efektivitas pembinaan lembaga pemasyarakatan...

111
EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA NUSAKAMBANGAN DALAM INTERGRASI NARAPIDANA KEPADA MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh: Rasid Aryandi NIM: 1113043000056 PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1441 H/2019 M

Upload: others

Post on 21-Nov-2020

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA

NUSAKAMBANGAN DALAM INTERGRASI NARAPIDANA

KEPADA MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu

Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Rasid Aryandi

NIM: 1113043000056

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1441 H/2019 M

Page 2: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

4

Page 3: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

5

Page 4: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

iv

Page 5: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

v

ABSTRAK

Rasid Aryandi, NIM: 1113043000056, Efektivitas Pembinaan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan Dalam Integrasi

Narapidana Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam, Program Studi

Perbandingan Mazhab dan Hukum, Konsentrasi Perbandingan Hukum, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,

1440H/2019M

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan sebagai

salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi untuk membina

Narapidana yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Jawa Tengah M.04-PR.07.03.Tahun 2003 dan diresmikan

beroperasi pada tanggal 28 maret 2008 dan diresmikan oleh Bapak Menteri

Hukum dan HAM RI pada tanggal 29 April 2017 sebagai Lembaga

Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan batik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian

kualitatif dengan tujuang menghasilkan penelitian dengan bentuk penjabaran kata-

kata yang mempresentasikan fakta-fakta yang telah didapat di lapangan. Teknik

pencarian data yang digunakan adalah wawancara, observasi, serta studi

dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap staf/pegawai yang berkaitan dengan

pembinaan. Studi dokumentasi yang didapat peneliti yaitu profil lembaga.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan memiliki program pembinaan kepribadian

dan kemandirian. Program pembinaan kepribadian antara lain agama, mental dan

bernegara. Sedangkan program pembinaan kemandirian antara lain peternakan,

pertanian dan membatik. Program-program tersebut berjalan dengan baik namun

memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanannya yaitu minimnya anggaran

dana, sarana dan prasana yang masih kurang, kualitas tenaga pembinaan kurang

baik, kemauan Warga Binaan Pemasyarakatan yang rendah serta kurangnya mitra

kerjasama.

Kata kunci : Pembinaan, Lembaga Pemasyarakat, dan Masyarakat.

Pembimbing : 1. Dr. H. Supriyadi Ahmad, M.A

2. Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag

Daftar Pustaka : 1943 s.d. 2018

Page 6: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

vi

بسم الله الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah

SWT. karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya maka skripsi ini

dapat diselesaikan dengan baik. Salam cinta dan mahabbah selalu tercurahkan

pada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Selanjutnya penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga

kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa

dorongan moril maupun materiil. Penulis yakin jika tanpa bantuan dan dukungan

tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H.,M.H.,M.A, selaku Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum serta para Pembantu Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta;

2. Ibu Hj. Siti Hanna,S. Ag., LC., M.A., selaku Ketua Program Studi

Perbandingan Madzhab dan Bapak Hidayatullah, S.H, M.H., selaku

Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab;

3. Ibu Dewi Sukarti, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis

4. Bapak Dr. H. Supriyadi Ahmad, M.A., dan Bapak Drs. Ahmad Yani,

M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan

arahan, saran dan ilmunya hingga penulisan skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik;

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah mendidik dan

Page 7: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

vii

mengajarkan ‘Ilmu dan Akhlaq yang tidak ternilai harganya, sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta;

6. Pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta;

7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda serta adik, yang telah

mencintai penulis dengan segenap jiwa dan raga, baik doa maupun

dukungan sehingga dengan ridha mereka penulis mampu berada pada

titik seperti saat ini;

8. Keluarga Besar PMH angkatan 2013 yang telah menemani serta

memberi dukungan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi

ini dengan baik.

9. Sahabat-sahabat tercinta khususnya kepada temen-temen satu atap

dimana selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi

secepatnya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan

baik.

Sebagai akhir kata semoga Allah Subhanahu Wata’ala

memberikan balasan yang berlimpah atas bantuan yang telah diberikan

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga semoga

apa yang telah kalian berikan menjadi berkah dan amal kebaikan serta

bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, 20 September 2019

Penulis

Page 8: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................... xi

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah....................................................................... 1

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .................................................... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................ 10

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual ...................................... 11

E. Review dan Kajian Terdahulu.............................................................. 15

F. Metode Penelitian ................................................................................ 16

G. Sistematika Penulisan .......................................................................... 18

BAB II. KAJIAN TEORITIS TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA,

LEMBAGA PEMASYARAKATAN, DAN HUKUM ISLAM ...

........................................................................................................... 20

A. Pembinaan Narapidana ........................................................................ 20

1. Pengertian Pembinaan .................................................................... 20

2. Pengertian Narapidana ................................................................... 24

B. Tinjauan Umum Tenang Lembaga Pemasyarakatan ........................... 25

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan ............................................ 25

2. Jenis dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Jenis Penggolongan Kelas

Pada Lapas .................................................................................... 27

Page 9: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

ix

C. Tinjauan Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Menurut

Hukum Pidana Islam ............................................................................ 30

1. Teori Pemidanaan dalam Hukum Islam ......................................... 30

2. Tinjauan dan Macam-Macam Hukum ........................................... 32

a. Tinjauan Hukuman ................................................................... 32

b. Macam-Macam Hukuman........................................................ 33

c. Peradilan dan Pengadilan ......................................................... 37

d. Tinjauan Pembinaan Narapidana Menurut Hukum Pidana Islam

.................................................................................................. 40

BAB III.PROFILE LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA

KELAS IIA NUSAKAMBANGAN ............................................. 43

A. Gambaran Profile Lembaga Pemasyakatan ......................................... 43

1. Sejarah Biografi ............................................................................. 43

2. Letak Geografis .............................................................................. 44

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ...................................................... 45

4. Sturuktur Organisasi ...................................................................... 47

5. Sarana dan Prasarana ..................................................................... 52

B. Pembinaan Pengintegrasian terhadap Narapidana kepada Masyarakat

.............................................................................................................. 53

1. Kriteria Warga Binaan Pemasyarakatan ........................................ 53

2. Jadwal Kegiata Sehari-hari Warga Binaan Pemasyarakatan ........ 56

3. Jenis Pembinaan ............................................................................. 59

BAB IV. TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS ................................... 65

A. Tahapan Pembinaan Pengintegrasian di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan ................................................. 65

1. Pembinaan Tahap Awal ................................................................. 65

2. Pembinaan Tahap Lanjutan ........................................................... 67

3. Pembinaan Tahap Akhir ................................................................ 69

B. Faktor Penghambat Program Pembinaan ............................................. 69

C. Hasil Pelaksanaan Program Pembinaan ............................................... 71

Page 10: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

x

D. Analisis Penulis .................................................................................... 80

BAB V. PENUTUP ......................................................................................... 85

A. Kesimpulan .......................................................................................... 85

B. Rekomendasi ........................................................................................ 86

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 87

LAMPIRAN .................................................................................................... 91

Page 11: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

xi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan

asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin. Pedoman ini diperlukan terutama

bagi mereka yang dalam teks karya tulisnya ingin menggunakan beberapa istilah

Arab yang belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup masih

penggunaannya terbatas.

a. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar akasara Arab dan padanannya dalam aksara

Latin:

Huruf Arab Huruf Latin Keterangan

Tidak dilambangkan ا

B Be ب

T Te ت

Ts te dan es ث

J Je ج

H ha dengan garis bawah ح

Kh ka dan ha خ

D De د

Dz de dan zet ذ

R Er ر

Z Zet ز

S Es س

Sy es dan ye ش

s es dengan garis bawah ص

d de dengan garis bawah ض

t te dengan garis bawah ط

z zet dengan garis bawah ظ

Page 12: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

xii

koma terbalik di atas hadap kanan ع

gh ge dan ha غ

f Ef ف

q Qo ق

k Ka ك

l El ل

m Em م

n En ن

w We و

h Ha ه

Apostrop ء

y Ya ي

b. Vokal

Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia,

memiliki vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk

vokal tunggal atau monoftong, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

ــ A Fathah ــــــــ

ــ I Kasrah ــــــــ

ــ U Dammah ــــــــ

Sementara itu, untuk vokal rangkap atau diftong, ketentuan alih

aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

ي ___ Ai a dan i

و ___ Au a dan u

Page 13: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

xiii

c. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa Arab

dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

â a dengan topi diatas ـــــا

î i dengan topi atas ـــــى

û u dengan topi diatas ـــــو

d. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf

alif dan lam( ال ), dialihaksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf

syamsiyyahatau huruf qamariyyah. Misalnya:

الإجثهاد = al-ijtihâd

al-rukhsah, bukan ar-rukhsah= الرخصة

e. Tasydîd (Syaddah)

Dalam alih aksara, syaddah atau tasydîd dilambangkan dengan huruf,

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah. Tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya:

al-syuî ‘ah, tidak ditulis asy-syuf ‘ah = الشفعة

f. Ta Marbûtah

Jika ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh

1) atau diikuti oleh kata sifat (na’t) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbûtah

tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf ta marbûtah

tersebut diikuti dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan

menjadi huruf “t” (te) (lihat contoh 3).

Page 14: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

xiv

No. Kata Arab Alih Aksara

syarî ‘ah شريعة .1

al- syarî ‘ah al-islâmiyyah الشريعة الإسلامية .2

Muqâranat al-madzâhib مقارنة المذاهب .3

g. Huruf Kapital

Walau dalam tulisan Arab tidak dikenal adanya huruf kapital, namun

dalam transliterasi, huruf kapital ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diperhatikan

bahwa jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Misalnya, البخاري = al-Bukhâri, tidak ditulis Al-Bukhâri.

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih

aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia

Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kata nama

tersebut berasal dari bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis

Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

h. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi’l), kata benda (ism) atau huruf (harf),

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan

berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

No. Kata Arab Alih Aksara

al-darûrah tubîhu al-mahzûrât الضرورة تبيح المحظورات .1

al-iqtisâd al-islâmî الإقتصاد الإسلامي .2

usûl al-fiqh أصول الفقه .3

al-‘asl fi al-asyyâ’ al-ibâhah الأصل في الأشياء الإباحة .4

al-maslahah al-mursalah المصلحة المرسلة .5

Page 15: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah; proses, cara,

perbuatan membina (negara dan sebagainya); pembaharuan; penyempurnaan;

usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk

memperoleh hasil yang lebih baik.1 Secara umum pembinaan diartikan sebagai

usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan

tertentu. Pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan

pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang pendidikan, ekonomi, sosial,

kemasyarakatan dan lainnya. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis,

pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Pembinaan yang penulis maksud adalah pembinaan yang difokuskan pada

Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat

pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap

narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang

bersangkutan telah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di

masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional,

kesehatan jasmani dan rohani narapidana anak didik pemasyarakatan.2 Pengertian

Sistem Pemasyarakata menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 adalah

tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan

pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar

1 Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia.

Jakarta

2 PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan pasal 1 ayat 1

Page 16: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

2

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup

setara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Penetapan

proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap

sebagai berikut3:

Tahap pertama yaitu, tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini

narapidana di jaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana

masuk lembaga kemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1

bulan. Tahap ini di sebut tahap pengawasan maksimal (maximum security).

Tahap kedua yaitu, tahap Asimilasi dalm arti sempit. Pembinaan

narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan ½ masa pidananya. Apabila

menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah cukup kemajuan,

manunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib maka

narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih layak. Tahap ini merupakan

pengawasan tidak begitu ketat (medium security).

Tahap tiga yaitu, tahap asimilasi dam arti luas. Proses pembinaan terhadap

narapidana telah dijalani ½ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut

Dewan Pembinaan Pemayarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka

wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan

asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama masyarakat

luar, olah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar,

akan tetapi pelaksanaan kegiatannya berada di bawah pengawasan dan bimbingan

dan pinaan petugas lapas. Tahap ini narapidana pengawasan (maximum security).

Tahap keempat yaitu tahap Integrasi dengan masyarakat. Proses

pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-

kurangnya 9 bulan. Maka kepada napi diberikan lepas-bersyarat atau cuti

3 Achmad S Soema Dipradja dan Romli, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, (Bina

Cipta 1979), hlm 23-24

Page 17: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

3

bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah

dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.

Dalam menanggapi tahap keempat sebagai rangka mempersiapkan

narapidana kembali berintegrasi dengan masyarakat, maka dibentuklah Lembaga

Pemasyarakatan terbuka dan di Indonesia salah satunya adalah Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Upaya mengintegrasikan

narapidana dengan masyarakat pada lembaga pemasyarakatan Terbuka terlihat

dengan berdekatannya lingkungan pembinaan dengan lingkungan masyarakat

tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan

Tertutup atau Rumah Tahanan (RUTAN). Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

tersebut narapidana berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan

masyarakat sekitarnya. Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan dinamis

dalam bidang hukum pidana menyangkut dengan perlakuan terhadap seseorang

yang melakukan kejahatan menuju bentuk modern dalam sistem hukum pidana

Indonesia.4

Dalam pola pemidanaan menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan

sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun

sesuatu. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan, bahwa “pola

pemidanaan” yang dimaksud disini ialah “acuan”, pegangan atau pedoman untuk

membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana. Penekanan pada istilah

“membuat atau menyusun” sistem sanksi hukum pidana yang di maksudkan untuk

membedakan “pola pemidanaan” dengan “pedoman pemidanaan” (guidance of

sentencing). Pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk

menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih

merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat

atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana.5

4 Hamid Awaludin, dalam kata sambutan peresmian LAPAS Terbuka Jakarta, dikutip dari

http://www.Kompas.co.id/news/16/05/06, diakses pada Tanggal 26 April 2017

5 Barda Nawasi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 151

Page 18: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

4

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada beberapa jenis pidana

pokok. Di antaranya pidana penjara dan pidana kurungan. Menurut Adami

Chazawi, mengenai sifat antara pidana penjara dan pidana kurungan sebagai

berikut:

“Dari sifatnya sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti

menempatkan narapidana dalam suatu tempat yang dikenal dengan sebutan LP

atau Lembaga Pemasyarakatan. Dimana narapidana tidak bebas keluar masuk dan

wajib tunduk serta mentaaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku, kedua

jenis pidana itu tampaknya sama, akan tetapi berbeda jauh”.

Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana (offender)

sebagai pembalasan kepada pelaku karena tindakannya, disatu sisi pidana penjara

adalah pembatasan kebebasan bagi seseorang sebagaimana yang diatur dalam

KUHP. Filosofi yang dianut di Indonesia adalah mengintegrasikan kembali

pelanggar hukum ke masyarakat atau lebih dikenal dengan pemasyarakatan.

Namun kenyataanya sebagian kecil narapidana yang telah pernah dipenjara

kembali ke penjara dengan kata lain (residivie). Ada beberapa faktor yang

menyebabkan mereka kembali lagi ke penjara, salah satunya adalah masa

pembinaan, yang masih harus diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 Tentang Pemasyaraktan, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga

binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindanaan dalam

tata peradilan pidana.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas

caras pemnboinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila

yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan

masyarakat unbtuk menbingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan

agar menyadari kewalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak

Page 19: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

5

pidana segingga dapat diterima kembali oleh leingkungan masyarakat,

dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.6

Menurut database pemasyarakatan tahun 2017 periode Januari hingga

April Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan dengan

penghuni tahanan dan narapidana sebagai berikut:

Tabel penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan periode Januari hingga April 20177

Sumber dari http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db60f9f0-

6bd1-1bd1-f8ba-313134333039/year/2018

6 Yosafat Ilias Adiguna, Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Klas II B Cebongan Yogyakarta, (Yogyakarta: September 2013), hlm. 23

No Periode

Tahanan Total Napi Total

Tahanan

&

Napi

Kapasitas %

%

Over

Kapasita

s

DL DP TD AL AP TA DL DP TD AL AP TA

1 Januari 0 0 0 0 0 0 0 445 0 445 0 0 0 445 445 245 182 82

2 Februari 0 0 0 0 0 0 0 449 0 449 0 0 0 449 449 245 183 83

3 Maret 0 0 0 0 0 0 0 550 0 550 0 0 0 550 550 245 224 124

4 April 0 0 0 0 0 0 0 536 32 545 0 0 0 545 545 245 222 122

Page 20: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

6

Keterangan:

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki TDP : Tahanan Dewasa Perempuan

TAL : Tahanan Anak Laki-Laki TAP : Tahanan Anak Perempuan

NDL : Napi Dewasa Laki-Laki NDP : Napi Dewasa Perempuan

NAL : Napi Anak Laki-Laki NAP : Napi Anak Perempuan

Menurut data di atas, kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu

Nusakambangan tidak over kapasitas. Pasal 14 huruf j Undang-undang Nomor 12

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan

salah satu hak yang dapat diperoleh narapidana. Asimilasi ini diberikan kepada

masyarakat apabila telah memenuhi persyaratan yaitu, telah berkelakuan baik,

dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani setengah

masa pidananya. Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan

pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan (ekstemural).8 Proses

pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat.

Maksud dan tujuan asimilasi ini adalah mempersiapkan narapidana untuk kembali

menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik.

Tidak semua narapidana dapat melaksanakan asimilasi pada Lembaga

Pemasyarakatan Terbuka karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi

sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal

03 Agustus 2004 Nomor E.PK.04. 10-15 Perihal Penempatan Narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka/Kamp Pertanian, ada beberapa persyaratan

8 Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan

secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ekstemural (diluar LAPAS) lihat pada penjelasan

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Page 21: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

7

yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk di tempatkan pada Lembaga

Pemasyarakatan Terbuka. Secara umum persyaratannya yaitu, narapidana telah

memenuhi syarat subtantif dan syarat administratif guna pembahasan dalam

sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP), ada persetujuan Tim Pengamat

Masyarakat yang bersangkutan serta mendapat persetujuan dari kepala Lembaga

Pemasyarakatan. Berdasarkan Surat Edarantersebut untuk sementara waktu ada

pengecualian narapidana yang akan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka, yaitu narapidana dengan kasus penipuan, narkotika, dan kasus terorisme.

Pembinaan melalui upaya menyatukan kehidupan narapidana dengan

lingkungan masyarakat pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka menurut Tholib

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dikenal sebagai metode

Community Based Corrections.9 Menurut metode ini kegiatan pembinaan

diarahkan kepada upaya menyatukan narapidana dengan kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan bahwa melalui metode Based Community Corrections

memungkinkanwarga binaan pemasyarakatan membina hubungan lebih baik,

sehingga dapat mengembangkan hubungan baru yang lebih positif.

Pola pembinaan yang membaur kehidupan narapidana dengan lingkungan

masyarakat ini juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam sistem

pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana

ehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau healthy reentry into the

community, yang pada hakikatnya atau intinya adalah resosialisasi.10

Perubahan sifat-sifat narapidana dalam resosialisasi tersebut akan dapat

diperoleh melalui sistem pembinaan yang baik dan pendekatan-pendekatan yang

lebih manusiawi. Pendekatan yang lebih efektif guna mencegah dan

menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana (residivie) oleh pelaku

adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari

lingkungan masyarakat pada umumnya. Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

9 Tholib, Pemberdayaan Lapas Terbuka Wujud Sebagai Pelaksanaan Community Based

Corrections. Di Indonesia, Dikutip dari http://www.ditjenpas.go.id, di akses pada Tanggal 29

April 2017

10 Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks

Penegakan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 30

Page 22: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

8

Terbuka dengan letak yang berdekatan dengan lingkungan masyarakat merupakan

salah satu bentuk yang sesuai dengan pendekatan.

Di dalam hukum Islam Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan disebut

juga dengan takzir. Menurut Mustjhafa al-Raf’i, takzir adalah hukuman yang

ukurannya tidak dijelaskan oleh nash syara’ dan untuk menentukannya diberikan

pada waliy al-amri dan qadli. Hal ini sejalan dengan Lembaga Pemasyarakatan

yang bertujuan memberikan penjeraan dengan cara pembinaan bagi narapidana,

sehingga penjara bisa dikategorikan dalam takzir. Namun para ulama berbeda

pendapat mengenai legalitas pidana penjara/Lembaga Pemasyarakatan. Sebagian

golongan Hambali dan yang lainnya berpendapat bahwa pidana penjara/Lembaga

Pemasyarakatan tidak pernah di syariatkan dalam Islam. Alasannya, di zaman

Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada lembaga penjara, dan keduanya juga tidak

pernah memenjarakan seorangpun, tetapimengasingkannya di suatu tempat.11

Prinsip penjatuhan takzir, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat

menganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara kepada

kemashalatan umum. dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuma takzir

kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman

pokok bagi jarimah hudud atau qishash diyat. Hal ini bila menurut pertimbangan

sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan.

Disamping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi jarimah hudud dan qishash

diyat yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena

adanya syubhat baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini

keberadaan sanksi takzir menempati hukuman pengganti hudud atau qishash

diyat.12

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyari’atkan

dalam hukum Islam berdasarkan dalil Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ Sahabat.

Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan lebih patut

11 Jimly Asshidqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-Bentuk

Hukum Pidana Dalam Tradisi Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP

Nasional, (Bandung: Penerbit Aksara), hlm 82

12 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia 2000), hlm. 143

Page 23: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

9

dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara

seolah menjadi kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara

yang tidak punya lembaga bernama penjara/Lembaga Pemasyarakatan. Berikut ini

adalah dasar-dasar yang memperkuat pendapat diadakanya pidana penjara dalam

Islam.13

Tinjauan hukum Islam sejalan dengan konsep dari Undang-Undang No. 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tujuannya membuat narapidana

menyadari kesalahannya, hanya prosesnya saja yang berbeda antara masa

Rasululah dan sahabat dengan masa sekarang.

Untuk itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini dan

menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Efektivitas Pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan Dalam

Integrasi Narapidana kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam"

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya pembinaan Lembaga

Pemasyarakatan dalam mengintegrasikan Narapidana kepada masyarakat pada

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Dengan

demikian yang menjadi fokus masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Membatasi ruang lingkup kajian penelitian.

a. Pembinaan narapidana yang dimaksud penulis adalah, Pembinaan

yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan bagi

narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Dalam

Rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana

yaitu:

1) Mencegah dilakukannya tindakan terpidana dengan

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian

menjadikan orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup

bermasyarakat.

13 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia 2000), hlm. 144

Page 24: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

10

3) Pengintegrasian narapidana yang penulis maksudkan adalah,

proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang

sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada

napi diberikan lepas-bersyarat atau cuti bersyarat dan

pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya

adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya

semakin berkurang.

4) Hukum Islam yang penulis maksud adalah, takzir atau penjara

Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem al-qadli.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan Jl. Narkotika

Nusakambanmgan.

3. Waktu Penelitian

Data yang diteliti data dari tahun 2015 – sampai 2018

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan dalam

mengintegrasikan narapidana kepada masyarakat di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan ?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembinaan narapidana

di Lembaga Pemasyrakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan efektivitas upaya pembinaan yang dilakukan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

b. Untuk mengidentifikasi faktor yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan

dalam menjalankan efektivitas pembinaan dalam pengintegrasian

narapidana kepada masyarakatUntuk membandingkan bagaimana prinsip-

Page 25: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

11

prinsip Hukum Islam dalam memandang tentang pengaturan pembinaan

kurungan/penjara.

2. Adapun manfaat penulisan dalam melaksanakan penulisan ini adalah:

a. Memberi sumbangan pemikiran dan menambah literature mengenai

lembaga pemasyarakatan pada efektivitas pembinaan dalam pengintegrasian

narapidana kepada masyarakat di Lapas Pemasyarakatan Narkotika Kelas

IIA Nusakambangan dan juga sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu

pengetahuan dan literasi pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

b. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran

atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.

c. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan dalam efektivitas

pembinaan dalam pengintegrasian narapidana kepada masyarakat.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis yaitu kerangka acuan dimana terdapat identifikasi

terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan memiliki

abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.14 Kerangka teori yang digunakan dalam

penelitian ini adalaht teori efektivitas hukum teori pemidanaan.

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan

Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori

efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan

teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:

a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara

lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa,

yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu

14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, H. 125

Page 26: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

12

sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya)

yang diorganisasi oleh suatu negara.

b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu

kadangkadang tidak ada.

c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada

hukum.15

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat.

Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat modern dan masyarakat

primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya

berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian

teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan

oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan

sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai

sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal

alat-alat kekuasaan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf

sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan

efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai

sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga

menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum,

pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga

dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak

ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur

paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau

aturan hukum.16 Pada umumnya teori pemidanaan tidak dirumuskan dalam

perundang-undangan, oleh karena itu para sarjana menyebutnya dengan teori yang

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan

djatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya oleh

15 Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori

Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 305

16 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung : CV.

Ramadja Karya, 1988), hal 80.

Page 27: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

13

pembuat (prevensi khusus) maupun pencegahan yang sangat mungkin (potential

offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).

Tujuan pengenaan pidana di dalam KUHP peninggalan colonial Belanda

yang berlaku selama ini memang tidak dirumuskan secara eksplisit, namun

demikian rancangan KUHP tahun 2012 telah merumuskan secara eksplisit tujuan

peminadaan yang terdapat dalam pasal 52 yaitu:

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma

hukum demi pengayoman masyarakat

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembnaan sehingga

menjadikannya yang baik dan berguna;

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

memuihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam

masyarakat;

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 51 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP sendiri menyebutkan

bahwa pemidanaan bertujuan semata-mata untuk menderitakan dan

tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Tujuan pidana

yang diharapkan ialah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatn

berikutnya, untuk perbikan terhdp diri si penjahat, menjamin ketertiban

umum dan berusaha menakuti calon penjahat agar tidak melakukan

kejahatan (Barda Nawawi Arief, 1996:60)

Konsep-konsep yang mengidentifikasikan hukum sebagai institusi sosial

yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat, merupakan

konsep hukum yang sosiologis, empiris atau antropologis (Abdurrahman, 1987).

Lalu, adapun tentang penelitian penintegrasian narapidana atas dasar pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan, perlu adanya konsep-konsep yang mengarah pada

konsep-konsep sosiologis.

Konsep-konsep yang mengidentifikasikan hukum sebagai institusi sosial

yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat, merupakan

konsep hukum yang sosiologis, empiris atau antropologis (Abdurrahman, 1987).

Page 28: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

14

a. Teori Sibernetika : Talcott Parsons.

Bahwa tingkah laku individu tidak merupakan tingkah laku

biologis, tetapi harus ditinjau sebagai tingkah laku yang berstruktur.

Tingkah laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistem

sosial yang luas yang terbagi dalam sub sistem - sub sistem. Dalam

garis besarnya, tingkah laku individu dibatasi oleh dua lingkungan

dasar yang masing-masing bersifat fisik dan ideal, yaitu lingkungan

fisik organik dan lingkungan realitas tertinggi. Di antara dua

lingkungan dasar tersebut terdapat hierarkhis, yaitu sub-sistem budaya

dengan fungsi mempertahankan pola, sub-sistem social dengan fungsi

integrasi, sub-sistem politik dengan fungsi mencapai tujuan dan sub-

sistem ekonomi dengan fungsi adaptasi. (Soemitro, 1989 : 29)

b. Teori Kontrak Sosial : Beccaria

Tiap individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaannya

secukupnya kepada Negara, agar masyarakat tersebut dapat

berlangsung secara terus. Oleh karena itu hukum seharusnya hanya ada

untuk melindungi dan mempertahankan keseluruhan kemerdekaan

yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip dasar yang dijadikan pedoman

adalah kebahagiaan sebanyak-banyaknya (Muladi, 1992 : 30).

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus

yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan

diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.17

Dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian

pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan obyek dan ruang

lingkup penulis sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam

penggunaannya, yaitu: 5

17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 96

Page 29: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

15

a. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi

wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan

secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal

kembali di tengah masyarakat.Berdasarkan Undang-undang Nomor 12

Tahun 1995 maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya

disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana

dan Anak Didik Pemasyarakatan.

b. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena

melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk

menjalani hukuman (Dirjosworo, 1992). Dengan demikian, pengertian

narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah

menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan

dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

E. Review dan Kajian terdahulu

Berbicara mengenai efektivitas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan,

sudah ada skripsi dan buku-buku atau penelitian yang membahas tentang

pembinaan Lembaga Pemasyarakatan. Misalnya, pada pembahasan sebelumnya

dari pelacakan ilmuah Mahasiswi (skripsi) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 terdapat skripsi yang tulis oleh Putri

Anisa Yuliani, yang berjudul "Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga

Pemasyarakatan terbuka Klas II B Jakarta"dalam skripsinya membahas tentang

program pembinaan kemandirian dan program pengintegrasian kepada masyarakat

yang dilakukan di Lembaga Terbuka Klas II B Jakarta, dari hasil penelitian dapat

diketahui pula mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Lapas

dalam melaksanakan program pembinaan kemandirian tersebut.

Skripsi selanjutnya berjudul “Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyrakatan Klas IIA Denpasar” yang

ditulis oleh Ni Made Destriana Alviani mahasiswi Fakultas Hukum Udayana Bali.

Untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan yang diamanatkan Pasal 2 dan

Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, maka upaya yang dapat

Page 30: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

16

dilakukan terhadap pembinaan Naripidana dilakukan terhadap pembinaan

Narapidana di Lapas Klas IIA Denpasar.

Jurnal berjudul “Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIB Cebongan Sleman Yogyakarta” yang ditulis oleh

Yosafat Ilias Adiguna Bangun Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma

Jaya Yogyakarta. Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Cebongan

yang diberikan kepada residivice tidak berbeda jauh dengan warga binaan jauh

dengan warga binaan pemasyarakatan yang lain kepada pada saat ini Lembaga

Pemasyarakatan Klas II B Cebongan sedang menyusun metode pembinaan khusus

untuk warga binaan yang residivice, agar dapat memberikan sesuatu yang

membuat lebih sadar lagi tentang perbuatan mereka.

Jurnal selanjutnya “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan

Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan” yang ditulis oleh Munawan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tulungagung Jawa Timur. Dalam

melakukan pembinaan terhadapap narapidana yang ada di lembaga

pemasyarakatan terhadap hambatan yang dihadapi oleh Pembina yaitu, misalkan

tempat pembinaanya terlalu sempit, alat untuk melaksanakan pembinaan terlalu

sempit, alat untuk melaksanakan pembinaan terlalu sedikit bahkan banyak yang

rusak.

Dari uraian di atas di atas, sudah ada literature yang membahas tentang

pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan secara umum. Untuk itu disini penulis

membedakan serta lebih memfokuskan penulisan skripsi mengenai " Efektivitas

Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan

Dalam Integrasi Narapidana kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam"

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah disini adalah menggunakan pendekatan sosiologis

yang mana kemudian realita yang didapat dilapangan sehingga dapat menemukan

Page 31: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

17

kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan

yang dikehendaki penulis.18

Menurut Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu

pengetahuan yang membatasi diri tehadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan

kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-

petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan

bersama tersebut. Apabila, di ambil kesimpulan arti dari pendekatan sosiologi

tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk

mempelajari hidup bersama dalam masyarakat

2. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data

primer, dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Data Primer, yaitu data yang bersifat utama dan penting memungkinkan

untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan penelitian,

sumbernya adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

3) Informasi dari kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan serta staf dan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan dan

menghubungkan dengan masalah yang dikaji.

b. Data Sekunder yautu data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi

pustaka dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang

diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen Lembaga

Pemasyarakatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan

carasebagai berikut:

18 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5

Page 32: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

18

a. Pengamatan, studi pustaka dan dokumentasi dengan mengumpulkan data

dari Kalapas/Staff dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Nusakambangan.

b. Interview atau Wawancaran dengan mengumpulkan data dari informan

yang dipilih yaitu kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan, pegawai dan staff lembaga pemasyarakatan.

c. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari

lembaga/institusi untuk mendukung kelengkapan data yang lain.Bahkan

yang diperoleh lalu diuraikan dan dihubungkan dengan sedemikian rupa

sebagai agar menjadi sistematis dalam menjawab permasalahan yang telah

dirumuskan sebelum nya, sehingga dapat menghasilkan fakta dan

menggambarkan permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi

dengan interprestasi rasional yang seimbang.19

4. Teknik Penulisan

Teknik penelitian ini juga bersumber dari buku Pedoman Penulisan Skripsi

yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta tahun

2017.20

5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan masing-masing

bab memlikli sub-sub. Adapun secara sistematis, bab-bab tersebut adalah sebagai

berikut:

BAB I : Terdiri atas beberapa sub yang meliputi, latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian, kerangka teori dan konseptual, kajian review terdahulu dan sistematika

penulisan.

19 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2011), h. 34-35 20 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017, Buku

Pedoman Penulisan Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta Tahun 2017)

Page 33: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

19

BAB II : Berisikan teori pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakan

dan Hukum Islam.

BAB III : Penulis akan memaparkan profil Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan sebagai tempat penulisan melakukan

penelitian dari mulai profil Lembaga Pemasyarakatan, serta gambaran tentang

pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

BAB IV : Dalam bab ini penulis mencoba memaparkan efektivitas

pembinaan dan faktor-faktor yang di bagi ke beberapa sub judul yaitu pola

pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, serta faktor penghambat, hasil pelaksanaan

dan analisis penulis yang hadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan.

BAB V : Berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang berguna

untuk perbaikan dimasa yang akan datang serta akan dilengkapi dengan daftar

pustaka dan lampiran-lampiran.

Page 34: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

20

BAB II

KAJIAN TEORETIS TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA,

LEMBAGA PEMASYARAKATAN, DAN HUKUM ISLAM

A. Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan

Pengertian pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah:

a. Proses, Pembuatan cara membina

b. Pembaharuan, penyempurnaan

c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya

guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik.

Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan memiliki

tujuan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Dalam

Rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana yaitu21:

a. Mencegah dilakukannya tindakan terpidana dengan menegakan

norma hukum demi pengayoman masyarakat.

b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian

menjadikan orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup

bermasyarakat.

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan mendatangkan

rasa damai dalam masyarakat.

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pembinaan terpidana itu bertujuan agar ia mempunyai

kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan

21 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradya

Pramita), hlm. 33

Page 35: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

21

hubungan hidup bagi warga masyarakat Indonesia yang menghormat

hukum, sadar akan tanggung jawab dan berguna.22

Pembinaan Narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu

sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen

yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya

ada empat belas komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan,

pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap

narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk

bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintah.23

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana

diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek di sini sebagai

kesamaan, kesejaraan, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai

makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu

berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada

dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam

pembinaan dan bukan sebagai manusianya.24 Perbedaan dalam pembinaan

salah satu contohnya adalah dengan penggolongan narapidana.

Penggolongan narapidana mempermudah proses pembinaan karena sering

kali pembinaan bukan dari pembina tetapi narapidana sendiri atau

sekelompok narapidana.

Dalam Pasal 1 ayat 91 Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakat yang

dimaksud dengan Pembinaan adalah:

“kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesioanal, kesehatan

jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

22 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumnni), hlm 50

23 C.I.Harsono Hs, System Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan,

1995), hlm. 5

24 C.I.Harsono Hs, System Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan,

1995), hlm. 19

Page 36: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

22

Fungsi dan tugas dan pembinaan pemasyarakatan terhadap warga

binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar

mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaanya dan

bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi

negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-

tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk

melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna,

tepat guna dan berhasuil guna, petugas harus memiliki kemampuan

profesional dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan

dengan asas-asas yang terkandung daam Pancasila, Undang-Undang

Dasar 1945 dan Standard Minimum Rules (SMR). Pada dasarnya arah

pelayanan pembinaan dan bimbingna yang perlu dilakukan oleh petugas

ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan

pembinaan dapat dicapai.

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua

bidang yakni:

a. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

1) Pembinaan kesadaran beragama

2) Pembinaaan kesadaran berbangsa dan bernegara

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

4) Pembinaan kesadaran hukum

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program

sebagai beikut:

1) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri

2) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil

3) Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya

masing-masing

Page 37: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

23

4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha insdustri atau

kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan

teknologi madya atau teknologi tinggi.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

No 12 Tahun 1995 adalah:

“suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara

pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

dilaksanakannya secara terpadu antara pembina, yaitu dibina, dan

masyaralat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan

aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai

warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatif

sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek

sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia

untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai

eksistensi sejajar dengan manusia lain. Sistem ini menjanjikan secara

manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari Negara.

Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah

penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan

hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

a. Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan

kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip

pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam

membina narapidana yaitu25:

b. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.

c. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga deket.

25 C.I.Harsono Hs, System Baru Pembinaan Narapidana, hlm. 51

Page 38: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

24

d. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling

narapidna pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/rutan,

dapat memasyarakat biasa, pemuka masyarakat biasa, pemuka

masyarakat, atau pejabat setempat.

2. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani

hukuman karena tindak pidana)26. Sesuai UU No. 12 Tahun 1995, pasal 1

angka ke 7 bahwa narapidana adalah terpidana kehilangan

kemerdekaanya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam

sistem pemasyarakatan Indonesia. Sahardjo dalam pidato

penganuggerahkan gelar doktor honoris causa dalam ilmu hukum, pada

tahun 1963 oleh Universitas Indonesia, telah menggunakan istilah nara-

pidana bagi mereka yang telah dijatuhi pidana “kehilangan kemerdekaan”.

Menurut Ac Sanoesi HAS, istilah narapidana adalah sebagai pengganti

istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman. Dengan kata

lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis hakim dan

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.27

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 7 Angka 7

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana

Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga

Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari:

a. Narapidana

b. Anak Didik Pemasyarakatan

1) Pasal 1 angka 8 huruf a UU Pemasyarakatan bahwa Anak

Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan

26 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002: 774

27 Ricki Aditya Putra, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan

Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II a

Sragen) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013

Page 39: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

25

diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di

Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)

tahun.

2) Pasal 1 angka 8 huruf b UU Pemasyarakatan yang disebut Abdi

Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan

diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di

Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)

tahun.

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan

bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buatan. Selanjutnya

berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut:

Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga

Pemasyarakatan.28

Dikatakan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang

hilang kemerdekaan karena menjalani masa hukumannya di Lembaga

Pemasyarakatan. Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga

subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu

dapat melakukan kesalahan atau kekhilapan yang dapat dikenakan pidana

sehingga harus diberantas atau dimusnahkan, sementara itu yang harus

diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana

tersebut hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama ,

atau kewajiban-kewajiban sosial.29

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan

pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka

3 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan). Sebelum dikenal

28 Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, Kamus Induk Istilah Ilmiah seri Intelectual,

(Surabaya: Target Press, h 53)

29 C.I.Harsono Hs, System Baru Pembinaan Narapidana, hlm. 18-19

Page 40: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

26

istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). 30

Lembaga Pemasyarakatan juga salah satu komponen dalam Sistem

Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan

terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem

penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem

Peradilan pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem

kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem

lembaga pemasyarakatan. Usaha untuk mengubah sistem kepenjaraan

menjadi sistem pemasyarakatan tersebut terwujud pada tahun 1964,

karenanya kemudian lembaga pemasyarakatan ini dianggap sebagai

lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan dan

mengembalikan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan kehidupan

bersama secara teratur, menjaga keadilan dan lain sebagainya yang

disebut dengan lembaga sosial.31

Lapas atau istilah penjara dulu Istilah “penjara” sekarang sudah

tidak dipakai menjadi sebutan “Lembaga Pemasyarakatan” karena sejarah

pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem

kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda

sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan

perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/rutan yang

mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui

proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan

adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan

tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi

30 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

31 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 130

Page 41: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

27

perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan)

maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat

dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam

menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat

jaminan hukum yang memadai.32 Lapas juga harus dapat memperhatikan

hak-hak narapidana dan disisi lain petugas harus dapat melaksakananya

ketertiban dan penegekan hukum dan menerapkan sistem pemasyarakatan

dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang mengatur.

Sistem pemasyarakatan yang dimaksud dalam Undang-Undang

No.12 Tahun 1995 yaitu, rangkaian penegakan hukum yang bertujuan

agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya,

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab.33

2. Jenis dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Jenis Penggolongan Kelas

Pada Lapas

Menurut pasal 13 KUHP nara34pidana penjara terbagi dalam

beberapa kelas, pembagian tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 49

peraturan kepenjaraan, yaitu:

a. Kelas I yaitu: bagi narapidana yang dipenjara seumur hidup dan

narapidana sementara yang membahayakan orang lain;

b. Kelas II yaitu: Bagi narapidana yang dipenjara dengan hukuman lebih

dari tiga bulan yang tidak termasuk kelas 1 tesebut di atas;

1) Bagi narapidana yang dipidana penjara sementara yang telah

dinaikkan dari kelas pertama, bagi narapidana kelas 1 jika

32 C.I.Harsono Hs, System Baru Pembinaan Narapidana, hlm. 79.

33 C,I Harsono Hs, System Baru Pembinaan Narapidana, hlm. 80.

34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Page 42: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

28

kemudian ternyata berkelakuan baik maka ia dapat dinaikkan ke

kelas 2;

2) Bagi narapidana yang dipidana sementara yang karena alasan-

alasan pelanggaran tertentu, ia dapat diturunkan menjadi kelas II

dari kelas III;

c. Narapidana kelas III, yaitu: bagi narapidana yang dipidana sementara

yang telah dinaikkan dari kelas I karena telah terbukti berkelakuan

baik. Menurut pasal 55 peraturan penjara, bagi narapidana yang

demikian dapat diberikan pelepasan bersyarat (pasal 15), apabila ia

telah menjalani 1/3 atau paling sedikit sembilan bulan dari pidana

yang dijatuhkan oleh hakim.

d. Kelas IV yaitu: bagi narapidana yang dipidana penjara sementara

paling tinggi lima bulan.

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat

dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang

dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan

pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat

yang tumbuh di masyarakat.35 Tujuan perlakuan terhadap narapidana di

Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan

dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana

bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan

kembali.35

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem

Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU No.12 Tahun

1995 tentang pemasyarakatan, yaitu 36:

35 Soedjono, Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara, (Bandung, Alumni, 1992),

hlm.86

36 UU No.12 Tahun 1995

Page 43: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

29

Pasal 2:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga

binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang

baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3:

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan

pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyakarat,

sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang

bebas dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap

narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan

kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi

masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan

dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.37

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Seluruh Warga Binaan di

Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa

membeda-bedakan latar belakang orang ( non diskriminasi )

c. Pendidikan dan Pembimbingan Pelayanan di bidang ini dilandasi

dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani,

kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan

berlandaskan pancasila.

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia Asas ini dijelaskan

sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang

yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

37 A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, Studi Kebudayaan Lembaga

Pemasyarakatan di Indonesia, (Bandung: Lubuk Agung, 1990), hlm. 1. Lihat Skripsi Ni

Made Destriana Alviani, Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar, (Fakultas Hukum Universitas

Udayana, 2015), hlm. 38

Page 44: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

30

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan Yang

dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan

sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatlan

rehabilitasi dari negara

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan

orang-orang tertentu

g. Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat

sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan,

hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun

keluarga. Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3

pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan motode.38

1) Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan

pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari

perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan

taat pada hukum yang berlaku.

2) Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus

dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan

berlangsung.

3) Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh

untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan

dengan sistem pemasyarakatan.

C. Tinjauan Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Hukum Pidana Islam.

1. Teori Pemidanaan dalam Hukum Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Lafaz 'uqubah

menurut bahasa berasal dari kata عقب yang sinomimnya جاء خلفه و

38 Romli Atmasasmita, Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan,

(Bandung: Rineka, Bandung,1996), hlm.12

Page 45: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

31

artinya mengiringnya dan datang dibelakangnya.39 Dalam pengertian بعقبة

yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz

tersebut bisa diambil dari lafaz عاقب yang sinonimnya فعل بما سواء , جزاه

artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.40

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu

disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan

sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua

dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan

balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki

keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari

kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan,

mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.41

Kaidah dasar yang menjadi asas hukuman dalam hukum Islam

dipertalikan kepada dua dasar pokok42:

a. Sebagian bertujuan untuk memerangi tindak pidana tanpa

memedulikan si pelaku tindak pidana.

b. Sebagian yang lain bertujuan untuk memerhatikam si pelaku

tanpa melalaikan tujuan untu memerangi tindak pidana.

Maksud pokok hukuman atau sanksi adalah untuk memelihara dan

menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang

mafsadah,karena Islam itu sebagai rahmatan lil' alamin, untuk memberi

petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman atau sanksi ditetapkan

39 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat

(Jakarta: Sinar grafika, 2004), h. 13

40 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai

Pustaka, 1976), h. 364

41 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanun Wad'iy,

Penerjemah TimTsalisah. Hukum Pidana Islam ( Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm.19

42 Abdul Qadir Audah =,At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanun

Wad'iy, Penerjemah TimTsalisah. Hukum Pidana Islam ( Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm.20

Page 46: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

32

demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib

sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan mendharatkan kepada-Nya apabila

manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi

manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.43

Terakhir hukuman itu harus bersifat umum: maksudnya berlaku bagi

semua orang, karena semua manusia sama dihadapkan hukum.44

2. Tujuan dan Macam-Macam Hukum

a. Tujuan Hukuman

Hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi dengan

mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan

demikian, hukuman yang baik adalah45:

1) Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau

menurut ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman atau

sanksi itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan

(preventif) dan menjeratkan setelah terjadinya perbuatan

(represif).46

2) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung

kepada kebutuhan masyarakat maka hukuman diperberat.

Demikian pula sebaliknya bila kebutuhan kemaslahatan

masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya

diperingan.47

3) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan

itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya

43 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat,

h. 137

44 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam dan fikih

jinayah, hlm 138

45 A. Dzajuli, Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam , h. 26

46 Imam As-Syawkani, Fathul Qadir, IV, (Beirut-Libanon, 2007), cet-4, h. 12.

47 Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah, (Maktabah Ibn Dar Qutaibah-Kuwait,

1989), h. 206

Page 47: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

33

untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh ibn Taimiyah

bahwa sanksi atau hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah

bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah

untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu sepantasnyalah

bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas

kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi

rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang memberi pelajaran

kepada anaknya dan seperti seorang dokter yang mengobati

pasiennya.

4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya

tidak jatuh ke dalam maksiat. Sebab dalam konsep Islam seorang

manusia akan terjaga dari berbuat jahat.

b. Macam-macam Hukuman

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan

tindak pidananya.

1) Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya

dalam al-Quran dan al-Hadits. Maka hukuman dapat menjadi dua:

a) Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qishash, diyat, dan

kafarah , misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri,

perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang

mendzihar istrinya.

b) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman inni disebutkan

dengan hukuman ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak

pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan

melanggar aturan lalu lintas.48

2) Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan

hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

a) Hukuman pokok (al-'uqubah al-ashliyah), yaitu hukuman

yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi

48 Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 27

Page 48: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

34

pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghayr

muhshan.

b) Hukuman pengganti (al-'uqubat al-badaliyah), yaitu

hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila

hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu

alasan hukum, seperti hukuman diyat/denda bagi pembunuh

sengaja yang di maafkan qishasnya oleh keluarga korban atau

hukuman ta'zir apabila karena suatu alasan hukum pokok

yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.

c) Hukuman tambahan (al-'uqubat al-taba'iyah), yaitu hukuman

yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman

pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk

mendapat waris dari harta terbunuh.

d) Hukuman pelengkap (al-'uqubat al-takmiliyah), yaitu

hukuman yang di jatuhkan sebagai pelengkap terhadap

hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan

pencuri yang telah di potong lehernya. Hukuman ini harus

berdasarkan hakim tersendiri.

3) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman,

maka hukuman dapat dibagi dua:

a) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim

tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti

hukuman had.

b) Hukuman yang memiliki dua batas , yaitu batas tertinggi dan

batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang

paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-

kasus maksiat yang di ancam dengan ta'zir.

4) Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi empat:

a) Hukuman badan, yaitu hukuman yang di kenakan kepada

badan manusia, seperti hukuman jilid.

b) Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.

Page 49: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

35

c) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan menusia,

seperti hukuman penjara atau pengasingan.

d) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta,

seperti diyat, denda, dan perampasan.49

Berkaitan dengan teori pemidanaan ini dikenal adanya

beberapa tujuan pemidanaan, yaitu: Retribution (pembalasan),

deterrence (pencegahan), dan reformation (perbaikan). Banyak

penulis menyatakan bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan dalam

hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan semata. Pada

kenyataanya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam,

hukumannya tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga

memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus), serta perbaikan.

Dalam kenyataanya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan

jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).

Beberapa jenis hukuman dalam hukum pidana Islam dengan

beberapa tujuan pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana

modern.

Di dalam sistem hukum pidana Islam, dua hal harus

diperhatikan berkaitan dengan retributif (pembalasan) ini sebagai

gambaran hukuman hadd, yaitu: kerasnya hukuman dan larangan

untuk bentuk segala mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan kata

lain hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan terbukti. Menurut

Muhammad Qutub, kerasnya hukum itu didasarkan pada

pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk memerangi

kecenderungan penjahat dalam melanggar hukum, Islam menentukan

hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-

akibat kejahatan.

49 Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah, (Maktabah Ibn Dar Qutaibah-Kuwait,

1989), h. 28-30

Page 50: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

36

Dikenal aspek pencegahan dalam sistem hukum pidana Islam

lebih dalam lebih tegas dibanding sistem lain. Disini pencegahan

dikenal sebagai justifikasi utama untuk penghukuman, khususnya

untuk hukuman had. Mawardi mendifinisikan sebagai berikut;

Hukuman-hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah untuk

mencegah manusia dari melakukan apa yang ia larang dan dari

melalikan apa yang Dia perintahkan. Sementara itu Ibn al Qayyim

berpendapat bahwa hukuman had bernilai baik sebagai perbaikan

(reformative), pembalasan (retributive), maupun pencegahan

(deterrence).

Berbeda dengan teori retributif dalam sistem hukum pidana

lain, dalam hukum pidana Islam dikenal afwan (permaafan). Dalam

qisas meskipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi jika

dia mau memafkan, hal itu diperkenankan. Dalam Al- Quran

ditetapkan: QS. Al-Baqarah Ayat 178:

ا اي ينا الذ اا القاتليه ف اص القصا عالايك كتبا نوا ننثما ال وا بد بلعا بد العا وا بلحر الحره

نث هبل لا عفيا ن بفاما فاات بااع ي ااخيهش ا من ا اادا عروفوا انلما حسا ب ايه ال فيفذء تا لا

ة حا را وا ب ك نرذ ناعتادفام ذما اعدا هىب فالا ابااليلا ﴾١٧۸﴿عاذا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan

orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.

Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafaan dari saudaranya,

hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan

hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang

memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu

adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang

siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang

sangat pedih."

Page 51: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

37

Hukuman lain yaitu takzir berkaitan dengan tujuan

pemidanaan pencegahan dan perbaikan . secara etimologis kata takzir

berasal dari kata kerja azar yang berarti mencegah, respek, dan

memperbaiki. Dalam literatur hukum islam takzir menunjukan

hukuman yang ditunjukan, pertama: untuk mencegah para penjahat

melakukan kejahatan lebih jauh: dan kedua: untuk memperbaiki dia.

Ibn farhun mencoba mendefinisikan tujuan takzir dengan

memngatakan bahwa takzir adalah hukuman disipliner, perbaikan dan

pencegahan. Definisi ini menunjukan bahwa dua aspek, perbaikan

dan pencegahan menyatu disini.

c. Peradilan dan Pengadilan

Dalam pekajian Peradilan Islam (al-qadha’ fi al-islam),

terdapat berbagai konsep yang digunakan. Konsep ittu merupakan

suatu gagasan (idea) yang dilambangkan oleh suatu istilah tertentu,

sesuai dengan Bahasa yang digunakana, konsep itu meliputi

pengertian, dimensi-dimensi dan substansinya, cakupan dan sekaligus

batasasanya, serta relasinya dengna konsep lain dalam keseluruhan

bidang yang dikaji. Disamping itu, ia berhubungan dengan berbagai

konsep dalam pengkajian hukum islam secara keseluruhan. Dengan

demikian, dapat diketahui kedudukan dan posisi konsep itu dalam

keseluruhan pengkajian.

Berkenaan dengan hal itu, dalam setiap awal pengkajian,

apapun subjeknmya, biasnaya diawali dengan penjelasan dan

pertelaan konsep itu. Ia dijelaskan dari segi Bahasa dan pembatasan

istilahnya. Ia juga dijelaskan dari segi Bahasa dan pembatasan

istlahnya. Ia juga dijelaskan dari segi Bahasa dan pemabatasan

istilahnya. Ia juga dijelaskan dari segi makna khusus dalam suaru

busangatau disiplin ilmu tertentu, yang kemudian dikenal sebagai

istilajh teknis akademis. Dalam penggunaan selanjutnya, khususnya

dalam penelitian, konsep itu dioprasionalasasikan, kemudian dikenal

Page 52: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

38

sebagai definisi oprasional atau definisi kerja. Dengan cara demikian,

muncul konseo-konsep baru, baik yang berasal dari bidang ilmu yang

bersangkuatan maupun yang “dipinjam” atau diadaptasi dari bidang

ilmu lainnya.

Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga

Pemasyarakatan sama halnya dengan takzir. Takzir yaitu menolak

dan mencegah kehajahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai,

prinsip-prinsip dan tujuan syariah, seperti melanggar peraturan lalu

lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain.50 Yang menentukan

takzir, sepenuhnya adalah hak penguasa/Ulul Amri.51 Kaitan

Lembaga Pemasyarakatan dengan takzir sangat erat, karena

selainmempunyai tujuan yang sama dan cara penetapan hukumannya

oleh Ulul Amri, Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan

takzir. Hal ini bisa kita lihat dari cara proses hukumannya yang sama-

sama diasingkan dari masyarakat. Pada masa Rasulullah, takzir atau

pidana penjara dilakukan dengan cara mengasingkan dari masyarakat

ke suatu tempat yang tidak ada penghuninya.52 Sedangkan pada masa

sekarang, namun efek jera yang diberikan lebih baik pada masa

Rasulullah. Di zaman sekarang bisa kita lihat, banyaknya penghuni

Lembaga Pemasyarakatan hingga terjadi over kapasitas atau

kelebihan muatan, belum lagi angka residivis yang setiap tahunnya

semakin meningkat.

Ilmu fiqh menyatakan, bahwa PERADILAN atau “al-qadla”

adalah merupakan fardlu kifayah, yakni kewajiban kolektif bagi

50 Dzajuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 200), hlm, 163

51 Nasir Chois, Fiqh Jinayat, (Pekanbaru: Suska Press), hlm, 126. Lihat Hendri

Sayuti dan M. Alawi, Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada Lembaga

Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam, Hukum Islam, Vol. XIII No. 1

Juni 2013, hlm 6

52 Nasir Chois, Fiqh Jinayat, (Pekanbaru: Suska Press), hlm, 126. Lihat Hendri

Sayuti dan M. Alawi, Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada Lembaga

Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam, Hukum Islam, Vol. XIII No. 1

Juni 2013, hlm 7

Page 53: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

39

Ummat, seperti halnya dengan mendirikan shalalt jum’ah,

memelihara mayit dan lain-lain sebagainya, termasuk mendirikan

“imamah” yakni kepentingan ummat. Qadla dapat dilakukan dalam

tiga bentuk.

Bentuk pertama: peradilan harus dilakukan atas dasar

pelimpahan wewenang atau “tauliyah” dari imam. Imam adalah

Kepala Negara yang disebut pula dengan “waliyul-amri”. Dalam pada

itu sekiranya seorang penguasa, yang didalam istilah Fiqh disebut

“dzu syaukah”, dan sekalipun sultan yang kafir mengangkat seorang

hakim yang kurang memenuhi persyaratan, keputusan hakim yang

demikian itu harus dianggap berlaku sah, demi untuk tidak

mengabaikan kemashalatan umum.

Bentuk kedua: bila disuatu tempat tidak ada penguasa atau

umum Imam, pelaksanaan peradilan dilakukan atgas dasar

penyerahan wewenang, yakni Taukiyah dari “ahlul halli wal-aqdi”,

yaitu Para tertua dan sesepuh masyarakat seperti nikmat-mamak di

Sumatra barat, secara kesepakatan. Arti harfiyah dari istilah ini,

adalah “orang-orang yang berwenang untuk melepas dan mengikat”.

Dalam buku Adatrech II dari Prof. van Vollenhoven, istilah itu

diterjemahkan dalam Bahasa Belanda dengan kata-kata “de tot

losmaken en binden bevoegden” dan ditambahkan artinya sebagai

“majelis pemilih kepala negara yang baru (kiescollege voor een nieuw

staatsshood)”.

Bentuk ketiga: dalam keadaan tertentu, terutama bila di

sesuatu tempat tidak ada hakim, maka dua orang yang saling sengketa

dapat “bertakhim” yakni mengangkat seseorang untuk bertindak

dahulu sepakat akan menaati keputusannya, begitu pula tidak

menyangkutkannya keputusannya dengan hukuman badaniyah, yakni

pidana dan lain-lain sebagainya.

Page 54: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

40

d. Tinjauan Pembinaan Narapidana Menurut Hukum Pidana

Islam.

Di dalam Islam Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan

disebut juga dengan takzir. Menurut Dr. Musthafa al-Rafii, takzir

adalah hukuman yang ranahnya tidak dijelaskan oleh nash syara‟ dan

untuk menentukannya diberikan pada waliy al-amri dan qadli. Hal ini

sejalan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan

memberikan penjeraan dengan cara pembinaan bagi narapidana,

sehingga penjara bisa dikategorikan dalam takzir. Namun, para ulama

berbeda pendapat mengenai legalitas pidana penjara/Lembaga

Pemasyarakatan. Sebagian golongan Hanbali dan yang lainnya

berpendapat bahwa pidana penjara/Lembaga Pemasyarakatan tidak

pernah disyari'atkan dalam Islam. Alasannya, di zaman Rasulullah

dan Abu Bakar tidak ada lembaga penjara, dan keduanya juga tidak

pernah memenjarakan seorang pun, tetapi mengasingkannya di suatu

tempat.53

Prinsip penjatuhan takzir, ditujukan untuk menghilangkan

sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang

bermuara kepada kemaslahatan umum. Dalam praktek penjatuhan

hukuman, hukuman takzir kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman

tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah hudud atau

qishash diyat. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan

dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Di

samping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi Jarimah Hudud Dan

Qishash Diyat Yang Karena Suatu Sebab Tidak Dapat dijatuhkan

kepada pelaku, atau karena adanya syubhat baik dalam diri pelaku,

53 Asshidiqie, Jimly, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-

Bentuk Hukum Pidana Dalam Tradisi Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan

KUHP Nasional, (Bandung: Penerbit Aksara, 1997), hal. 82.

Page 55: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

41

korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan sanksi takzir

menempati hukuman pengganti hudud atau qishash diyat.54

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini

disyari'atkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil Qur'an, Sunnah,

dan Ijma' sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan,

yang lebih kuat dan lebih patut dijadikan pegangan adalah pendapat

yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam hukum

Islam. Apalagi, di zaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi

kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang

tidak punya lembaga bernama penjara/Lembaga Pemasyarakatan.

Berikut ini adalah dasar-dasar yang memperkuat pendapat

diadakannya pidana penjara dalam Islam.55

1) Dasar dari Al-Qur'an.

Ayat al-Qur‟an yang bisa dianggap menjadi dasar pidana

penjara diantaranya adalah QS. An-Nisa : 15

ال اوا منن سا ةا الفااحشا اأتيا ي ت نك ةم اعا اارب فااستاشهدواعالاينذ ئك هدوافااامسكوهنذ فاانشا

ت ف فالبيوتحا اتاوا ي الل عالا وتااويا الما بيلاهنذ سا ﴾١٥﴿لاهنذ

Artinya: “Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di

antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka

ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila

mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka

(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui

ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.

54 Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm.

143. Lihat Jurnal Hendri Sayuti dan M. Alawi, Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada

Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam (Lembaga

Pengabdian Masyarakat UIN SUSKA Riau, 2013), Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Juni 2013,

hlm. 37

55 Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam, hlm. 143. Lihat Jurnal Hendri Sayuti dan

M. Alawi, Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota

Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam (Lembaga Pengabdian Masyarakat UIN SUSKA

Riau, 2013), Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Juni 2013, hlm. 38

Page 56: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

42

2) Dasar dari Sunnah.

Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, dan Nasa'

meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menahan seorang

tertuduh, kemudian meninggalkan orang tersebut. Al-Hakim

pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah

pernah menahan seorang tertuduh selama sehari semalam. Apa

yang dilakukan Rasulullah ini menunjukkan disyari'atkannya

pidana penjara.

وسلم عليه الله صل االلذ سولا را عا سا ذه أن عنه الله رضي اري نصا اال ةا بردا أب ن عا

اط, ةأسوا ا عاشا فاوقا لا )متذفاقعالايه(ياقول:لاي منحدودااللذ د فحا لذ ا

Artinya : “Dari Abu Burdah al-anshori bahwa ia mendengar Nabi

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak boleh dicambuk

lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had

(hukuman) yang ditentukan Allah Ta'ala.” (Muttafaq Alaihi.)56

3) Dasar dari Ijma'

Adapun dasar dari ijmak sahabat tampak ketika khalifah

Umar dan Utsman menerapkan pidana penjara. Dan tidak satupun

sahabat yang mengingkarinya ataupun protes. Bahkan penjara-

penjara mulai didirikan dengan tujuan memberikan efek jera bagi

tawanan-tawanan perang dan yang melanggar hukum Islam.57

56 al-Rafi‟i, Musthafa, Ahkam al-Jara'im fi al-Islam, al-Qisas wa al Hudud wa at-

Ta'zir, (t. tempat: al-Dar al-Afriqiyah al-'Arabiyyah, 1996), hlm. 34.

57 Al-Rafi‟i, Musthafa, Ahkam al-Jara'im fi al-Islam, al-Qishash wa al Hudud wa

at-Ta'zir, hlm . 35.

Page 57: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

43

BAB III

PROFIL LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA

NUSAKAMBANGAN

A. Gambaran Profil Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah Biografinya58

Lembaga Pemasyarakatan Nakotika Kelas IIA Nusakambangan

yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Jawa Tengah M.04-PR.07.03.Tahun 2003 dan diresmikan

beroperasi pada tanggal 28 maret 2008 tentang Pembentukan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan merupakan salah

satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan dimana

termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Jawa Tengah.

Sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang baru di bentuk di

Indonesia, maka keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

IIA Nusakambangan dalam rangka mensukseskan sistem pemasyarakatan

mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat dalam UU No. 12 Tahun

1995 Tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Memulihkan kesatuan hidup kehidupan dan penghidupan narapidana

di tengah masyarakat;

b. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalankan fugsi

sosial secara wajar yang selama ini dibatasi ruang geraknya selama di

Lembaga Pemasyarakatan, sehingga keberadaan narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan dapat

berperan sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku di dalam

masyarakat;

58 Interview dengan Bapak Tri eko Waluyo adi selaku Kasubag Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 58: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

44

c. Meningkatkan peran aktif petugas, masyarakat dan narapidana itu

sendiri dalam rangka pelaksanaan proses pembinaan;

d. Membangkitkan motivasi dan dorongan kepada narapidana serta

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada narapidana

dalam meningkatkan kemampuan/keterampilan/perilaku guna

mempersiapkan dirinya untuk hidup secara amndiri di tengah-tengah

masyarakat setelah seleksi selesai menjalani masa pidananya;

e. Menumbuh kembangkan amanat sepuluh prinsip pemasyarakatan

dalam tatanan kehidupan berbangsa bernegara.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan

resmi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Industri dalam bidang

pembinaan kemandirian pembuatan batik setelah diresmikan oleh Bapak

Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 29 April 2017.

2. Letak Geografis59

Lembaga Pemasyarakatan ini berlokasi di 8 KM dari Pelabuhan

penyeberangan Sodong Nusakambangan, yang merupakan pintu masuk

utama ke dalam pulau Nusakambangan. Sebelum mencapai pelabuhan

sodong terlebih dahulu harus menyebrangi segara anakan dengan jarak

tempuh dari pelabuhan Wijayapura Cilacap ke Pelabuhan Sodong

Nusakambangan sekitar 10 menit atau sekitar 2 KM menggunakan Kapal

Ferry Pengayoman yang melayani operasional penyeberangan dari Pulau

Nusakambangan atau ke Pulau Nusakambangan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Nusakambangan

terletak di tengah Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap Provinsi

Jawa Tengah dan diapit oleh 2 Lapas yang berdekatan sebelah barat Lapas

Narkotika adalah Lapas Kembangkuning Kelas IIA Nusakambangan serta

sebelah timurnya adalah Lapas Besi Kelas IIA.

59 Interview dengan Bapak Tri Eko Waluyo adi selaku Kasubag Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 59: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

45

Nusakambangan. Pulau Nusakambangan sendiri mempunyai luas

sekitas 36.000Ha dengan kondisi alamnya yang sebagian besar masih

hutan belantara dan masih banyak hewan liar yang menghuni hutan Pulau

Nusakambangan.

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi organisasi merupakan sasaran yang hendak dicapai

oleh suatu organisasi dalam mewujudkan kebutuhan dan keinginan

pemangku kepentingan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat

melalui peningkatan pelayanan untuk memuaskan keinginan dan

kebutuhan dari pemangku kepentingan. Setelah misi ditetapkan maka

perlu dibuat misi pendukung pada setiap bidang fungsional yang ada pada

organisasi sebagai bentuk implementasi dan penerapan dari formulasi

perencanaan organisasi. Misi merupakan tujuan dan alasan keberadaan

organisasi, sedangkan Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang

organisasi dan impian yang hendak di capai.60

Dari pendapat diatas maka misi merupakan hal yang utama dalam

pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Narkoti ka Kelas IIA Nusakambangan, yang penerapannya dilaksanakan

di setiap bidang fungsional yang berorientasi untuk membantu

pencapaiannya tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan sebagai

bukti bahwa program pembinaan merupakan suatu keputusan dan tindakan

yang menghasilkan rumusan yang di dalam pelaksanaanya merupakan

perwujudan dari setiap tindakan-tindakan yang mendukung kebijakan-

kebijakan organisasi sesuai dengan perencanaan organisasi dalam

pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan organisasi.

Adapun Visi dan Misi pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA

Narkotika Nusakambangan, seperti apa yang disampaikan oleh Kepala

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

60 Suwardi Luis B, Step by Step in Developing Vision, Mission and Value Statements,

Jakarta; Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2009

Page 60: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

46

Visi:

“Menciptakan Warga Binaan Pemasyarakatan yang Mandiri”61

Misi:

“Melaksakanakan program pembinaan kemandirian dan menjalin

solidaritas dalam kehidupan antar sesame warga binaan pemasyarakatan”62

Tujuan:63

a) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi seutuhnya,

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar

sehingga warga yang baik dan bertanggung jawab.

b) Memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia narapidana yang masih

mempunyai perkara pidana lain dalam rangka melancarkan proses

penyidikan, penentuan dan pemeriksaan disidang Pengasilan.

c) Memberikan perlingunfan, keselamatan dan keamanan benda-benda

yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyelidikan

dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda atau

kendaraan operasional kantor milik negara.

Sasaran:64

a) Sasaran pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan

Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam

kondisi kurang.

b) Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga bagi

terujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya

61 Papan Banner di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tgl

02 Mei 2018

62 Papan Banner di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tgl

02 Mei 2018

63 Papan Banner di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tgl

02 Mei 2018

64 Papan Banner di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tgl

02 Mei 2018

Page 61: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

47

meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta

merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur

tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan

sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

1) Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.

2) Menurunya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan

gangguan kamtib.

3) Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas

sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.

4) Semakin menurunya dari tahun ke tahun angka residivis.

5) Semakin banyakanya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan

berbagai jenis/goloingan narapidana.

6) Secara bertahap perlindungan banyaknya narapidana yang bekerja

dibilang industri dan pemelihara adalah 70:30.

7) Presentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan

sama dengan presentase di masyarakat.

8) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia

Indonesia pada umumnya.

9) Lembaga Pemasyarkaatan dalam kondisi bersih dan terpelihara,

dan

10) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang

menggambarkan proyeksi nilai-nilai sub kultur penjara dalam

Lembaga Pemasyarakatan.

4. Struktur Organisasi65

Sebagai efektifnya pada suatu organisasi dalam menjalankan

mekanisme guna tujuan bersama, harus memiliki struktur organisasi.

Menurut SK Menteri Kehakiman RI No. M.01-PR 35 35.31-03 Tahun

1985 tentang Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

65 Interview dengan Bapak Tri Eko Waluyo adi selaku Kasubag Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 62: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

48

Kelas IIA Nusakambangan diperlukan guna personel di atau lingkungan

organisasi sehingga tercipta sasaran kerja yang tertib, disiplin dan dinamis

yang merupakan syarat untum mencapai tujuan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Tri Eko Waluyo Adi

selaku Kasubag. Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

IIA Nusakambangan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 pukul 09.30

WIB diruangan bagian tata usaha, uraian tugas dari bagian-bagian maupun

seksi-seksi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II

Nusakambangan adalah sebagai berikut:66

a) Sub Bagian Tata Usaha

Pada bagian ini bertugas melakukan urusan tata usaha dan

rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Sub Bagian ini

berfungsi, pertama melakukan urusan kepegawaian dan keuangan,

kedua melakukan urusan surat-menyurat, penyediaan perlengkapan

dinas dan urusan rumah tangga. Pelaksanaan Sub Bagian ini dibantu

oleh dua Kepala Urusan (kaur), yaitu:

1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan yang bertugas

melakukan urusan kepegawaian dan keuangan

2) Kepala Urusan Umum yang bertugas melakukan urusan surat-

menyurat, penyedian perlengkapan dinas dan urusan rumah tangga.

b) Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak didik dan Kegiatan kerja

Pada seksi ini bertugas memberikan bimbingan bagi

Narapidana/Anak didik dan bimbingan kerja. Berdasarkan tugasnya

maka seksi bimbingan Narapidana/Anak Didik dan kegiatan kerja ini

berfungsi pertama melakukan Registrasi, dokumentasi sidik jari serta

memberikan bimbingan pemasyarkatan bagi Narapidana/Anak Didik,

kedua mengurusi kesehatan dan memberikan perawatan bagi

Narapidana/Anak Didik, ketiga memberikan bimbingan kerja,

66 Interview dengan Bapak Tri Eko Waluyo adi selaku Kasubag Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 63: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

49

mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja

Narapidana/Anak Didik.

Pelaksanaan seksi ini dibantu oleh tiga Sub Sesksi, yaitu:

1) Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan,

yang bertugas melakukan pencatatan, membuat statistik,

dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan penyuluhan

rohani, memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan,

asimilasi , cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi

keluarga, pembebasan bersyarat dan pengurangan hukuman

(remisi) Narapidana/Anak Didik.

2) Kepala Sub Seksi Kegiatan Keja, bertugas mengurusi kesehatan

dan memberikan perawatan bagi Narapidana/Anak Didik.

3) Kepala Sub Seksi Kegaiatan Kerja, bertugas memberikan

bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan

pengilangan hasil kerja Narapidana/Anak Didik.

c) Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib67

Seksi ini bertugas mengatur jadwal tugas penjagaan, pengunaan

perlengkapan keamanan dan pembaguan tugas pengamanan, menerima

laporan harian dan berita acara dari satuan tugas pengamanan yang

bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan

tata tertib. Berkaitan dengan tugasnya, maka seksi ini berfungsi,

pertama mengatur jadal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan

dan pembagian tugas pengamanan, kedua menerima laporan harian

dan berita acara dari satuan pengamanan dalam menegakan dan tata

tertib. Pelaksanaan tugas pada seksi ini dibantu oleh Kepala Sub Seksi,

yaitu;

67 Interview dengan Bapak Tri Eko Waluyo adi selaku Kasubag Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 64: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

50

1) Kepala Sub Seksi Keamanan, berutgas mengatur jadwal

penjagaan, penggunaan perlengkapan pengamanan dan pembagian

tugas pengamanan.

2) Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas menerima

laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan dalam

menegakkan tata tertib.

d) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan68

Pada pejabat setingkat seksi ini bertugas menjaga keamanan

dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan dengan fungsinya, pertama

melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/Anak

Didik, kedua melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban,

ketiga melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan

pengeluaran Narapidana/Anak Didik, keempat melakukan

pemeriksaan dan penyelesaian terhadpa pelanggaran keamanan dan

ketertiban, kelima membuat laporan harian penjagaan dan berita acara

pelaksanaanya tugasnya Kepala Kesatuan Pengamanan ini di bantu

oleh empat Kepala Regu Pengamanan beserta anggota dan staf KPLP,

yaitu

1) Karupan I beserta anggotanya

2) Karupan I beserta anggotanya

3) Karupan III beserta anggotanya

4) Karupan IV beserta anggotanya

5) Staff Ka. KPLP

Adapun Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Narkotika Nusakambangan dapat digambarkan sebagai berikut:

68 Interview dengan Bapak Tri eko Waluyo adi selaku Kasubag Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 65: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

51

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Narkotika

Nusakambangan69

69 Interview dengan Bapak Tri Eko Waluyo adi selaku Kasubag Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 66: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

52

5. Sarana dan Prasarana70

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan di

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan belum

sepenuhnya memenuhi sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka

diperlukan sarana dan prasarana yang memadai salah satu syarat agar

pembinaan kemandirian yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik,

oleh karena itu ketersiaan sarana ini menjadi salah satu ukuran tujuan

sistem pemasyarakatan dapat berhasil.

Tersedianya sarana yang menjadi kebutuhan warga binaan menjadi

bukti bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan tidak terasingkan dari

masyarakat. Dengan demikian terkandung prinsip bahwa warga binaan

tidak diasingkan dari lingkungan sosial masyarakat, hal ini berarti warga

binaan itu berhak untuk mendapatkan informasi secara luas apakah sarana

tersedia atau tidak.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian seperti pertanian,

membatik, dan peternakan masih belum ada sarana alat-alat penunjang

yang lengkap sehingga kegiatan pembinaan tersebut belum berjalalan

dengan baik, dimana dengan jumlah alat-alat penunjang yang ada masih

sangat minim dibanding dengan kegiatan keterampilan yang ada di

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana menjadi kendala dalam

pembinaan kemandirian, sehingga tidak mempunyai hasil yang maksimal.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian seperti pertanian masih

belum ada sarana alat-alat pertanian yang lengkap sehingga kegiatan

pertanian belum bejalan dengan baik, dimana dengan jumlah alat-alat

pertanian yang ada masih sangat minim dibanding dengan luas lahan yang

ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

a. Ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

b. Tempat beribadah, Masjid, Gereja dan Vihara.

70 Interview dengan Bapak Tri Eko Waluyo adi selaku Kasubag Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 67: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

53

c. Blok Hunian Pos Keamanan, Blok A (1,2,3), Blok A (4,5,6), dan Blok

B (7,8,9).

d. Sarana Pembinaan dan Perawatan Kesehatan Poliklinik, ruang edukasi,

lapangan olahraga, taman dan, loker.

e. Sarana Pembinaan dan Kegiatan Kerja Terdapat sanggar batik, ruamg

hasil produksi batik dan, sarana komunikasi narapidana.

f. Tempat Pemeriksaan Barang Bawaan Pengunjung Peralatan X" Ray.

B. Pembinaan Pengintegrasian Terhadap Narapidana Kepada Masyarakat

1. Kriteria Warga Binaan Pemasyarakatan71

Dalam penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan berasal dari

Lembaga Pemasyarakatan umum lainnya, sehingga guna mengurangi

resiko kegagalan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

IIA Nusakambangan, maka kriteria penempatan Warga Binaan

Pemasyarakatan harus memperhatikan syarat-syarat sesuai dengan aturan

yang berlaku.

Untuk penempatan narapidana yang akan menjadi penghuni

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan harus

memperhatikan ketentuan persyaratan umum dan persyaratan khusus,

sebagai berikut:

Persyaratan umum meliputi:

a) Persetujuan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

b) Memenuhi Kelengkapan Administrasi.

c) Narapidana yang sudah menjalani 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa

pidananya.

d) Jenis kelamin: pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Nusakambangan tidak membedakan jenis kelamin, namun

saat ini hanya berjenis laki-laki.

71 Interview dengan Bapak Tri Eko Waluyo adi selaku Kasubag Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 68: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

54

e) Usia narapidana diharapkan pada usia produktif yaitu pemuda, pemuda

muda dan pemuda dewasa.

f) Jenis/bentuk tindak pidananya harus dipertimbangkan secara selektif.

Persyaratan khusus meliputi:

a) Memprioritaskan narapidana kasus narkoba dan tidak menutup

kemungkinan beberapa dari itu terdapat kasus penipuan, kasus

pembunuhan, kasus perampokan/pencurian dan kasus terorisme.

b) Memiliki mental kepribadian yang baik.

c) Memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik.

Kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan adalah sebanyak 250 orang, namun pada saat ini dihuni

oleh sebanyak 530 orang narapidana (sewaktu-waktu ada pengurangan dan

penambahan terkait overload capacity).

Adapun keadaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

kelas IIA Nusakambangan menurut golongan status hukum dpat dilihat

seperti tabel berikut:

No. Golongan WBP Laki-laki Perempuan Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Narapidana

Pidana Mati

Seumur hidup

B.I

B.IIa

B.IIb

B.III

13

32

475

1

0

9

-

-

-

-

-

-

13

32

475

1

0

9

Page 69: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

55

1.

2.

3.

4.

5.

Tahanan

A.I

A.II

A.III

A.IV

A.V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah 530 - 530

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan,

2017

Keterangan:

- Warga Negara Asing: 58 orang

- Warga Negara Indonesia: 472 orang

Dari data diatas digambarkan bahwa golongan status Warga

Binaan Pemasyarakatan di dominasi oleh narapidana dengan hukuman

diatas 5 Tahun sebanyak 361.

Keadaan penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Nusakambangan menurut tingkat pendidikannya bervariasi

mulai dari SD hingga Sarjana, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No. Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah

1.

2.

3.

4.

Tidak Tamat SD

Tamat SD

Tamat SMP

Tamat SMA

9

57

89

313

Page 70: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

56

5.

6.

7.

8.

Tamat SMK

Tamat DIII

Tamat S-1

Tamat S-2

27

21

6

2

Jumlah 530 - 530

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan,

2017.

Dari data diatas digambarkan bahwa tingkat pendidikan Warga

Binaan Pemasyarakatan didominasi pada tingkat pendidikan SMA (

Sekolah Menengah Atas).

2. Jadwal Kegiatan Sehari-hari Warga Binaan Pemasyarakatan72

Pembinaan yang dilaksanakan didasarkan pad akeputusan Menteri

Kehakiman republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang

pola pembinaan narapidana dan tahanan. Seperti yang disebutkan dalam

surat keputusan tersebut pola pembinaan yang sdilaksanakan di Lembaga

Pemasyarakatan terdiri dari pembinaan Kepribadian dan pembinaan

kemandirian. Selanjutnya pelaksanaan program pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Nusakambangandapat dilihat jadwal

kegaitan harian narapidana pada tabel sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan Harian Narapidana Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Narkotika Nusakambangan.73

No. KEGIATAN WAKTU TEMPAT KETERANGAN

72 Interview dengan Bapak Tri Eko Waluyo adi selaku Kasubag Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

73 Interview dengan Bapak Ubaid Ikhsan Maarif selaku Kepala Bimkeswat Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 71: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

57

1. Pembukaan pintu

kamar dan mandi 06.00-06.15

Lingkungan

hunian

Petugas paste

dan KPLP

2.

Aplusan petugas

penjagaan dan paste

blok, apel pagi

07.00-07.15 Blok

penghuni

Petugas paste

dan KPLP

3. Makan pagi 07.00-07.15 Lingkungan

Hunian

Petugas dapur

dan Paste

4. Kebersihan kamar

dan lingkungan 07.00-08.00

Lingkungan

Hunian Petugas Paste

5.

- Olahraga

pagi dan

MCK

- Persiapan

besukan dan

kunjungan

keluarga

- Cek

kesehatan/ber

obat, bagi

yang sakit

08.00-09.30

Lapangan

olahraga

Blok

penghuni

Poliklinik

Lapas

Petugas

Bimkeswat dan

KPLP

Petugas Paste

dan KPLP

Petugas

Poliklinik dan

KPLP

6. Besukan/kunjungan

keluarga 09.30-13.30

Ruang

kunjungan

Petugas Besukan

dan KPLP

Page 72: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

58

7.

Kegiatan

pembinaan/pendidik

an

a. Pendidikan

keterampilan

b. Pendidikan

kerohanian

- Ceramah

agama

- Pengajian

agama

- Kebaktian

- Berdo’a

- Bimbingan

dan

penyuluhan

09.00-12.00

Bengkel

Kerja

Masjid

Masjid

Gereja

Vihara

Blok

Hunian

Petugas

Kegiatan Kerja

Petugas

Bimkemaswat

s.d.a

s.d.a

Petugas

Bimkesat dan

Paste

8. Shalat dzuhur

berjama’ah 12.00-13.00 Masjid

Petugas

Bimkemasy dan

KPLP

9.

Aplusan petugas

penjagaan dan blok

paste, apel siang

13.00 Lngkungan

Hunian

Petugas Paste

dan KPLP

10. Makan siang 13.00-14.00 Blok

Penghuni

Petugas Dapur

dan Paste

11. Sholat ashar

berjama’ah 15.30-16.00 Masjid

Petugas

Bimkesmawat

dan KPLP

Page 73: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

59

12.

Olahraga dan

kegiatan hiburan,

rekreasi

16.00-17.00 Lapangan

Olahraga s.d.a

13. Mandi dan makan

sore 17.00-17.30

Blok

Penghuni

Petugas Dapur

dan Paste

14. Pengucian kamar

hunian, apel sore 18.00 s.d.a

Petugas Paste

dan KPLP

Sumber: Bagian Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

IIA Nusakambangan.74

Catatan:

a) Setiap hari jum’at diadakan sholat jum’at bagi umat Warga Binaan

Pemasyarakatan Muslim dan Kebaktian untuk Warga Binaan

Pemasyarakatan.

b) Sebulan sekali hari selasa dan kamis diadakan pengajian rutin setelah

sholat dzuhur.

Dalam hubungannya dengan pembinaan terhadap narapidana yang

dilaksanakannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika

Nusakakambangan, dengan melihat jadwal kegiatan penghuni yang dalam

pelaksanaanya sering kali tidak sesuai dan meleset dari apa yang telah

dijadwalkan maka dalam kegiatan sehari-hari terdapat banyak waktu luang

yang tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan pembinaan. Banyakanya waktu

luang ini dipergunakan untuk berkumpul atau bergerombol baik didalam

atau diluar blok dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat.

3. Jenis Pembinaan75

74 Interview dengan Bapak Ubaid Ikhsan Maarif selaku Kepala Bimkeswat Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

75 Interview dengan Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kasi Binadik Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 74: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

60

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dikenal dengan

nama pemasyarakatan. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah setelah

warga binaan pemasyarakatan mengikuti seluruh program pembinaan,

diharapkan mereka akan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Proses pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan

Pemasyarakatan dimulai saat pertama kali narapidana masuk lembaga

pemasyarakatan yang kemudian dilakukan pemeriksaan fisik sampai pada

registrasi. Tahap selanjutnya, Warga Binaan Pemasyarakatan ditempatkan

dalam wisma khusus untuk menjalani proses masa pengenalan lingkungan

selama 7 hari (satu minggu). Setelah menjalankan proses pengenalan

lingkungan, maka warga binaan pemasyarakatan akan dimasukan kedalam

wisma untuk selanjutnya menjalankan proses pembinaan, yang terbagi ke

dalam:

a. Tahap Pembinaan, dilaksanakan pada 2/3 (satu per tiga) sampai 1/2

(satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan

sangat ketat (maximum security).

b. Tahap asimilasi, pelaksanaanya dimulai 1/2 (satu per dua) sampai 2/3

(dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini pembinaan mulai

dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan ataupun di luar lembaga

Pemasyrakatan. Untuk diluar lapas narapidana dengan kasus tindak

pidana umum akan ditempatkan di perusahaan yang ingin menampung

Warga Binaan Pemasyarakatan dan mendapatkan upah. Sedangkan

untuk narapidana dengan Kasus Tindak Pidana Khusus. Pada tahap ini

pengawasan agak berkurang (medium security).

c. Tahap Integrasi, dilakukan setelah warga binaan pemasyarakatan

menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya

masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang

Page 75: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

61

(minimum security). Apabila Warga Binaan pemasyarakatan di nilai

sudah berlakuan bauk selama menjalani pembinaan, maka pada tahap

ini dapat diajukan remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan

Cuti mengunjungi Keluarga. Semua proses tersebut harus melalui

pengajuan terlebih dahulu yang kemudian akan di tentukan lewat

proses persidangan.

Selanjutnya Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kasi Binadik

menjelaskan mengenai pola pembinaan yang diberikan kepada Warga

Pembinaan Pemasyarakatan meliputi:

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi:76

1) Pembinaan kesadaran beragama atau ketaqwaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa. Pembinaan kesadaran beragama dianggap

pembinaan yang paling awal harus diikuti oleh warga binaan

pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Nusakambangan. Pembinaan dibidang ini diharapkan mampu

meningkatkan kepercayaan dan kesadaran terhadap agama mereka

masing-masing dan insyaf atau menyadari bahwa perbuatan yang

dilatang oleh agama mereka masing-masing. Dalam melaksanakan

pembinaan kesadaran beragama selaku Kasi. Binadik (Bimbingan

Napi dan Anak Didik) melakukan kerjasama dibidang keagamaan,

ataupun relawan yang bersedia kerjasama dibidang keagamaan.

Dalam menjalankan pembinaan di bidang keagamaan, di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Nusakambangan terdapat

sarana dan prasarana peribadatan seperti: Masjid, gereja dan vihara.

2) Pembinaan Kesadaran Hukum Sejak warga binaan melakukan

tindak pidana, mereka sudah dianggap tidak sadar hukum peraturan

yang berlaku, maka ketika mereka ditempatkan di dalam Lembaga

Pemasyarakatan mampu menyadari akan hukum yang berlaku atau

setidaknya menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Pembinaan

76 Interview dengan Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kasi Binadik Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 76: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

62

kesadaran hkum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Nusakambangan

adalah kewajiban seluruh warga binaan pemasyarakatan tidak

terkecuali menaati dan mematuhi segala aturan dan tata tertib yang

berlaku di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika

Nusakambangan. Kewajiban warga binaan pemasyarakatan selain

mentaati dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Nusakambangan adalah

sebagai berikut:

a) Taat menjalankan ibadah sesuai agama dengan kepercayaan

masing-masing serta memelihara kerukunan beragama di

lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan.

b) Mengikuti seluruh kegiatan yang telah di programkan.

c) Patuh, taat dan hormat kepada seluruh petugas.

d) Mengenakan seragam yang telah diberikan.

e) Memelihara kerapian dalam berpakaian sesuai dengan norma

kesopanan.

f) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian.

g) Mengkuti apel pagi yang di pimpin langsung oleh petugas

pengamanan pada pukul 08.00 WIB.

h) Mengikuti senam pagi yang dilaksanakan setiap hari dibedakan

dalam atas masing-masing wisma hunian mulai pukul 08.00

WIB.

3) Pembinaan Kemampuan Intelektual.

4) Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani.

5) Pembinaan Kemandirian yang meliputi:

a) Pembinaan latihan kerja dan produksi

Pembinaan latihan kerja dan produksi yang diprogramkan di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Nusakambangan

adalah membuat kerajinan batik, pertanian, dan peternakan

Page 77: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

63

dibawah pengawasan petugas pengamanan yang dibantu oleh

beberapa staff pengawai. Hasil dari produksi tersebut akan

diserahkan kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan.

Segala proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Narkotika Nusakambangan, dilakukan dengan pengawasan yang cukup

ketat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Nusakambangan

dilakukan oleh regu pengamanan yang terdiri dari 5 Regu. Sistem

pengawasan di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan dilakukan

secara tertutup, artinya pengawasan berada didalam tembok Lembaga

Pemasyarakatan. Selain itu, pengawasan dibantu dengan CCTV di 14 titik

tertentu.

Selanjutnya bahwa banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan

oleh Warga Binaan Pemasyarakatan ataupun oleh pelanggaran yang

dilakukan oleh petugas sipir. Petugas pengamanan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan melakukan sidak

setiap 1 (satu) Bulan 8 kali, dalam setiap sidak ini, masih ditemukan

Warga Binaan Pemasyarakatan yang kedapatan telepon genggam

(handpone) didalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah ditelusuri, Warga

Binaan Pemasyarakatan Menggunakan Handpone beralasan untuk

berkomunikasi dengan keluarga. Selain Warga Binaan Pemasyarakatan.77

Pada dasarnya, pemberian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan sudah mengacu pada procedure

yang ada yaitu UU Pemasyarakatan sebagai dasar acuan Pemberian

pombinaan dan PP NO. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan. Namun, dalam hal masih saja ditemukan ketimpangan

selama proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

77 Interview dengan Bapak Aris Supriyadi selaku Kepala Pengamanan Lembaga Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 78: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

64

Di lain pihak, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus

Surya Anindhita selaku kasi. Bimbingan dan Anak Didik (binadik)

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nuskambangan pada hari

tanggal 03 Mei 2018 Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Narkotika Nusakambangan merupakan miniature dari masyarakat luar,

dengan kata lain apa yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini berarti

masih adanya penggunaan dalam narkoba hingga sampai pada oknum

petugas sipir yang kedapatan membiarkan narkoba masuk ke dalam

Lembaga Pemasyarakatan. Walau begitu sudah diberi sanksi kepada setiap

pelanggar kedalam ruang isolasi, hal ini tidak memberikan efek jera

kepada pelaku.

Selanjutnya Bapak Agus Surya Anindhita dan Bapak Ubaid Ikhsan

Ma’arif menambahkan angka recidive di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Narkotika Nusakambangan tergolong sedikit, hanya saja mantan

anarapidana yang kembali menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan di

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan masih

banyak kasus yang berbeda. Narapidana yang kembali ke masyarakat

stigma dari masyarakat kepada mantan narapidana belum dapat diunduh

bahkan cenderung tidak bisa menerima mantan narapidana termasuk

dalam sulitnya membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

untuk melamar pekerjaan, hal inilah yang pada akhirnya membuat mantan

narapidana tersebut melakukan tindak pidana kembali.78

78 Interview dengan Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kasi Binadik dan Bapak Ubaid

Ikhsan Maarif selaku kasi Bimkeswat Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 79: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

65

BAB IV

TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS

A. Tahapan Pembinaan Pengintegrasian di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan

Tahapan pembinaan bagi Narapidana di setiap Lembaga

Pemasyarakatan secara umum dibagi kedalam 3 (tiga) tahap pembinaan.

Hal ini terkait erat dengan Proses Pemasyarakatan, dimana proses tersirat

dan tersurat di dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang

pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 tersebut disebutkan bahwa “Sistem

pemasyarakatan diselanggarakan dalam rangka membentuk Warga

Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai

warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Adapun tahap-tahap pembinaan tersebut sebagai berikut:

1. Pembinaan Tahap Awal79

Pada tahap awal ini Warga Binaan Pemasyarakatan masuk ke

Lembaga Pemasyaraktan sampai dengan 1/3 masa pidana namun

pembinaan yang dilakukan masih dalam tahap pengenalan dan belum

maksimal. Disini Warga Binaan Pemasyarakatan akan mengalami

masa-masa pengenalan yaitu:

a. Registrasi

Kegiatan ini mencatat informasi yang berhubungan dengan

identitas diri seperti nama, alamat, agama, perkara pidana dan

sebagainya. Kegiatan ini penting untuk dilakukan karena dengan

registrasi ini data diri dari setiap Warga Binaan Pemasyaraktaan

menjadi jelas sehingga apabila terjadi sesuatu terhadap Warga

79 Interview dengan Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kasi Binadik Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 80: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

66

Binaan Pemasyarakatan akan dapat di informasikan kepada

keluarga.

b. Orientasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam pengenalan

Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan

dikenalkan degan program-program dan hak serta kewajiban meeka

diperkenalkan kepada wali mereka yang tidak lain adalah Petugas

Pemasyarakatan itu sendiri.

c. Identifikasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari informasi tentang

potensi yang ada di dalam diri Waega Binaan Pemasyarakatan yang

kemudian akan disesuaikan dengan program-program yang

dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan narkotika Kelas IIA

Nusakambangan. Dalam akhir keiatan ini akan mendapatkan

gambaran potensi-potensi yang ada pada Warga Binaan

Pemasyarakatan. Mereka akan diberi kegiatan yang sama dalam

program-program pembinaan yang dilakukn dengan kemudian aka

di evaluasi masing-masing Warga Binan Pemasyarakatan yang

mana yang paling menonjol.

d. Seleksi

Kegiatan ini bertujuan untuk menyeleksi untuk

mengelompokan Warga Binaan Pemasyarakatan ang sama menjadi

satu. Kegiatan ini menjadi penting untuk dilakukan sehingga

kegiatan pembinaan yang kelak dilakukan dapat teratur dan terarah.

e. Peneliti Pemayrakatan

Kegiatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi

tentang latar belakag Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai

pelengkap kegiatan awal pengenalan sebelumnya dan dapat

dijadikan dasar untuk pembinaaan berikutnya. Kegiatan ini penting

untuk dilakukan karena dengan adanya peneliti pemasyarakatan init

petugas pemasyarakatan akan lebih mengenal masing-masingWarga

Page 81: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

67

Binaan Pemasyarakatan dan dari sini karakterisitik tiap orang dapat

terlihat karena di Lembaga Pemasyarakatan Warga Binaan

Pemasyarakatan mempunyai karakter diri yang berbeda-beda jadi

penanganan yang dilakukan dapat disesuaikan.

2. Pembinaan Tahap Lanjutan80

Tahap ini berlangsung antara 1/3 s/d 1/2 masa pidana. Pembinaan

yang dilakukan pada tahap ini merupakan pembinaan lanjutan dan

pembinaan kemandirian, yaitu pembinaan keterampilan untuk

mendukung usaha-usaha kecil dan pembinaan keterampilan untuk

mendukung usaha-usaha industri atau pertanian dan perkembunan serta

pembinaan yang dilaksanakan berorientasi untuk meningkatkan

kemampuan diri dan potensi diri narapidana yang diwujudkan dalam

bentuk program kegiatan pembinaan kemandirian yang produktif sesuai

dengan bakat, latar belakang pendidikan, keterampilan maupun

keahlian yang dimana budi pekerti ini diharapkan Warga Binaan

Pemasyarakatan dapat meningkatkan iman dan akhlaknya, kegiatan ini

diperuntukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan agar memahami

perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang dilarang

oleh agama. Jika kegiatan ini berhasil maka Warga Binaan

Pemasyarakatan akan semakin diteguhkan imannya dan tidak

mengulangi kesalahannya kembali ataupun berbuat yang tidak sesuai

dengan perintah Tuhan dan Agama.

Macam-macam kegiatan yang dilakukan adalah; Shalat, Puasa,

Pengajian, Iqro’ (bagi yang beragama Islam) dan ada Ustadz yang

mendampingi kegiatan ini dilakukan perjamuan bersama setiap hari

kamis dan kegiatan-kegaitan lain yang menunjang peningkatan iman (

untuk agama Kristen dan katholik), pendampingan iman dari kantor

wilayah agama ( untuk yang beragama Budha) untuk yang beragama

Hindu tidak ada karena saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

80 Interview dengan Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kasi Binadik Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

Page 82: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

68

Kelas IIA Nusakambangan Warga Binaan yang dibina hanya beragama

Muslim, Kristen Budha dan Muslim.

a. Kesadaran Berbangsa dan Beranegara

Kegiatan kesadaran berbangsa dan beranegara ini

diharapkan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Narkotika Nusakambangan dapat menjadi warga negara Indonesia

yang baik dan memahami apa hak dan kewajibannya sebagai warga

negara Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti

mempringati hari-hari besar nasional dengan mengadakan upacara

bendera atau kegaitan-kegiatan yang untuk memeriahkan hari raya

nasional.

b. Pendidikan Umum

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuang

intelektual Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Narkotika Nusakambangan. Kegiatan yang dilakukan secara formal

yang dilakukan dengan institusi terkait, seperti institusi pendidikan,

maupun informal yang dilakukakn oleh Petugas Lembaga

Pemasyarakatan.

c. Kesegaran Jasmani dan Keterampilan

Kegiatan ini dilakukakan untuk menunjang kemampuan

Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan dan untuk meningkatkan kesehata, serta jiwa seni

yang baik untuk meningkatkan kepekaan dan emosioanal Warga

Binaan. Kegiatan yang dilakukan seperti: olahraga (bola, voli, bulu

tangkis, basket, dan lain-lain), kesenian (musik dan melukis).

Menurut Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kasi Binadik,

pelayanan pemenuhan hak narapidana di bidang makan, kesehatan

dan pembinaan terdiri dari 3 bagian yaitu fisik, mental,

keterampilan dan fasilitas yang sudah disediakan untuk memenuhi

hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

Page 83: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

69

IIA Nusakambangan antara lain: poliklinik, bengkel batik, sarana

olahraga, masjid, gerja, aula, dan ruang besukan. 81

3. Pembinaan Tahap akhir82

Pembinaan Tahap akhir ini apabila yang bersangkutan telah

menjalani 2/3 dari masa pidana serta berkelakuan baik maka dapat

disusulkan cuti menjelang bebas, menerima pelepasan bersyarat,

kemudian mereka mendapatkan pembinaan yang dilakukan di luar

Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan tahap akhir ini

adalah kegiatan yang paling dinanti0nanti oleh para Warga Binaan

Pemasyarakatan karena dengan dilakukannya kegiatan tahap akhir ini

berarti merkea dalam waktu dekat akan kembal ke masyarakat lagi

setelah mereka melewati tahap-tahap sebelumnya.

B. Faktor Penghambat Program Pembinaan

Apabila pembinaan narapidana dipandang sebagai pelaksanaan dari

pidana, maka pada dasarnya hal tersebut juga merupakan pelaksanaan

hukum (hukum pelaksanaan pidana). Seperti juga pelaksanaan hukum atau

penegakan hukum pada umumnya, maka menurut soerjono soekanto:83

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan

wawancara dengan Kepala Seksi Binadik terdapat beberapa faktor-faktor

penghambat, sebagai berikut:84

1. Pengetahuan petugas terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara kurang baik, dikarenakan

kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah tersebut kepada

petugas Lembaga Pemasyarakatan.

81 Interview dengan Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kasi Binadik Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

82 Interview dengan Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kasi Binadik Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 03 Mei 2018

83 Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Jakarta:

rajawalipress, 1986), hal. 5

84 Interview dengan Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kasi Binadik Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 04 Mei 2018

Page 84: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

70

2. Sebagian Petugas kurang baik dalam mengetahui maksud dan tujuan

dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6

Tahun 2013.

3. Petugas dan tenaga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Nusakambangan masih kurang baik. Hal ini dikarenakan

jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada

pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

4. Kualitas tenaga pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan kurang baik, hal ini dikarenakan

kompetensi yasng dimiliki oleh petugas masih sangat kurang.

5. Tingkat pendidikan formal petugas pembinaan di Lembaga

Pemasyarkatan Narkotika Kelas IIA Nuskambangan masih kurang baik.

6. Tenaga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan belum sepenuhnya mengikuti pendidikan dan

pelatihan yang bersifat teknis.

7. Masih kurangnya pemahaman petugas terhadap Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

8. Dukungan dana pembinaan bagi narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan masih kurang.

9. Dukungan sarana kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan masih kurang.

10. Kurangnya dukungan instansi lain diluar Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan terhadap narapidana.85

11. Bentuk tanggung jawab petugas Lembaga Pemasyaratan Narkotika

Kelas IIA Nusakambangan dalam pelaksanaan pembinaan sesuai

dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata

Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, masih

kurang baik dalam melaukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak

85 Interview dengan Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kasi Binadik Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 04 Mei 2018

Page 85: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

71

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia.

12. Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, dirasakan masih kurang baik

dalam penerapannya kepada petugas di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

13. Alokasi pembiayaan pelaksanaan pembinaan masih kurang baik atau

belum mencukupi untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembinaaan

di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

14. Hasil pembinaan yang ada belum sepenuhnya baik dan baru sebagian

kecil saja yang ditindaklanjutinya dalam pembuatan kebijakan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

C. Hasil Pelaksanaan Program Pembinaan

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia ada (3) tiga pilar utama

yang mempunyai peranan penting. Ketiga pilar tersebtu adalah

Masyarakat, Petugas, dan Narapidana yang mana ketiganya harus terkati

dan saling menjaga keseimbangan didalam memecahkan suatu

permaslahan yang ada khususnya membangun dan menciptakan

narapidana yang mandiri di Lembaga Pemasyarakatan, artinya ketika

narapidana masih menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, mereka

dididikm dibina, diberi keterampilan, wawasan sebagai bekal baginya

ketika bebas nanti sehingga bisa mengembangkan dan

mengaplikasikannya di masyarkat bebas, menjadi manusia mandiri,

memiliki pekerjaan dan tidak melanggar hukum lagi.

Sistem Lembaga Pemasyarakatan berasumsi bahwa Warga Binaan

Pemasyarakatan (salah satu Narapidana) bukan saja obyek melainkan

subyek. Sebagai manusia yang tidak berbeda dari manusia lainya maka

sewaktu-waktu ia dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat

dikendakan denda. Sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan berbuat hal-

Page 86: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

72

hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-

kewajiban sosial lain yang dikenakan pidana.

Oleh sebab itu eksistensi pemidanaan diartikan sebagai upaya

untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan

mengembalikannya menjadi warga masyarkat yang baik, taat kepada

hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan,

sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa pada hakekatnya

perbuatan pelanggaran hukum narapidana adalah cerminan dari adanya

keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang

bersangkutan dengan masyarkat di sekitarnya.

Oleh karena itu berarti, faktor penyebab terjadinya perbuatan

melanggar hukum bertumpu kepada 3 aspek tersebut. Dimana aspek hidup

diartikan sebagai hunungan antara manusia dengan PenciptaNya. Aspek

kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesame manusia. Sedangkan

aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan

alam/lingkungannya (yang dimandifestasikan sebagai hubungan manusia

dengan pekerjaanya). Oleh sebab itu tujuan dari Sistem Pemasyarkatan

adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara

Warga Binaan pemasyarakatan) dengan masyarakatnya (re-integrasi hidup,

kehidupan dan penghidupan).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Sistem Pemasyarakatan mengenal

dua jenis program pembinaan dan pembimbingan yaitu program

pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Kedua jenis

program pembinaan ini diintegrasikan secara terpadu sebagai upaya

peningkatan kualitas narapidana, menyangkut aspek: ketaqwaan kepada

Tuhan YME, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan

perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, re-integrasi

sehat dengan masyarakat (yang terkait dengan program pembinaan

Page 87: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

73

kepribadian), serta keterampilam kerja dan latihan kerja/produksi (yang

terkait dengan program pembinaan kemandirian).

Proses pelaksanaan kegiatan bimbingan kerja dimulai ketika

narapidana berdasarkan program pembinaan yang ada telah memasuki 1/3

(satu pertiga) dari masa pidananya atau paling tidak telah berkuatan hukum

tetap sebagai narapidana. Setelah narapidana diterima, didaftar dan

ditempatkan maka ia akanditempatkan pada blok MaPeNaLing (Masa

Pengenalan Lingkungan) sealama 2 mingggu. Tahap ini merupakan tahap

pengenalan tata tertib kehidupan dalam lapas, penyuluhan hukum akan hak

dan kewajiban sebagai narapidana termasuk pengenalan program-program

kegiatan yang ada di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika

Nusakambangan. Program – program yang dikenalkan termasuk

diantaranya adalah program bimbingan kegiatan kerja. Petugas penyuuh

akan mendarta narapidana yamg mempunyai minat, skill dan bakat

dibidang kerajinan-kerajinan yang ada maupun yang belum ada di

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Tahapan berikutnya adalah narapidana yang akan dijadikan

narapidana pekerja (tamping) akan dirapatkan secara terbuka dalam sidang

Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Dalam sidang inilah akan

ditentukan apakah narapidana yang diusulkan sebagai tamping pekerja

disetujui atau tidak berdasarkan syarat administratif dan substantif. Seperti

apa yang dikemukakan oleh Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kepala

Kasi Binadik Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan86

“rekruitment narapidana pekerja dilakukan ketika yang

bersangkutan telah selesai menjalani Mapelaning (masa

pengenalan lingkungn) selama dua minggu, pada saat

mapelaning itulah mereka diberikan penyuluhan-penyuluhan

tentang kegiatan kerja yang ada, sehingga ketika selesai

86 Interview dengan Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kasi Binadik Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 04 Mei 2018

Page 88: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

74

mapenaling mereka dapat mengajukan diri menjadi tamping

pekerja atau kita rektur berdasarkan keahlian yang mereka

miliki, kita ajukan ke sidang TPP dan TTP berhak untuk menolak

ataupun menyetujuinya”.

Dari hasil penelitian pelatihan yang dilakukan oleh petugas

terhadap narapidana dan narapidana ke narapidana lainnya, dan dilakukan

seadanya. Hal ini disebabkan petugas tidak memiliki kompetensi khusus

dalam bidang kegiatan kerja yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa narapidana pekerja

atau yang dikenal dengan sebutan Tamping, terbagi menjadi beberapa jenis

pekerjaan yaitu:

1. Prakarya seperti produksi membatik

2. Pertanian dan Pertamanan

3. Peternakan

4. Kerjasama dengan instansi Pemerintah/Swasta

5. Rumah tangga yang meliputi kebersihan kantor, kebersihan lingkungan,

bagian dapur, dan tempat ibadah.

Kreativitas membuat batik merupakan salah satu program

unggulan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan,

program ini merupakan kegiatan pembinaan kemandirian yang

memerlukan tingkat kedisplinan, kesabaran, ketelitian dan seni yang

tinggi, oleh karena itu diperlukan tenaga Narapidana yang professional

dalam bidangnya. Untuk memperoleh tenaga yang professional, setiap napi

yang bekerja di Bengkel Kerja Industri Batik Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan mendapatkan pelatihan khusus

tentang tata-cara pembuatan batik yang sesuaidengan motif, corak, dan

warna serta budaya Indonesia.

Ragam jenis batik yang dihasilkan terdiri dari: Batik Tulis, Batik

Cetak, Batik Kombinasi (Perpaduan Tulis dan Cetak). Bengkel Kerja

Industri Batik Lapas Narkotika Nusakambangan dalam perbulannya dapat

memproduksi Batik hasil karya Napi sebanyak 50 s.d 100 Lembar kain.

Page 89: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

75

Untuk pemasaran hasil produksi Batik tersebut selain melalui Bengkel

Kerja Industri Batik Lapas Narkotika Nusakambangan juga berkejasama

dengan pihak lain seperti Rumah Produksi Batik Anto Djamil Banyumas

Jawa Tengah, Hotel dafam Cilacap, pihak otoritas bandara dan Ikatan

Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) PD Cilacap.

Program pembinaan ini baru berjalan sejak bulan Agustus 2016.

Walaupun dengan tempat terbatas, tapi mereka dapat melakukan

kreativitasnya tanpa batas untuk mewujudkan; batik narapidana yang

memiliki nilai sendi dan harga jual yang tinggi. Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan dalam melakukan pemasran Batik

Napi sebagai hasil produksi kerja para Warga Binaan Pemasyarkatan pada

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, telah

menentukan harga dasar pemasaran hasl produk hasil kegiatan kerja

tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Batik Napi dengan corak / motif / model batik CAP (BC) per-

kainnya sebesar Rp. 110.000,-

2. Harga Batik Napi dengan corak / motif / model batik kombinasi (BK)

per-kainnya sebesar Rp. 120.000,- Harga Batik Napi standar dengan

model Batik Tulis (BT) per-kainnya sebesar Rp. 220.000,-

Kegiatan pembinaan kemandirian dilaksanakan secar terjadwal

yaitu dari pukul 09.00 WIB sampai 13.00 WIB untuk kegiatan pagi dan

13.00 WIB sampai 16.00 WIB untuk kegiatan siang hingga sore.

Kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan jenis-jenis kegiatan yang telah terlaksana adalah

prakarya, pertanian/pertamanan, peternakan, jasa dan rumah tangga dan

kerja sama dengan pemerintah/swasta dilaksanakan dengan keterbatasan

lahan dan anggaran yang ada.

Kegiatan Pembinaan kemandirian Kemandirian di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Nusakambangan adalah pertamanan,

peternakan, membatik dan menjahit, kegiatan pembinaan kemandirian

Page 90: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

76

tersebut diadakan berdasarkan kebutuhan konvensional. Kegiatan tersebut

belum sepenuhnya mampu menyerap narapidana sebagai pekerja karena

dari total 260 Narapidana hanya terdapat 40 narapidana yang pekerja,

sisanya narapidana tanpa kegaitan yang terjadwal dengan pasti sehingga

berpotensi untuk terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini

dikarenakan belum terlaksananya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Narkotika Nusakambangan secara optimal.

Data yang didapatkan pada temuan lapangan bahwa program

pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Nusakambangan

adalah sebagai berikut:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan

batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan

pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang

dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan

pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggungjawab

Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan, sistem pembinanya tidak lepas dari sistem pembinaan

pemasyarakatan yang merujuk pada azas-azas yang telah ditentukan pada

pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Asas Pengayoman ini dimaksudkan suatu perlakuan terhadap warga

binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga

binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam

masyarakat.

2. Asas Perlakuan dan Pelayanan ini dimaksudkan adalah pemberian

perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan

pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

3. Asas Pendidikan dan Pembimbingan ini dimaksudkan bahwa

penyelanggaraan pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan

berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan,

Page 91: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

77

keterampilan, pendidikan keagamaan dan kesempatan untuk

menunaikan ibadah.

4. Asas Kemerdekaan Merupakan satu-satunya penderitaan yang

dimaksudkan bahwa warga binaan pemasyasyarakatan harus berada

dalam lembaga pemasyarakat untuk jangka waktu tertentu, sehingga

negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

5. Asas Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan

orang-orang tertentu yang dimaksudkan bahwa meskipun warga binaan

pemasyarakatan berada di lembaga pemasyarakatan tetap harus

didekatkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari

masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk

kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Nusakambangan dari anggota masyarakat dan kesempatan

berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti

mengunjungi keluarga.

Kemudian selanjutnya dari penulis mendapatkan data fakta

lapangan tentang Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan sebagai berikut:

1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan Kesadaran Beragama dianggap pembinaan paling dasar

yang wajib diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Pembinaan

kesadaran beragama ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran

terhadap agama masing-masing narapidana dan insyaf serta menyadari

perbuatan yang mereka lakukan sebelum ditempatkan pada Lembaga

Pemasyarakatan. Pembinaan kesadaran beragama selaku kepala Kasi

Bimbingan narapidana dan anak didik melakukan kerjasama di bidang

keagamaan yang di undang dari luar oleh Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Ada beberapa alasan Warga Binaan Pemasyarakatan mengikuti

kegiatan keagamaan lebih terkhusus narapidana muslim diantaranua

Page 92: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

78

adalah ingin menambah pengetahuan agama secara mendalam. Adapun

presentase jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan ini sebanyak

100% dari keseluruhan narapidana di lembaga Pemasyrakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, dan alasan mengikuti kegiatan

tersebut karena ingin menambah pengetahuan agama namun ada juga

hanya sekedar ikut-ikutan. Hasil analisis setelah diolah dan analisa,

dapat dipahami bahwa keinginan mengikuti kegamaan Islam

mengalami kenaikan, mayoritas dari mereka yakni yang mengikuti

kegiatan karena kesadaran dan menyatakan ini menambah pengetahuan

agama bukan terpaksa, dan sedikit dari mereka hadir karena ikut-ikutan

ajakan teman.

2. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum merupakan salah satu bentuk

kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan kesadaran hukum

adalah penyuluhan hukum yang bertujuan untuk membentuk

narapidana akan sadar hukum yang dibina selama berada dalam

lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-

tengah masyarakat. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan

Napi dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan Bapak Agus Surya Anindhita menyatakan bahwa;87

Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberi

penyuluhan yang berkaitan dengan hukum yang bertujuan juga

untuk membantu narapidana mencapai akan kesadaran hukum

yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka

menyadari hak dan kewajibanya dalam rangka menurut turut

menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat

dan martabat manusia, ketertiban, kepastian hukum dan

terbentuknya prilaku warga negara Indonesia yang taat kepada

hukum.

87 Interview dengan Bapak Agus Surya Anindhita selaku Kasi Binadik Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Tanggal 04 Mei 2018

Page 93: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

79

Selanjutnya penyuluhan hukum pada Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan sangat jarang dilakukan

sebagaimana hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan

sebagai berikut:

Sejujurnya tidak saya seorang tetapi banyak teman-teman saya

disini yang sangat membutuhkan bimbingan penyuluhan hukum,

karena selama saya disini sudah lebih dari 2 tahun kurang

menerima bimbingan penyuluhan hukum, agar supaya nanti

kalau sudah lepas atau bebas dari Lapas sudah mempunyai

pengetahuan tentang hukum.

Selanjutnya kesadararan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Nusakambangan dirasa sudah mencukupi tetapi warga Binaan

Pemasyarakatan memang membutuhkan ekstra lebih untuk bimbingan

penyuluhan tersebut supaya akan menyadari kesalahan dan akan tahu

dengan perbuatannya yang melanggar hukum yang berlaku di

Indonesia.

3. Program pembinaan pelatihan keterampilan bagi petugas dan

narapidana

Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan

dalam mewujudkan pembinaan narapidana telah melakukan upaya dan

usaha yang dibutuhkan. Dimana pelatihan keterampilan salah satu

diantaranya, program pelatihan keterampilan bagi narapidana yaitu

dalam bidang kerajinan tangan membatik sehingga setelah mereka

bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan sudah dibekali oleh keterampilan untuk membuat

hidupnya di masyarakat lebih baik.

Pelatihan keterampilan Lembaga Pemasyarakatan Natkotika Kelas

IIA Nusakambangan yang diberikan oleh petugas mendapat respons

positif dari narapidana dikarenakan hal ini dapat dilihat dari keseriusan

materi pelatihan kemudian mempraktekannya. Selain itu narapidana

berharap pembinaan keterampilan yang dipelajari di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan tersebut dapat

Page 94: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

80

dijadikan bekal bekerja atau usaha di masyarakat. Namun maksud dari

keterampilan dalam tulisan ini adalah kemampuan narapidana untuk

memiliki kreasi, karya sehingga dengan karya tersebut dapat berdikari

dan mempunyai kepercayaan akan kemampuan berusaha menghidupi

dirinya dan keluarganya setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Pembinaan keterampilan diselenggarakan baik secara mandiri

seperti membatik dan kelompok seperti perkebunan dan peternakan

disesuaikan dengan kondisi dan toleransi masyarakat dan disesuaikan

bakat, keahlian dan kemampuan narapidana dalam pembinaan

keterampilan tersebut. Didalam pembinaan ini semua keterampilan

memiliki standar untuk mengikutinya, seperti membatik mempunyai

keahlian menggambar dan melukis, peternakan dan perkebunan tidak

mempunyai keahlian khusus dalam pembinaan tersebut.

D. Analisis Penulis

Dalam temuan ini penulis ingin melakukan analisis yang dapat

memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga

Pemasyarakatan kelas IIA Nusakambangan, terkait dengan proses

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang mengacu pada

peraturan perundang-undangan baik secara umum ataupun secara khusus.

Peraturan-peraturan tersebut adalah Undang-Undang No 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999

tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Nusakambangan mempunyai tujuan agar setelah keluarnya

narapidana dari Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, narapidana

tidak mengulangi tindak pidananya. Namun kenyatannya sepanjang tahun

2018 telah terjadi pengulangan tindak pidana oleh narapidana Lembaga

Page 95: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

81

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Berikut disajikan

dalam bentuk tabel :

No Jenis Tindak Pidana Ulang Jumlah

1 Pengedar/ Bandar Narkotika 11

2 Pemakai Narkotika 12

3 Teroris 2

Total 25

Sumber dari: Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Nusakambangan.

Dapat kita lihat terjadinya pengulangan tindak pidana yang

dilakukan oleh mantan narapidana sebanyak 25 kasus. Kasus pengulangan

tindak pidana berupa Pengedar atau bandar Narkotika sebanyak 11 kasus,

pemakai narkotika 12 kasus, dan terakhir teroris 2 kasus. Hal ini

menunjukan masih kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan jika dikaitkan

dengan tujuan pembinaan yang mana salah satu tujuannya agar narapidana

tidak mengulai tindak pidananya setelah keluar dari Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan

memiliki kapasitas 250 Orang Narapidana, namun data pada bulan Mei –

Juni 2018 total narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

IIA Nusakambangan 530 orang narapidana 88. Data tersebut memberikan

penjelasan bahwa telah terjadi kelebihan kapasitas (over capacity). over

capacity juga di ikuti dengan minimnya petugas yang hanya berjumlah 58

88 Sumber dari internet tanggal 17 Mei 2020

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db60f9f0-6bd1-1bd1-f8ba-313134333039/year/2018

Page 96: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

82

pegawai89 Besarnya jumlah narapidana yang ada berbanding terbalik

dengan jumlah pegawai berpengaruh terharap pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Terdapat 25 yang melakukan tindak pidana ulang yang ada di

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Hal ini

menunjukan kinerja para pembina yang belum maksimal dalam

melaksanakan Pembinaan yaitu narapidana tidak melakukan tindak pidana

ulang. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana kualifikasi oembina

yang melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Nusakambangan. Pelaksanaan program pembinaan juga harus

didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan

faktor efektivitas pembinaan yang dijalankan dan ketercapaian bagi

narapidana. Hal ini perlu memperhatikan bagaimana pelaksanaan program

pembinaan dalam pembinaan kepada narapidana untuk mempersiapkan

para narapidana agar berani dan siap menyongsong masa depannya.

Kaitan Lembaga Pemasyarakatan dengan ta’zir sangat erat, karena

selain mempuyai tujuan yang sama dan cara penetapan hukumannya oleh

Ulul Amri, Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari ta’zir.

Hal ini sejalan dengan Lembaga pemasyarakatan yang bertujuan

memberikan penjeraan dengan cara pembinaan bagi narapidana, sehingga

penjara bisa dikategorikan dalam ta’zir.

Prinsip penjatuhan ta’zir, ditujukan untuk menghilangkan sifat-

sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara

kepada kemaslahatan umum. Dalam praktek penjatuhan hukuman,

hukuman ta’zir kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang

menyertai hukuman pokok bagi jarimah hudud atau qishash diyat. Hal ini

bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk

89 Sumber dari internet tanggal 17 Mei 2020

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdm/detail/monthly/upt/db60f9f0-6bd1-1bd1-f8ba-313134333039/year/2018

Page 97: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

83

dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Di samping hukuman ini, dapat

pula dikenakan bagi jarimah hudud dan qishash diyat yang karena suatu

sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya syubhat

baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan

sanksi ta‟zir menempati hukuman pengganti hudud atau qishash diyat.90

Implementasi dari Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan sudah diterapkan dan cukup baik meskipun ada beberapa

kendala dalam proses pembinaan tersebut. Kegiatan pembinaan yang

dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan sangat efektif untuk mendorong para narapidana agar

setelah keluar dari lapas tidak mengulangi perbuatannya lagi dan siap

kembali ke masyarakat dengan bekal lebih baik yang sudah dibina di

dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Nusakambangan.

Karena Lembaga Pemasyarakatan lebih mengutamakan pembinaan

daripada penyiksaan seperti yang diterapkan pada sistem penjara.

Pembinaan terhadap narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan

tidaklah sama, karena kejahatan yang dilakukan narapidana di daerah-

daerah berbeda dan juga tergantung potensi Sumber Daya Manusianya.

Pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan yang dilakukan

lebih mengutamakan pendidikan agama, akhlak serta moral dan tidak

terlepas juga dari pembinaan kemandirian seperti membatik, bertani dan

berternak.

Guna berhasilnya pembinaan, yang menentukan itu semua adalah

sikap dari narapidana sendiri. Sikap mental sangat penting untuk

menunjang berhasilnya pembinaan. Disini yang diperlukan adalah sikap,

kemauan dan tekad narapidana dalam menyadari dan menyesali perbuatan

jahatnya. Kemudian bertekad memperbaiki diri untuk kembali ke

masyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik. Tidak sedikit

narapidana yang bertekad ingin merubah sikap, semua butuh proses yang

90 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 143

Page 98: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

84

cukup berbeda dari tiap narapidana. Selain sikap dan kemauan narapidana,

maka untuk membangkitkan sikap itu diperlukan tenaga-tenaga pendidik

dan pembimbing yang cukup memadai dalam kualitas dan kuantitas, serta

penuh rasa pengabdian dan dedikasi yang tinggi. Peran penggawai Lapas

sangat dibutuhkan disini, karena cukup banyak membantu narapidana

merubah sikap dan tingkah laku menjadi lebih baik.

Juga keberhasilan pembinaan narapidana diperlukan adanya sarana

dan prasarana yang cukup dan tidak over kapasitas dengan daya ruang di

blok dengan penghuni Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan cukup kurang akan

lahan sarana dan prasarana tetapi dengan keterbatasan tersebut tidak

membuat program-program pembinaan dihentikan, melainkan sebagai

acuan untuk narapidana supaya menjadi lebih baik. Semua sudut tempat di

area Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan

sudah dimaksimalkan dengan cukup baik seperti bengkel membatik,

tempat berternak unggas dan hewan lainnya, serta pertanian yang menjadi

sumber lahan utama di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan narapidana pada

program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Nusakambangan sangat diperlukan, selain untuk

mengembangkan potensi, ini juga mengasah bakat dan minat narapidana

setelah menyeselesaikan masa pidananya di lembaga pemasyarakatan.

Page 99: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

85

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil

kesimpulan dari sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan terhadap

narapidana meliputi faktor yang mendukung program pembinaan yaitu

adanya kemauan individu narapidana untuk mengikuti program

pembinaan, adanya kerjasama dengan intansi pemerintah yang lain,

adanya dorongan dari pihak keluarga, petugas pemasyarakatan dan

penasehat hukum. Faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas

pembinaan narapidana adalah antusias warga binaan yang masih rendah

untuk mengikuti program pembinaan, over capacity/terlalu penuhnya

warga binaaan didalam lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan

pembinaan kurang intensif.

2. Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama

halnya dengan ta’zir, Ta’zir yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang

bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-pronsip dan tujuan syari’ah,

seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup dan

lain-lain. Pada masa Rasulullah, ta’zir atau pidana penjara dilakukan

dengan cara mengasingkan dari mayarakat ke suatu tempat yang tidak ada

penghuninya. Sedangkan pada masa sekarang, yaitu dengan

mengasingkan terpidana dari masyarakat ke Lembaga Pemasyarakatan.

Walaupun prakteknya sama antara masa Rasulullah dengan masa

sekarang, namun efek jera yang diberikan lebih baik pada masa

Rasulullah. Dalam hukum Islam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan

disebut juga dengan ta’zir. Menurut Dr. Musthafa al-Rafi’I, ta’zir adalah

hukuman yang ukurannya tidak dijelaskan oleh nash syara’ dan untuk

menentukannya diberikan pada waliy al-amri dan qadli. Hal ini sejalan

dengan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan memberikan penjeraan

Page 100: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

86

dengan cara pembinaan bagi narapidana, sehingga pejara bisa

dikategorikan dalam ta’zir. Tinjauan hukum Islam sejalan dengan konsep

dari Undang-UndangNo. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang

tujuannya membuat narapidana menyadari kesalahannya, hanya prosesnya

saja yang berbeda antara masa Rasulullah dan sahabat dengan masa

sekarang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka

peneliti mencoba menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat

bermanfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam proses pembinaan yang ada diharapkan sarana maupun prasarana

pembinaan yang ada ditambah sehingga pembinaan dapat dilakukan lebih

maksimal dan efektif.

2. Kurangnya tenaga pembinaan berlangsung ada Warga Binaan

Pemasyarakatan yang kurang memperhatikan sebaiknya ditegur secara

langsung sehingga pembinaan yang dilakukan akan lebih efektif.

3. Pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan untuk lebih mengedepankan pembinaan kesadaran

beragama. Pembinaan kesadaran beragama harus lebih diintensifkan

sehingga Warga Binaan Narapidana dapat menyadari kesalahannya atau

bertaubat, hal ini sejalan dengan konsep hukum Islam.

Page 101: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

87

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arief, Barda Nawasi, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2008.

Asshidqie, Jimly, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-

Bentuk Hukum Pidana Dalam Tradisi Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha

Pembaharuan KUHP Nasional, Bandung: Penerbit Aksara.

As-Syawkani, Imam, Fathul Qadir, IV, cet-4, Beirut-Libanon, 2007.

Atmasasmita, Romli, Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan,

Bandung: Rineka, Bandung,1996.

Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanun

Wad'iy, Penerjemah Tim Tsalisah. Hukum Pidana Islam, Bogor: PT

Kharisma Ilmu.

Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Chois, Nasir, Fiqh Jinayat, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Dahlan, M.Y. Al-Barry, Kamus Induk Istilah Ilmiah seri Intelectual, Surabaya:

Target Press, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia.

Jakarta, 2008

Dipradja, Achmad S Soema dan Romli, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia,

Bina Cipta 1979.

Dzajuli, Ahmad, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Buku Pedoman Penulisan

Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2012.

Page 102: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

88

HS, H. Halim, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada

Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradya

Pramita.

Hs, C.I.Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan, 1995.

Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah, Maktabah Ibn Dar Qutaibah-Kuwait, 1989.

Muslich, Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat,

Jakarta: Sinar grafika, 2004.

Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai

Pustaka, 1976.

Rafi’i, Musthafa, Ahkam al-Jara'im fi al-Islam, al-Qishash wa al Hudud wa at-

Ta'zir, t. tempat: al-Dar al-Afriqiyah al-'Arabiyyah, 1996.

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Simon R, A. Josias dan Thomas Sunaryo, Studi Kebudayaan Lembaga

Pemasyarakatan di Indonesia, Bandung: Lubuk Agung, 1990.

Soedjono, Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara, Bandung: Alumni, 1992.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Jakarta: Rajawali Press, 1986.

--------------, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung : CV. Ramadja

Karya, 1988.

-------------------, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumnni.

Umar, Husein, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta:

Rajawali Pers, 2011.

Sumber Perundangan-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Page 103: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

89

PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan

Sumber Skripsi

Alviani, Ni Made Destriana, “Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar”,

Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015.

Putra, Ricki Aditya, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan

Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Di Lembaga Pemasyarakatan

Klas II a Sragen” Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah

Surakarta, 2013.

Sumber Jurnal

Sayuti, Hendri, dan M. Alawi, Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada

Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam,

Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Juni 2013.

Interview

Interview Pribadi dengan Bapak Herman Mulawarman, Amd.IP, S.Sos, Kepala

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan,

Nusakambangan, 3 April 2018

Interview pribadi dengan Bapak Aris Supriyadi, Amd.IP, SH, M.Si, Kepala

Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan, Nusakambangan, 03 April 2018

Interview pribadi dengan Bapak Tri Eko Waluyo Adi Kepala Subbag Tata Usaha

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan,

Nusakambangan, 03 April 2018

Interview pribadi dengan Bapak Purwadi, SH, Kepala Seksi Kegiatan Kerja

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan,

Nusakambangan, 03 April 2018

Interview pribadi dengan Bapak Tarmono, SH, Kepala Seksi Admnistrasi Kamtib

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan,

Nusakambangan, 03 April 2018

Page 104: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

90

Interview pribadi dengan Bapak Agus Surya Anindhita, Amd.IP, Kepala Seksi

Binadik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan,

Nusakambangan, 03 April 2018

Interview pribadi dengan Bapak Puji Usman Nuryadin, SH, Kepala Kasbsie

Bimker dan Lolahaker Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan, Nusakambangan, 03 April 2018

Interview pribadi dengan Bapak Ubaid Ikhsan maarif, SE, Kasubsie

Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan, Nusakambangan, 03 April 2018

Interview pribadi dengan Bapak Tarmono, SH, Kepala Seksi Admnistrasi Kamtib

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan,

Nusakambangan, 03 April 2018

Internet

Awaludin, Hamid, dalam kata sambutan peresmian LAPAS Terbuka Jakarta,

dikutip dari http://www.Kompas.co.id/news/16/05/06, diakses pada

Tanggal 26 April 2017.

Page 105: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

91

LAMPIRAN

Page 106: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

92

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MENGETAHUI PROGRAM

PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS

IIA NUSAKAMBANGAN

Biodata Informan

Nama : Aris Supriyadi, Amd.Ip, SH, M.Si

Jabatan : Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan

Pelaksanaan wawancara : 2 Mei 2018

1. Apakah tujuan dari pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang

terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan?

Untuk memberikan bekal ilmu kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar

memahami ilmu yang didapat, sehingga nanti dapat diterapkan didalam

kehidupan bermasyarakat dan selesai masa pidananya.

2. Sejak kapan program pembinaan bagi Narapidana diselenggarakan oleh

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan?

Sejak narapidana telah menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan dan dimulai dengan tahap awal

(masuk s/d 1/3 masa pidana)

3. Apa saja program pembinaan yang telah di terselenggara di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan sejak berdirinya

hingga sekarang?

Pembinaan terdiri dari dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan

kemandirian

4. Apa tujuan dan latar belakang pemilihan program pembinaan yang

sekarang di selenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

IIA Nusakambangan?

Page 107: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

93

Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia

sutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat.

5. Adakah kerja sama dengan pihak luar Lemabaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan dalam menyelanggarakan program

pembinaan?

Kerjasama dengan Instansi Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap,

polisi sektor kota cilacap, Rumah Produksi Batik Anto Djamil Banyumas

Jawa Tengah, Hotel dafam Cilacap, pihk otoritas bandara tunggul wulung

cilacap, dan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) PD Cilacap.

6. Apakah ada seleksi atau proses bagi Narapidana yang mengikuti program

Pembinaan?

Seleksi termasuk dalam tahap awal pembinaan dimana kegiatan ini

bertujuan untuk menyelesaikan untuk mengelompokan Warga Binaan

Pemasyarakatan yang sama menjadi satu, kegiatan ini menjadi penting

untuk dilakukan sehingga kegiatan pembinaan yang kelak dilakukan dapat

teratur dan terarah.

7. Siapa yang melakukan evaluasi pertama pembinaan?

Semua pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan turut serta mengevaluasi pertama pembinaan.

8. Apa yang menjadi hambatan dari pelaksanaan pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan?

Motivasi tiap Warga Binaan Pemasyarakatan yang rendah, rasa malas

yang tinggi, keinginan menjadi lebih baik rendah.

9. Apa solusi yang ditawarkan oleh lembaga pemasyarakatan untuk

mengatasai hambatan tersebut?

Memberi motivasi, agar apa yang telah didapat di dalam lapas dapat

menjadi bekal di kemudian hari setelah lepas dari masa pidananya.

10. Bagaimana hasil dari pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut?

Page 108: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

94

Hasilya warga binaan tidak merasa jenuh selama di Lembaga

Pemasyarakatan karena disibukan dengan program pembinaan yang

tersedia di sini dan menjadikan warga binaan pemasyarakatan tetap sehat

dan bersih selama disini serta pola pikir dan tingkah laku yang terarah dan

lebih dari sebelumnya.

Page 109: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

95

Transkip Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan

Biodata Informan

Narasumber : DW

Usia : 40 Tahun

Pelaksanaan Wawancara : 3 Mei 2018

1. Sudah berapa lama bapak AW berada di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan?

Saya disini sudah dari tahun 2012 mas, tepatnya akhir tahun bulan

desember, lupa lebih pasti tanggalnya dan seingetnya bulan maret di tahun

201

2. Program pembinaan apa saja yang bapak ikuti di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan?

Saya ingin ikut yang membatik, tetapi saya di anjurkan oleh pegawai/staff

ke peternakan dan pertanian, karena saya tahap seleksi membatik tidak

masuk dan seperti tidak lancar atau tidak berbakat di menggambar dan

melukis dikain.

3. Apakah bapak menguasai bidang peternakan dan pertanian di Lembaga

pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan?

Ya, saya sebelumnya tidak paham dengan peternakan Mas, karena saya

tinggal diperkotaan sebelumnya dan tidak pernah kenal yang namanya

peternakan dan pertanian secara detail. Saya sangat dibantu oleh program

tersebut sehingga akhirnya saya bisa bertani dan berternak. Saya sangat

dibantu menguasai memelihara hewan seperti ayam, bebek dan lain-lain,

saya juga senang akhirnya saya tau bercocok tanam, menanam padi, dan

cara mencari karet dari pohonnya langsung.

Page 110: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

96

4. Apa pekerjaan bapak sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Nusakambangan dana apakah ada korelasi dengan

jenis pembinaan yang bapak ikuti di Lapas Narkotika Nusakambangan?

Karyawan swasta mas, ya sebenenrya tidak ada kaitannya tetapi program

tersebut sudah diwajibkan semua narapidana disini mengikutinya.

5. Apa manfaat dari pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan yang bapak dapat

rasakan?

Banyak banget manfaat keuntungan yang saya dapatkan dari program

pembinan maupun program pembinaan kemandirian, saya bisa menjadi

lebih rajin ibadah shallat 5 waktu dan mengaji dengan teman-teman napi

lainnya, saya bisa mengasah bakat saya menjadi lebih kreatif yang

sebelumnya saya tidak tau tentang ilmu tersebut ( peternakan dan

pertanian).

Banyak sebenernya manfaat nya, saya bisa menjadi pribadi yang lebih

baik Insha Allah, dan saya menjadi lebih kreatif dalam program

pembinaan yang telah ditawarkan oleh Lapas Narkotika Nusakambangan.

6. Kekurangan apa saja yang menurut bapak di Lapas Narkotika tentang

Pembinaan menurut Bapak?

Kekurangan menurut saya ya hanya kurang banyak saja program yang

disediakan di lapas, terlebih saya sebelumnya karyawan swasta, dan untuk

pembinaan kepribadian menurut saya sudah sangat baik, saya bisa menjadi

pribadi yang lebih mengenal agama lebih dalam dan berwawasan luas.

7. Apakah setelah selesai menjalankan masa pidananya di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan akan mencoba

membuka usaha sesuai dengan bidang program pembinaan yang di ikuti?

Kurang tau kalo itu mas, saya ingin kembali ke pekerjaan lama saja

sepertinya. Tapi tidak menutup kemungkinan saya akan membuka usaha

sendiri kelak mas kalau sudah ada modal yang terpenting kan kembali ke

keluarga saya, saya kangen dengan mereka.

Page 111: EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52097... · 2020. 8. 28. · Pemasyarakatan Industri dalam bidang kemandirian pembuatan

97

8. Apa kesan dan pesan untuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

IIA Nusakambangan?

Kesan dan pesan saya sederhana, program pembinaan ditambah lagi agar

naripadana bisa sibuk di dalam Lembaga Pemasyarakata Narkotika Kelas

IIA Nusakambangan dan tidak suntuk karena kalau suntuk pikiran jadi

macam-macam mas, jadi lapas sebaiknya memberi program pembinaan

diperbanyak, pesan dari pribadi saya mas.