10 

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1. Tinjauan Umum Bank Konvensional

II.1.1. Definisi Bank Konvensional

Definisi Bank Konvensional menurut UU No. 4 Tahun 2003 tentang

Perbankan

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Definisi Bank Konvensional menurut Triandaru (2006:153)

Bank Konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.

Definisi Bank Konvensional menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf

(2010:5)

“Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya

secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum

Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat”.

11 

II.1.2. Fungsi Bank Konvensional

Fungsi Bank Konvensional menurut Santoso (2006:9)

1. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik

dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

2. Agent of Development

Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain

adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. Agent of Service

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan

penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti

jasa pengiriman uang , jasa penitipan barang berharga, dll.

Fungsi Bank Konvensional menurut Arifin (2006:2)

1. Menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (safe

keeping function), dan

2. Menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa

(transaction function).

Fungsi Bank Konvensional menurut Siamat (2001:88)

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien

dalam kegiatan ekonomi.

2. Menciptakan uang.

3. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.

12 

4. Menawarkan jasa- jasa keuangan lain.

5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.

II.1.3. Produk Bank Konvensional

Produk Bank Konvensional menurut Sukmayani (2008:123)

1. Tabungan (saving deposit)

Jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan melalui syarat-

syarat tertentu. Penarikannya dapat dilakukan melalui kantor bank,

ATM, dan kartu debet.

Setiap penabung akan diberi buku tabungan sebagai bukti telah

menyimpan dananya di bank tersebut. Buku tabungan juga berfungsi

sebagai catatan bagi setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh

penabung. Fungsi ATM, kartu debet adalah untuk pembayaran saat

transaksi pembelian barang.

2. Deposito

Deposito atau pinjaman berjangka merupakan simpanan dana

masyarakat dimana penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan

pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati

antara nasabah dengan pihak bank. Apabila nasabah menarik dananya

tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, nasabah akan

didenda. Ada dua deposito, yaitu :

13 

a. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan atas nama, artinya simpanan

ini hanya dapat dicairkan oleh pemilik deposito yang tercantum

dalam bilyet deposito tersebut.

b. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau

atas unjuk. Bukti simpanan ini dapat diperjualbelikan atau

dipindahtangankan ke pihak ketiga. Bunga sertifikat deposito ini

dibayar dimuka atau dipotong dari harga nominalnya pada saat

pembelian sertifikat deposito tersebut.

3. Rekening giro

Rekening giro (demand deposit) adalah jenis simpanan nasabah yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek

untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan antar

rekening. Cek dan bilyet giro adalah fasilitas yang diberikan pihak

bank ke pemilik rekening giro sebagai alat pembayaran dalam

transaksi keuangannya. Bank ummunya memberikan jasa atau bunga

yang paling rendah pada rekening giro dibandingkan dengan jenis

tabungan yang lainnya.

Keuntungan nasabah yang memilki rekening giro di bank adalah

praktis karena tidak perlu membawa uang tunai, relatif aman karena

dapat diblokir apabila hilang atau karena penipuan. Selain itu mudah

dalam transaksi pembayaran.

14 

a. Cek adalah perintah tak bersyarat ke bank untuk membayar

sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban

rekening cek.

b. Bilyet giro adalah perintah ke bank untuk memindahbukukan

sejumlah tertetnu uang atas beban rekening penarik.

4. Pembayaran Internasional

Pembayaran Internasional adalah jasa bank yang diberikan kepada

nasabah untuk memudahkan transaksi keuangannya dalam melakukan

perdagangan antarnergara. Ada beberapa metode pembayaran sebagai

pelayanan atau jasa bank ke nasabahnya dalam pembayaran

internasional, yaitu advance payment, open account, documentary

collection, clean collection, dan letter of credit.

5. Kliring

Kliring adalah sarana perhitungan warkat antar- bank yang

dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan memperluas dan

memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kliring berguna untuk

penyelesaian utang piutang antar bank yang dipusatkan di suatu

tempat dengan cara saling menyerahkan warkat atau surat- surat

berharga.

Warkat- warkat yang diperhitungkan dalam kliring adalah: cek, bilyet

giro, bukti penerimaan transfer, wesel bank untuk transfer, nota

kredit/ nota debet, warkat lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

15 

6. Travellers cheque

Travellers cheque adalah cek khusus yang diterbitkan oleh bank/

lembaga keuangan dalam bentuk yang sudah tercetak dalam mata

uang tertentu. Kegunaan travellers cheque adalah memberikan

kemudahan bagi orang yang melakukan perjalanan, karena yang

bersangkutan tidak perlu membawa uang tunai. Travellers cheque

dibayar dimuka (dibeli) lebih dulu dan dapat dicairkan di seluruh bank

di dunia atau lembaga keuangan tertentu.

7. Inkaso

Inkaso merupakan pemberian kuasa oleh perusahaan atau perorangan

untuk menagihkan atau melakukan pembayaran kepada pihak yang

bersangkutan di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat- surat

berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Objek inkaso adalah wesel (draft), cek, surat aksep, kupon atau

dividen, surat undian, money order, kuitansi, dan nota- nota tagihan

lainnya.

8. Remittance

Remittance adalah jasa pengiriman dan penerimaan uang dari luar

negeri melalui fasilitas bank. Pada saat ini, hampir semua perbankan

nasional, terutama bank devisa teah memiliki fasilitas remittance.

9. Kartu kredit

Kartu kredit adalah alat pembayaran berbentuk kartu dan berfungsi

sebagai pengganti uang tunai. Kartu ini digunakan sebagai alat

16 

pembayaran atas transaksi pembelian barang dan jasa. Pembayaran

dilaksanakan melalui bank penerbit kartu atau bank yang menjalin

kerja sama dengan penerbit kartu kredit.

Pembayaran dapat dilakukan sekaligus ataupun secara angsuran. Pada

pembayaran secara angsuran, pemegang kartu akan dikenakan bunga

sesuai dengan ketentuan. Keterlambatan pembayaran atas tagihan

yang telah melewati batas jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar

nilai yang disepakati dalam perjanjian.

10. Safe Deposit Box

Jasa perbankan yang diberikan untuk memberikan rasa aman atas

penyimpanan barang milik nasabah adalah fasilitas Safe deposit box

atau kotak pengamanan simpanan. Safe deposit box ini terdapat dalam

ruang khusus yang tahan api, di mana barang- barang nasabah

disimpan dalam keadaan terkunci.

Nasabah akan terjamin kerahasiannya, serta terhindar dari resiko

pencurian, kebakaran. Jenis barang yang dapat disimpan dalam safe

deposit box adalah surat- surat berharga, perhiasan, logam mulia,

benda- benda lainnya yang tidak dilarang oleh peraturan (senjata

api, obat- obatan terlarang, narkoba, zat kimia yang mudah terbakar

dan dapat menimbulkan kerusakan.

11. Phone banking

Beberapa bank nasional sudah menyediakan fasilitas phone banking

dan internet banking. Fasilitas ini memudahkan nasabah untuk

17 

melakukan semua transaksi keuangan hanya melalui telepon atau

internet. Nasabah dapat dengan cepat melakukan dan mengetahui

transaksi keuangan yang terjadi pada hari itu tanpa harus pergi ke

bank atau ATM. Fasilitas ini memberikan keleluasaan untuk

melakukan transasksi hingga 24 jam.

12. Cash management

Cash management adalah jasa yang diberikan bank ke nasabahnya

untuk membantu pengelolaan dana. Dengan demikian, nasabah dapat

melakukan transaksi dengan lancar dan mendapatkan keuntungan

sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam hal ini, bank berperan sebagai pengelola layanan tersebut. Dari

situ, bank akan mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan. Jenis

layanan yang diberikan akan berbeda antara satu nasabah dengan

nasabah lainnya.

13. Transfer uang

Transfer uang (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa bank

dalam hal pengiriman sejumlah uang yang diamanatkan nasabah baik

dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing yang

ditujukan bagi pihak lain.

14. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

ATM merupakan pelayanan pembayaran kepada nasabah dengan

menggunakan alat/perangkat mesin dan pengoperasiannya

18 

dikendalikan secara otomatis melaui komputer. Salah satu contoh

ATM adalah auto cash.

15. Payment point

Payment point merupakan jasa pelayanan bank bagi nasabahnya, di

mana bank mengambil alih pembayaran untuk pihak ketiga sebagai

imbalan atas jasa yang diterima dari nasabah. Jasa ini tampak

misalnya dalam pembayaran langganan listrik telepon, PAM, cicilan

pengambilan rumah BTN, dan sebagaimana yang dibayar oleh bank

atas nama nasabahnya.

II.1.4. Jenis- jenis penghimpunan dana dalam Bank Konvensional

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

a. Setoran modal dari pemegang saham

Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan

atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

b. Cadangan- cadangan bank

Maksudnya ada cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi

kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja tidak

dibagikan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

c. Laba bank yang belum dibagi

Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang

bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk

sementara waktu.

19 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

a. Simpanan Giro (Demand Deposit)

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Perbankan yang Diubah

Giro adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dan merupakan salah satu sarana pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat perintah pembayaran, seperti cek, bilyet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya.

b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat- syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan giro, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Deposito (Time Deposit)

Menurut Pasal 1 angka 7 UU Perbankan yang Diubah

Deposito adalah merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Waktu penarikan simpanan deposito sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain.

a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia

Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-

bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini

juga diberikan kepada pembiayaan sektor- sektor tertentu.

20 

b. Pinjaman antar bank

Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank- bank yang

mengalami kalah kliring di dalam lebaga kliring. Pinjaman ini

bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman

antar bank lebih dikenal dengan nama Call Money.

c. Pinjaman dari bank- bank luar negeri

Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak

luar negeri, misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika

Serikat, atau dari negara- negara Eropa.

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian

diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan

keuangan maupun non keuangan.

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/bank-

lembaga-keuangan-1/sumber-penggunaan-dana-bank

II.1.5. PSAK yang digunakan Bank Konvensional

PSAK No. 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan telah disahkan

oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 31 Maret 2000.

Sebelumnya standar khusus akuntansi untuk industri perbankan ini telah

dikeluarkan oleh IAI sejak 5 Juni 1992 Pernyataan Prinsip Akuntansi Indonesia

No. 7 tentang Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI).

21 

Kemudian seiring dengan proses harmonisasi dengan Intenational

Accounting Standards dan dalam rangka pengembangan PAI menjadi Standar

Akuntasi Keuangan (SAK) maka SKAPI disesuaikan seperlunya menjadi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 tentang Akuntansi Perbankan

pada 7 September 1994

Selanjutnya dengan semakin menyatunya ekonomi dunia yang ditandai

dengan pesatnya peningkatan transaksi pasar uang maupun pasar modal yang

dilakukan melalui perbankan, menuntut kembali untuk disempurnakannya PSAK

31 dengan lebih menekankan pada asas keterbukaan dan akuntabilitas.

Pernyataan dalam PSAK 31 mengenai asas keterbukaan dan akuntabilitas

bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

laporan keuagan bank. Ruang lingkup atas pernyataan ini diterapkan untuk

perbankan yang beroperasi di Indonesia.

Pernyataan diatas ini tidak mengatur perlakuan akuntansi untuk transasksi

khusus pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Perlakuan akuntansi untuk transaksi khusus pada bank syariah atau bank umum

yang mempunyai divisi syariah mengacu pada PSAK yang mengatur akuntansi

perbankan syariah.

22 

II.2. Tinjauan Umum Bank Syariah

II.2.1. Definisi Bank Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 Pasal 1

Bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun unit syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Pasal 1

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Menurut Sudarsono (2004:27)

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

memberikan kredit dan jasa- jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta

peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip- prinsip

syariah.

II.2.2. Fungsi Bank Syariah, terdiri dari :

1. Fungsi Manajer Investasi menurut Wiroso (2005:5)

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah (dalam perbankan lazim disebut dengan deposan atau penabung), karena besar kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana (khususnya dana mudharabah). Hal ini sangat dipengaruhi oleh keahlian, kehati-

23 

hatian, dan profesionalisme dari bank syariah sebagai manajer investasi (pihak yang mengelola dana).

2. Fungsi Investor menurut Wiroso (2005:10)

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip Ujroh (Ijarah), dan prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna), bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip- prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor- sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim. Keahlian, profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini, penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung mudharabah). Jadi fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi.

3. Fungsi Jasa Perbankan menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf

( 2009 : 29)

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda

dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan

kliring, inkaso, pembayaran gaji, dan sebagainya. Hanya saja yang

membedakan adalah prinsip- prinsip syariah yang tida boleh

dilanggar.

a. Prinsip Wakalah :

1) Memberikan jasa transfer, inkaso, kliring.

2) Memberikan layanan letter of credit (L/C)

3) Melakukan kegiatan wali amanat

b. Prinsip wadi’ah yad amanah :

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat- surat

berharga.

24 

c. Prinsip Kafalah

Memberikan layanan bank garansi.

d. Prinsip Sharf

Memberikan pelayanan penukaran uang asing

Bank- bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan

lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract

atau sewa dan pendapatan yang diperoleh atas jasa keuangan

tersebut merupakan pendapatan operasi lainnya dan tidak

termasuk dalam perhitungan pembagian hasil usaha.

4. Fungsi Sosial menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2009: 30)

Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank- bank

syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qard

(pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan

prinsip- prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga

mengharuskan bank- bank syariah untuk memainkan peran penting di

dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan

kontribusi bagi perlindungan dan pergembangan lingkungan. Fungsi

ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank

konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional

biasanya dilakukan oleh individu- individu yang mempunyai

perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalm bank syariah fungsi

sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak terpisahkan dengan

fungsi- fungsi yang lain. Bank syariah harus memegang amanat dalam

menerima ZIS atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkan kepada

25 

pihak- pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu

haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggungjawaban dalam

pemegang amanah tersebut.

II.2.3. Produk Bank Syariah

Produk Bank Syariah menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2010:33)

Dalam Bank Syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan

tidak membedakan nama produk tetapi pada prinsip yang digunakan yaitu

prisip wadiah dan prinsip mudharabah. Apapun nama produknya tapi

yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas nama produk

tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha

yang dilakukan antara pemilik dana/ deposan (shaibul maal) dengan bamk

syariah sebagai mudharib. Berikut adalah pembahasan tentang prinsip

dalam produk penghimpunan dana bank syariah :

1. Prinsip Wadiah

a. Giro Wadiah menurut UU No. 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan

tentang Giro Wadiah (Fatwa, 2006) sebagai berikut :

1) Bersifat titipan.

2) Titipan bisa diambil kapan saja (on call).

3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk

pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

26 

Karakteristik dari Giro Wadiah menurut Harahap, Wiroso dan

Yusuf (2009: 132) antara lain:

1) Harus dikembalikan utuh sepeti semula sehingga tidak boleh

overdraft

2) Dapat dikenakan biaya titipan.

3) Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang

titipan misalnya menetapkan saldo minimum.

4) Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilyet giro

sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

6) Dana wadiah hanya dapat digunakan seijin penitip.

b. Tabungan Wadiah menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2009:

133)

“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut

syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan

cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu”.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan

tentang Tabungan Wadiah (Fatwa, 2006) sebagai berikut :

1) Bersifat simpanan.

2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan

kesepakatan.

3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk

pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

27 

c. Prinsip Mudharabah

a. Tabungan Mudharabah menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf

(2009: 37)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan

tentang Tabungan Mudharabah (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shaibul

maal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau

pengelola dana

2) Dalam kapasitasnya sebagi mudharib, bank dapat

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah dan menggembangkannya,

termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk

tunai dan bukan piutang.

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk

nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening

5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional

deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang

menjadi haknya.

6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah

keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

28 

b. Deposito Mudharabah menurut Yusuf (2009: 138)

“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara

penyimpan dengan bank yang bersangkutan”.

Jenis deposito berjangka :

1) Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang

diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah

ada permohonan baru / pemberitahuan dari penyimpan.

2) Deposito berjangka otomatis (Automatic roll over)

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang

untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari

penyimpan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan

tentang Deposito Mudharabah (Fatwa, 2006) sebagai berikut :

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shaibul

maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai

mudharib atau pengelola dana.

2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk

di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

29 

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk

tunai bukan piutang

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk

nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional

deposito dengan nisbah keuntungan yang menjadi hak nya.

6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah

keuntungan.

II.2.4. Produk Jasa Bank Syariah menurut Wirdyaningsih (2005: 168)

Bank Syariah juga dapat melakukan pemberian jasa yang sesuai dengan

prinsip syariah yaitu :

1. Al Kafalah

Al Kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung kepada

pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua yang ditanggung, atas pemberian

jaminan ini bank memperoleh fee.

2. Al Hiwalah

Al Hiwalah adalah jasa pengalihan tangungjawab pembayaran hutang dari

seseorang yang berhutang kepada orang lain.

3. Al Wakalah

Al wakalah adalah jasa melakukan tindakan atau pekerjaaan mewakili nasabah

sebagai kuasa. Untuk mewakili nasabah melakukan tindakan atau pekerjaan

tersebut nasabah diminta untuk mendepositokan dana secukupnya.

30 

4. Ar Rahn

Ar Rahn yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan

barang bergerak yang relative nilainya tetap untuk jangka waktu tertentu

sesuai dengan kesepakatan.

II.2.5. Prinsip yang digunakan dalam Bank Syariah menurut Wiroso

(2005:2)

Prinsip syariah berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 butir 13

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa

pilihan (ijarah)

5. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni dengan

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewadari pihak

bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

31 

II.2.6. Pencatatan Akuntansi Bank Syariah

Pencatatan Akuntansi Bank Syariah menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf

(2009:142)

1. Pada saat pembukaan rekening (setoran awal)

Dr. Kas xxx Cr. Giro / Tabungan Wadiah xxx

2. Pada saat penarikan Giro / Tabungan Wadiah (via ATM)

Dr. Giro / Tabungan Wadiah xxx Cr. Kas ATM xxx

3. Pada saat aplikasi transfer untuk pemindahbukuan

Dr. Giro / Tabungan Wadiah xxx Cr. Tabungan / Deposito Mudharabah xxx

4. Pada saat transfer ke bank lain

Dr. Giro / Tabungan Wadiah xxx Cr. Bank Indonesia xxx

5. Pada saat pemberian bonus (kebijakan bank dan tidak disyaratkan

sebelumnya)

Dr. Beban Bonus Wadiah xxx Cr. Giro / Tabungan Wadiah xxx Cr. Titipan Kas Negara (Pajak) xxx

II.2.7. PSAK yang digunakan Bank Syariah

Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah adalah kunci sukses

bagi bank/ lembaga keuangan syariah dalam menjalankan sistemnya dalam rangka

melayani masyarakat. Standar akuntansi akan terlihat dalam sistem akuntansi

yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem pelaporan keuangan. Saat

ini IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sudah mengeluarkan PSAK Akuntansi Syariah

32 

No. 100 - 108 yang merupakan revisi dari PSAK Akuntansi PSAK No. 59 dan

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah

pada tanggal 1 Juni 2001 yang berisi tentang :

1. Tujuan Akuntansi Keuangan

2. Tujuan Laporan Keuangan

3. Asumsi dasar atas Sistem Pencatatan akrual

4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

5. Unsur Laporan Keuangan

PSAK untuk Akuntansi Syariah terdapat pada PSAK No 100 – 111. PSAK

ini dibuat untuk memberikan pedoman mengenai pencatatan, pengungkapan,

pelaporan, penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi

internasional tapi tetap berdasarkan prinsip syariah. Berikut adalah rincian dari

PSAK Akuntansi Syariah No. 100 - 108 :

1. PSAK No. 100 : Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan

Keuangan Syariah,

2. PSAK No. 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah,

3. PSAK No. 102 : Akuntansi Murabahah,

4. PSAK No. 103 : Akuntansi Salam,

5. PSAK No. 104 : Akuntansi Istishna,

6. PSAK No. 105 : Akuntansi Mudharabah,

7. PSAK No. 106 : Akuntansi Musyarakah,

8. PSAK No. 107 : Akuntansi Ijarah,

9. PSAK No. 108 : Akuntansi Penyelesaian Utang piutang

Murabahah Bermasalah,

33 

PSAK No. 100 menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan

penyajian laporan keuangan syariah yang sesuai dengan standar akuntansi

Internasional namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.

PSAK No. 101 juga berisi tentang penyajian komponen- komponen

laporan keuangan bank syariah dan juga pengungkapan umum laporan keuangan,

serta tanggal efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga

syariah.

II.3. Prinsip Operasional Bank Syariah

Prinsip Operasinal Bank Syariah menurut Wiroso (2005)

Bank Syariah memiliki minimal 5 prinsip operasional yang digunakan yaitu :

1. Prinsip Simpanan Murni

Merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank islam untuk memberikan

kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan

dananya dalam bentuk Al Wadi’ah. Fasilitas wadi’ah biasa diberikan

untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya

tabungan dan deposito. Dalam perbankan konvensional biasa disebut

dengan giro.

2. Prinsip Bagi hasil

Merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha

antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha

dapat terjadi antar bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank

dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk dengan menggunakan

34 

prinsip mudharabah biasanya digunakan untuk tabungan dan deposito,

sedangkan musyarakah lebih banyak pada pembiayaan.

3. Prinsip Jual Beli dan Margin keuntungan.

Prinsip ini menerapkan tata cara jual beli dimana bank membeli terlebih

dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen

bank melakukan pembelian barang jasa atas nama bank, kemudian bank

menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga

beli ditambah keuntungan (margin/mark up).

4. Prinsip Sewa

Prinsip sewa secara garis besar terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

a. Ijarah Sewa Murni (Ba’i al Takjiri),

b. Ijarah Penggabungan Sewa dan Beli (Al Muntahiya Bit Tamlik)

5. Prinsip fee (jasa)

Prinsip ini meliputi keseluruhan layanan non -pembiayaan yang diberikan

bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini diantaranya yaitu

a. Bank Garansi,

b. Kliring,

c. Inkaso,

d. Jasa transfer dana lain-lain.

35 

II.4. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan Usaha Bank Syariah menurut Wiroso (2005: 15)

Kegiatan Usaha Bank Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.

6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang menjalankan

Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Beberapa pasal yang mengatur

kegiatan usaha syariah adalah sebagai berikut :

1. Pasal 36

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati- hatian dalam

melakukan kegiatan usahanya, yakni meliputi sebagai berikut :

a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

investasi, antara lain :

1) Giro berdasarkan prinsip wadiah

2) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan atau mudharabah

3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah

b. Melakukan penyaluran dana meliputi sebagai berikut :

1) Prinsip jual beli berdasarkan akad, antara lain :

i. Murabahah

ii. Istishna

iii. Salam

2) Prinsip bagi hasil berdasarkan akad, antara lain :

i. Mudharabah

ii. Musyarakah

36 

3) Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad, antara lain :

i. Ijarah

ii. Ijarah muntahiya biitamllik

4) Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh

c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan prinsip, antara

lain:

1) Wakalah

2) Hawalah

3) Kafalah

4) Rahn

d. Membeli, menjual, dan/ atau menjamin atas resiko sendiri surat- surat

berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying

transaction) berdasarkan prinsip syariah.

e. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh

Pemerintah dan/ atau Bank Indonesia

f. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah

g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/ atau nasabah berdasarkan

prinsip syariah

h. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip

syariah.

i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat- surat berharga

berdasarkan prinsip wadiah yad amanah.

37 

j. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penataan usahanya untuk

kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.

k. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah.

l. Memberikan fasilitas garansi bank berdasrkan prinsip syariah.

m. Melakukan kegiatan usaha kartu debet (charge card) berdasarkan prinsip

syariah.

n. Meleakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah.

o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh

Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

II.5. Kegiatan Lain Bank Syariah

Kegiatan Lain Bank Syariah menurut Harahap (2005:17)

Selain kegiatan Bank Syariah yang berada dalam Pasal 36, Bank Syariah juga

dapat melakukan kegiatan lainnya menurut Pasal 37 yaitu :

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang

keuanga berdasarkan Prinsip Syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura,

perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan Prinsip Syariah

untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik

kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank

Indonesia; dan

38 

4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip

Syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang- undangan dana pensiun yang

berlaku.

Terdapat beberapa pasal yang terkait dengan Bank Syariah yanitu mengenai

peraturan Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu :

1. Pasal 38

a) Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas

produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan

b) Permohonan persetujuan atas produk dan jasa yang akan dikeluarkan

sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) wajib dilampiri dengan fatwa

Dewan Syariah Nasional.

2. Pasal 39

a) Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional

b) Bank dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Konvensional.

II.6. Penghimpunan Dana pada Bank Syariah

II.6.1. Penghimpunan Dana berdasarkan Prinsip Wadiah pada Bank Syariah

menurut Wiroso (2005:20)

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain,

baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan

kapan saja pemiliknya menghendaki. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah

menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian

dan sebagainya. Yang dimaksud “barang” disini adalah suatu yang

39 

berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang lain yang

berharga di sisi Islam.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah

adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dititipkan,

2. Orang yang menitipkan / penitip,

3. Orang yang menerima titipan/ penerima titipan dan

4. Ijab Qobul.

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan

imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang

tersebut. Namun, atas kebijakannya Bank Syariah dapat memberikan

“bonus” kepada penitip dengan syarat sebagai berikut :

1. Bonus merupakan kebijakan hak prerogatif dari bank sebagai penerima

titipan,

2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik

dalam presentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka).

Jadi, bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana

prinsip wadiah dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik

dana wadiah merupakan kebijakan bank syariah itu sendiri, sehingga

dalam praktik bank syariah yang satu tidak sama dengan bank syariah

lain. Ada bank yang memberi bonus dan ada bank syariah yang tidak

memberikan bonus.

40 

II.6.2. Prinsip Penghimpunan Dana berdasarkan Prinsip Wadiah

Di dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)

dijelaskan karakteristik wadiah (PAPSI, bagian IV.C – Simpanan, halaman

IV.148) giro wadiah, tabungan wadiah, dan bonus simpanan wadiah sebagai

berikut :

1. Giro Wadiah

Giro Wadiah adalah titipan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan

setiap saat dengan menngunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana

pemerintah dan pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Termasuk di dalamnya giro wadiah yang diblokir untuk tujuan tertentu

misalnya dalam rangka escrow account, giro yang diblokir oleh yang

berwajib karena suatu perkara.

2. Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang

penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan

kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara

pemindahbukuan.

3. Bonus simpanan wadiah

Atas bonus simpanan wadiah dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pajak

yang berlaku.

41 

II.6.3. Prinsip Wadiah dalam penghimpunan dana pada Bank Syariah

Prinsip Wadiah dalam penghimpunan dana pada Bank Syariah Menurut

Harahap (2005:22)

Prinsip Wadiah terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Wadiah Yad Al Amanah, dengan karakteristik yaitu

Merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh

digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan

dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai fisik maupun fisik

barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka

pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan

sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat

dikenakan biaya penitipan.

2. Wadiah Yad Al Dhamanah, dengan karakteristik yaitu :

Merupakan pengembangan dari wadiah yad al amanah yang

disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi

izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut

(tidak idle). Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung

jawab terhadap kehilangan / kerusakan barang tersebut. Semua

keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima

titipan. Sebagai imbalan bagi kepada pemilik barang / dana dapat

diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan

sebelumnya.

Wadiah yad al dhamanah dalam kegiatan usaha bank Islam dapat

diaplikasikan pada rekening giro (current account) dan rekening

42 

tabungan (saving account) yaitu bank Islam boleh menggunakan uang

itu dalam proyek berjangka pendek. Bank bertanggung jawab atas

keselamatan uang tersebut dibawah konsep jaminan, begitu juga

dengan rekening giro. Tetapi, peluang bagi bank untuk menggunakan

nya terbatas, karena pemilik barang bisa mengambil barangnya

sewaktu- waktu melalui cek karena itu, bank boleh mengenakan

bayaran atas rekening giro sebagai upah sedangkan untuk wadiah

amanah dapat diaplikasikan pada safe deposit box dan sejenisnya.