bab iii pembahasan...dengan pemisahan tni - polri dan juga dilakukan pemisahan jabatan di mana...

18
30 BAB III PEMBAHASAN 3.1 Tinjauan Perusahaan 3.1.1 Sejarah Perusahaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI, (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia,disingkat Dephan RI) adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan (Menhan) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Ryamizard Ryacudu. Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari tiga kementerian bersama (Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Pertahanan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), segera menyusun kabinet pertama yaitu Kabinet Presidensial Pada kabinet pertama tersebut belum memiliki Menteri Pertahanan. Fungsi Pertahanan Negara pada saat itu ada di Menteri Keamanan Rakyat. Pada 6 Oktober 1945, Supriyadi diyatakan sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun, ia

Upload: others

Post on 15-Oct-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

30

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Perusahaan

3.1.1 Sejarah Perusahaan

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI,

(dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia,disingkat Dephan RI) adalah

Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri

Pertahanan (Menhan) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Ryamizard

Ryacudu. Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari tiga kementerian

bersama (Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) yang

disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Pertahanan tidak dapat

diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri

dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika

Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI), segera menyusun kabinet pertama yaitu Kabinet

Presidensial Pada kabinet pertama tersebut belum memiliki Menteri Pertahanan.

Fungsi Pertahanan Negara pada saat itu ada di Menteri Keamanan Rakyat. Pada 6

Oktober 1945, Supriyadi diyatakan sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun, ia

31

tidak pernah muncul, dan pada tanggal 20 Oktober digantikan oleh menteri ad

interim Imam Muhammad Suliyoadikusumo.

Pada masa Kabinet Sjahrir I fungsi pertahanan negara juga masih berada

di bawah wewenang Menteri Keamanan Rakyat, yang dijabat oleh Mr. Amir

Sjarifuddin. Namun pada Kabinet Sjahrir II, Menteri Keamanan Rakyat berganti

nama menjadi Menteri Pertahanan yang tetap dijabat oleh Mr. Amir Sjarifuddin.

Pada saat Mr. Amir Sjarifuddin menjadi Perdana Menteri, jabatan Menteri

Pertahanan dijabat rangkap oleh Perdana Menteri.Pada periode Kabinet Hatta I,

saat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat akibat tekanan

tentara Belanda, Wakil Presiden Drs. Moh.Hatta merangkap sebagai Menteri

Pertahanan ad interim.

Pada Kabinet Pembangunan I jabatan Menteri Pertahanan Keamanan

dirangkap Persiden RI Jenderal TNI Soeharto.Baru kemudian pada Kabinet

Pembangunan II dan selanjutnya, fungsi pertahanan negara selalu disatukan

dengan fungsi keamanan dan berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan

di mana Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus menjadi Panglima ABRI.

Pada 1 Juli 2000 Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri

dengan pemisahan TNI - Polri dan juga dilakukan pemisahan jabatan di mana

Menteri Pertahanan sebagai jabatan yang jabat oleh kalangan sipil, tidak lagi

dirangkap jabatan oleh Panglima TNI. Peraturan melalui pertahanan diatur

melalui UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU no. 34 tahun

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 16 mengatur lebih

lanjut tentang tanggung jawab Menteri Pertahanan, yaitu

32

Menteri memimpin Departemen Pertahanan.

1. Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan

negara.

2. Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara

berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.

3. Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja

sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.

4. Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara

Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.

5. Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan,

pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri

pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen

kekuatan pertahanan lainnya.

6. Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah

lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan

sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Menteri Pertahanan saat ini, di era Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019

adalah Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu, merupakan salah satu pejabat

negara dari kalangan Militer yang memimpin Kementerian Pertahanan RI saat ini.

Dengan berlatar belakang Akademi Militer dan mantan Kepala Staf Angkatan

Darat (4 Juni 2001-5 Februari 2005) serta memiliki keilmuan dibidang pertahanan

tersebut dipercaya untuk memimpin Kementerian Pertahanan RI yang sarat

dengan permasalahan strategis.

33

3.1.2 Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian

bertandaskan gotong royong”.

b. Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim,

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis,

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas – aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya – saing.

3.1.3 Logo Lambang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Sumber : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Gambar III.1 Logo Lambang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

34

a. Pengertian Logo

Logo yang dimaksud dalam surat keputusan ini adalah huruf atau

lambang yang mengandung makna tersendiri atas suku kata atau lebih sebagai

lambang dan merupakan suatu tanda kebanggaan yang menyatakan organisasi,

peran, fungsi dan tugas di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

b. Bentuk, Tata Warna dan Ukuran

Bentuk logo Departemen Pertahanan berbentuk bulat dengan tata warna

gambar merupakan kombinasi dari enam warna tersendiri atas : Merah, Putih,

Biru Tua, Kuning, Hitam dan Hijau dengan ukuran besar lingkaran 7 cm.

c. Arti atau Makna

Bentuk bulat berwarna biru tua serta didalamnya terdapat untaian tambang

melingkar, gambar garuda Pancasila, bendera merah putih, Peta Indonesia

Bintang, jangkar dan Burung Garuda melambangkan Bangsa Indonesia yang

memproklamirkan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat

untuk membela, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan

negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945,

karena aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin

kelangsungan hidup bernegara.

Untaian lambang melingkar mengandung arti bahwa dengan keutuhan dan

jiwa korsa yang kuat dapat terpelihara dan terjaga dengan sebaik – baiknya oleh

suatu Angkatan Perang yang tkokoh, utuh dan jaya.

1. Garuda Pancasila lambang negara kesatuan republik Indonesia

2. Bendera Merah Putih adalah Bendera Negara Kesatuan Republik

Indonesia

35

3. Peta Indonesia melambangkan wilayah kedaulatan negara kesatuan

Republik Indonesia yang harus dipertahankan keutuhannya.

4. Bintang bersudut lima melambangkan ketentaraan Indonesia Angkatan Darat/

TNI AD, dalam filsafat ketimuran melukiskan “kesejahteraan” serta senantiasa

menjunjung cita-cita tinggi ialah Keluhuran Nusa dan Bangsa serta

keprajuritan yang sejati dalam semboyan “kartika Eka Paksi”.

5. Jangkar bagi TNI AL melambangkan kekuatan, ketepatan, keamanan dan

pengharapan dengan menjaga lautan Indonesia. TNI AL menjamin

kemakmuran dan kesejahteraan dengan semboyan “Jales Veva Jaya Mahe”

berarti “Justru dilautan kita menang”.

6. Burung Garuda melukiskan TNI AU dengan sayap terbentang

menggambarkan bahwa TNI AU senantiasa waspada dan siap sedia

mempertahankan Dirgantara Indonesia dengan semboyan “ Swa Bhuwana

Paksa” yang berarti “Sayap Tanah Air”.

36

3.1.4 Struktur Organisasi Puskom Publik Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia

Sumber : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Gambar III.2 Struktur Organisasi Puskom Publik Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia

KAPUSKOM PUBLIK KEMHAN

Brigjen TNI Totok Sugiharto, S.Sos.

37

3.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab Puskom Publik Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya, Puskom Publik menyelenggarakan

fungsinya yaitu:

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijikan teknis di bidang informasi pertahanan

dan dokumentasi

b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang

pemberitaan, opini, dan kerjasama informasi pertahanan

c. Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberitaan, opini, dan

kerjasama informasi pertahanan

d. Pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis, dan pengendalian di bidang

pemberitaan, opini, dan kerjasama informasi pertahanan

e. Penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan,

pembinaan kepegawaian, data dan kepustakaan, ketatalaksanaan dan

kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Puskom Publik

3.2 Proses Kerja Program Humas

Ruang lingkup dari proses kerja Puskom Publik Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia yaitu organisasi, ditetapkan siapa yang untuk koordinir

wartawan, siapa untuk tim survei, siapa untuk manager keuangan. Susunan acara,

dan tujuannya. Ruang lingkupnya hanya sekitaran wartawan sama tempat yang

akan ditentukan. Apabila keluar dari ruang lingkup wartawan, akan dibatasi

wartawannya.

38

3.2.1 Perencanaan

a. Analisis Situasi

Menurut Key Informan Bapak Deden Deni Doris, analisis SWOT nya dari

kegiatan Press Gathering adalah :

1. Strenght : Menambah tali silahturahmi dengan wartawan, mempererat komunikasi, kerjasama dengan wartawan terjalin baik, saling mengenal wartawan. Informasi-informasi yang berkaitan dengan isu-isu yang berkembang, bisa diketahui, dan informasinya mudah didapat

2. Weakness : a. Kekurangan SDM, karena setiap kerja ada undangan Press Gathering itu SDM yang fokus kebidang wartawan itu hanya sedikit. Karena yang mengerti wartawan sedikit. Mengenai koordinasi data wartawan itu bisa dilakukan oleh beberapa job nya ke satu orang. Tapi dari Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bisa mengatasinya.

b. Fasilitasnya sedikit, kurang begitu modern, tapi sekarang lagi diperbarui. Seperti fasilitas kendaraan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sudah meningkat.

c. Wartawan tidak bisa semua dicakup terlalu banyak kelemahannya ada kesenjangan sosial antar wartawan. Jadi antar media salin iri satu sama lain

3. Opportunity : a. Untuk meningkatkan citra Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia itu terbuka besar, karena terbangun dari kekuatan itu.

b. Bisa menangkal berita-berita miring yang negatif, bisa dibina wartawannya.

c. Pengenalan suatu kebijakan-kebijakan. Kebijakan untuk disampaikan kepada wartawan

4. Threat : a. Output dari berita-berita yang miring, jadi berita-berita itu sudah ada dan naik ke masyarakat. Yang menjadi ancaman dalam pemikiran masyarakat yang berpandangan negatif. Di dalam itu juga karna teknologi. Teknologi merupakan ancaman. Sekarang jamannya sosial media yang muncul-muncul berita opini yang tidak bagus di mata masyarakat. Di Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ada yang khusus menangangi bidang opini

39

b. Tujuan

Menurut Key Informan Bapak Deden Deni Doris, tujuan yang akan

digunakan pada saat kegiatan Press Gathering adalah agar wartawan dapat

memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan atau

kinerja yang sudah dilakukan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

c. Target Audience/Khalayak

Menurut Key Informan Bapak Deden Deni Doris, target audience yang

akan digunakan pada saat kegiatan Press Gathering adalah media. Target

utamanya adalah didapatkannya informasi lewat media untuk masyarakat. Target

internalnya memiliki program kerja, jadi satu tahun itu ada program kerja Press

Gathering. Press Gathering di Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia dikemas dalam bentuk Press Tour. Targetnya mempublikaskan tempat-

tempat strategis yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,

baik itu perusahaan ataupun perbatasan.

1. Sasaran Primer

a. Demografi : Laki-laki kisaran usia 25-40 tahun

b. Geografi : Wartawan nasional dari Kompas TV, Metro TV, TV One

c. Psikografi : Wartawan memiliki pekerjaan yang fungsinya bertugas untuk

mencari berita, terutama berita yang ada di Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia

2. Sasaran Sekunder

a. Demografi : Laki-laki dan perempuan yang bekerja di Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia

40

b. Geografi : Seluruh karyawan yang ada di Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia

c. Psikografi : Seluruh karyawan yang ada di Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia yang bertugas untuk menginformasikan

program atau seluruh kegiatan yang ada di Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia

d. Pesan

Menurut Key Informan Bapak Deden Deni Doris, pesan yang akan

disampaikan pada kegiatan Press Gathering adalah agar indusri pertahanan lebih

ditingkatkan lagi dan mengenai produksi kapal agar tidak dimonopoli oleh

perusahaan negri.

e. Strategi dan Taktik

Strategi yang akan digunakan Puskom Publik Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia adalah Press Gathering.

Taktik yang akan digunakan pada saat Press Gathering adalah :

1. Mengajak wartawan ke Balai Media Puskom Publik Kementerian Pertahann

Republik Indonesia untuk ikut berkunjung ke tempat kegiatan pada saat Press

Gathering. Melalui media cetak dan media online. Media cetaknya adalah

koran Media Indonesia. Media onlinenya adalah detik.com, detikforum, dan

metro online news.com

2. Mengundang wartawan untuk hadir pada saat kegiatan Press Gathering yaitu

dari wartawan Kompas TV, Metro TV, TV one.

3. Mengadakan forum diskusi di Balai Media Puskom Publik Indonesia. Pada hari

Kamis tanggal 15 Februari 2018 Puskom Publik Kementerian Pertahanan

41

Republik Indonesia mengadakan forum diskusi tentang kegiatan hubungan tali

silahturahmi, kerjasama, dan sinergitas yang baik antara Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia dan media massa. Dari pukul 09.00 WIB forum

diskusi dimulai. Selesainya pukul 11.00 WIB. Dalam acara silaturahim ini, dari

pihak Puskom Publik Kemhan yang sedianya dihadiri oleh Kapuskom Publk

Kemhan diwakili Kepala Bidang Pemberitaan Puskom Publik Kemhan yang

didampingi Kasubbid Liputpub Bid Bra Puskom Publik Kemhan Letkol

Sunartiono, Kasubbid Produksi Bid Bra Puskom Publik Kemhan Letkol

Suharto dan Kasubbid Hubmedmas Bid Bra Puskom Publik Kemhan Deden

Deni Doris, S.E.

4. Memberikan perkembangan berita-berita terkini yang ada di Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia, seperti berita yang terbaru yaitu Menhan RI

Beikan Ceramah Pada Acara Konferensi Internasional Moderasi Islam

Mataram, UNHAN Tunjukkan Eksistensinya dengan Buka Program Doktoral

dan Pengukuhan Guru Besar Ilmu Pertahanan, dan Singapura Tertarik

Tingkatkan Kerjasama Terorisme dengan Indonesia.

f. Media

Menurut Key Informan Bapak Deden Deni Doris, media yang akan

digunakan pada saat Press Gathering adalah media cetak, online, tv, dan radio.

Media cetaknya adalah koran Media Indonesia. Media onlinenya adalah

detik.com, detikforum, dan metro online news.com. Tv nya adalah Kompas TV,

Kemhan TV, Metro TV, TV One. Radionya adalah Radio Republik Indonesia

(RRI)

42

g. Anggaran

Menurut Key Informan Bapak Deden Deni Doris, anggaran yang akan

digunakan pada saat Press Gathering adalah anggaran yang sudah terprogram.

Akan tetapi dana tersebut tidak dapat dipublikasikan

h. Kriteria Evaluasi

Menurut Key Informan Bapak Deden Deni Doris, kriteria evaluasi yang

akan digunakan pada saat Press Gathering adalah :

Tabel III.1

Kriteria Evaluasi

Strategi Tujuan Indikator Press Gathering

Wartawan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan atau kinerja yang sudah dilakukan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

1. Tetap menjaga tali silahturahmi kepada wartawan. Dan harapan Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk program atau kegiatan yang sudah direncakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bisa berjalan dengan lancar.

2. Wartawan bisa hadir sesuai dengan undangan yang sudah diberikan dan wartawan meliput berita yang ada di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia meliput berita tanpa membeda-bedakan berita yang menarik atau tidak menarik.

3.2.2 Pelaksanaan

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia meningkatkan hubungan baik

dengan media yaitu menjalin hubungan tali silahturahmi dan memperkuat

kerjasama. Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Puskom Publik

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengadakan kegiatan hubungan tali

43

silaturahmi, kerjasama dan sinergitas yang baik antara Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia dan media massa bentuknya melalui sharing dan berdiskusi.

Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengadakan

silaturahim dengan wartawan dari media cetak dan elektronik yang dilaksanakan

di Balai Media Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dari

pukul 09.00 – 11.00 WIB.

Dalam acara silaturahim ini, dari pihak Puskom Publik Kemhan yang

dihadiri oleh Kapuskom Publik Kemhan diwakili Kepala Bidang Pemberitaan

Puskom Publik Kemhan yang didampingi Kasubbid Liputpub Bid Bra Puskom

Publik Kemhan Letkol Sunartiono, Kasubbid Produksi Bid Bra Puskom Publik

Kemhan Letkol Suharto dan Kasubbid Hubmedmas Bid Bra Puskom Publik

Kemhan Deden Deni Doris, S.E.

Melalui forum silaturahim yang dilaksanakan secara sederhana di Balai

Media Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tersebut,

Kepala Bidang Pemberitaan Puskom Publik Kemhan Kol. Czi. Heru Prayitno

berharap agar kerja sama dan sinergitas Puskom Publik Kemhan bersama dengan

pihak media massa khususnya wartawan dapat ditingkatkan, sehingga informasi

terkait kebijakan–kebijakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di

bidang pertahanan negara dapat disampaikan kepada masyarakat secara baik,

cepat dan akurat.

Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam

menjalin hubungan baik dengan media adalah melakukan hubungan kerjasama

dengan media melalui chief editor meeting, intensifikasi media massa, dan redaksi

pelaksana. Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam

44

mengadakan pertemuan dengan para wartawan, agar saling tukar menukar

informasi.

Chief editor meeting adalah suatu wadah pertemuan para pimpinan redaksi

dengan Bapak Menteri Pertahanan ke Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia. Chief editor meeting dilaksanakan dalam satu tahun bisa satu atau dua

kali. Jadi itu strategi Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

agar ada hubungan baik dan kerjasama dengan wartawan, sehingga apa yang

dipublikasikan sama mereka terkait dengan Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia sifatnya profesional. Agar tidak keluar dari data yg ada.

3.2.3 Evaluasi

Menurut Key Informan Bapak Deden Deni Doris, strategi yang dapat

menjalin hubungan dengan media yaitu jalin kerjasama yang artinya saling

komunikasi seperti teman. Yang namanya media tidak dibatasi oleh birokrasi atau

wartawanya lebih fleksibel. Dan mengundang wartawan hanya lewat telepon

apabila kegiatan tersebut bersifat dadakan. Apabila kegiatan yang sudah

direncakan akan jauh-jauh hari, Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia mengundang wartawannya menggunakan surat.

Bekerjasama dengan media melalui kegiatan chief editor meeting. Chief

editor meeting adalah suatu wadah pertemuan para pemimpin redaksi dengan

Bapak Menteri Pertahanan. Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia sebagai media perantara informasi yang berkaitan dengan wartawan.

Karena Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia satuan kerja-

satuan kerja yang ada di pertahanan yang bidang pekerjaannya kemedia.

45

Hambatan dari Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia dalam melaksanakan press gathering adalah wartawan sulit diprediksi

dengan kedatangannya untuk meliput berita yang ada di Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia, Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

mengundang wartawan banyak, yang datang tidak sesuai dengan undangan yang

sudah tersebar. Wartawan aktif dalam meliput berita di Puskom Publik

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Wartawan itu sendiri bisa melihat

berita-berita yang menarik, misalkan ada berita yang menarik wartawan pun

langsung menghubungi Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia. Dan yang menangani wartawan itu adalah saya.

Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memiliki web

instagram, twitter, dan facebook. Apabila wartawan mudah mencari beritanya,

bisa langsung mengambil dari web tersebut. Media yang digunakan yaitu media

cetak, media online, tv, dan radio. Pentingnya menjalin hubungan dengan media

yaitu menjembatani kebutuhan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ke

media untuk menyampaikan program-program tersebut ke masyarakat melalui

media massa. Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

programnya untuk menjalin kerjasama dengan awak media, melalui chief editor

meeting, intenstifikasi media massa, dan redaksi pelaksana.

Harapan untuk kedepannya yaitu tetap menjaga tali silahturahmi kepada

wartawan. Dan harapan Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia untuk program-program yang sudah direncakan oleh Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Melalui program

tersebut bisa tersebarkan dan masyarakat bisa lebih mengetahui apa beritanya.

46

Apabila tidak disebarkan oleh media, masyarakat tidak akan mengetahui beritanya

apa saja. Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ingin

program atau kegiatan yang ada di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

bisa diketahui oleh masyarakat secara luas.

Evaluasi dari Informan Bapak Untung Sunasrso, strategi yang dapat

menjalin hubungan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yaitu

tetap terjalin hubungan kerjasama dengan Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia. Media yang digunakan pada saat kegiatan Press Gathering melalui

media cetak, elektronik, dan online. Wartawan dengan Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang terjalin dengan baik.

Pentingnya wartawan dalam menjalin hubungan dengan Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia yaitu apabila wartawan sudah dekat sekali dengan

karyawan Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,

mengundang wartawan hanya lewat telepon, tanpa undangan. Dari berita-berita

yang ada di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan diliput dan

disebarkan ke media, agar masyarakat bisa mengetahui apa saja isu-isu yang

sedang menonjol di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Hambatan wartawan untuk meliput berita yang ada di Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia adalah narasumber berkenan untuk di wawancarai

atau tidak. Peran wartawan sebagai bantuan untuk menyebarkan informasi yang

ada di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, agar masyarakat lebih tau

mengenai berita yang ada di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Harapan untuk kedepannya mengundang wartawan agar tidak telat, dan

silahturahmi tetap terjalin dengan baik.

47

3.3 Kendala dan Pemecahan

3.3.1 Kendala

Kendala Puskom Publik dalam melaksanakan Press Gathering adalah

wartawan sulit diprediksi dengan kedatangannya untuk meliput berita yang ada di

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan apabila Puskom Publik

mengundang wartawan banyak, yang datang tidak sesuai dengan undangan yang

sudah tersebar.

3.3.2 Pemecahan

Pemecahan kendala pada saat Press Gathering adalah harus melalukan

pendekatan secara emosional terhadap wartawan, yang dimaksud pendekatan

emosional adalah Puskom Publik lebih merangkul wartawan tersebut agar

wartawan menghadiri kegiatan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia