14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pemasyarakatan adalah suatu proses normal, tujuannya adalah :

a. Berusaha agarnarapidana atau anak didik tidak melanggar

hukum lagi dimasyarakat nantinya

b. Menjadikan narapidana atau anak didik sebagai peserta

yang aktif dan kreatif dalam pembangunan

c. Mambantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di

dunia dan akhirat 10

Menurut kutipan diatas bahwa pemasyakan adalah sebagai upaya

untuk mempebaiki diri sesorang yang telah dianggap melanggar

hukum yang ada, sehingga dengan adanya pemasyarakatan narapidana

atau anak didik dapat bermanfaat dan diterima kembali oleh

masyarakat pada umumnya, merujuk dari Pearaturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga

Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan,

pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik

Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan para narapidana menjadi

masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi

kejahatan yang pernah dia lakukan, sedangkan pembimbingan pada

10 R. Achamad S. Soemadi Pradja, 1979. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Bina Cipta

Bandung. Hal 24

15

Pasal 1 ayat (2) adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan

kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap

dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien

Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan

kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal :

a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara

c. Intelektual

d. Sikap dan perilaku

e. Kesehatan jasmani dan rohani

f. Kesadaran hukum

g. Reintregasi sehat dengan masyarakat

h. Ketrampilan kerja

i. Latihan kerja dan produksi

Dalam prinsip-prinsip pokok pemsyarakatan sebagai dasar

pembinaan narapidana, menyebutkan bimbingan dan didikan harus

berdasarkan Pancasila. Kepada narapidana harus diberikan

kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, jiwa

musyawarah untuk mufakat. Narapidana harus diikutsertakan dalam

kegiatan demi kepentingan umum

2. Model Pembinaan Narapidana

Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya sesuai dengan falsafah

pemidanaan modern yaitu “treatment” yang lebih menguntungkan

bagi penyembuhan pelaku tindak pidana, sehingga tujuan dari sanksi

16

bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina

pelaku kejahatan11.

Dari kutipan diatas adalah pembinaan dewasa kini lebih baik

dari pada yang sebelumnya dikarenakan tujuan dari pembinaan

narapidana untuk menjadikan narapidana menjadi baik kembali.

Perlakuan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan narapidana

sebagai subjek di dalam pembinaan, dengan sasaran menjadikan

narapidana pada akhirnya berguna bagi masyarakat. Ini merupakan

salah satu tujuan dari ide individualisasi pemidanaan yang lahir dalam

mashab modern.

Pemidanaan yang bertujuan membina narapidana dalam

Undang-Undang No. 12 Thun 1995 Tentang Pemasyarakatan di atur

dalam Pasal 12 yang berbunyi :

1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas

dilakukan penggolongan atas dasar :

a) Umur;

b) Jenis kelamin;

c) Lama pidana yang dijatuhkan;

d) Jenis kejahatan;

e) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau

perkembangan pembinaan

2) Pembinaan narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas

Wanita.

Bentuk pelaksanaaan hak pendidikan bagi warga binaan yang

wajib dilkaukan oleh Lapas telah diatur dengan jelas dalam Undang-

11 Romli Atmasasmita, 2005, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks

Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung Alumni 1982. Hal 11

17

Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan

tugas pembinaan kepada narapidana, Lapas tidak bekerja sendiri,

namun dibantu oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai

pembimbing, karena di Bapas dapat diperoleh keterangan dan

informasi bagi tiap warga binaan, untuk menentukan bentuk

pembinaan. Bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana

menurut Departemen Kehakiman meliputi :

a. Pembinaan berupa interaksi langsung, sifatnya

kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina;

b. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah

tingkah laku melalui keteladanan;

c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis;

d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama,

berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan,

kesadaran hukun, keterampilan mental dan spiritual

Adapun bentuk pembinaan Nrapidana tersebut dapat disebutkan

sebagai berikut :

a. Program pendidikan, adalah salah satu faktor yang penting

dalam rangka pembinaan narapidana. Oleh karena itu

lembaga harus menyediakan sarana bacaan yang bersifat

umum, mengingat latar belakang pendidikan yang pernah

ditempuh narapidana berbeda-beda. Walaupun seseorang

telah manjadi narapidana, tidak berarti dia kehilangan

kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

b. Program keagamaan, program ini diperlukan guna

menyadarkan diri narapidana dengan nilai-nilai

keagamaan. Program ini juga dapat memberikan

pendidikan bagi narapidana dalam bidang agama.

Disebutkan juga dalam Rancangan Undang-Undang Tahun

1967 Tentang Ketentuan Pokok Pemasyarakatan Pasal 29-

41 menyebutkan “Pendidikan pelajaran dan peribadatan

agama wajib diselenggarakan demi pembinaan jiwa

terpidana”12.

12 Soedjono Dirjo Sisworo, 1984, Sejarah dan Asas-Asas Penologi(Pemasyarakatan),

Armico, Bandung, Hal 199.

18

c. Program keterampilan atau pekerjaan, dalam praktiknya

sebagian besar narapidana yang dipenjarakan

berkedudukan sebagai kepala rumah keluarga yang

mempunyai tanggung jawab kepada anggota keluarganya.

“Dengan dipenjarakannya suami atau istri, tentu kelaurga

akan merasa kehilangan tumpuan rumah tangga yang

sebenarnya sulit untuk dipisahkan”13

Berdasarkan kutipan diatas bahwa untuk mewujudkan tujuan

pemasyarakatan salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan

untuk pemenuhan pendidikan dari pada narapidana atau anak didik,

yaitu bisa dilakukan dengan mefasilitasi buku bacaan yang umum,

diarenakan narapidana atau anak didik dalam lapas memiliki latar

pendidikan yang berbeda beda

3. Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang

Pemasyarakatan

Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan

narapidana merupakan kewenangan menteri, melalui petugas

pemasyarakatan sebagai pelaksana. Hal tersebut sesuai dengan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 7 ayat (1) yaitu pembinaan

dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh

menteri dan dilaksanakan oleh petugas Lapas.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ditentukan bahwa petugas Lapas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat

fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang

pembinaan, pengawasan dan pembimbingan warga binaan

13 Muladi, dalam Muhari, 1992, Paradigma Baru Hukum Pidana. Hal 107.

19

pemasyarakatan. Situasi dalam membina narapidana harus mempunyai

iklim dan identik dengan iklim keluarga dimana ditemukan kedamaian

dan keamanan14

Berdasarkan kutipan diatas bahwa pemasyarakatan yang

merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian,

pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara

pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum

B. Tinjauan Umum Terhadap Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Adanya pemidanaan tidak dapat dihindarkan di dalam

masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan adalah hal

terakhir dari penerapan hukum. Pemidanaan merupakan upaya yang

lebih keras dan bersifat menekan. Suatu pidana sebagai sanksi dapat

menjadi keras sekali dirasakan, hal ini terkadang sampai

menghilangkan kemerdekaan pelaku tindak pidana untuk beberapa saat.

Pada saat ini di masyarakat, berkembang istilah untuk menyebut

tahanan tindak pidana, yaitu narapidana. Dalam Undang-Undang No.

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana

yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangakan

14 Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, 1987, Kejahatan Dalam Masyarakat dan

Pencegahannya. Biana Aksara, Jakarta. Hal 67

20

pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuman tetap.

Menurut kamus hukum, Narapidana adalah seseorang yang

sedang menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga

Pemasyarakatan. Narapidana sedikit berbeda dengan Narapidana

Politik, tetapi tidak boleh ada pembedaan/diskriminasi yang didasarkan

pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik

atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau

status lainnya.

2. Hak-Hak Narapidana

Sewaktu menjalani pemidanaan di Lemabaga Pemasyarakatan,

pelaku tindak kejahatan yang kemudian disebut dengan narapidana

akan dikurangi hak-hak tertentu mereka. Namun dalam menjalani masa

pemidanan tersebut, ada beberapa hak yang wajib didapatkan oleh

narapidana, yang dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 12

Tahun 1995, bahwa narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

2. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

5. Menyampaikan keluhan;

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa

lainnya yang tidak dilarang;

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang

tertentu lainnya;

9. Mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi)

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti

mengunjungi kelaurga;

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

21

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Tentang Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan

1. Hak Mendapat Pendidikan Sebagai Hak Ekonomi Sosial Budaya

Begitu pentingnya pendidikan dalam proses penanaman

kecakapan hidup sehingga berhubungan langsung dengan kehidupan

ekonomi, sosial dan budaya pada masyarakat, memberikan derajat

martabat sesuai dengan kecakapan hidup (life skills) yang dipilihnya,

kemudian memberikan kepercayaan kepada dunia usaha, termasuk

industri dan lapangan kerja yang memerlukan, dan selanjutnya akan

memberikan kepercayaan kepada msyarakat. Pendidikan sebagai hak

ekonomi, sosial, dan budaya merupakan salah satu aspek hak asasi

manusia yang tidak bisa dipisahkan dengan hak lainnya. Hak inipun

melekat pada setiap diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya diperlukannya peran

Negara dalam pemenuhan hak ini terhadap warga negaranya. Dalam

rangka pemenuhan hak ekonomi,sosial,dan budaya ini ditemukan

kendala-kendala dikarenakan dalam upaya pemenuhannya bergantung

dari keadaan ekonomi dan hak ini merupakan hak positif yang bersifat

non-justiciable. Hal inipun tentu berlaku bagi semua warga negara tidak

terkecuali bagi para narapidana.

Sarbiran mengemukakan bahwa terdapat begitu banyak dan

bermacam-macam bidang kejuruan yang dapat dipilih. Pilihan itu

22

tentuu harus disesuaikan dengan minat dan bakat serta rencana yang

dapat dikembangkan melalui proses pendidikan dan pelatihan agar

memiliki keterampilan sebagai bekal hidup sekaligus bekal kerja di

masyarakat, dan bahkan lebih dari itu sebagai bekal untuk

mengembangkan karir di masyarakat15

Berdasarkan kutipan diatas bahwa, fasilitas yang terdapat dalam

lapas harus memenuhi kebutuhan daripada narapidana atau anak didik

supaya narapidana atau anak didik dapat berkembang sesuai dengan

minat bakatnnya dengan pemenuhan hak pendidikan agar kelak keluar

dari lapas menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.

2. Ruang Lingkup Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Pengertian pendidikan adalah cara, hasil atau proses kerja

mendidik, dapat membentuk manusia menjadi orang yang berguna16.

Pendidikan adalah usaha menyiapkan narapidana dan anak didik

pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah17.

Berdasarkan kutipan diatas bahwa pendidikan bagi para

narapidana bertujuan untuk memberi bekal mereka ketika keluar dari

lembaga pemasyarakatan. Di penjara, pendidikan menjadi bernilai

sosial (social return) yang melampaui nilai privat yang diterima oleh

setiap individu. Jenis pemanfaatan pendidikan ini sama potensialnya

15 Sarbiran. 2002, Keterampilan dan Kecakapan hidup (life skills): Sebuah persoalan

Martabat Manusia. Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan. Hal 147 16 Imam Bernardib, 1998, Dasar-Dasar Kependidikan : Memahami Makna Dan Perspektif

Beberapa Teori Pendidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal 432 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

23

dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu pendidikan

menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin

banyak orang mengenyam pendidikan maka pengangguran dan angka

kejahatan semakin berkurang. Kondisi ini menjadikan sekolah

mempunyai manfaat sosial yang tak terhingga bagi masyarakat.

Saat ini pendidikan di atur dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 poin 1 yang

berbunyi :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengemdalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek.

Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana

seyogyanya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah

tentang pelaksanaan pendidikan secara konkrit. Pendidikan di

Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di

Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara

terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

(Kemendikbud), yang dahulu bernama Departemen Pendidikan

24

Nasional Republik Indonesia (Depdiknas). Di Indonesia semua

penduduk wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam

tahun di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun disekolah

menengah pertama/madrasah tsanawiyah.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sebagai

pemilik otoritas pendidikan di Indonesia, telah menetapkan bahwa

sejak Tahun 2002, konsep life skills atau pendiidkan kecakapn hidup

sebagai sebuah kebijakan nasional yang harus diaplikasikan di seluruh

jalur, jenjang dan satuan pendidikan. Undang-Undang No. 20 Tahun

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 menyebutkan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa

dan negara18

Dari kutipan diatas penulis berpendapat bahwa pendidikan adalah

sarana untuk seseorang mengembangkan dirinnya dengan suasana

belajar dan proses pembelajaran, supaya mendapatkan bekal yang

diperlukan untuk dirinnya dan masyarakat pada umumnnya,

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas telah

mengamanatkan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan

18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

25

Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan

meningkatkan kesejahteraan umum19. Amanat ini harus menjadi

komitmen seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara

negara/pemerinta, swasta, organisasi, dan komponen bangsa yang lain

termasuk masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan kutipan diatas bahwa tujuan dari Negara ini adalah

untuk mencerdaskan dan meningkatkan semua warganya jadi tidak ada

terkecuali untuk setiap warga negara untuk mendapatkan hak nya yaitu

dalam hal ini adalah hak pendidikan untuk narapidana.

3. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Ditinjau Dari Perundang-

undangan

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional

Pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan

kemampuan dan membentuk warak serta peradaban yang

bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa serta

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik,

merupakan hak dari seluruh warga negara Indonesia seperti

tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) Pasal 5 ayat (1) bahwa

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk

memperoleh pendiidkan yang bermutu”. Serta Pasal 5 ayat (5)

19 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

26

bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan

meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanap

terkecuali, sebab pendidikan harus dilaksanakan secara

demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung

tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan

kemajemukan bangsa. Pendidikan yang penyelenggaraannya

tidak membeda-bedakan siapapun dan dengan menjunjung nilai-

nilai yang berlaku dalam masyarakat, maka terselenggaranya

pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan

masyarakat, dan terutama oleh pemerintah. Hal tersebut

tercantum pada Pasal 11 ayat (1), bahwa “Pemerintah dan

pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan,

serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi

setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Sehingga diharapkan

dengan campur tangan pemerintah, seluruh warga negara

memperoleh hak mereka mendapatkan pendidikan yang layak

tanpa terkecuali.

b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia

Hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai

anugerah Tuhan Yanag Maha Esa atau bisa disebut Hak Asasi

Manusia (HAM) harus dihormati, dilindungi oleh negara, hukum,

27

pemerintah, dan setiap orang, dan tidak layak dirampas oleh

siapapun, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

manusia. Salah satu hak yang melekat pada diri manusia dan harus

dilindungi adalah hak dalam memperoleh pendidikan, yang

terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tentang HAM,

bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan

pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya,

dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi masyarakat

yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia,

bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Dalam

Pasal 13 juga disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk

mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan

dan teknologi, seni budaya sesuai dengan martabat manusia demi

kesejahteraannya, bangsa dan umat manusia”

Hak untuk memperoleh pendidikan seperti yang tercantum

pada pasal diatas adalah diperuntukan bagi setiap orang tanpa

tertkecuali bagi narapidana yang berada di lembaga

pemsyarakatan.

Narapidana yang berada dalam Lembaga pemasyarakatan

dan terrenggut sebagian dari kemerdekaannya untuk beraktifitas

dengan bebas, juga mempunyai hak asasi yang melekat sejak

mereka lahir, dan pendidikan adalah sarana bagi pengembangan

pribadi, maka narapidana berhak mendapatkannya, serta

28

mengetahui perkembangan masyarakat di luar lingkungan sosial

mereka, seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa “Setiap

orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya”.

c. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan

hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan

menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat

hidup secara baik sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

seperti yang diketahui bahwa lembaga merupakan tempat

pembinaan terhadap para pelaku tindak kriminal, maka sangat jelas

lembaga pemasyarakatan adalah tempat berkumpulnya para pelaku

tindak kejahatan dari berbagai perkara. Maka dari itu diperlukan

sistem pendidikan yang berguna bagi berkembangnya kesadaran

para narapidana untuk menjalani hidup yang lebih baik, sertya

berwawasan luas dan berpendidikan seperti masyarakat pada

umumnya.

Selama kehilangan kemerderkaan bergerak, narapidana

harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan

dari padanya seperti tercantum dalam pasal 14 ayat (1) huruf c dan

29

f, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,

bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan

pengajaran, serta mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran

media massa yang ridak dilarang20.

Dari yang penulis kutip diatas bahwa yang dimaksud Pasal

14 ayat (1) huruf C dan F Undang-Undang No. 12 Tahun 1995

yaitu hak tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan status yang

bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian

pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

D. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum disini merupakan landasan untuk

mengetahui seberapa efektif pelaksanaan hak narapidana dalam bidang

pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan.

Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus

memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis21.

Berdasarkan kutipan diatas penulis berpendapat kaidah hukum

sebaiknya mengandung tiga aspek, yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis.

Jika hanya berlaku secara yuridis, kaidah hukum hanya merupakan hukum

yang mati, sedangkan apabila hanya berlaku secara sosiologis karena

dipaksakan, kaidah hukum tidak lebih dari sekedar alat pemaksa. Apabila

20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 21 Zainudin Ali, 2006, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 94

30

hanya memenuhi syarat filosofis, kaidah hukum tidak lebih dari kaidah

hukum yang dicita-citakan.

Faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi di dalam

masyarakat yaitu :

1. Kaidah hukum

Di dalam teori hukum dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya

hukum sebagai kaidah, yakni :

a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya

didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau

terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan

b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah

tersebut efektif. Artinya kaidah itu dapat dipaksakan

berlakunya oleh penguasa walapun tidak diterima oleh

masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya

pengakuan dari masyarakat

c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan

cita-cita hukum22.

Menurut kutipan diatas bahwa untuk mengetahui seberapa

berfungsinnya suatu kaidah hukum dapat dilihat melalui yuridis,

sosiologis, dan filosofis, artinya ketingannya harus

berkesinambungan agar tercapinnya tujuan hukum.

2. Penegak hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan

hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Petugas hukum di

sini menyangkut petugas pada stata atas, menengah, dan bawah.

Artinya dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas

22 Ibid

31

seyogyanya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan

tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup kerjanya23

Menurut kutipan diatas sebgai penegak hukum harus

memiliki pedoman sesuai aturan hukum yang ada baik norma yang

berlaku di masyarakat maupun peraturan perundang-undangan.

3. Sarana / Fasilitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999

Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang,

Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Pasal 13 dan 18.

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifitaskan suatu

aturan tertentu, ruang sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik

yang berfungsi sebagai faktor pendukung24

Menurut kutipan diatas untuk mencapai keefektifitasan

suatau aturan atau norma tidak hanya dengan penegak hukum saja,

akan tetapi perlu adnaya fasilitas sebagai sarana dalam mencapai

tujuan hukum.

4. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan

adalah warga masyarakat. Warga masyarakat dimaksud adalah

kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-

undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan,

23 Ibid. Hal 95 24 Ibid. Hal 96

32

bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan

salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan25

Berdasarkan kutipan diatas bahwa efektifitas suatu peraturan

dapat dilihat melalui tingkat kesadaran hukum dari masyarkat itu

sendri untuk mematuhi aturan atau norma yang ada, kemudian

terkait pola pembinaan yang terdapat dilapas peran warga

masyarakat juga sangat berpengaruh pada berhasil atau tidaknya

pola pembinaan itu sendiri, karena warga masyarakat juga nantinya

yang akan menerima kembali para narapidana setalah selesai

menjalani masa hukumannya.

25 Ibid. Hal 96