rencana strategis direktorat jenderal pemasyarakatan 2015 2019

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL

PEMASYARAKATAN

TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

2015


REPUBLIK INDONESIA


KEPUTUSAN


NOMOR PAS-19.PR.01.01 TAHUN 2015

TANGGAL 11 JUNI 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS


2015-2019


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

2015

i

Assalammualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa

atas limpahan rahmat dan anugerahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019 telah selesai disusun.

Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019 merupakan suatu

perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk 5 tahun kedepan, yang disusun berdasarkan

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 konsisten dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 sehingga tidak menimbulkan

kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus

memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum

dan HAM Tahun 2015-2019 fokus pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan

publik yang berkualitas sesuai sasaran pembangunan hukum jangka menengah 2015-2019

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025

guna pencapaian visi, misi, dan Program Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Pemasyarakatan harus berkomitmen untuk

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta

melaksanakan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019 secara

professional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif dan berorientasi pada peningkatan

kinerja.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan

lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-

indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan yang mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI

Tahun 2015-2019 serta RPJMN 2015-2019.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 6 Juni 2015 Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ma’mun, Bc.IP, SH, MH NIP. 19571212 198101 1 001

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................................. i

Daftar Isi ............................................................................................................................. ii

Daftar Tabel ...................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

1.1. Kondisi Umum ................................................................................................... 1

1.2. Tinjauan Hukum ............................................................................................... 4

1.3. Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan............................................................ 7

1.3.1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ................ 7

1.3.2. Tugas dan Fungsi Divisi Pemasyarakatan ........................................... 8

1.3.3. Tugas dan Fungsi UPT Pemasyarakatan .............................................. 9

1.4. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Potensi dan Ancaman ...................... 10

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL

PEMASYARAKATAN ...................................................................................................... 13

2.1. Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan .............................................. 13

2.2. Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ............................................. 15

2.3. Nilai-Nilai Dasar .............................................................................................. 16

2.4. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ....................................... 17

2.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan .................. 18

2.6. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ............................ 19

2.7. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ....................... 20

BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA ........................... 21

3.1. Program .............................................................................................................. 21

3.2. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ..... 21

BAB IV ROADMAP PELAKSANAAN RENSTRA DITJEN PEMASYARAKATAN

............................................................................................................................................. 23

4.1. Roadmap Reformasi Birokrasi Jilid II ...................................................... 23

4.2. Roadmap Standarisasi Pelayanan Pemasyarakatan ........................... 25

4.2.1. Roadmap Standarisasi Dukungan Teknis dan Administratif:

(Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) ......................... 25

iii

4.2.2. Roadmap Standarisasi Pelayanan Informasi, Komunikasi dan

Kerjasama (Direktorat Informasi dan Komunikasi) ........................ 31

4.2.3. Roadmap Standarisasi Pelayanan Pembimbingan

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Direktorat Bina

Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) ........... 35

4.2.4. Roadmap Standarisasi Pembinaan Narapidana dan Pelayanan

Tahanan (Direktorat Bina Pembinaan Narapidana dan

Pelayanan Tahanan) .................................................................................. 41

4.2.5. Roadmap Standarisasi Pengelolaan BASAN BARAN (Direktorat

Bina Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan

Negara)............................................................................................................ 48

4.2.6. Roadmap Standarisasi Pelayanan Kesehatan dan Perawatan

(Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan) ..................................... 51

4.2.7. Roadmap Standarisasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban

(Direktorat Keamanan dan Ketertiban) ............................................... 57

4.3 Roadmap Pengembangan Nusa Kambangan ......................................... 62

BAB V KEBUTUHAN PENDANAAN .......................................................................... 80

BAB VI PENUTUP .......................................................................................................... 81

iv

DAFTAR TABEL

Table 1 Internal Strategic Factors ................................................................... 11

Table 2 External Strategic Factors .................................................................. 11

v


REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR : PAS-19.PR.01.01 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

TAHUN 2015 - 2019

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran

rencana pembangunan jangka menengah nasional ke-3

yang wajib dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dan

kegiatan prioritas pembangunan, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana tugas di

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menetapkan langkah-langkah strategis guna mendukung

kegiatan prioritas pembangunan secara menyeluruh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan Rencana

Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3614)

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4413)

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)

vi

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84) 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL

PEMASYARAKATAN TAHUN 2015-2019

KESATU : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019 adalah suatu dokumen perencanaan jangka

menengah yang menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi

Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

KEDUA : Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU menjabarkan perspektif, sasaran strategis, indikator kinerja dan peta jalan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Juni 2015

Plt. DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

MA’MUN, Bc.IP, SH, MH

NIP. 19571212 198101 1 001

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-

pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar

penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan

reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan

suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang

lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan

penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak

dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai

pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak

pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai

tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan

reintegrasi.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk

mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang

baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap

kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan

Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak

terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik

Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat

pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk

menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik

keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui

media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak

dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan

2

tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan

mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap

bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah

selesai menjalani pidananya.

Berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), ada beberapa aspek yang

harus diperhatikan karena akan sangat berpengaruh terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

Pada saat sekarang, perkembangan masyarakat sangat

berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Pas.

Pada lingkup lingkungan masyarakat, nilai-nilai transparansi dan

akuntabilitas terhadap kinerja organisasi pemerintahan

merupakan nilai-nilai yang harus dipegang teguh. Masyarakat

sangat berharap agar pelaksanaan kinerja organisasi

pemerintahan harus selalu mengedepankan transparansi dan

akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Organisasi pemerintahan

harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang

ditetapkan, baik pertanggungjawaban secara hukum maupun

sosial.

Reformasi birokrasi juga merupakan satu tuntutan yang selalu

disuarakan masyarakat untuk mencapai kinerja organisasi

pemerintahan yang optimal. Selama ini birokrasi (organisasi

pemerintahan) dianggap sebagai organisasi yang tidak efisien,

bahkan seringkali identik dengan penyimpangan (KKN). Hal ini

dipengaruhi oleh kuatnya orientasi aparatur pada kekuasaan

daripada pelayanan, menempatkan diri sebagai penguasa dan

memperlakukan masyarakat sebagai obyek yang membutuhkan

bantuan.

Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan

aspek lain yang menjadi tuntutan masyarakat untuk segera

ditegakkan. Selama ini, KKN telah menjadi bagian yang seakan tak

3

terpisahkan dari organisasi pemerintahan dan menjalar pada

setiap level organisasi. KKN dianggap sebagai wabah penyakit yang

telah meruntuhkan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat sangat berharap agar pemberantasan KKN ini harus

menjadi prioritas pemerintah yang harus secara konsisten

dilakukan.

Pemajuan HAM merupakan salah satu aspek yang juga

menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah dituntut untuk

menjamin terpenuhinya HAM bagi setiap warga negara sesuai

dengan undang-undang yang berlaku. Setiap bentuk tindakan

yang berpotensi mengancam HAM, baik yang dilakukan secara

perorangan maupun lembaga, harus dicegah sedini mungkin.

Aspek lain adalah mobilisasi masyarakat antar negara. Dengan

makin luasnya pergaulan masyarakat dalam lingkup

pergaulan dunia, arus keluar masuk manusia dari dan ke luar

wilayah negara juga semakin besar. Kondisi ini membawa

dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah berkaitan

dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat pada

berbagai aspek, misalnya aspek ekonomi, keamanan, budaya,

dan pendidikan. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya

ancaman aksi terorisme, penyelundupan, dan perdagangan

narkoba.

Ditjen Pas sebagai salah satu organisasi pemerintahan harus

mampu menetapkan langkah-langkah stratejik dengan

memperhatikan perkembangan lingkungan yang terjadi.

Manajemen organisasi Ditjen Pas harus mampu menganalisis

setiap perkembangan lingkungan stratejik untuk dapat

menghasilkan keputusan stratejik yang dapat meningkatkan

kinerja organisasi.

4

1.2. Tinjauan Hukum

Tinjauan hukum sangat diperlukan di dalam merumuskan

rencana strategis organisasi, untuk memastikan bahwa rencana

strategis organisasi tidak bertentangan dengan peraturan hukum

yang berlaku. Berikut ini adalah kajian dan tinjauan terhadap dasar

hukum yang mengatur mengenai Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan:

Undang-Undang Repulik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan.

Dituliskan bahwa Sistem Pemasyarakatan dibentuk dengan dasar

bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai

insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik

dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan

sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian

akhir dari sistem pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan

merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar

Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya,

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan

demikian, Sistem Pemasyarakatan juga berfungsi menyiapkan

Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara

sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali

sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun

1995 mengenai Sistem Pembinaan dalam Pemasyarakatan.

Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan

asas :

5

o pengayoman;

o persamaan perlakuan dan pelayanan;

o pendidikan;

o pembimbingan;

o penghormatan harkat dan martabat manusia;

o kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya

penderitaan;

o terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga

dan orang-orang tertentu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak

Dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012, membuat fungsi

Pemasyarakatan menjadi lebih strategis mengingat proses

peradilan anak dimulai sejak penyidikan melalui upaya diversi dan

restorative justice hingga pendampingan pada sidang anak yang

dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Undang-undang ini

menuntut adanya pelaksanaan penelitian kemasyarakatan pada

kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dijadikan

pertimbangan dan rekomendasi putusan hakim sehingga peran

pemasyarakatan sangat terlihat dalam penyusunan litmas. Selain

itu, peran aktif pembimbing kemasyarakatan juga diperlukan

khususnya pada pelaksanaan sidang peradilan anak.

UU Nomor 11 Tahun 2012 juga menuntut adanya pembangunan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tempat anak menjalani

masa pidananya dan Lembaga Penempatan Anak Sementara

(LPAS) tempat sementara bagi anak selama proses peradilan di

tiap provinsi.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional.

6

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, tentang

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.

M.HH-05.OT.01.10 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini Ditjenpas

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 28

tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM

Ditetapkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal melalui Kepala

Divisi terkait.

Implikasi dari Peraturan ini memudahkan Direktur Jenderal

Pemasyarakatan di dalam membina UPT Pemasyarakatan melalui

Divisi Pemasyarakatan karena sudah dalam satu rentang kendali.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 7

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Ditetapkan bahwa visi, misi, dan tujuan dari Kementerian Hukum

& HAM adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus

dipedomani oleh Setjen, Irjen, Ditjen, Badan, Kanwil, dan Kantor

Satuan Kerja Pelaksana Teknis.

Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi :

1) Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang

berkualitas;

7

2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;

3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;

4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan

HAM;

5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian

Hukum dan HAM; serta

6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang

profesional dan berintegritas.

1.3. Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan

1.3.1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Presiden No 44 Tahun 2015, tugas

dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan

tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien,

pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang

rampasan Negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan

perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi

pemasyarakatan;

b) pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan

tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien,

pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang

rampasan Negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan

perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi

pemasyarakatan;

8

c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana,

pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda

sitaan dan barang rampasan Negara, keamanan dan

ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan

tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;

d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana,

pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda

sitaan dan barang rampasan Negara, keamanan dan

ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan

tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;

e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan; dan

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3.2. Tugas dan Fungsi Divisi Pemasyarakatan

Berdasarkan Permenkumham no 28 Tahun 2014, Divisi

Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Wilayah. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasyarakatan berfungsi:

a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di

bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak,

informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan

perawatan narapidana/ tahanan, serta pengelolaan benda

sitaan dan barang rampasan negara;

b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan evaluasi dan

penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang

bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi

dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan

9

narapidana/ tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan

barang rampasan negara;

c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di

lingkungan Divisi Pemasyarakatan dan

d. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan,

pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana,

serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana

Teknis Pemasyarakatan, berkoordinasi dengan Divisi

Administrasi.

1.3.3. Tugas dan Fungsi UPT Pemasyarakatan

Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan merupakan unit yang

melaksanakan tugas teknis operasional. Berikut ini adalah tugas dan

fungsi UPT Pemasyarakatan:

a. Lembaga Pemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan

pemasyarakatan narapidana/anak didik. Lembaga

pemasyarakatan juga mempunyai fungsi melakukan pembinaan

narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan

sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan

social/kerokhanian narapidana/anak didik, melakukan

pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS, serta melakukan

urusan tata usaha dan rumah tangga;

b. Rumah Tahanan Negara, mempunyai tugas melaksanakan

perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku. Rutan juga mempunyai fungsi

melakukan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tata

tertib Rutan, pengelolaan Rutan, serta melakukan urusan tata

usaha;

c. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,

mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan Negara

dan barang rampasan Negara. Rupbasan juga mempunyai fungsi

melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang

rampasan Negara, pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan

10

barang rampasan Negara, pengamanan dan pengelolaan

Rupbasan, serta melakukan urusan surat menyurat dan

kearsipan;

d. Balai Pemasyarakatan, mempunyai tugas memberikan bimbingan

kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Bapas juga mempunyai fungsi

melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan,

melakukan registrasi klien pemasyarakatan, melakukan

bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, mengikuti

sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang dewan Pembina

pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi bantuan

bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien

pemasyarakatan yang memerlukan, serta melakukan urusan tata

usaha;

e. Rumah Sakit Pengayoman, mempunyai tugas menyelenggarakan

upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, serasi,

terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan

kesehatan lainnya kepada para tahanan/narapidana, warga

binaan pemasyarakatan dan para deteni imigrasi, serta bagi

masyarakat dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan

HAM serta melaksanakan upaya rujukan. Rumah Sakit

Pengayoman juga memiliki fungsi pelaksanaan pelayanan medis,

pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan, pelaksanaan

penunjang medis dan non medis, pelaksanaan pengelolaan sumber

daya manusia, pelaksanaan pelayanan rujukan, dan pelaksanaan

administrasi umum dan keuangan.

1.4. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Potensi dan Ancaman

SWOT analysis merupakan pengidentifikasian peluang dan

ancaman yang terdapat dalam trend perubahan tersebut serta

kekuatan dan kelemahan organisasi dalam menghadapi peluang dan

ancaman tersebut. Menurut David Hunger & Thomas L. Wheelen

(1996:194), salah satu cara menyimpulkan faktor-faktor strategis

11

sebuah organisasi adalah mengkombinasikan faktor strategis

eksternal (EFAS) dengan faktor strategis internal (IFAS) ke dalam

sebuah ringkasan analisis faktor-faktor strategi (SFAS).

Faktor Strategis Internal

Kekuatan 1. UPT yang tersebar di seluruh Indonesia.

2. Kesejahteraan petugas.

3. Dukungan pemerintah. 4. Prosedur kerja yang jelas

Kelemahan

1. Kurangnya kebanggaan terhadap organisasi. 2. Keterbatasan anggaran.

3. Kualitas dan kuantitas SDM.

4. Keterbatasan sarana dan prasarana. 5. Pola karir yang belum terukur.

Table 1 Internal Strategic Factors

Faktor Strategis Eksternal

Peluang

1. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas.

2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. 3. Tingkat pendidikan pelanggar hukum.

4. Perkembangan teknologi.

5. Tuntutan reformasi birokrasi. Ancaman

1. Meningkatnya kuantitas pelanggar hukum.

2. Kualitas bentuk pelanggaran hukum.

Table 2 External Strategic Factors

Selanjutnya, dilakukan pemilihan alternatif strategi

menggunakan matriks SWOT, yaitu memadukan pelaung-peluang

dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi dengan kekuatan

dan kelemahan organisasi.

12

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Kekuatan (S)

UPT yang tersebar di seluruh Indonesia

Kesejahteraan

Petugas. Komitmen Pimpinan

Prosedur kerja yang

jelas Jumlah petugas yang

besar

Kelemahan (W)

Prosedur kerja (SOP belum dilaksanakan

secara konsisten);

Mekanisme pengawasan

internal/sosial belum

maksimal; Sistem data yang belum

terintegrasi;

Keterbatasan anggaran. Pola pembinaan SDM

belum memadai;

Keterbatasan sarana &

prasarana; Missing link antara UPT

Pas dengan Ditjen Pas.

Peluang (O)

Tuntutan transparansi

dan akuntabilitas.

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Perkembangan teknologi.

Tuntutan reformasi birokrasi.

Dukungan pemerintah &

lembaga donor; Peraturan yang

mendukung (Perpres

44/2015, Inpres 9/2011,

Inpres 1/2010, Inpres 3/2010, dll).

Dukungan instansi

terkait.

o Pembangunan profil petugas yang unggul

berbasis pada

kemajuan

pengetahuan dan teknologi.

o Pengembangan

kelembagaan secara profesional.

o Pemberdayaan sumber daya masyarakat

dengan

mengedepankan

kemitraan yang sehat. o Pembentukan pola

pembinaan pegawai

yang didasarkan pada kompetensi.

Ancaman (T)

Politik anggaran yang

tidak berimbang;

Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap

system pemasyarakatan;

Pengambilalihan tugas fungsi pemasyarakatan

Meningkatnya kuantitas

dan kualitas pelanggaran

hukum.

o Penguatan

pelaksanaan mekanisme kerja

berdasarkan pada

tugas pokok dan fungsi.

o Pemanfaatan sumber

daya secara efektif.

13

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL

PEMASYARAKATAN

2.1. Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi

masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi dimaksudkan

adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b)

memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi

perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat

dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan

sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan

membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan

komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f)

mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang telah

dilakukan, maka visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah:

”Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional

dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM”

Visi atas didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah

dalam kerangka mengembalikan wargabinaan pemasyarakatan

menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu

berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan

mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik.

Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup,

kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

14

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan

tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang akuntabel,

transparan, dan profesional, serta didukung oleh petugas yang

memiliki komptensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Penjabaran dari komponen kata visi tersebut yaitu:

Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia

harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Sistem Pemasyarakatan merupakan

rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat

dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan

Definisi Pemasyarakatan di dalam pernyataan Visi Ditjen PAS mencakup:

- Pengelolaan Basan/ Baran - Pelayanan Tahanan

- Pembimbingan Klien Pemasyarakatan - Pembinaan Narapidana

Profesional Penegakan Hukum dan HAM

Pemasyarakatan yang professional adalah:

petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi,

integritas, dan etos kerja tinggi

institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran

Penegakan Hukum dan HAM terkait pemasyarakatan yang

dimaksud: Narapidana, tahanan, anak,

dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan

sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan,

informasi )

15

warga binaan pemasyarakatan produktif

menuju manusia mandiri yang berdaya guna

Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga

Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan

mendapatkan pendampingan, pembinaan,

pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia

Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN

terlindungi

2.2. Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang

telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan

suatu organisasi (the reason for being). Dengan pernyataan misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan

peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan

negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas

dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan

kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan

perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan

strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah

dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk

perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan

lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a)

melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan

petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan

petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi

16

pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan

stakeholders.

Menurut Mulyadi (2005:114), pernyataan misi harus mampu

menjawab empat pertanyaan, yaitu: (1) kebutuhan apa yang akan

dipenuhi oleh organisasi (what need do we meet)?; (2) Siapa customer

organisasi (who is our customer)?; (3) Dalam bisnis apa organisasi

berada (what business are we in)?; (4) Apa yang menjadi kompetensi

inti organisasi (what do we best in that business)?.

Berdasarkan kaidah tersebut diatas maka rumusan misi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah:

Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan,

narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan

Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan

standar pemasyarakatan berbasis IT

Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan

pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan

Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas

pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat

Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan

pemasyarakatan

2.3. Nilai-Nilai Dasar

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh

petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai

alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Direktorat

Jenderal pemasyarakatan telah menetapkan nilai-nilai dasar yang

dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas pemasyarakatan

dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian

visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nilai-nilai dasar

tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional

17

Akuntabel

Sinergi

Transparan

Inovatif

2.4. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan

pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan

dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan

suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk

mendukung upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan system

pemasyarakatan

2) Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan

berbasis kinerja

3) Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pemasyarakatan

4) Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup,

kehidupan dan penghidupan

5) Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP

6) Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang

rampasan negara

7) Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan

8) Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas

pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat

18

9) Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi

informasi (menuju e-government)

2.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu

unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula

indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian

sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap

indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya

(targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai

dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang

menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian

kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber

daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi

organisasi.

Sasaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi, yaitu sebagai

berikut:

Perspektif Stakeholder

Meningkatnya kesadaran hukum WBP dan tahanan

Meningkatnya kualitas pelayanan pemasyarakatan

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemasyarakatan

Meningkatnya produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang

berdaya guna

Perspektif Proses Internal

Meningkatkan standarisasi pelayanan pemasyarakatan

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama

Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemasyarakatan

19

Meningkatkan partisipasi publik dalam mendorong reintegrasi

sosial

Perspektif Pengembangan Organisasi

Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos

kerja petugas pemasyarakatan

Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif

Optimalisasi proses pemasyarakatan berbasis Teknologi Informasi

Perspektif Anggaran

Peningkatan akuntabilitas

2.6. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sasaran strategi Ditjen Pemasyarakatan diatas kemudian

digambarkan ke dalam sebuah peta strategi yang menunjukkan

secara eksplisit hubungan sebab akibat antar sasaran strategi ke

dalam satu diagram. Berikut ini adalah peta strategi Ditjen

Pemasyarakatan.

20

2.7. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi

pemerintah.

Kebijakan yang ditempuh Ditjen PAS dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya adalah:

Penajaman standar pelayanan pemasyarakatan dan penelaahan

pengembangan peraturan perundang-undangan pemasyarakatan

Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang

secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan

strategis.

Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan peraturan

perundang-undangan bidang pemasyarakatan

Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi

pegawai serta penyebarluasan informasi yang akurat.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

3.1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mencapai sasaran Ditjen Pemasyarakatan 2015 – 2019

maka perlu dilakukan pelaksanaan program dengan didasarkan pada

program yang tercantum dalam Renstra Ditjen Pemasyarakatan.

Adapun program Ditjen Pemasyarakatan yaitu:

”Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan”

3.2. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-

indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat

mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat

capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk

dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam

rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses

identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator

kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan

program-program instansi. Penetapan indikator kinerja

program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan

serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja

dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara

obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,

dan (4) tidak bias.

Berikut ini adalah indikator kinerja Ditjen Pemasyarakatan

beserta target kinerja yang akan dicapai:

a. persentase layanan pemasyarakatan sesuai standar guna

meningkatkan kepuasan publik dalam mendorong pelaksanaan

sistem pemasyarakatan

b. persentase WBP dan tahanan yang taat hukum guna meningkatkan

% pembinaan dan pembimbingan untuk meningkatkan reintegrasi

sosial

c. jumlah WBP yang bekerja dan atau mengikuti pelatihan

ketrampilan selama proses pembinaan dan pembimbingan dalam

rangka mewujudkan manusia mandiri

23

BAB IV

ROADMAP PELAKSANAAN RENSTRA DITJEN PEMASYARAKATAN

4.1. Roadmap Reformasi Birokrasi Jilid II

Nama Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019

Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Restrukturisasi tugas dan fungsi unit kerja ●

Pemetaan tugas dan fungsi ●

Penyusunan Tata hubungan Kerja ●

Penyusunan uraian jabatan structural ●

Penyusunan uraian jabatan fungsional

umum ●

Program Penataan Tatalaksana

Penyusunan Standar Pemasyarakatan ● ● ● ● ●

Pembangunan atau Pengembangan e-government ● ●

e-office ●

e-monitoring ●

e-procurement ●

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Harmonisasi peraturan perundang-

undangan terkait pemasyarakatan ● ● ● ● ●

Harmonisasi Standar Pemasyarakatan ● ● ● ● ●

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Layanan Kunjungan ●

Layanan untuk WBP ●

Penerapan Standar Pemasyarakatan pada

unit kerja ● ● ● ● ●

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

pemasyarakatan ● ● ● ● ●

Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem rekruitmen pegawai ●

Analisis Jabatan (Penyusunan Uraian

Jabatan) ●

Evaluasi Jabatan (Pemeringkatan Jabatan) ●

Penyusunan Peta Jabatan ●

Analisis Beban Kerja ●

Perencanaan Kebutuhan Pegawai ●

Rekrutmen dan Seleksi Pegawai ● ● ●

24

Nama Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ●

Asesmen individu berdasarkan kompetensi

(Penyusunan Peta Profil Kompetensi Individu) ● ●

Penerapan Sistem Manajemen Kinerja

Organisasi ● ● ● ● ●

Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Individu ● ● ●

Penetapan tunjangan kinerja ●

Pengembangan Pola Karir Pegawai ●

Pembangunan/Pengembangan data base

pegawai ●

Pendidikan dan pelatihan berbasis

Kompetensi ● ● ●

Program Change Management

Pembentukan Tim Manajemen Perubahan ●

Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi ●

Sosialisasi dan internalisasi manajemen

perubahan dalam rangka RB ● ● ● ● ●

Program Penguatan Pengawasan

Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) ●

Peningkatan Peran Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting ●

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Review Renstra Organisasi (Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama) ● ●

Program Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring dan Evaluasi ● ● ● ● ●

Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi ● ● ● ● ●

25

4.2. Roadmap Standarisasi Pelayanan Pemasyarakatan

4.2.1. Roadmap Standarisasi Dukungan Teknis dan Administratif:

(Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

B

A G

sub

bag nama standar nama kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019

bagia

n p

rogra

m d

an

pela

pora

n

su

bbagia

n p

en

yu

su

nan

ren

can

a d

an

an

ggara

n

standar

penyusunan

rencana dan anggaran

penyusunan standar penyusunan rencana

dan anggaran

●

penyusunan modul

bimbingan teknis standar penyusunan


●

bimbingan teknis

standar penyusunan


●

standar

bangunan upt pemasyarakatan

penyusunan standar

bangunan upt pemasyarakatan

●

penyusunan modul bimbingan teknis

standar bangunan upt

pemasyarakatan

●

bimbingan teknis standar bangunan upt

pemasyarakatan

●

su

bbagia

n p

eru

ndan

g-u

ndan

gan

dan

org

an

isasi

standar

penyusunan peraturan

perundang-

undangan dan ketatalaksanaan

penyusunan standar

penyusunan peraturan

perundang-undangan dan ketatalaksanaan

●

penyusunan modul bimbingan teknis

standar penyusunan

peraturan perundang-undangan dan

ketatalaksanaan

●

bimbingan teknis

standar penyusunan

peraturan perundang-undangan dan

ketatalaksanaan

●

su

bbagia

n e

valu

asi dan

pela

pora

n

standar evaluasi

dan pelaporan

penyusunan standar

evaluasi dan pelaporan ●

penyusunan modul

bimbingan teknis

standar evaluasi dan

pelaporan

●

bimbingan teknis standar evaluasi dan

pelaporan

●

26

B

A G

sub


bagia

n

kepegaw

aia

n s

ubbag m

uta

si dan

adm

jafu

ng

standar penempatan

pegawai,

pelayanan administrasi

jabatan

fungsional, penggajian,

kepangkatan

penyusunan standar penempatan pegawai,

pelayanan

administrasi jabatan fungsional, penggajian,

kepangkatan

●

kegiatan rutin

penyusunan analisa

jabatan ● ●

penyusunan analisa

beban kerja ● ●

evaluasi jabatan ● ●

inventarisasi jabatan fungsional petugas

pemasyarakatan

● ● ● ● ●

penyusunan pola karir

pegawai ● ●

pengambilan sumpah

jabatan pejabat negara ● ● ● ● ●

operasionalisasi tim baperjakat ditjen

pemasyarakatan

● ● ● ● ●

assesment dan

penempatan pegawai

ditjen pemasyarakatan

● ● ● ● ●

assesment kepala unit pelaksanaan teknis

pemasyarakatan

● ● ● ● ●

su

bbag p

em

berh

en

tian

dan

pen

siu

n

standar

pemberian

hukuman disiplin,

pelayanan cuti,

pensiun dan pemberian tanda

jasa

penyusunan standar

pemberian hukuman

disiplin, pelayanan cuti, pensiun dan

pemberian tanda jasa

●

kegiatan rutin

penyusunan aplikasi

sistem penilaian

kinerja pegawai

●

su

bbag u

mu

m

kepegaw

aia

n

standar

pelayanan pembuatan kartu

pegawai,

pembuatan kartu istri/suami,

pembuatan kartu

askes

penyusunan standar

pelayanan pembuatan

kartu pegawai, pembuatan kartu

istri/suami,

pembuatan kartu askes

●

standar

kompetensi

analisa kebutuhan

petugas pemasyarakatan

● ●

27

B

A G

sub


petugas

pemasyarakatan

kegiatan rutin

pengembangan simpeg kepegawaian

●

penyusunan standar kompetensi petugas

pemasyarakatan

●

assesment kompetensi

petugas pemasyarakatan

●

penyusunan rencana pengembangan

kapasitas petugas

pemasyarakatan berdasarkan hasil

training need analysis

●

peningkatan atau

pengembangan

kapasitas petugas pemasyarakatan

● ● ● ●

monitoring dan evaluasi

● ● ● ● ●

fisik mental disiplin ● ● ● ● ●

bagia

n k

eu

an

gan

su

bbag p

ela

ksan

aan

an

ggara

n

standar pelaksanaan

anggaran

penyusunan standar

pelaksanaan anggaran ●

bimtek standar

pelaksanaan anggaran ●

koordinasi

pelaksanaan anggaran ● ● ● ● ●

sosialisasi

pelaksanaan anggaran ● ● ● ● ●

standar

pelayanan

pemberian gaji pegawai ,

remunerasi, uang

makan, uang duka wafat, uang

duka tewas, uang

lembur

kegiatan rutin

penyempurnaan

program aplikasi sistem informasi (

simka 4.0) berbasis

internet serta

pemeliharaan ser●er database bagian

keuangan tahun 2012

(kantor pusat)

●

pengembangan simka

upt ●

28

B

A G

sub


bimtek simka upt dan kantor pusat

●

pilot project simka upt ●

roll out simka upt ke

seluruh upt ● ● ● ●

penyusunan revisi

anggaran kantor pusat dan upt

● ● ● ● ●

monitoring bama dan

daya jasa ● ● ● ● ●

langkah-langkah akhir

tahun anggaran ● ● ● ● ●

su

bbag

perb

en

dah

ara

an

kegiatan rutin

pengelolaan dan

pelaksanaan simka

terintegrasi di kantor pusat

● ● ● ● ●

pengelolaan administrasi belanja

non pegawai

● ● ● ● ●

penanggung jawab

pengelolaan keuangan ditjen pas

● ● ● ● ●

su

bbag a

ku

nta

nsi dan

pela

pora

n

standar proses registrasi hibah

langsung dalam

bentuk uang dan pengelolaan PNBP

kegiatan rutin

pengelolaan sistem akuntansi pemerintah

● ● ● ● ●

rapat koordinasi

penyusunan laporan

keuangan

● ● ● ● ●

perencanaan/impleme

ntasi/pengelolaan/ sistem akuntansi

pemerintah

● ● ● ● ●

pengelolaan dan

penertiban rekening

pemerintah

● ● ● ● ●

perencanaan atau

sosialisasi sistem akuntansi instansi

● ● ● ● ●

rekonsiliasi laporan

keuangan ● ● ● ● ●

pemutakhiran data

tindak lanjut temuan

bpk

● ● ● ● ●

sinkronisasi laporan

hibah, pnbp dan hutang pihak ketiga

● ● ● ● ●

sosialisasi penyusunan laporan keuangan

● ● ● ● ●

29

B

A G

sub


bagia

n p

erl

en

gkapan

su

bbag p

en

gadaan

dan

an

alisa k

ebu

tuh

an

standar

pengadaan barang

persediaan dan

barang modal

penyusunan standar pengadaan barang

persediaan dan barang

modal

●

bimbingan teknis

standar pengadaan barang persediaan dan

barang modal

● ● ● ●

kegiatan rutin

kegiatan monitoring

pemanfaatan barang

inventaris terhadap analisa kebutuhan

● ● ● ● ●

bimbingan teknis

aplikasi sistem

informasi pengadaan

dan analisa kebutuhan basis web

● ● ● ● ●

pengembangan

aplikasi standar

sarana prasarana pemasyarakatan

● ● ● ● ●

bimtek aplikasi standar sarana

prasarana

pemasyarakatan

● ● ● ● ●

pengembangan

aplikasi standar bmn pemasyarakatan

● ● ● ● ●

bimtek aplikasi

standar bmn

pemasyarakatan

● ● ● ● ●

pengadaan barang dan

jasa keperluan upt pemasyarakatan

● ● ● ● ●

su

bbag in

ven

tari

sasi dan

pen

gh

apu

san

standar inventarisasi,

penghapusan dan

pengelolaan mutasi bmn

pembinaan dan penataan bmn

● ● ● ● ●

kegiatan rutin

bimtek simak bmn dan persediaan kantor

pusat

●

tim analisa dan

penghapusan bmn dan

barang persediaan

● ● ● ● ●

rekonsiliasi laporan bmn

● ● ● ● ●

penilaian aset bmn bekerjasama dengan

kpknl

● ● ● ● ●

sosialisasi penetapan

status penggunaan

bmn

● ● ● ● ●

30

B

A G

sub


bimtek pengawasan dan pengendalian bmn

● ● ● ● ●

sosialisasi persediaan dan kodifikasi barang

bmn

● ● ● ● ●

sosialisasi standar

penghapusan bmn dan barang persediaan

● ● ● ● ●

penyusunan standar inventarisasi,

penghapusan dan


●

bimbingan teknis standar inventarisasi,

penghapusan dan


● ● ● ● ●

bagia

n u

mu

m

su

bbag p

ers

ura

tan

dan

ars

ip

standar pengelolaan

persuratan

(menerima, mengklasifikasi,

mengagendakan,

mendistribusi)

kegiatan rutin

pengelolaan dan

pengklasifikasian arsip di lingkungan

ditjenpas

● ● ● ● ●

terselenggaranya

pengiriman surat

dinas ditjenpas

● ● ● ● ●

pengembangan sistem informasi kearsipan

●

pengembangan sistem manajemen persuratan

●

bimtek arsiparis ● ● ● ● ●

su

bbag t

u p

impin

an

dan

pro

tokol standar

protokoler pimpinan

kegiatan rutin

monitoring evaluasi pembinaan upt

● ● ● ● ●

rakor pimpinan ● ● ● ● ●

jamuan delegasi dan

tamu ● ● ● ● ●

representasi

pengawalan dan

pelayanan pimpinan

●

● ● ● ●

31

B

A G

sub


su

bbag r

um

ah

tan

gga

standar pemeliharaan

dan pengamanan

gedung, penggunaan

sarana fisik dan

sarana kantor

penyusunan standar

pemeliharaan dan pengamanan gedung,

penggunaan sarana

fisik dan sarana kantor

kegiatan rutin

pembiayaan cleaning

service, satpam, sopir, dan teknisi

● ● ● ● ●

pemeliharaan gedung dan bangunan kantor

pusat, halaman,

gedung dan taman

● ● ● ● ●

pemeliharaan dan

perawatan sarana gedung

● ● ● ● ●

perawatan sarana dan

prasarana kantor ● ● ● ● ●

pemeliharaan

kendaraan dinas roda

empat, roda enam,dan roda dua

● ● ● ● ●

bimbingan teknis simulasi

penanggulangan

bahaya kebakaran

● ● ● ● ●

bimbingan teknis simulasi

penanggulangan

bencana alam

● ● ● ● ●

4.2.2. Roadmap Standarisasi Pelayanan Informasi, Komunikasi

dan Kerjasama (Direktorat Informasi dan Komunikasi)

Sub dit

Seksi Nama Standar Nama Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019

SU

BD

IT D

ATA

DA

N

INFO

RM

AS

I

Seksi Pen

gelo

laan

Data

dan

Info

rmasi Standar layanan

informasi

Penyusunan

Standar layanan

informasi

●

Penyusunan

Modul Bimbingan Teknis Standar

layanan informasi

●

Bimbingan

Teknis Standar

layanan informasi

● ● ● ● ●

Standar

pengelolaan data

Penyusunan

Standar pengelolaan data

●

32

Sub

dit Seksi Nama Standar Nama Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019

dan informasi

pemasyarakatan

dan informasi

pemasyarakatan

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar

pengelolaan data dan informasi

pemasyarakatan

●

Bimbingan

Teknis Standar pengelolaan data

dan informasi

pemasyarakatan

● ● ● ●

Seksi

Pen

gem

ban

gan

Sis

tem

Info

rmasi

Layanan pemasyarakatan

berbasis IT yang

diselesaikan

Pengembangan layanan

pemasyarakatan

berbasis IT

● ● ● ● ●

Seksi Pen

gam

an

an

Dan

Pem

elih

ara

an

Tekn

olo

gi In

form

asi

Standar pengamanan dan

pemeliharaan

Teknologi Informasi

(jaringan (LAN

dan WAN), PC, server, dll)

Penyusunan Standar

pengamanan dan

pemeliharaan Teknologi

Informasi

(jaringan (LAN dan WAN), PC,

server, dll)

●

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar pengamanan dan

pemeliharaan

Teknologi Informasi

●

Bimbingan Teknis Standar

pengamanan dan

pemeliharaan Teknologi

Informasi

● ● ● ● ●

Kegiatan rutin dan pendukung

Penyusunan Manual Book

aplikasi SMS

Gateway berbasis web

●

Pembangunan Jaringan WIFI

● ● ● ● ●

Konfigurasi dan

pembelian server ●

33

Sub


Aplikasi email

Ditjen PAS ● ● ● ● ●

Pengelolaan

layanan PPID ● ● ● ● ●

Pengelolaan dan Pengamanan

Jaringan dan

Data Server

● ● ● ● ●

Pendampingan

Teknis Aplikasi SDP

● ● ● ● ●

SU

BD

IT H

UM

AS

Seksi

Pelipu

tan

dan

Pen

yajian

Beri

ta

Standar

pengolahan dan

publikasi berita

Penyusunan Standar

pengolahan dan

publikasi berita

●

Seksi A

nalisa d

an

Str

ate

gi K

om

un

ikasi

Penyusunan Modul Bimbingan

Teknis Standar

pengolahan dan

publikasi berita

●


pengolahan dan

publikasi berita

● ● ● ● ●

Kegiatan rutin dan pendukung

Peliputan ● ● ● ● ●

Penyusunan Warta PAS

● ● ● ● ●

Press Conference ● ● ● ● ●

Diskusi Media /

Media Gathering ● ● ● ● ●

Sosialisasi pemasyarakatan

dengan

penerbitan materi

publikasi cetak

● ● ● ● ●

Publikasi ● ● ● ● ●

Press Tour ● ● ● ● ●

Penyusunan instrumen indeks

pemahaman

masyarakat

mengenai pemasyarakatan

●

Pengukuran

indeks

pemahaman masyarakat

mengenai

pemasyarakatan

● ● ● ●

34

Sub


Seksi E

valu

asi dan

Pela

pora

n

Kegiatan rutin

dan pendukung

Monitoring dan

Evaluasi ● ● ● ● ●

SU

BD

IT K

ER

JA

SA

MA

Seksi K

erj

asam

a D

ala

m N

egeri

Standar kerjasama dalam

negeri

Penyusunan Standar

kerjasama dalam

negeri

●

Penyusunan


kerjasama dalam

negeri

●

Bimbingan

Teknis Standar kerjasama dalam

negeri

● ● ● ● ●

Seksi K

erj

asam

a L

uar

Negeri

Standar

kerjasama luar

negeri

Penyusunan

Standar

kerjasama luar negeri

●

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar


●

Bimbingan

Teknis Standar


● ● ● ●

Kegiatan Rutin

Penyusunan MoU ● ● ● ● ●

Penyusunan

rencana tindak

lanjut MoU

● ● ● ● ●

35

4.2.3. Roadmap Standarisasi Pelayanan Pembimbingan

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Direktorat Bina

Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak)

Sub


Su

bdir

ekto

rat

Regis

trasi A

nak d

an

Klien

Dew

asa

Seksi R

egis

trasi A

nak

Standar

registrasi, penempatan,

mutasi dan

pengeluaran anak

Penguatan Standar

registrasi, penempatan,

mutasi dan

pengeluaran anak

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis Standar registrasi,

penempatan,

mutasi dan pengeluaran anak

●

Bimbingan Teknis Standar registrasi,

penempatan,

mutasi dan pengeluaran anak

● ● ● ● ●

Standar

assessment dan

klasifikasi anak

Penguatan Standar

assessment dan

klasifikasi anak

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis Standar assessment

dan klasifikasi anak

●

Bimbingan Teknis

Standar assessment

dan klasifikasi anak

● ● ● ●

Seksi R

egis

trasi K

lien

Dew

asa

Standar

registrasi, mutasi

dan pengakhiran bimbingan klien

Penguatan Standar

registrasi, mutasi dan pengakhiran

bimbingan klien

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar registrasi, mutasi dan

pengakhiran

bimbingan klien

●

Bimbingan Teknis

Standar registrasi, mutasi dan

pengakhiran

bimbingan klien

● ● ●

Standar

assessment dan

klasifikasi klien

Penguatan Standar assessment dan

klasifikasi klien

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar assessment dan klasifikasi klien

●

36

Sub


Bimbingan Teknis

Standar assessment dan klasifikasi klien

● ● S

eksi E

vala

p

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan

Standar Pelayanan Pemasyarakatan di

bidang

Pembimbingan Kemasyarakatan

dan Pengentasan

Anak

● ● ● ● ●

Su

bdir

ekto

rat

Pen

did

ikan

Seksi Pen

did

ikan

Form

al dan

Kepu

sta

kaan

Standar

pendidikan

formal dan pendidikan

kejuruan

Penguatan Standar

pendidikan formal

dan pendidikan kejuruan

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar pendidikan formal dan

pendidikan

kejuruan

●

Bimbingan Teknis Standar pendidikan

formal dan

pendidikan

kejuruan

● ● ●

Seksi Pen

did

ikan

Keseta

raan

dan

Layan

an

Kh

usu

s

Standar pendidikan

kesetaraan

Penguatan Standar pendidikan

kesetaraan

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar pendidikan kesetaraan

●

Bimbingan Teknis Standar pendidikan

kesetaraan

● ● ● ●

Seksi Ten

aga I

nstr

uktu

r.

Standar pendidikan

ketrampilan

khusus

(kepramukaan, kesenian,

keagamaan,

olahraga, rekreasi, dan

karakter)

Penguatan Standar

pendidikan

ketrampilan khusus (kepramukaan,

kesenian,

keagamaan, olahraga, rekreasi,

dan karakter)

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar pendidikan ketrampilan khusus

(kepramukaan,

kesenian,

●

37

Sub


keagamaan,

olahraga, rekreasi,

dan karakter)

Bimbingan Teknis

Standar pendidikan

ketrampilan khusus

(kepramukaan, kesenian,

keagamaan,

olahraga, rekreasi, dan karakter)

● ● ● ● ●

Su

bdir

ekto

rat

Perl

indu

ngan

dan

Pen

gen

tasan

An

ak

Seksi B

imbin

gan

dan

Pen

gen

tasan

An

ak

Standar

pembimbingan

dan pengentasan anak (reintegrasi

anak)

Penguatan Standar

pembimbingan dan

pengentasan anak

(reintegrasi anak)

●

Penyusunan Modul Bimbingan Teknis

Standar

pembimbingan dan

pengentasan anak (reintegrasi anak)

●

Bimbingan Teknis

Standar

pembimbingan dan pengentasan anak

(reintegrasi anak)

● ● ● ●

Seksi Pen

dam

pin

gan

dan

Ban

tuan

Hu

ku

m

Standar

Pendampingan

proses peradilan, pendampingan

diversi dan

mediasi

Penguatan Standar Pendampingan

proses peradilan,

pendampingan diversi dan mediasi

●


Standar

Pendampingan proses peradilan,

pendampingan

diversi dan mediasi

●

Bimbingan Teknis

Standar Pendampingan

proses peradilan,

pendampingan diversi dan mediasi

● ● ● ● ●

Seksi

Kon

su

ltasi

dan

Fasilit

ato

r.

Standar

pengasuhan dan

konseling anak

Penguatan Standar pengasuhan dan

konseling anak

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis ●

38

Sub


Standar

pengasuhan dan

konseling anak

Bimbingan Teknis

Standar pengasuhan dan

konseling anak

● ● ●

Su

bdir

ekto

rat

Bim

bin

gan

dan

Pen

gaw

asan

Klien

Dew

asa

Seksi B

imbin

gan

Klien

Dew

asa

Standar bimbingan klien

dewasa (di luar

bimbingan kemandirian)

Penguatan Standar

bimbingan klien

dewasa (di luar bimbingan

kemandirian)

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar bimbingan klien dewasa (di

luar bimbingan

kemandirian)

●

Bimbingan Teknis

Standar bimbingan klien dewasa (di

luar bimbingan

kemandirian)

● ● ● ● ●

Seksi Pen

gaw

asan

dan

Pen

indakan

Standar

pengawasan dan

penindakan klien

Penguatan Standar

pengawasan dan penindakan klien

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar pengawasan dan

penindakan klien

●

Bimbingan Teknis

Standar

pengawasan dan penindakan klien

● ● ● ●

Standar

pengajuan ijin luar negeri

Penguatan Standar pengajuan ijin luar

negeri

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar pengajuan ijin luar negeri

●

Bimbingan Teknis

Standar pengajuan

ijin luar negeri

● ●

Seksi

Bim

bin

gan

Kete

ram

pilan

dan

Pen

yalu

ran

Kerj

a. Standar

bimbingan kemandirian

klien dewasa

Penguatan Standar bimbingan

kemandirian klien

dewasa

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis Standar bimbingan

●

39

Sub


kemandirian klien

dewasa

Bimbingan Teknis

Standar bimbingan kemandirian klien

dewasa

● ● ●

Su

bdir

ekto

rat

Pen

eliti

an

Kem

asyara

kata

n;

Seksi Pen

eliti

an

Kem

asyara

kata

n A

nak;

Standar penelitian

kemasyarakatan

klien anak

Penguatan Standar

penelitian

kemasyarakatan klien anak

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar penelitian


●

Bimbingan Teknis

Standar penelitian


● ● ● ● ●

Seksi Pen

eliti

an

Kem

asyara

kata

n K

lien

Dew

asa; Standar

penelitian

kemasyarakatan

klien dewasa

Penguatan Standar

penelitian

kemasyarakatan klien dewasa

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar penelitian


●

Bimbingan Teknis

Standar penelitian


● ● ● ●

Seksi Pem

bim

bin

g K

em

asyara

kata

n.

Standar pengusulan,

pengangkatan,

pemberhentian, pendataan

Pembimbing

Kemasyarakatan

Penguatan Standar

pengusulan,

pengangkatan, pemberhentian,

pendataan

Pembimbing Kemasyarakatan

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar

pengusulan, pengangkatan,

pemberhentian,

pendataan Pembimbing

Kemasyarakatan

●

40

Sub


Bimbingan Teknis

Standar pengusulan,

pengangkatan,

pemberhentian, pendataan

Pembimbing

Kemasyarakatan

● ● ●

41

4.2.4. Roadmap Standarisasi Pembinaan Narapidana dan

Pelayanan Tahanan (Direktorat Bina Pembinaan Narapidana

dan Pelayanan Tahanan)

Sub


SU

BD

IT B

IMB

ING

AN

KE

PR

IBA

DIA

N

Seksi

Keagam

aan

Standar

pembinaan

kepribadian

Penguatan

Standar pembinaan

kepribadian

●

Seksi

Ola

hra

ga

Dan

Kesen

ian


Teknis Standar

pembinaan kepribadian

●

Seksi B

imbin

gan

Inte

lektu

al D

an

Kesadara

n

Bern

egara

Bimbingan Teknis

Standar pembinaan

kepribadian

● ●

Kelo

mpok K

erj

a B

imbin

gan

Nara

pid

an

a K

hu

su

s

Standar pembinaan napi

terorisme

Penguatan Standar

pembinaan napi

terorisme

●

Penyusunan


pembinaan napi

terorisme

●

Bimbingan Teknis

Standar pembinaan napi

terorisme

● ● ● ● ●

Standar

Pembinaan Narapidana

Narkotika Dan

Transnasional, narapidana

illegal logging,

pelanggaran HAM berat

Penguatan

Standar


Narkotika Dan

Transnasional, narapidana illegal

logging,


●


Teknis Standar


Narkotika Dan

●

42

Sub


Transnasional,

narapidana illegal logging,

pelanggaran HAM

berat

Bimbingan Teknis

Standar Pembinaan

Narapidana

Narkotika Dan Transnasional,

narapidana illegal

logging,


● ● ● ●

Standar


khusus Korupsi

di Lapas /

Rutan

Penguatan

Standar


khusus Korupsi di

Lapas / Rutan

●


Teknis Standar

Pembinaan

Narapidana khusus Korupsi di

Lapas / Rutan

●

Bimbingan Teknis

Standar Pembinaan

Narapidana

khusus Korupsi di

Lapas / Rutan

● ● ●

SU

BD

IT B

IMB

ING

AN

KE

MA

ND

IRIA

N

SE

KS

I B

IMB

ING

AN

LA

TIH

AN

KE

TR

AM

PIL

AN

Standar

bimbingan bakat dan

bimbingan

keterampilan

Penguatan Standar

bimbingan bakat

dan bimbingan

keterampilan

●


Teknis Standar

bimbingan bakat dan bimbingan

keterampilan

●

Bimbingan Teknis

Standar

bimbingan bakat dan bimbingan

keterampilan

● ● ● ● ●

43

Sub


SE

KS

I K

EG

IATA

N K

ER

JA

IN

DU

STR

I D

AN

JA

SA

Standar pembinaan

produksi bidang

industri/ manufaktur,

dan sektor jasa

Penguatan Standar

pembinaan

produksi bidang industri/

manufaktur, dan

sektor jasa

●

Penyusunan


pembinaan

produksi bidang industri/

manufaktur, dan

sektor jasa

●

Bimbingan Teknis

Standar pembinaan

produksi bidang

industri/ manufaktur, dan

sektor jasa

● ● ● ●

SE

KS

I K

EG

IATA

N K

ER

JA

PE

RTA

NIA

N

PE

RK

EB

UN

AN

Standar

pembinaan produksi bidang

agribisnis

Penguatan

Standar

pembinaan produksi bidang

agribisnis

●

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar pembinaan

produksi bidang

agribisnis

●


pembinaan

produksi bidang agribisnis

● ●

SE

KS

I K

EG

IATA

N

KE

RJA

PE

RIK

AN

AN

DA

N

PE

TE

RN

AK

AN

Standar

promosi dan

pemasaran, bentuk usaha

serta

pengelolaan dana

Penguatan

Standar promosi dan pemasaran,

bentuk usaha

serta pengelolaan dana

pengembangan

produksi

●

44

Sub


pengembangan produksi


Teknis Standar

promosi dan pemasaran,

bentuk usaha


pengembangan

produksi

●

Bimbingan Teknis

Standar promosi dan pemasaran,

bentuk usaha


pengembangan

produksi

● ● ●

SU

BD

IT R

EG

ISTR

AS

I D

AN

KLA

SIF

IKA

SI

SE

KS

I R

EG

ISTR

AS

I D

AN

KLA

SIF

IKA

SI

TA

HA

NA

N

Standar

registrasi, klasifikasi,

penempatan,

mutasi,

pengeluaran dan kegiatan

admisi orientasi

narapidana dan tahanan

Penguatan

Standar registrasi, klasifikasi,

penempatan,

mutasi, pengeluaran dan

kegiatan admisi

orientasi


●

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar registrasi,

klasifikasi,

penempatan,

mutasi, pengeluaran dan

kegiatan admisi

orientasi narapidana dan

tahanan

●

SE

KS

I R

EG

ISTR

AS

I

DA

N K

LA

SIF

IKA

SI

NA

RA

PID

AN

A

Bimbingan Teknis

Standar registrasi,

klasifikasi, penempatan,

mutasi,

pengeluaran dan kegiatan admisi

orientasi


● ● ● ● ●

45

Sub


SE

KS

I E

VA

LU

AS

I D

AN

PE

LA

PO

RA

N

Monitoring dan Evaluasi Standar

yang disusun

Direktorat Bimkemas

● ● ● ● ●

Koordinasi Pelaksanaan

Pemberian Remisi

bagi Narapidana dan Anak Pidana

di Lapas / Rutan

/ Cab. Rutan

● ● ● ● ●

SU

BD

IT I

NTE

GR

AS

I D

AN

TPP

Seksi Pen

dayagu

naan

TPP

Standar pelaksanaan

kegiatan TPP

tingkat pusat, kanwil dan UPT

PAS

Penguatan Standar

pelaksanaan

kegiatan TPP tingkat pusat,

kanwil dan UPT

PAS

●

Penyusunan


pelaksanaan

kegiatan TPP tingkat pusat,

kanwil dan UPT

PAS

●

Bimbingan Teknis

Standar pelaksanaan

kegiatan TPP

tingkat pusat, kanwil dan UPT

PAS

● ● ●

Seksi In

tegra

si U

mu

m

Standar

pelayanan

pemberian CB, CMB dan PB

Narapidana

Tindak Pidana Umum dan

Khusus

Penguatan

Standar pelayanan

pemberian CB, CMB dan PB

Narapidana

Tindak Pidana Umum dan

Khusus

●

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar pelayanan

pemberian CB,

CMB dan PB Narapidana

Tindak Pidana

●

46

Sub


Umum dan

Khusus

Seksi In

tegra

si

kh

usu

s

Bimbingan Teknis

Standar pelayanan pemberian CB,

CMB dan PB

Narapidana Tindak Pidana

Umum dan

Khusus

● ● ● ● ●

Seksi A

dm

isi O

rien

tasi

dan

Asim

ilasi

Standar

pelayanan

asimilasi dan CMK

Penguatan

Standar pelayanan

asimilasi dan CMK

●

Penyusunan


pelayanan

asimilasi dan CMK

●

Bimbingan Teknis

Standar pelayanan asimilasi dan CMK

● ● ● ●

Kegiatan Rutin

Sidang Tim

Pengamat

Pemasyarakatan ( TPP ) Kantor Pusat

● ● ● ● ●

SU

BD

IT P

ELA

YA

NA

N T

AH

AN

AN

DA

N B

AN

TU

AN

HU

KU

M

SE

KS

I PE

NY

ULU

HA

N H

UK

UM

Standar

pelayanan

bimbingan dan penyuluhan

hukum tahanan

Penguatan Standar pelayanan

bimbingan dan

penyuluhan hukum tahanan

●


Teknis Standar

pelayanan bimbingan dan

penyuluhan

hukum tahanan

●

Bimbingan Teknis

Standar pelayanan bimbingan dan

penyuluhan

hukum tahanan

● ● ● ● ●

SE

KS

I

BA

NTU

AN

HU

KU

M

Standar

pelayanan bantuan hukum

dan

pendampingan peradilan bagi

tahanan

Penguatan

Standar pelayanan bantuan hukum

dan


tahanan

●

47

Sub



Teknis Standar

pelayanan bantuan hukum

dan


tahanan

●

Bimbingan Teknis

Standar pelayanan

bantuan hukum dan

pendampingan

peradilan bagi tahanan

● ● ● ●

SE

KS

I PE

LA

YA

NA

N T

AH

AN

AN

Standar pelayanan

tahanan

(overstaying)

Penguatan Standar pelayanan

tahanan

(overstaying)

●

Penyusunan


pelayanan

tahanan (overstaying)

●

Bimbingan Teknis Standar pelayanan

tahanan

(overstaying)

● ● ●

Kegiatan Rutin

Rapat Koordinasi Antar Instansi

Penegak Hukum

dalam Rangka

Penguatan Mekanisme

Koordinasi dan

Komunikasi Antar Aparat Hukum (

Mahkumjakpol )

● ● ● ● ●

48

4.2.5. Roadmap Standarisasi Pengelolaan BASAN BARAN

(Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang

Rampasan Negara)

Sub

dit Seksi Nama Standar Nama Kegiatan

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

Su

bdir

ekto

rat

Regis

trasi dan

Iden

tifikasi

Seksi Pen

eri

maan

dan

Pen

ilaia

n

Standar registrasi dan

identifikasi

basan baran (penerimaan

dan penelitian

dan penilaian basan)

Penguatan Standar registrasi dan

identifikasi basan

baran (penerimaan dan penelitian dan

penilaian basan)

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar registrasi dan identifikasi

basan baran

(penerimaan dan penelitian dan

penilaian basan)

●

Bimbingan Teknis

Standar registrasi

dan identifikasi basan baran

(penerimaan dan

penelitian dan penilaian basan)

● ● ● ● ●

Seksi K

lasifik

asi dan

Pen

em

pata

n

Standar

klasifikasi dan

penempatan basan baran

Penguatan Standar klasifikasi dan

penempatan basan

baran

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis Standar klasifikasi

dan penempatan

basan baran

●

Bimbingan Teknis Standar klasifikasi

dan penempatan

basan baran

● ● ● ●

49

Sub


201

5

201

6

201

7

201

8

201

9 S

eksi E

valu

asi dan

Pela

pora

n P

en

gelo

laan

Ben

da

Sit

aan

Negara

dan

Bara

ng

Ram

pasan

Negara

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

standar yang disusun

direktorat Rupbasan

● ● ● ● ●

Su

bdir

ekto

rat

Pen

gam

an

an

dan

Pem

elih

ara

an

Seksi Pen

gam

an

an

Standar

pengamanan

basan baran

Penguatan Standar

pengamanan basan

baran

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis Standar pengamanan

basan baran

●

Bimbingan Teknis

Standar pengamanan

basan baran

● ● ● ● ●

Seksi Pem

elih

ara

an

Standar

pemeliharaan

basan baran

Penguatan Standar pemeliharaan basan

baran

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar pemeliharaan basan

baran

●

Bimbingan Teknis

Standar

pemeliharaan basan baran

● ● ● ● ●

Seksi B

imbin

gan

Tekn

is P

etu

gas

Pen

gelo

laan

Bara

ng

Sit

aan

Negara

dan

Bara

ng R

am

pasan

Negara

50

Sub


201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

Su

bdir

ekto

rat

Mu

tasi dan

Pen

gh

apu

san

Seksi M

uta

si

Standar mutasi

fisik dan

administrasi

Penguatan Standar mutasi fisik dan

administrasi

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar mutasi fisik dan administrasi

●

Bimbingan Teknis

Standar mutasi fisik

dan administrasi

● ● ● ●

Seksi Pen

gh

apu

san

Standar penghapusan/

pengeluaran

Penguatan Standar

penghapusan/ pengeluaran


Standar

penghapusan/ pengeluaran

●


penghapusan/

pengeluaran

● ● ● ● ●

Seksi Pen

gaw

asan

Ben

da S

itaan

Negara

dan

Bara

ng R

am

pasan

Negara

Standar pengawasan

basan baran

Penguatan Standar pengawasan basan

baran

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar pengawasan basan baran

●

Bimbingan Teknis Standar pengawasan

basan baran

● ● ● ● ●

51

4.2.6. Roadmap Standarisasi Pelayanan Kesehatan dan

Perawatan (Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan)

Sub


Su

bdir

ekto

rat

Pen

gaw

asan

Makan

an

Seksi G

izi

Standar KIE,

penyuluhan dan

pencegahan

Penguatan standar Standar

KIE, penyuluhan

dan pencegahan

●


Teknis Standar

KIE, penyuluhan

dan pencegahan

●


KIE, penyuluhan

dan pencegahan

● ● ● ●

Seksi B

ah

an

Makan

an

Standar

penyelenggaraan

makanan (gizi, kualitas bahan

makanan serta

penerimaan, pengolahan, dan

penyajian

makanan)

Penguatan

standar Standar penyelenggaraan

makanan (gizi,

kualitas bahan makanan serta

penerimaan,

pengolahan, dan

penyajian makanan)

●

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar

penyelenggaraan makanan (gizi,

kualitas bahan

makanan serta penerimaan,

pengolahan, dan

penyajian makanan)

●


penyelenggaraan

makanan (gizi, kualitas bahan

makanan serta

penerimaan, pengolahan, dan

penyajian

makanan)

● ● ● ● ●

Seksi

Sara

na d

an

Pra

sara

na

Makan

an

Standar

pemenuhan kebutuhan dasar

kesehatan

(pakaian, alat

Penguatan

standar Standar pemenuhan

kebutuhan dasar

kesehatan

●

52

Sub


tidur dan alat

mandi napi/tahanan)

(pakaian, alat

tidur dan alat mandi

napi/tahanan)


Teknis Standar

pemenuhan

kebutuhan dasar kesehatan

(pakaian, alat

tidur dan alat mandi

napi/tahanan)

●

Bimbingan

Teknis Standar

pemenuhan kebutuhan dasar

kesehatan

(pakaian, alat tidur dan alat

mandi

napi/tahanan)

● ● ●

Su

bdir

ekto

rat

Pen

gaw

asan

Keseh

ata

n

Seksi S

tan

dard

isasi K

eseh

ata

n

Standar

rekomendasi medis

Penguatan

standar Standar rekomendasi

medis

●

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar rekomendasi

medis

●

Bimbingan

Teknis Standar

rekomendasi medis

● ● ●

Seksi Pela

yan

an

Keseh

ata

n

Standar perawatan medis

dasar (standar

perawatan di

poliklinik LP/Rutan)

Penguatan

standar Standar

perawatan medis

dasar (standar perawatan di

poliklinik

LP/Rutan)

●


Teknis Standar

perawatan medis


poliklinik

LP/Rutan)

●

53

Sub



perawatan medis


poliklinik

LP/Rutan)

● ● ● ● ●

Seksi S

ara

na d

an

Pra

sara

na K

eseh

ata

n

Standar pengawasan

napi/thnn yang

dirawat di luar Lapas/rutan dan

perawatan pre

post release

Penguatan

standar Standar pengawasan

napi/thnn yang

dirawat di luar Lapas/rutan dan

perawatan pre

post release

●

Penyusunan


pengawasan

napi/thnn yang dirawat di luar

Lapas/rutan dan

perawatan pre post release

●


pengawasan

napi/thnn yang dirawat di luar

Lapas/rutan dan

perawatan pre post release

● ● ● ●

Seksi S

an

itasi dan

Keseh

ata

n L

ingku

ngan

Standar pengelolaan

kebersihan,

pengelolaan air bersih dan

pengolahan

limbah sampah


pengelolaan

kebersihan, pengelolaan air

bersih dan

pengolahan

limbah sampah

●


Teknis Standar

pengelolaan kebersihan,

pengelolaan air

bersih dan

pengolahan limbah sampah

●

Bimbingan

Teknis Standar

pengelolaan

● ●

54

Sub


kebersihan,

pengelolaan air bersih dan

pengolahan

limbah sampah

Su

bdir

ekto

rat

Pen

yakit

Men

ula

r dan

Kete

rgan

tun

gan

Nark

oti

ka P

sik

otr

opik

a

dan

Zat

Adik

tif

Seksi Pen

cegah

an

Standar

pengendalian TB, Hepatitis,

Skabies, Lepra

dan penyakit

menular lainnya

Penguatan

standar Standar pengendalian TB,

Hepatitis,

Skabies, Lepra dan penyakit

menular lainnya

●

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar pengendalian TB,

Hepatitis,

Skabies, Lepra

dan penyakit menular lainnya

●

Bimbingan

Teknis Standar

pengendalian TB, Hepatitis,

Skabies, Lepra

dan penyakit

menular lainnya

● ● ● ● ●

Standar penanggulangan

HIV AIDS


penanggulangan

HIV AIDS

●

Penyusunan


penanggulangan

HIV AIDS

●

Bimbingan

Teknis Standar penanggulangan

HIV AIDS

● ● ● ●

Seksi R

eh

abilit

asi M

edik

Standar terapi

rehabilitasi

medik

Penguatan

standar Standar

terapi rehabilitasi medik

●

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar

terapi rehabilitasi medik

●

Bimbingan

Teknis Standar ● ● ●

55

Sub


terapi rehabilitasi

medik

Seksi R

eh

abilit

asi S

osia

l

Standar terapi

rehabilitasi sosial

Penguatan

standar Standar terapi rehabilitasi

sosial

●

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar terapi rehabilitasi

sosial

●

Bimbingan

Teknis Standar

terapi rehabilitasi social

● ●

Su

bdir

ekto

rat

Perl

indu

ngan

Kelo

mpok R

en

tan

dan

Resik

o T

inggi

Seksi Perl

indu

ngan

Kelo

mpok R

en

tan

Standar perawatan dasar

bayi, anak

(imunisasi)

sampai 2 th dan napi anak,

wanita datang

bulan, hamil, menyusui IMS,

serta manula

Penguatan

standar Standar perawatan dasar

bayi, anak

(imunisasi) sampai 2 th dan

napi anak, wanita

datang bulan,

hamil, menyusui IMS, serta

manula

●

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar perawatan dasar

bayi, anak

(imunisasi) sampai 2 th dan

napi anak, wanita

datang bulan, hamil, menyusui

IMS, serta

manula

●

56

Sub



perawatan dasar

bayi, anak (imunisasi)

sampai 2 th dan

napi anak, wanita datang bulan,

hamil, menyusui

IMS, serta manula

● ● ● ● ●

Standar

pendampingan psikolog dan

psikiater,

konseling,

rujukan jiwa dan penatalaksanaan

gangguan jiwa


pendampingan

psikolog dan psikiater,

konseling,

rujukan jiwa dan

penatalaksanaan gangguan jiwa

●

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar pendampingan

psikolog dan

psikiater,

konseling, rujukan jiwa dan

penatalaksanaan

gangguan jiwa

●


pendampingan

psikolog dan

psikiater, konseling,

rujukan jiwa dan

penatalaksanaan gangguan jiwa

● ● ●

Seksi Perl

indu

ngan

Kelo

mpok

Resik

o T

inggi

Standar pelaksanaan

rujukan elektif

dan gawat darurat


pelaksanaan

rujukan elektif dan gawat

darurat

●

Penyusunan

Modul Bimbingan

Teknis Standar pelaksanaan

rujukan elektif

dan gawat darurat

●

57

Sub



pelaksanaan

rujukan elektif dan gawat

darurat

● ● ● ●

Seksi E

valu

asi dan

Pela

pora

n K

eseh

ata

n d

an

Pera

wata

n

Monitoring dan

evaluasi ● ● ● ● ●

4.2.7. Roadmap Standarisasi Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban (Direktorat Keamanan dan Ketertiban)

Sub


Su

b D

irekto

rat

Sta

ndari

sasi dan

Evalu

asi

Seksi S

tan

dard

isasi S

ara

na

Standar keamanan UPT

Pemasyarakatan

(termasuk pengamanan

kunjungan,

asimilasi dan

pengawalan, keadaan

darurat)

Penguatan Standar

keamanan UPT

Pemasyarakatan (termasuk

pengamanan

kunjungan, asimilasi

dan pengawalan, keadaan darurat)

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar keamanan UPT Pemasyarakatan

(termasuk

pengamanan

kunjungan, asimilasi dan pengawalan,

keadaan darurat)

●

Bimbingan Teknis

Standar keamanan

UPT Pemasyarakatan (termasuk

● ● ●

58

Sub


pengamanan

kunjungan, asimilasi dan pengawalan,

keadaan darurat)

Seksi Pem

an

tau

an

dan

Evalu

asi H

un

ian

Standar penggunaan dan

pemeliharaan

sarana keamanan

Penguatan Standar

penggunaan dan

pemeliharaan sarana keamanan

●


Standar penggunaan

dan pemeliharaan sarana keamanan

●

Bimbingan Teknis Standar penggunaan

dan pemeliharaan

sarana keamanan

● ● ● ●

Standar evaluasi hunian

Penguatan Standar

evaluasi hunian ●


Standar evaluasi

hunian

●

Bimbingan Teknis

Standar evaluasi hunian

● ● ● ● ●

kegiatan rutin

Penguatan peraturan pemerintah

penggunaan senjata

api bagi petugas Lapas

●

Su

b D

irekto

rat

Pen

cegah

an

dan

Pen

indakan

Seksi Pen

cegah

an

dan

In

telije

n

Standar

pencegahan

gangguan

kamtib

Penguatan Standar

pencegahan gangguan kamtib

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar pencegahan

gangguan kamtib

●

Bimbingan Teknis Standar pencegahan

gangguan kamtib

● ● ● ● ●

Standar intelijen PAS

Penguatan Standar

intelijen PAS ●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar intelijen PAS

●

Bimbingan Teknis Standar intelijen PAS

● ● ●

59

Sub


Seksi Pen

indakan

Gan

ggu

an

Keam

an

an

dan

Kete

rtib

an

Standar

penindakan

gangguan kamtib

Penguatan Standar penindakan

gangguan kamtib

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar penindakan gangguan kamtib

●

Bimbingan Teknis

Standar penindakan

gangguan kamtib

● ● ● ●

Standar pemulihan

kondisi

keamanan

Penguatan Standar

pemulihan kondisi keamanan

●


Standar pemulihan

kondisi keamanan

●

Bimbingan Teknis

Standar pemulihan kondisi keamanan

● ●

kegiatan rutin

Satgas pencegahan

dan penanggulangan

gangguan kamtib

● ● ● ● ●

Su

b D

irekto

rat

Kode E

tik P

rofe

si

Seksi Pen

gaw

asan

In

tern

al

Standar pemantauan

pengendalian

internal dan

eksternal

Penguatan Standar

pemantauan

pengendalian

internal dan eksternal

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis

Standar pemantauan

pengendalian internal dan

eksternal

●

Bimbingan Teknis

Standar pemantauan pengendalian

internal dan

eksternal

● ● ● ●

Seksi

Advokasi

dan

Ban

tuan

Hu

ku

m Standar

Penyelenggaraan sidang kode etik

dan pengelolaan

majelis kode etik

Penguatan Standar

Penyelenggaraan sidang kode etik dan

pengelolaan majelis

kode etik

●

60

Sub



Standar

Penyelenggaraan sidang kode etik dan

pengelolaan majelis

kode etik

●

Bimbingan Teknis

Standar Penyelenggaraan

sidang kode etik dan

pengelolaan majelis kode etik

● ● ● ● ●

Seksi B

imbin

gan

Tekn

is

Petu

gas K

eam

an

an

Standar

kompetensi Petugas

Keamanan UPT

Pemasyarakatan

Penguatan Standar kompetensi Petugas

Keamanan UPT

Pemasyarakatan

●

Penyusunan Modul

Bimbingan Teknis Standar kompetensi

Petugas Keamanan

UPT Pemasyarakatan

●

Bimbingan Teknis Standar kompetensi

Petugas Keamanan

UPT Pemasyarakatan

● ● ●

kegiatan rutin

Sidang Majelis Kode

Etik

● ● ● ● ●

Su

b D

irekto

rat

Pela

yan

an

Pen

gadu

an

Seksi Pen

eri

maan

dan

Kla

rifikasi Pen

gadu

an

Standar

pelayanan

pengaduan

Penguatan Standar

pelayanan

pengaduan

●


Standar pelayanan

pengaduan

●

Bimbingan Teknis

Standar pelayanan pengaduan

● ● ● ● ●

Seksi

Invest

igasi

Standar

pelayanan

Penguatan Standar

pelayanan ●

61

Sub


pengelolaan

sistem whistle blower

pengelolaan sistem

whistle blower


Standar pelayanan

pengelolaan sistem whistle blower

●

Bimbingan Teknis Standar pelayanan

pengelolaan sistem

whistle blower

● ● ● ●

Seksi

Evalu

asi dan

Pela

pora

n

Keam

an

an

dan

Kete

rtib

an

Tindak lanjut pengaduan

● ● ● ● ●

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

tugas di bidang

kamtib

● ● ● ● ●

62

NO ISU RENCANA AKSI KELUARAN

SASARAN/INDIKATOR

KEBERHASILAN

JANGKA

WAKTU

PELAKSANAAN

INSTANSI

PENANGGUNG

JAWAB

A.

Otoritas Pengelolaan Pulau Nusakambangan

1. Instruksi Menteri

Hukum dan HAM

RI kepada seluruh jajarannya untuk

membuat prioritas Pembangunan

Pulau Nusakambangan

sebagai Kawasan

Khusus Lembaga Pemasyarakatan

dalam perencanaan dan

penganggaran di Kementerian

Instruksi Menteri

Hukum dan HAM

RI

Dikeluarkannya Instruksi

Menteri Hukum dan HAM RI

tentang Pembangunan pulau

Nusakambangan sebagai

kawasan Khusus Lembaga

Pemasyarakatan yang

memuat:

1. Pembentukan Tim

Pelaksana Cetak Biru yang melakukan

koordinasi dan komunikasi, pemetaan

kebutuhan, monitoring

dan evaluasi. 2. Perencanaan dan

Penganggaran pembangunan pulau

Nusakambangan di dalam DIPA Kementerian

Hukum dan HAM RI atau DIPA Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan.

3. Masa kerja Tim 5 tahun sejak pembentukan.

2 Bulan

Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan.

Direktorat

Jenderal

Peraturan

Perundang-

undangan

63

2. Sinkronisasi

kawasan khusus Lembaga

Pemasyarakatan di

Nusakambangan dengan Rencana

Tata Ruang

Wilayah (RTRW Provinsi dan

Pemda)

Peraturan

Daerah (PERDA)

yang mencakup

pengaturan tata

ruang wilayah

pulau

Nusakambangan

sebagai kawasan

khusus Lembaga

Pemasyarakatan.

Diterbitkannya PERDA

Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) oleh Provinsi Jawa

Tengah dan Kabupaten

Cilacap yang memuat:

1. Pulau Nusakambangan

sebagai Kawasan Khusus Lembaga

Pemasyarakatan

2. Pulau Nusakambangan sebagai Kawasan

Strategis Nasional (Hamkamnas)

3. Pulau Nusakambangan sebagai Pulau Kecil

Terluar

4. Pulau Nusakambangan kawasan budidaya

kelautan, kawasan hutan lindung dan cagar

budaya 5. Pulau Nusakambangan

sebagai kawasan Destinasi Pariwisata

Nasional, pada area-area

tertentu yang tidak bersinggungan dengan

kegiatan pertahanan dan keamanan,

5 Tahun Kemenkumham

RI Cq Kanwil

Kemenkumham

Jawa Tengah

Pemda Provinsi

Jawa Tengah dan

Pemda

Kabupaten

Cilacap

64

Pemasyarakatan,

pelestarian alam dan lingkungan hidup.

3. Pembentukan Satuan Kerja

yang memiliki kewenangan

pengelolaan

pulau Nusakambangan

sebagai kawasan khusus Lembaga

Pemasyarakatan di bawah

Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan

Satuan Kerja

Khusus setingkat

eselon II yang

memiliki

kewenangan

pengelolaan

pulau

Nusakambangan

sebagai kawasan

khusus Lembaga

Pemasyarakatan

di bawah

Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

Revisi Permenkumham RI

Nomor M.HH-05.OT.01.01

Tahun Tentang Organisasi

dan Tata kerja Kementerian

Hukum dan HAM RI, yang

memuat Satuan Kerja

setingkat eselon II yang

memiliki kewenangan

pengelolaan pulau



Pemasyarakatan di bawah

Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan dengan

tugas dan fungsi sebagai

berikut :

1. Fungsi administratif fasilitatif: Menyusun

program dan anggaran (man, money, material)

2. Fungsi teknis substantif

a. Pembinaan b. Monitoring, evaluasi

dan pelaporan c. Pengawasan

1 Tahun Sekjen

Kemenkumham

RI

65

d. Pengendalian

e. Penindakan 3. Fungsi koordinatif

horizontal maupun vertical

4. Melakukan penyusunan

pedoman teknis

pulau Nusakambangan

sebagai kawasan khusus Lembaga

Pemasyarakatan yang dikelola

oleh Satuan

Kerja dengan menguraikan

kewenangan, tugas, dan fungsi

dengan instansi terkait lainnya

yang memiliki peran atau

fungsi yang

melekat pada pulau

Nusakambangan

Peraturan

Menteri Hukum

dan HAM RI

Tentang

Pedoman Teknis

pengelolan pulau

Nusakambangan

sebagai Kawasan

Khusus Lembaga

Pemasyarakatan

Diterbitkannya Peraturan

Menteri Hukum dan HAM RI

Tentang Pedoman Teknis

pengelolan pulau



Pemasyarakatan, yang

memuat:

1. Tugas dan fungsi

pengelolaan:

a. Dukungan teknis

b. Pembinaan c. Perawatan

d. Pengamanan

e. ICT f. Pemberdayaan,

pengawasan dan pengendalian

lingkungan Nusakambangan.

2. Pola hubungan antara Satker Pengelola

Nusakambangan dengan

1 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

66

Kemenkumham, Ditjen

Pas, Kanwil Kemenkumham dan UPT

. 3. Pola hubungan dengan

Instansi/lembaga lain.

B.

Kebijakan Tata Ruang Pulau Nusakambangan

1. Tata Ruang

Mendorong kebijakan

pembangunan pulau

Nusakambangan

berupa rekonstruksi

bangunan Lapas.

Rekonstruksi

bangunan Lapas

Rekonstruksi Lapas melalui :

1. Pemetaan wilayah

rekonstruksi 2. Perencanaan dan

penganggaran 3. Pelaksanaan

rekonstruksi bangunan Lapas.

3 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

Penetapan Rencana

Detail Tata

Bangunan dan

Lingkungan (RTBL)

Pulau

Nusakambangan

yang meliputi fungsi

kawasan khusus

Pemasyarakatan

terdiri dari bangunan

Lapas, rumah dinas

Diterbitkannya

Peraturan

Menteri PU

tentang Rencana

Tata Ruang

Bangunan dan

Lingkungan

(RTBL) pulau

Nusakambangan

Dikeluarkannya Peraturan

Menteri PU tentang Rencana

Detail Tata Ruang Bangunan

dan Lingkungan (RTBL) yang

membagi kawasan menjadi:

area Lembaga

Pemasyarakatan berikut

sarana dan prasarana

pendukungnya, area

Strategis Nasional

(Hamkamnas), area budidaya

1 Tahun

Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

Direktorat

Jenderal

Peraturan

Perundang-

undangan.

67

pegawai, rumah

sakit, sekolah,

sarana prasarana

transportasi (darat,

laut, dan udara),

fasilitas olahraga,

fasilitas perniagaan

(pasar) dan lainnya,

kawasan strategis

nasional, kawasan

pertahanan dan

keamanan, kawasan

budidaya laut dan

hutan lindung serta

kawasan destinasi

pariwisata nasional

laut dan hutan lindung serta

area Destinasi Pariwisata

Nasional

2. Penataan

Lingkungan

Dikeluarkannya

Instruksi Presiden

mengenai teknis

pelaksanaan

penertiban dalam

rangka pencegahan

pengrusakan hutan

dan tindakan ilegal

lainnya yang

mengancam

Instruksi

Presiden

mengenai

pelaksanaan

penertiban dalam

rangka

pencegahan

pengrusakan

hutan dan

tindakan ilegal di

Terwujudnya kesamaan visi

dan misi untuk menjaga

pulau Nusakambangan

sebagai pulau

Pemasyarakatan yang

dipenuhi dengan

keanekaragaman alam.

2 Tahun

Sekjen

Kemenkumham

RI

Direktorat

Jenderal

Peraturan

Perundang-

undangan.

Adanya tindakan hukum

terhadap pembalakan liar

dan perambah di kawasan

68

kelestarian

lingkungan hidup di

Pulau

Nusakambangan.

Instruksi ini

ditujukan kepada

Kementerian/Lemba

ga terkait

diantaranya

Kementerian Hukum

dan HAM RI dan

Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan,

Kementerian

Kehutanan,

Kementerian

Lingkungan Hidup,

TNI, dan Polri di

tingkat pusat dan

daerah.

Pulau

Nusakambangan.

Konservasi alam

Nusakambangan

Berkurangnya pembalakan

liar dan perambah di

kawasan konservasi alam

Nusakambangan

Menyusun jadwal

dan evaluasi

kegiatan penjagaan

dan patroli pulau

sebagai bagian

pencegahan

pengrusakan hutan

Jadwal dan

evaluasi kegiatan

penjagaan dan

patroli

Terciptanya kondisi

Nusakambangan yang aman

dan kondusif

5 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

Tercapainya kesepakatan

mengenai tugas penjagaan

dan patroli di pulau

Nusakambangan

69

dan tindakan ilegal

lainnya yang

mengancam

kelestarian

lingkungan hidup di

pulau

Nusakambangan.

Penyuluhan,

pembuatan media

kampanye dalam

bentuk poster, video

visual, leaflet dan

sebagainya mengenai

pentinganya

kelestarian

lingkungan hidup di

pulau

Nusakambangan

untuk kepentingan

nasional dan daerah

Tersosialisasinya

informasi-

informasi

mengenai fungsi

dan pelestarian

alam

Nusakambangan

kepada

masyarakat

Cilacap

Meningkatnya kesadaran

masyarakat terhadap fungsi

alam di pulau

Nusakambangan

5 tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

3. Pemanfaata

n SDA

Menyusun rencana

identifikasi SDA

bersama

Kementerian ESDM,

Kementerian

Kehutanan,

Dibuatnya MoU

antar

Kementerian/Le

mbaga terkait

perihal

identifikasi SDA

Tersedianya MoU antara

Kementerian/Lembaga

terkait perihal identifikasi

SDA di pulau

Nusakambangan

5 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

70

Kementerian

Pertanian,

Kementerian

Lingkungan Hidup,

Kementerian

Kelautan dan

lembaga lainnya

seperti perguruan

tinggi maupun

swasta

di pulau

Nusakambangan

Asesmen melalui

penelitian yang

menyeluruh

Adanya data dan hasil

penelitian mengenai SDA

yang dapat dimanfaatkan

untuk kepentingan dan

kegiatan Pemasyarakatan

Penetapan wilayah

lahan-lahan

produktif untuk

kegiatan kerja

narapidana.

Lahan yang

dapat digunakan

untuk bimbingan

kerja narapidana

di luar Lapas.

Teridentifikasinya lahan-

lahan yang dapat digunakan

untuk kegiatan kerja

narapidana dalam skala

yang besar.

5 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

A.

Penguatan Kebijakan Teknis Pemasyarakatan

1. Aspek Pembinaan

Menetapkan

keberadaan petugas

Lapas dan Bapas

yang mampu

Petugas

Pemayarakatan

yang terlatih dan

Adanya pelatihan-pelatihan

bagi petugas yang

berorientasi pada

peningkatan kemampuan

2 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

71

menerapkan

Peraturan Menteri

Hukum dan HAM RI

Nomor 12 Tahun

2013 tentang

Assesment Risiko

dan Assessment

Kebutuhan

Narapidana dan klien

Pemasyarakatan,

yang juga dapat

melaksanakan

kebijakan rencana

produksi di Lapas-

Lapas pulau

Nusakambangan.

memenuhi

kriteria.

Standar

kebijakan Lapas

produksi di

pulau

Nusakambangan

assessment maupun

pengelolaan kegiatan

produksi lahan.

Ditetapkannya kebijakan

produksi di Lapas-Lapas

pulau Nusakambangan

Bertambahnya keahlian

warga binaan

pemasyarakatan di bidang

jasa, pertanian, perkebunan

dan industri.

Didirikannya Bapas

di wilayah

Nusakambangan

Bapas di dalam

lingkungan

pulau

Nusakambangan

a. Pembangunan fisik b. Penetapan Satker

c. Pengadaan SDM d. Pengadaan sarana dan

prasarana

3 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

Ditetapkannya

kebijakan pendidikan

nonformal (kejar

Standar

kebijakan

pendidikan

Adanya pemberantasan buta

huruf, kejar paket A, B, C

hingga perguruan tinggi.

2 Tahun

Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

72

paket) bagi

narapidana di Lapas-

Lapas

Nusakambangan.

narapidana di

pulau.

Nusakambangan.

Adanya pesantren di

lingkungan Nusakambangan.

Bertambahnya jumlah SDM

pengajar dan fasilitas

pendidikan dan pengajaran.

2. Aspek

Kesehatan

Menyusun sistem

kordinasi, sistem

komunikasi dan

sistem layanan

kesehatan terpadu di

dalam Lapas dan di

dalam kawasan.

Peraturan

Menteri Hukum

dan HAM RI

tentang sistem

pelayanan

kesehatan

terpadu di pulau

Nusakambangan.

Adanya Peraturan Menteri

Hukum dan HAM RI tentang

sistem pelayanan kesehatan

terpadu di pulau

Nusakambangan.

2 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

Membangun sarana

prasarana kesehatan

berupa rumah sakit

di dalam kawasan

dan klinik-klinik di

dalam Lapas.

Berdirinya

rumah sakit di

pulau

Nusakambangan

dan klinik di

dalam Lapas.

Ketersediaan rumah sakit di

dalam pulau dan Klinik di

dalam Lapas, dengan

langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Rencana pembangunan rumah sakit dan klinik

2. Penganggaran 3. Pelaksanaan

pembangunan

4. Operasional rumah sakit.

3 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

73

Menyediakan tenaga

kesehatan dan obat-

obatan sesuai

dengan kebutuhan.

Jumlah tenaga

kesehatan seperti

dokter, perawat,

maupun obat-

obatan yang

memadai.

Ketersediaan tenaga

kesehatan dan obat-obatan

dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Asesmen kebutuhan

2. Rekruitmen tenaga kesehatan

3. Penempatan tenaga kesehatan

3 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

Menyusun

standarisasi layanan

kesehatan akses

yang terbuka bagi

setiap orang yang

berada di dalam

kawasan.

Standar layanan

kesehatan.

Adanya standar layanan

kesehatan yang dibuat

dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Standar sarana prasarana

2. Standar tenaga medis

3. Standar obat-obatan 4. Standar pelayanan

3 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

3. Aspek

Pengamanan

Menetapkan standar

jumlah petugas

Standarisasi

jumlah petugas

Bertambahnya jumlah

petugas pengamanan.

1 Tahun

74

pengamanan

berdasarkan jumlah

penghuni dan

kebutuhan

pengamanan dalam

dan luar Lapas.

pengamanan

untuk

kebutuhan

dalam dan luar

Lapas.

Terminimalisirnya

gangguan-gangguan

keamanan dari dalam dan

luar Lapas.

Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

Melaksanakan

perbaikan sarana

prasarana keamanan

berupa : bangunan

satgas Kamtib

beserta alat bantu

keamanan,

bangunan pos-pos

penjagaan,

bangunan layanan

kunjungan di

pelabuhan

Wijayarapura dan

pelabuhan Sodong,

yang dilengkapi

dengan dukungan IT.

Bangunan Satgas

Kamtib, pos-pos

penjagaan yang

dilengkapi

dengan alat

bantu keamanan

dan dukungan

IT.

Sarana prasarana

pengamanan yang dibangun

dengan implementasi

teknologi berupa :

1. Automatic door di

seluruh Lapas Nusakambangan dan

pelabuhan wijayapura maupun pelabuhan

sodong 2. Penambahan titik letak

CCTV di dalam dan luar

Lapas. 3. Senjata non lethal

weapon, walk through, x-ray, hand metal

detector, anjing pelacak. 4. Berdirinya

bangunan/markas

Satgas Kamtib di pelabuhan Sodong

dengan kelengkapan: - Mobil, Motor, Boat

patroli

2 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

75

5. Peralatan PHH

6. Pos-pos penjagaan yang dibutuhkan.

Menetapkan unit

khusus Satgas

Kamtib di pulau

Nusakambangan

dengan kemampuan

reaksi cepat

terhadap gangguan

kamtib dan tanggap

bencana.

Unit Khusus

Satgas Kamtib di

Nusakambangan

Unit khusus Satgas Kamtib

dibentuk dengan :

1. Kewenangan mengakses seluruh Lapas di

Nusakambangan dalam urusan pengamanan.

2. Memiliki kemampuan

reaksi cepat dan tanggap bencana alam

3. Berada di bawah Satuan Kerja otoritas pengelola

pulau Nusakambangan. 4. Memiliki jadwal latihan

pengamanan yang berkelanjutan.

1 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

Menetapkan kriteria

narapidana yang

akan ditempatkan di

Nusakambangan

melalui revisi

Keputusan Menteri

Kehakimaan RI

Nomor: M.01-

PK.02.01 Tahun

1990 Tentang

Revisi Keputusan

Menteri

Kehakimaan RI

Nomor: M.01-

PK.02.01 Tahun

1990 Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Penempatan/Pe

mindahan

Adanya pembaharuan

kriteria narapidana yang

ditempatkan di

Nusakambangan yang

meliputi kriteria high risk,

medium risk , minimum risk

berdasarkan Peraturan

Dirjen Pas. Nomor PAS-

58.OT.03.01 Tahun 2010

Tentang Prosedur Tetap

1 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan.

76

Petunjuk

Pelaksanaan

Penempatan/Pemind

ahan Napi/Tahanan

Ke Nusakambangan.

Napi/Tahanan

Ke

Nusakambangan.

Perlakuan Narapidana

Resiko Tinggi.

4. Aspek SDM Menetapkan

kebutuhan pegawai

berdasarkan hasil

analisa jabatan,

analisa beban kerja

dan kesesuaian

antara jumlah

penghuni dengan

rencana kebutuhan

pegawai, serta

kualifikasi yang

memadai.

Pegawai yang

memenuhi

kualifikasi

kebutuhan di

Nusakambangan.

Jumlah pegawai

dan jumlah

penghuni yang

berimbang.

Penempatan pegawai yang

memenuhi kualifikasi

sebagai berikut:

1. Berusia serendah-rendahnya 20 (dua puluh

) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat

puluh lima) tahun; 2. Memiliki pengalaman

minimal 1 tahun; 3. Mempunyai

pendidikan, kecakapan,

keahlian bela diri dan keterampilan yang

diperlukan; 4. Berkondite (rekam

jejak) baik; 5. Tidak sebagai CPNS;

6. Sehat jasmani dan rohani.

2 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

77

Memberikan

tunjangan khusus

untuk pegawai

Pemasyarakatan

yang ditempatkan di

pulau

Nusakambangan.

Pemberian

tunjangan

khusus bagi

pegawai

pemasyarakatan

di tempatkan di

pulau

Nusakambangan.

Pemberian tunjangan bagi

pegawai yang ditempatkan

di pulau Nusakambangan

meliputi :

1. Tunjangan pulau terluar

2. Tunjangan resiko

2 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

Menetapkan

pembinaan karir dan

rotasi pegawai yang

bertugas di pulau

Nusakambangan.

Standar

pembinaan karir

dan rotasi

pegawai yang

bertugas di pulau

Nusakambangan.

1. Maksimal masa dinas: a. Staf: 4 tahun

b. Pejabat: 2 tahun 2. Tujuan mutasi/promosi

ke cluster yang lebih tinggi (A/B)

2 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

Menetapkan pusat

pendidikan dan

pelatihan teknis

pemasyarakatan bagi

petugas yang

berjenjang.

Berdirinya pusat

pendidikan dan

pelatihan

petugas

pemasyarakatan

di pulau

Nusakambangan.

1. Pembangunan gedung,

infrastruktur, dan sarana

prasarana pusat pendidikan dan

pelatihan. 2. Jenjang diklat teknis:

a. Dasar (± 6 bulan) b. Lanjutan (± 1-3 bulan)

c. Pimpas (I, II, III,

Madya, dan Utama) 3. Penetapan kurikulum

dan silabus 4. Pengangkatan tenaga

pengajar, instruktur, dan asisten.

5 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan.

dan BPSDM

Kementerian

Hukum dan HAM

RI.

78

5. Lokasi praktikum

Sekolah Tinggi Pemasyarakatan/Politekn

ik Pemasyarakatan

5. Dukungan

IT

Menyusun

kebutuhan

penggunaan

informasi dan

teknologi di kawasan

Pulau

Nusakambangan,

antara lain di

pelabuhan, Lapas-

Lapas dan area-area

lainnya yang

dianggap steril.

Sistem IT yang

mencakup

kebutuhan

seluruh fasilitas

di pulau

Nusakambangan.

Assessment kebutuhan ICT,

meliputi:

1. Kebutuhan teknologi komunikasi dan

informasi yang terintegrasi lokal,

regional, dan pusat.

2. Kebutuhan sistem pengamanan.

3. Kebutuhan teknologi

sarana dan prasarana.

4. Kebutuhan sistem informasi dan

komunikasi untuk semua unit pelayanan

pemasyarakatan di Nusakambangan

(lingkungan dermaga,

Lapas, dan pulau).

2 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

79

4.3 Roadmap Pengembangan Nusa Kambangan

Pengadaan teknologi

ICT yang terpasang

di kawasan Pulau

Nusakambangan.

Tersedianya

teknologi ICT

yang terpasang

di kawasan

pulau

Nusakambangan.

Tersedianya sarana

prasarana ICT di tempat-

tempat tertentu, antara lain:

1. Pelabuhan Wijaya Pura dan Sodong

2. Ruang kunjungan 3. Portir

4. Blok

5. Kamar 6. Kawasan tertentu yang

dianggap rawan gangguan keamanan dan

ketertiban 7. Alat komunikasi yang

terhubung antar Lapas

dengan Lapas, Lapas dengan kantor wilayah

dan kantor pusat.

2 Tahun Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

80

BAB V

KEBUTUHAN PENDANAAN

Kode Unit Organisasi (Eselon II)

Usulan

Pendanaan 2015 (Juta

Rupiah)

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2016 2017 2018 2019

01 Direktorat Bina Kemasyarakatan dan Anak

3,941.9

4,178.4

4,429.1

4,694.9

4,976.6

02 Direktorat Informasi dan Komunikasi

4,199.80

4,451.7

4,718.7

5,002.8

5,302.2

03 Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan

1,703.70

1,805.9

1,914.3

2,029.1

2,150.9

04 Direktorat Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan

2,627.70

2,785.4

2,952.5

3,129.7

3,317.4

05

Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan

Barang Rampasan Negara

1,730.90

1,834.8

1,944.8

2,061.5

2,185.2

06 Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban

2,336.80

2,477.0

2,625.1

2,783.2

2,950.2

07 Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan

226,455.10

260,754.98

279,939.34

270,822.14

277,613.58

08 Divisi Pemasyarakatan

3,587,845.50

3,803,116.2

4,031,303.2

4,273,181.4

4,529,572.3

TOTAL

3,830,841.4

4,081,404.5

4,329,827.3

4,563,703.8

4,828,068.2

81

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai

dokumen perencanaan untuk periode 2015 – 2019 merupakan penjabaran

dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana

Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rencana strategis

ini merupakan pedoman bagi segenap jajaran Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan dalam melakukan program dan kegiatan serta dalam

mengukur pencapaian kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan selain ditentukan oleh dukungan sarana dan dana yang

memadai, juga ditentukan oleh komitmen seluruh pihak yang terkait dan

berkepentingan. Roadmap Rencana Strategi ini dibuat untuk

mengarahkan dan mensinergikan seluruh program pelayanan

pemasyarakatan yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan, agar supaya visi, misi serta tujuan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan dapat tercapai.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good

governance hendaknya tetap dipegang teguh dan dilaksanakan secara

konsisten oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam

melaksanakan Roadmap Rencana Strategi Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan ini agar supaya tercapai visi dan misi Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan.

Peran serta masyarakat di dalam mendukung pelaksanaan

Roadmap Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga perlu terus

dipupuk dan diintensifkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan

Roadmap Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Untuk

itu, akses masyarakat terhadap informasi pemasyarakatan dan Rencana

Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu dibuka untuk umum.

82

MATRIK TARGET DAN PENDANAAN INDIKATOR KINERJA


Program/

Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran

Kegiatan (Output)/Indikator Satuan Output

Target Alokasi (Rp 000)

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemsyarakatan

3,830,841.4

4,081,404.5

4,329,827.79

4,563,703.89

4,828,068.24

Meningkatnya Kualitas

Penyelenggaraan Pelaksanaan

Sistem Pemasyarakatan

-

Persentase layanan

Pemasyarakatan sesuai standar

guna meningkatkan kepuasan

publik dalam mendorong pelaksanaan sistem

pemasyarakatan

% 70% 75% 80% 85% 90%

-

Persentase WBP dan tahanan yang taat hukum guna

meningkatkan partisipasi

pembinaan dan pembimbingan

untuk mewujudkan reintegrasi

sosial

% 70% 75% 80% 85% 90%

-

Jumlah WBP yang bekerja dan

atau mengikuti pelatihan

keterampilan selama proses

pembinaan dan pembimbingan dalam rangka mewujudkan

manusia mandiri

orang 19,000 20,000 21,000 22,000 23,000

Penyelenggaraan kegiatan bimbingan

kemasyarakatan dan pengentasan anak

3,941.9

4,178.4

4,429.1

4,694.9

4,976.6

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan

pengentasan anak

83

Program/

Kegiatan


Kegiatan (Output)/Indikator Satuan

Output


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

-

Jumlah LPAS dan LPKA yang

melaksanakan layanan

Registrasi dan kalasifikasi

anak sesuai standar (berbasis IT)

LPKA/LPAS

5 7 9 11 13 138.30 146.6 155.4 164.7 174.6

-

Jumlah Bapas yang melaksanakan layanan

Registrasi, Klasifikasi Klien

Pemasyarakatan sesuai standar

(berbasis IT)

Bapas 5 7 9 11 13 456.5 483.9 512.9 543.7 576.3

-

Jumlah LPAS dan LPKA yang

melaksanakan Pendidikan Anak

sesuai standar

LPKA/LP

AS 10 11 12 13 14 373.8 396.2 420.0 445.2 471.9

-

Jumlah LPKA yang


Pembinaan , Pengentasan dan

reintegrasi Anak sesuai standar

LPKA/LPAS

2 4 6 8 10 379.8 402.6 426.7 452.3 479.5

-

Jumlah Bapas yang

melaksanakan pendampingan

sesuai standar

Bapas 5 10 15 20 30 269.8 286.0 303.1 321.3 340.6

-

Jumlah Bapas yang

melaksanakan pemimbingan

sesuai standar

Bapas 8 13 18 23 30 274.5 291.0 308.4 326.9 346.5

-

Jumlah Bapas yang

melaksanakan pengawasan

sesuai standar

Bapas 3 8 13 18 30 412.00 436.7 462.9 490.7 520.1

-

Jumlah standar pembimbingan

kemasyarakatan dan

pengentasan anak yang dibuat

Dokumen

Standar 5 10 15 20 25 962.50 1,020.3 1,081.5 1,146.4 1,215.1

Jumlah Bapas yang

melaksanakan Penelitian

Kemasyarakatan sesuai standar

Bapas 5 13 18 23 30 488.10 517.4 548.4 581.3 616.2

Meningkatnya kualitas pelaksanaan

pembimbingan, monitoring,

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pembimbingan

84

Program/

Kegiatan



Output


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

kemasyarakatan dan pengentasan

anak oleh Divisi Pemasyarakatan

Jumlah Divisi Pemasyarakatan

yang mendapatkan bimbingan

teknis pelaksanaan


pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar

pembimbingan kemasyarakatan

dan pengentasan anak oleh UPT

PAS di wilayah masing-masing

Divisi Pemasya

rakatan

33 33 33 33 33 186.6 197.8 209.7 222.2 235.6

Penyelenggaraan kegiatan sistem layanan

informasi berbasis IT, komunikasi dan

kerjasama di bidang pemasyarakatan

4,199.8

4,451.8

4,718.9

5,002.0

5,302.2


pelayanan informasi berbasis IT,

komunikasi dan kerjasama oleh UPT

Pemasyarakatan

Jumlah UPT Pemasyarakatan

yang melaksanakan layanan

informasi berbasis IT sesuai standar

UPT PAS 10 12 14 16 18 284.60 301.7 319.8 339.0 359.3


yang melaksanakan layanan komunikasi sesuai standar

UPT PAS 10 12 14 16 18 142.40 150.9 160.0 169.6 179.8


yang melaksanakan layanan kerjasama sesuai standar

UPT PAS 10 12 14 16 18 142.40 150.9 160.0 169.6 179.8


yang mengisi data pemasyarakatan di SDP sesuai

standar

UPT PAS 5 10 15 20 25 1,516.5 1,607.5 1,703.9 1,806.2 1,914.5

Jumlah standar pelaksanaan

layanan informasi, komunikasi

Dokume

n Standar

3 4 5 6 7 602.6 638.8 677.1 717.7 760.8

85

Program/

Kegiatan



Output


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

dan kerjasama berbasis IT yang dibuat

Jumlah layanan

pemasyarakatan yang berbasis IT

Layanan Pemasyarakatan

36 41 46 51 56 492.6 522.2 553.5 586.7 621.9

Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai

pemasyarakatan

Indeks pemahaman masyarakat mengenai pemasyarakatan

% 10 30 50 70 70 295.9 313.7 332.5 352.4 373.6

Meningkatnya kualitas kerja sama

dalam dan luar negeri

Jumlah MoU, SKB dan bentuk

kesepakatan lain terkait

kerjasama dalam dan luar

negeri yang ditindaklanjuti

dokumen MoU,

SKB dan bentuk kesepakatan lain

5 8 10 13 15 317.7 336.8 357.0 378.4 401.1

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan, monitoring,


pelaksanaan standar layanan

informasi, komunikasi, dan kerja

sama oleh Divisi Pemasyarakatan



teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring,


pelaksanaan standar layanan

informasi, komunikasi dan

kerjasama oleh UPT PAS di

wilayah masing-masing

Divisi Pemasyarakatan

33 33 33 33 33 405.1 429.4 455.2 482.5 511.4

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan

dan perawatan

1,703.7

1,805.9 1,914.3 2,029.1 2,150.9

86

Program/

Kegiatan



Output


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


pelayanan kesehatan dan perawatan


yang melaksanakan layanan pemberian makanan sesuai

standar

UPT PAS 30 60 90 120 150 244.0 258.6 274.2 290.6 308.0

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan

kesehatan sesuai standar

UPT PAS 30 60 90 120 150 258.2 273.7 290.1 307.5 326.0

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan

pengendalian Penyakit Menular

sesuai standar

UPT PAS 30 60 90 120 150 200.1 212.1 224.8 238.3 252.6


yang melaksanakan

pengendalian Ketergantungan

Napza sesuai standar

UPT PAS 11 12 13 14 15 214.1 226.9 240.6 255.0 270.3


yang melaksanakan pelayanan

terhadap Kelompok Rentan dan

Resiko Tinggi sesuai standar

UPT PAS 30 60 90 120 150 229.1 242.8 257.4 272.9 289.2

Jumlah standar pelayanan

kesehatan dan perawatan yang

dibuat

Dokumen

Standar 4 5 6 7 8 259.1 274.6 291.1 308.6 327.1



pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pelayanan

kesehatan dan perawatan oleh Divisi

Pemasyarakatan

87

Program/

Kegiatan



Output


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019



teknis pelaksanaan

pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan standar pelayanan

kesehatan dan C56perawatan

oleh UPT PAS di wilayah

masing-masing


33 33 33 33 33 299.1 317.0 336.1 356.2 377.6

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan

narapidana dan pelayanan tahanan

2,627.7 2,785.4 2,952.5 3,129.6 3,317.4


pembinaan narapidana dan

pelayanan tahanan



Registrasi dan Klasifikasi narapidana dan tahanan sesuai

standar (berbasis IT)

Lapas/ Rutan

5 10 15 20 25 435.9 462.1 489.8 519.2 550.3

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang memfasilitasi pelayanan

dan Bantuan Hukum sesuai

standar

Rutan 30 60 90 120 150 272.4 288.7 306.1 324.4 343.9



asimilasi dan integrasi sesuai

standar (berbasis IT)

Lapas/ Rutan

5 10 15 20 25 450.8 477.8 506.5 536.9 569.1


yang melaksanakan pembinaan

Kemandirian sesuai standar

Lapas/ Rutan

100 120 140 160 180 322.2 341.5 362.0 383.7 406.8


yang melaksanakan pembinaan

Kepribadian sesuai standar

Lapas/ Rutan

100 120 140 160 180 312.2 330.9 350.8 371.8 394.1

88

Program/

Kegiatan



Output


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah standar pembinaan

narapidana dan pelayanan

tahanan yang dibuat

Dokumen

Standar 3 3 3 3 3 232.1 246.0 260.8 276.4 293.0


pemberian PB oleh Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan

Persentase narapidana yang

mendapatkan reintegrasi % 82 87 92 97 99 252.0 267.1 283.1 300.1 318.1




pelaksanaan standar pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan

oleh Divisi Pemasyarakatan

Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan

teknis pelaksanaan



pelaksanaan standar pembinaan

narapidana dan pelayanan tahanan oleh UPT PAS di



33 33 33 33 33 350.1 371.1 393.4 417.0 442.0

Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan basan dan baran

1,730.9 1,834.8 1,944.8 2,061.5 2,185.2


pengelolaan basan dan baran

Jumlah Rupbasan yang


Registrasi dan Identifikasi Basan

Baran sesuai standar (berbasis

IT)

Rupbasan

2 4 6 8 10 173.0 183.4 194.4 206.0 218.4


melaksanakan Pengamanan dan Rupbasa

n 2 4 6 8 10 349.2 370.2 392.4 415.9 440.9

89

Program/

Kegiatan



Output


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Pemeliharaan Basan Baran sesuai standar


melaksanakan Mutasi dan Penghapusan Basan Baran

sesuai standar

Rupbasan

2 4 6 8 10 349.9 370.9 393.1 416.7 441.7

Jumlah standar pengelolaan

basan dan baran yang dibuat

Dokume

n Standar

3 3 3 3 3 607.9 644.4 683.0 724.0 767.5

Meningkatanya kualitas pengelolaan

aset hasil tindak pidana pada

Rupbasan

Jumlah Kajian tentang model

penyimpanan dan pengelolaan

asset hasil tindak pidana pada

Rupbasan

Dokumen

1 1 0 0 0 173.0 173.0 0.0 0.0 0.0



pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan

basan dan baran oleh Divisi

Pemasyarakatan



teknis pelaksanaan



pelaksanaan standar pengelolaan keamanan dan

ketertiban oleh UPT PAS di



32 33 33 33 33 77.9 82.6 87.5 92.8 98.3

Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan

keamanan dan ketertiban

2,336.8

2,477.0 2,625.6 2,783.2 2,950.2


pengelolaan keamanan dan

ketertiban

90

Program/

Kegiatan



Output


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


yang melaksanakan pencegahan

gangguan keamanan dan

ketertiban sesuai standar

UPT PAS 30 50 70 90 110 710.0 752.6 797.8 845.6 896.4


yang melaksanakan pelayanan pengaduan sesuai standar

(berbasis IT)

UPT PAS 5 10 15 20 25 290.2 307.6 326.1 345.6 366.4

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang memenuhi standar hunian

UPT PAS 5 10 15 20 25 363.1 384.9 408.0 432.5 458.4

Jumlah standar pengelolaan

keamanan dan ketertiban yang dibuat

Dokumen

Standar

3 6 9 9 9 353.2 374.4 396.9 420.7 445.9

Meningkatkan integritas dan

profesionalisme petugas pemasyarakatan

% rekomendasi penegakan kode

etik dan profesi yang ditindaklanjuti

% 50% 55% 60% 65% 70% 285.3 302.4 320.6 339.8 360.2



pelaksanaan standar pengolahan

keamanan dan ketertiban oleh Divisi

Pemasyarakatan



teknis pelaksanaan


pelaksanaan standar

pengelolaan keamanan dan

ketertiban oleh UPT PAS di



33 33 33 33 33 335.0 355.1 376.4 399.0 422.9

91

Program/

Kegiatan



Output


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Penyelenggaraan kegiatan dukungan

administratif dan fasilitatif pelayanan

pemasyarakatan

226,455.10

260,754.98

279,939.34

270,822.14

277,613.58

Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan kegiatan dukungan

administratif dan fasilitatif pelayanan pemasyarakatan

tersusunnya dokumen rencana

program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

dokumen

8 8 8 8 8 6746.10 7,150.9 7,579.9 8,034.7 8,516.8

persentase penyerapan

anggaran yang akuntabel % 95% 95% 95% 95% 95% 1,046.8 1,109.6 1,176.2 1,246.8 1,321.6

tersusunnya laporan keuangan

yang akuntabel dan tepat waktu dokume

n 11 11 11 11 11 674.7 715.2 758.1 803.6 851.8

persentase administrasi

ketatausahaan dan

kerumahtanggaan sesuai

standar

% 95% 95% 95% 95% 95% 259.5 275.1 291.6 309.1 327.6

tersusunnya dokumen BMN

yang akurat dan akuntabel dokume

n 6 6 6 6 6 300.0 318.0 337.1 357.3 378.7

terlaksananya pengelolaan

kepegawaian pemasyarakatan

sesuai standar

dokumen

4 4 4 4 4 4,546.4 4,819.2 5,108.3 5,414.8 5,739.7

Terpenuhinya sarana dan

prasarana pendukung pelaksanaan

standar pelayanan pemasyarakatan

Layanan Perkantoran % 85% 90% 95% 95% 95% 91,838.7 97,349.0 103,190.0 109,381.4 115,944.2

Kendaraan Bermotor unit 0 0 0 0 0 10,381.8 11,004.7 11,665.0 12,364.9 13,106.8

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi unit 15 30 45 60 75 12,548.3 13,301.2 14,099.3 14,945.2 15,841.9

Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran paket 15 30 45 60 75 44,054.4 46,697.7 49,499.5 52,469.5 55,617.7

Gedung / Bangunan UPT 11 13 15 17 19 39,039.7 41,382.1 43,865.0 46,496.9 49,286.7

92

Program/

Kegiatan



Output


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Terpenuhinya sarana dan

prasarana pendukung pengelolaan

aset hasil tindak pidana pada

Rupbasan

Gedung / Bangunan Rupbasan UPT 1 1 1 1 1 13,158.7

24,972.40 30,709.4 7,098 10,680


Komunikasi paket 62 62 62 62 0 1,860.0 2,400.0 2,400.0 2,640.0 0.0


Perkantoran paket 0 62 62 62 0 0.00 9,260.0 9,260.0 9,260.0 0.0

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

3,587,845.

5

3,803,116.

2

4,031,303.

2 4,273,181.4 4,529,572.3

Meningkatnya kualitas pelayanan

Pemasyarakatan

% Dokumen perencanaan

Penganggaran dan Pelaporan % 70% 75% 80% 85% 90% 45,938.6 45.938,6 45.938,7 45.938,8 45.938,9

% UPT Pemasyarakatan di

wilayah yang melakukan

pelayanan sesuai standar

% 70% 75% 80% 85% 90% 51,624.6 54,722.1 58,005.4 61,485.7 65,174.9

% Pelayanan Pembinaan

Narapidana sesuai standar % 70% 75% 80% 85% 90% 66,359.2 70,340.8 74,561.2 79,034.9 83,777.0

% Pelayanan Perawatan

Kesehatan sesuai standar % 70% 75% 80% 85% 90%

1,081,543.0

1,146,435.6

1,215,221.7

1,288,135.0 1,365,423.1

% Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar

% 70% 75% 80% 85% 90% 12,315.6 13,054.5 13,837.8 14,668.1 15,548.2

% Pelayanan Pendidikan,

Perlindungan dan Pengentasan Anak sesuai standar

% 70% 75% 80% 85% 90% 645.3 684.0 725.1 768.6 814.7

% pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan sesuai

standar

% 70% 75% 80% 85% 90% 46,429.6 49,215.4 52,168.3 55,298.4 58,616.3

% Pelayanan Informasi dan komunikasi Pemasyarakatan

sesuai standar

% 70% 75% 80% 85% 90% 11,307.9 11,986.4 12,705.6 13,467.9 14,276.0

93

Program/

Kegiatan



Output


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

% Pelayanan Pengelolaan Basan

Baran sesuai standar % 70% 75% 80% 85% 90% 5,325.0 5,644.5 5,983.2 6,342.2 6,722.7

Pelayanan Tahanan sesuai

standar % 70% 75% 80% 85% 90% 1,282.5 1,359.5 1,441.0 1,527.5 1,619.1

Layanan Perkantoran % 85% 90% 95% 95% 95% 2,146,856.

9 2,275,668.

3 2,412,208.

4 2,556,940.9 2,710,357.4

Kendaraan Bermotor unit 328 328 328 328 328 5,414.5 5,739.4 6,083.7 6,448.8 6,835.7


Komunikasi unit 1384 1384 1384 1384 1384 26687.7 28,289.0 29,986.3 31,785.5 33,692.6


Perkantoran paket 3 3 3 3 3 11,390.0 12,073.4 12,797.8 13,565.7 14,379.6

Gedung / Bangunan upt 21 21 21 21 21

74,725.10 93,156.8 98,746.2 104,671.0 110,951.2

rencana strategis direktorat jenderal pemasyarakatan 2015 2019

Government & Nonprofit