bab ii landasan teori lembaga pemasyarakatan ii.pdf · menteri hukum dan ham no. m.02-pk.04.10...

BAB II

Landasan Teori Lembaga Pemasyarakatan

2.1Tinjauan teori

Tinjauan teori yang akan di paparkan merupakan teori-teori yang berkaitan dengan

perancangan Lembaga Pemasyarakatan.

2.1.1 Pengertian Lembaga Pemasyaraktan

Berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan,

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem

Landasan Konseptual Perancangan | Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar-Bali |�6

pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai

arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan

kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Menurut Keputusan

Menteri Hukum dan Ham No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990, yang disebut Lembaga

Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan

membina narapidana.

Berdasarkan beberapa pengertian yang sebutkan pada undang-undang, Lembaga

Pemasyarakatan tidak hanya merupakan tempat untuk membina, membimbing dan mendidik

narapidana, melainkan tujuannya adalah agar setelah mereka menyelesaikan masa pidananya,

mereka memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyesuaikan diri sehingga mampu di

terima oleh masyarakat luar.

Penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan adalah orang yang kemudiaan dinyatakan

melakukan tindakan melanggar hukum dan telah di putuskan bersalah melalui proses pengadilan.

2.1.2 Tindakan Melanggar Hukum

Hukum di indonesia di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Hukum Perdata

Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap

orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat

maupun pergaulan keluarga.

b. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum

antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau antara subyek hukum yang satu dengan


subyek hukum yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, dimana

ketentuan dan peraturan dimaksud dalam kepentingan untuk mengatur dan membatasi kehidupan

manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

Tindakan yang berhujung untuk diadili dan di jatuhkan hukuman penjara oleh Mahkamah

pengadilan biasanya merupakan tindakan hukum pidana.

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat

melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang

tidak dipandang keliru, itu tidak masuk akal”. Mengenai ukuran daripada keliru atau tidaknya

suatu perbuatan tersebut ada dua pendapat yaitu :

1. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang maka

disitu ada kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukumnya sudah ternyata, dari sifat

melanggarnya ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah

ditentukan oleh undang-undang pula. Dalam pendapat pertama ini melawan hukum

berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang

demikian disebut pendirian yang formal.

2. Yang kedua berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki

larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena menurut pendapat ini yang

dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum

yang tertulis) adapula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-

kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian disebut pendirian

yang materiil.

2.1.3 Pengertiaan Narapidana

Berdasarkan undang-undang republik indonesia No.12 tahun 1995 Tentang

pemasyarakatan, BAB I pasal 1 ayat 6 & 7 Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana

hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian lain tentang narapidana antara lain


1. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa:Narapidana adalah orang hukuman

(orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.

2. kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang

buaian

3. kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani

pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang

yang telah diputus oleh pengadilan untuk menjalani hukuman/pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan atas tindakan yang melanggar hukuman pidana yang telah di lakukan.

2.1.4 Pengertian Rehabilitasi

Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kemudian akan di bina dan

di rehabilitasi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Berdasarkan asal muasal katanya,

rehabilitasi di bagi menjadi re yang berarti kembali dan habilitasi yang berarti kemampuan.

Menurut arti katanya, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses

perbaikan yang ditunjukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki

seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi (sri widiati,

1984:5)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rehabilitasi memiliki arti :

1. pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula)

2. perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah

sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam

masyarakat

Sehingga dapat di simpulkan bahwa rehabilitasi dapat di artikan sebagai suatu proses

pemulihan atau perbaikan kepada penderita cacat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik agar

keadaannya kembali seperti semula. Rehabilitasi yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan

berati untuk memperbaiki pola pikir serta tingkah laku narapidana agar di terima kembali oleh

masyarakat.


Jenis kegiatan rehabilitasi yang dapat di terapkan pada Lembaga Pemasyarakatan sebagai

berikut :

1. Bimbingan fisik dan kesehatan

2. Bimbingan mental, prisologis, agama dan kecerdasan

3. Bimbingan sosial

4. Konseling dan terapi

5. Bimbingan keterampilan kerja

6. Bimbingan Pengetahuan umum

Berbagai kegiatan bimbingan di atas mampu di lakukan dalam upaya dalam mengubah

narapidana menjadi lebih baik dan siap untuk di lepas ke masyarakat umum. Dalam menjalankan

kegiatan rehabilitasi juga di butuhkan beberapa kriteria dalam pemilihan tempat rehabilitasi

untuk menunjang kebutuhan dan memaksimalkan pelayanan. Maka memerlukan perhatian

terhadap hal-hal berikut seperti:

1. Pada daerah yang tenang, aman dan nyaman.

2. Kondisi lingkungan yang sehat

3. Tersedianya sarana air bersih, jaringan listrik dan jaringan komunikasi

4. Luas tanah proporsional dengan jumlah rehabilitan yang ada.

2.1.5 Kelasifikasi LAPAS

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, M.01. PL.01.01, tahun 1985, tentang

Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan

Barang Sitaan Negara (Departemen Kehakiman RI, Jakarta 1985). Lembaga Pemasyarakatan

memiliki kelasifikasi sebagai berikut:

A. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Lembaga Pemasyarakatan yang berlokasi di ibu kota provinsi daerah tingkat satu dengan

kapasitas lebih dari 500 orang narapidana, dengan luas lahan minimal kurang lebih 60.000 m2,

memiliki bengkel keterampilan kerja yang lengkap dan memadai, dimana narapidananta

dikelompokan dalam jenis kelasmin, tingkat kejahatan dan usia.

B. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II


Lembaga Pemasyarakatan Kelas II dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang berkedudukan di ibu kota DATI II dengan daya

tampung 250-500 orang narapidana dengan luas lahan minimal kurang lebih 40.000 m2.

b. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB, untuk wilayah kabupaten dengan daya tampung

sampai 250 orang dengan luas lahan minimal kurang lebih 30.000 m2.

2.1.6 Jenis Pelayanan LAPAS

Pengelompokan jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan didasarkan atas jenis kelamin,

umur dan tingkat kejahatan, yaitu:

1. Lembaga Pemasyaraktan Pria Dewasa (di atas 18 tahun)

a. Lembaga Pemasyarakatan untuk pria dewasa

b. Lembaga Pemasyarakatan untuk pria dewasa khusus politik.

2. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Dewasa (di atas 18 tahun)

a. Lembaga Pemasyarakatan untuk wanita kriminal

b. Lembaga Pemasyarakatan untuk wanita tuna susila

c. Lembaga Pemasyarakatan untuk wanita khusus politik.

3. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria (di dawah 18 tahun)

a. Lembaga Pemasyarakatan untuk pria korban narkotika

b. Lembaga Pemasyarakatan untuk anak pria (kenakalan dan kriminal)

4. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita (di bawah 18 tahun)

a. Lembaga Pemasyarakatan untuk wanita korban narkotika

b. Lembaga Pemasyarakatan untuk wanita (kenakalan dan kriminal)

2.1.7 Persyaratan Lokasi, Luas site dan Luas bangunan LAPAS

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.020.PK.04.10 Tahun 1990 tentang

pola pembinaan narapidana/tahanan, kriteria lokasi lembaga Pemasyarakatan antara lain:

1. Lokasi Lembaga Pemasyarakatan diusahakan berada pada daerah yang kepadatan

penduduknya tidak begitu tinggi.


2. Letak di luar atau di pinggir kota tetapi mudah terjangkau dengan sarana transportasi dan

telekomunikasi (telpon), fasilitas penerangan (listrik) serta air bersih.

3. Lokasi Lembaga Pemasyarakatan diusahakan berada pada daerah yang tidak terlalu besar

dipengaruhi oleh urbanisasi/masyarakat yang masih memiliki aktivitas sosial misalnya

kegiatan gotong royong, kebudayaan dan keagamaan, keterikatannya dengan pembinaan

yang membutuhkan interaksi narapidana dengan masyarakat dan usaha pengintegrasian

pola kehidupan masyarakat di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4. Kondisi lingkungan sekitar lokasi Lembaga Pemasyarakatan diusahakan dapan mendukung

kelancaan pelaksanaan pembinaan narapidana dan memungkinkan untuk kelanjutan

perkembangannya di masa mendatang.

5. Keadaan lingkungan alam yang asri dan alami, sehingga memberikan suasana tenang dan

stabil bagi mental dan pikiran narapidana.

6. Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, longsor) dan

lancar pembuangan air limbah dengan tidak merusak (mengotori ) lingkungan.

7. Sedapat-dapatnya dekat dengan markas Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Sedangkan untuk luas site dan luas bangunan Lembaga Pemasyarakatan, paling kurang

harus memenuhi persyaratan berikut.

1. Luas tanah/lahan Lembaga Pemasyarakatan kelas I , IIA dan IIB masing-masing minimal

60.000, 40.000 dan 30.000.

2. Luas Gedung/Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, IIA dan IIB masing-masing:

19.000, 14.000 dan 7.000 m2 dan diletakan di area pusat dari lahan.

Penentuan luas ini penting agar tanah/lahan selebihnya itu dapat dimanfaatkan untuk

a. Menjaga keserasian bertetangga dengan masyarakat di sekitarnya (jarak antara gendung/

bangunan Lembaga Pemasyarakatan dengan tempat tinggal masyarakat cukup berjauhan)

b. Menghindari agar masyarakat tidak terganggu jika ada tindakan pencegahan terhadap

gangguan keamanan dan ketertiban.

c. Latihan keterampilan pertanian (bercocok tanam, perikanan, peternakan) dan lain

sebagainya.


d. Keindahan (pertamanan penghijauan) agar tidak mengesankan sebagai tempat yang

menakutkan atau menyeramkan.

e. Sesuai dengan tata kota dan keserasian lingkungan hidup.

f. Perumahan petugas dan khususnya perumahan Kalapas, Kepala Unit SATPAM, Kepala

Unit Pendaftaran, Kepala Unit Kesehatan dan Petugas Dapur mengambil tempat lebih dekat

dengan gedung / bangunan Lembaga Pemasarakatan.

2.1.8 Pengelompokan Hunian

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan, BAB I pasal 12 ayat 1, dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar :

1. Umur

2. Jenis kelamin

3. Lama pidana yang di jatuhkan

4. Jenis Kejahatan

5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Sedangkan menurut keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.020.PK.04.10 Tahun 1990

tentang pola pembinaan narapidana/tahanan, pengelompokan dan penempatan narapidana / anak

didik digolongkan atas dasar :

1. Jenis Kelamin

2. Umur

3. Residivis

4. Kewarganegaraan

5. Jenis Kejahatan

6. Lama Pidana

2.1.9 Pembinaan bagi Narapidana

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.020.PK.04.10. Tahun 1990, pola

pembinaan narapidana dijabarkan sebagai berikut.


1. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai

warga masyarakatan yang baik dan ebrguna.

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan, hal ini berarti tidak

boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan,

cara perawatan, ataupun penempatan.

3. Memberikan bimbingan agar mereka bertobat.

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada

sebelum dijatuhi pidana.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergeraknya narapidana tidak boleh diasingkan dari

masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana berdasarkan Pancasila.

8. Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran

hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga dan lingkungan.

9. Narapidana hanya dijatuhi hukuman pidana berupa pembatasan kemerdekaannya dalam

jangka waktu tertentu.

10.Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana maka disediakan sarana yang

diperlukan.

Melalui bukunya, Panjaitan dan Simorangkir (1995:37) menyebutkan bahwa pembinaan

narapidana harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok dalam pemasyarakatan

sebagaimana telah dikemukakan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang

pertama pada tanggal 27 April 1964 di Lembang, Bandung. Prinsip-Prinsip pokok

pemasyarakatan adalah sebagai berikut.

1. Orang yang tersesat diayomi

2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan bimbingan

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk

5. Narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat

6. Pekerjaan tidak boleh sekedar mengisi waktu


7. Bimbingan harus berdasarkan Pancasila

8. Tiap orang harus diperlakukan sebagai manusia

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan

10.Perlu didirikan lembaga pemasyarakatan baru

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, sistem pembinaan

pemasyarakatan dilaksanakan atas:

1. Pengayoman

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan

3. Pendidikan

4. Pembimbingan

5. Penghormatan harkat dan martabat manusia

6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu.

Pola pembinaan yang paparkan oleh departemen kehakiman pada tahun 1990 menyatakan

bahwa :

1. Pembinaan berupa interaksi langsung, bersifat kekeluargaan antara Pembina dan yang

dibina.

2. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui

keteladanan.

3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematika.

4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernagara,

intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

2.1.10 Kendala-kendala LAPAS

Dalam pelaksanaannya, lembaga pemasyarakatan juga sering mendapatkan kendala yang

mampu menjadi halangan dalam kegiatan pengayoman dan pemasyaraktannya. Kendala-kendala

yang umumnya dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan di indonesia antara lain :

a. Faktor Over kapasitas


Terkait ketidak mampuan Negara untuk memberikan Lapas dengan ukuran dan fasilitas

yang mewadahi untuk narapidana, selain itu juga cepat bertambahnya jumlah narapidana di

indonesia.

b. Faktor Ekoomi

Terkait biaya yang di keluarkan untuk kegiatan yang berlangsung di dalam Lapas cukup

besar sehingga fasilitas yang di siapkan kurang memadahi. Selain itu juga gaji dari sipir dan

penjaga lapas yang kecil membuat sedikitnya pegawai lembaga pemasyarakatan tersebut.

c. Faktor Mental

Terkait mental penjaga dan juga narapidana yang ada di dalam lapas yang di karenakan

gaji yang sedikit membuat penjaga menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang di

dalam lapas. Selain itu pembinaan yang kurang baik juga membuat tidak terjadi perubahan pada

narapidana yang berada di dalam lapas tersebut.

2.1.11 Hak dan Kewajiban Narapidana

Dengan menjalankan masa hukuman di dalam lembaga pemasyaraktan. Tidak berarti

bahwa narapidana tersebut tidak memiliki hak dan kewajiba. Berdasarkan Undang-untang No. 12

tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal ke 14, narapidanan berhak untuk

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. mendapat perawatan, naik perawatan rohani maupun jasmani

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

e. menyampaikan keluhan

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga


k. mendapatkan pembebasan bersyarat

l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m.mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.12 Fasilitas LAPAS

Perumusan fasilitas yang berada di dalam lembaga pemasyaraktan yang dirancang oleh

Kementrian Hukum dan Ham yang dibahas melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.

02.PK.04.10. Tahun 1990. Halaman 67. Perumusan fasilitas lembaga pemasyarakatan diawali

dengan pengidentifikasian aktivitas yang diwadahi dalam sebuah Lembaga pemasyarakatan yang

dapat digolongkan seperti berikut.

1. Aktivitas pengelola

2. Aktivitas Hunian

3. Aktivitas pengunjung

4. Aktivitas servis dan penunjang

5. Aktivitas keamanan.

Melalui aktivitas-aktivitas yang telah di sebutkan di atas maka menurut buku sistim

pemasyarakatan di indonesia, LAPAS di indonesia membutuhkan :

1. Ruang administrasi

2. Ruang penerimaan narapidana

3. Ruang persiapan narapidana yang akan lepas

4. Ruang kunjungan, ada 2 tipe:

5. Ruang tinggal

6. Day room : ruang untuk bermain catur, bridge, olahraga ringan, dll

7. Ruang makan

8. Ruang disiplin

9. Ruang admisi/orientasi

10.Ruang pembinaan

a. ruang kelas


b. ruang konsultasi

c. workshop

d. perpustakaan

e. auditorium: untuk rekreasi, upacara di dalam gedung, ceramah-ceramah, kesenian,

pemutaran film pendidikan, pameran dan sebagainya

f. ruang ibadah

g. ruang sidang Dewan Pembinaan Pemasyarakatan (DPP)

h. operation room / ruang pengumpulan data

i. lapangan rekreasi (olahraga)

j. dapur beserta gudang

k. garasi mobil dinas, truk, alat transportasi narapidana, mobil/kereta kebakaran

l. laundri/cucian

m.tempat mandi, cuci, kakus

11. Ruang Mechanical (Ruang pusat penyalur mekanik ke seluruh bangunan)

12.Gudang, tempat penyimpanan

a. bahan-bahan untuk bengkel kerja

b. barang-barang yang sudah jadi

c. uang titipan dan simpanan serta barang-barang berharga lainnya kepunyaan narapidana

d. senjata dan alat-alat keamanan lainnya

13.Ruang penjagaan

14.Menara penjagaan

15.Ruang rumah sakit

2.2 Tinjauan Objek sejenis

2.2.1 Lembaga Pemasyarakatan Cipinang (Jakarta)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang pada awalnya merupakan bangunan yang

sangat luas, didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1918 namun karena jumlah penghuni

yang sangat padat serta tingkat kejahatan yang semakin berkembang maka pemerintah

melakukan pemugaran terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Selanjutnya pada


tanah yang sama dibangun secara bertahap tiga bangunan penjara dan satu bangunan rumah sakit

lembaga pemasyarakatan.

Bangunan yang pertama didirikan adalah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika

Kelas II A Jakarta dengan luas bangunan 3 hektar, dimana Lembaga Pemasyarakatan ini khusus

untuk membina narapidana kasus narkotika tahap kedua yang dibangun adalah Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Cipinang yang baru, dengan luas bangunannya adalah 3,5 hektar meter

persegi, tahap ketiga yang dibangun adalah Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Cipinang dengan luas banguna 1 hektar, selanjutnya yang terakhir dalam proses sedang

membangun yaitu Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Cipinang dengan luas area 1,2 hektar.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang sangat heterogen, karena terdiri dari

perkantoran, pertokoan perumahan penduduk bahkan pedagang kaki lima, loaksi dari Lembaga

Pemasyarakatan kelas 1 cipinang berada di sisi timur kota jakarta, yaitu Jl. Raya Bekasi Timur

No. 170, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Letak geografis

yang sangat strategis, dengan sisi timur yang berbatasan dengan Jalan Cipinang Jaya, sebelah

utara berbatasan dengan perumahan penduduk dan perumahan pegawai Lembaga

Pemasyarakatan serta rumah susun, disebelah barat berbatasan dengan jalan cipinang

pemasyarakatan dan kantor Imigrasi Jakarta Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya

Bekasi Timur dan rel kereta api, sehingga wilayah ini sangat padat transportasi. Lembaga

Pemasyarakatan ini juga di huni oleh 1.418 Narapidana dan 1.952 Tahanan yang bertotal 3.227

Warga binaan.

Civitas yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang antara lain:

1. Narapidana dan tahanan

2. Petugas jaga

3. Staff keamanan dan ketertiban

4. Administrasi

5. Staff Pembina & kegiatan kerja


6. Staff kantor/TU/ Administrasi

7. Dokter dan paramedis

Fasilitas yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang adalah:

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang terdiri atas tiga gedung utama ;

1. Gedung I (satu) luasnya adalah 1,078.63 M2, dimana untuk memasuki gedung satu ini harus

melalui pagar kawat baja yang tingginya sekitar 7 meter dengan dua pintu masuk yang

merupakan akses keluar masuknya kendaraan petugas dan pengunjung.

2. Gedung II (dua) luasnya adalah 1,096.50 M2 dimana untuk memasuki gedung dua ini harus

melewati pintu portir yang dijaga oleh tiga orang petugas penjagaan, gedung II ini terdiri dari

dua tingkat :

A. Lantai pertama terdiri dari :

a) Ruang kunjungan yang merupakan tempat pengunjung membesuk keluarganya yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, dimana ruangan ini luasnya yaitu + 226.20 m2.

b) Ruangan klinik atau rumah sakit, melayani Warga Binaan Pemasyarkatan yang bermasalah dengan kesehatannya atau sakit, untuk itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dibantu oleh 10 orang Dokter dan 11 orang perawat.

c) Ruangan rergistrasi tempat yang mengurus segala bentuk administrsi yang berhubungan dengan warga binaan pemasyarakatan.

B. Lantai kedua terdiri dari :

a) Ruangan komputer, merupakan ruang komputerisasi yang bertugas mengimput dan menyajikan segala macam data dan informasi yang berhubungan dengan warga binaan pemasyarakatan dan bersifat online pada semua bagian perkantoran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

b) Ruangan Kamtib/keamanan ketertiban.

c) Ruangan aula serbaguna, merupakan tempat pertemuan dan musyawarah antara Warga Binaan Pemasyarakatan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.


d) Ruangan kontrol CCTV yang lansung dapat memantau segala aktivitas orang pada ruangan kunjungan, pada portir dan halaman depan bangunan.

Gedung dua ini posisinya terpisah dari gedung satu, karena gedung dua berada didalam

lingkaran tembok keliling lembaga pemasyarakatan yang tingginya lebih kurang 6 meter dengan

ketebalan + 30 Cm dan pada gedung dua inilah terdapat pintu portir sebagai tempat masuk

keluarnya orang dan barang ke dan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

3. Gedung III dengan luas tanah + 4,471.00 M2, merupakan bangunan tempat hunian bagi

narapidana dan tahanan, terdiri dari 3 ( tiga ) bangunan dan berlantai 3, yaitu ;

a) Blok tipe VII dengan luas bangunan 1,269.00 M2 termasuk aula tipe 7. Lantai1 (Aula C1, Aula C2, Aula C3), Lantai 2 (Blok: II C1, II C2, II C3), dan Lantai 3 (Blok: III C1, III C2, III C3). Untuk lantai 2 dan 3, tiap blok mempunyai 8 kamar yang berkapasitas 7 orang.

b) Blok tipe V dengan luas bangunan 3.16.00 M2 terbagi dari lantai I (Blok: Aula B1, Aula B2), lantai 2 (Blok: II B1, II B2) dan lantai 3 (Blok: III B1, III B2). Tiap blok mempunyai 14 kamar yang kapasitas isi masing-masing adalah 5 orang.

c) Blok tipe III dengan luas bangunan 3,225.60 M2 dan terdiri Lantai 1 (blok: Aula, I A1, II A2 dan Cell straaf), lantai 2 (Blok: II A1, II A2), lantai III (Blok: III A1, III A2). Tiap blok mempunyai 16 kamar yang kapasitas 3 (tiga) orang, kecuali lantai 1sebanyak 24 kamar berkapasitas 1 orang (Blok Isolasi dan Cell Straaf )

Selain bangunan utama yang telah disebutkan di atas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Cipinang juga dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya didalam pembinaan narapidana

seperti,

a. Masjid yang berada dekat lapangan sepak bola ditengah-tengah bangunan antara gedung II

(dua) dan gedung hunian narapidana, mesjid ini digunakan sebagai tempat shalat

berjamaah oleh narapidana dan tahanan terutama shalat zohor dan ashar sedangkan untuk

waktu Sholat Isya dan Subuh mesjid tidak digunakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Dapur umum bersebelahan dengan masjid dan dibatasi oleh dinding pagar kawat yang

tingginya lebih kurang 3 M, dapur umum difungsikan sebagai tempat memasak untuk

seluruh penghuni lembaga pemasyarakatan, dimana sebagai juru masaknya adalah


narapidana yang terlebih dahulu telah diseleksi oleh petugas terutama petugas pembinaan

yang bekerja di dapur, sehingga dipercaya untuk memasak bagi semua narapidana, didalam

dapur umum terdapat berbagai macam alat memasak dalam bentuk dan ukuran yang besar

dimana peralatan ini dikhususkan untuk memasak makanan dalam porsi yang besar pula.

Mengenai jatah makanan dan minuman setiap narapidana dan tahanan mendapatkan

makanan dan minuman adalah sesuai dengan syarat kesehatan.

c. Bangunan kepala pengamanan/karupam dengan luas + 29,25.M2, gardu PLN merupakan

pusat pengaturan jaringan listrik di lembaga pemasyarakatan dengan luas + 36.00 M2.

d. Selanjutnya terdapat bangunan gereja, wihara, yang merupakan tempat beribadah bagi

umat Kristen dan Hindu.

e. Pos jaga portabel yang terdiri atas empat pos jaga yang dibangun pada masing-masing

sudut Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

f. Pos jaga polisi yang terletak di depan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dimana

bangunan ini belum difungsikan sebagai pos jaga, dengan adanya bangunan ini diharapkan

terjalin kerjasama yang baik antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dengan

g. Kepolisian Jakarta Timur.

Berikut denah Lapas Kelas 1 Cipinang

Struktur Kepengurusan Lapas Kelas 1 Cipinang

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Lemabaga Pemasyrakatan dilaksanakan oleh

pegawai sejumlah 401 orang yang terdiri dari 357 laki- laki dan 44 wanita. Tabel di bawah ini

adalah tabel struktur organisasi dan ringkasan kepegawaian Lapas Cipinang.

2.2.2 Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane (Semarang)


Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kedungpane Semarang merupakan salah satu

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan dalam wilayah kerja Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Kedungpane Semarang berfungsi untuk menampung para narapidana dan anak didik

pemasyarakatan yang sedang menjalani proses pemasyarakatan dan para tahanan yang sedang

menunggu proses peradilan. Sebagai lembaga yang berperan merawat dan membina narapidana,

Lapas turut andil dalam menyadarkan narapidana agar kelak ketika sudah keluar dari Lapas

mampu berinteraksi dan berintegrasi kembali dengan masyarakat .

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang merupakan pindahan dari

Lapas lama yang beralamat di Jl. Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang. Pemindahan Lapas ini

karena pertimbangan tata ruang kota dan mengingat situasi dan kondisi, ketertiban dan

keamanan. Tepatnya pada tanggal 13 Maret 1993 Lapas Kelas I Kedungpane Semarang di

resmikan oleh Ismail Saleh, SH yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI. Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km.4

Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Handbook profil Lapas Kelas 1


Kedungpane Semarang, dikutip tanggal 18 September 2014). Lapas Kelas I Semarang ini

dibangun dengan kapasitas maksimal 510 orang narapidana dan tahanan yang dibagi dalam 11

blok hunian, 6 blok untuk narapidana dan 5 blok untuk tahanan. Kapasitas ini 54 belum

merupakan kapasitas maksimal untuk sebuah Lapas Kelas I dimana seharusnya mampu

menampung 500 tahanan dan 500 narapidana. Overkapasitas di LP Semarang mulai terjadi

sekitar tahun 2000 dan sampai saat ini jumlah penghuni keseluruhan Lapas Kelas I semarang

mencapai dua kali lipat dari kapasitas peruntukan maksimalnya (Sumber: pegawai Bimpas).

Civitas yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane semarang adalah,


2. Petugas jaga


4. Administrasi




Jenis-jenis Pembinaan Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang

Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan di Lapas Kelas I Semarang berdasarkan

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02- PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan

Warga Binaan, dibagi kedalam dua bidang yaitu:

A. Pembinaan Kepribadian

a. Pembinaan kesadaran beragama meliputi kegiatan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mengadakan Upacara Kesadaran Nasional dilaskanakan upacara setiap tanggal 17 tiap bulan.

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan),


1. Kursus dan latihan keterampilan.

2. Perpustakaan.

3. Memperoleh informasi dari luar melalui majalah, radio, televisi.

d. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ber-

perkara narkoba, antara lain:

1. Penyuluhan setiap bulan bekerja sama dengan Yayasan Wahana Bakti Sejahtera Semarang

2. Pojok informasi setiap Selasa dan Kamis bekerja sama dengan Yayasan Wahana Bakti Sejahtera Semarang

3. Penerbitan Buletin Tobat dua kali setiap bulan

e. Pembinaan kesadaran hukum, menyelenggarakan kegiatan antara lain:

1) Ceramah

2) Temu Wicara

f. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Program

ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10

tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

1) Asimilasi: bekerja dengan pihal III, kerja bakti dan

pelatihan pertanian.

2) Integrasi: memberikan kesempatan untuk Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang

Bebas (CMB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

B. Pembinaan Kemandirian

a. Kerja Produktif, yaitu: batako/paving blok, bingkai/keset,

pertukangan kayu, menjahit, cukur rambut, pertanian, sablon, cucian kendaraan, laundry,


penjahitan sandal dan sepatu, pembuatan kasur lipat, las listrik dan acetylen, pembuatan

kompos.

b. Kegiatan Kerja Rumah Tangga, yaitu: pemuka, juru masak, pembantu ruang kantor,

kebersihan, pertamanan, kebersihan luar blok, kebersihan lingkungan luar kantor

(Handbook profil Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, dikutip tanggal 18 September

2014).

Fasilitas yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane adalah:

Bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang adalah Pavilium,

yang dibangun diatas tanah seluas 45.636 M2

dengan luas bangunan 13.073 M2. Sedangkan

bangunan-bangunan yang berada di komplek Lapas antara lain:

1. Ruang kepala

2. Ruang kantor berlantai dua

3. Ruang aula serbaguna

4. Ruang kunjungan, pembinaan dan keamanan

5. Blok narapidana dan tahanan, yang terdiri dari 12 Blok (daya tampung 530 orang) yaitu:

a. Blok A dan B (tempat hunian bagi Narapidana Narkoba)

b. Blok C, D dan E (tempat hunian untuk Narapidana Umum)

c. Blok F, G, dan H (tempat hunian tahanan)

d. Blok I (tempat hunian tipikor)

e. Blok J (blok tipikor)

f. Blok K (tempat pengasingan dan teroris)


g. Blok L (blok tipikor)

6. Tempat Ibadah (Masjid dan Gereja)

7. Ruang polik klinik

8. Ruang ketrampilan kerja

9. Pos jaga atas 7 unit dan pos jaga bawah 4 unit

10.Ruang dapur dan gudang

11.Lapangan sarana olah raga

12.Rumah dinas pegawai

Daya tampung yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

sebanyak 1260 orang. Jumlah Blok yang dimiliki sebanyak 12 Blok. Sedangkan masing-masing

Blok terdiri dari 21 kamar dan memiliki daya tampung maksimal 5 orang . Berikut adalah tabel

penghuni Lapas Kedungpane semarang.


!

Struktur Kepengurusan Lapas Kelas 1 Semarang

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Lemabaga Pemasyrakatan dilaksanakan oleh pegawai

sejumlah 137 orang yang terdiri dari 116 laki- laki dan 21 wanita. Tabel di bawah ini adalah tabel

struktur organisasi dan ringkasan kepegawaian Lapas Semarang.


Tabel 2.2: Penghuni LP Kedungpane

!

�


Tabel 2.3: Pegawai LP Kedungpane

Gambar 2.3: Struktur Organisasi LP Kedungpane

Sumber : Internet

2.2.3 Lembaga Pemasyarakatan (Bogor)

Lapas kelas IIA Bogor yang terletak di Jalan Paledang No.2 Kota Bogor merupakan

bangunan penjara warisan pemerintah kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1906 diatas

tanah seluas 8.185m2, dengan luas bangunan 2.629 m2 memiliki 4 blok hunian dengan jumlah

kamar hunian 39 buah dengan luas ±1.042,8m2. Adapun lokasi Lapas kelas IIA Bogor yakni

memiliki batas-batas :

• Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Paledang

• Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kapten Muslihat

• Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Cipakancilan

• Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan penduduk.

Pada awalnya Lapas kelas IIA Bogor bernama Rumah Penjara yang memiliki arsitektur

dan tata ruangan yang menitikberatkan kepada masalah keamanan dan pelaksanaan sistem

penjeraan. Namun, setelah adanya sistem pemasyarakatan yang diprakarsai oleh DR. Sahardjo

pada tahun 1964, maka Rumah Penjara selanjutnya berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI

Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Bogor berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan

kelas IIA Bogor dan merangkap sebagai Rumah Tahanan Negara di bawah pimpinan Kepala

Kantor Wilayah XII Departemen Kehakiman Jawa Barat.

Tata ruang dan kondisi bangunan Lapas kelas IIA Bogor telah mengalami beberapa

renovasi. Renovasi ini dilaksanakan atas dasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor :

M.01.PL.01.01 tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lapas yang berorientasi kepada

Keamanan dan Pembinaan Narapidana.

Penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A ini berjumlah 1609 penghuni yang

terdiri dari 905 tahanan dan 704 narapidana. Persebaran pegawai yang terdapat di lapas bogor ini

berjumlah 135 orang.


Civitas yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor adalah ;


2. Petugas jaga


4. Administrasi




Aktivitas yang terjadi di Lapas kelas IIA Bogor ini antara lain:

Waktu Kegiatan

06.30 - 07.00 Apel Pagi

07.00 - 07.30 Buka Kamar / MCK

07.30 - 08.00 Senam Pagi

08.00 - 09.00 Makan Pagi

09.00 - 11.30 Kegiatan Pagi (Bimbingan / Seminar)

10.00 - 11.00 Pembagian Makan siang

12.00 - 12.30 Shalat Siang berjamaah

12.30 - 13.00 Apel Siang

13.00 - 15.00 Pembinaan

13.30 - 16.30 Olahraga Sore

15.30 - 16.00 Pembagian Makan Malam

15.00 - 16.30 Kegiatan Sore (Kerja)


Tabel 2.4: Aktivitas LP Bogor

Komponen bangunan terdiri dari :

1. Bangunan Kantor Lantai I dan Lantai II untuk kegiatan administrasi perkantoran terdiri dari : 22 ruangan.

2. Bangunan Blok ABCD untuk kamar tidur tahanan dan narapidana untuk kapasitas penghuni sebesar 500 orang terdiri dari:

1. Blok A, untuk tahanan: 18 kamar

2. Blok B, untuk narapidana dengan hukuman di atas 1 tahun: 6 kamar

3. Blok C, untuk narapidana dengan hukuman di atas 1 tahun, dan khusus kamar 1C terisolasi khusus untuk Blok Wanita: 6 kamar

4. Blok D, untuk narapidana dengan sisa hukuman di bawah 1 tahun: 9 kamar

3. Bangunan Kegiatan Kerja untuk:

1. Kegiatan pembinaan narapidana bidang kemandirian : 3 ruangan

2. Dapur : 1 ruangan

4. Bangunan Aula/Ruangan Serbaguna untuk kegiatan olah raga. Kesenian, pertemuan, peribadatan, dan lain-lain.

2.2.4 Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan (Denpasar)

Lembaga Pemasyarakatan Denpasar (Kerobokan) dulunya bernama Penjara Denpasar.

Penjara warisan pemerintah kolonial Belanda ini awalnya berada di daerah Pekambingan, di

jalan Diponegoro Denpasar. Penjara Denpasar yang terletak di daerah Pekambingan Denpasar ini

awalnya didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1916. Penjara Denpasar kemudian

17.00 - 18.00 Kunci Blok dan Apel sore

Waktu Kegiatan


dipindahkan ke daerah Kerobokan yang terletak di wilayah Kabupaten Badung pada tahun 1983.

Di bekas lokasi penjara kemudian dibangun pusat pertokoan yang diresmikan mantan Gubernur

Bali Ida Bagus Mantra tahun 1986.

Wilayah Kerobokan di Kabupaten Badung kemudian dipilih sebagai lokasi baru Lapas

Denpasar. Pertimbangannya wilayah ini masih dekat dengan Kota Denpasar. Waktu itu (1983),

lokasi Lapas Kerobokan merupakan areal persawahan yang subur. Harga tanah di sana juga

masih murah karena belum terkena dampak perkembangan pariwisata. Mulai tahun 1983,

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Denpasar pindah dan menjadi LP Kerobokan. Meski secara

geografis sudah berada di wilayah kabupaten Badung, namun penjara terbesar di Bali ini masih

merupakan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Denpasar atau Lapas Denpasar. Lembaga

Pemasyarakatan Kerobokan ini memiliki daya tampung sebesar 323 narapidana dan berdasarkan

data tahun 2016 dihuni oleh 999 warga binaan.

Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan (Denpasar) memiliki batas-batas wilayah pada

sebelah, Utara : Pertokoan

Timur : Pemukiman

Selatan : Pemukiman

Barat : Pemukiman

Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan memiliki luas bangunan sebesar 17.000 m2 dengan

luas area 4 Ha mengambil bentuk bangunan pavilium dengan bangunan yang menyebar memiliki

fasilitas sebagai berikut :

1. Kantor (1 Unit)

2. Blok Huninan (14 Unit)

3. Aula (1 Unit)

4. Dapur (1 Unit)

5. Poliklinik (1 Unit)

6. Perpustakaan (1 Unit)

7. Bengkel Kerja (1 Unit)

8. Sarana Ibadah (4 Unit)

9. Sarana Olahraga (5 Unit)


Berikut adalah Layout dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar

!

Gambar 2.4 Denah Lembaga Pemasyaraktan

Sumber : Arsip Lembaga Pemasyaraktan Kerobokan


Maka melalui Studi objek sejenis di atas dapat di simpulkan bahwa:

Tabel 2.4 Perbandingan Objek sejenis

2.3 Spesifikasi Umum

Pada spesifikasi umum akan memberikan gambaran umum proyek yang direncanakan

dan dirancang, meliputi pengertian, fungsi, tujuan, sasaaran pembinaan, struktur organisasi,

civitas dan fasilitas yang ada.

2.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan

anak didik, yang di maksud dalam anak didik dan narapidana di sini adalahalah pria dan wanita

dewasa yang berusia di atas 18 tahun dan telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan akibat tindak

pidana berupa kejahatan maupun pelanggaranggaran yang telah dilakukannya sehingga harus

Objek LP Cipinang LP Semarang LP Bogor LP Kerobokan

Item

Lokasi Jl. Raya Bekasi Timur

No. 170, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara,

Jakarta Timur (daerah padat penduduk)

Jl. Dr. Cipto No. 62,

Mlaten, Semarang ( d a e r a h p a d a t penduduk)

Jalan Paledang No.2

Kota Bogor. (daerah padat penduduk)

Jl. Ken Arok No.4

Tangkuban Perahu, Kerobokan, Badung ( d a e r a h p a d a t

penduduk)

Kapasitas/Hunian

3.227/1380 1116 / 1260 1609/500 999/323

Kelas I I IIA IIA

Luas Bangunan

8.7 Ha 1.3 Ha 0.26 Ha 1.7 Ha

Jumlah Blok 20 11 4 14


menerima dan menjalani hukuman. Narapidana tersebut meliputi Narapidana dan Anak didik

Pemasyarakatan.

2.3.2 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar

dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Sebagai sarana untuk membina dan

membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan memberikan bimbingan

kerohanian agar Warga Binaan sadar terhadap kesalahan yang telah di lakukannya dan kembali

bertakwa kepada Tuhan YME, Juga memberikan bimbingan pendidikan, keterampilan agar saat

mereka telah terbebas dari hukuman mampu menjadi manusa yang produktif dan mampu hidup

secara mandiri sehingga dapat berguna dan diterima oleh masyarakat.

2.3.3 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah :

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat

hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan

Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta

keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada

tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda

yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

2.3.4 Sasaran Pembinaan


Sasaran utama pengayoman ataupun pembinaan warga binaan itu ialah untuk

mempersiapkan agar warga binaan tersebut mampu menghadapi masa depan serta mampu

menyesuaikan dengan berbagai kondisi di masyarakat, oleh sebab itulah Lembaga

Pemasyarakatan diharapkan sebagai wadah bagi warga binaan untuk menjalani masa pidananya

serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan.

2.3.5 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan yang akan di gunakan menggunakan

struktur organisasi yang sama dengan Lembaga Pemasyarakatan di Semarang, seperti berikut:

�

2.3.6 Civitas dalam Lembaga Pemasyarakatan

Civitas yang berada dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan adalah :

1. Warga Binaan


Gambar 2.4: Struktur Organisasi

Sumber : Internet

2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

3. Staff Kantor

4. Staff Keamanan

5. Staff Pembina

6. Staff Penganjar

7. Administrasi Keamanan

8. Petugas jaga

9. Dokter

10.Paramedis

11.Pengunjung

2.3.7 Fasilitas dalam Lembaga Pemasyarakatan

Fasilitas yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini, berdasarkan Kepututsan

Mentri Kehakiman RI No. M.020.PK.04.10 Tahun 1990 harus mewadahi aktivitas pengelola,

hunian, pengunjung, serfis dan penunjang serta keamanan. Makan di butuhkan aktivitas-aktivitas

sebagai berikut:

1. Kantor Kepala Lembaga Pemasyarakatan

2. Unit Keamanan dan Ketertiban

- Ruang portir (pintu gerbang)

- Ruang kerja kepala unit keamanan

- Ruang staff unit keamanan

- Pos pengamanan

- Ruang besuk

- Ruang/bangunan blok hukuman

3. Unit Administrasi Kepegawaian

- Ruang Kerja Kepala unit kepegawaian

- Ruang Kerja staff kepegawaian

- Ruang arsip

4. Unit Administrasi Keuangan

- Ruang Kerja Kepala unit keuangan


- Ruang Kerja staff keuangan

- Ruang arsip

5. Unit Pelayanan Kesehatan

- Ruang Dokter

- Ruang Praktek

- Ruang Paramedik

- Ruang administrasi

- Ruang pemeriksaan dan pengobatan

- Apotek

6. Unit Pendidikan Umum/ Rekreasi dan keterampilan

- Ruang Kerja Kepala unit pendidikan

- Ruang Kerja staff pendidikan

- Ruang kelas

7. Unit Pendidikan Mental / Agama

- Ruang Kerja Kepala unit

- Ruang Kerja

- Ruang kelas

- Tempat ibadah

8. Unit Perpustakaan


- Ruang Kerja

- Ruang perpustakaan / ruang baca

9. Unit Pendidikan / Keterampilan kerja


- Ruang Workshop

- Ruang penyimpanan peralatan

- Ruang penyumpanan hasil

10.Unit Perusahaan



- Ruang Kerja

- Ruang kegiatan kerja

- Ruang penyimpanan bahan

- Ruang penyimpanan hasil kerja

11.Ruang Bimbingan Konseling

12.Ruang Karantina

13.Dapur

14.Kantin

15.Unit Hunian

16.Lapangan Olahraga

17.Area pertania / pertambakan

18.Gudang

2.3.7 Pemilihan Lokasi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan pemahaman dan spesifikasi umum yang telah di sampaikan di atas, maka

dalam rangka relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan / Denpasar dibutuhkan beberapa

kriteria seperti :

1. Lokasi yang tidak berada di daerah padat penduduk

2. Lokasi yag memiliki sarana dan prasarana fisik yang cukup baik

3. Lokasi yang memiliki lingkungan sekitar yang asri dan dapat di manfaatkan untuk jalannya

kegiatan pemasyarakatan / pembinaan

4. Bebas dan jauh dari kemungkinan terjadinya bencana.

5. Dekat dengan instansi hukum.


bab ii landasan teori lembaga pemasyarakatan ii.pdf · menteri hukum dan ham no. m.02-pk.04.10...

Documents