2. RENEGOSIASI KK DAN PKP2B

3. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN BIAYA (RKAB)

4. JAMINAN REKLAMASI

5. PENERIMAAN NEGARA

6. INTEGRASI INSPEKTUR TAMBANG

7. KEBIJAKAN PERTAMBANGAN (MINING POLICY)

8. KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH

9. REVISI UNDANG-UNDANG MINERBA

10. PELAYANAN RPIIT

2

PENATAAN IUPI

3

STATUS

MINERAL BATUBARA

TOTAL

EKS OP EKS OP

CNC 1,395 2,580 1,006 1,249 6,230

NON CNC 852 1,392 673 286 3,203

SUB TOTAL 2,247 3,972 1,679 1,535

9,433TOTAL 6,219 3,214

STATUS 30-1-2017

4

REKAPITULASI IUP NASIONAL

9.433

IUP

SK HABIS *)

5.800 IUP

CnC

3.355 IUP

MINERAL2224 IUP

BATUBARA 1131 IUP

NON CnC

2.445 IUP

MINERAL 1763 IUP

BATUBARA 682 IUP

SK AKTIF

3.633 IUP

CnC

2.875 IUP

MINERAL 1752 IUP

BATUBARA 1123 IUP

NON CnC

758 IUP

MINERAL 480 IUP

BATUBARA 278 IUP

*) Keterangan:SK habis masa berlaku dihitung sampai dengan Desember 2016.

Status 30-1-2017

5

STATUS MASA BERLAKU IUP NASIONAL

PROVINSI

IUP DITJEN MINERBA REKOMENDASI CnC PROVINSI

CnC NON CnC TOTAL GUBERNUR KADISTOTAL

REKOMENDASI1 2 3 4 5 6 8

PUSAT 9 4 13 x x x

ACEH 22 15 37 17 3 20

SUMATERA UTARA 8 1 9 - - 0

SUMATERA BARAT 151 127 278 13 - 13

RIAU 32 7 39 4 - 7

JAMBI 199 46 245 23 2 25

SUMATERA SELATAN 160 10 170 3 - 3

BENGKULU 43 8 51 5 - 6

LAMPUNG 113 19 132 27 17 48

BANGKA BELITUNG 891 288 1179 198 3 203

KEP. RIAU 101 25 126 17 - 17

DKI JAKARTA 0 0 0 - - 0

JAWA BARAT 329 291 620 - 14 14

JAWA TENGAH 144 16 160 2 - 2

DI. YOGYAKARTA 11 0 11 - - 0

JAWA TIMUR 195 152 347 - 1 21

BANTEN 44 47 91 42 28 70

BALI 1 10 11 - - 0

NTB 60 5 65 3 - 3

NTT 146 163 309 223 128 392

6

STATUS REKOMENDASI 30 JANUARI 2017(1)

PROVINSI

IUP DITJEN MINERBA REKOMENDASI CnC PROVINSI

CnC NON CnC TOTAL GUBERNUR KADISTOTAL

REKOMENDASI

1 5 6 7 8 9 12

KALIMANTAN BARAT 384 295 679 179 - 179

KALIMANTAN TENGAH 589 267 856 49 10 59

KALIMANTAN SELATAN 412 377 789 57 18 75

KALIMANTAN TIMUR 851 309 1160 169 - 169

KALIMANTAN UTARA 90 2 92 7 - 7

SULAWESI UTARA 73 54 127 - - 0

SULAWESI TENGAH 223 108 331 27 - 27

SULAWESI SELATAN 213 214 427 - 9 12

SULAWESI TENGGARA 321 72 393 15 5 20

GORONTALO 30 14 44 - 4 4

SULAWESI BARAT 14 14 28 13 - 13

MALUKU 85 11 96 3 - 3

MALUKU UTARA 202 84 286 25 9 34

PAPUA 48 86 134 44 - 44

PAPUA BARAT 36 62 98 9 1 10

TOTAL 6230 3203 9433 1174 252 1426*)

*) KETERANGAN: BEBERAPA REKOMENDASI DILUAR TABULASI MASIH DALAM PROSES DISPOSISI

7

STATUS REKOMENDASI 30 JANUARI 2017(2)

REKOMENDASI

CnC

1.426 IUPOLEH GUBERNUR

1.174 IUP

SUDAH CnC LOLOS

ADMIN&KEWILAYAHAN

390 IUP

TIDAK LOLOS ADMIN &

KEWILAYAHAN

755 IUP**)

CALON CnC-23 29 IUP

(23 IUP MINERAL &

6 IUP BATUBARA)

OLEH KEPALA DINAS

252 IUP *)

SUDAH CnC LOLOS

ADMIN&KEWILAYAHAN

44 IUP***)

TIDAK LOLOS ADMIN &

KEWILAYAHAN

208 IUP

Keterangan:

*) Surat Dirjen Minerba kepada Gubernur No. 1008/30/DJB/2016 – 1022/30/DJB/2016 perihal

Pelaksanaan Ketentuan Permen ESDM No. 43/2015

**) Surat Dirjen Minerba kepada Gubernur No. 1039/30/DJB/2016 – 1065/30/DJB/2016 perihal

Verifikasi aspek Administrasi dan Wilayah sesuai Permen ESDM No. 43/2015

***) Diumumkan C&C sebelum Permen ESDM No. 43/2015 terbit

PROSES EVALUASI/ REKOMENDASI ULANG/

MELENGKAPI REKOMENDASI 963 IUP

8

STATUS PENGUMUMAN CNC XXII

NO PROVINSI IUP YANG DICABUT

/DIBATALKAN

MINERAL BATUBARA

1 ACEH 36 11

2 SUMATERA UTARA 95 2

3 SUMATERA BARAT - -

4 RIAU 3 -

5 JAMBI 3 131

6 SUMATERA SELATAN 13 104

7 BENGKULU 64 45

8 LAMPUNG 18 8

9 BANGKA BELITUNG 15 -

10 KEP.RIAU 45 1

11 DKI JAKARTA - -

12 JAWA BARAT - -

13 JAWA TENGAH 94 -

14 DI. YOGYAKARTA - -

15 JAWA TIMUR - -

16 BANTEN - -

17 BALI - -

18 NUSA TENGGARA BARAT 109 -

NO PROVINSI

IUP YANG DICABUT

/DIBATALKAN

MINERAL BATUBARA

19 NUSA TENGGARA TIMUR 1 -

20 KALIMANTAN BARAT 48 32

21 KALIMANTAN TENGAH 42 9

22 KALIMANTAN SELATAN 24 42

23 KALIMANTAN TIMUR 6 59

24 KALIMANTAN UTARA 7 32

25 SULAWESI UTARA - -

26 SULAWESI TENGAH 118 -

27 SULAWESI SELATAN 13 3

28 SULAWESI TENGGARA 92 15

29 GORONTALO 5 -

30 SULAWESI BARAT 38 7

31 MALUKU 9 -

32 MALUKU UTARA 51 2

33 PAPUA - 4

34 PAPUA BARAT 8 17

JUMLAH 957 524

9

DAFTAR PENCABUTAN/PENGAKHIRAN IUP DARI PROVINSI

RENEGOSIASI AMANDEMEN KK DAN PKP2BII

10

1• LUAS WILAYAH KERJA

2• KELANJUTAN OPERASI PERTAMBANGAN

3• PENERIMAAN NEGARA

4• KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

5• KEWAJIBAN DIVESTASI

6

• KEWAJIBAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA, BARANG, DAN JASA PERTAMBANGAN DALAM NEGERI

KK

ISU

STRATEGIS

KK

KKPKP2B

PKP2B

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 169 bahwa:

a. KK dan PKP2B dihormati sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak atau Perjanjian;

b. Ketentuan dalam KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009

diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara;

c. Pengecualian tersebut merupakan upaya peningkatan penerimaan negara.

= Keberatan/belum sepakat

KK

11

AMANDEMEN KK DAN PKP2B

Belum sepakat isu :

- Penerimaan Negara

- Divestasi Saham

Belum sepakat isu

- Kelanjutan Operasi

Pertambangan

- Penerimaan Negara

- Kewajiban Pengolahan dan

Pemurnian

- Divestasi Saham

KK (34 Perusahaan)

PKP2B (74 Perusahaan)

Telah menandatangani Naskah Amandemen

Proses Pembahasan Amandemen

Proses terminasi dan penutupan tambang

4722

5

Telah menandatangani Naskah Amandemen

Proses Pembahasan Amandemen

259

12

AMANDEMEN KK DAN PKP2B

Melalui Surat No. 9181/84/MEM.2016 tanggal 24 November 2016, Menteri ESDM menyampaikan usulan

rumusan Penerimaan Negara pada Naskah Amandemen (untuk KK dan PKP2B Generasi I dan Generasi III)

kepada Menteri Keuangan. Pada tanggal 20 Desember 2016 telah diadakan pembahasan Amandemen KK

dan PKP2B di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Menteri Keuangan yang hasilnya sebagai

berikut:

� KK � all prevailing kecuali tarif PPh Badan (nailed down)

� PKP2B Generasi I � sebagaimana MoU tetapi PBB prevailing dan Pasal 11.3 (Pasal reimbursment) dihapus

� PKP2B Generasi III � all prevailing kecuali DHPB tetap 13,5% in cash

Melalui Surat No. 9181/84/MEM.2016 tanggal 24 November 2016, Menteri ESDM menyampaikan usulan

rumusan Penerimaan Negara pada Naskah Amandemen (untuk KK dan PKP2B Generasi I dan Generasi III)

kepada Menteri Keuangan. Pada tanggal 20 Desember 2016 telah diadakan pembahasan Amandemen KK

dan PKP2B di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Menteri Keuangan yang hasilnya sebagai

berikut:

� KK � all prevailing kecuali tarif PPh Badan (nailed down)

� PKP2B Generasi I � sebagaimana MoU tetapi PBB prevailing dan Pasal 11.3 (Pasal reimbursment) dihapus

� PKP2B Generasi III � all prevailing kecuali DHPB tetap 13,5% in cash

STATUS TANGGAL 20 DESEMBER 2016

13

HASIL KOORDINASI MENTERI ESDM DAN MENTERI KEUANGAN

RENCANA KERJA ANGGARAN BIAYA (RKAB)III

14

1. Aspek Hukum, Perizinan, dan

Kewilayahan (BAB.I)

2. Aspek Eksplorasi ( II.1 )

3. Konstruksi, Produksi dan Pemasaran

(II.2 – II.6 )

4. Aspek Perlindungan Lingkungan (II.7)

5. Aspek Keselamatan Pertambangan

(II.8)

6. Aspek Standarisasi dan Usaha Jasa

(II.9 - .10)

7. Aspek Pengembangan Masyarakat

dan Tenaga Kerja (II.11 – II.12)

8. Aspek Keuangan dan Master List

( II.13-II.14)

9. Rencana Strategis 5 Tahun kedepan

(BAB III)

Penyusunan

BAB I. PENDAHULUAN ( Latar Belakang , Legalitas)

BAB II. REALISASI KERJA DAN BIAYA TAHUN N-1 DAN RENCANA KERJA TAHUN N

2.1. Kegiatan Eksplorasi

2.2. Konstruksi / Infrastruktur

2.3. Kegiatan Penambangan

2.4. Pengangkutan dan Penimbunan BahanGalian

2.5. Pengolahan dan Pemurnian atauPencucian

2.6. Pemasaran dan Inventory

2.7. Perlindungan Lingkungan

2.8. Keselamatan Pertambangan

2.9. Usaha Jasa Pertambangan

2.10. Penerapan Standar

2.11. Tenaga Kerja PKP2B/KK/IUP danPerusahaan Jasa Pertambangan

2.12. Pengembangan Masyarakat

2.13. Masterlist

2.14. Keuangan

BAB III. RENCANA STRATEGIS 5 (LIMA) TAHUN

Persetujuan

� Ringkasan Terkait

Rencana dan Realisasi

Kegiatan dan Rincian

Biaya Tahun Berjalan

dan Rencana Kegiatan

1 Tahun kedepan yang

telah ditandatangani

oleh pemerintah dan

Direksi Perusahaan

sebagai acuan kegiatan

perusahaan dalam

bekerja

Aspek Evaluasi

1. Sejak 2017, dokumen RKAB adalah gabungan dari RKAB dan RKTTL; 2. Dasar bagi Pemerintah untuk penentuan target nasional (a.l. produksi,

PNBP, DBH, investasi, sumber daya dan cadangan) dan pengawasan (kepatuhan/compliance perusahaan terhadap rencana kerja);

3. Disahkan pada awal tahun � sebagai pedoman kerja perusahaan

15

RENCANA KEGIATAN ANGGARAN BELANJA (RKAB)

JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANGIV

16

No Nama Perusahaan Keterangan

1PT Astaka Dodol

PKP2B, Operasi ProduksiBelum menempatkan Jaminan Reklamasi tahun 2015 dan 2019.

2PT Baturona Adimulya

PKP2B, Operasi Produksi

Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016.

Belum memperpanjang masa berlaku Jaminan Reklamasi 2015 dan

sisa Jaminan Reklamasi tahun 2013 dan 2014.

3PT Batubara Selaras Sapta

PKP2B, EksplorasiBelum menempatkan Jaminan Reklamasi tahun 2009-2013.

4PT Karimun Granite

KK, Operasi Produksi

Belum memperpanjang masa berlaku Jaminan Reklamasi tahun 2013-

2015

5PT Mikgro Metal Perdana

IUP OP PMA, (suspensi) Belum memperpanjang Jaminan Reklamasi tahun 2015.

6PT Natarang Mining

KK, Operasi Produksi

Belum memperpanjang masa penjaminan reklamasi tahun 2014 dan

tahun 2015.

7PT Pendopo Energi Batubara

PKP2B, Operasi ProduksiBelum menempatkan Jaminan Reklamasi Tahun 2015 dan 2016.

17

JAMINAN REKLAMASI KK, PKP2B, DAN IUP PMA

No Nama Perusahaan Keterangan

8PT Citra Harapan Abadi,

IUP PMA EksplorasiBelum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016.

9PT Dicepco Indonesia,

IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016.

10PT Kalimantan Surya Kencana,

KK EksplorasiBelum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016.

11PT Mitra Usaha Riau,


12PT Multi Citra Global,


13PT Panca Resources Indonesia,


14PT Puri Sakti,


15PT Tetranergy Bideco Indonesia,


18

JAMINAN REKLAMASI KK, PKP2B, DAN IUP PMA

NO NAMA PERUSAHAAN KETERANGAN

1 PT Arutmin Indonesia

PKP2B, Operasi ProduksI

Belum menempatkan Jaminan Pascatambang tahun 2015-2016

untuk site Asam-Asam, Satui, Batulicin, Senakin dan NPLCT.

2 PT Baturona Adimulya

PKP2B, Operasi ProduksI

Belum menempatkan Jaminan Pascatambang tahun 2016.

3 PT Freeport Indonesia

KK, Operasi ProduksI

Belum menempatkan Jaminan Pascatambang tahun 2016

19

JAMINAN PASCATAMBANG KK, PKP2B, DAN IUP PMA

PENERIMAAN NEGARAV

20

�Saldo piutang KK Rp. 258,8 milyar

�Saldo piutang PKP2B Rp. 2.372,2 milyar

�Saldo piutang IUP Rp. 4.021,3 milyar

Total piutang PNBP : Rp. 6.652,3 milyar

PNBP REALISASI 2016

Rp. 27,21 Triliun

21

PNBP TARGET 2017

(SESUAI APBN 2017)

Rp. 32,4 Triliun

PIUTANG PNBP UNAUDITED 31 DES 2016,

PNBP REALISASI 2016, PNBP TARGET 2017

INTEGRASI INSPEKTUR TAMBANGVI

22

Serah terima SK Inspektur Tambang (IT) dari BKN sebanyak 949 orang, terdiri dari:

NO KATEGORI PNS JUMLAH

1 Inspektur Tambang 126

2 Telah Mengikuti Diklat IT (Termasuk IT) 574

3 Belum mengikuti diklat 375

Total (Telah Diklat + Belum Diklat) 949

Status per 25 Januari 2017

PNS BIDANG YANG DIALIHKAN

23

ITPenempatan IT di daerah melalui SK Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Pelimpahan kewenangan Kepala Inspektur Tambang kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi

Penyiapan SOP kerja Inspektur Tambang

Penyiapan kode etik Inspektur Tambang

MEKANISME IT YANG DIALIHKAN

24

Status 25 Januari 2017

JUMLAH IT DI PER PROVINSI

25

KEBIJAKAN PERTAMBANGAN (MINING POLICY)VII

26

1. Dokumen kebijakan lintas sektor jangka panjang yang

memuat kebijakan tentang ketersediaan, pengusahaan,

konservasi, pengembangan, infrastruktur dan lingkungan

hidup.

2. Telah dibentuk 5 Pokja yang melibatkan pemangku

kepentingan (K/L, Asosiasi, Perguruan Tinggi, para Pakar)

3. Telah dilaksanakan

sharing session (1x) dan FGD (1x) dari rencana 8-10 kali

FGD

4. Target draft selesai akhir Semester 1 Tahun 2017

27

KEBIJAKAN PERTAMBANGAN NASIONAL (MINING POLICY)

KEBIJAKAN POKOK

Ketersediaan

Pengembangan

Infrastruktur dan Lingkungan

HidupKonservasi

Pengusahaan

Ketersediaan :

- Inventarisasi SD dan Cadangan

- Validitas dan keakuratan data

- Perencanaan berjangka

- Eksplorasi SD dan Cadangan baru

- KCMI

- Tata ruang (WP, peta regional, lelang)

Pengembangan :

- Prioritas

pengembangan

- Penelitian dan

pengembangan

- Pengembangan

masyarakat lokal

Pengusahaan :

- Investasi

- Devisa Negara

- Tenaga Kerja

- Kebutuhan dalam negeri

- Kandungan Lokal

- Nilai Tambah

- Kebijakan Fiskal

- Kebijakan Moneter

- Cadangan strategis

- Good mining practice

- Perizinan dan Sertifikasi

- Penegakan Hukum

Konservasi

- Tingkat/Laju Produksi

- Substitusi dan diversifikasi

- Teknologi dan inovasi

- Pembangunan yang

berkelanjutan

- Pemanfaatan cadangan

marginal

Infrastruktur dan Lingkungan

Hidup

- Penguatan infrastruktur

pendukung

- Konsep green mining

- Reklamasi dan Paska Tambang

KEBIJAKAN PERTAMBANGAN INDONESIA

28

KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAHVIII

29

KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL

KESEMPATAN EKSPOR

KONSENTRATKK MENJADI IUPK OP KEWAJIBAN SMELTER

PENETAPAN HARGA

PATOKAN

Pemberian kesempatan ekspor

produk hasil pengolahan mineral

(konsentrat), dengan persyaratan

dan pengawasan yang ketat

o Jangka waktu 5 tahun

o Telah/sedang membangun

smelter

o Membayar bea keluar

o KK menjadi IUPK OP

Perubahan KK menjadi IUPK Operasi

Produksi dalam rangka pemberian

ekspor konsentrat

o Luas wilayah IUPK OP Maks.

25.000 Ha

o Penerimaan Negara sesuai

ketentuan yang berlaku

(prevailing)

o Divestasi saham 51%

Kewajiban smelter di dalam negeri

untuk memanfaatkan mineral logam

dengan kriteria tertentu

o Setelah memenuhi kebutuhan

domestik (min. 30% total

kapasitas smelter) nikel dengan

kadar < 1,7% dapat di eskpor

o Wash Bauxite ≥42% dapat

dieskpor dengan jumlah tertentu

o Wajib bangun smelter dan

membayar bea keluar

o Untuk konservasi cadangan nikel

dan mendorong pembangunan

smelter bauksit dan nikel kadar

rendah

Penetapan Harga Patokan untuk

penjualan mineral dan batubara

(ekspor dan domestik)

o Menteri untuk mineral logam

dan batubara

o Gubernur atau Bupati/walikota

untuk mineral bukan logam dan

batuaan

o Harga patokan berdasarkan

mekanisme pasar atau harga

pasar international

o Permen ESDM No. 7 Tahun 2017Apabila pencapaian fisik smelter

<90% izin ekspor dicabut

30

SYARAT REKOMENDASI

EKSPOR:1. SURAT KEABSAHAN DOKUMEN

2. PAKTA INTEGRITAS

3. SALINAN SERTIFIKAT CNC

4. LAPORAN UJI LAB (COA /ROA)

5. PELUNASAN PNBP;

6. SALINAN PERJANJIAN KERJA SAMA;

7. FS SMELTER YANG DIVERIFIKASI VERIFIKATOR

INDEPENDEN

8. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA;

9. LAPORAN VERIFIKASI FISIK VERIFIKATOR

INDEPENDEN;

10. LAPORAN MUTAKHIR ESTIMASI CADANGAN

(SNI/KCMI/JORC)

11. RENCANA PENJUALAN KE LUAR NEGERI

SYARAT PERPANJANGAN

IUPK:1. PETA DAN BATAS KOORDINAT WILAYAH;

2. BUKTI PELUNASAN PNBP 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR;

3. LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPERASI PRODUKSI;

4. LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN;

5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA; DAN

6. NERACA SUMBER DAYA DAN CADANGAN.

PASAL 72 AYAT (2)

PP NOMOR 1 TAHUN 2017

PASAL 5 AYAT (2)

PERMEN ESDM NOMOR 6 TAHUN 2017

1

SYARAT:A. PETA DAN BATAS KOORDINAT

WILAYAH ;

B. BUKTI PELUNASAN PNBP;

C. RKAB

KK IUPK

MENGAJUKAN PERUBAHAN

KE MENTERI ESDM FASILITAS YANG DIPEROLEH

PERPANJANGAN IJIN LEBIH CEPAT

(5 TAHUN SEBELUM BERAKHIR)

2

EKPSPOR KONSENTRAT

(PALING LAMA 5 TAHUN)

KETENTUAN:A. LUAS WILAYAH MAX. 25.000

HA

B. PENERIMAAN NEGARA

SESUAI KETENTUAN

BERLAKU

C. DIVESTASI SAHAM 51%

KETERANGAN:

1. UNDANG-UNDANG 4/2009: PASAL 170 KK WAJIB

PEMURNIAN DI DALAM NEGERI DALAM JANGKA

WAKTU 5 TAHUN

2. JANGKA WAKTU PEMURNIAN BAGI PEMEGANG KK

BERSIFAT LIMITATIF, SEHINGGA TIDAK DAPAT

DITENTUKAN BERBEDA KECUALI PASAL 170

TERSEBUT DIUBAH

3. BAGI PEMEGANG IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI,

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEWAJIBAN

PEMURNIAN DIATUR DALAM PERATURAN

PEMERINTAH SEHINGGA PEMERINTAH DAPAT

MENGATUR JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

KEWAJIBAN TERSEBUT DALAM BENTUK

PERATURAN PEMERINTAH, ATAU DENGAN

MENDELEGASIKAN PENGATURAN DALAM

PERATURAN MENTERI

KK HARUS TERLEBIH DAHULU MENGUBAH

BENTUK PENGUSAHAANNYA MENJADI IUPK

AGAR PELAKSANAAN KEWAJIBAN

PEMURNIANNYA DAPAT DIBERLAKUKAN SEPERTI

IUP/IUPK YANG DAPAT DIATUR DALAM BENTUK

PERATURAN PEMERINTAH ATAUPUN

PERATURAN MENTERI

31

PERUBAHAN KK MENJADI IUPK

1

IUP/

IUPK

DAPAT MELAKUKAN EKSPOR

KETENTUAN EKSPOR

2

SYARAT REKOMENDASI EKSPOR:

1. SURAT KEABSAHAN DOKUMEN

2. PAKTA INTEGRITAS

3. SALINAN SERTIFIKAT CNC

4. LAPORAN UJI LAB (COA /ROA)

5. PELUNASAN PNBP;

6. SALINAN PERJANJIAN KERJA SAMA;

7. FS YANG DIVERIFIKASI VERIFIKATOR INDEPENDEN

8. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA;

9. LAPORAN VERIFIKASI FISIK VERIFIKATOR INDEPENDEN;

10. LAPORAN MUTAKHIR ESTIMASI CADANGAN

11. RENCANA PENJUALAN KE LUAR NEGERI

INSTRUMEN PENGAWASAN:

1. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan ekspor konsentrat

dan kemajuan fisik pembangunan smelter

2. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan,

atau sewaktu-waktu jika diperlukan

3. Kemajuan fisik pembangunan smelter dalam rangka

mendapatkan perpanjangan rekomendasi ekspor harus

mencapai paling sedikit 90% dari rencana kemajuan fisik smelter

yang dihitung secara kumulatif sampai 1 bulan terakhir sebelum

perpanjangan diajukan

4. Dalam hal capaian kemajuan fisik smelter kurang dari 90%,

Diretur Jenderal memberikan rekomendasi pencabutan SuratPersetujuan Ekspor kepada Kementerian Perdagangan

1. Ekspor diberikan dalam jangka waktu tertentu, yakni 5 (lima)

tahun sampai dengan 12 Januari 2022

2. Telah/sedang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri

3. Membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

4. Perubahan bentuk pengusahaan dari KK menjadi IUPK Operasi

Produksi (khusus bagi pemegang KK)

3

32

EKSPOR PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL (KONSENTRAT)

SIAPA YANG BOLEH EKSPOR

MINERAL KRITERIA TERTENTU?? ??

TELAH MEMBANGUN

SEDANG MEMBANGUN

Bekerja sama (shareholder)

atau membangun sendiri

SMELTER MINERAL

IUP OP

IUPK OP

Ijin ekspor diberikan sebagai

fasilitas bagi IUP OP/IUPK OP

untuk mempercepat realisasi

hilirisasi mineral

(pembangunan smelter)

Nikel kadar < 1,7%Ni

Washed Bauxite ≥ 42% Al2O3

a. IUPK atau IUP OP yang membangun fasilitas

pemurnian sendiri; atau

b. IUP OP yang bekerja sama dengan entitas lain

dengan membentuk badan usaha tesendiri (IUP

OPK pengolahan dan/atau pemurnian) yang

kepemilikannya dibuktikan akta pendirian dan/atau

akta perubahannya yang telah disahkan oleh

Kemenhukam

33

34

DAMPAK PP 1 TAHUN 2017 DAN PERATURAN TURUNANNYA TIDAK DITERBITKAN

35

PENGAWASAN DILAKUKAN OLEH:

1. Ditjen Minerba melakukan pengawasan administrasi (laporan bulanan) dan pengawasan

lapangan sewaktu-waktu (minimal 2 kali/tahun) .

2. Verifikator Independent melakukan verifikasi kemajuan fisik pembangunan smelter.

INSTRUMEN PENGAWASAN:

1. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan ekspor konsentrat dan kemajuan fisik

pembangunan smelter.

2. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika

diperlukan.

3. Kemajuan fisik pembangunan smelter dalam rangka mendapatkan perpanjangan

rekomendasi ekspor harus mencapai paling sedikit 90% dari rencana kemajuan fisik

smelter yang dihitung secara kumulatif sampai 1 bulan terakhir sebelum perpanjangan

diajukan.

4. Dalam hal capaian kemajuan fisik smelter kurang dari 90%, Direktur Jenderal memberikanrekomendasi pencabutan Surat Persetujuan Ekspor kepada Kementerian Perdagangan.

MEKANISME PENGAWASAN

REVISI UNDANG-UNDANG MINERBAIX

36

� Terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang tidak dapat

dilaksanakan/mengalami kendala dalam pelaksanaannya ex. renegosiasi

KK/PKP2B, kebijakan peningkatan nilai tambah, dan permasalahan IUP

Batuan.

� Terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 yang perlu

disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, terutama kewenangan pengelolaan mineral dan batubara

� Terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 yang perlu

disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, ex. Penetapan

Wilayah Pertambangan (WP), penghapusan luas minimum WIUP eksplorasi,

dan keterlibatan masyarakat dalam penetapan WP.

� Kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyederhanaan terhadap

perizinan dan pelayanan publik, termasuk dalam hal ini perizinan sub-sektor

minerba

LATAR BELAKANG REVISI UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA

37

38

REVISI UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA

1. KEWENANGAN

2. WILAYAH PERTAMBANGAN

3. KONSEP PERIZINAN

4. PENINGKATAN NILAI TAMBAH

5. PENYESUAIAN KK/PKP2B

6. DIVESTASI SAHAM

7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

8. PENYESUAIAN DENGAN UU 23/2014 DAN PUTUSAN MK

� Penyusunan RUU Mineral dan Batubara telah menjadi Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019, dan telah menjadi program prioritas tahun 2015 dan tahun 2016 berdasarkan Hak Inisiatif DPR RI.

� Sampai dengan Januari 2017, DPR sebagai pemegang hak inisiatif belum menyerahkan usulanNaskah Akademik beserta Draft revisi UU Minerba, sehingga Revisi UU Minerba belum dapatdibahas bersama dengan Pemerintah.

� Saat ini Pemerintah telah menyiapkan draft Rancangan Revisi UU Minerba yang menggambarkan usulan dan posisi Pemerintah terhadap pokok-pokok revisi UU Minerba.

� Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mempersiapkan revisi UU Minerba diantaranya:

a. FGD RUU Minerba dengan sejumlah asosiasi Pertambangan (APBI, IMA, PERHAPI, IAGI, dan ASPINDO) pada tanggal 16 Februari 2016

b. Pertemuan dengan Badan Keahlian Komisi VII DPR RI pada tanggal 16 dan 23 Maret 2016

c. Pertemuan dengan Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Seluruh Indonesia pada tanggal 17 Maret 2016di Solo

d. Konsultasi Publik RUU Minerba di Balikpapan, Medan, Surabaya, dan Makassar pada Bulan Mei-Oktober 2016

e. FGD dengan Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI pada tanggal 22-24 Agustus 2016

39

PERKEMBANGAN REVISI UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA

PELAYANAN RPIITX

40

1. IUP Eksplorasi

2. IUP OP dan perpanjangannya

3. Pengakhiran IUP karena pengembalian

4. IUP OP K Pengangkutan/Penjualan dan perpanjangannya

5. IUP OP K Pengolahan/Pemurnian dan perpanjangannya

6. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan

7. IUP OP untuk penjualan

8. Izin Prinsip Pengolahan/Pemunian

9. IUJP dan perpanjangannya

10. Perubahan Status PMDN menjadi PMA

11. Perubahan Status PMA menjadi PMDN

JENIS PELAYANAN DI BKPM

1. IJIN EKSPLORASI

2. IJIN OPERASI PRODUKSI

3. IJIN PENUNJANG

USULANUSULANUSULANUSULAN PENYEDERHANAANPENYEDERHANAANPENYEDERHANAANPENYEDERHANAAN

41

PELAYANAN PERIZINAN MINERBA DI RPIIT

Mekanisme Pemrosesan Perizinan:

1. Badan Usaha memasukkan berkas Perizinan melalui frontliner

2. frontliner melakukan verifikasi kelengkapan dokumen

3. Evaluator mengambil dan kemudian mengevaluasi dokumen yang

diterima frontliner

4. Pejabat di lingkungan DJMB sesuai tugas pokok dan kewenangannya

yang terkait dengan perizinan memeriksa dan/atau memberikan paraf

atau tanda tangan

5. Produk perizinan yang telah ditandatangani diberikan kelengkapan

administrasi seperti penomoran dan stempel, untuk kemudian

diunggah melalui www.minerba.esdm.go.id

6. Pengambilan produk perizinan dilakukan di loket RPIIT dengan

membawa serta persyaratan pengambilan yang telah ditetapkan

42

PELAYANAN PERIZINAN MINERBA DI BKPM

Menindaklanjuti Permen ESDM No. 25 Tahun 2015, penerbitan produk perizinan yang

didelegasikan kepada BKPM menggunakan Kop BKPM.

Ditjen Mineral dan Batubara telah menugaskan 3 Liaison Officer (LO) dari tahun 2015 s.d saat ini

di BKPM. LO tersebut dibawah pembinaan Bapak Ronggo Kuncahyo (Staf Ahli Menteri Bidang

Perencanaan).

Mekanisme Pemrosesan Perizinan:

1. Badan Usaha memasukkan berkas Perizinan melalui LO Minerba

2. LO Minerba melakukan verifikasi kelengkapan dokumen

3. LO Minerba menyampaikan Dokumen Perizinan pada Tim Monitoring BKPM

4. Tim Monitoring BKPM dan/atau Tim Administrator Minerba :

1. mengirimkan Dokumen Perizinan untuk dievaluasi

2. mengambil Dokumen Perizinan yang telah dievaluasi

*) Tim Administrator Minerba dibentuk untuk mempercepat proses penyampaian

dokumen dari dan ke BKPM

5. Hasil evaluasi Dokumen Perizinan untuk selanjutnya dilakukan validasi/pengesahan di BKPM

43

Keterangan:- Data 3 jenis perizinan yang jumlah permohonannya mendominasi RPIIT

- Penataan RPIIT mulai Agustus 2015

Batas Waktu Sesuai SOP

44

46

Monitoring Perizinan

Integrasi Perizinan Minerba dan BKPM

Penerapan Digital signature pada produk perizinan

Upload Perizinan Evaluasi PerizinanNotifikasi Perizinan

(SMS, Whatsapp, email)

e-tracking Approval Digital

ROADMAP PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bahan paparan dapat di download di:www.minerba.esdm.go.id/publikasi/Paparan_Dirjen_Coffee_Morning.pdf

47

isu-isu strategis dan peraturan subsektor mineral dan batubara

Government & Nonprofit