bab ii tinjauan umum tentang pengawasan …lontar.ui.ac.id/file?file=digital/120070-t...

18

Universitas Indonesia

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING

Globalisasi telah membawa berbagai dampak dalam kehidupan manusia di

muka bumi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan

peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di

seluruh dunia, melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya popular, dan

bentuk - bentuk interaksi yang lain, sehingga batas - batas suatu negara menjadi

bias.16

Pendapat lain menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses masyarakat

dunia yang akan saling berhubungan di dalam semua fase kehidupannya. Dengan

demikian, terjadi saling kebergantungan dalam banyak hal : dalam bidang politik,

ekonomi, masyarakat, kebudayaan, teknologi, informasi, bahkan pertahanan dan

keamanan. Hal inilah yang mendorong banyak negara untuk mencari kesepakatan

dalam menyesuaikan di setiap bidang kehidupan dengan maksud mempermudah tata

pergaulan dunia.17

Keberadaan orang asing di suatu negara menjadi tanggung jawab dari negara

dimana orang asing itu berada, sedang negara dari orang asing tersebut juga

mempunyai tanggung jawab melindungi warganya yang berada di negara lain.

John Naisbit menangkap pesan penting bahwa perkembangan global

membawa pergeseran sistem nilai dari masyarakat tradisional yang berbasis pertanian

menjadi masyarakat modern yang memiliki kadar teknologi tinggi. Namun, harus

dipahami bahwa langkah perkembangan masyarakat di tiap - tiap negara tidaklah

sama, baik di negara maju, negara industri, maupun negara berkembang. Hal itu

16 Id.wikipedia.org/wiki/globalisasi 17 M.Iman Santoso,op.cit.hlm.123

Analisis Pelaksanaan..., Rudi Halomoan Tobing, Program Pascasarjana, 2008

19


terjadi akibat perbedaan budaya, tingkat kemajuan pendidikan, serta titik berat

tahapan pembangunan yang dilaksanakan. Pengalaman pembangunan nasional negara

maju tidak dapat begitu saja diterapkan di negara berkembang. Di samping itu,

pengaruh global tersebut membawa sistem nilai baru yang dapat menimbulkan

benturan dengan sistem nilai yang ada.18

Di samping itu terdapat pula dampak - dampak negatif akibat globalisasi,

seperti meningkatnya tindak-tindak pidana yang berskala internasional. Dengan

demikian peranan hukum internasional semakin meningkat, misalnya bagaimana

international crimes, transnational crimes, cyber crimes, serta hal-hal lain yang

berkaitan dengan hubungan antara negara secara bilateral dan multilateral dibentuk

dan diatur dalam hukum internasional.19

Globalisasi juga berakibat pada migrasi spontan, yang dimaksud migrasi

spontan di sini adalah mereka yang melakukan perpindahan melewati batas negara

secara ilegal.20

Negara dimana orang asing berada, selain mempunyai kewajiban untuk

menjamin kepentingan dan keamanannya, juga wajib melakukan pengawasan

terhadap orang asing yang berada di negaranya.

Orang asing yang berada di suatu negara lain, keberadaannya dapat ditinjau

dari 2 ( dua ) aspek yaitu :

1. Aspek keberadaannya atau izin tinggalnya ;

2. Aspek kegiatannya selama berada di negara tersebut.

Keberadaan orang asing di suatu negara dapat dilihat dari sah tidaknya izin

tinggal yang dimiliki oleh orang asing tersebut selama yang bersangkutan berada di

negara itu yang dapat dibagi menjadi 3 ( tiga ) kelompok orang asing. Keberadaan

orang asing di suatu negara lain dapat dibagi dalam 3 ( tiga ) golongan :

1. Orang asing yang mempunyai izin tinggal yang sah dan masih berlaku

18 Ibid 19 Ibid, hlm.124 20 M.Arif Nasution, Globalisasi dan Migrasi antar negara,Penerbit Alumni, Bandung,1999, hlm.2


20


2. Orang asing yang memiliki izin tinggal yang sah tetapi sudah tidak

berlaku

3. Orang asing yang tidak memiliki izin tinggal yang sah.

Kegiatan orang asing selama berada di suatu negara lain dapat melakukan

kegiatan yang berupa :

1. Kegiatan yang sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai dengan

maksud kedatangannya di wilayah negara yang didatangi ;

2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan maksud

kedatangannya ;

3. Kegiatan yang merugikan atau membahayakan negara yang didatangi.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa

dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah

ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan orang asing meliputi aspek yang menyangkut aspek

keberadaannya dan aspek kegiatannya, yaitu suatu proses kegiatan di bidang

keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan

apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia telah sesuai

dengan norma - norma yang berlaku baginya.

Norma - norma yang diberlakukan bagi orang asing di Indonesia antara lain

norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang

menyangkut izin keberadaannya ( izin keimigrasian ), izin kegiatannya seperti yang

menyangkut ketenaga kerjaan, mengikuti pendidikan dan sebagainya. Selain itu juga

norma-norma yang menyangkut norma agama dan sosial budaya lainnya yang

berlaku di Indonesia.

Jika terjadi penyimpangan terhadap norma - norma tersebut, terhadap orang

asing yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang

berlaku, baik yang berupa tindakan justisial ataupun tindakan keimigrasian.


21


Menurut Undang - undang tentang Keimigrasian, Pengawasan Orang Asing di

Indonesia meliputi : 21

a. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia ;

b. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah

Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Jika pada

pemeriksaan imigrasi terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh

orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi akan menolak

memberikan Izin Masuk dan memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan

wilayah Indonesia melalui alat angkut yang membawanya .

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan

atau izin tinggalnya di wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi, baik

yang berupa izin yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan

Imigrasi atau di Kantor Imigrasi.

Pengawasan ini merupakan pengawasan yang bersifat administratif dengan

data yang lengkap yang berada di Imigrasi.

Rangkaian tugas pengawasan terhadap orang asing dilakukan sejak ia

mengajukan permohonan visa di tiap-tiap perwakilan RI di luar negeri. Pemeriksaan

terhadap permohonan visa merupakan salah satu bentuk seleksi dalam proses

administratif.

Rangkaian tugas ini berlanjut pada saat orang asing memasuki wilayah

Indonesia melalui TPI ( Tempat Pemeriksaan Imigrasi ). Disini petugas imigrasi

kembali melakukan seleksi dengan mencocokkan data identitas pada paspor dengan

pemegangnya, isi Kartu Embarkasi/Debarkasi ( E/D Card ), Daftar Penangkalan, tiket

kembali ke negara asal atau negara lain, dan visa yang dimiliki.

21 Pasal 38 ayat 2 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian


22


Apabila semua syarat telah dipenuhi, terhadap pemegang visa diberikan Izin

Masuk berupa cap kedatangan. Hal yang sama dilakukan ketika orang asing yang

sama hendak keluar dari wilayah Indonesia dengan melihat apakah termasuk dalam

daftar pencegahan atau tidak.

Untuk melaksanakan pengawasan orang asing, selama ia berada dan tinggal di

Indonesia, telah dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi

Nomor F-338.IL.01.10 Tahun 1995 tentang Tata cara Pengawasan Orang Asing. Di

dalam juklak tersebut, tanggung jawab pengawasan orang asing di Indonesia terletak

pada Pejabat Imigrasi di TPI, Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Agar pengawasan dapat berjalan maksimal, maka diperlukan juga fungsi

manajemen. Menurut Henry Fayol yaitu planning, organizing, commanding,

coordinating, controlling.22

Planning atau perencanaan yang dimaksud adalah penentuan serangkaian

tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, dengan fungsi planning

yang dimaksudkan fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai

oleh organisasi, menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang harus dituruti.

Dalam hal pengawasan, perencanaan itu mutlak harus dilaksanakan. Sebelum

melakukan pengawasan, harus dilakukan dahulu perencanaan. Dalam hal ini,

perencanaan yang dimaksud adalah merencanakan kegiatan pengawasan yang akan

dilaksanakan, objek yang akan diawasi, dan siapa saja yang akan mengawasi.

Organizing adalah mengelompokan kegiatan yang diperlukan, yakni

penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi - fungsi dari setiap unit yang ada

dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antar masing -

masing unit tersebut.

Dalam hal pengawasan, organizing adalah menyusun unit-unit yang akan

mengawasi serta menyusun pembagian tugas antar unit.

22 M.Manullang, Dasar-Dasar Manejemen, Gajah Mada University Press,2006, hlm.7


23


Commanding, yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha

memberi bimbingan, saran, perintah - perintah atau instruksi kepada bawahan dalam

melaksanakan tugas masing - masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan

benar - benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Dalam hal pengawasan, adanya seorang pemimpin yang akan memberi

perintah, arahan dan intruksi agar kegitan pengawasan yang sedang dilaksanakan

dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Coordinating atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen

untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, kekosongan

kegiatan, dengan jalan menghubungkan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan

sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Dalam melakukan pengawasan, koordinasi itu harus dilakukan agar tujuan

pengawasan dapat tercapai. Koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi antar

instansi yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan.

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah

satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, sehingga apa yang

dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai

tujuan yang sudah digariskan semula.

Sehingga pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen dan agar

pengawasan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan,

maka juga diperlukan manajemen pengawasan yang baik.

Perencanaan berhubungan erat dengan fungsi pengawasan karena dapat

dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang

sedang dilaksanakan. Demikian pula fungsi pemberian perintah berhubungan erat

dengan fungsi pengawasan karena sesungguhnya pengawasan itu merupakan follow

up dari perintah - perintah yang sudah dikeluarkan. Apa yang sudah diperintah

haruslah diawasi, agar apa yang diperintahkan itu benar - benar dilaksanakan.

Sesuai dengan batasan - batasan diatas, maka pengawasan dapat diartikan

sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,


24


menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan

sesuai dengan rencana semula.

Jelas kiranya, dari berbagai batasan pengawasan diatas bahwa tujuan utama

dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi

kenyataan. Untuk dapat benar - benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka

pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan - kelemahan serta

kesulitan - kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan

penemuan - penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik

pada waktu itu ataupun waktu - waktu yang akan datang.

Dalam manajemen controlling atau pengawasan, sering juga disebut

pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan

penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan

dapat diarahkan ke jalan yang benar dan dengan maksud tercapai tujuan yang sudah

digariskan semula. Dalam melaksanakan kegiatan controlling, atasan mengadakan

pemeriksaan, mencocokan, serta mengusahakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai.23

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang

direncakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-

banar efektif artinya dapat merelisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan

setidak - tidaknya dapat melaporkan adanya penyimpangan - penyimpangan dari

rencana . Apa yang telah terjadi dikembalikan ke tujuan semula. 24

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada kegiatan manusia,

sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan - kegiatan dalam badan usaha atau

organisasi yang bersangkutan. Oleh karena para pegawai, kegiatan atau tugas - tugas

23 Ibid, hlm.12 24 Ibid, hlm.174


25


tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat

memenuhi prinsip dapat merefleksikan tujuan dari organisasi. 25

Demikian juga halnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk

mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase

atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasn yang

berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut :

a. Menetapkan alat pengukur ( standar ).

b. Mengadakan penilaian ( evaluate ).

c. Mengadakan tindakan perbaikan ( corrective action ).

Terdapat beberapa jenis - jenis pengawasan, terjadinya perbedaan pendapat

tersebut, terutama karena perbedaan sudut pandang atau dasar perbedaan jenis - jenis

pengawasan tersebut. Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan,

yakni :26

a. Waktu pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam

pengawasan itu dibedakan atas : ( a ) pengawasan preventif dan ( b )

pengawasan represif. Yang dimaksud dengan pengawasan preventif

adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan,

sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan setelah rencana sudah

dijalankan.

b. Objek pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan daopat dibedakan atas

pengawasan di bidang-bidang sebagai berikut : ( 1 ) produksi, ( 2 )

keuangan, ( 3 ) waktu, dan ( 4 ) manusia dengan kegiatan - kegiatannya.

25 Ibid, hlm.175 26 Ibid, hlm.176


26


c. Subjek pengawasan

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang

mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas :

( 1 ) pengawasan intern dan ( 2 ) pengawasan ekstern. Dengan

pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari

petugasa bersangkutan. Suatu pengawasan disebut pengawasan ekstern,

bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang -

orang di luar organisasi bersangkutan.

d. Cara pengumpulan fakta guna pengawasan

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta - fakta guna

pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas :

1) Personal observation

2) Oral report

3) Written report

4) Control by exception

2.1. Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara

Paulus E Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam

administrasi negara, yaitu : 27

a. Pengawasan intern

Pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara organisatoris /

struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri.

b. Pengawasan ekstern

Pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang

secara organisatoris / struktural berada di luar lingkungan pemerintahan.

27 Ridwan HR, op.cit, hlm.312


27


Ditinjau dari segi waktu dilaksanakan, pengawasan dibedakan menjadi dua

jenis, yaitu28 :

a. Pengawasan a-priori

Pengawasan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau

ketetapan pemerintah

b. Pengawasan a-posteriori

Pengawasan yang dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan atau

ketetapan pemerintah.

Pengawasan ekstern di atas, di dalam prosesnya sebagai syarat bagi

dimungkinkannya dikenakannya sanksi, sekaligus pelaksanaan pengawasan itu dapat

mendukung penegakan hukum ( handhaving ).

Pengawasan tersebut tidak perlu terdapat dugaan terjadinya suatu tindak

pidana, namun hanya memegang fungsi kontrol.

Para pegawai yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi

pengawasan ini, juga dibebani untuk pengusutan terhadap tindak pidana. Pegawai

inilah yang dimaksudkan dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana. Agar

mereka dapat menjalankan tugas, diatur bahwa kewenangan para pengawas dan atau

pegawai pengusut adalah diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan. Azas

negara hukum menyertai bahwa mereka hanya memiliki kewenangan khusus terhadap

warga sejauh hal itu mengalir dari undang - undang.

Di Indonesia, berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP ditetapkan pejabat

pegawai negeri sipil tertentu adalah termasuk petugas penyidik, selain pejabat polisi.

Pasal 2 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menetapkan

bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat sebagai petugas penyidik,

adalah, sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I ( golongan II/b )

atau yang disamakan dengan itu.

28 Ibid, hlm.312


28


Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat ( 2 ) KUHAP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

( PPNS ) dalam melakukan penyidikan tindak pidana berada dibawah koordinasi dan

pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia ( POLRI ), bentuk koordinasi

dan pengawasan tersebut disebutkan dalam Pasal 107 Ayat ( 1,2,3 ) Hukum Acara

Pidana ( KUHAP) , yaitu :

Pasal 107 ayat ( 1 ) untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Kepolisian

Republik Indonesia ( POLRI ) memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai

Negeri Sipil ( PPNS ) dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan,

Pasal 107 ayat ( 2 ) Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) melaporkan

kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia ( POLRI ) tentang adanya suatu

tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil ( PPNS ) ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya

kepada penuntut umum.

Pasal 107 ( 3 ) Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) jika telah selesai

melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut

umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia ( POLRI ).

2.2. Pengawasan dalam Hukum Keimigrasian Indonesia

Berdasarkan Pasal 2 ayat ( 1 ) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor

M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cata Pengawasan, Pengajuan Keberatan

Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, bentuk pengawasan terdiri atas

pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.


29


Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui

penelitian surat - surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan

data, dan penyajian maupun penyebaran informasi keberadaan atau kegiatan Orang

Asing29

Pengawasan administratif ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penyusunan daftar nama orang asing, yaitu pembuatan daftar orang asing

sejak memasuki wilayah Indonesia dan kemudian memperoleh

perpanjangan izin kunjungan. Daftar ini dapat disusun secara manual

ataupun elektronis, kecuali orang asing pemegang BVKS ( Bebas Visa

Kunjungan Sementara ).

2. Kartu Pengawasan, yaitu setiap pemberian izin keimigrasian dibuatkan

kartu pengawasan yang selanjutnya disimpan dengan cara disusun

menurut tanggal habis masa berlaku izin keimigrasian dan tanggal

keberangkatan.

3. Pengawasan Pemegang Izin Kunjungan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan atas pemegang izin kunjungan menjadi tugas Kantor

Imigrasi yang memberikan izin masuk:

- Pengawasn ini baru beralih kepada Kantor Imigrasi ( Kanim ) lain,

apabila izin kunjungan diperpanjang oleh Kanim yanh bukan pemberi

izin masuk.

4. Pengawasan Pemegang Izin Tinggal Terbatas mencakup kegiatan sebagai

berikut :

- Pengawasan orang asing pemegang izin tinggal terbatas dilakukan

oleh Kantor Imigrasi yang memberikan izin tinggal terbatas

29 Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cata Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian


30


menyangkut keabsahan dokumen keimigrasian orang asing yang

bersangkutan, kelayakan dan boanfiditas sponsor yang mendatangkan

orang asing tersebut.

- Demikian juga untuk pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas,

jajaran imigrasi ( pejabat ) diharuskan meneliti manfaat dan

keuntungan dari orang asing tersebut untuk tetap diberi izin tinggal di

Indonesia.

Dalam hal pindah pekerjaan atau alih sponsor, yang perlu diperhatikan adalah:

- Hubungan perusahaan lama dengan perusahaan baru;

- Apakah pada perusahaan baru tenaga orang asing yang bersangkutan

benar-benar dibutuhkan;

- Persetujuan sponsor lama untuk bekerja pada peruashaan baru;

- Jumlah maksimum tenaga kerja asing yang diperkenankan pada

perusahaan baru;

- Catatan perubahan pada kartu pengawasan dan buku perusahaan; dan

- Apabila tidak memenuhi persyaratan, izin tinggal orang asing yang

bersangkutan dicabut dan dsalam waktu 14 (empat belas ) hari

diperintahkan untuk segera meninggalkan wilayah Indonesia.

Pengawasan administratif dilaksanakan di tempat - tempat pemberian

pelayanan keimigrasian, yaitu : Perwakilan Repiblik Indonesia, Direktorat Jenderal

Imigrasi, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Imigrasi,

Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan tempat - tempat lain. Namun, pada kenyataannya

bahwa sistem pengawasan administratif ini tidak mampu menjangkau semua orang

asing yang masuk dan berada di Indonesia. Terlebih berdasarkan kebijakan

pemerintah ada 48 negara yang warganya diberikan fasilitas bebas visa untuk datang

dan masuk serta berada di Indonesia.


31


Dengan demikian, warga dari negara yang diberi fasilitas BVKS tidak lagi

diseleksi melalui permohonan aplikasi visa. Para pemegang BVKS cukup

menunjukkan paspor di TPI. Apabila nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam

daftar cegah tangkal maka kepadanya dapat diberikan izin tinggal selama 60 ( enam

puluh ) hari.

Tidak ada kewajiban bagi orang asing itu untuk mendaftarkan diri atau

melaporkan diri ke Kantor Imigrasi sehingga kartu pengawasan atas nama mereka

tidak pernah tercantum disana.

Maka, pengawasannnya sangat bergantung pada kejelian Petugas Imigrasi

yang ada di TPI, baik di bandara maupun di pelabuhan laut, ketika meneliti data yang

telah diterakan pada E/D Card dan mencocokkan dengan data paspor serta tampilan

fisik orang asing yang bersangkutan, baik pada saat masuk maupun pada saat akan

meninggalkan wilayah Indonesia. Sementara itu, pengawasan selanjutnya bergantung

pada pengawasan lapangan.

Pengawasan Lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa

pemantauan, patroli, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang

dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Keimigrasian30

Dalam pelaksanaan pengawasan lapangan, pihak keimigrasian melakukan

kerjasama dengan instansi terkait yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan

Orang Asing ( Tim Sipora ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan

HAM Nomor M-68.PR.09.03 tanggal 12 Juni 2003 tentang Sususnan Tim Koordinasi

dan Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat .

Manfaat tim ini bukan hanya melaksanakan tugas pengwasan orang asing ,

melainkan juga membentuk jalinan kerjasama, harmonisasi peraturan dan

pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi pengawasan orang asing

30 Ibid Pasal 1 angka (2)


32


dengan instansi terkait, telah dibentuk Sekretariat Tetap di Direktorat Jenderal

Imigrasi agar koordinasi pengawasan orang asing tidak hanya dilakukan sekali dalam

setahun, tetapi dapat dilakukan setiap waktu.

Dengan demikian, mekanisme pertukaran informasi dan pengambilan

keputusan dalam rangka pengawasan orang asing dapt berjalan efektif. Pembentukan

Tim Sipora diatur untuk tingkat pusat, provinsi, kabupaten / kodya.

Pembahasan beralih pada rangkaian tugas penindakan orang asing.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PW.09.02 tanggal 14

Maret 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan

Tindakan Keimigrasian, penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dapat melalui dua cara berikut ini :

a. Tindakan yustisial, yang artinya setiap pelanggaran diajukan ke

pengadilan.

b. Tindakan keimigrasian, yaitu tindakan administratif dalam bidang

keimigrasian di luar proses peradilan.

Pengenaan tindakan keimigrasian merupakan bentuk tindakan hukum yang

prosesnya tidak melalui pengadilan tetapi langsung secara administratif melalui

keputusan pejabat administrasi negara ( Pejabat Imigrasi ), dengan dasar hukumnya

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.Il.02.10 Tahun

1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.

Tindakan keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing pemegang izin

keimigrasian atau yang tanpa izin keimigrasian. Tindakan keimigrasian tersebut dapat

berupa31 :

a. Penolakan masuk / tanda bertolak;

31 loc.cit Pasal 42 ayat (2)


33


b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;

c. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah

Indonesia; atau

d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia, atau penolakan masuk

ke wilayah Indonesia.

Adakalanya pelaku tindak pidana imigrasi dihukum lewat proses pengadilan,

kemudian setelah menjalani hukuman, dikenakan tindakan keimigrasian. Pejabat

yang berwenang yang melakukan tindakan keimigrasian adalah :

a. Pejabat Imigrasi di TPI, sepanjang menyangkut penolakan izin masuk

serta penangguhan pemberian tanda bertolak;

b. Kepala Kantor Imigrasi terhadap orang asing pemegang izin singgah dan

izin kunjungan yang berada di wilayah kerjanya;

c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

terhadap orang asing pemegang izin singgah, izin kunjungan dan izin

tinggal terbatas di wilayah kerjanya;

d. Direktur Jenderal Imigrasi cq Direktur Pengawasan dan Penindakan

Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah RI.

Pengawasan lapangan dilakukan di tempat-tempat beradanya orang asing

berupa : alat angkut, kantor, perusahaan, hotel dan sejenisnya.


34


BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN

Pada saat ini era globalisasi sangatlah menyita perhatian dunia internasional.

Globalisasi dengan di dukung oleh kemajuan teknologi dan informasi telah membuat

suatu perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Dengan kemajuan

teknologi ini membuat akses informasi semakin mudah dan cepat. Arus globalisasi ini

menimbulkan peningkatan lalu lintas orang, barang, jasa masuk ataupun keluar dari

wilayah suatu negara sehingga dapat merubah perekonomian serta perubahan perilaku

masyarakat yang mana tidak selalu berdampak positif. Dampak negatif seperti

dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung

dengan perusahaan Indonesia ( melalui penanaman modal asing dan atau penanaman

modal dalam negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi ) dan munculnya

Transnational Organized Crime ( TOC ) mulai dari perdagangan wanita dan anak

anak, pencucian uang dari hasil kejahatan, penyelundupan narkotika dan obat obatan

terlarang dan imigran gelap sampai ke perbuatan terorisme internasional.

Dikarenakan posisi Indonesia yang strategis dan kepentingan manusia yang

semakin meningkat menyebabkan semakin meningkatnya juga arus masuk dan keluar

wilayah Negara Republik Indonesia yang membuat jajaran imigrasi harus bekerja

keras serta tetap memperhatikan selective policy atau kebijaksanaan yang dianut oleh

Pemerintah Republik Indonesia di bidang keimigrasian adalah kebijaksanaan saringan

yaitu Negara Republik Indonesia bukan negara migrasi ( migrant country ) yang

menampung orang asing untuk tinggal di Indonesia, oleh sebab itu orang asing yang

diizinkan masuk ke wilayah Indonesia hanyalah orang - orang asing yang bermanfaat

bagi kepentingan negara dan masyarakat, seperti orang asing yang berinvestasi untuk

menambah pemasukan devisa dari pajak dan tenaga ahli asing dalam rangka alih


35


tehnologi serta mereka yang tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan

keamanan nasional serta menghormati menghargai kebudayaan masyarakat

Indonesia. Atau lebih tepatnya kebijaksanaan orang asing yang ingin masuk dan

menetap dalam wilayah Negara Indonesia, berdasarkan pertimbangan dari berbagai

segi, baik dari segi pengamanan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya bagi bangsa

dan Negara Indonesia32.

Politik imigrasi pada saat ini pun mengalami pergeseran yang mana

sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan UU No.9 tahun1992

lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat

global serta kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan fungsi sekuriti,

namun saat ini harus diimbangi dengan fungsi sekuriti dan penegakan hukum.33

Dalam pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang yang

memasuki ataupun keluar wilayah Indonesia adalah merupakan salah satu

perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila

dan Undang - undang Dasar 1945 yang mana disebutkan bahwa “ Keimigrasian

adalah hal ikhwal lalu lintas orang masuk yang keluar atau masuk wilayah Indonesia

serta pengawasan orang asing di wilayah Indonesia ”34.

Dikaitkan dengan hal ikhwal keimigrasian maka eksistensi Negara sebagai

suatu negara yang berdaulat, adanya tujuan nasional untuk mensejahterakan

masyarakat Indonesia, adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa Indonesia,

keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan

dunia internasional maka semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang

telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum untuk pengaturan

implementasi tugas tugas keimigrasian secara operasional. Didalam dasar dasar

pertimbangan Undang - undang no. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan

32 Direktorat Jenderal Imigrasi, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Departemen Hukum dan HAM

RI, Jakarta, 2005. hlm 146. 33 Ibid, hlm 163. 34 Indonesia, Undang undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 1.


36


bahwa pengaturan dan pelayanan di bidang keimigasian merupakan hak dan

kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang -

undang Dasar 1945.

Dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia.

Hal pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedangkan yang kedua

adalah menyangkut hal pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap

keabsahan dokumen perjalanannya dalam memasuki ataupun keluar dari wilayah

Indonesia dan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatannya selama berada di

Indonesia.

Pelaksanaan dari kebijakan nasional yang secara selektif menentukan orang

asing yang mana saja boleh masuk ke Indonesia dan sanksi hukum apa yang

dikenakan terhadap orang asing yang sudah berada di Indonesia dan apabila terjadi

pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur mengenai hal hal yang harus dipatuhi

selama Warga Negara Asing tersebut berada di Indonesia. Hal - hal mengenai

persyaratan prosedur larangan, sanksi hukum mengenai lalu lintas orang antar negara

inilah yang disebut Hukum Keimigrasian.

Hukum keimigrasian merupakan instrumen penegakan kedaulatan Negara

yang mengatur tata tertib lalu lintas orang antar Negara dan pengawasan orang asing

di Indonesia serta mengatur hal hal yang harus dipatuhi dan ditaati bersama. Undang -

undang keimigrasian no 9 tahun 1992 tentang keimigrasian mengatur sanksi yang

harus dijatuhkan terhadap siapa saja yang tidak mentaati aturan tersebut. Dengan

adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang telah di atur maka hal tersebut

adalah suatu pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

Untuk mengawasi keberadaan orang asing, ada dua hal yang menjadi sasaran

pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, yaitu pengawasan terhadap


37


keberadaannya ( secara immigrator ) dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing

selama berada di Indonesia35.

Dalam melaksanakan pengawasan orang asing perlu adanya suatu teori yang

menjadi kerangka berpikir dalam rangka melaksanakan pengawasan. Teori yang

digunakan adalah manajemen pengawasan dimana pengawasan merupakan bagian

sehingga segala tujuan yang direncanakan telah berjalan dengan baik. Perencanaan

dalam hal ini adalah tujuan pemerintah agar orang asing yang masuk keluar dan

melakukan kegiatan di dalam wilayah Indonesia adalah orang asing yang

mendatangkan keuntungan bagi bangsa Indonesia, bukan merupakan orang asing

yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia.

Henry Fayol mengatakan pengawasan merupakan ” pengawasan adalah

kegiatan untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana yang sudah

ditetapkan. ”

Aspek pengawasan kegiatan orang asing memerlukan suatu kegiatan

terkoordinir antar instansi dalam hal pelaksanaan pengawasannya. Dalam rangka

pengawasan orang asing Menteri membentuk tim Koordinasi pengawasan orang

asing bersama badan atau instansi pemerintah lainnya yang terkait sebagai pelaksana

pengawasan orang asing secara terkoordinasi yang disebut Koordinasi Pengawasan

Orang Asing ( SIPORA ) . Koordinasi pengawasan orang asing dilakukan secara

terpadu, dan SIPORA dibentuk di tingkat pusat, di tingkat Propinsi dan di tingkat

daerah.

Tim koordinasi tingkat Pusat dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau

pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Untuk Tingkat Propinsi daerah tingkat I dipimpin

oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM yang bersangkutan atau Pejabat

Imigrasi yang di tunjuk. Dan untuk daerah atau wilayah lain yang terdapat Kantor

Imigrasi dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan.36

35 Undang Undang keimigrasian. Op .cit.. Pasal 38. 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1994,, op cit,. bagian Kelima.


38


Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi

dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang

asing, badan atau instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen

Dalam Negeri, Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja,

Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995

Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tingkat

Keimigrasian dapat diuraikan beberapa jenis pengawasan terhadap orang asing yaitu :

1. Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui

penelitian surat - surat atau dokumen berupa catatan, pengumpulan,

pengolahan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara

manual dan elektronik tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang

asing. Pengawasan administratif dapat dilakukan oleh pejabat atau

pegawai yang tidak memiliki kualifiaksi PPNS artinya pengawai tanpa

predikat PPNS dapat melakukan pengawasan administratif.

2. Pengawasan Lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa

pemantauan, patroli, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan,

pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana

keimigrasian. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh PPNS Imigrasi

dengan dibantu beberapa personil, karena bila nantinya terdapat orang

asing yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran keimigrasian yang

dapat menangkap hanyalah PPNS karena memiliki kewenangan atas

penangkapan, penyitaan, penggeledahan.

Pada kenyataannya SIPORA ini sangat bermanfaat dalam rangka pengawasan

orang asing di Indonesia. Salah satu contoh pengawasan bersama yang terjadi pada

saat itu adalah di sebuah salah satu tempat karaoke, Polisi menemukan wanita asing

berkebangsaan China yang bekerja sebagai penyanyi karaoke, kemudian Polisi


39


menyerahkan kepada pihak Imigrasi untuk memeriksanya. Ketika dihadapkan kepada

petugas Imigrasi, wanita asing tersebut harus menunjukkan dokumen

keimigrasiannya.

Kemudian ketika didapatkan surat perjalanannya, tertera dalam izin

keimigrasiannya, bahwa wanita asing tersebut berada di Indonesia dengan izin

kunjungan wisata, wanita asing tersebut telah melanggar UU No. 9 Tahun 1992,

Tentang Keimigrasian, Pasal 50 yang berbunyi :

“ Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan

kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang

diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun

atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ”.

Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan keimigrasian

dan operasi lapangan yang berkaitan dengan penindakan keimigrasian yang terencana

dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang juga didukung oleh pengawasan

administratif dimana didalamnya terdapat data orang asing mengenai kegiatan dan

keberadaan orang asing di Indonesia serta keberadaan sponsornya, nantinya

pelaksanaan pemantauan keimigrasian dan operasi lapangan akan lebih terarah

sehingga kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif.

Pada tingkat pusat, fungsi pengawasan keberadaan orang asing dilakukan oleh

Direktorat Intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan direktorat termuda

yang ada di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat ini dibentuk berdasarkan

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.04.PR.07.10 tahun 2004

Tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM.

Kegiatan Direktorat Intelijen Keimigrasian meliputi perencanaan kegiatan

intelijen, pengumpulan informasi, analisa informasi, produk intelijen dan distribusi

produk intelijen, networking dengan komunitas intelijen dan evaluasi kegiatan

intelijen, yang menyangkup tugas-tugas yang berkaitan dengan Keimigrasian.


40


Tugas utama dari Direktorat Intelijen Keimigrasian merupakan sebagai

penyalur data – data atau informasi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan

masalah keimigrasian maupun Informasi mengenai masalah keimigrasian yang

mutakhir yang harus segera ditanggapi. Hal ini merupakan kebutuhan dari Direktorat

Jenderal Imigrasi agar memiliki kemampuan menetukan kebijakan keimigrasian yang

tepat dalam menghadapi perkembangan permasalahan bangsa dan negara pada

umumnya dan permasalahan keimigrasian khususnya.

Dalam rangka pengumpulan informasi, terdapat beberapa hal sebagai kunci

utama yang perlu patut diberikan perhatian khusus sebagai pokok informasi yang

perlu diperoleh yaitu menyangkut hal-hal seperti : pelaku, modus, oknum, korban,

rute perjalanan, sarana yang digunakan, sponsor, jaringan, dan seterusnya. Setelah

informasi diperoleh, kemudian dianalisa oleh Analis intelijen guna menghasilkan

suatu produk intelijen.

Terdapat berbagai jenis produk intelijen untuk memenuhi berbagai keperluan

strategis dan taktis yang berbeda yang memiliki fungsi yang berbeda – beda pula.

Bentuk produk – produk intelijen tersebut yaitu :

a. Analisa Pola Kejahatan, berguna untuk memeriksa data mengenai peristiwa

kejahatan untuk memberikan informasi mengenai trend kejahatan, pelanggar

hukum, rangkaian atau pola sehingga dimungkinkan untuk memprediksi

kegiatan kejahatan di masa yang akan datang.

b. Profil Pasar, analisa mengenai pasar kriminal, misalnya jenis orang yang

rentan terhadap kejahatan keimigrasian. Profil ini berfokus pada komoditas

( misalnya paspor curian ) dan jasa ( misalnya penyelundupan manusia ).

c. Profil Bisnis Kejahatan, analisa dan uraian mengenai cara kerja tindak

kriminal, operasi dan tehniknya. Hal tersebut berguna untuk :

1. menentukan kerentanan

2. memberi gambaran mengenai latar belakang kegiatan investigasi


41


3. alat guna memprediksi prilaku

4. suatu fokus untuk pengumpulan data

d. Analisa Jaringan, gambaran umum mengenai jaringan kriminal khusus atau

e. hubungan antara orang dan organisasi yang terlibat di dalam kegiatan

kriminal. Analisa tersebut menjelaskan hubungan dan menyoroti kelemahan

yang dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum.

Sebagai suatu hasil proses intelijen, maka produk intelijen dapat digunakan

dalam berbagai fungsi. Fungsi dari produk intelijen yang telah dihasilkan adalah

sebagai suatu informasi yang dirancang untuk memberikan saran dalam mengambil

tindakan dan menyediakan strategi dalam menangani masalah keimigrasian.

Informasi ini menyediakan keterangan yang penting mengenai peristiwa dan trend

dalam pelanggaran ketentuan, seperti :

a. rute atau metode yang digunakan oleh imigran ilegal;

b. jaringan atau sindikat yang memberikan transportasi dan akomodasi;

c. warga negara yang rawan dalam melakukan pelanggaran keimigrasian;

d. visa yang melebihi batas waktu tinggal;

e. pelanggaran atau kejahatan keimigrasian yang menjadi trend.

Sehingga dalam melakukan proses intelijen sampai dengan dihasilkannya

suatu produk intelijen, maka harus dapat memenuhi unsur – unsur diatas yang akan

menegaskan fungsi dari suatu produk intelijen itu sendiri.

Setelah informasi maupun data – data diolah menjadi suatu produk intelijen,

maka produk intelijen itu akan didistribusikan ke Unit Pelayanan Teknis (UPT) baik

ke TPI maupun kantor imigrasi diseluruh Indonesia. Pelaksanaan pendistribusian

produk intelijen ini dilakukan dengan cara mengirimkannya melalui Sistem Intelijen

Keimigrasian dari Direktorat Intelijen Keimigrasian ke UPT – UPT di daerah. Hal ini

dimungkinkan karena telah tersedianya sistem jariang intelijen keimigrasian. Dimana

sistem jaringan ini telah dipasang di beberapa TPI utama di Indonesia, yaitu : Bandar

Udara Internasional Soekarno Hatta – Jakarta, Bandar Udara Internasional Ngurah


42


Rai – Bali, Bandar Udara Internasional Juanda – Surabaya, Bandar Udara Polonia –

Medan, dan Pelabuhan Laut Internasional Batam Center – Batam, untuk sementara

jaringan intelijen keimigrasian baru terdapat pada TPI – TPI di atas. Sehingga data –

data dari TPI dapat segera di sampaikan ke Direktorat Inteljien Keimigrasian Sub

Direktorat Produksi Intelijen Keimigrasian yang akan di analisa oleh para intelijen

analis di Sub Direktorat Produksi Intelijen Keimigrasian. Hasil analisa yang berupa

produk intelijen akan di distribusikan kembali ke TPI melalui jaringan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu produk intelijen merupakan salah satu

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan pimpinan

dalam menghadapi masalah keimigrasian. Setelah produk intelijen didistribusikan ke

UPT, seyogyanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh

pimpinan akan tetapi selama ini hasil dari produk intelijen yang telah dikirimkan ke

UPT belum dapat digunakan secara optimal. Hal ini dikarenakan tidak cukup

memadainya fasilitas jaringan dan para petugas intelijen yang masih terbatas serta

minimnya pengetahuan tentang masalah intelijen keimigrasian.

Sedangkan pada tingkat unit pelaksana tekhnis yaitu Kantor Imigrasi,

pengawasan orang asing dilakukan oleh seksi pengawasan dan penindakan

keimigrasian ( wasdakim ). Pengawasan pada Kantor Imigrasi dilakukan dengan

pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.


bab ii tinjauan umum tentang pengawasan …lontar.ui.ac.id/file?file=digital/120070-t...

Documents