kata pengantar -...

2018| Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi 2

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan

Standardisasi (IPS) Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan

perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi

Kedeputian IPS pada Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja Kedeputian IPS

Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Kedeputian IPS mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan

RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka

BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun

2015-2019.

Pada tahun 2018, Kedeputian IPS sebagai bagian dari BSN bertekad

melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan

salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang

memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang

ditargetkan. Disamping itu, Kedeputian IPS juga telah melakukan perubahan

sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran

strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Kedeputian IPS Tahun 2018 ini diharapkan dapat

menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan

kinerja Kedeputian IPS di masa mendatang, melalui pelaksanaan program

dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, 15 Januari 2019

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan

Standardisasi

Zakiyah


RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan

Standardisasi (IPS) Tahun 2018 telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran

dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja

tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan

Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Kedeputian IPS.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Kedeputian IPS tahun

2018 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2018

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian

%

1. Terwujudnya daya

saing produk

berstandar di pasar

domestik dan global

1. Persentase Industri PUN yang

dilayani Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (SPK) dan

berhasil memenuhi syarat

tujuan ekspor

50 % 76.2 % 152 %

2. Persentase SNI yang

digunakan oleh pelaku usaha

5 % 26.4 % 528 %

2. Meningkatnya

Efektivitas Sistem

Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian

3. Tingkat persepsi terhadap

standardisasi dari konsumen,

pelaku usaha, regulator, dan

akademisi/pakar

4 nilai 4 nilai 100 %

3. Meningkatkan

pengelolaan sistem

informasi dan

dokumentasi SPK

4. Tingkat kepuasan pengguna

terhadap sistem informasi SPK

3.5 nilai 3.38 nilai 96.5 %

5. Persentase penyelesaian

pengembangan aplikasi

media online (SISPK)

93 %

100 % 100 %

4. Meningkatkan

pengelolaan kegiatan

pembinaan SPK

6. Persentase pelaku usaha yang

dibina dan mendapatkan

sertifikat SNI

20 % 18 % 90 %



%

7. Tingkat partisipasi masyarakat

dalam kegiatan SPK

3 Nilai 2.8 nilai 93.3 %

5. Meningkatkan

Kompetensi SDM di

bidang SPK

8. Persentase SDM yang dibina

dengan nilai kelulusan cukup

75 % 99 % 132 %

6. Meningkatkan

kapasitas lembaga

diklat

di bidang SPK

9. Persentase jejaring lembaga

diklat yang menerapkan

pendidikan standardisasi

40 % 40 % 100 %

10. Persentase materi SPK yang

digunakan oleh lembag

adiklat

57 % 57 % 100 %

7. Meningkatkan

diseminasi dan

promosi

Standardisasi dan

penilaian kesesuaian

11. Jumlah pemanfaat diseminasi

dan layanan standardisasi

56000

orang

110126

orang

196 %

12. Jumlah produsen nasional

yang diberikan promosi SPK

600

produsen

990

produsen

165 %

8. Meningkatkan

pengembangan role

model

pembinaan UKM

13. Jumlah role model UMKM

penerap SNI

50 UMKM 40 UMKM 80 %

9. Meningkatkan

koordinasi dan

kerjasama

antar instansi

14. Jumlah kerjasama dengan

instansi lain yang ditindak lanjuti

1

kerjasama

8

kerjasama

800 %

10. Meningkatkan

pelayanan dan

kerjasama bidang

informasi

15. Jumlah SNI corner dan simpul

layanan informasi SPK

27

SNI Corner

28

SNI Corner

103.7 %

11. Meningkatkan

pengelolaan

kerjasama

internasional


badan/organisasi standardisasi

internasional yang

ditindaklanjuti

3

kerjasama

3

kerjasama

100 %



%


organisasi internasional lainnya

yang ditindak lanjuti

3

kerjasama

4

kerjasama

133 %

12. Meningkatkan

kompetensi sumber

daya manusia di

Deputi IPS

18. Persentase ASN yang

mengikuti program

peningkatan kompetensi

100 % 99 % 99 %

19. Jumlah ASN yang menempuh

pendidikan lanjutan

4 orang 3 orang 75 %

13. Meningkatkan kinerja

pengelolaan

anggaran di Deputi

IPS

20. Persentase realisasi anggaran

≥95 % 98.81 % 100 %

Dari 20 (dua puluh) indikator kinerja di Kedeputian IPS, 6 indikator kinerja

mencapai target, 8 indikator kinerja melebihi target, dan 6 indikator kinerja

kurang dari target.

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah

dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan antara lain peningkatan kualitas

layanan informasi dan pemasyarakatan standardisasi kepada masyarakat

serta peningkatan SDM dan infrastruktur yang ada.


DAFTAR ISI

Halaman Cover ................................................................................................ 1

Kata Pengantar ................................................................................................. 2

Ringkasan Eksekutif .......................................................................................... 3

Daftar Isi ............................................................................................................. 7

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang ................................................................................... 7

I.2 Maksud dan Tujuan ........................................................................... 7

I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................. 9

I.4 Sumber Daya Manusia ..................................................................... 10

I.5 Peran Strategis ................................................................................... 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis ..................................................................... 15

II.1.1 Visi dan Misi ............................................................................ 15

II.1.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................... 15

II.2 Perjanjian Kinerja ............................................................................... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja ................................................................................. 20

III.2 Realisasi Anggaran ............................................................................ 77

BAB IV PENUTUP

Penutup ........................................................................................................ 79

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja


S

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun

Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah

diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Kedeputian Informasi dan

Pemasyarakatan Standardisasi (IPS), sebagai salah satu unit kerja di

lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara

berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan

Standardisasi Nasional.

Kinerja Kedeputian IPS memberikan kontribusi pada kinerja BSN. Oleh

karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Kedeputian IPS merupakan bahan

masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja BSN tahun 2018.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kedeputian IPS adalah sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan

program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi

dan misi BSN, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan

beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan


kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan

kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala

BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala

BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN,

tugas Kedeputian IPS adalah melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

informasi dan dokumentasi serta pendidikan dan pemasyarakatan

standardisasi.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Kedeputian IPS

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan

pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan dan

pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, serta

pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan

pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;

b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan

dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi,

pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan


c. pemantauan, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan dan

pengendalian kegiatan di bidang pengembangan dan

pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan

sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan


d. penyelenggaraan kegiatan informasi dan dokumentasi standardisasi;

e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan

standardisasi.

Struktur Kedeputian IPS dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar I.1

Struktur Organisasi Kedeputian IPS

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Kedeputian IPS mempunyai

tata kerja yang didukung oleh :

1. Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, dengan tugas

melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi

program dan penyusunan rencana di bidang informasi dan dokumentasi

standardisasi.

2. Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, dengan tugas

melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi

program dan penyusunan rencana di bidang pendidikan dan pelatihan

serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai

dengan 31 Desember 2018 Kedeputian IPS memiliki personel berstatus


Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang, dengan

rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1

Personel ASN Kedeputian IPS

Gambar I.2

Diagram Jenjang Pendidikan SDM Kedeputian IPS

No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah

Orang S3 S2 S1 S0 SMA

1. Eselon I 1 - - - - 1

2. Eselon II - 2 - - - 2

3. Eselon III - 3 2 - - 5

4. Eselon IV - 4 11 - - 15

5. Fungsional Pustakawan - 3 2 - 1 6

6. Fungsional Widyaiswara - 2 - - - 2

7. Fungsional Pranata Komputer - - 9 1 2 12

8. Staf - 1 23 2 4 30

Jumlah 1 15 47 3 7 73

Prosentase ASN berdasarkan

jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan

Persentase

S3 1,4

S2 19,1

S1 65,7

D3 4,1

SMA 9,8


Gambar I.3

Diagram Bidang Keilmuan SDM Kedeputian IPS

Gambar I.4

Diagram Usia SDM Kedeputian IPS

Bidang Keilmuan

Bidang Keilmuan Jumlah Persentase

eksakta 13 17,8 %

teknik 24 32,8 %

sosial 35 47,9 %

bahasa 1 1,4 %

TOTAL 73 100%

Range Usia Jumlah presentase

≤ 25 - 30 15 20,5%

≤ 30 - 35 19 26%

≤ 35 - 40 16 21,9%

≤ 40 - 45 12 16,5%

≤ 45 - 50 4 5,5%

≤ 50-55 2 2,7%

≤ 55 - 60 4 5,5%

≤ 60 1 1,4%

total 73 100%


Gambar I.5

Personel Kedeputian IPS

Data diatas memperlihatkan bahwa ASN Kedeputian IPS, berada pada usia

produktif , jenjang pendidikan sarjana dan pasca sarjana (86 %) dengan

komposisi eksakta dan sosial secara beimbang. Selain ASN internal,

Kedeputian IPS dalam menjalankan roda organisasinya juga

mengoptimalkan penggunaan sumberdaya manusia eksternal (adhoc)

seperti instruktur pelatihan untuk mendukung kegiatan diklat standardisasi,

dosen pengampu untuk menyampaikan pengakaran tentang standardisasi ,

evaluator dan Dewan Juri SNI Award, tim pembimbing fasilitasi UMKM, serta

tenaga kontrak yang berasal dari wilayah setempat untuk membantu

pelayanan BSN di Kantor layanan Teknis di Sumatera Selatan dan Sulawesi

Selatan.

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan

kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Kedeputian IPS mempunyai peran strategis dalam mendukung

pelaksanaan fungsi BSN, yaitu mengembangkan budaya standar,


kompetensi dan sistem informasi di bidang standardisasi dan penilaian

kesesuaian. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Kedeputian IPS

telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak

lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2

Potensi dan Permasalahan Kedeputian IPS

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

1. Terbangunnya

budaya standar

merupakan potensi

untuk dapat

mengembangkan,

menerapkan dan

memanfaatkan

infrastruktur mutu

secara efisien dan

efektif untuk

meningkatkan daya

saing bangsa

1. Program pendidikan SPK

baru difokuskan pada

pendidikan tinggi ,

sementara pendidikan

dasar sampai menengah

belum menjadi fokus

2. Program pemasyarakatan

standar belum menyentuh

industri besar dan

menengah secara optimal,

termasuk konsumen dan

komunitas

3. Kanal informasi SPK belum

tersosialisasi secara luas

1. Penguatan kerjasama

dengan Kemenristekdikti

dan perluasan kerjasama


dengan Kemendikbud, dan

lembaga-lembaga

pendidikan non formal dan

informal

2. Pengembangan model

pembelajaran untuk

pendidikan dasar dan

menengah

3. Penguatan muatan SPK di

rencana pembelajaran

pendidikan tinggi

4. Penguatan kerjasama

dengan industri besar,

menengah, industri kreatif,

asosiasi-asosiasi, serta

pemerintah daerah baik

untuk penerapan standar .

5. Pengembangan role mode

penerapan standar untuk

UKM

6. Penguatan diseminasi dan

pemasyarakatan standar

melalui media massa

elektronik dan media sosial,

7. Visualisasi penerapan

standar sesuai dengan

kelompok target sasaran

pengguna dan modul-modul

penerapan standar,


POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

2. Sumber informasi

utama mengenai

standardisasi dan


yang terlengkap di

Indonesia

1. Sebagian SNI yang tersedia

belum mutakhir

sebagaimana harapan

stakeholders

2. Adanya ketentuan yang

membatasi penyebaran

standar hasil adopsi standar

internasional dan regional

1. Koordinasi dan pemberian

input mengenai

pemutakhiran SNI kepada

Pusat Pengembangan

Standar

2. Integrasi beberapa aplikasi

untuk mendukung Sistem

Informasi Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian secara

nasional

3. Penguatan, pemanfaatan,

dan pengembangan

jaringan SNI Corner

4. Penyusunan kebijakan

terkait penyesuaian tariff

penjualan standar


R

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

umusan visi dan misi Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan

Standardisasi (IPS) sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kedeputian

IPS Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Meningkatkan budaya standar di masyarakat

MISI

Mengembangkan budaya standar, kompetensi dan sistem informasi di

bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka

merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur

sejauh mana visi dan misi Kedeputian IPS telah dicapai mengingat

tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Kedeputian IPS adalah sebagai berikut:

TUJUAN Meningkatkan persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK

melalui edukasi publik dan pemanfaatan sistem informasi SPK


Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Kedeputian IPS selaku

Unit Teknis di lingkungan BSN. Kedeputian IPS dituntut agar dapat mengikuti

perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan

kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu,

pencapaian kinerja Kedeputian IPS harus dapat dinilai dari aspek ketepatan

penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan

keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun 2018,

sasaran Kedeputian IPS telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka

perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

SASARAN

Sasaran strategis sesuai Renstra Kedeputian IPS Tahun 2015-2019 :

Meningkatnya persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK

melalui penyebarluasan informasi dandokumentasi, pendidikan, pelatihan

serta pemasyarakatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Kedeputian IPS

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai upaya penyempurnaan

adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global

2. Meningkatnya Efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

3. Meningkatkan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi SPK

4. Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK

5. Meningkatkan Kompetensi SDM di bidang SPK

6. Meningkatkan kapasitas lembaga diklat di bidang SPK

7. Meningkatkan diseminasi dan promosi Standardisasi dan penilaian

kesesuaian

8. Meningkatkan pengembangan role model pembinaan UKM

9. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi

10. Meningkatkan pelayanan dan kerjasama bidang informasi

11. Meningkatkan pengelolaan kerjasama internasional

12. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Deputi IPS

13. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Deputi IPS


II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian

Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian

kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai

keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran

kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja

Sasaran Kedeputian IPS sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja

Kedeputian IPS Tahun 2018 juga mengalami perubahan. Berikut adalah

Perjanjian Kinerja Kedeputian IPS tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator

kinerja dan target.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Kedeputian IPS Tahun 2018

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

STAKEHOLDER PERSPECTIVES

1. Terwujudnya daya

saing produk

berstandar di pasar

domestik dan global

1. Persentase Industri PUN yang dilayani

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dan

berhasil memenuhi syarat tujuan ekspor

50 %

2. Persentase SNI yang digunakan oleh pelaku

usaha

5 %

2. Meningkatnya

Efektivitas Sistem

Standardisasi dan


3. Tingkat persepsi terhadap standardisasi dari

konsumen, pelaku usaha, regulator, dan

akademisi/pakar

4 Nilai

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

3. Meningkatkan

pengelolaan sistem

informasi dan

dokumentasi SPK

4. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem

informasi SPK

3.5 Nilai

5. Persentase penyelesaian pengembangan

aplikasi media online (SISPK)

93

%



4. Meningkatkan


pembinaan SPK

6. Persentase pelaku usaha yang dibina dan

mendapatkan sertifikat SNI

20 %

7. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan

SPK

3 Nilai

5. Meningkatkan

Kompetensi SDM di

bidang SPK

8. Persentase SDM yang dibina dengan nilai

kelulusan cukup

75 %

6. Meningkatkan

kapasitas lembaga

diklat

di bidang SPK

9. Persentase jejaring lembaga diklat yang

menerapkan pendidikan standardisasi

40 %

10. Persentase materi SPK yang digunakan oleh

lembag adiklat

57 %

7. Meningkatkan

diseminasi dan

promosi

Standardisasi dan


11. Jumlah pemanfaat diseminasi dan layanan

standardisasi

56000 Orang

12. Jumlah produsen nasional yang diberikan

promosi SPK

600 Produsen

8. Meningkatkan

pengembangan role

model

pembinaan UKM

13. Jumlah role model UMKM penerap SNI

50 UMKM

9. Meningkatkan

koordinasi dan

kerjasama

antar instansi

14. Jumlah kerjasama dengan instansi lain yang

ditindak lanjuti

1 Kerjasama

10. Meningkatkan

pelayanan dan

kerjasama bidang

informasi

15. Jumlah SNI corner dan simpul layanan informasi

SPK

27 SNI Corner

11. Meningkatkan

pengelolaan

16. Jumlah kerjasama dengan badan/organisasi

standardisasi internasional yang ditindaklanjuti

3 kerjasama



kerjasama

internasional

17. Jumlah kerjasama dengan organisasi

internasional lainnya yang ditindak lanjuti

3 Kerjasama

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVES

12. Meningkatkan

kompetensi sumber

daya manusia di

Deputi IPS

18. Persentase ASN yang mengikuti program


100 %

19. Jumlah ASN yang menempuh pendidikan

lanjutan

4 Orang


pengelolaan

anggaran di Deputi

IPS


≥95 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Kedeputian IPS pada

tahun 2018 menetapkan sebanyak 13 (tiga belas) sasaran dimana setiap

sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur

keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Kedeputian

IPS melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun

keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan

dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional (084.01.06) melalui :

1. Kegiatan Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi

(3556), yang akan menghasilkan output :

a. Output : Informasi Standardisasi (3556.001)

2. Kegiatan Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi (3558), yang

akan menghasilkan output :

a. Output : Pendidikan, Pelatihan, dan Pemasyarakatan Standardisasi

(3558.001)


A

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (IPS)

berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian

Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat

keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan

sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung

pencapaian kinerjanya, Kedeputian IPS telah melaksanakan beberapa

aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam

Laporan Kinerja Kedeputian IPS Tahun 2018.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Kedeputian IPS, maka

telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja

tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas

kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-

masing sasaran dan target yang terkait Kedeputian IPS yang direncanakan

dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel

berikut.


Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Kedeputian IPS Tahun 2018


%

1. Terwujudnya daya

saing produk

berstandar di pasar

domestik dan global

1. Persentase Industri PUN yang

dilayani Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (SPK) dan

berhasil memenuhi syarat

tujuan ekspor

50 % 76.2 % 152 %


digunakan oleh pelaku usaha

5 % 26.4 % 528 %

2. Meningkatnya

Efektivitas Sistem

Standardisasi dan


3. Tingkat persepsi terhadap

standardisasi dari konsumen,

pelaku usaha, regulator, dan

akademisi/pakar

4 nilai 4 nilai 100 %

3. Meningkatkan

pengelolaan sistem

informasi dan

dokumentasi SPK

4. Tingkat kepuasan pengguna

terhadap sistem informasi SPK

3.5 nilai 3.38 nilai 96.5 %

5. Persentase penyelesaian

pengembangan aplikasi

media online (SISPK)

93 %

100 % 100 %

4. Meningkatkan


pembinaan SPK

6. Persentase pelaku usaha yang

dibina dan mendapatkan

sertifikat SNI

20 % 18 % 90%

7. Tingkat partisipasi masyarakat

dalam kegiatan SPK

3 Nilai 2.8 nilai 93.3 %

5. Meningkatkan

Kompetensi SDM di

bidang SPK

8. Persentase SDM yang dibina

dengan nilai kelulusan cukup

75 % 99 % 132 %

6. Meningkatkan

kapasitas lembaga

diklat

di bidang SPK

9. Persentase jejaring lembaga

diklat yang menerapkan


40 % 40 % 100 %



%

10. Persentase materi SPK yang

digunakan oleh lembag

adiklat

57 % 57 % 100 %

7. Meningkatkan

diseminasi dan

promosi

Standardisasi dan


11. Jumlah pemanfaat diseminasi

dan layanan standardisasi

56000

orang

110126

orang

196 %

12. Jumlah produsen nasional

yang diberikan promosi SPK

600

produsen

990

produsen

165 %

8. Meningkatkan

pengembangan role

model

pembinaan UKM

13. Jumlah role model UMKM

penerap SNI

50 UMKM 40 UMKM 80 %

9. Meningkatkan

koordinasi dan

kerjasama

antar instansi


instansi lain yang ditindak lanjuti

1

kerjasama

8

kerjasama

800 %

10. Meningkatkan

pelayanan dan

kerjasama bidang

informasi

15. Jumlah SNI corner dan simpul

layanan informasi SPK

27

SNI Corner

28

SNI Corner

103.7 %

11. Meningkatkan

pengelolaan

kerjasama

internasional


badan/organisasi standardisasi

internasional yang

ditindaklanjuti

3

kerjasama

3

kerjasama

100 %


organisasi internasional lainnya


3

kerjasama

4

kerjasama

133 %

12. Meningkatkan

kompetensi sumber

daya manusia di

Deputi IPS


mengikuti program


100 % 99 % 99 %



%

19. Jumlah ASN yang menempuh

pendidikan lanjutan

4 orang 3 orang 75 %


pengelolaan

anggaran di Deputi

IPS


≥95 % 98.81 % 100 %

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja

Kedeputian IPS untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN

1

Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar

domestik dan global

Tabel III.2

Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018

2015 2016 2017 Target Realiasi %

1. Persentase Industri PUN

yang dilayani

Standardisasi dan


(SPK) dan berhasil

memenuhi syarat

tujuan ekspor

% - - 142.8

% 50 % 76.2 % 152

%


digunakan oleh pelaku

usaha

% - - 5 % 26.4 % 528

%

Rata-rata capaian Sasaran 100 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terwujudnya

daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global terdiri dari 2

(dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-


rata capaian sebesar 340 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator

kinerja sasaran 1.

1. Indikator Kinerja : Persentase Industri PUN yang dilayani Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (SPK) dan berhasil memenuhi syarat tujuan ekspor

Untuk meningkatkan jumlah ekspor khususnya produk unggulan nasional, BSN

di tahun 2018 menargetkan 50 % dari jumlah industri yang telah diberikan

pelayanan standardisasi dan penilaian kesesuaian mampu memenuhi

persyaratan/ketentuan tujuan ekspor. Indikator kinerja ini merupakan

indikator kinerja baru pada tahun 2017. Capaian yang dihasilkan melampaui

target.

Pengumpulan dan Pendataan industri PUN yang memenuhi persyaratan

ekspor diperoleh melalui 5 produsen (ekportir) dari hasil bimbingan

penerapan SNI terhadap 51 Produsen PUN, bimbingan Konsultasi SPK (120

produsen ekspor) dan produsen PUN yang produknya tersertifikasi dan

berorientasi ekspor (2393 dari 3141 atau 76.2 %). Saat ini pemenuhan

persyaratan ekspor masih didominasi pada industri berbasis kayu.

Kendala yang masih dihadapi para eksportir industri PUN untuk memenuhi

syarat tujuan ekspor adalah keterbatasan infrastruktur mutu terutama untuk

pengujian produk. Ruang lingkup Laboratorium penguji terakreditasi KAN

belum cukup untuk melakukan pengujian persyaratan yang diminta tujuan

ekspor. Selain itu kendala lainnya adalah tools untuk mengidentifikasi industri

PUN yang tersertifikasi belum memadai guna menjangkau data yang

tersebar pada pelaku usaha. Sementara updating database aplikasi

BangBeni belum lengkap.

Untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan beberapa hal,

diantaranya perluasan target layanan SPK untuk seluruh skala industri,

memperkuat link ke database K/L terkait database pelaku usaha ekspor, dan

melengkapi database Bang Beni dan pengembangannya.

2. Indikator Kinerja : Persentase SNI yang digunakan oleh pelaku usaha

Tahun 2018 BSN menargetkan jumlah SNI yang digunakan oleh pelaku usaha

sebesar 5% dari jumlah SNI yang masih berlaku atau 491 SNI. Hal tersebut

diharapkan SNI yang digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan

daya saing produk dan memperluas pangsa pasar nya baik nasional

maupun ke negara tujuan ekpor.


Pada tahun 2018, prosentasi penggunaan SNI oleh pelaku usaha meningkat

secara eksponensial sebesar 528 % atau 2.593 SNI digunakan oleh pelaku

usaha. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja ini terlampaui. Beberapa

faktor yang mendukung terlampauinya indikator kinerja ini antara lain

meningkatnya awareness penerapan SNI secara sukarela maupun wajib

oleh pelaku usaha, SNI menjadi salah satu satu syarat dalam transaksi bisnis,

dan kemudahan akses terhadap SNI oleh pelaku usaha baik secara offline

maupun online melalui aplikasi pemesanan SNI. Namun demikian, kenaikan

prosentasi ini bisa dimungkinkan karena rendahnya penetapan baseline

pada saat perencaan. Untuk itu data capaian ini bisa dijadikan landasan

untuk penyesuaian penetapan baseline IKU penggunaan SNI oleh pelaku

usaha berikutnya menjadi 26.4 %.

Gambar III.1

Grafik Presentase SNI yang digunakan oleh pelaku usaha

Untuk meningkatkan awareness dalam rangka membangun budaya mutu,

Indonesia menetapkan bulan November sebagai Bulan Mutu Nasional.

Seluruh komponen mengisi bulan tersebut dengan beragam kegiatan untuk

meningkatkan daya saing nasional dan kualitas bangsa, di bulan Oktober

hingga November 2018. Kegiata yang dilakukan untuk meningkatkan

awareness antara lain :

Realisasi

528%


Seminar Nasional Standardisasi dalam Bulan Mutu Nasional

Dalam rangka memeriahkan kegiatan Bulan Mutu Nasional 2018,

sepanjang bulan Oktober hingga November Badan Standardisasi

Nasional menyelenggarakan beragam kegiatan, antara lain Seminar

Nasional Standardisasi dengan tema Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian Mendukung Revolusi Industri 4.0 di Surabaya, pada 25

Oktober 2018. Kegiatan dihadiri oleh 850 peserta yang merupakan

stakeholders di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Gambar III.2

Seminar Nasional Standardisasi dalam Buulan Mutu Nasional 2018

25 Oktober 2018

Promosi SPK Melalui Media Sosial

Media sosial sangat strategis untuk menyebarkan informasi terutama

dalam era revolusi industry 4.0 sekarang ini. BSN juga memanfaatkan

media sosial untuk menyebarkan serta mempromosikan informasi

mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada seluruh

masyarakat Indonesia, yaitu melalui:

- Facebook: Badan Standardisasi Nasional

- Twitter : @bsn_sni

- Instagram : @bsn_sni


Dengan jumlah follower sampai tahun 2018 adalah :

- Facebook: Badan Standardisasi Nasional (7951 follower)

- Twitter : @bsn_sni (9487 follower)

- Instagram : @bsn_sni (49100 follower)

Gambar III.3

FB Page Badan Standardisasi Nasional Analytical Data 2018

Gambar III.4

Instagram Badan Standardisasi Nasional Analytical Data 2018


SNI Channel

Dalam rangka melakukan penyebarluasan informasi dalam konten

digital, BSN juga melakukan peliputan aktivitas kegiatan standardisasi

dan penilaian kesesuaian, dalam program dan kemasan SNI Channel.

Pada tahun 2018, SNI Channel membuat 41 publikasi video.

Gambar III.5

Jumlah Publikasi Video SNI Channel 2017 – 2018


SASARAN

2

Meningkatnya Efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian

Tabel III.3




3. Tingkat persepsi

terhadap standardisasi

dari konsumen, pelaku

usaha, regulator, dan

akademisi/pakar

nilai - 75,10

%

96,6 % 4 nilai 4 nilai 100

%


Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya

Efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terdiri dari 1 (satu)

indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata

capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja

sasaran 2.

3. Indikator Kinerja : Tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen,

pelaku usaha, regulator, dan akademisi/pakar

Dalam meningkatkan persepsi dari konsumen, pelaku usaha,

regulator, dan akademisi/pakar terhadap standardisasi dan penilaian

kesesuaian (SPK), BSN melakukan survei untuk memperoleh tingkat persepsi

terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku usaha, regulator dan

akademisi/pakar. Responden survei tingkat persepsi terhadap standardisasi

merepresentasikan konsumen, pelaku usaha, regulator, dan akademisi/pakar

di 11 kota di Indonesia, yaitu Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Medan,

Palembang, Riau, Surabaya, Samarinda, Manado, Yogyakarta, Manado dan

Samarinda.

Kuesioner mencantumkan sejumlah pernyataan yang berkaitan

dengan variable atau atribut yang membentuk manfaat penerapan standar

(SNI) dan sertifikasi. Kemudian responden diminta untuk menunjukkan


jawaban mereka untuk masing-masing pertanyaan pada kuesioner. Namun

untuk responden yang tidak sepakat dapat memilih jawaban tidak tahu.

Pertanyaan pada kuesioner dirancang untuk memperoleh informasi

tentang pengetahuan masyarakat terhadap atribut-atribut terkait SNI, yang

dikelompokkan sebagai berikut:

a. Profil dan demografi responden

b. Pengetahuan tentang BSN

c. Pengenalan tentang SNI

d. Penerapan SNI

e. Sertifikasi SNI

f. Informasi dan Promosi SNI

Pada tahun 2018 tingkat persepsi ini ditargetkan dengan nilai 4. Hasil

ini menunjukkan bahwa upaya pemberian informasi dan promosi yang

dilakukan oleh BSN dan pihak-pihak lainnya telah menuai hasil yang baik.

Mayoritas responden sudah sadar terhadap pentingnya penerapan

standar. Pihak perusahaan sudah merasakan manfaat dari penerapan

standar untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan

perusahaan, dan hal ini dapat meningkatkan jumlah perusahaan yang

menerapkan standar. Hasil penelitian ini sejalan dan mengkonfirmasi dari

penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa produk yang disertifikasi oleh

SNI sudah memiliki atribut seperti kualitas bahan baku, efisiensi

perusahaan, kualitas produk, keamanan dalam penggunaan, dan harga

yang wajar. Sebagian besar responden sepakat bahwa produk SNI dapat

meningkatkan daya saing dan citra perusahaan.

Kegiatan yang dilakukan Kedeputian IPS untuk meningkatkan

persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku usaha, regulator,

dan akademisi/pakar adalah partisipasi aktif dalam kegiatan International

Organization for Standardization/Committee on Consumer Policy -

ISO/COPOLCO merupakan Komite Kebijakan Standardisasi di International


Organization for Standardization (ISO) yang terkait dengan isu konsumen.

Pada tahun 2018, Kedeputian IPS BSN sebagai host dalam

penyelenggaraan Sidang ISO/COPOLCO ke-40 di Bali pada 6-10 Mei 2018.

Sidang Ini diikuti oleh hampir seluruh negara anggota ISO/COPOLCO

Rangkaian pertemuan ISO/COPOLCO ini dalam beragam aktifitas seperti

Working Group (WG) Meeting, Workshop, dan Plenary Meeting.

Gambar III.6

Sidang ISO/COPOLCO ke-40 di Bali 6-10 Mei 2018

SASARAN

3

Meningkatkan pengelolaan sistem informasi dan

dokumentasi SPK

Tabel III.4




4. Tingkat kepuasan

pengguna terhadap

sistem informasi SPK

Nilai - - 3.5

nilai

3.38

nilai

96.5 %

5. Persentase

penyelesaian

pengembangan

aplikasi media online

(SISPK)

% - - 93 % 100 % 100 %

Rata-rata capaian Sasaran 98.25 %


Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan

pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi SPK terdiri dari 2 (dua)

indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata

capaian sebesar 98.25 % . Berikut disampaikan rincian capaian indikator

kinerja sasaran 3.

4. Indikator Kinerja : Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi SPK

Indikator kinerja ini merupakan bentuk pemenuhan BSN atas perspektif

stakeholder terhadap layanan publik BSN dan pelaksanaan program

Reformasi Birokrasi. Salah satunya adalah kepuasan pengguna terhadap

sistem informasi SPK.

Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi SPK adalah indeks

yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan layanan jasa

informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui survei kepuasan

pelanggan. Skala penilaian yang digunakan adalah skala 1 – 4. Pada tahun

2018, BSN menargetkan nilai tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem

informasi SPK sebesar 3.5.

Target tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi Standardisasi

dan Penilaian Kesesuaian (SPK) pada tahun 2018 adalah nilai survey 3.5 dari

skala 4. Capaian yang didapatkan adalah nilai survey sebesar 3.38. Nilai

tersebut memperlihatkan adanya gap sebesar 0.12 %. Kegiatan yang telah

dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain : launching layanan

baru perpustakaan BSN, penataan ruang baca di tempat dan ruang

konsultasi, aplikasi pemesanan standar online (pesta online), aplikasi libri

stania, penyediaan buku tamu elektronik dan sistem antrian pelanggan,

penyediaan fasilitas pendukung layanan (minuman), dan perbaruan standar

pelayanan informasi.


Gambar III.7

Perkembangan tingkat kepuasan masyarakat

terhadap layanan informasi standardisasi 2013 - 2018

Launching Layanan Baru Perpustakaan BSN

Untuk mempermudah akses informasi terhadap standar, serta untuk

meningkatkan layanan informasi dan dokumen standar, Perpustakaan

Badan Standardisasi Nasional (BSN) meluncurkan empat (4) layanan

baru untuk masyarakat. Layanan baru ini berupa layanan ruang baca di

lantai mezzanine, Akses SNI, Libri Stania (Perpustakaan Online), serta

Pesta Online (Pemesanan Standar Online).

Dengan diresmikannya 4 layanan baru tersebut, kini para pengunjung

Perpustakaan BSN dan Layanan Informasi Terpadu (LITe) BSN dapat

membaca dokumen SNI secara digital dalam format flip book dengan

menggunakan layanan Akses SNI (akses-sni.bsn.go.id). Layanan ini akan

terus dikembangkan sehingga diharapkan kedepannya masyarakat

dapat membaca dokumen SNI dimanapun dalam bentuk elektronik.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses koleksi Perpustakaan

BSN, khususnya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian,

masyarakat dapat mengunjungi portal Libri Stania

(perpustakaan.bsn.go.id). Masyarakat juga dapat mengakses koleksi

repositori BSN melalui menu Repositori Institusi. Setelah mendapatkan

informasi koleksi perpustakaan, masyarakat dapat memanfaatkan koleksi

Perpustakaan BSN dengan membaca di ruang baca lantai mezzanine.


Tidak hanya itu, kini masyarakat pun dapat memesan dokumen SNI dan

dokumen standar lainnya berbasis e-commerce melalui layanan Pesta

Online yang dapat diakses di sni.bsn.go.id. Pengguna dapat melakukan

pemesanan dokumen SNI dan dokumen standar lainnya dengan terlebih

dahulu melakukan registrasi dan login secara gratis.

Gambar III.8

Launching Layanan Baru Perpustakaan BSN 2018

Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (SPK) masih harus ditingkatkan dan menjadi perhatian

tahun tahun berikutnya. Terutama untuk komponen yang memiliki nilai lebih

rendah dari nilai rata rata 3,38, misalnya waktu penyelesaian layanan

informasi SPK, pengetahuan dan kecakapan petugas layanan, fasilitas

pengaduan, kecepatan merespon keluhan dan pengaduan,


5. Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian pengembangan aplikasi media

online (SISPK)

Dalan meningkatkan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi SPK

Jumlah penyelesaian pengembangan aplikasi media online (SISPK), pada

tahun 2018 BSN menargetkan persentase penyelesaian pengembangan

aplikasi media online (SISPK) sebesar 93 %. Hal ini untuk mendukung seluruh

kegiatan BSN melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi. Grand

Design s.d 2019 sebanyak 30 Aplikasi, dimana target 2018 sebanyak 28.

Target Persentase penyelesaian pengembangan aplikasi media online

(SISPK) pada tahun 2018 adalah 93 %. Capaian yang didapatkan adalah

penyelesaian pengembangan aplikasi sebanyak 100%. Hal ini menunjukkan

bahwa indikator kinerja ini terlampaui. Kegiatan yang telah dilakukan untuk

mencapai target tersebut antara lain : pengembangan aplikasi pemesanan

standar (Pesta Online) dan aplikasi Akses SNI, penyempurnaan Intranet dan

penambahan fitur pada aplikasi SISPK.

Gambar III.9

Perkembangan Jumlah Aplikasi di BSN 2015 - 2018


Tabel III.5

Daftar Pertambahan Aplikasi BSN 2015 – 2018

2015 2016 2017 2018

Digital Library SISPK Website BSN

Aplikasi

Pemesanan

Standar

Webmail BSN Back End SISPK Info LPK Aplikasi Akses SNI

SNI Channel Aplikasi Trainning Assessor Aplikasi Pengunjung LITE

Kantaya Aplikasi Daring Pembelajaran

SNI Perpustakaan Digital BSN

Aplikasi Registrasi Diklat

PNBP BSN Aplikasi JDIH BSN Aplikasi Barang Ber-SNI

Aplikasi Sistem Informasi

Jabatan BSN

Aplikasi Pelaksanaan Kegiatan

dan Anggaran Aplikasi TBT WTO

Aplikasi Kepegawaian BSN Aplikasi Penganggaran dan

Pelaporan Aplikasi Registrasi SNI Award

Aplikasi Pencatatan Kinerja Aplikasi Pengaduan Masyarakat Aplikasi Jurnal Standardisasi

Aplikasi TNDE Aplikasi Pengaduan Tanda SNI Aplikasi Repository Makalah

dan Penelitian Litbang

Aplikasi Codex Indonesia

Aplikasi Pemetaan LPK

KANMIS


Tabel III.6

Daftar Aplikasi BSN 2015 – 2018

APLIKASI Nama Aplikasi Pusat / Biro Publik Lokal Tahun Publish

http://www.bsn.go.id Website BSN PUSIDO √ √ 2017

http://infolpk.bsn.go.id Info LPK PUSIDO √ √ 2017

http://lib.bsn.go.id Digital Library PUSIDO √ √ -

https://webmail.bsn.go.id Webmail BSN PUSIDO √ √ -

https://live.bsn.go.id SNI Channel PUSIDO √ -

http://kantaya.bsn.go.id/ Kantaya PUSIDO √ √ -

http://sispk.bsn.go.id/ SISPK PUSIDO √ √ 2016

http://akses.sispk.bsn.go.id/ Back End SISPK PUSIDO √ 2016

http://pengunjung.bsn.go.id/ Aplikasi Pengunjung LITE PUSIDO √ 2017

http://perpustakaan.bsn.go.id/ Perpustakaan Digital BSN PUSIDO √ 2017

http://akreditasi.bsn.go.id KANMIS PALLI /PALS √ √ 2015

http://e-training.bsn.go.id Aplikasi Trainning Assessor PALLI /PALS √ √ 2016

http://bangbeni.bsn.go.id Aplikasi Barang Ber-SNI PALLI /PALS √ √ 2017

http://tbt.bsn.go.id Aplikasi TBT WTO PKS √ √ 2017

http://sniaward.bsn.go.id Aplikasi Registrasi SNI Award PUSDIKMAS √ √ 2017

http://elearning.bsn.go.id Aplikasi Daring Pembelajaran SNI PUSDIKMAS √ √ 2016

http://diklat.bsn.go.id/ Aplikasi Registrasi Diklat PNBP BSN PUSDIKMAS √ √ 2014

http://js.bsn.go.id Aplikasi Jurnal Standardisasi PUSLITBANG √ √ 2017

http://repository.bsn.go.id Aplikasi Repository Makalah dan Penelitian Litbang PUSLITBANG

√ 2017 http://jdih.bsn.go.id Aplikasi JDIH BSN HOH √

√ 2016 http://sijab.bsn.go.id Aplikasi Sistem Informasi Jabatan BSN HOH √

√ - http://simpeg.bsn.go.id/ Aplikasi Kepegawaian BSN HOH √

√ - http://sitata.bsn.go.id/ Aplikasi Pencatatan Kinerja HOH √

√ -

http://sipakar.bsn.go.id Aplikasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PKT √

√ 2016 http://sipp.bsn.go.id Aplikasi Penganggaran dan Pelaporan PKT √

√ 2016 http://tnde.bsn.go.id Aplikasi TNDE PKT √

√ - http://sipmas.bsn.go.id Aplikasi Pengaduan Masyarakat INSPEKTORAT √

√ 2016 http://codexindonesia.bsn.go.id Aplikasi Codex Indonesia PSPS √

√ - http://lpk.bsn.go.id/ Aplikasi Pemetaan LPK PSPS √

√ - http://pengaduan-sps.bsn.go.id/ Aplikasi Pengaduan Tanda SNI PSPS

√ 2016 pesta.bsn.go.id Aplikasi Pemesanan Standar PUSIDO √

√ 2018 akses-sni.bsn.go.id Aplikasi Akses SNI PUSIDO

√ 2018


SASARAN

4 Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK

Tabel III.7




6. Persentase pelaku

usaha yang dibina dan

mendapatkan sertifikat

SNI

% - - 20 % 18 % 90 %

7. Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

kegiatan SPK

Nilai - - 3 nilai 2.8

nilai

93.3 %

Rata-rata capaian Sasaran 91.65 %


pengelolaan kegiatan pembinaan SPK terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar

91.65 % . Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4.

6. Indikator Kinerja : Persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan

sertifikat SNI

Tahun 2018 BSN berusaha meningkatkan mutu produk pelaku usaha dengan

cara membina dan mendapatkan sertifikat SNI. Target yang ingin dicapai

oleh BSN dalam hal ini sebesar 20%. Hal ini dilakukan guna mendorong

peningkatan nilai jual produk baik dalam maupun luar negeri. Diharapkan

dengan semakin banyaknya pembinaan yang dilakukan oleh BSN kepada

pelaku usaha baik industri kecil, menengah maupun besar dapat

mendapatkan sertifikat SNI.

Pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai

pelaksanaan kewajiban sesuai dengan Undang-undang No.20 Tahun 2014

tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 53 sampai dengan 54,

dalam pelaksanaannya Badan Standardisasi Nasional (BSN) melakukan 2


pendekatan yaitu bekerjasama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah

Non Kementerian Lainnya, dan/ atau Pemerintah Daerah dilakukan

pembinaan terhadap Usaka Kecil Menengah Mikro (UMKM), juga BSN

melakukan rekrutmen peserta secara online melalui website BSN.

Pembinaan penerapan SNI terhadap UMKM ini dilakukan secara multiyears

mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, artinya pada tahun 2017 dan

tahun 2018 terdapat beberapa UMKM yang merupakan lanjutan dari tahun

sebelumnya. Pada kegiatan pembinaan ini, Persentase pelaku usaha yang

dibina dan mendapatkan sertifikat SNI meningkat 8% dari tahun sebelumnya,

hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang dibina mampu memenuhi

persyaratan SNI, berikut gambaran kegiatan pembinaan UMKM TA 2018

dibandingkan tahun sebelumnya, untuk tahun 2015 sertifikasi yang

didapatkan masih pada sertifikasi sistem manajemen mutu SNI ISO 9001.

Gambar III.10

Kegiatan Pembinaan UMKM Tahun 2015-2018

Pembinaan yang dilaksanakan pada tahun 2018 mencakup 150 UMKM yang

tersebar di 22 Provinsi dan terdiri dari 74 Jenis Produk, yang di antaranya 26


UMKM berhasil mendapatkan Sertifikasi Produk, yaitu 1 Alat Kesehatan, 1 Alat

Olah raga, 4 Batik, 1 Biskuit, 4 Garam, 3 Kopi, 6 Olahan Pangan, 2 Pakaian

Bayi, 3 Pempek dan 1 Tempe.

Adapun jenis produk dan sebaran pembinaan UMK untuk penerapan SNI

pada tahun 2018 tertera dalam gambar berikut :.

Gambar III.11

Sebaran UMKM T A 2018 Berdasarkan Jenis Produk


Gambar III.12

Sebaran UMKM T A 2018 Berdasarkan Provinsi

BSN dalam melakukan pembinaan untuk mendorong penerapan SNI,

menghadapi beberapa tantangan, di antaranya pada UMKM pangan

ditemukan beberapa UMKM yang belum memenuhi persyaratan GMP dan

peraturan/ketentuan perizinan , dan keterbatasan sarana prasarana UMK

dalam menerapkan SNI. Oleh karena itu perlu kerjasama dan kolaborasi

dengan Dinas setempat maupun dengan instansi teknis terkait guna

menjembatani keterbatasan ini .

7. Indikator Kinerja : Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK

Untuk menggali informasi tentang seberapa besar tingkat partisipasi

masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, baik

mulai dari perumusan, penerapan, edukasi, penelitian/kegiatan dan promosi

SNI, BSN melakukan survei tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK.

Survei ini terdiri 3 pertanyaan dan 27 pernyataan. Penyebaran kuesinoer


dilakukan pada hampir seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh BSN,

diantaranya Gathering SNI Awad, Workhop keamanan konstruksi, Seminar

Bulan Mutu dan IQE. Target BSN pada tahun 2018 adalah 3 dalam skala

Likert. Hasil survei memperlihatkan nilai yang dicapai sebesar 2,8 artinya

masih ada gap sebesar 0,2.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK, selain

melakukan berbagai perbaikan akses layanan informasi untuk memudahkan

partisipasi masyarakat, Kedeputian IPS BSN juga melakukan kegiatan yang

melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan SPK

Kegiatan lain yang dilakukan oleh diantaranya :

SNI Award

Kepada organisasi yang menerapkan SNI secara konsisten dan

berkinerja baik, Pemerintah melalui BSN memberikan penghargaan

SNI Award. Penyelenggaraan SNI Award dilakukan melalui

serangkaian proses penilaian mulai dari penilaian pemenuhan syarat

administrasi, penilaian maturity system organisasi dan verifikasi lapangan

di lokasi pelaku usaha, yang selanjutnya diputuskan oleh Dewan Juri .

Penilaian SNI Award dilakukan berdasarkan kriteria SNI Award 2018

sesuai kategori organisasi (besar/menengah/kecil) yang telah

ditetapkan.

BSN memberikan penghargaan SNI Award 2018 kepada 56 organisasi

dari sebanyak 208 organisasi/perusahaan yang mendaftar.

Penyerahan Penghargaan SNI Award 2018 dilaksanakan pada 21

November 2018. Tahun ini juga diserahkan penghargaan Grand Platinum

untuk organisasi yang 3 kali berturut turut dapat mempertahankan nilai

platinum yaitu kepada PT Pupuk Kaltim.


Gambar III.13

Penyerahan SNI Award 21 November 2018

Gambar III.14

Jumlah Pendaftar SNI Award 2014 – 2019

Rekor Muri Bakso Ikan Ber-SNI sebanyak 18.818 porsi dan Pempek ber-

SNI sebanyak 18.818 buah

Untuk mempromosikan pentingnya produk SNI, BSN terus gencar

mengkampanyekan produk-produk SNI kepada masyarakat. Salah


satunya, produk bakso ikan ber-SNI. Dengan mengambil momentum

kegiatan pemecahan rekor Guinness World of Records senam poco-

poco massal yang diikuti sebanyak 65.000 peserta dan berlangsung di

sepanjang jalan MH. Thamrin Jakarta. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

bekerjasama dengan para pemangku kepentingan diantaranya

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman, serta industri penerap SNI, memecahkan Rekor Muri

Penyajian Bakso Ikan Terbanyak sejumlah 18.818 porsi di halaman

Gedung BPPT Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta, pada hari Minggu 5

Agustus 2018. Sebagai catatan, Rekor Muri sebelumnya pada tanggal 1

Maret 2014 dengan penyajian bakso sebanyak 16.074 porsi. Para peserta

yang mengikuti senam poco-poco beserta para pengunjung car free

day, diharapkan dapat menikmati hidangan bakso ikan ber-SNI.

Gambar III.15

Penyerahan Rekor MURI Penyajian Bakso Ikan Ber-SNI Terbanyak

Selain bakso berSNI, Memanfaatkan momentum Palembang yang

mendampingi Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Pemecahan rekor MURI juga diperoleh untuk pempek berSNI. Asian

Games 2018, yang dihadiri lebih dari 15.000 orang dari 45 negara, dapat


menjadi momentum untuk memperkenalkan salah satu makanan

tradisional Palembang, Pempek Ikan, ke komunitas global. Dalam

momentum tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) sajikan 18.818

pempek ber-SNI di Benteng Kuto Besak, Palembang pada Rabu

(8/8/18).

Gambar III.16

Rekor MURI Penyajian Pempek Ber-SNI Terbanyak

Temu MASTAN

BSN bekerjasama dengan Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN)

menyelenggarakan kegiatan Temu MASTAN di Surabaya pada tanggal

26 Oktober 2018. Acara mengambil tema enerapan SNI Bangunan

Tahan Gempa Sebagai Upaya Menuju Industri 4.0.


Gambar III.17

Temu MASTAN 2018

SASARAN

5 Meningkatkan Kompetensi SDM di bidang SPK

Tabel III.8


Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019

Target %

capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %

8. Persentase SDM yang

dibina dengan nilai

kelulusan cukup

% - - 75 % 99 % 132

%

…. ... %



Kompetensi SDM di bidang SPK terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian

kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 132 % .

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.

8. Indikator Kinerja : Persentase SDM yang dibina dengan nilai kelulusan cukup

Untuk sasaran kinerja meningkatkan kompetensi SDM di bidang SPK,

digunakan indikator kinerja pembinaan SDM melalui pelatihan di bidang SPK


yang mendapatkan nilai kelulusan minimal cukup. Rincian rentang nilai

tersebut sebagai berikut:

Tabel III.9

Rincian Nilai Kelulusan Pelatihan SPK

Rentang nilai Predikat

85 – 100 Sangat Baik

70 – 84 Baik

45 – 69 Cukup

0 – 44 Kurang

Berikut ini adalah realisasi kinerja dari peningkatan kompetensi SDM di

bidang SPK:

Tabel III.10

Realisasi Kinerja dari Peningkatan Kompetensi SDM di Bidang SPK

Predikat Realisasi (%) Total Capaian Kinerja

Sangat Baik 18,77%

99,03% Baik 53,10%

Cukup 27,16%

Kurang 0,97% 0,97%

Berdasarkan table di atas, realisasi kinerja dari peningkatan kompetensi SDM

di bidang SPK, yaitu yang mendapatkan nilai kelulusan minimal cukup

sebesar 99,03%. Nilai tersebut melampaui target kinerja yang telah

dicanangkan untuk tahun 2018 sebesar 80%, sehingga capaian kinerja untuk

indikator ini adalah 132%. Realisasi kinerja sebesar 99,03% juga meningkat

dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu sebesar 97%. Peningkatan realisasi

kinerja ini merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi serta continuous

improvement yang dilakukan secara terencana dan berkala terkait materi

maupun instruktur pelatihan, sehingga diharapkan proses pembelajaran

akan dapat selalu ditingkatkan kualitasnya. Tentu saja improvement tetap

harus dilakukan terutama untuk menghilangkan adanya nilai kurang sebesar


0,97 % dengan menggali penyebab ketidaklulusan peserta antara lain sistem

rekrutmen peserta pelatihan, pengembangan segmen peserta pelatihan

dan lain lain.

SASARAN

6 Meningkatkan kapasitas lembaga diklat di bidang SPK

Tabel III.11


Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019

Target %

capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %

9. Persentase jejaring

lembaga diklat yang

menerapkan

pendidikan

standardisasi

% - - 40 % 40 % 100

%

…. ... %

10. Persentase materi SPK

yang digunakan oleh

lembaga diklat

% - - 57 % 57 % 100

%

….. … %



kapasitas lembaga diklat di bidang SPK terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja.


100 % . Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 6.

9. Indikator Kinerja : Persentase jejaring lembaga diklat yang menerapkan


Pemerataan kualitas pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat

mendukung kemajuan suatu bangsa. Hal ini juga berlaku dalam

penyebarluasan pengetahuan di bidang SPK. Untuk menyiapkan generasi

muda yang peduli dan memiliki pengetahuan SPK yang baik, maka BSN

melakukan kerjasama dengan lembaga diklat untuk mengembangkan

pendidikan tentang SPK. Sampai dengan 31 Desember 2017, BSN telah


melakukan MoU dengan 47 Perguruan Tinggi (PT), baik negeri maupun

swasta di Indonesia. Dari 47 PT tersebut, sebanyak 19 PT atau sekitar 40,43%

telah menerapkan pendidikan tentang SPK, baik di level S1 maupun S2.

Dengan target capaian tahun 2018 sebanyak 39%, artinya persentase

capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 102,6%. Capain kinerja tersebut

juga meningkat sebanyak 11% jika dibandingkan dengan capaian kinerja

tahun 2017. Kemudian, di tahun 2018, BSN melakukan 12 kerjasama dengan

PT baru sehingga total seluruh kerjasama yang telah dilakukan sampai

dengan 31 Desember 2018 sebanyak 59 MoU. Peningkatan kinerja untuk

indikator ini menunjukkan bahwa metode yang dilakukan BSN untuk

menyebar luaskan SPK cukup berhasil, baik melalui kegiatan-kegiatan seperti

sosialisasi maupun dengan metode daring termasuk peran serta Forum

pendidikan standardisasi yang beranggotakan para dosen pengampu SPK.

Hal ini yang membuat minat PT untuk menerapkan pendidikan tentang SPK

semakin meningkat.


Gambar III.18 Peta Sebaran MoU BSN dengan Perguruan Tinggi

Dalam rangka mengembangkan penerapan pendidikan standardisasi

di jejaring lembaga diklat khususnya Perguruan Tinggi, Forum Pendidikan

Standardisasi Indonesia (FORSTAN) yang dibentuk tahun 2010 ikut

menggalakan pentingnya pendidikan standardisasi di Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2018, Kepengurusan FORSTAN Periode ke-2 ( 2018-2021)

dikukuhkan pada tanggal 26 Oktober 2018 di Surabaya.


Gambar III.19

Pengesahan Kepengurusan FORSTAN Periode 2018 – 2022

Tabel III.12 memperlihatkan 19 Perguruan Tinggi yang telah menerapkan

pendidikan standardisasi.


Tabel III.12

Perguruan Tinggi yang telah menerapkan pendidikan standardisasi

NO UNIVERSITAS Konsentrasi S2

Mata Kuliah

WAJIB PILIHAN SISIPAN

1 Universitas Diponegoro S1 S1

2 Institut Teknologi Bandung S1

3 Universitas Gajah Mada S1

4 Institut Pertanian Bogor S1 S2

5 Universitas Brawijaya S1 S1

6 Universitas Sebelas Maret S1 S1

7 Universitas Hasanudin S1

8 Universitas Indonesia S1

9 Institut Tek. Sepuluh Nop. S1

10 Universitas Sriwijaya S1

11 Universitas Udayana S1

12 Universitas Surabaya S1

13 Universitas Trisakti S2 S1 S1

14 Universitas Islam Indonesia S1

15 Universitas Nasional S1

16 Univ. PGRI Indraprasta S1

17 Universitas Jember S2 S1

18 Univ. Muhamadiyah Malang S1

19 Universitas Cendrawasih S1

Namun demikian dari segi jumlah PT yang memberikan pendidikan SPK masih

menunjukkan perkembangan yang stagnan yaitu masih tetap 19 PT. Artinya

bila dibandingkan dengan jumlah 4.614 perguruan tinggi di Indonesia saat ini

perguruan tinggi yang memberikan mata kuliah SPK baru mencapai 0.4%.

Selain itu terbatasnya jumlah pengajar dan materi ajar/referensi terkait


standardisasi juga menjadi kendala bagi perkembangan pendidikan

standardisasi di Indonesia .

Kedeputian IPS pada tahun 2018 melakukan pengembangan kerjasama

dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek

Dikti guna memasukkan materi /referensi standar SNI sebagai salah satu

outcome learning yang harus dimiliki oleh para lulusan perguruan tinggi

Untuk mendukung kegiatan tersebut, Kedeputian IPS melakukan

pengelompokan SNI yang relevan dan koheren berdasarkan rumpun ilmu

dalam kebijakan dan peraturan pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Kepmenristekdikti Nomor

257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi (telah

dicabut dengan Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan

Program Studi pada Perguruan Tinggi. Hasil korelasi SNI dengan rumpun ilmu

pendidikan tinggi, memperlihatkan 6.997 SNI dari 9.935 SNI yang berlaku (s.d.

November 2018) atau sebesar 71% adalah relevan untuk mendukung subjek

bidang program studi yang ada (lihat Gambar III.20).

Kerjasama dalam pengembangan kurikulum juga telah dilaksanakan

dengan Pusat Diklat Industri Kementerian Perindustrian, Gabungan

Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia yang memiliki

anggota 420 perusahaan, dan Asosiasi Kaca lembaran dan pengaman

Indonesia – AKLP.


Gambar III.20

Korelasi SNI dengan rumpun ilmu pendidikan tinggi di Indonesia


Untuk dapat lebih mempermudah akses dan memperkaya materi

pembelajaran standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK), pada tahun

2018 dilaksanakan kegiatan pengembangan e-learning SPK. E-learning SPK

yang baru tersebut dapat diakses di e-learning.bsn.go.id. Kegiatan ini terdiri

dari pengembangan fitur-fitur dalam e-learning, juga pengembangan materi

dari elearning SPK.

Pengguna dari e-learning SPK antara lain terdiri dari dosen, mahasiswa,

industri dan pemerintahan. Pada tahun 2018, pengguna e-learning SPK

berjumlah 1.278 pendaftar dan menerbitkan 2.873 sertifikat. Jumlah ini

mengalami penurunan dari tahun 2017 dikarenakan pada tahun 2018,

website e-learning SPK dalam proses pengembangan.

Gambar III.21

Tampilan Website E-learning SPK


Gambar III.22

Statistik Pengguna E-learning Tahun 2015 - 2018

10. Indikator Kinerja : Persentase materi SPK yang digunakan oleh lembaga

diklat

Untuk menunjang proses pembelajaran tentang SPK, maka BSN menyusun

materi-materi terkait SPK, baik yang ditujukan untuk kegiatan Pelatihan SPK

maupun untuk pendidikan SPK di Perguruan Tinggi. Sepanjang tahun 2018,

terdapat 16 dari 29 materi telah digunakan untuk kegiatan pelatihan SPK

dan 4 dari 8 materi pendidikan SPK yang tersedia. Realisasi kinerja untuk

indikator ini adalah 57% atau tercapai hingga 142,5% dari target kinerja

tahun 2018 sebesar 40%. Berikut ini adalah 16 materi pelatihan SPK dan 4

materi pendidikan SPK yang digunakan sepanjang tahun 2018.


Tabel III.13

Materi Pelatihan SPK Yang Digunakan

No. Materi Pelatihan SPK yang digunakan (2018)

1. Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2018


3. Pemahaman SNI ISO 9001:2015

4. Penyusunan Dokumentasi SNI ISO/IEC 17020:2012

5. Pemahaman SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan SNI ISO/IEC 17021-

3:2017

6. Sistem Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2017

7. Audit Internal SNI ISO/IEC 17020:2012 Berbasis SNI ISO

19011:2012


9. Audit Internal SNI ISO 15189:2012 Berbasis SNI ISO 19011:2012

10. Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi Produk

11. Penerapan Quality Control Laboratorium Medik

12. Audit Internal SNI ISO 9001:2015


14. Validasi Metode Pengujian Kimia

15. Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Lab Pengujian Kimia

16. Penyusunan Informasi Terdokumentasi Berdasarkan SNI ISO

9001:2015


Tabel III.14

Materi Pendidikan SPK Yang Digunakan

No. Materi Pendidikan SPK yang digunakan (2018)

1. Pengantar Standardisasi Edisi Kedua

2. Manfaat Ekonomi Standar

3. SNI ISO 9001:2015 – Persyaratan Sistem Manajemen Mutu

4. Laboratorium Medik (Persyaratan Mutu dan Kompetensi

berdasarkan SNI ISO 15189:2012)

Gambar III.23 Buku Referensi Pendidikan Standardisasi


SASARAN

7

Meningkatkan diseminasi dan promosi Standardisasi dan


Tabel III.15




11. Jumlah pemanfaat

diseminasi dan

layanan standardisasi

Orang - - 56000

orang

11012

6

orang

196

%

12. Jumlah produsen

nasional yang

diberikan promosi SPK

Produs

en

- - 600

produ

sen

990

produ

sen

165

%



diseminasi dan promosi Standardisasi dan penilaian kesesuaian terdiri dari 2

(dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-

rata capaian sebesar 180.5 % . Berikut disampaikan rincian capaian indikator

kinerja sasaran 7.

11. Indikator Kinerja : Jumlah pemanfaat diseminasi dan layanan standardisasi

Pada tahun 2018, BSN menargetkan jumlah pemanfaat diseminasi dan

layanan standardisasi sebanyak 56.000 orang. Jumlah pemanfaat diseminasi

dan layanan standardisasi adalah jumlah pengguna informasi standardisasi

melalui simpul layanan, antara lain dari kegiatan distribusi publikasi BSN,

pameran, SNI Corner, visitor, penelusuran informasi (langsung/email/telepon)

dan distribusi kemasan informasi SPK.

Target jumlah pemanfaat diseminasi dan layanan standardisasi pada tahun

2018 adalah 56.000 orang. Capaian yang didapatkan adalah 110.126 orang

atau 196 % dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa

indikator kinerja ini terlampaui.


Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain :

- Meningkatnya masyarakat yang membutuhkan informasi SPK ke

Layanan Informasi Terpadu (LITE) BSN melalui kunjungan langsung,

telepon, ataupun email

- Meningkatnya antusiasme masyarakat dalam mencari informasi SPK

pada kegiatan klinik standardisasi

- Meningkatnya pemanfaatan SNI Corner oleh Civitas akademika di

universitas penerima SNI Corner

- Peningkatan fungsi dan perbaruan konten website perpustakaan

- Penyelenggaraan knowledge sharing dan literasi Informasi

- Penyediaan publikasi informasi SPK elektronik di website

-

Tabel III.16

Jumlah Pemanfaat Diseminasi dan Layanan Informasi

No

Jenis kegiatan

Jumlah

Jan s.d Des

2018

1 Pengunjung konsultasi LITE 696

2 Konsultasi melalui Email 290

3 Konsultasi melalui telp 599

4

Kegiatan pameran, kelas SNI,

diseminasi 615

5 Pengiriman publikasi via email 1.030

6 Pemanfaat SNI Corner 53.728

7 Unduh publikasi melalui website 53.166

Total 110.126

Kebijakan unduh publikasi non adopsi secara gratis melalui website

merupakan kebijakan BSN yang mendapat respon positif.


12. Indikator Kinerja : Jumlah produsen nasional yang diberikan promosi SPK

Tahun 2018 BSN melakukan kegiatan SPK kepada produsen nasional seperti

workshop, sosialisasi, pertemuan/konsultasi, bimbingan baik di pusat, daerah

atau di institusi pendidikan baik yang bekerjasama dengan mitra kerjasama

atau kegiatan dari pusat BSN. Target yang diharapkan ada 600 produsen

yang telah diberikan promosi SPK di tahun 2018. Untuk mencapat Target

tersebut BSN bekerjasama dengan mitra.

Tahun 2018, BSN melakukan beberapa kegiatan SPK yang bekerjasama

dengan mitra kerja sama. Mitra kerja sama mengusulkan beberapa kegiatan

yang sifatnya sharing budget. Dari hasil kegiatan tersebut banyak produsen

nasional yang mengikuti kegiatan SPK sehingga melampaui target produsen

yang mendapatkan/diberikan promosi SPK yaitu sebesar 990 produsesn

(165%). Pendekatan kerjasama ini memberi dampak positif baik kepada BSN ,

mitra kerja dan masyarakat terutama produsen semakin menyadari

pentingnya penerapan standar SNI. Workshop bersama yang dilakukan

bersama mitra antara lain FGD pemberlakukan SNI wajib peralatan listrik

yang bermitra denga asosiasi tembaga asia tenggara, workshop standar

keselamatan kontruksi bermitra dengan Kementerian PUPR, Talkshow Role

model UMKM penerapan standar bermitra dengan usaha Mikro Kecil yang

telah menerapkan standar.


Gambar III.24

FGD Pemberlakuan Wajib SNI Peralatan Listrik 5 Desember 2018

Gambar III.25

Talkshow Role Model UMKM Penerap SNI 26 Oktober 2018


Gambar III.26

Workshop Standar Keselamatan Konstruksi 1 Maret 2018

SASARAN

8

Meningkatkan pengembangan role model pembinaan

UKM

Tabel III.17




13. Jumlah role model

UMKM penerap SNI

UMKM - - 50

UMKM

40

UMKM

80 %



pengembangan role model pembinaan UKM terdiri dari 1 (satu) indikator

kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian

sebesar 80 % . Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran

8.


13. Indikator Kinerja : Jumlah role model UMKM penerap SNI

Pembinaan UMKM bersifat multiyear, artinya beberapa UMKM meupakan

lanjutan dari pembinaan tahun sebelumnya, pada TA 2018 ini dari 150 UMKM

yang dibina terdapat 26 UMKM yang berhasil menjadi role model, dengan

rincian jenis produk sebagai berikut:

Gambar III.27

Grafik UMKM TA 2018 Yang Telah Sertifikasi SNI


Gambar III.28

Penyerahan Sertifikat SPPT SNI kepada UMKM

Sebagai role model UMKM Penerap SNI, beberapa di antaranya telah

menjadi narasumber untuk membagikan ilmunya serta menginspirasi UMKM

lain untuk menerapkan SNI, yaitu melalui kegiatan Talkshow UMKM, Pameran

Produk UMKM Penerap SNI di Bulan Mutu Nasional, serta promosi di Media

Sosial, Media Massa, Talkshow UMKM dan ruang Publik.

Gambar III.29 Promosi Role Model UMKM di Media Sosial


Gambar III.30 Promosi Role Model UMKM melalui Talkshow UMKM

Gambar III.31 Promosi Role Model UMKM di Ruang Publik


Gambar III.32 Promosi Role Model UMKM di Media Massa

SASARAN

9 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi

Tabel III.18




14. Jumlah kerjasama

dengan instansi lain


Kerjasa

ma

- - 1

kerjas

ama

8

kerjas

ama

800

%



koordinasi dan kerjasama antar instansi terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.


800 % . Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 9.

14. Indikator Kinerja : Jumlah kerjasama dengan instansi lain yang ditindak

lanjuti


Dalam menjalankan kegiatan SPK guna mencapai target yang diharapkan,

BSN telah banyak melakukan MoU/kerjasama dengan intitusi lain, baik pusat,

daerah maupun dengan akademi/pendidikan. Diharapkan dengan telah

terjalinnya kerjasama dengan mitra target BSN 2018 adalah 1 (satu)

kerjasama/MoU dapat terimplementasi sesuai dengan target yang

diharapkan bersama-sama.

SASARAN

10 Meningkatkan pelayanan dan kerjasama bidang informasi

Tabel III.19




15. Jumlah SNI corner dan

simpul layanan

informasi SPK

SNI

Corner

- - 27 SNI

Corner

28 SNI

Corner 103.7

%



pelayanan dan kerjasama bidang informasi terdiri dari 1 (satu) indikator


sebesar 103.7 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja

sasaran 10.

15. Indikator Kinerja : Jumlah SNI corner dan simpul layanan informasi SPK

Target jumlah SNI corner dan simpul layanan informasi SPK pada tahun 2018

adalah 27 SNI Corner. Capaian yang didapatkan adalah 28 SNI Corner atau

103.7 % dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator

kinerja ini terlampaui.


Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain :

- Launching SNI Corner di Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Gadjah

Mada Yogyakarta, dan Universitas Indonesia Yogyakarta

- Evaluasi pemanfaatan SNI Corner dengan melaksakanan Forum SNI

Corner pada Rangkaian Bulan Mutu Nasional

- Soft Launching SNI Corner di Mall Pelayanan Publik Batam

Kegiatan penambahan jumlah SNI Corner memiliki kendala, dimana

pengusul umumnya berada di luara Jakarta sehingga terdapat

keterbatasan dalam anggaran. Namun hal tersebut dapat di atasi dengan

menawarkan skema mandiri dalam pendanaannya oleh pengusul.

Tabel III.20

Jumlah SNI Corner 2014 - 2018

Tahun Anggaran

2015 2016 2017 2018

Jumlah SNI Corner 11 4 8 3

0

2

4

6

8

10

12

2015 2016 2017 2018

2015, 11

2016, 4

2017, 8

2018, 3

Jumlah SNI Corner


4 + 2 Sumatera

2 + 1 DKI Jakarta

18+3 Jawa

1 Bali

1 + 1 Kalimantan 1

Sulawesi

1 NTB

28 Titik SNI Corner

1 Batam

1 Aceh

9 usulan

SNI Corner

Gambar III.33

Grafik Jumlah SNI Corner 2014 - 2018

Gambar III.34

Peta Penyebaran SNI Corner 2014 - 2018

Gambar III.35

Perkembangan SNI Corner 2014 - 2018

2013

2014

2015 2017

2018 2016

IPB

ITB

1) Balai Riset dan Standardisasi Industri – Medan 2) Universitas Riau 3) Universitas Sriwijaya 4) Institut Teknologi Bandung 5) Universitas Diponegoro 6) Disperindag Kota Semarang 7) Disperindag Prov Jatim 8) Universitas Brawijaya 9) UPT PSMB Lembaga Tembakau Jember 10) Disperindag Kota Samarinda 11) BPPMB Disperindag Prov. SULSEL

1) Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara – Kementerian ESDM

2) Universitas Jember 3) Universitas Jenderal Soedirman 4) Baristand Industri Surabaya

1) Universitas Sebelas Maret 2) Universitas Panca Sakti 3) Universitas Udayana 4) Univ. Muhammadiyah Mataram 5) Disperindag Prov. Sumatera Barat 6) Universitas Muhammadiyah Magelang 7) Universitas Muhammadiyah Surakarta 8) Universitas Muhammadiyah Sukabumi

1) Universitas Trisakti 2) Universitas Islam

Indonesia 3) Universitas Gadjah

Mada


Ke depan akan ditingkatkan penyebaran serta kualitas layanan SNI Corner.

Untuk pengembangan selanjutnya adalah penempatan aplikasi online Akes

SNI di setiap SNI Corner.

SASARAN

11 Meningkatkan pengelolaan kerjasama internasional

Tabel III.21





dengan

badan/organisasi

standardisasi

internasional yang

ditindaklanjuti

Kerjasa

ma

- - 3

kerjas

ama

3

kerjas

ama

100

%


dengan organisasi

internasional lainnya


Kerjasa

ma

- - 3

kerjas

ama

4

kerjas

ama

133

%



pengelolaan kerjasama internasional terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja.


116.5 % . Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 11.

16. Indikator Kinerja : Jumlah kerjasama dengan badan/organisasi standardisasi

internasional yang ditindaklanjuti

BSN selaku Badan Standardisasi di Indonesia memiliki kontribusi penting

dalam hubungan dengan lembaga internasional khususnya berkaitan

dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Peran aktif BSN dalam

berbagai kegiatan standardisasi di level internasional menjadikan terjalinnya

kerjasama dengan berbagai lembaga internasional di bidang SPK. Masing-

masing kerjasama internasional tersebut, direalisasikan dengan kerjasama

yang lebih spesifik, dalam hal ini terkait dengan Informasi dan


Pemasyarakatan Standardisasi. Pada tahun 2018, Kedeputian IPS

menargetkan jumlah kerjasama dengan badan/organisasi standardisasi

internasional yang ditindaklanjuti sebanyak 3 kerjasama.

Target jumlah kerjasama dengan badan/organisasi standardisasi

internasional yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 adalah 3 Kerjasama.

Capaian yang didapatkan adalah 3 kerjasama atau 100 % dari jumlah yang

ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja ini tercapai.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain

kerjasama penjualan standar dengan International Organization for

Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC), dan

American Society for Testing and Materials (ASTM).

Gambar III.36

Layanan Penjualan Standar ISO, IEC, ASTM


Gambar III.37

Layanan Internal Standar ISO IEC, ASTM

17. Indikator Kinerja : Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional lainnya


Hubungan yang dilakukan oleh BSN dalam kancah internasional tidak hanya

dilakukan dengan sesama badan/organisasi standardisasi. Dalam era

perdagangan internasional, dimana standar merupakan salah satu

perangkat untuk memperlancar transaksi antar negara, perlu dilakukan

kerjasama antar lembaga. Masing-masing kerjasama internasional tersebut,

direalisasikan dengan kerjasama yang lebih spesifik, dalam hal ini terkait

dengan Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi. Pada tahun 2018,

Kedeputian IPS menargetkan jumlah kerjasama dengan badan/organisasi

internasional yang ditindaklanjuti sebanyak 3 kerjasama.

Target jumlah kerjasama dengan organisasi internasional lainnya yang

ditindak lanjuti yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 adalah 3 Kerjasama.

Capaian yang didapatkan adalah 4 kerjasama atau 133 % dari jumlah yang

ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja ini terlampaui.


Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain

kerjasama dengan:

- The International Cooperation for Education about Standardization

(ICES) untuk penyelenggaraan ICES 2018 di Yogyakarta. Kegiatan “The

ICES Conference and WSC Academic Day 2018” dikombinasikan

dengan kegiatan “5th Annual Conference on Industrial and System

Engineering (ACISE)” dengan tema: “Strengthening Industry and

Engineering, Science, and Management Education Through

Standardization Learning”. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara

Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Diponegoro (UNDIP) dan

Badan Standardisasi Nasional (BSN), yang dilaksanakan pada tanggal

3 – 5 Juli 2018 di EastParc Hotel, Yogyakarta.

- International Standard Organization/Consumer Policy Committee

(ISO/COPOLCO) untuk Penyelenggaraan Sidang ISO/COPOLCO di Bali.

Dilaksanakan pada tanggal 6-10 Mei 2018.

- Korean Agency for Technology and Standards (KATS) untuk kegaiatan

Olimpiade Standardisasi

- ACCSQ – Australia untuk kegiatan digital trade standard.

Gambar III.38

ICES Conference 2018, Yogyakarta, 3 – 5 Juli 2018


SASARAN

12

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Deputi

IPS

Tabel III.22





mengikuti program

peningkatan

kompetensi

% - - 100 % 99 % 99 %

19. Jumlah ASN yang

menempuh

pendidikan lanjutan

orang - - 4

orang

3

orang

75 %



kompetensi sumber daya manusia di Deputi IPS terdiri dari 2 (dua) indikator



12.

18. Indikator Kinerja : Persentase ASN yang mengikuti program peningkatan

kompetensi

Terlaksananya peningkatan kompetensi personel Kedeputian IPS baik

melalui pendidikan, pelatihan, seminar dan workshop. Target ASN yang

mengikuti program peningkatan kompetensi adalah 100 %. Capaian yang

didapatkan adalah 99 %, hal ini disebabkan oleh adanya kendala

penyesuaian waktu dengan penyedia pelatihan.

Agar peningkatan kompetensi personel Kedeputian IPS dapat disesuaikan

dengan kebutuhan kompetensi masing-masing unit, perlu dikembangkan

training need analysis dalam penentuan program peningkatan kompetensi

SDM tersebut.


19. Indikator Kinerja : Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan

Target ASN yang menempuh pendidikan lanjutan adalah 4 orang namun

capaian yang didapatkan adalah 3 orang. Hal ini disebabkan oleh karena

ada personel yang baru memulai pendidikannya.

SASARAN

13 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Deputi IPS

Tabel III.23




20. Persentase realisasi

anggaran

% - - ≥95 % 98.81

%

100

%



kinerja pengelolaan anggaran di Deputi IPS terdiri dari 1 (satu) indikator



13.

20. Indikator Kinerja : Persentase realisasi anggaran

Target realisasi anggaran Kedeputian IPS mencapai adalah ≥95 %. Realisasi

yang dicapai melampaui target yaitu 98.81 %.


Gambar III.40

Grafik Trend Capaian Anggaran Kedeputian IPS 2014 - 2018

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2018 tanggal 5

Desember 2017, pagu anggaran Kedeputian IPS adalah sebesar Rp.

14.667.971.000 dan realisasi anggaran Kedeputian IPS TA 2018 adalah

sebesar Rp. 14.493.879.067 sebesar 98.81 %.

Pagu dan realisasi anggaran Kedeputian IPS TA 2018 per komponen

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.24

Pagu dan Realisasi Anggaran Kedeputian IPS TA. 2018 Dalam rupiah

Kode Output/Komponen 2018

% Pagu Realisasi

3556 Peningkatan Informasi dan

Dokumentasi Standardisasi 3.508.308.000 3.354.277.711 95 %

Rupiah Murni (RM) 1.945.094.000 1.865.978.669 95 %

Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) 1.563.214.000 1.488.299.042 95 %

3558 Pendidikan dan 11.159.663.000 11.139.601.326 99 %


Pemasyarakatan Standardisasi

Rupiah Murni (RM) 10.051.894.000 10.040.131.722 99 %

Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) 1.107.769.000 1.099.469.604 99 %

Jumlah 14.667.971.000 14.288.570.487 98.81 %


L

BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan

Standardisasi (IPS) Tahun 2018 menyajikan pertanggungjawaban

dan pencapaian kinerja Kedeputian IPS Tahun 2018 dalam

mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kedeputian

IPS.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Kedeputian

IPS Tahun 2018, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai

perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

Dari seluruh hasil capaian kinerja sasaran tersebut di atas, tetap

diperlukan upaya guna meningkatkan kinerja Kedeputian Bidang Informasi

dan Pemasyarakatan Standardisasi di masa mendatang. Hal tersebut dapat

dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal sehingga dapat

mencapai target yang direncanakan.

Kiranya LAKIP Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan

Standardisasi BSN Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas

dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan

guna peningkatan kinerja BSN, khususnya Kedeputian Bidang Informasi dan

Pemasyarakatan Standardisasi di masa mendatang.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Kedeputian IPS

kata pengantar -...

Documents