19

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini, sesuai dengan judulnya memuat gambaran hasil tinjauan

kepustakaan yang dilakukan oleh Penulis, sepanjang yang berkaitan dengan usaha

Penulis untuk mendeskripsikan suatu jawaban terhadap rumusan masalah

Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Kesarjanaan ini. Perlu Penulis kemukakan

sekali lagi bahwa rumusan permasalahan dimaksud adalah bagaimana kaedah/asas

conversion sebagai perbuatan melawan hukum dalam perdagangan internasional?

Gambaran hasil tinjauan kepustakaan dimaksud dimulai dengan Sejarah

tentang Konsep Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian, menyusul adalah Hakikat

Perbuatan Melawan Hukum, Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, Syarat

Materil Tuntutan Ganti Rugi,Sejarah Conversion, Hakikat Conversion dalam

Perdagangan Internasional, Unsur-Unsur dalam Conversion, Matrix Perbandingan

Perbuatan Melawan Hukum dan Conversion, Kualifikasi Lex Causae (Lex fori

diperluas), Lex Mercatoria, dan Tinjauan Umum Transaksi Perdagangan

Internasional.Adapun tujuan dari pemaparan berupa uraian deskripsi kepustakaan

dalam Bab ini adalah, seperti yang telah di kemukakan di atas, untuk mengetahui

bagaimana asas/kaedahconversion dalam transaksi perdagangan internasional.

20

2.1. Sejarah tentang Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Sistem hukum positif Romawi yang tidak dapat disangkal

berkharakteristik global pada saat itu, dikenal pembagian hukum publik dan

hukum privat dan sejalan dengan itu dalam hukum Romawi dibedakan antara

crimina publica, yaitu kejahatan yang merugikan kepentingan-kepentigan

masyarakat dengan ancaman hukuman pidana dan delicta privata mengenai diri

atau kekayaan pribadi seseorang. Delictum privatum menimbulkan suatu obligatio

ex delictu dan memberikan kepada yang dirugikan suatu tuntutan yang bersifat

perdata1.

Hukum Romawi tidak mengenal suatu ketentuan umum yang mengatur

akibat-akibat hukum dari perbuatan melawan hukum. Suatu tuntutan hanya

memungkinkan pada delik-delik yang dirumuskan secara khusus, yang terpenting

di antaranya ialah2:actio fusti terhadap pencurian;actio legis aguiliae terhadap

pengrusakan hak milik; actio iniuriarum pelanggaran terhadap kehormatan atau

diri seseorang.

Dari keseluruhan ketentuan-ketentuan yang menurut hukum memberikan hak

gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang terpenting ialah lex

1 Setiawan Rachmat SH, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Alumni,

Bandung, 1982, hlm., 1.

2Ibid.

21

aquililae yang penerapannya kemudian diperluas untuk mengatasi kekosongan

karena tidak terdapatnya ketentuan umum tentang perbuatan melawan hukum3.

Hukum Romawi mulai berkembang pada abad kesebelas di kota-kota

besar sebelah utara Itali, di mana didirikan sekolah-sekolah hukum yang

merupakan cikal bakal universitas. Disana dikuliahkan hukum Romawi kepada

pemuda-pemuda dari seluruh Eropa yang pada waktu itu datang untuk belajar di

sana, memperlajari stelsel hukum yang di mata pemuda-pemuda itu dan para

pemimpin negaranya pada waktu itu lebih sempurna dari pada hukumnya

sendiri.Setelah selesai belajar mereka membawa pulang Hukum Romawi kembali

ke negerinya sebagai souveneer. Pemuda-pemuda inilah yang menjadi pejabat-

pejabat pemerintah dan hakim pada waktu itu. Pengaruh merekalah yang

memperkuat hukumdalam sistem hukum adat dan menonjolkan hukum Romawi

yang lebih terang melihat hukum dalam hukum adat yang berlaku di negara-

negara pemuda itu masing-masing. Dari Itali hukum Romawi menyebar luas ke

Eropa yang kemudian meresepsi hukum Romawi tersebut4.

Kelanjutan perkembangan hukum Eropa, kemudian pada tahun 1809 di

Negeri Belanda dinyatakan berlaku Code Napoleon yang kemudian diganti oleh

Code Civil pada tahun 1811, yang di Perancis sendiri sudah berlaku sejak tahun

1803 dan bersumber pada hukum Roma dan Kanonik5. Setelah Negeri Belanda

3Ibid, hlm., 2.

4Ibid.

5 Menurut Jeferson Kameo, SH, LLM, Ph.D, hukum kanonik adalah kaedah-kaedah dalam sistem

hukum gereja Katolik Roma yang mengikuti saja dikte hukum dalam kontrak Sebagai Nama Ilmu

Hukum.

22

merdeka disusunlah Burgerlijk Wetboek mengikuti Code Civil dengan beberapa

pengecualian. Jadi sebenarnya Belanda tidak membuat kitab Undang-undang

baru, akan tetapi memperbarui kitab undang-undang yang berasal dari Perancis.

Burgerlijk Wetboekyang berisi konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana

dikte hukum (the dictate of the law) ini dinyatakan berlaku pada tahun 18386.

Dalam hukum Romawi dikenal delik dan quasi delik. Kedua istilah ini

dikenal pula dalam hukum Perancis akan tetapi mempunyai arti yang berlainan.

Baik delit’smaupun quasidelit’s adalah perbuatan melawan hukum. Yang pertama

menunjuk pada perbuatan melawan yang dilakukan dengan sengaja sedangkan

yang kedua dilakukan karena kelalaian7.

Bab II dari Code Civil yan berjudul, Des delits et des quasi delits yang

terdiri dari Pasal 1382-1386 adalah sama dengan Pasal 1401 (1365) – 1405 (1369)

BW Belanda. Pasal-pasal 1406-1416 BW Belanda atau Pasal-pasal 1370-1380

KUHPerdata bukan berasal dari Code Civil8.Code Civil Belanda kemudian

menjadi KUHPerdata. Di Indonesia KHUPerdata yang mengandung konsep

perbuatan melawan hukum itu masih dirujuk sebagai buku hukum hingga saat ini.

6 Rachmat Setiawan,Op.Cit., hal., 3.

7Ibid.

8Ibid.

23

2.2. Hakikat Perbuatan Melawan Hukum

Hakikat perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari pengertian perbuatan

melawan hukum yang Penulis kaji dari sejumlah kepustakaan sebagaimana

gambarannya dikemukakan di bawah ini:

Perbuatan melawan hukum (orenchtmatige daad) diatur dakam Buku III

titel 3 Pasal 1365 – 1380 KUHPerdata adalah suatu kontrak (a contract yang,

termasuk ke dalam perikatan (obligation) yang timbul dari undang-undang.

Berikut di bawah ini, Penulis marasa perlu mengemukakan pengertian

kontrak sebagai nama ilmu hukum, sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai

hakikat perbuatan melawan hukum yang pada hakikatnya adalah suatu kontrak (a

contract) tersebut9.

Perbuatan melawan hukum adalah istilah “technis juridis” yang arti

sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari peninjaun tujuan Pasal

1365 KUHPerdata10

, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut di bawah ini.

Merujuk Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, ada yang berpendapat bahwa

belum terdapat kesepakatan tentang penggunaan istilah “perbuatan melawan

hukum”. Ini dapat diketahui dengan melihat beberapa literatur yang menggunakan

9“Segenap kewajiban bagi setiap orang berjanji dan bersepakat dengan orang lain untuk

memberikan, atau tidak berbuat sesuatu terhadap atau orang lain tersebut, atau berkenaan dengan

segenap kewajiban yang dituntut oleh hukum kepada setiap orang untuk memberikan atau berbuat

atau tidak berbuat sesuatu terhadap atau untuk orang lain apabila keadilan menghendaki meskipun

tidak diperjanjikan sebelumnya”. Definsi kontrak tersebut terdapat dalam Jeferson Kameo Ph.D.,

Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga 2010, hlm., 2.

10

Dr. R. Wirjono Prodjodikoro SH.,Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Ke-lima, Penerbit

Sumur Bandung 1966, hlm., 45.

24

istilah yang beragam mulai dari; “perbuatan melanggar hukum”11

; “perbuatan

yang bertentangan dengan asas-asas hukum”12

serta ada juga yang menggunakan

istilah “tindakan melawan hukum”13

.

Ada pendapat14

yang menjelaskan bahwa; “perbuatan melawan hukum”

terdiri dari “melawan” yang di dalamnya melekat dua sifat aktif dan sifat melawan

yang pasif. Kalau seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang

menimbulkan kerugian pada orang lain, misalnya sengaja melakukan gerakan

yang merugikan orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari

istilah “melawan” dalam konsep perbuatan melawan hak tersebut. Sebaliknya

kalau seseorang dengan sengaja diam saja, sedangkan orang itu sudah mengetahui

ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain.Atau

dengan kata lain, bilamana orang yang bersangkutan itu dengan sikap pasif saja

tidak melakukan suatu keharusan, maka sejatinya orang itu sudah melanggar suatu

keharusan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Maka orang itu telah

“melawan”, tanpa harus menggerakan badannya terhadap orang lain. Inilah sifat

pasif daripada istilah “melawan” hukum.

Perumusan konsep perbuatan melawan hukum oleh banyak sarjana di

Indonesia dianggap terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Namun seperti telah

11

Ibid, hlm.,7.

12

E. Utrecht SH,Pengatar dalam Hukum Indonesia, Cetakan ke-empat, PT Penerbit dan Balai

Buku Ikhtiar Jakarta 1957, hlm., 255.

13

Sudiman Kartohadiprodjo SH, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Cetakan ke-lima, Penerbit

PT. Pembangunan, Jakarta 1967, hlm., 100.

14

Moegni Djojodirdjo SH, Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1978,

hlm., 13.

25

Penulis kemukakan di atas dalam catatan sejumlah literatur, Pasal 1365

KUHPerdata tidaklah memberikan perumusan mengenai arti perbuatan melawan

hukum. Melainkan Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur bilakah seseorang

yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh

orang lain terhadap dirinya maka orang atau pihak yang dirugikan tersebut dapat

mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan.

Berkaitan dengan uraian kepustakaan sebagaimana dikemukakan di atas,

rumusan pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata

tersebut di atas sudah mencakup perumusan onrechmatige daad. Ada dua macam

pengertian perbuatan melawan hukum. Meliputi, perbuatan melawan hukum

dalam perumusan sempit dan perbuatan melawan hukum dalam perumusan luas.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti yang sempit yakni15

;

“tiap perbuatan yang timbul karena undang-undang, jadi

bertentangan dengan wettelijkrecht atau tiap perbuatan yang

bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul

karena undang-undang jadi bertentangan dengan wettelijke plicht”

Dengan demikian dalam pengertian yang sempit maka perbuatan melawan

hukum adalah` sama dengan onwetmatig (bertentangan dengan Undang-

Undang16

). Terhadap ajaran sempit yang mengartikan perbuatan melawan hukum

yang demikian itu, terdapat banyak tantangan-tantangan.

15

Ibid. hlm., 21.

16

Pitlo Mr. A. : Het Verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek – H.D. Tjeenk

Willink & Zoon N.V. Haarlem 1952, hlm., 21. Lihat M. A. Moegni Djojodirdjo SH, Perbuatan

Melawan Hukum, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1982, hlm., 21.

26

Para penulis Hukum Perdata hampir unaniem mengusulkan perumusan

yang luas. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat sejak akhir Abad 19

sudah menghendaki adanya pengertian luas terhadap perbuatan melawan hukum.

Belanda, pada tahun 1911 mengajukan suatu rancangan undang-undang

pada Tweede Kamer. Setelah rancangan undang-undang tersebut, pada tahun 1913

terjadi perubahan penting tentang konsep perbuatan melawan hukum. Meskipun

racangan undang-undang tersebut seperti lazimnya terjadi dengan kebanyakan

rancangan undang-undang lainnya di banyak negara, kemudian dilupakan17

namun

dalam rancangan undang-undang Belanda yang telah mengalami perubahan

tersebut diketengahkan rumusan tentang perbuatan melawan hukum, yakni18

:

“suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak

orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

(orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan

baik, ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus

diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau

barang”.

Enam tahun setalah RUU kepada Tweede Kamer Belanda itu, pada tahun

1919 Hoge Raaddalam hal ini lembaga yudikatif yang menjadi tempat berhimpun

para hakim dan bukan para legislator memberikan keputusan yang penting dalam

bidang hukum perdata, yakni pada tanggal 31 Januari 1919, dalam perkara

17

Veegens & Oppenheim Schets van het Nederlands Burgerlijk Recht,hlm., 132. Lihat catatan kaki

nomor 24, MA Mugni Djojodirdjo SH, Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Pradnya Pramita,

Jakarta 1982, hlm., 24.

18

Pitlo, Op. Cit. hlm., 218.

27

Lindebaum vs Cohen19

yurisprudensi memberikan pengertian perbuatan melawan

hukum secara luas yaitu:

“bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrecgtmatige daad)

diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan

hak orang lain20

, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si

pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, pergaulan

hidup terhadap orang lain atau benda. Sedangkan barang siapa

karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah

mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar

ganti kerugian”.

Penafsiran luas tentang perbuatan melawan hukum yang dikembangkan

oleh para hakim Hoge Raad Belanda tersebut sudah diikuti oleh pengadilan di

Indonesia. Ini ternyata dari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya21

tanggal 31

Desember 1951 No. 92/1950 Pdt, yang dalam pertimbangan hukumnya telah

menyitir tafsiran luas dari Hooge Raadtentang perbuatan melawan hukum dalam

putusan Hoge Raad31 Januari 1919 tersebut.

Dari uraian mengenai hakikat perbuatan melawan hukum di atas, terlihat

dengan jelas bahwa ada keinginan yang cukup besar dari para ahli hukum,

maupun pihak yang memiliki otoritas dalam bidang pembangunan kaedah hukum

khususnya tentang konsep perbuatan melawan, baik di Belanda maupun di

Indonesia untuk mengikuti dikte hukum mengenai pengertian perbuatan melawan

hukum yang ideal. Dalam konteks penulisan skripsi ini, yang dimaksudkan

19

Loc.Cit. hlm., 25-26.

20

Menurut pendapat Penulis, pada rumusan arti perbuatan melawan hukum di atas, terdapat

konsep perbuatan melawan yang bertentangan dengan hak orang lain yang berkonvergensi atau

koheren dengan makna konversi (conversion).

21

Chidir Ali SH, Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melanggar Hukum, Penerbit Bina

Cipta, hlm., 3.

28

Penulis dengan pengertian perbuatan melawan hukum yang ideal tersebut adalah,

termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum itu, ada konsep perbuatan

melawan hak orang lain, atau yang dalam konsep hukum perdagangan

internasional yang dibicarakan dalam skripsi ini yaitu konversi (conversion).

2.3. Unsur-Unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum

Sejak Arrest 1919, suatu perbuatan merupakan melawan hukum kemudian

dipahami sebagai mengandung unsur-unsur sebagai berikut, apabila22

: melanggar

hak orang lain23

,atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, atau

bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau bertentangan dengan kepatutan

yang terdapat dalam masyarakat terdapat diri atau barang hak orang lain.

Dimaksud melanggar hak orang lain sebagai unsur perbuatan melawan

hukum24

ialah melanggar hak subyektif orang lain. Hak subyektif menunjuk

kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus

untuk melindungi kepentingan25

orang lain. Hak-hak subyektif yang penting

berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang diakui oleh yurisprudensi

ialah hak-hak pribadi seperti hak atas kekayaan26

. Dalam konteks topik Penulisan

22

Rachmat Setiawan SH, Op.,Cit. hlm., 17-21.

23

Lihat catatan kaki no. 20, Supra.

24

Ibid. hlm., 17.

25

Meyers, Algemene Begrippen, hal., 70-98 dan 266-286. Lihat buku Rachmat Setiawan SH,

Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum¸Penerbit Alumni, Bandung 1982, hlm., 17.

26

Rachmat Setiawan SH, Loc.Cit.

29

karya tulis ini, yang dimaksud dengan hak atas kekayaan tersebut yaitu hak atas

barang yang jumlah, jenis dan wujudnya tertera dalam B/L.

Adakalanya pelanggaran hak subyektif selain terjadi karena perbuatan

melawan hukum, dapat juga disebabkan oleh peristiwa-peristiwa lainnya.

Misalnya, karena perbuatan pihak ketiga. Pelanggaran tersebut dimasukkan

sebagai kriteria perbuatan melawan hukum, karena pelanggaran tersebut pada

umumnya sudah dengan sendirinya merupakan perbuatan melawan hukum.

Seseorang yang merusak barang orang lain memindahtangankan penguasaan

barang milik orang lain kepada pihak yang tidak berhak dengan melawan hukum27

atau melukai orang lain dianggap npso facto telah melakukan perbuatan melawan

hukum28

.

Dalam hal-hal dimana kerugian disebabkan oleh sesuatu yang tidak

langsung, maka perbuatan tersebut tidak dianggap melawan hukum karena

melanggar hak subyektif orang lain, akan tetapi perbuatan tersebut dapat

dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu bertentangan dengam norma

kepatutan29

.

Dus dapat dipergunakan sebagai pedoman bahwa suatu perbuatan yang

melanggar hak subyektif merupakan perbuatan melawan hukum, apabila

27

Wujud konkret Perbuatan seperti ini terlihat ketika PT. Gespamindo memindahtangankan pupuk

kepada ketiga pemesan tanpa terlebih dahulu meminta B/L dikuasai oleh PT. Sajahtera Bank

Umum.

28

Rachmat Setiawan, Op.Cit., hlm.,18.

29

Ibid.

30

perbuatan tersebut secara langsung merupakan pelanggaran terhadap hak

subyektif. Dengan demikian dapat dipertahankan pendapat, bahwa “gangguan”, di

mana kenikmatan atas hak milik seseorang terganggu, tidak menimbulkan

pelanggaran terhadap hak subyektif akan tetapi melawan karena bertentangan

dengan norma kepatutan30

.

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban menurut hukum, baik

tertulis maupun tidak tertulis31

. Tetapi Hooge Raad menafsirkan kewajiban

hukum sebagai kewajiban menurut undang-undang. Jadi perbuatan melawan

hukum diartikan antara lain, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu

kewajiban yang telah diatur oleh Undang-undang32

.

Penafsiran yang demikian itu, dikarenakan rumusan Hooge Raad tentang

pengertian perbuatan melawan hukum pada tahun 1919 menjiplak secara hurufiah

dari rancangan undang-undang tahun 191333

.

Melanggar kewajiban menurut undang-undang tidak hanya undang-

undang arti formal. Akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan

oleh pemerintah. Termasuk dalam katagori perbuatan yang melanggar kewajiban

menurut hukum (undang-undang) adalah perbuatan pidana, misalnya pencurian,

penggelapan, penipuan dan pengrusakan. Selain dapat dituntut secara pidana, pun

30

Ibid.

31

Baik secara tertulis, dalam hal ini ditulis dalam B/L bahwa consignee adalah importir maupun

secara tidak tertulis bahwa penguasaan atas B/L berada di tangan PT. Bank Sajahtera Umum,

sebetulnya telah terpenuhi dalam kasus Putusan 1887.

32

Ibid.

33

Ibid. hlm., 19.

31

dapat dituntut gantirugi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata34

.Pada titik ini,

menurut hemat Penulis, ada terlihat jelas bahwa suatu perbuatan melawan hukum

tidak hanya berdimensi hukum privat (KUHPerdata) saja, namun juga memiliki

dimensi publik (KUHP), termasuk melanggar berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur ketentuan perizinan, perpajakan kepabeanan, cukai.

Tentang “kesusilaan yang baik” tidak dapat diberikan rumusan yang tepat.

Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat

telah diterima sebagai norma-norma hukum35

.

Hingga sekarang belum ada yang dapat secara tepat mengemukakan apa

yang dimaksudkan dengan “kesusilaan baik”. Namun pada umumnya para ahli

mengakui danmenerima pengertian dan asas tentang “kesusilaan baik” tersebut.

Akan tetapi ada kesulitan apabila harus menentukan lebih lanjut tentang

pengertiannya36

.

Perlu diperhatikan, bahwa pendapat tentang apa yang termasuk ke dalam

“kesusilaan yangbaik” selalu berubah menurut waktu dan tempat. Mengenai

perkawinan, pelaksanaan wewenang orang tua, hak-hak kebebasan manusia,

hubungan antara majikan dengan buruh, dan kedudukan sosial pada umumnya

terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat yang satu dari masyarakat yang

lain. Meskipun, harus diakui bahwa hukum itu universal sifat keabadiannya, tidak

34

Ibid.

35

Ibid.

36

Ibid.

32

terikat oleh pandangan suatu masyarakat di tempat dan waktu tertentu37

.

Sementara itu apa yang dulu dianggap tidak susila, mungkin sekarang tidak adalah

sesuatu yang terikat oleh waktu. Untuk mengatasi kesulitan tersebut pada

akhirnya hakimlah yang memutuskan menurut pendapat dan nalurinya. Sebagai

mana dikte hukum kepada hakim tersebut. Memang terdapat kemungkinan bahwa

pendapat hakim tersebut tidak sesuai dengan pandangan umum, akan tetapi hal

tersebut jarang sekali terjadi38

sebab dalam banyak hal pandangan umumpun

hanya mengikuti saja dikte hukum (the dictate of the law).

Diperlukan kiriterium berikut ini untuk melengkapi kreteria-kreteria

terdahulu. Dalam rancangan undang-undang tahun 1911 telah dipergunakan

perkataan “bertentangan dengan kewajiban memelihara sebagai bapak rumah

tanggayang baik”. Rumusan ini pada tahun 1913 diubah menjadi suatu perbuatan

yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri atau barang-

barang orang lain39

.

Setiap manusia sebagaimana tuntutan hukum harus menyadari bahwa ia

adalah bagian dari anggota masyarakat dan karenanya dalam perbuatan dan

tingkah lakunya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan

37

Ibid. Hal ini sesuai dengan Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum, yang juga jelas merupakan

sesuatu yang bernilai universal, tidak terikat oleh waktu, tempat dan penguasa atau masyarakat

tertentu.

38

Ibid. hlm.,20.

39

Ibid. Pandagan seperti ini lazim dikenal dalam hubungan hukum sewa-menyewa; dimana adalah

merupakan kewajiban hukum (kontraktual) bagi si penyewa untuk selalu menjaga barang milik

orang yang menyewakan yang sebagai “seorang bapak rumah yang baik”.

33

sesamanya40

.Pada hemat Penulis, dimensi “angggota masyarakat” tersebut tidak

terbatas sebatas masyarakat pedagang yang bertransaksi dalam satu negara

nasional saja, tetapi justru meluas meliputi semua transaksi termasuk transaksi-

transaksi bisnis internasional yang menjadi konsen penelitian dan penulisan karya

tulis ilmiah di bidang hukum ini.

Pada garis besarnya dapat dinyatakan, bahwa suatu perbuatan adalah

bertentangan dengan kepatutan, jika perbuatan tersebut sangat merugikan orang

lain tanpa kepentingan yang layak; perbuatan yang tidak berfaedah yang

menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal

tersebut harus diperhatikan dan tidak diperbuat41

.

Beberapa penulis berpendapat bahwa dengan adanya kriterium “norma

kepatutan”, ketiga kreterium terdahulu dapat ditiadakan. Dengan mengemukakan

alasan bahwa perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan

“kepatutan”.Pendapat ini adalah tidak tepat, karena kriterium terakhir

dipergunakan sesuai dengan tuntutan hukum justru untuk menambal kelemahan-

kelemahan ketiga unsur perbuatan melawan hukum yang telah terdahulu diuraikan

di atas42

.

40

Ibid.

41

Ibid.

42

Ibid. hlm., 21.

34

2.4. Syarat Materil Tuntutan Ganti Rugi

Setelah menguraikan kepustakaan yang membahas hakikat Perbuatan

Melawan Hukum (PMH), maka berikut di bawah ini aspek hukum yang ada

kaitan dengan hal itu yaitu tinjauan kepustakaan tentang syarat-syarat materil

tuntutan gantirugi. Uraian tersebut akan dimulai dari unsur kesalahan, kerugian,

dan adanya hubungan sebab-akibat.

Dengan menentukan syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata

pembentuk undang-undang menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum

hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan

dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya. “Kesalahan” dipakai

untuk menyatakan, bahwa seseorang dinyatakan bertanggungjawab untuk akibat

yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah43

.

Dalam arti yang demikian perkataan “karena kesalahannya mengakibatkan

kerugian” tersebut dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus ditafsirkan. Apabila

seseorang karena perbuatan melawan hukum yang ia lakukan dan kerugian yang

ditimbulkan dapat dipertanggungkan kepadanya44

.

Karena dalam Pasal 1365 BW kedua unsur perbuatan dan akibat

ditentukan sebagai syarat yang berdiri sendiri, maka ada yang memberi pengertian

atas istilah kesalahan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat

43

Ibid. hlm., 24.

44

Ibid. hlm., 25.

35

dipertanggungkan kepada si pelaku45

. Pendapat tersebut tidak diterima oleh semua

pihak, meskipun tafsiran tersebut dianggap sesuai dengan teks undang-undang dan

yurisprudensi46

.

Dalam hukum pidana telah diterima asas tidak dipidana tanpa kesalahan.

Sedangkan dalam hukum perdata asas tersebut dapat diuraikan tidak ada

pertanggungjawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum tanpa

kesalahan47

.

Walaupun dalam Pasal 1365 KUHPerdata ditentukan kewajiban pelaku

untuk membayar gantirugi, akan tetapi undang-undang tidak mengatur lebih lanjut

tentang gantirugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum48

.

Gantirugi karena wanprestasi dan gantirugi berdasarkan perbuatan

melawan hukum terdapat kesamaan. Bagi yang terakhir dapat diterapkan sebagian

dari ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk ganti rugi yang disebabkan oleh

wanprestasi49

.

Dimaksud dengan “schade” dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah

kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kerugian ini dapat

bersifat harta kekayaan dapat pula bersifat idiil.Pengrusakan atau penghancuran

45

Asser’s. et alOp. Cit. hlm., 510.

46

Rachmat Setiawan SH, Op.Cit., hlm., 25.

47

Ibid.

48

Ibid. hlm., 28.

49

Ibid.

36

barang-barang yang harus diganti atau diperbaiki adalah tujuan dari kerugian yang

bersifat harta kekayaan50

.

Kerugian harta kekayaan umumnya meliputi kerugian yang diderita oleh si

penderita dan keuntungan yang seharusnya ia peroleh. Hooge Raadberkali-kali

telah memutuskan bahwa Pasal-Pasal 1246 – 1248 KUHPerdata tidak langsung

dapat diterapkan untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan

hukum. Namun demikian tidak keberatan untuk menerapkan secara analogis.

Dalam Arrestnya 2 Pebruari 1912, Hooge Raad dengan tegas menyatakan bahwa

pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang diderita

maupun keuntungan yang akan diperoleh51

.

Kerusakan sebuah truk disebabkan perbuatan melawan hukum

mewajibkan pelakunya tidak hanya harus membayar biaya-biaya perbaikan, tetapi

wajib pula mengganti pemiliknya selama truk tersebut diperbaiki. Pelaku yang

menyebabkan seseorang luka-luka, tidak hanya terus mengganti biaya perawatan

dokter, tetapi juga penghasilan yang hilang sebagai akibat si penderita tidak dapat

lagi bekerja52

.

Setiap perbutan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian idiil,

dengan demikian kerugian yang bersifat idiil adalah hal-hal seperti ketakutan,

50

Ibid.

51

Ibid.

52

Ibid.

37

sakit atau kehilangan kesenangan hidup. Menurut Pasal 1370 KUH Perdata, dalam

hal pembunuhan tidak terdapat kemungkinan untuk menuntut kerugian idiil53

.

Penentuan besarnya kerugian yang harus diganti seringkali terjadi dengan

penilaian. Sebagai asas dapat dikemukakan, bahwa orang yang dirugikan

sebanyak mungkin ditempatkan pada kedudukan sekiranya perbuatan melawan

hukum itu tidak terjadi54

.

Pada umumnya penderita yang menuntut ganti rugi harus dapat

membuktikan besarnya kerugian. Akan tetapi karena kesulitan pembuktian

tersebut, hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan.

Putusan MA55

) tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/SIP/1968 menentukan “meskipun

tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sendangkan penggugat tetap

pada tuntutannya, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus

dibayar. Hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR56

.

Jika memungkinkan dan dapat diharapkan si penderita wajib membatasi

kerugian. Biaya-biaya yang diperlukan untuk membatasi kerugian tersebut

diperhitungkan ke dalam kerugian yang harus diganti oleh si pelaku. Kerugian

53

Ibid. hlm., 30.

54

Ibid.

55

Chidir Ali, Op.Cit., hlm., 84.

56

Rachmat Setiawan, SH, Op.Cit.,hlm., 32. Pasal 178 (3) tersebut berbunyi bahwa “Ia dilarang

menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari pada yang di

tuntut”.

38

yang terjadi karena tidak ada pencegahan dari si penderita tidak memperoleh

pengantian57

.

Sebagai dasar ganti kerugian perbuatan melawan hukum dan kerugian,

menurut Hoge Raad dalam beberapa Arrestnya, sejak tahun 1927, bahwa

persoalan causalitet harus dipecahkan menurut ajaran adeguate verorzaking.

Menurut prinsip tersebut terdapat hubungan (ceausalitet), apabila kerugian

menurut pengalaman layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul

dari perbuatan melawan hukum58

.

Dalam kenyataannya suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh suatu

fakta, akan tetapi oleh fakta-fakta yang berturutan. Dan pada gilirannya fakta-

fakta tersebut disebabkan oleh fakta-fakta lainnya, sehingga merupakan suatu

rantai causalitet fakta-fakta yang menimbulkan suatu akibat tertentu59

.

Atas dasar ini ada pendapat, bahwa sampai pada kesimpulan bahwa sebab

dari suatu perubahan adalah keseluruhan syarat-syarat yang harus ada untuk

timbulnya suatu akibat. Hilangnya salah satu syarat, tidak akan menimbulkan

akibat. Tiap syarat adalah sebab, oleh karenaconditio sine qua non untuk

timbulnya akibat. Pandangan ini tidak dapat dipergunakan, karena

57

Ibid. hlm., 32.

58

Ibid.

59

Ibid.

39

pertangungjawaban pelaku menjadii terlalu luas60

. Sebagaimana telah banyak

diketengahkan oleh sementara kepustakaan yang membicarakan mengenai hal ini.

2.5. Sejarah Conversion

Perdagangan internasionalmengenal konversi (conversion) sebagai suatu

institusi hukum61

, yang dapat disejajarkan dengan perkembangan sejarah

perbuatan melawan hukum sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas. Hanya

saja, aspek historis yang tidak dapat diabaikan begitu saja, seperti telah Penulis

kemukakan di atas adalah bahwa tumbuh dan berkembangnya konsep konversi ini

tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum Inggris (English common

law).Namun pada hakikatnya “akar” konversi tersebut bertumbuh pada awalnya

dari tanah sistem hukum sipil yang dikenal di Skotlandia (Scots Common Law)62

.

2.6. Hakikat Conversion dalam Perdagangan Internasional

Seperti telah disinggung di atas, konversi merupakan prinsip atau kaedah-

kaedah hukum perdagangan internasional yang dalam bahasa Inggris Hukum

dikenal dengan terminologi conversion63

.

60

Ibid.Lihat pendapat Voni buri.

61

Jeferson Kameo., SH., LL.M., Ph.D. Op Cit. hlm., 11.

62

Uraian mengenai hal ini memerhatikan buku kontrak sebagai nama Ilmu hukum.

63

Oxford Dictionary of Law, Op.Cit., p., 107 Definisi leksikal ini sebelumnya telah Penulis

kemukakan dalam Bab I. Lihat hal.,11 Skripsi ini.

40

”atort of wrongful with person good’s in a way that constitutes a

denial of the owner’s right or an assertion of right inconsistent

with the owner’s. Wrongfully taking possession of good, disposing

of them, destroying them, or refusing to give them back are acts of

conversion”. Mere negligence in allowing goods to be lost or

destroyed was not conversion. The plaintiff in conversion must

prove that he had ownership, possession, or the right to immediate

possession of the goods at the time of the defendant’s wrongful act.

Subject to some exceptions, it64

is no defence that the defendant

acted innocently”.

Aplikasi pengertian konversi sebagaimana dikemukakan di atas dilihat

dalam perdagangan internasional melalui uraian berikut dibawah ini:

Apabila si Pembeli dalam hal ini adalah importir gagal membeli suatu cek

berdokumen (fails to honours) maka si Pembeli (importir) harus mengembalikan

konosemen (the bill of lading) satu jenis surat berharga yang ada dalam paket cek

berdokumen (documentary credit) yang dia terima tersebut65

. Sedangkan, apabila

ternyata si Pembeli (importir) menahan B/L dalam paket cek berdokumen

(docementary credit) yang ada sebelum membayar, maka barang yang rencananya

akan dibeli tidak bisa menjadi milik si Pembeli (importir), atau si Pembeli

(importir) belum menjadi Pembeli (importir)66

.

64

Uaraian ini adalah upaya Penulis untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian dan

penulisan karya tulis kesarjanaan sebagai tertera dalam Bab I skripsi ini lihat hal., 17.

65

Di Inggris, sebagai ilustrasi saja perlu dikemukakan di sini, bahwa berdasarkan hasil temuan

dalam Penelitian Jeferson Kameo, SH., LL.M., Ph.D, ditemukan bahwa hal seperti itu diatur

dalam undang-undang negara setempat, tepatnya undang-undang tentang Jual-Beli Barang (Sale of

Goods Act), dapat dilihat rumusan dalam Pasal 19 Ayat (3). Undang-Undang tersebut.

66

Ibid.

41

Akibat dari ditahanya B/L dan tidak mau membayar maka si “Pembeli”67

itu melakukan perbuatan melawan hukum atau konversi (conversion). Itulah suatu

gambaran tentang konversi (conversion) yang dalam skripsi ini dipandang sama

dalam hakikatnya dengan konsep perbuatan melawan hukum yaitu sebagai suatu

kontrak (a contract)68

.

Dalam Pasal 574 KUHPerdata pembuat undang-undang mengemukakan

bahwa “tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun

juga yang menguasai barang miliknya tersebut, untuk pengembalian kebendaan

itu dalam keadaan beradanya. Menurut Penulis dari rumusan ketentuan/kaedah

dalam Pasal tersebut berdimensi konversi sebagai suatu perbuatan melawan

hukum dan bunyi Pasal 574 KUHPerdata itu bisa menjadi pintu masuk dengan

demikian untuk menempatkan kaedah konversi dalam hukum positif Indonesia.

Dan dengan demikian, seperti telah penulis kemukakan dalam Bab I skripsi ini;

“Usaha seperti itu, juga apabila dilakukan oleh para hakim yang

menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus Putusan

seperti Putusan 1887 maka akan memperkuat hukum positif

Indonesia yaitu KUHPerdata yang tidak mengabaikan karakteristik

internasional”69

.

67

Lihat catatan kaki nomor 12 dalam Bab I, supra untuk maksud penempatan “.....” pada kata

pembeli/importir.

68

Dapat diperiksa kembali pengertian kontrak menurut kontrak sebagai nama ilmu hukum yang

telah, Penulis kemukakan terdahulu. Lihat sub – bab 2.2, catatan kaki nomor9 Bab ini.

69

Lihat Bab I, hal., 2.

42

2.7. Unsur - Unsur dalam Konversi

Setelah memerhatikan uraian tentang hakikat konversi sebagaimana

Penulis kemukakan di atas, berikut dibawah ini perlu dielaborasi atau dianalisis

lebih jauh dari kepustakaan yang ada unsur-unsur dari suatu konversi dalam

perdagangan internasional yang dalam skripsi ini, Penulis pandang, secara hakiki

dapat disebut sebagai suatu PMH.

Pada prinsipnya unsur-unsur konversi dalam perdagangan internasional

adalah adanya penguasaan oleh satu pihak kepemilikan barang orang lain secara

melawan hukum (hak);adanya kelalaian di pihak yang menguasai itu, dan terdapat

kerugian.

Tentang unsur penguasaan atas barang milik barang orang lain sebagai

syarat konversi rasionalisasinya adalah sebagai berikut. Kadangkala,

penjual/eksportir itu sebenarnya bukanlah penjual/eksportir dari barang. Ia hanya

sebagai perantara (pihak bank), akan tetapi karena bonafiditasnya dan reputasinya

baik maka relasi luar negeri itu hanya mengenal dia dan mengingingkan dia

sebagai penyelenggara dari transaksinya. Disamping hal tersebut di atas, juga

dapat disebabkan karena peraturan suatu negara mengakibatkan dalam transaksi

perdagangan internasional penjual/eksportir tidak dapat berhubungan langsung70

,

dengan pembeli/importir yang sebenarnya. Menurut hemat Penulis rumusan

kepustakaan tersebut memerlihatkan bahwa jual-beli terjadi antara bank dengan

70

Prof. Pangaribuan Emmy SH, Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentery Credit Opening)

Cetakan Kedua, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Dagang, Fakultas Hukum UGM, 1977. hal.,

32.

43

bank. Berikut di bawah ini, meskipun tidak Penulis tempatkan dalam sub-bab

Analisi dalam Bab III, namun dalam rangka memberi penekanan pada kejelasan,

perlu aplikasi ke dalam kasus pada Putusan 1887.

Dalam Putusan 1887, PT. Gespamindo dapat mengalihkan penguasaan

atas barang-barang yang dibeli oleh PT. Sajahtera Bank Umumdari Banknya

Phosphate Mining,Co di Australia yang diambil dari pihak pengangkut dan

diserahkan kepada tiga pemesan tanpa mengunjukkan konosemen B/L. Maka hal

ini sejalan dengan praktek yang berkembang akhir-akhir ini, bahwa banyak sekali

pengangkut yang melepas barang-barang tanpa adanya pengunjukkan konosemen.

Padahal penguasaan konosemen adalah berfungsi sebagaibukti kepemilikan atas

barang dan adanya jaminan dan warranties.

Pada Putusan 1887 PT. Samudara Indonesia menyerahkan barang berupa

pupuk kepada PT. Gespamindo tanpa PT. Gespamindo menunjukan

konosemen71

. Seharusnya, dokumen-dokumen72

itu diambil terlebih dahulu dari

pihak bank (PT. Sajahtera Bank) sebagaimana dikehendaki di dalam kaedah

hukumperdagangan internasional yang mengatur tentang L/C. Dengan tidak

ditunjukannya dokumen yang diperolehdari pihak bank, PT. Gespamindo sebagai

pembeli tidak mempunyai hak untuk mengambil barang-barang itu dari pihak

pengangkut. Apabila sebaliknya yang terjadi maka hal itu merupakan tindak

71

Rumusan yang Penulis kutip dari Putusan 1887 seharusnya tidak demikian adanya. Ada

kemungkinan, menurut Penulis, PT. Samudera Indonesia ikut “bermain”, mengingat B/L adalah

dokumen yang diterbitkan oleh perusahan pengangkutan.

72

Satu diantaranya adalah B/L yang dipegang PT. Sajahtera Bank, konosemen berjumlah 3 (tiga)

buah, semuanya asli.

44

konversi sebab perpindahan penguasaan barang, dilakukan oleh si PT. Samudra

Indonesia kepada si PT. Gespamindo yang telah menyerahkan barang-barang itu

secara melawan hakdari PT. Sajahtera Bank Umum sehingga menimbulkan

kerugian kepada PT. Sajahtera Bank Umum.

Mengingat PT. Gespamindo pada prinsipnya tidak “membeli” cek

berdokumen (fails to honour) maka si “pembeli” harus mengembalikan

konosemen (the bill of lading) atau satu jenis surat yang ada dalam paket cek

berdokumen yang dia terima tersebut. Apabila ternyata “Pembeli” menahan

konosemen dalam paket cek berdokumen dan menjual barang yang sudah

diambilnya dari perusahan pengangkutan, maka si “Pembeli”, atas perbuatannya

tersebut mengalihkan hak kepemilikan atas barang milik penjual di luar negeri

yang sudah berpindah kepada PT. Bank Sajahtera Umum, telah menimbulkan

suatu kerugian kepada PT. Bank Sejahtera Umum dan tindakan Pembeli tersebut

merupakan tindakan konversi73

, yang dalam skripsi ini telah Penulis setarakan

dengan perbuatan melawan hukum yang menurut Penulis, apabila hal ini

dilakukan oleh para pengadil yang menerima, memeriksa dan mengadili dan

memutus Putusan 1887 maka akan memperkuat hukum posetif Indonesia yaitu

KUHPerdata yang tidak mengabaikan karakteristik transaksi internasional74

Kedua, syarat kesalahan/kelalaian dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang

juga merupakan unsur yang sama dengan dalam unsurconversion. Dipakai untuk

73

Jeferson Kameo., SH., LL.M., Ph.D. Op Cit. hlm., 11.

74

Lihat hal yang sama dalam Bab I, hal., 2 dan hal., 41.

45

menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab untuk akibat yang merugikan

yang terjadi oleh perbuatannya yang salah.

Ketiga, adanya unsur kerugiandalam Pasal 1365 BW adalah kerugian yang

ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum pada harta kekayaan, berupa

pengrusakan atau penghancuran barang-barang yang karenanya harus diganti atau

diperbaiki sebagaimana telah dikemukakan di atas. Artinya unsur kerugian dalam

Pasal 1365 BW adalah tidak lain sama dengan unsur kerugian dalam conversion.

Kedua institusi hukum tersebut mengsyaratkanadanya kerugian yang ditimbulkan

karena pengingkaran terhadap hak pemilik barang. Dalam hal ini kepemilikan

orang lain dilanggar dengan cara mengambil, membuang atau menolak memberi

kembali.

Sedangkan conversion dalam perdagangan internasional merupakan suatu

sanksi hukum atas perbuatan melawan hak milik orang lain dalam hal ini barang

milik penjual (eksportir). Perbuatan melawan hak itu dilakukan dengan cara si

importir yang belum melunasi pembayaran barang ekspor mengambil barang

milik orang lain tanpa hak, merusak, atau menjual dengan maksud memiliki atau

mengalihkan hak kepemilikan atas barang milik Penjual yang berada di luar

negeri yang sudah dialihkan karena dibeli oleh issuing bank yang menerbitkan

L/C merupakan tindakan konversi75

.

75

Ibid. hlm., 89.

46

2.8. Matrix Perbandingan PMH dan Conversion

Berdasarkan deskripsi kepustakaan mengenai unsur-unsur Perbuatan

malawan hukum 1365 KUHPerdata dan deskripsi kepustakaan mengenai

conversion di atas maka berikut ini akan dikemukakan suatu matrix hasil studi

perbandingan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan konversi dalam

perdagangan internasional.

Kesamaan dapat ditemukan dalam pengaturan perbuatan melawan hukum

misalnya dalam Arrest 1919.Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan

melawan hukum pertama, apabila perbuatan tersebutmelawan hak subyektif yang

dari orang lain. Berkenaan dengan perbuatan melawan hukum beberapa perbuatan

melawan hak yang diakui oleh yurisprudensi ialah melawan hak-hak pribadi

seperti hak atas kekayaan. Adakalanya pelanggaran hak subyektif selain terjadi

karena perbuatan melawan hukum, dapat juga disebabkan oleh peristiwa-peristiwa

lainnya, misalnya karena perbuatan pihak ketiga yang melawan hukum.

Unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas, ketika diteliti, lebih

jauh, sebenarnya akan jatuh sama dengan unsur conversiondalam perdagangan

internasional yang juga dikenal dalam sistem hukum perdata di Inggris.Dimana

conversion yang disebut dengan tort itu, yang juga mengandung unsur suatu

tindakan melawan hak dari orang yang mempunyai kepemilikan suatu barang.

Perbuatan melawan hak sebagai perbuatan melawan hukum dalam conversion

47

tersebut dilakukan dengan maksud merusak, membuang atau memiliki hak orang

lain76

.

2.9. Kualifikasi Lex Causae (Lex Fori yang Diperluas)

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa Putusan 1887

mengandung unsur asing, sehingga putusan perbuatan melawan hukum yang

mengandung unsur asing tersebut mempunyai hubungan hukum dalam bidang

Hukum Perdata Internasional77

(Private International Law). Unsur asing ini

ditentukan oleh subjek, tempat atau formasinya. Yang menjadi persoalan dalam

HPI adalah menentukan hukum manakah yang harus berlaku atau dikenal dengan

prinsip lex causae78

.

Prinsip lex causae merupakan pendekatan yang berkembang di dalam ilmu

hukum perdata internasional, bekerja dalam menyelesaikan persolan-persolan

hukum yang mengadung unsur asing, khususnya dalam menetapkan hukum apa

yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan perkara yang mengandung unsur

asing tersebut79

.

Dengan prinsip lex causae membuka kemungkinan bagi pengadilan dan

hakim untuk dapat memakai hukum perdagangan internasional, dalam hal ini

76

Lihat penerapan hal ini pada halaman 42-43 di atas, Supra

77

Selanjutnya Penulis singkat menjadi HPI.

78

Rachmat Setiawan, SH.,Op.Cit.,hlm., 125.

79

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, SH.,LL.M. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Buku

kesatu Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.,81.

48

konversi dalam proses pengambilan keputusan hukum untuk “merekayasa” dan

“mengarahkan” penarikan kesimpulan-kesimpulan hukum secara diskresioner dan

lebih berkeadilan atau apa yang telah Penulis kemukakan di atas80

lebih ideal81

.

Tidak jarang bahwa pada suatu saat pengadilan dalam putusannya menganut suatu

prinsip, namun dalam perkembangnnya berubah sikap dan mengganti pola

pendekatan yang digunakannya untuk menyelesaikan perkara-perkara HPI82

.

Yang terpenting dalam kaitan ini tentunya adalah nilai-nilai dasar yang dijunjung

tinggi dalam penengakan hukumlah yaitu nilai-nilai keadilan (justice), kewajaran

(reasonablenees), kepastian hukum (legal certainty), serta tanggung jawab

profesional (professional responsibility) harus selalu menjadi dasar pemanfaatan

HPI dalam aktivitas pengambilan keputusan hukum sehari-hari83

.

Pada tahap ini, sebagai akibat dari adanya unsur-unsur asing maka

hakim84

, harus menentukan fakta-fakta di dalam perkara yang menunjukan

adanya keterkaitan (connection) antara perkara dan tempat-tempat asing (tempat-

tempat diluar wilayah negara forum). Fakta-fakta ini dalam HPI disebut sebagai

80

Lihat Bab I hal., 8.

81

Ibid. hlm., 13.

82

Di dalam sistem Conflict of Laws Amerika Serikat, misalnya, telah berkembang pelbagai

metode berpikir dan atau pendekatan yang secara teoritik berbeda-berbeda. Namun, dalam praktik,

pengadilan-pengadilan di negara bagian di AS ternyata tampak bebas untuk memiilih metode

berpikir atau pendekatan apa yang hendak digunakannya dalam penyelesaian perkara-perkara

conflict of Laws. Lihat Symeonides, Symeon C., Choice of Law in the American Courts in 2003

Seventeenth Annual Survey. American Journal of Comparative Law, 52 Am. J. Comp. L. 9, 2004.

83

Dr. Bayu Seto Hardjowahono,Op.Cit., hlm. Penulis lebih suka memanfaatkan kaedah hukum

yang mengatur transaksi bisnis atau perdagangan internasional.

84

Istilah “hakim” di sini hendaknya diartikan secara luas dan mencakup juga siapa saja yang harus

mengalami proses berpikir yuridis semacam ini.

49

titik-titik taut primer85

adanya titik-titik taut primer di dalam sekumpulan fakta

menunjukan bahwa orang sedang menghadapi sebuah perkara HPI86

.

Menghadapi suatu perkara HPI (atau “perkara yang menunjukan pertautan

dengan lebih dari satu sistem hukum nasional dari negara-negara yang berbeda”),

maka hakim dapat mengabaikan konsekuensi bahwa:

Lex fori87

bukanlah satu-satunya sistem hukum yang otomatis harus

diberlakukan dalam penyelesain perkara yang bersangkutan. Artinya, ada

kebutuhan untuk menentukan sistem hukum manakah di antara sistem-sistem

hukum yang relevan, yang harus diberlakukan dalam penyelesaian perkara yang

sedang dihadapi88

.

Dalam kaitan dengan persoalan di atas setiap proses pengambilan

keputusan hukum oleh hakim maka, tindakan “kualifikasi” adalah bagian dari

proses yang hampir pasti dilalui karena dengan kualifikasi, orang dalam hal ini

hakim mencoba untuk menata sekumpulan fakta yang dihadapinya (sebagai

85

Titik-titik taut adalah fakta-fakta dalam sebuah perkara yang mempertautkan perkara dengan

suatu tempat/wilayah negara tertentu. Sedangkan titik-titik taut primer adalah fakta-fakta dalam

sebuah perkara HPI yang, ditinjau dari kedudukan forum, mempertautkan perkara dengan tempat

atau wilayah suatu negara asing tertentu. Lihat lebih lanjut pada Bab V buku DR. Bayu Seto

Kardjowahono, SH., LLM. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Buku Kesatu Penerbit PT.

Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006, hlm., 121-139.

86

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, Op.Cit., hlm., 17.

87

Lex fori adalah sistem hukum dari tempat dimana persoalan hukum diajukan sebagai perkara.

Dengan kata lain, lex fori adalah hukum dari forum tempat perkara diselesaikan.

88

Sistem hukum yang harus digunakan untuk menyelesaikan sebuah perkara HPI dalam

pembahasan ini disebut dengan istilah lex causae.

50

persoalan hukum), mendefinisikannya, dan kemudian menempatkannya ke dalam

kategori yuridik tertentu89

.

Kualifiksi masalah hukum (classification of the cause of action) secara

lebih khusus dalam perkara perdata internasional dimana orang selalu berurusan

dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem atau aturan hukum kaedah

dan asas dari dua negara yang berbeda. Sehingga kualifikasi dalam Hukum

Perdata Internasional dilakukan berdasarkan sistem hukum mana/apa, di antara

pelbagai sistem hukum yang relevan dalam suatu perkara90

.Dalam HPI Lex

Causae yang bisa dipakai untuk menjawab masalah di atas.

Menurut Martin Wolf91

prinsip lex causae di definisikan sebagai:

proses kualifikasi dalam perkara Hukum Perdata Internasional

dijalankan sesuai dengan sistem hukum serta ukuran-ukuran dari

keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan perkara.

Tindakan kualifikasi tersebut menunjukan adanya lex causae dengan lex

fori yang diperluas. Hal itu jugadimaksudkan untuk menentukan kaidah hukum

perdata Internasional mana dari lex fori yang paling erat kaitanya dengan kaidah

hukum asing yang mungkin diberlakukan. Penentuan ini harus dilakukan dengan

memperhatikan sistem hukum asing92

bersangkutan. Setelah kategori yuridik dari

89

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, Op.Cit., hlm., 68. Harus Penulis akui bahwa demikian itu pulah

dilakukan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ini.

90

Ibid.

91

Private Internasional Law. 2nd

Edition, Oxford, 1950, hal., 146 dan seterusnya.

92

Sebetulnya lebih tepat apabila istilah yang digunakan adalah sistem hukum perdagangan

internasional/ lex mercatoria. Inilah perbedaan titik kajian antara skripsi ini dengan skripsi tentang

HPI atau Private International Law.

51

suatu peristiwa hukum ditetapkan dengan cara itu, barulah dapat ditetapkan

kaidah hukum perdata Internasional mana dari lex fori yang akan digunakan untuk

menunjuk ke arah lex causae93

.

Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara hukum

perdata Internasional dan salah saatu fungsi utama hukum perdata Internasional

adalah menetapkan aturan-aturan yang dapat diterapkan pada perkara-perkara

yang merasuk ke dalam suatu sistem hukum asing. Dengan demikian, jelaslah

bahwa hakim dalam perkara hukum perdata internasional harus juga

mempertimbangkan aturan-aturan dan lembaga-lembaga hukum asing. Karena

hal itu pula, hakim tidak dapat terikat secara kaku (rigid) pada konsep-konsep

hukum lex fori yang paling dikenal oleh hakim saja. Sikap yang demikian dapat

mengakibatkan dikesampingkan suatu lembaga atau konsep hukum asing yang

seharusnya digunakan, hanya karena alasan tidak dikenalnya lembaga atau

konsep hukum asing itu di dalam lex fori94

. Padahal hakim itu sendiri adalah lex

fori, setidak-tidaknya menurut hemat Penulis.

Ada pendapat yang megemukakan bahwa: konsep - konsep seperti

“kontrak”, “perbuatan melawan hukum”, dan sebagainya dalam hukum perdata

93

Perlu disadari di sini bahwa Kaidah HPI(choice of law rule) umumnya merupakan kaidah

penunjuk yang di dalamnya memuat titik taut apa yang harus digunakan sebagai tititk taut

penentu dalam rangka menetapkan hukum yang akan diberlakukan.

94

Dr. Bayu Seto Hardjowahano, SH., LL.M.Op.Cit., hlm., 81.

52

internasional diberi pengertian yang lebih luas sehingga dapat mencakup

peristiwa/hubungan hukum yang sejenis dari suatu sistem asing95

”.

Jika diteliti lebih jauh Putusan 1887 tersebut di atas mengandung elemen-

elemen asing, maka dalam penerapan hukum mana yang lebih berlaku di dalam

transaksi adalah adil bila para hakim dalam mengadili dan memutus perkara

Putusan 1887 menetapkan lex causae berdasarkan prinsip hukum perdagangan

internasional yaitu; lex mercatoria.

2.10. Prinsip Lex Mercatoria

Secara historis, lex mercatoriamerupakan sekumpulan hukum kebiasaan

diantara para pedagang Eropa yang diadministrasikan oleh pengadilan pedagang

(merchant court) dimana ada dari unsur pengadil adalah pedagang itu sendiri

yang menjadi hakimnya. Gagasan dasar inilah yang ada di balik penelitian banyak

lembaga-lembaga arbitrase internasional saat ini.

Sebagai suatu tradisi hukum, lex mercatoria yang merupakan hukum

kebiasaan pedagang Eropa pada abad pertengahan tidak terekam atau tercatat

dalam bentuk homogen.

Lex Mercatoria terekam dalam berbagai literatur, nasehat berkala kepada

pedagang, dekrit raja, hukum munisipal (municipal law), custom of fair,glossary

dan komentar hukum Romawi dan Kanonik96

.

95

Cheshire, G.C. & North P.M., Private International Law. Butterworths, 12th

, 1992, hlm., 46-47.

53

Pada saat itu, hukum ini hanya berlaku bagi orang tertentu, yakni

pedagang, dan tempat tertentu, seperti pasar dan pelabuhan laut. Ia juga mengatur

hubungan perdagangan di suatu kota97

.

Belakangan dalam konteks yang lebih modern, mendefinisikan lex

mercatoria sebagai:

the customs or usages of international trade, or the rules of law

that are common to all or most of the states engaged international

trade ot to those that connected with the contract98

.

Stocker mengutip Goldman memberikan batasan.

lex mercatoria sebagai a set of genaral principles, and customary

rules spontaneously referred to or elaborated in the framework of

international trade without reference to a particular national

system or laws.99

Selain itu ada pula yang mendefinisikanlex mercatoria sebagai:

rules of laws which are common to all or most of the states

engaged in international trade or to those state connected which

the disputes, and if not ascertainable, the rules which appear to be

appropriate and equitable.100

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa prinsip-

prinsip dan kebiasaan yang diterima secara umum dalam praktek perdagangan

96

Roy Gooede “The Concept of Good Faith in English Law” , www.cn.itcrdcsframe2.htm diakses

pada 20 Juli 2002.

97

Harold J, Berman, Law and Revolution, The Formation of the western Legal Tradition

(Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm., 341.

98

J.G. Castel, et.al, The Canadian Law and Practice of International Trade with Particular

Emphasis on Export and Import of Goods and Services, (Toronto: Emmons Montgomery

Publication Limited, 1991), hlm., 105.

99

C.W.O. Stoecker, “The Lex Mercatoria: to What Extent Does it Exist?”, dalam journal of

international Arbitration, Vol 7, 1990, hlm., 105.

100

O. Lando, ”The Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration”, dalam International

and Comparative Law Quarterly, Vol 34, 1985, hlm., 747.

54

internasional tanpa merujuk pada suatu sistem hukum internasional tertentu lex

mercatoria merupakan suatu norma yang bersifat otonom, suatu norma yang

berlaku di kalangan masyarakat dagang atau belakangan agak sedikit dirancukan

dengan istilah bisnis101

.

Adapun elemen-elemen lex mercatoria di alam perdagangan internasional

dihimpun dan ditegaskan keberadaannya lewat102

: (Kompilasi-kompilasi tertulis

asas-asas dan aturan-aturan dalam bidang atau sektor perdagangan tertentu103

yang dilakukan oleh badan-badan internasional publik atau swasta). Contohnya:

kompilasi Incoterms 2000 atau Uniform Customs and Practice for Documentary

Credit104

; (Konvensi-konvensi hukum inteternasional atau regional yang mengatur

sektor-sektor perdagangan internasional tertentu secara subtansial, yang

dipelopori oleh The UNCITRAL Convention on Contracts for International Sale

of Goods105

dan diikuti oleh perbagai konvensi lain (misalnya, Convention on the

Limitation Period in the International Sale of Goods106

; UNIDROIT Convention

101

Khairandy Ridwan, Pengantar Hukum Perdata Internasional, FH UII Press, Yogyakarta, 2007,

hlm., 126.

102

Lihat websites resmi UNCITRAL pada http://www.uncitral.org/uncitral atau International

Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) pada http://www.unidroit.org/ atau

Internasional Chamber of Commerce pada http://www.iccwbo.org/.

103

Perkembangandi atas menunjukan bahwa dewasa ini, sekurang-kurangya di bidang

perdagangan internasional, sedang tumbuh seperangkat asas dan aturan hukum yang memiliki ciri

dan sifat seperti layaknya sebuah sistem hukum nasional yang otonom dan idependen. Bidang

hukum baru inilah yang dikenal dengan sebutan the New Lex Mercatoria. Lihat Dr. Bayu Seto

Hardjowahono, SH., LL.M. Op.Cit., hlm. 318.

104

UCPDC, 1993.

105

Vienna, 1980.

106

Amended, 1980.

55

on Internasional Financial Leasing107

; Convention on International Interests in

Mobile Equipment108

; The United National Convention on the Assignment of

Receivables in International Trade109

; UNIDROIT Convention on International

Factoring110

; Pembentukan model laws dan legal guides atau model/pedoman

pembuatan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya di maksudkan untuk

dijadikan model dalam pembuatan peraturan perundang-undangan nasional, tetapi

secara subtantif mengandung asas-asas dan aturan-aturan yang dianggap sesuai

dengan tuntutan kebutuhan perdagangan internasional). Misalnya, The

UNCITRAL Legal Guide on Drawing up International Contracts for the

Contruction of Industrial Work (1988), UNIDROIT Model Franchise Disclosure

Law (2002), dan UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed

Infrastucture Projects (2004); Pembuatan law restatements atau kondifikasi tidak

resmi dari asas-asas dan aturan-aturan yang hidup dan berkembang dalam praktik

perdagangan internasional, yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat

mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di antara sistem-sistem atau tradisi-

taradisi hukum yang ada di dunia.

Contoh yang paling baik untuk menggambarkan pranata ini adalah

Principles of International Commercial Contracts (2004) yang berisi sekumpulan

asas dan aturan dalam kontrak bisnis internasional, baik yang dikenal dalam

praktik maupun yang dianggap terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan

107

Ottawa, 1988.

108

Cape Town, 2001.

109

New York, 2001.

110

Ottawa, 1988.

56

perdagangan sehari-hari. Di terimanya prinsip-prinsip UNIDROIT ini di perlbagai

forum internasional dan nasional, arbitrase, atau pengadilan biasa, menunjukan

adanya kesadaran baru bahwa kaidah-kaidah hukum perdagangan internasional itu

sebenarnya ada dan memiliki sifat yang otonom dan independen.

Di lingkungan masyarakat Eropa (ME) juga tengah dikembangkan

Principles of European Contract Law yang direncanakan akan menjadi hukum

kontrak Eropa sebagai European ius commune walaupun masih banyak pro-kontra

mengenai hal ini. Perkembagan terakhir bahkan menunjukan bahwa pendekatan

melalui law restatements ini juga merasuk ke bidang hukum HPI, dengan

diintrodusirnya ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure111

.

Pendekatan lain yang digunakan untuk membentuk sumber hukum tertulis

dalam wujud penetapan kembali asas-asas yang dianggap hidup dan berlaku

dalam praktik perdagangan internasional adalah melalui penyusunan daftar asas-

asas seperti yang dilakukan oleh CENTRAL112

dengan menerbitkan daftar yang

disebut The List of Lex Mercatoria Principles, yang tidak saja mencakup asas-asas

yang berlaku di bidang kontrak internasional, tetapi juga di semua bidang hukum

perdagangan, bahkan termasuk asas-asas HPI.

Perkembagan di atas menunjukan bahwa dewasa ini.melihat praktek

transaksi perdagangan internasional yang tumbuh dengan seperangkat asas dan

aturan hukum yang memiliki ciri dan sifat sepertil layaknya sebuah sistem hukum

111

American Law Institute/UNIDROIT, ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil

Procedure, Cambridge Univesity Press, Weshington D.C., Rome, 2004.

112

Lihat CENTRAL-Transnational Data Base, http://www/tldb.de/.

57

nasional yang otonom dan independen113

, maka eksestensi lex mercatoria

sebenarnya tidak perlu diragukan lagi. Sebagai bukti bahwa ia memang benar-

benar eksis dapat dilihat dalam kontrak-kontrak dagang internasional yang baik

secara eksplisit maupun implisit mengadung klausula mengenai yang menunjukan

penggunaan lex mercatoria. Hal yang sama juga terlihat dalam arbritrase

perdagangan internasional114

.

2.11. Tinjauan Umum Transaksi Perdagangan Internasional

Mengingat skripsi ini membicarakan konversi dalam konteks perdagangan

internasional, maka dalam sub judul ini, juga akan mengemukakan suatu tinjauan

kepustakaan secara singkat (umum) mengenai transaksi perdagangan

internasional115

.

Jual beli dalam arti khusus ialah jual beli perusahaan, dalam halini

transaksi ekspor-impor, dimana dalam jual beli ini terdapat ciri-ciri khusus pula.

Kekhususan itu dapat diperhatikan melalui unsur-unsur dalam jual beli berikut ini,

dan Penulis memulainya dengan gambaran tentang latar belakang perdagangan

Internasional.

113

Dr. Bayu Seto Harjowahono, SH.,LL.M.,Op.Cit., hlm., 318.

114

Lihat M. Conant, ”The Commerce the Supremacy Clause and the Law Merchant: Swift v Tyson

and The Unity of Commercial Law”, Journal of maritime Law and Commerce, vol 5 No. 2, 184.

115

Drs. Kansil C. S. T, SH., Hukum Perusahan Indonesia (Aspek hukum dan Ekonomi) Bagian

Dua, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm., 7.

58

Pertama, unsur subjek terdiri dari penjual dan pembeli. Dua pihak dalam

transaksi ini atau salah satunya adalah pengusaha, yaitu perseorangan atau badan

hukum yang menjalankan perusahan116

.

Kedua, unsur obyek terdiri dari benda dan harga. Benda adalah barang

dagangan, yaitu barang yang dibeli atau dijual lagi atau disewakan. Harga adalah

nilai benda sebagai imbalan yang dapat menghasilkan nilai lebih yang disebut

keuntungan atau laba117

.

Sedangkan ketiga, adalah unsur perbuatan, terdiri dari menjual dengan

penyerahan dan membeli dengan pembayaran harga. Peyerahan barang dengan

menggunakan alat angkut khusus dan dengan syarat khusus pula. Pembayaran

biasanya dilakukan melalui bank dengan menggunakan dokumen-dokumen atau

surat-surat berharga. Untuk unsur tujuan, yaitu keuntungan atau laba yang

diperhitungkan118

.

Setiap negara yang ada di dunia ini antara satu dengan yang lainnya selain

mempunyai persamaan, juga mempunyai perbedaan-perbedaan baik ditinjau dari

sudut letak geografinya, ekologinya, demografinya, ekonomi dan sosial-budaya,

hukumanya, hasil produksinya dan sebagainya.

Hal seperti ini mengakibatkan antara satu negara dengan negara lain saling

membutuhkan baik dalam bidang ekonomi, tenaga kerja (termasuk di dalamnya

tenaga ahli), dan lain-lain. Semua itu dimungkinkan karena ada kepentingan

116

Ibid.

117

Ibid.

. 118

Ibid.

59

mengingat ada barang yang hanya dapat diproduksi dan dihasilkan disalah satu

negara-negara tidak dapat dihasilkan oleh negara lainnya.

Adakalanya produksi yang dihasilkan negara itu belum dapat dikonsumir

seluruhnya di dalam negeri dan ada pula yang masih memerlukan bantuan negara

lain untuk mengolahnya. Kemungkinan lain karena konsumsi di dalam negeri

sudah melebihi dari yang dibutuhkan, maka kelebihannya itu dapat diekspor ke

nagara lain. Hal-hal yang demikian itu telah menjadi latar belakang menimbulkan

perdagangan antara negara satu dengan negara lainnya119

.

Apabila uraian mengenai latar belakang adanya perdagangan internasional

di atas berdimensi utilitas maka apabila perdagangan internasional dilihat dari

sudut legalitas maka latar belakang legalitas perdagangan Internasional tersebut

dapat dijelaskan bahwa perdagangan ekspor impor termasuk kegiatan termasuk

kegiatan yang mengandung risiko tinggi, kerena eksportir dan importir berjauhan

secara geografis, berbeda bahasa, kebiasaan dan hukum dalam transaksi ekspor

impor, satu risiko yang dihadapi oleh ekportir adalah apabila terjadi

penyimpangan maupun pembatalan kontrak. Risiko tersebut dapat dihindari,

apabila setiap transaksi ekspor yang dilakukan, dituangkan dalam bentuk tertulis

atau ke dalam bentuk kontrak dagang (sales contract).

119

Hadisoeprapto Hartono SH.,Kredit Berdokumen (Letter Of Credit) Cara Pembayaran Dalam

Jual Beli Perniagaan, Yogyakarta: Leberty Yogyakarta, 1984, hlm., 1.

60

Adapun tahapan kontratual yaitupada pelaksanaan perjanjian ekspor impor

adalah sebagai berikut:120

pertama, tahap awal perjanjian. Dalam tahap ini terjadi

penawaran produk yang diajukan oleh penjual (eksportir). Biasanya dalam tahap

ini penawaran disertai dengan harga barang, mutu barang, jumlah, serta syarat-

syarat lain yang biasanya disebut an inquiry for a quatation.

Apabila penawaran tersebut disetujui oleh pembeli (importir), maka kedua

belah pihak mengikatkan diri untuk melakukan “perjanjian jual beli”, dengan

syarat-syarat yang telah disepakati.

Unsur berikut adalah soal isu terjadinya perjanjian, merupakan realisasi

dari tahap awal perjanjian, yang kemudian dituangkan secara rinci dan tertulis

tentang segala sesuatu yang dianggap penting dalam transaksi ekspor impor.

Sedangkan yang sama dengan itu adalah realisasi dari perjanjian, yaitu

pelaksanaan kontrak suatu perdagangan internasional, berarti melibatkan

kepentingan lebih dari satu hukum nasional. Masing-masing pihak yang terkait

dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang

mereka buat tunduk pada hukum di negara mereka. Pada transaksi perdagangan

internasional, masing-masing negara tunduk pada konvensi-konvensi serta

perjanjian dagang internasional, yaitu ketentuan yang berlaku secara internasional

yang disusun oleh badan internasional dan dalam pertemuan resmi antar negara121

.

120

Etty Susilowati Suhardo., Cara Pembayaran dengan Letter Of Credit dalam Perdagangan Luar

Negeri, Semarang: FH UNDIP, 2001, hlm., 49.

121

Etty Susilowati, Op.Cit.,hlm., 12.

61

Jual beli perdagangan antar negara, yang menjadi pedoman adalah

peraturan Internasional mengenai cara pembayaran yang harus dilakukan oleh

pembeli melalui bank122

.

Dalam setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan

kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu, pihak penjual diwajibkan melakukan

penyerahan barang yang telah diperjanjikan dan berhak pula sesuai dengan

prestasinya untuk menerima pembayaran atas harga barang yang telah

dijualnya123

. Begitu pula sebaliknya pembeli berkewajiban membayar atau

melunasi harga dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan

barang yang dibelinya. Dalam kaitan denga uraian mengenai gambaran umum

perdagangan internasional, seperti telah Penulis kemukakan di atas skripsi ini

hanya akan membicarakan satu aspek dari banyak aspek dalam perdagangan

internasional, aspek tersebut yaitu konversi124

.

2.12. Kredit Berdokumen (Documentary Credit)

Kaitan dengan gambaran umum perdagangan internasional dalam dunia

perdagangan khususnya ketika melibatkan dunia perbankan dikenal dengan apa

yang disebut dengan letter of credit.Ada keanekaragaman penyebutan letter of

122

Di Indonesia sudah ada Undang-Undang No. 32 tahun 1964, Lembaran Negara No. 131 tahun

1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa, dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1976,

Lembaran Negara No. 17 Tahun 1976 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor Impor dan

Lalu Lintas Devisa.

123

H. M. N., Purwosutjipto SH., Pengaturan Pokok Hukum Dagang Indonesia-Jilid 4: Hukum

Jual Beli Perusahan, Penerbit Djambatan, Jakarta 2003, hlm., 21.

124

Lihat pengertian konversi seperti terdapat dalam Bab. II skripsi ini.

62

credit. Biasanya juga di dalam percakapan sehari-hari Lembaga ini disingkat

orang denga sebutan L/C yaitu singkatan dari letter of credit dan ada juga yang

mengatakan credit opening (acreditief opening) dimana dalam bahasa Belanda

disebut credetbrief dan dalam bahasa Prancis lettre de credet.Di Negara Jerman

dikenal dengan nama Accreditief dan di negara Belgia dan Amerika Serikat lebih

dikenal dengan istilah crediet tetapi bukan dalam arti yang sebenarnya bagi

kredit125

.

Di samping istilah-istilah yang disebut di atas masih ada lagi dikenal

istilah lain untuk lembaga ini yaitu kredit berdokumen (dokumentary credit).

Dikatakan demikian karena pembukaan kredit tersebut dengan dasar penyerahan

dokumen-dokumen tertentu sehingga apabila penjual (beneficiary) yang berhak

atas harga barang yang telah dijualnya kepada pembeli (applicant) maka ia hanya

dapat meminta pembayaran sejumlah uang dari bank yang bersangkutan dan bank

tersebut meminta beberapa dokumen-dokumen tertentu. Adakalanya suatu bank

tidak mensyaratkan untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu sewaktu

penjual (beneficiary) meminta pembayaran. Cara yang demikian di dalam dunia

perbankan disebut dengan istilah kredit blanko (blanco credit).126

.

Pembayaran dalam perdagangan internasional sebagai suatu kewajiban

kontraktual ini dilakukan dengan cara membuka letter of credit. Terjadi dengan

125

Ibid. hlm., 23. Kredit memang tidak harus dikonotasikan sebagai orang berhutang.

126

Ibid.

63

pembayaran yang dilakukan oleh bank dan umumnya dipahami atas perintah

pembeli untuk kepentingan penjual.

Mengenai definisi dari letter of credit ini banyak penulis telah berusaha

mendefinisikannya antara lain akan dikemukakan sebagai berikut:

Leter Of Credit (L/C) adalah adalah suatu persetujuan atau surat

perintah untuk membayarkan uang dari seseorang kepada orang lain

dengan syarat. Biasanya surat perintah membayar ini datangnya

dari pembeli untuk penjual127

.

Disamping definisi leter of credit sebagaimana telah dikemukakan

di atas ada juga pengertian bahwa:

L/C adalah suatu alat atau surat, yang dikeluarkan oleh suatu bank,

atas permintaan dan atas beban si pembeli. Dengan L/C itu bank

tersebut menyetujui, bahwa wesel-wesel si penjual dapat menarik

atas bank itu atau bank lainnya, yang ditunjuk dalam L/C, dan

bahwa wesel-wesel tersebut, jika memenuhi syarat-sayat yang

tercantum dalam L/C-nya akan dibayar sebagaimana mestinya

dengan akseptasi dan/atau pembayaran yang terakhir ini bergantung

kepada jenis-jenis wesel yang ditentukan dalam L/C yaitu apakah

wesel-wesel itu adalah “time bills of exchange payable on

demand”128

.

Sementara itu, ada pula yang mendefinisikan Letter Of Credit

atau biasa disingkat dengan L/C sebagai:

suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu Bank atas permintaan

importir langganan Bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir

di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, letter of credit itu

memberi hakkepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas

importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan

dalam surat itu. Seterusnya Bank bersangkutan menjamin untuk

127

JT Sianipar SE., Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance), Bagian Pertama, Penerbit

PT. Asuransi Jasa Indonesia, Jakarta 1990, hlm., 40.

128

Kartono., SH, Komentar Tentang: Surat Kredit (L/C, Letter Of Credit), Konosemen (B/L, Bill of

Lading), Wesel (B/E, Bill of Exchange), Dokumen-dokumen lainnya, Cetakan I, Penerbit Pradnya

Paramita, Jakarta 1980, hlm., 9.

64

mengakseptir atau menghonorir wesel yang tertarik itu asal saja

sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat

itu129

.

Apabila merujuk brosur yang dikelurkan oleh International Banking

Department CONTINENTAL Bank Continental Illonois National Bank and Trust

Company of Chicago maka didapati definisi L/C sebgai berikut:

Basically, it is a document in which a bank undertakes to pay a

party named in the document (the beneficiary) a sum of money

provided certain conditions described in the letter of credit are

met. Generally, this money will be paid when the beneficiary

submits proof, usually in the form of documents, of having met the

conditions.130

Dari definisi-definisi di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa letter of

credit itu adalah suatu perintah (order) yang biasanya dilakukan oleh pembeli

atau importir yang ditujukan kepada Bank untuk membuka L/C agar membayar

sejumlah uang kepada Bank penjual atau eksportir.

Biasanya sebelum seorang importir membuka L/C di suatu Bank, si

importir telah membuat suatu perjanjian jual beli (sale contract) terlebih dahulu

dengan si penjual (eksportir).

Berdasarkan kontrak jual beli tersebut si pembeli tadi membuka L/C di

sebuah Bank dimana ia berdomisili.

Hal ini dilakukannya tidak lain hanya sebagai alat untuk mempermudah

cara pembayaran yang aman kepada si penjual eksportir, apabila tempat tinggal

129

Amir MS., Teknik Perdagangan Luar Negeri, Cetakan Kedua, Penerbit Bhratara Karya Aksara,

Jakarta 1980, hlm., 23.

130

Commercial Letter Of Credit, International Banking Departement Continental Bank,

Continental Illinois National Bank and Company Of Chicago.

65

masing-masing pihak berlainan negara, di samping juga untuk memenuhi isi

perjanjian jual beli perusahan yang telah diperkuat oleh kedua belah pihak yang

menjadi dasar pembukaan L/C tersebut131

.

Di atas disebutkan bahwa ada pendapat jika dasar pembukaan L/C adalah

perjanjian jaul beli dimana si importir (si pembeli) di dalam salah satu clausule

dari perjanjian itu menyatakan bahwa ia akan segera membuka L/C pada suatu

Bank tertentu.

Namun begitu tidaklah tepat apabila dengan adanya clausule itu lantas

dikatakan bahwa credit opening itu sama dengan suatu perjanjian yang

digantungkan kepada suatu syarat (opschortende voorwaarde), walaupun

sebenarnya si penjual (eksportir) baru akan mengirimkan barangnya setelah si

pembeli menyuruh Bank membuka kredit untuk kepentingan penjual atas beban

pembeli. L/C adalah suatu kontrak yang bersifat voluntir dan unconditional132

Dalam pelaksanaan pembukaan suatu L/C, ada beberapa pihak yang

berkepentingan yaitu133

: pertama, Pembeli (importir) Pihak ini mengadakan

transaksi jual-beli dengan pihak penjual atau eksportir, mengajukan permohonan

pembukaan L/C untuk pelaksanaan pembayarannya kepada Bank Devisa atas

nama penjual atau eksportir setelah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku

131

Hadisoeprapto, Op Cit, hlm., 27.

132

Uraian mengenai hal ini dapat dilihat dalam Jeferson Kameo SH., LL.M., Ph.D. Kontrak

Sebagai Nama Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana salatiga, Bab II,

tentang Perikatan Voluntir.

133

Amir M.S., Letter of Credit (Dengan Pembahasan Khusus Standby L/C dalam Bisnis Ekspor

Impor), Penerbit PPM, Jakarta 2005, hal., 3.

66

untuk impor seperti Surat ijin Importir dan lain sebagainya. Pihak pembeli ini

biasanyadisebut sebagai importir accountee ataupun principal.

Kedua, Bank Pembuka L/C Bank Pembuka L/C ini dalam bahasa asingnya

dikenal dengan the Opening Bank atau the Issuing Bank.

Bank ini melakukan pembukaan kredit setelah adanya permohonan

pengajuan pembukaan L/C dari pemohon kredit yakni pembeli.

KetigaPihak Penjual. Penjual merupakan pihak untuk mana suatu

permintaan pembukaan L/C dibuka bagi pelaksanaan pembayaran transaksi yang

telah terjadi antara ia (pihak penjual) dengan pihak pembeli. Biasanya pihak

penjual di sini disebut juga dengan eksportir atau beneficiary atau vendor atau

drawer yang menerima L/C itu.

Keempat, Bank Pembayar L/C atau Paying Bank pembayar L/C yaitu

pihak bank yang disebutkan dalam L/C dimana diterbitkan wesel dan yang

melakukan pembayaran kepada pihak penjual/beneficiary apabila dokumen-

dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi. Bank pembayar biasanya merupakan

pemelihara rekening atau depository correspondent bank pembuka/ issuing bank.

Kelima, Confirming Bank yaitu bank kedua selain bank pembuka atau

issuing bank yang ikut menjamin pembayaran L/C atau menjamin adanya

pembayaran wesel yang diterbitkan atas L/C yang bersangkutan.

Keenam, Negotiating Bank ialah bank yang tidak tercantum dalam L/C

yang menyanggupi untuk membeli/mengambil alih/menegosiasi wesel yang

67

diterbitkan oleh pihak penjual/beneficiary. Pembayaran ini segera dilakukan

terhadap penjual/beneficiary disertai dengan hak regres kepada penerbit wesel;

kecuali apabila negotiating bank merupakan issuing bank atau confirming bank.

Ketujuh, Remmiting Bank ialah bank yang meneruskan dokumen-dokumen

dari penjual/eksportir/beneficiary kepada issuing bank. Pihak remmiting bank

dapat dilakukan oleh advising bank, negotiating bank atau paying bank.

Kedelapan, Reimbursing Bank yaitu bank yang melakukan penggantian

atas pembayaran (reimbursement) terhadap bank yang melakukan pembayaran

atau membayar, mengakseptasi atau menegosiasi wesel atas L/C. Dapat bertindak

sebagai reimbursing bank ialah issuing bank atau bank lain yang mendapat kuasa

dari issuing bank untuk melakukan reimbursement.

2.13. Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank134

Pembayaran dengan kredit berdokumen (credit opening dengan dokumen),

memerhatikan semua pihak yang berkepentingan (yaitu bank-bank dan orang

yang berhak atas pembayaran). bahwa semua dokumen-dokumen yang

dibutuhkan bagi pembayaran itu harus dilengkapi. Bagi bank, tidak hanya

kelengkapan dari dokumen itu yang perlu diteliti, melainkan juga bahwa

dokumen-dokumen itu telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

kredit (credit opening).

134

Emmy Pengaribuan SH, Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary Credit Opening), Seksi

Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm., 51-56.

68

Inilah kewajiban yang pertama-tama dari bank yang bersangkutan, seperti

jelas dapat kita baca bahwa di dalam Artikel 7 UCP menetapkan sebagai berikut:

“Bank must examine all document with reasonable care to

ascertain that they appear on their face to be in accordance with

the terms and conditions of the credit”135

.

Kriteria yang ada hubungan dari segi hukum, adalah136

pembagian yang

paling penting yang dikenal oleh banyak negara-negara sebelum ada UCP dan

yang kemudian diatur di dalam UCP sendiri ialah pembagaian atas: kredit

berdokumen yang revocable dan kredit berdokumen yang irrevocable. Pembagian

seperti ini sekarang sudah diatur dalam Pasal 1a UCP 1974 (Pasal 1 ayat (1) UCP

1962) yang menetapkan: “credit may either revocable, or irrevocable”.

Pembagian lainnya yang dikenal juga dalam UCP ialah pembagaian atas:

confirmed credit dan unconfirmed credit. Kredit berdokumen yang dapat

diperalihkan dan yang tidak dapat peralihkan juga merupakan suatu pembagian di

dalam bentuk kredit berdokumen, (transferable and non-transferable credits).

Pembagian ini juga dikenal di dalam UCP. Pembagian lain yang didasarkan atas

kriteria “penyebutan secara tegas-tegas” di dalam kredit itu, apakah kredit itu

dapat diperalihkan. Kalau tidak ada penyebutan tegas-tegas demikian maka kredit

itu tidak boleh diperalihkan atau termasuk non-transferable credit.

Suatu pembagian lain yang didasarkan atas kriteria cara merealisasi kredit

dokumen itu juga dikenal,137

sehingga terdapat: cash-credit atau betalingskredit

135

Ibid.

136

Ibid.

137

Beliau (Panggaribuan, Emmy) juga mengutip dari Ellinger, Documentary Letter of Credit,

University of Singapore Press, 1970.

69

(Belanda), dan acceptance atau “wesel-kredit” (kredit yang dibayar dengan cara

membayar suatu wesel yang diterbitkan atas pengganti bank sendiri).

Biasanya di dalam kejadian yang paling sederhana, pembukaan kredit

berdokumen itu dimaksudkan untuk melaksanakan pembayaran dari satu transaksi

saja. Dengan melaksanakan pembayaran atas kredit itu menjadi hapus. Jadi bank

hanya mendapat instruksi untuk membayar untuk transaksi saja. Pembukaan

kredit semacam itu disebut dengan nama simple credit138

.

Akan tetapi, di samping simple credit, juga dikenal pembukuan kredit

yang dimaksudkan untuk membayarlebih dari satu transaksi, yang dikenal dengan

nama Revolving Credit. Revolving Credit masih di bedakan atas 2 jenis yaitu:

Revolving Credit yang kumulatif dan Revolving Credit yang non-kumulatif.

Keredit berdokumen itu dikenal dengan beberapa bentuk yang khusus seperti back

to back credit dan anticipatory credit139

.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar 1 (satu) tentang pelaksanaan dan

peralihan kredit berdokumen ditambah shipping documents, di bawah ini:

138Ibid. hal., 20. (buku dari Ellinger yang penulis maksud).

139Ibid, hlm., 85.

70

Gambar 1. Alur Documentary Credit140

.

Berikut ini penjelasan atau deskripsi atas alur sebagaimana dikemukakan

di atas: yang sudah Penulis terapkan pada kasus yang juga menjadi satuan amatan

penelitian ini. Pertama, pada akhir tahun 1982 atau awal 1983, PT. Gespamindo

mengimpor 3000 metric ton pupuk seharga US.$ 195.000,- dari Phosphate Mining

Co. Selaku eksportir, atas pesanan PT. Patra Buana, PT. Kapuas Dua Belas, dan

PT. Sinar Mulia Buana, masing-masing 1000 metric ton.

140

“Alur Documentary Credit” ini Penulis sitir dari catatan perkulihan Hukum Perbankan dan

Lembaga Pembiayaanpada Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang diampu oleh

Trisetya Wahyu Nugroho, S.H., M.H.

(1) SALES CONTRACT

Beneficiary/exportir

Applicant/importir

ADVISING BANK-

BANK PENERUS

L/C/ADVISING

BANK

ISSUING BANK-

BANK

PEMBUKA L/C

L/C

APLIKASI L/C

ADVIS/LC

B/L & DRAF

$ $

B/L & DRAFT

$

Pengapalan Barang

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9)

(10)

71

PT. Gespamindo meminta untuk membukakan kredit (3 buah L/C guna

membayar pupuk) atas nama eksportir kepada PT. Sajahtera Bank melalui The

Chartered Bank di Jakarta. Bank Penjual (The Chartered Bank yang ada di

Australia/dapat juga bank bonafide lainnya, karena dalam kasus tidak dapat

diketahui secara jelas) kemudian memberikan konfirmasi kepada penjual tentang

status L/C yang diterbitkan oleh Bank Pembeli (confirming bank), sekaligus

menjanjikan pada penjual bahwa bank Penjual akan membayar penjual, kalau

penjual sudah menunjukan dokumen-dokumen yang diperlukan (dalam kasus ini

tidak disertai detail diketahui).

Begitu L/C diterbitkan dan dikonfirmasikan, penjual akan megepak barang

dan menyerahkannya kepada pengangkut, membuat invoice dan mengasuransikan

barang. Untuk memastikan mutu barang, suatu perusahan pemeriksa bisa

dilibatkan (inspecting firm). Penjual juga akan menyiapkan dokumen lain yang

diperlukan, termasuk dokumen yang menunjukkan kepatuhan pada hukum

perdagangan.

Setelah barang diserahkan pada pengangkut, pengangkut akan

mengeluarkan B/L yang merupakan gabungan antara bukti terima barang dan

kontrak yang mewajibkan pengangkut untuk menyerahkan barang hanya

padapembeli atau orang ditunjuk. B/L dan dokumen-dokumen lain akan dibawa

oleh penjual ke Bank Penjual.

Bank Penjual kemudian akan membayar harga yang disepakati kepada

penjual (dalam kasus ini, juga tidak secara detail diketahui). B/L kemudian

72

diserahkan kepada Bank Pembeli. Bank pembeli tidak pernah melihat barang yang

diperjualbelikan.

Setelah B/L dan dokumen lain dipandang cukup, Bank Pembeli akan

membayar kepada bank Penjual. Dalam kasus ini, setelah semua dokumen ditebus

oleh PT. Bank Sajahtera, semua lembar B/L rangkap 3 ada padanya. Harusnya

Bank Pembeli kemudian menyerahkan B/L dan dokumen lain kepada pembeli,

tetapi pada kenyataannya sampai saat ini PT. Gespamindo tidak melunasi

kewajibannya dan menurut Hakim dalam Putusan 1887, PT. Gespamindo untuk

kepentingan pembukaan dan/atau pembukuan L/C, masih mempunyai kewajiban

pembayaran kepada PT. Sajahtera Bank, sejumlah sisa US.$ 117.000,- + US.$

52.000,- = US.$ 169.000,-. Harusnya pembeli kemudian menunjukan B/L kepada

PT. Samudera Indonesia. Alhasil, hakim memutuskan bahwa pihak pengangkut

turut melakukan perbuatan melawan hukum karena secara tanpa hak menyerahkan

pupuk yang diangkutnya kepada pihak yang tidak dapat menunjukan B/L.

2.14. Arti Penting Tinjauan Pustaka

Dengan ditemukan titik temu antara PMH dan Conversion maka

seharusnya para hakim Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara yang mirip dengan Putusan 1887 dikemudian hari, adalah baiknya jika

menggunakan kaedah hukum perdagangan internasioal yaitu conversion.

Hal itu sebagai wujud proses harmonisasi hukum secara internasional

sebagaimana tuntutan hukum sebagai suatu sistem. Artinya bahwa ditengah-

73

tengah perkembagan dunia yang semakin bersifat “borderless” terutama karena

perkembagan teknologi dan telekomunikasi, maka perbedaan-perbedaan yang

terdapat di masing-masing sistem hukum positif justru tidak boleh menjadi

penghambat interaksi antarmanusia secara internasional atau transnasional yang

sedang atau akan berlangsung. Sehingga penerapan hukum perdagangan

internasional dalam hal ini penerapan kaedah konversi (conversion) melalui lex

causae membuka pintu gerbang untuk menemukan sistem aturan hukum yang

berlaku internasional.