modul pemasyarakatan

7/26/2019 Modul Pemasyarakatan

1/47

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Kementerian Hukum dan HAM sebagai payung sistem

pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan

agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak

pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan

masyarakatnya, kembali berperan dalam pembangunan serta hidup secara

wajar sebagai warga negara.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-05.OT.01.01

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan

HAM RI memiliki 11 unit kerja setingkat eselon I sehingga dengan demikian

Kementerian Hukum dan HAM RI memiliki pula jumlah kompetensi teknis

dan fungsional yang beragam. Salah satu unit kerja Kementerian Hukum

Hukum dan Ham adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, merupakan

satu unit pelayanan publik yang dilaksanakan di wilayah yang

diintegrasikan dalam satu devisi Pemasyarakatan dan sebagai ujung

tombaknya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang terdiri

dari Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai

Pemasyarakatan (Bapas) dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

(Rupbasan)

Tahapan pelayanan yang ada di jajaran pemasyarakatan dimulai

pada pada tahap adjudikasi, Sistem Pemasyarakatan melalui Balai

Pemasyarakatan berperan dalam memberikan pertimbangan berdasarkanpenelitian kepada pengadilan. Penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh

Bapas diharapkan dapat memberi gambaran yang objektif tentang latar

belakang suatu peristiwa terjadi. Diharapkan setelah itu, pengadian dapat

memberikan keputusan yang tepat. Sementara pada tahap pre-adjukasi

dan adjudikasi ini, Rupbasan juga berperan dalam melindungi hak atas

benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam

pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang


2/47

2

pengadilan. Rupbasan dalam hal ini berperan dalam menjamin

keselamatan dan keamanan barang yang dimaksud. Sementara itu, pada

tahap post adjudikasi, Sistem Pemasyarakatan melalui UPT Lapas

berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi

narapidana. Pembinaan dalam hal ini menjadi pencegah terjadinya

prisonisasi (proses pembelajaran dalam kultur penjara) yang justru dapat

membuat kondisi seseorang (narapidana) lebih buruk dari pada sebelum ia

masuk ke dalam Lapas.

Melalui modul ini diharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan

keterampilan Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya secara baik dan benar sehingga keberadaan UPT

Pemasyarakatan pada umumnya dapat bekerja secara maksimal.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini menjelaskan pengertian dan ruang lingkup

pemasyarakatan sebagai organisasi termasuk berbagai bentuk pelayanan

publik baik yang disediakan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pemasyarakatan yang mencakup Rutan, Lapas, Bapas, dan Rupbasan

C. Hasil BelajarSetelah membaca modul ini peserta diklat mampu memahami,

menjelaskan, dan menerapkan pemahaman pelayanan publik yang

disediakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terintegrasi pada

UPT Pemasyarakatan .

D. Indikator Hasil Belajar

Indikator-indikator hasil belajar adalah:

1. Peserta mampu memahami dan menjelaskan pengertian, ruang lingkup,dan sasaran strategis bidang pemasyarakatan

2. Peserta mampu memahami dan menjelaskan proses pelayanan yang

ada di UPT Pemasyarakatan

3. Peserta mampu mengaplikasikan sesuai tugas dan fungsinya di tempat

kerja.


3/47

3

E. Materi Pokok

1. Eksistensi Pemasyarakatan dan Ruang lingkup sistem

pemasyarakatanan

2. Kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

3. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

4. Jenis dan prosedur pelayanan UPT Pemasyarakatan

F. Manfaat Hasil Belajar

Berbekal hasil belajar pada modul ini, peserta diharapkan mampu

menerapkan pemahaman tugas dan fungsi pemasyarakatan yang ideal

guna peningkatan berdasarkan substansinya.


4/47

4

BAB II

EKSISTENSI DAN RUANG LINGKUP PEMASYARAKATAN

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan memahami sejarahpemasyarakatan, berbagai definisi yang terkait dengan tugas bidang

pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

A. Sejarah Singkat Pemasyarakatan

1. Pemidanaan Masa Penjajahan

Dalam sejarahnya pemasyarakatan yang waktu lebih dikenal

dengan pemidaan tidak dapat dilepaskan dari proses dan tujuan

pemidanaan masa penjajahan Belanda dan masa-masa awal Indonesia

merdeka. Sebagai negara yang pernah dijajah, sistem hukum Indonesia

sangat dipengaruhi oleh Belanda, demikian pula sistem pemidanaannya.

Hal ini terlihat dengan jelas dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan Belanda. KUHP yang

disebut dengan Wetboek van Strafrecht voor de Inlenders in

Nederlandsch Indie ini telah ditetapkan Belanda sejak tahun 1872.

Ketentuan Kitab tersebut berIsikan dari jenis pidana utama bagi pribumi

adalah pidana kerja, selain juga pidana mati dan denda. Pidana kerja ini

dibagi menjadi pidana kerja paksa dan pidana dipekerjakan. Dalam

kenyataannya, pidana kerja paksa ini identik dengan pembuangan

karena pelaksanaannya dilakukan di luar dari daerah tempat keputusan

pengadilan pertama dijatuhkan.

Tahun 1905 muncul kebijakan baru. Jika sebelumnya terpidana

kerja paksa di tempatkan jauh dari daerah asalnya, dengan kebijakan baru

ini kerja paksa dilakukan dalam lingkungan tembok penampungan

terpidana. Alasan munculnya kebijakan baru ini adalah kurangnya

kegunaan pidana kerja paksa yang dilakukan sebelumnya, serta atas

alasan tidak adanya pengawasan yang efektif (dengan munculnya

pelarian dan pekerja yang bermalasan. Perubahan dengan alasan ini

dianggap dapat memenuhi sifat membuat takut dari pidana penjara.

Dalam kebijakan ini dilakukan pengkonsentrasian para terpidana kerja


5/47

5

paksa pada pusat-pusat penampungan wilayah, disebut penjara-penjara

pusat, yang juga difungsikan untuk menampung tahanan, sandera, dan

lainnya.

Untuk para terpidana kerja paksa inilah didirikan bangunan-

bangunan penjara yang menampung mereka pada malam hari.

Pemisahan terpidana dalam penjara ini tidak dilakukan. Perlakuan

terhadap terpidana sangat tidak manusiawi. Sementara untuk terpidana

yang berasal dari kalangan Eropa sendiri, didirikan tempat pelaksanaan

pidana khusus yang disebut sebagai Centrale Gevangenis voor

Europeanen (Penjara Pusat untuk Orang-orang Eropa) Jurnatan yang

berada di Semarang. Berbeda dengan bangunanbangunan penjara

untuk pribumi yang dipidana kerja paksa, bangunan penjara Jurnatan

inilah bangunan pertama yang memang difungsikan khusus untuk tempat

pelaksanaan pidana di Indonesia.

Setelah ditetapkannya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch

Indie (sekarang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

tanggal 15 Oktober 1915 (diberlakukan tanggal 1 Januari 1918), tidak

dikenal lagi adanya pidana kerja, namun diganti dengan pidana hilangkemerdekaan. Bersamaan dengan diberlakukannya Wetbuk van

Strafrecht ini diberlakukan pula Gestichten Reglement Staatsblad

(Reglemen Penjara) 1917. Perubahan ini tidak terlalu menemukan

kesulitan karena para terpidana kerja paksa sebelumnya juga sudah

dikonsentrasikan di penjara-penjara sentral untuk merampas kebebasan

bergeraknya. Pelaksanaan Reglemen Penjara ini baru benar-benar

dilakukan sesudah tahun 1920, ketika digantinya sistem Penjara-PenjaraSentral dengan Sistem Penjara Pelaksana Pidana. Bersamaan dengan

perubahan ke sistem Penjara Pelaksana Pidana ini, ditetapkan pula

Rumah Tahanan untuk menampung orang-orang yang masih dalam

proses pengadilan.

Salah satu keinginan dari Hijmans, Kepala Urusan Kepenjaraan

Hindia-Belanda, dalam pelaksanaan Sistem Penjara Pelaksana Pidana

tahun 1921 adalah dilakukannya reformasipenjara yang memberikan


6/47

6

perhatian kepada terpidana anak dan pengklasifikasian terpidana dewasa.

Menurutnya, untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun

ditempatkan di rumah pendidikan. Keinginan Hijmans ini disetujui

pemerintah Hindia- Belanda saat itu dengan ditetapkannya bangunan

penjara lama di Madiun sebagai rumahpenjara perbaikan untuk anak-

anak terpidana laki-laki di bawah umur 19 tahun. Rumah penjara khusus

untuk anak di Madiun ini merupakan penjara pertama untuk orang-orang

Indonesia yang difungsikan sebagai pelaksana pidana. Satu pemikiran

Hijmans lainnya terkait dengan kepentingan anak yang juga sangat maju

saat itu adalah wacana penempatan anak di luar penjara dengan syarat

(probation) serta keharusan untuk selalu mendahulukan penyelesaian

perkara anak.

Pada masa pendudukan Jepang, struktur organisasi kepenjaraan

dan bentuk-bentuk perlakuan terhadap terpidana tidak jauh berbeda

dengan yang telah diterapkan oleh Belanda. Meskipun secara teoritis

Jepang sudah berfikir untuk melakukan reformasi dan rehabilitasi

terhadap terpidana. Jepang juga melakukan pendidikan bagi petugas-

petugas kepenjaraan. Namun dalam kenyataannya perlakuan terhadapterpidana selama pedudukan Jepang justru merupakan memori buruk bagi

bangsa Indonesia. Perlakuan yang tidak lebih sebagai eksploitasi atas

manusia untuk kepentingan perang Jepang saat itu.

2. Pemidanaan Masa Indonesia Merdeka (1954-1963)

Pemidanaan pasca kemerdekaan pada dasarnya dapat dibagi

menjadi dua bagian, yaitu periode sebelum dan sesudah munculnya

Pemasyarakatan sebagai model pemidanaan di Indonesia. Adapunmomentum awal kebijakan kepenjaraan di Indonesia terjadi sekitar dua

bulan setelah kemerdekaan, tepatnya saat dikeluarkannya Surat Edaran

pertama dari Menteri Kehakiman RI pertama, Mr.Dr.Supomo, nomor

G.8/588 tanggal 10 Oktober 1945. Edaran ini berisi penegasan bahwa

semua penjara telah dikuasai oleh RI sehingga perintah-perintah terkait

kepenjaraan harus berasal dari Menteri Kehakiman atau dari Mr. RP

Notosusanto sebagai Kepala Bagian Urusan Penjara. Selain itu, edaran ini


7/47

7

juga menekankan perbaikan dalam perlakuan terhadap terpidana, seperti;

mengutamakan kesehatan terpidana khususnya kecukupan makanan,

pemberian pekerjaan yang bermanfaat bagi perubahan perilaku terpidana,

serta perlakuan yang harus manusiawi dan adil.

Pada 26 Januari 1946, Kepala Bagian Urusan Penjara

mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa Reglemen Penjara

1917 masih dinyatakan berlaku, meskipun dilakukan sedikit perubahan

dalam hal pengurusan dan pengawasan terhadap penjara penjara.Tahun

1947, melalui surat edaran Nomor G.8/290 dinyatakan bahwa dalam

proses pemindahan terpidana sedapat mungkin dilakukan tanpa harus

berjalan kaki dan dibelenggu. Pada tahun yang sama melalui edaran

nomor G.8/437 diinstruksikan agar dibentuknya bagian pendidikan dalam

tata laksana kepenjaraan. Baik pendidikan untuk terpidana maupun untuk

pegawai yang saat itu masih banyak yang buta huruf. Sementara itu,

melalui edaran nomor G.8/1510 tahun 1948, Kepala Jawatan Kepenjaraan

menginstruksikan agar dilakukan pemisahan yang ketat antara pelanggar

hukum anakanak dengan dewasa serta instruksi untuk menunjuk pegawai

khusus untuk pendidikan dan perawatan anak-anak terpenjara. Padaperiode 1946-1948 muncul pula kebijakan untuk melakukan diversi

(langkah untuk menjauhkan pemrosesan perkara pidana secara formal)

untuk kasus-kasus yang sebelumnya dipidana penjara, seperti mengemis.

Pada periode ini pula ditetapkan pemberian remisi (pemotongan masa

pidana) setiap tanggal 17 Agustus.

Langkah maju lainnya dalam kebijakan pemenjaraan pasca

kemerdekaan Indonesia adalah munculnya edaran nomor J.H. 1.3/17/35tahun 1952 tentang pedoman penempatan terpidana berdasarkan jenis

kejahatan, lama pidana, status pendidikan, batas umur, jenis kelamin,

status sosial, serta pemindahan terpidana dengan sisa pidana 3 (tiga)

bulan ke penjara tempat asalnya agar dekat dengan keluarganya. Tahun

1952 juga merupakan tahun penyelenggaraan pertama kursus pengurus

penjara. Sementara itu, tahun 1953 melalui edaran Kepala Jawatan nomor

J.H. 3.18/4/33, dilakukan upaya memperoleh datadata tentang terpidana


8/47

8

tertentu mengenai latar belakang perbuatannya, kemungkinan-

kemungkinan untuk perbaikannya, cara-cara perlakuan yang sesuai, dan

lainnya. Pada tanggal 6 Februari 1956 muncul pula pernyataan bersama

antara antara Kementrian Sosial, Jawatan Kepenjaraan, Jawatan

Pendidikan Masyarakat, Jawatan Penempatan Tenaga, dan Kantor Pusat

Jawatan Penerangan Agama, tentang nasib bekas terpidana. Salah satu

kesepakatan yang diambil adalah tetap merahasiakan status bekas

terpidana

Tepatnya tanggal 20-24 Juli 1956, diselenggarakan Konferensi

Dinas Kepenjaraan Kedua di Sarangan yang menghasilkan munculnya

pemikiran tentang tujuan dari pemidanaan, yaitu mengembalikan

terpidana ke masyarakat sebagai seorang anggota yang bergunadan tidak

melakukan lagi pelanggaran terhadap tata hukum masyarakat. Dalam hal

ini dipahami pula bahwa dalam mewujudkan proses pemberantasan

kejahatan yang dimulai dari saat penangkapan oleh polisi sampai dengan

kembalinya pelanggar hukum ke tengah masyarakat diperlukan bantuan

penuh dari masyarakat dan instansi lain yang bersangkutan. Pengaruh

dari konferensi Sarangan ini adalah mulai diikut sertakannya terpidanatertentu dalam aktivitas-aktivitas yang berlangsung di tengah masyarakat.

Pada periode ini, tujuan pemidanaan secara konseptual disebut dengan

resosialisasi. Dalam perkembangannya, pengaruh pemikiranpemikiran

dalam kriminologi pada tahun 1960-an menciptakan pergeseran dalam

pandangan terhadap kejahatan yang lebih memperhatikan aspek

lingkungan kehidupan pelaku kejahatan. Sebelumnya perhatian lebih

banyak diberikan pada aspek individu pelaku kejahatan itu sendiri.3. Munculnya Pemasyarakatan Hingga Kini

Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan secara formal

pertama kali oleh Sahardjo SH saat pemberian gelar Doktor Honoris

Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas

Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Saat itu, beliau adalah Menteri Kehakiman

Republik Indonesia. Di dalam pidatonya, Sahardjo menjelaskan bahwa

tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada


9/47

9

terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan

untuk) membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi

seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Secara

singkat tujuan ini disebutnya sebagai Pemasyarakatan. Dalam beberapa

diskusi yang dilakukan setelah itu oleh Sahardjo dengan Bahrudin

Suryobroto disepakati bahwa konsep pemasyarakatan ini berkembang

lebih jauh dari apa yang telah dianut sebelumnya sebagai tujuan

pemidanaan, yaitu resosialisasi. Dalam hal ini tidak lagi memandang

terpidana sebagai semata-mata sebagai manusia yang tidak lengkap

sosialisasinya.

Konferensi Nasional Kepenjaraan di Lembang, Bandung, tanggal

27 April hingga 7 Mei 1964, menghasilkan kesepakatan bahwa

Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan

suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan

kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan

masyarakat, yang dapat dicapai melalui sebuah proses di mana terpidana

turut serta secara aktif. Dalam hal inilah Pemasyarakatan berbeda dengan

Resosialisasi yang lebih menekankan aspek individu terpidana bukanpada aspek integrasinya kembali dengan masyarakat. Konferensi ini dapat

dikatakan bentuk komitmen pelaksanaan Pemasyarakatan

Pasca munculnya Pemasyarakatan pada tahun 1964 ini, diperlukan

waktu lebih dari 30 tahun hingga Indonesia memiliki Undang-Undang

khusus tentang Pemasyarakatan. Sebelum adanya UU Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pidana pemenjaraan di

Indonesia masih menjadikan reglemen penjara sebagai pedoman. Halini di satu sisi tidak mengundang masalah karena secara prinsip (filosofis)

telah ada komitmen besar untuk pemasyarakatan yang jauh berbeda

dengan filosofi pemenjaraan. Namun di sisi lain, lamanya rentang waktu

untuk dibuatnya UU khusus tentang Pemasyarakatan memperlihatkan

lemahnya perhatian proses politik, di legislatif dan eksekutif.

Dalam perkembangannya, Pemasyarakatan sebagai sistem telah

didukung oleh sejumlah momentum parsial, seperti munculnya kebijakan


10/47

10

struktural untuk pengkhususan penanganan narapidana anak. Sejak bulan

November 1966, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membawahi dua

direktorat, yaitu Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat Bimbingan

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Hal ini menunjukkan

bahwa dari awalnya Pemasyarakatan telah memiliki komitmen untuk

membedakan perlakuan antara narapidana anak dengan dewasa.

Komitmen ini bahkan berimplikasi pada aspek struktur organisasional.

Hanya saja, pengalaman kekinian dari Pemasyarakatan memperlihatkan

masih terbengkalainya upaya perlakuan khusus bagi narapidana anak.

Meskipun sudah didirikannya Lapas khusus anak, namun pada struktur

Direktorat tidak ada unit khusus yang difungsikan untuk itu. Selama ini

penanganan narapidana anak berada di bawah Direktorat Pembinaan

Kemasyarakatan, namun tidak ada seksi khusus.

B. Ruang Lingkup Pemasyarakatan

1. Berbagai Pengertian Bidang Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan terdapat berberapa pendefinsian berkaitan dengan tugas

pemasyarakatan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:a. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga

Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan

dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem dalam

tata peradilan pidana

b. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah danbatas serta cara pembinaan pembinaan WBP berdasarkan Pancasila

yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan

masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup WBP agar menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai

warga negara yang baik dan bertanggungjawab


11/47

11

c. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan Narapida dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Juga sebagai bagian dari tata peradilan pidana yang menyangkut

pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara

terpadu dengan tujuan agar mereka selama menjalani masa tahanan

dan terutama setelah selesai menjalani pidana atau putusan

pengadilan berupa tindakan dapat menjadi warga masyarakat yang

baik dan berguna. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk

melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan

sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian

akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. (Pasal 1

angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan).

d. Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan Bimbingan

Klien Pemasyarakatan

e. Pembimbing KemasyarakatanPembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak

hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan,

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di

dalam dan di luar proses peradilan pidana.

f. Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Rumah Tahanan Negara adalah tempat pelaksanaan teknis dibidang

penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan danpemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen

Kehakiman.

g. Rumah Penyimpangan Barang Sitaan/Barang Rampasan negara

(Rupbasan)

Rupbasan adalah tempat penitipan barang sitaan sebagai sebagai

barang bukti dalam persidangan


12/47

12

h. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien

Pemasyarakatan

i. Terpidana

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

j. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang

kemerdekaan di Lapas

k. Anak Didik Pemasyarakatan

Anak Didik Pemasyarakatan terbagi atas :

1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan

menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18

(delepan belas) tahun

2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan

diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas

Anak paling lama sampai lama sampai berumur 18 (delapan belas)

tahun3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya

memperoleh memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di

Lapas Anak paling lama sampai berumur (delepan belas) tahun

4) Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang dalam bimbingan

Bapas.

2. Kelembagaan Pemasyarakatan

Penyelenggaraan kegiatan Pemasyarakatan dalam strukturbirokrasi Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan oleh tiga jenjang,

pertama oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kedua oleh Kantor

Wilayah Departemen Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi

Pemasyarakatan dan ketiga oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang

terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan),

Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan


13/47

13

Negara (Rupbasan). Aturan mengenai organisasi dan tata kerja dari

ketiga jenjang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I

Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Departemen Hukum Dan HAM R.I

b. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M 01.PR.07.10

Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

c. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Lembaga

Pemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

d. Ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang

Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor

M.02.PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai

Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak

e. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan

Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara diatur dalam

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor

M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata KerjaRumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan

Negara

C. Sistem Pemasyarakatan Indosnesia

Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan penjara

atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya,

tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan

terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta


14/47

14

pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien

pemasyarakatan. Oleh karenanya, sub-sub sistem dari Sistem

Pemasyarakatan (yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis

Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan

pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan

tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan

barangbarang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta

Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien

pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka

membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar

sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan

pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat,

sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yangbebas.

1. Filosofi Pemasyarakatan

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang

sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan),

Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain

pemidanaan tidak ditujuan untuk membuat derita sebagai bentuk

pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan,juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang

sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial

yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana

dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan

konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya

(reintegrasi).


15/47

15

Diranah filosofis, Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen

dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan

memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-

hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 5

UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan

dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman, persamaan perlakuan

dan pelayanan,pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan

martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya

penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan

keluarga dan orang-orang tertentu. Selain itu juga ditegaskan dalam

pasal 14 UU Pemasyarakatan, bahwa setiap narapidana memiliki hak

sebagai berikut:

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. menyampaikan keluhan;

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massalainnya yang tidak dilarang;

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu

lainnya;

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

keluarga;k. mendapatkan pembebasan bersyarat;

l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Masalah Makro Struktural

Kejelasan posisi Sistem Pemasyarakatan sebagai upaya reintegrasi

narapidana dengan masyarakatnya di satu sisi sangat menjanjikan bagi


16/47

16

terciptanya politik pemidanaan yang sangat maju. Namun di sisi lain

terus berlarutnya permasalahan dalam Sistem Pemasyarakatan

Indonesia saat ini memberikan indikasi masih jauhnya Pemasyarakatan

dari pencapaian seharusnya. Sejumlah penelitian memperlihatkan

adanya beberapa masalah yang sangat berpengaruh terhadap Sistem

Pemasyarakatan Indonesia selama ini. Masalah-masalah tersebut

secara umum dapat dibedakan menjadi tiga bagian. Pertama, masalah

organisasional yang dalam banyak kasus cenderung menghambat tujuan

pemasyarakatan. Isu utama terkait organisasional ini adalah diskursus

tentang format kelembagaan yang terdesentralisasi, serta proses

kebijakan antara top down policy process atau bottom up policy process.

Kedua, masalah teknis pemasyarakatan yang secara umum menyangkut

proses pembimbingan oleh Bapas, Perawatan oleh Rutan, Pembinaan

oleh Lapas, dan pengelolaan oleh Rupbasan. Beberapa isu yang terkait

dengan proses pembinaan ini adalah tidak berkembangnya metode

pembinaan dan rendahnya kemampuan pemasyarakatan untuk

memenuhi hak-hak narapidana. Ketiga, masalah pengawasan dan

partisipasi. Dalam hal ini, mekanisme internal di Kementerian Hukum danHAM belum cukup efektif dalam melakukan pengawasan pelaksanaan

pemasyarakatan sehingga sejumlah penyimpangan dan

penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi tidak terselesaikan dengan

baik. Selain itu, kelemahan internal ini justru tidak secara otomatis

membuat departemen membuka diri terhadap pengawasan eksternal.

Sistem Pemasyarakatan juga belum mendapatkan dukungan

(support) berupa partisipasi pihak ketiga, baik dari unsur pemerintah,swasta, maupun masyarakat sipil dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Sistem Pemasyarakatan. Dengan semakin pentingnya peran

Sistem Pemasyarakatan ke depan, terkait dengan rencana

pembangunan hukum dalam RKHUP yang semakin memperjelas tujuan

penghukuman dan keberadaan hukuman alternatif, dukungan bagi

Sistem Pemasyarakatan dari pihak ketiga sangat diperlukan. Terlebih

bila dihadapkan dengan kompleksitas permasalahan yang tengah


17/47

17

dihadapi oleh Sistem Pemasyarakatan sekarang ini, seperti dalam

manajemen organisasi, proses perencanaan dan penganggaran, teknis

pemasyarakatan dan lainnya.

C. Latihan

1. Apa yang saudara ketahui tentang Sejarah Pemasyarakatan, jelaskan!

2. Sebutkan dan jelaskan apa saja yang termasuk dlam ruang lingkup

Pemasyarakatan?

3. Apa yang saudara ketahui tentang Sistem Pemasyarakatan Indonesia,

jelaskan!

4. Apa yang saudara ketahui tentang filosofi Pemasyarakatan, jelaskan!

5. Terdapat 3 masalah makro struktural coba saudara sebutkan dan

jelaskan !

D. Rangkuman

Dalam sejarahnya, pemidaan banyak mengalami perubahan

walaupun secara tidak langsung masih merupakan warisan masa

penjajahan Bangsa Belanda dari mulai dasar hukum sampai model

bangunan penjara pun sebagian besar masih dipergunakan sampai

timbulnya gagasan dari istilah penjara menjadi Lembaga PemasyarakatanRuang lingkup pemasyarakatan pada dasarnya meliputi Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balai satu

Pemasyarakatan (Bapas) dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan

Barang Rampasan Negara (Rupbasan). Ke empat unit kerja ini mempunyai

tugas fungsi yang berlainan tetapi saling bersinergi antara unit kerja satu

dengan yang lainnya.


18/47

18

BAB III

KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Setelah mempelajari bab ini, peserta diklat mampu memahami kedudukan,

tugas dan fungsi unit-unit kerja dikelembagaan Direktorat JenderalPemasyarakatan

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan adalah sebuah unsur

pelaksanaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Lembaga ini dipimpin oleh

seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian di bidang pemayarakatan,

perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan

dan pengelolaan benda sitaan Negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

pemasyaraktan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan

Negara

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

5. Pelaksanaan urusan administrasi dilingkungan Direktorat Jenderal

6. pemberian perijinan dan penyiapan standar teknis dibidang pembinaan

dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan

pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, perawatan tahanan dan

pengelolaan benda sitaan Negara

B. Susunan Organisasi

Ditjen Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dibidang perumusan, pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di

bidang pemasyarakatan, memiliki susunan organisasi yang menjalankan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia


19/47

19

tugas dan fungsi teknis operasional berdasarkan fungsi dan kewenangan

dalam ORTA. Adapun susunan organisasi Ditjen Pemasyarakatan terdiri

atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;

2. Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban;

3. Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan;

4. Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan

Negara;

5. Direktorat Informasi dan Komunikasi;

6. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; dan

7. Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan.

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

1). Tugas

Sekretaris Direktorat Jenderal bertugas memberikan pelayanan

teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di

lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2). Fungsi

Sekretariat Direktorat Jenderal memiliki fungsi-fungsi yaitu:a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan

anggaran;

b. pengelolaan urusan kepegawaian;

c. pengelolaan urusan keuangan;

d. pelaksanaan urusan perlengkapan;

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan; danf. pelaksanaan urusan umum

b. Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban

1). Tugas

Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina keamanan


20/47

20

dan ketertiban sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

2). Fungsi

Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang bina

keamanan dan ketertiban;

b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang

bina keamanan dan ketertiban;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang bina keamanan dan ketertiban;

d. penyiapan rancangan kebijakan standardisasi sarana hunian

dan keamanan, dan standardisasi pengendalian hunian di unit

pelaksana teknis pemasyarakatan;

e. penyiapan rancangan kebijakan pencegahan dan penindakan

gangguan

f. keamanan dan ketertiban di unit pelaksana teknis

pemasyarakatan;g. penyiapan rancangan kebijakan pembinaan dan pengawasan

internal petugas pemasyarakatan, advokasi dan bantuan

hukum serta bimbingan teknis petugas keamanan dan

ketertiban di unit pelaksana teknis pemasyarakatan;

h. penyiapan rancangan kebijakan pelayanan pengaduan,

standardisasi sistem layanan pengaduan, investigasi dan

pengaduan masyarakat, serta evaluasi dan penyusunanlaporan bina keamanan dan ketertiban; dan

i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Bina Keamanan dan Ketertiban.

c. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

1). Tugas

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan


21/47

21

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai

dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pemasyarakatan

2). Fungsi

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang bimbingan

kemasyarakatan dan pengentasan anak;


bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;

d. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di

bidang registrasi anak dan klien dewasa;

e. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di

bidang pendidikan;

f. penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis dibidang perlindungan dan pengentasan anak;

g. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di

bidang bimbingandan pengawasan klien dewasa;

h. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di

bidang penelitian kemasyarakatan; dan

i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.d. Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan

1) Tugas

Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina narapidana

dan pelayanan tahanan sesuai dengan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.


22/47

22

2) Fungsi

Direktorat Bina Narapidana memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:


narapidana dan pelayanan tahanan;

b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang bina



bidang bina narapidana dan pelayanan tahanan;


bidang registrasi dan klasifikasi;


bidang pelayanan tahanan dan bantuan hukum;

f. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di

bidang integrasi dan tim pengamat pemasyarakatan;


bidang bimbingan kemandirian;


bidang bimbingan kepribadian; dani. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan.

e. Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang

Rampasan Negara

1) Tugas

Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang

Rampasan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapanperumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang bina pengelolaan benda sitaan

negara dan barang rampasan negara sesuai dengan kebijakan

teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

2) Fungsi

Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang

Rampasan Negara menyelenggarakan fungsi:


23/47

23


pengelolaan benda sitaan negara dan barang raampasan

negara;


bina pengelolaan benda sitaan negara dan barang raampasan

negara;


bidang bina pengelolaan benda sitaan negara dan barang

raampasan negara;


bidang registrasi dan identifikasi benda sitaan negara dan

barang rampasan negara;


bidang pengamanan dan pemeliharaan benda sitaan negara dan

barang rampasan negara;


bidang mutasi dan penghapusan benda sitaan negara dan

barang rampasan negara; dang. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Bina Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan

Negara.

f. Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan

1) Tugas

Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina

narapidana dan pelayanan tahanan sesuai dengan kebijakan teknis

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

2) Fungsi




24/47

24


bina narapidana dan pelayanan tahanan;


bidang bina narapidana dan pelayanan tahanan;


bidang registrasi dan klasifikasi;


bidang pelayanan tahanan dan bantuan hukum;


bidang integrasi dan tim pengamat pemasyarakatan;


bidang bimbingan kemandirian;


bidang bimbingan kepribadian; dan

i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Bina

Narapidana dan Pelayanan Tahanan.

g. Direktorat Bina Informasi dan Komunikasi

1) TugasDirektorat Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi dan

komunikasi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

2) Fungsi

a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang informasidan komunikasi;


informasi dan komunikasi;


bidang informasi dan komunikasi;

d. penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di

bidang data dan informasi;


25/47

25

e. penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di

bidang komunikasi;

f. penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di

bidang kerja sama; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Informasi dan Komunikasi.

C. Tugas dan Fungsi serta Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis

Pemasyarakatan

1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Kantor

Wilayah yang terintegrasi pada Kepala Divisi Pemasyarakatan. Unit kerja

ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi-

fungsi sebagai berikut: a) melakukan pembinaan narapidana/anak didik,

b) memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil

kerja, c) melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik,

d) melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas,e) melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan dapat diklasifikasikan menjadi 3 klas,

klasifikasi didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan

kerja, yaitu:

a. Lembaga Pemasyarakatan Klas I

Lapas ini terdapat beberapa unit kerja yaitu

1) Bagian Tata UsahaBertugas : a) melakukan urusan kepegawaian, b) urusan keuangan,

dan c) urusan surat menyurat, perlengakapan dan rumah tangga.

Unit kerja ini di pimpin oleh Kepala bagian Tata Usaha dibantu oleh

SuBag kepegawaian, SuBag keuangan dan SuBag Umum.

2) Bidang Pembinaan Narapidana

Bertugas : a) melakukan regristrasi dan membuat statistik serta

dokumentasi sidik jari narapidana, b) memberikan bimbingan


26/47

26

pemasyarakatan, c) mengurus kesehatan dan memberikan

perawatan bagi narapidana

Unit kerja ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Narapidana,

dibantu oleh Seksi Regristrasi, Seksi Bimbingan Kemasyarakatan,

Seksi Perawatan narapidana

3) Bidang Kegiatan Kerja

Bertugas : a) memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana,

b) mempersiapkan fasilitas sarana kerja, c) mengelola hasil kerja.

Unit kerja ini dipimpin oleh Kepala Bidang Bimbingan Kerja, dibantu

oleh seksi Bimbingan Kerja, Seksi Sarana Kerja, dan Seksi

Pengelolaan hasil Kerja

4) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata tertib

Bertugas : a) mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan

pembagian tugas pengamanan, b) menerima laporan harian dan

berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta

menyiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan

tata tertib.

Unit kerja ini dipimpin Kepala Bidang Administrasi Keamanan danTata tertib, dibantu oleh Seksi Keamanan, dan Seksi Pelaporan dan

Tata tertib.

5) Satuan Pengamanan Lapas

Bertugas : a) melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap

narapidana, b) melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban,

c) melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan

pengeluaran narapidana, dan d) membuat laporan harian dan beritaacara pelaksanaan pengamanan.

Unit kerja ini dipimpim Kepala Pengamanan Lembaga

Pemassyarakatan (KPLP). Secara hirarki berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kalapas. Tugasnya di bantu

petugas pengamanan/regu keamanan/regu jaga


27/47

27

b. Lembaga Pemasyarakatan Klas II

Keberadaan Lapas Klas II ini terbagi menjadi 2 yaitu : Klas IIA

dipimpin eselon IIIa dan Klas IIB di pimpin oleh eselon IIIb. Ruang

lingkup, kapasitas dan kegiatan kerjanya lebih kecil dan berkedudukan

di kabupaten/kota. Namun pada dasarnya keberadaan Lapas Klas II

tidak beda dengan satuan kerjanya dengan Lapas Klas I yaitu a) Sub

Bagian Kepegawaian yang membawahi kaur kepegawaian dan kaur

umum, b) Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, membawahi

Subseksi Registrasi dan Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan

Perawatan, c) Seksi Kegiatan Kerja, membawahi subseksi Bimbingan

Kerja dan Pengelolaan hasil kerja, subseksi Sarana Kerja, d) Seksi

Adminitrasi Keamanan dan Tata terib, membawahi Subseksi

Keamanan dan Subseksi Pelaporan dan Tata tertib, e) Kesatuan

Pengamanan (KPLP) bertanggung jawab kepada Kalapas dan

membawahi satuan pengamanan/regu jaga/regu pengamanan yang

pada umumnya terbagi 4 regu pengamanan.

Terdapat pula Lapas jenis lain yaitu Lapas Narkotika sebagai

tempat pembinaan bagi narapidana yang berlatar belakang kejahatannarkotika dan psikotropika, Lapas wanita sebagai tempat pembinaan

bagi narapidana berjenis kelamin khusus wanita. Tentu saja metode

pembinaannya juga lebih spesifik dan berbeda dengan lapas umum.

2. Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Rutan adalah pelaksana teknis di bidang penahanan untuk

kepentingan penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan di sidang

Pengadilan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala KantorWilayah yang diintegrasikan kepada Devisi Pemasyarakatan.

Pembentukan Rutan didasarkan pada adanya kebutuhan dalam

proses penegakan hukum. Karena, berdasarkan Undang Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP), Pasal 22 ayat (1) Jenis penahanan dapat berupa:

(a)penahanan rumah tahanan negara, (b) penahanan rumah, (c)

penahanan kota.


28/47

28

Penjelasan pasal 22 ayat (1) selama belum ada rumah tahanan

negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di

kantor Kepolisian Negara, di kantor Kejaksaan negeri, di lembaga

Pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di

tempat lain. Penjelasan ini memberikan isyarat bahwa penahanan Rutan

dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas), rumah sakit dan tempat lainnya, dengan

catatan apabila belum terbentuk Rutan. Dengan demikian, semangat yang

terkandung dalam KUHAP adalah bahwa penahanan rutan sudah

seharusnya dilakukan di dalam Rutan, bukan di tempat lain

Dalam proses penegakan hukum, kewenangan penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelayanan tahanan

dilaksanakan oleh institusi yang berbeda. Pemisahan kewenangan dalam

proses penegakan hukum ini merupakan satu upaya agar penegakan

hukum dapat dilakukan dengan tetap memberikan perlindungan

hukum terhadap tersangka/terdakwa/terpidana dan menghindarkan

terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Jika suatu institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukanpenyidikan atau penuntutan atau pemeriksaan sidang pengadilan juga

menjalankan fungsi pelayanan tahanan (pengelolaan Rutan) maka hal ini

dapat melemahkan mekanisme kontrol dalam penegakan hukum.

Bagaimana mungkin, sebuah institusi yang mempunyai kewenangan

untuk menahan juga melaksanakan fungsi mengelola penahanan? Atau,

bagaimana mekanisme kontrolnya, jika kewenangan penyidikan dan

kewenangan pengelolaan Rutan dilaksanakan oleh satu institusi.Fakta lain adalah beberapa Cabang Rutan yang berada di luar

Kementerian Hukum dan HAM tersebut, selain melaksanakan fungsi

pelayanan tahanan, juga menjalankan fungsi sebagai tempat pelaksanaan

pidana yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas). Faktor keamanan merupakan alasan yang

selalu dikemukakan. Sebuah alasan yang masuk akal, tetapi sebenarnya

menafikan rasa keadilan dan tata aturan yang berlaku.


29/47

29

Jika rutan-rutan yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian

Hukum dan HAM dianggap tidak dapat memberikan rasa aman bagi

penghuninya, tidak berarti dijadikan sebagai alasan untuk membentuk

Rutan baru oleh institusi lain dengan menabrak aturan hukum yang ada.

Yang harus dilakukan sebenarnya adalah melakukan pembenahan secara

tuntas pada rutan-rutan yang sudah ada. Membangun sistem pengawasan

yang efektif, melakukan pengklasifikasian secara tepat dan ketat terhadap

penghuni dengan didasarkan pada jenis tindak pidana atau lama pidana,

dan menghindarkan perlakuan diskriminatif yang dapat menimbulkan

kecemburuan merupakan upaya yang lebih wajib untuk dilakukan.

Rutan mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap

tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Rutan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut; a) melakukan

pelayanan tahanan, b) melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib

Rutan, c) melakukan pengelolaan Rutan, d) melakukan tata usaha.

Seperti halnya Lapas, pada Rutan pun terdapat klasifikasi menjadi 3

Klas. Klasifikasi ini didasarkan atas kapasitas dan lokasi, yaitu:

a. Rutan Klas IKeberadaan Rutan Klas I terdapat satuan kerja yang dapat

diidentifikasi :

1) Seksi Pelayanan Tahanan

Bertugas : a) pengadministrasian, membuat statistik dan

dokumentasi tahanan, serta memberikan perawatan dan

pemeliharaan kesehatan tahanan, b) mempersiapkan pemberian

bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan, c) memberikanbimbingan kegiatan bagi tahanan. Unit kerja ini dipimpin Kepala

Seksi Pelayanan Tahanan yang dibantu oleh : a) Sub seksi

Administrasi dan Perawatan, b) Sub seksi Bantuan hukum dan

penyuluhan, c) Sub Seksi Bimbingan kegiatan.

2) Seksi Pengelolaan Rutan

Bertugas : melakukan urusan keuangan dan perlengkapan,

melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan.


30/47

30

Unit kerja ini di pimpin Kepala Seksi Pengelolaan Rutan, dibantu oleh

subseksi keuangan dan perlengkapan dan subseksi umum.

3) Kesatuan Pengamanan Rutan

Bertugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan.

Kesatuan Pengamanan Rutan memiliki fungsi: a) melakukan

administrasi keamanan dan ketertiban Rutan, b) melakukan

penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan, c) melakukan

pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan, d) Melakukan

penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor

keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan, e)

membuat laporan dan berkas berita acara pelaksanaan pengamanan

dan ketertiban.

4) Urusan Tata Usaha bertugas melakukan urusan surat menyurat dan

kearsipan.

Rutan Klas II A maupun Klas IIB juga memiliki organisasi

pelaksanaa tidak beda dengan Rutan Klas I satu hanya saja pada

Rutan Klas II terdapat satu unit kerja Sub Seksi Bimbingan Kegiatan.

Seksi ini bertugas memberikan bimbingan kegiatan danmempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.

3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan/Barang Rampasan Negara

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan /Barang Rampasan Negara

(Rupbasan) mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan pengelolaan

barang sitaan dan barang rampasan negara. Unit kerja Rupbasan memiliki

fungsi : a) melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang

rampasan negaran, b) melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaandan barang brampasan negara, c) melakukan pengamanan dan

pengelolaan Rupbasan, d) melakukan urusan surat menyurat dan

kearsipan.

Keberadaan Rupbasan juga diklasifikasi dalam dua Klas yaitu

Rupbasan Klas I dan Klas II berdasarkan atas beban kerja dan tempat

kedudukan. Idealnya setiap Kabupaten /Kota memiliki Rupbasan namun

pada kenyataannya belum terlaksana.


31/47

31

4. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Unit kerja ini bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan

pengentasan anak sesuai peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Bapas juga diklasifikasikan menjadi dua klas yaitu Bapas Klas I dan

Bapas Klas II didasarkan atas lokasi, beban kerja dan wilayah kerja.

Organigram Bapas di pimpin oleh Kepala yang dibantu oleh Subagian

Tata Usaha, Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Seksi Bimbingan Klien

Anak.

D. Latihan

1. Apa yang saudara ketahui tentang Kedudukan, tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jelaskan!

2. Coba anda gambarkan susunan organisasi Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan, jelaskan!

3. Apa tugas dan fungsi Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban, uraikan!

4. Apa tugas dan fungsi Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan

Bimbingan Anak?

5. Apa tugas dan fungsi Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan

Tahanan?6. Apa tugas dan fungsi Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang

Rampasan Negara

7. Apa tugas dan fungsi Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan

Tahanan?

E. Rangkuman

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu satuan

kerja di Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia yang dikepalaiseorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Keberadaan Direktorat

Jenderal Pemasyarakat terdapat 1 (satu) Sekretariat Direktorat Jenderal

dan beberapa Direktorat Bina : Keamanan dan Ketertiban, Kesehatan dan

Perawatan Narapidana dan Tahanan, Pengelolaan Benda Sitaan dan

Barang Rampasan Negara, Narapidana dan Pelayanan Tahanan, serta

Informasi dan Komunikasi


32/47

32

BAB IV

SUBSTANSI PELAYANAN BIDANG PEMASYARAKATAN

Setelah mempelajari bab ini, peserta diklat memahami substansi pelayanan bidang

pemasyarakatan, substansi tingkat wilayah, substansi pada tingkat UPTPemasyarakatan

B. Substansi Pelayanan Di Tingkat Direktorat

Pelayanan di bidang pemasyarakatan merupakan tanggung jawab

Kementerian Hukum dan HAM, dimana pendelegasian tugasnya

didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai satuan

unit kerja teknis Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab

menyusun perumusan dan standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan.

Adapun pelayanan pemasyarakatan yang menjadi wilayah tanggung jawab

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pelayanan dibidang Bina Keamanan dan ketertiban

2. Pelayanan dibidang Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan

Tahanan

3. Pelayanan dibidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

4. Pelayanan dibidang Informasi dan Komunikasi5. Pelayanan dibidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan

6. Pelayanan dibidang Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Pelayanan yang setingkat Direktorat hanya sebatas koordinasi dan

administrasi sesuai bidang tugasnya. Pelayanan bersifat koordinasi sebagai

upaya untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan serta pembinaan kepada

satuan kerja masing-masing pada tingkat di bawahnya yaitu Devisi

Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis yang ada pada tingkat wilayah

atau provinsi.

C. Substansi Pelayanan Pada Tingkat Wilayah

Pada tingkat wilayah atau provinsi pelayanan pada bidang

pemasyarakatan di pimpin oleh satu devisi yaitu devisi Pemasyarakatan.

Pada tingkat wilayah ini tidak jauh peran dan fungsinya sebagai

pengkoordinasi dari segi administrasi serta perpanjangan tangan dari tingkat

direktorat. Tugas dan fungsi Devisi Pemasyarakatan sebagai satu contoh


33/47

33

usulan kaitannya dengan pemberian remisi, Pembebasan Bersyarat (PB),

Cuti Menjelang Bebas (CMB) pada UPT yang berada dalam wilayahnya.

D. Substansi Pelayanan Pada Tingkat Unit Pelayanan Teknis

Pelayanan yang diharapkan meningkat adalah pelayanan yang ada di

Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari Rumah Tahanan Negara (Rutan),

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Penyimpanan Benda dan

Barang Rampasan Negara (Rupbasan) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

1. Pelayanan pada tahap adjudikasi oleh Bapas

b. Tugas Balai Pemasyarakatan

Pada tahap adjudikasi ini dilaksanakan oleh Bapas, dalam ha ini

Petugas Kemasyarakatan (PK Bapas) berperan dalam memberikan

pertimbangan berdasarkan penelitian pengadilan. Melalui kegiatan

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) petugas PK Bapas diharapkan

mampu memberikan gambaran yang obyektif tentang latar belakang

suatu peristiwa terjadi. Dengan adanya masukan dari PK Bapas pihak

pengadilan dapat memberikan keputusan yang tepat dan berasakan

hukum yang berkeadilan.

Petugas Pemasyarakatan memiliki tugas sesuai dengan UUNo.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada

pasal;, yaitu :

1) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan

Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan

pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan

pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada

pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan2) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak,

baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LAPAS

dan LPKA

3) menentukan program perawatan Anak di LAPAS dan pembinaan

Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;


34/47

34

4) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan

terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi

pidana atau dikenai tindakan

c. Bimbingan Sosial Klien Pemasyarakatan

Bimbingan sosial dalam konteks pelayanan bagi klien

pemasyarakatan di Bapas adalah proses pelayanan yang ditujukkan

kepada klien agar mampu mengembangkan relasi sosial yang positif

dan menjalankan peranan sosialnya dalam lingkungan masyarakat.

1) Tujuan :

a) Memulihkan dan mengembangkan perilaku aktif klien

pemasyarakatan

b) Meningkatkan kemampuan untuk bisa menemukan dan

mengatasi masalah serta memenuhi kebutuhan hidup secara

wajar

c) Meningkatkan kemampuan melaksanakan peran sosial dengan

baik

d) Merencanakan kegiatan penyelesaian masalah klien

e) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikiklien seoptimal mungkin.

f) Mengenal dan menentukan tujuan, rencana hidup serta

kesulitankesulitan klien

g) Memahami dan membantu mengatasi kesulitan klien

h) Mendayagunakan segala kekuatan dan kemampuan klien untuk

kepentingan pemecahan masalah.

i) Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tutuntutan darilingkungan klien baik dengan keluarga maupun lingkungan

sosial.

2). Fungsi Bagi Klien :

a) Fungsi pencegahan, yaitu mencegah timbulnya permasalahan

klien dalam relasi dengan lingkungan


35/47

35

b) Fungsi pengembangan, yaitu merupakan fungsi bimbingan

dalam pengembangan seluruh potensi dan kekuatan yang

dimiliki klien dalam berelasi dengan lingkungan

c) Fungsi penyesuaian, yaitu membantu klien dalam menemukan

penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal dalam

berelasi dengan lingkungan

d) Fungsi rujukan, yaitu membantu klien, keluarga dalam memilih

dan memantapkan jenis pelayanan yang sesuai dengan

karakteristik, permasalahan serta kebutuhan klien.

3) Sifat-Sifat Bimbingan Klien

a) Edukasi yaitu bimbingan sosial yang dilakukan oleh

Pembimbing Kemasyarakatan kepada klien dengan

memperhatikan pendidikan orang dewasa

b) Bimbingan Pengembangan yaitu bimbingan sosial yang

dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan lebih

mengfokuskan pada perkembangan optimal seluruh aspek

kepribadian klien dengan strategi/upaya pokoknya pada

pemberian kemudahan perkembangan melalui rekayasalingkungan

c) Perluasan jangkauan digunakan sebagai usaha untuk lebih

mengjangkau klien secara keseluruhan baik yang mengalami

permasalahan maupun yang tidak bermasalah. Dalam hal ini

termasuk semua klien dengan aspek kepribadiannya dalam

konteks kehidupannya, termasuk masalah, target intervensi,

setting, metode dan lamanya waktu pelayanan bimbingan.4) Prinsip-Prinsip Bimbingan Sosial Klien Pemasyarakatan :

a) Bimbingan sosial merupakan suatu proses untuk membantu

klien agar dapat membantu dirinya sendiri dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi

b) Bimbingan sosial sebaiknya memiliki fokus pada klien yang

dibimbing


36/47

36

c) Bimbingan sosial diarahkan pada klien yang memiliki

karakteristik tersendiri, oleh karena itu, pemahaman keragaman

dan kemampuan individu yang dibimbing sangat diperlukan

dalam pelaksanaan bimbingan sosial

d) Bimbingan sosial dimulai dengan identifikasi masalah dan

keutuhan yang dirasakan oleh klien yang akan dibimbing

e) Pelaksanaan pelayanan bimbingan sosial harus luwes dan

fleksibel sesuai dengan kebutuhan klien.

f) Program bimbingan sosial bagi klien harus sesuai dengan

program pelayanan yang ditetapkan sesuai program yang ada

di Bapas

g) Pelaksanaan program bimbingan sosial dilakukan oleh orang

yang memiliki keahlian dibidang pembimbing kemasyarakatan

yang bisa dapat bekerja sama dengan instansi lainya

h) Pelaksanaan program bimbingan sosial dievaluasi untuk

mengetahui hasil dan pelaksanaan program.

5) Proses Bimbingan Sosial Pada Klien Pemasyarakatan

Bimbingan sosial bagi klien pemasyarakatan dilaksanakan melaluitahapan sebagai berikut :

1. Tahap kontak dan kontrak

2. Tahap Assesmen (pengkajian masalah)

3. Tahap perencanaan bimbingan

4. Tahap Pelaksanaan bimbingan

5. Tahap evaluasi

6. Tahap AkhirHarus kita akui bahwa dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya Bapas banyak menemui berbagai kendala baik yang

bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor-faktor tersebut

berkaitan dengan kuantitas dan kualitas petugas PK Bapas yang

terbatas sehingga dalam melaksnakan tugasnya tidak maksimal.

Masih terdapat di kabupaten dan kotamadya belum memiliki Balai

Pemasyarakatan. Ditambah lagi keberadaan SDM PK Bapas masih


37/47

37

perlu ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan

tersebut, maka upaya untuk membangun dan penambahan petugas

PK Bapas adalah salah satu yang harus diperjuangkan sebagai upaya

untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan yang maksimal

khususnya dalam tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan.

2. Pelayanan Tahap Pre-adjudikasi oleh Rupbasan

Pelayanan pada tahap ini dilakukan oleh petugas Rupbasan yang

berperan dalam melindungi hak atas benda yang harus disimpan untuk

keperluan barang bukti dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rupbasan dalam hal

ini berperan dalam menjamin keselamatan dan keamanan barang yang

dimaksud.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8

Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa bend sitaan

disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara, yang selanjutnya

dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang

pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana disebutkan

dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untukkeperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang

dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung

pengertian bahwa :

a. Setiap barang sitaan oleh negara untuk keperluan proses peradilan

harus disimpan di RUPBASAN.

b. RUPBASAN adalah satusatunya tempat penyimpanan benda sitaanoleh negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan

hakim.

c. Dari fungsi kelembagaan RUPBASAN merupakan pusat penyimpanan

benda sitaan dan barang rampasan negara dari seluruh instansi di

Indonesia. Meskipun pada praktek dilapangan Barang Bukti tidak

sedikit yang berada Kepolisian dan Kejaksaan


38/47

38

d. Dalam hal benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan dalam

RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut

diserahkan kepada Kepala RUPBASAN (Pasal 27 ayat (2) PP No. 27

Tahun 1983).

Secara garis besarnya tugas daripada Rupbasan adalah mencakup :

a. Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan

Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

b. Pemeliharaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

c. Pemutasian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

d. Pengeluaran dan penghapusan Benda Sitaan dan Barang Rampasan

Negara.

Berdasarkan tugas yang harus dijalankan Rupbasan, maka petugas

Rupbasan harus memahami dan terampil dalam penelitian berbagai jenis

benda sebagai Barang Bukti (BB), mampu dan terampil membuat Berita

Acara Penerimaan dan Pengeluaran BB baik untuk keperluan sidang

maupun diambil orang yang punya BB

3. Pelayanan Tahap Adjudikasi oleh Lapas

Pada tahap post adjudikasi yang dilakukan Lembaga

Pemasyarakatan yang mempunyai peran pembinaan untuk melindungi

hak asasi manusia narapidana. Dalam pemberian layanan harus sesuai

denganStandard Operating Procedure (SOP) Pembebasan Bersyarat,

Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas serta telah disahkannya

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tanggal 31 Mei 2011 Nomor

: PAS - 420.0T.02.02 TAHUN 2011 Tentang Standard Operating

Procedure (SOP) Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti

Menjelang Bebas, dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi yang

sedang dilaksanakan di Jajaran Pemasyarakatan yang hakekatnya

merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut

aspek kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (bisnis proses) dan

sumber daya manusia.


39/47

39

a. Pelayanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dapat diidentifikasi

sebagai berikut

1) Pelayanan Besuk/Kunjungan

Pelaksanaan pelayanan besuk atau kunjungan harus sesuai protap

yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pelayanan ini petugas

harus memahami dan santun serta tegas terhadap para para

pembesuk/pengunjung sesuai dengan Prosedur Tetap yang

diberlakukan.

2) Pelayanan Kesehatan

Setiap WBP harus memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan secara

adil dan merata. Apabila tidak bisa tertangani oleh Klinik Lapas yang

ada harus dibuat rujukan ke Rumah Sakit Terdekat sesuai dengan

SOP yang ada.

3) Pelayanan untuk beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan

yang dianut WBP

4) Pelayanan memperoleh Pembinaan Keterampilan kegiatan kerja

sesuai bakat dan minat WBP

5) Pelayanan untuk mendapatkan remisi, Pembebasan Bersyarat (PB),dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) secara teliti, akurat, dan jauh dari

diskriminasi terhadap WBP yang ada.

b. Prinsip pokok Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan menurut UU No 12 tahun 1995 adalah suatu

tatanan mengenai arah dan betas serta cara pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara

terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untukmeningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Terdapat

prinsip pokok pemasyarakatan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1) Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya

bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.


40/47

40

2) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Tetapi

narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan,

ucapan, cara perawatan ataupun penempatan.

3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan

Bimbingan

4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih

jahat daripada sebelum ia masuk ke dalam lembaga.

5) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat

mengisi waktu luang atau hanya diperuntukkan kepentingan

jabatan atau kepentingan negara sewaktu saja.

6) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Lapas yang kondusif

Untuk Indonesia, program pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan

sebaiknya direncanakan sesuai dengan kebutuhan serta juga menampung

minat dan aspirasi narapidana. Bagi pelaksanaannya, diperlukan bantuan

para pakar dari berbagai bidang ilmu seperti : psikologi, kerja sosial,

psikiatri, kriminologi dan pendidikan.

Empat hal yang memperlambat terciptanya Lembaga Pemasyarakatan

yang kondusif dan efektif sebagai institusi pembinaan, yaitu:

a. Masih adanya ambivalensi criminal policy

b. Struktur sosial Lembaga Pemasyarakatan

c. Sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan

d. Program dan strategi pembinaan

e. Reaksi masyarakat

E. Jenis Pelatihan Substatif Yang Dibutuhkan

Dalam rangka mewujudkan kompetensi pegawai bidang

pemasyarakatan, sesuai dengan sasaran garapan pemasyarakatan, maka

harus diperhatikan tiga hal terkait agenda pembelajaran, yaitu; agenda

pembelajaran tentang peningkatan integritas petugas Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, agenda pembelajaran

tentang peningkatan integritas petugas Balai Pemasyarakatan, dan agenda

pembelajaran tentang peningkatan integritas petugas Rupbasan.

Penjabaran tiga agenda pembelajaran tersebut dapat diidentifikasikan :


41/47

41

1. Pendidikan dan latihan Peningkatan Integritas Petugas Pemasyarakatan

dan Rumah Tahanan Negara.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa materi yang kaitannya dengan:

a. Agenda manajemen adminisrasi

Agenda ini diarahkan pada pengembangan pemahaman prosedur tetap

(PROTAP), serta standar operasional prosedur (SOP) Lembaga

Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan dan

kemampuan untuk taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan

bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas. Eksistensi SOP dan

PROTAP sebenarnya sudah dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan dan

Rutan, hanya saja kurang disosialisasikan kepada seluruh petugas

pemasyarakatan. Sehingga aplikasi ditempat tugas tidak berjalan

maksimal. Seharusnya setiap petugas lapas diberi buku saku tentang

SOP dan PROTAP yang bisa dijadikan pegangan bila menemui

berbagai kendala terkait dengan hal tersebut. Pada sisi lain,

seharusnya dalam penerimaan pegawai harus dipersiapkan dengan

pengetahuan tentang teknis yang berkaitan dengan tugas dan

fungsinya sebagai petugas pemasyarakatan.b. Agenda manajemen pembinaan

Agenda ini diarahkan pada proses pembinaan sejak WBP/Tahanan

masuk sampai menjelang bebas. Pembinaan dari mulai proses awal

MAPENALING, proses pembinaan kearohanian berdasarkan agama

yang dianut, proses penyelusuran minat dan bakat keterampilan WBP.

Pada proses ini diberdayakan kegiatan perwalian WBP. Salah satu

unsur penting pelaksanaan tugas di Lapas/Rutan adalah unsurpembinaan. Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas/Rutan dimulai dari

WBP/Tahanan masuk lembaga sampai proses keluar dari penjara.

Pembinaan diawali orientasi berupa Masa Pengenalan Lingkungan

(Mapenaling) sampai dengan proses-proses selanjutnya. Pembinaan

selanjutnya adalah pembinaan tentang mental, kerohanian, sosial, dan

keterampilan kerja sesuai dengan bakat, pengembangan bakat seperti

kesenian. Dengan insentifnya pembinaan diharapkan WBP/Tahanan


42/47

42

selama dalam proses pembinaan diharapkan menjadi pribadi-pribadi

yang siap kembali ke kehidupan masyarakat.

c. Agenda manajeman pelayanan

Agenda ini diarahkan pada proses pelayanan besuk, proses pelayanan

asimilasi, proses CMB, CB, PB, proses pelayanan kesehatan di luar

lapas, proses bila terjadi pimindahan tempat / lapas lain. Belum adanya

data base di masing-masing lapas menajdikan proses pembinaan

kurang optimal. Sebagai lembaga publik senantiasa harus memberikan

pelayanan yang baik baik kepada WBP/Tahanan maupun pada publik.

Terdapat berbagai pelayanan yang ada di lembaga dari mulai

pelayanan kunjungan/besuk, sampai pada tingkatan pelayanan lainnya.

2. Pendidikan dan latihan peningkatan integritas petugas PK Bapas

Kegiatan ini berisikan materi yang substantif dengan tugas dan fungsi

petugas PK Bapas yang mencakup: macam-macam Litmas, macam-

macam Bimbingan Klien, dan macam-macam sidang yang semua

tercakup dalam tugas dan fungsi PK Bapas

3. Pendidikan dan Latihan Peningkatan integritas petugas Rupbasan

Kegiatan ini berisikan dengan materi yang sesuai dengan bidang substatiftentang pengelolaan benda sitaan sebagai bahan bukti dipersidangan

harus dikelola dengan baik dari mulai penerimaan, penelitian sekaligus

dibuiatkan berita acara penelitian, perawatan dan pemeliharaan yang

harus dijaga supaya aman sebagai upaya penegakan amanat sebagai

rumah penyimpanan

Konteks permasalahan yang dihadapi pelaksanaan bidang

Pemasyarakatan secara garis besarnya dapat diidentifikasi sebagaiberikut :

a. Belum memahami terpahaminya konsep dan misi Pemasyarakatan

pada lembaga penegak hukum lain

Kondisi ini memberikan kecenderungan atas ketidakoptimalan

bekerjanya sistem Pemasyarakatan dalam tata peradilan pidana.

Permasalahan tersebut dapat menjelaskan realitas hubungan antara

lembaga-lembaga yang bernaung dalam sistem peradilan pidana yang


43/47

43

masih menunjukkan hubungan yang kurang sinergis, khususnya dalam

hal interkoneksi diantara sub sistem peradilan pidana. Terkait dengan

tugas-tugas Kepolisan dibidang penyidikan, Kejaksaan dibidang

penuntutan (dan penyidikan), serta Pengadilan (hakim) dalam

pemeriksaan dipersidangan, terdapat beberapa kondisi yang kurang

kondusif yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan misi

Pemasyarakatan. Uraian dalam bagian ini akan memaparkan

permasalahan-permasalahan UPT-UPT Pemasyarakatan dalam rangka

pelaksanaan misi Pemasyarakatan terkait dengan berkerjanya sistem

peradilan pidana.

b. Over kapsitas

Fenomena over kapasitas diberbagai UPT Pemasyarakatan (Rumah

Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan), merupakan salah

satu gejala nyata tidak adanya sinergitas dalam bekerjanya sistem

peradilan pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu,

masing-masing lembaga penegak hukum tidak bisa menafikan

permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum lainnya

yang secara langsung atau tidak diakibatkan oleh kebijakan salah satulembaga. Sebagai contoh adalah proses hukum terhadap tindak pidana

narkotika dan obat terlarang yang semakin menunjukkan

kecenderungan angka yang meningkat secara signifikan divonis pidana

penjara. Kondisi ini secara langsung akan mempengaruhi kualitas

pembinaan dilakukan lembaga, dan pada sisi lain kondisi over

kapasitas sangat rawan konflik yang cenderung adanya keributan

sebagai akibat berbagai gesekan kepentingan.c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sebagaian besar Lapas yang ada di Indonesia adalah bekas

peninggalan penjajahan Belanda yang masih menganut sistem

kepenjarahan yang memberi kesan angker dan menakutkan sehingga

sangat bertolak belakang dengan kondisi pembinaan yang diharapkan.

Sementara sarana dan prasarana yang masih terbatas dalam bidang

pelayanan kesehatan, bidang sarana kegiatan kerja serta berbagai


44/47

44

sarana keamanan yang banyak mengalami kerusakan karena faktor

usia.

d. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pemasyarakatan

Dari mulai perekrutan pegawai baru (CPNS) petugas pemasyarakatan

tidak dibekali dengan berbagai pengetahuan dan pendidikan tentang

Lembaga Pemasyarakatan sehingga dlam pelaksanaan tugas dan

fungsinya tidak bisa berjalan secara maksimal. Pada sisi lain, para

petugas pemasyarakatan sangat minim dengan dunia pendidikan dan

latihan teknis pemasyarakatan.

F. Latihan

2. Coba saudara Jelaskan bagaimana SOP dalam pelayanan sesuai dengan

Tugas dan fungsi Saudara!

3. Jika saudara bertugas di Lapas, bagaimana tindakan saudara apabila

pembesuk atau pengunjung di luar jam kunjungan yang telah ditetapkan?

4. Jika saudara bertugas sebagai PK Bapas, bagaimana menjalankan tugas

anda, jelaskan!

5. Jika saudara petugas di Rutan, bagaimana melaksanakan tugas

menerima limpahan tahanan dari Kepolisian atau kejaksaan, jelaskan!6. Jika saudara petugas Rupbasan, bagaimana anda menghadapi komplain

atau pengaduan dari orang yang mengambil BB di Rupbasan, jelaskan!

G. Rangkuman

Terdapatnya Standar Operasi Prosedur (SOP) dan Prosedur Tetap

(Protap) sebagai upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan

yang berlaku. Pengetahuan baik tentang SOP maupun Protap sangat kurangkhususnya bagi Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya berjalan tidak maksimal.

Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan banyak menemui kendala

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini disebabkan oleh faktor

internal yang mencakup SDM petugas yang masih rendah, terbatasnya

sarana dan prasarana, over kapasitas, maupun faktor eksternal yang

mencakup masih terdapatnya stigma negatif terhadap mantan. Lapas masih


45/47

45

dianggap sebagai tempat berkumpulnya narapidana dengan berbagai latar

belakang kejahatan.


46/47

46

BAB IV

KESIMPULAN

Peningkatan integritas petugas dijajaran pemasyarakatan sangat

bersinergi dengan gerakan peningkatan pengetahuan bidang substatif tentang

pemasyarakatan yang memiliki unit pelaksana teknis yaitu terdiri dari Rumah

Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan dan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara.

Dalam prakteknya masih ditemukan berbagai kendala dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik kendala yang bersifat internal maupun

kendala dari faktor eksternal. Namun penulis berupaya menyorot dari sisi

internal salah satu adalah masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan

bidang substantif petugas pemasyarakatan. Kondisi ini secara langsung akan

mempengaruhi tingkat pelayanan pada publik.

Melalui Gerakan peningkatan pengetahuan bidang substantif diharapkan

integritas petugas pemasyarakatan yang mampu memberikan output sekaligus

outcome pada tugas dan fungsinya sehingga pada gilirannya akan berdampak

pada meningkatnya pelayanan publik.


47/47

DAFTAR PUSTAKA

Aminah Aziz,Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU Press, 1998

Darwan Prinst,Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Maulana Hassan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia

Wirasarana Indonesia, Jakarta, 2000

Marianti Soewandi, Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan Bimbingan

Dan Penyululuhan Klien. Jakarta 2003

R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Dengan Komentar-

Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1998

Sudarto, Suatu dilemma dalam pembaharuan sistem pidana Indonesia, Pusat Studi

Hukum dan Nasyarakat Fakultas Hukuim Universitas Diponegoro, 1974,

Soediman Kartohadipirodjo,Pengantar tata hukum di Indonesia, cetakan. Ke-3,

PT.Pembangunan Jakarta, 1961,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Ham RI

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Surat Edaran Peraturan Direktotar Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-OT.02.02-42

Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Stantar Operating (SOP)

modul pemasyarakatan

Documents