8

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1. Audit Operasional

II.1.1. Pengertian Audit Operasional

Banyak definisi audit operasional mencakup penyebutan efficiency (pengeluaran

yang minimum dari sumber daya), effectiveness (pencapaian hasil uang diinginkan),

economy atau kinerja dari suatu entitas.

Berikut ini definisi audit operasional dari para ahli auditing menurut buku Widjaja

Tunggal, Amin (2004) :

1. “Dale Flesher dan Steward Siewert ( Independent Auditor’s Guide to

Operasional Auditing )

Audit operasional merupakan pencarian cara-cara untuk memperbaiki efisiensi

dan efektivitas. Audit operasional dapat dipertimbangkan sebagai suatu bentuk

kecaman yang konstruktif.

2. Casler dan Crochett

Audit operasional adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai efektivitas

organisasi, efisiensi, dan ekonomi operasi di bawah pengendalian manajemen

dan melaporkan kepada orang yang tepat hasil dari penilaian bersama dengan

rekomendasi untuk perbaikan” (h.5).

9

II.1.2. Karakteristik Audit Operasional

Menurut buku Widjaja Tunggal, Amin (2004), “di bawah ini adalah karakteristik

dari audit operasional :

1. Audit operasional adalah prosedur yang bersifat investigatif.

2. Mencakup semua aspek perusahaan, unit atau fungsi.

3. Yang di audit adalah seluruh perusahaan, atau salah satu unitnya (bagian

penjualan, bagian perencanaan produksi dan sebagainya), atau suatu fungsi, atau

salah satu sub-klasifikasinya (pengendalian persediaan, sistem pelaporan,

pembinaan pegawai dan sebagainya).

4. Penelitian di pusatkan pada prestasi atau keefektifan dari perusahaan/unit/fungsi

yang diaudit dalam menjalankan misi, tanggung jawab atau tugasnya.

5. Pengukuran terhadap efektifitas didasarkan pada bukti/data dan standar.

6. Tujuan utama audit operasional adalah memberikan informasi kepada pimpinan

tentang efektif-tidaknya perusahaan, suatu unit atau suatu fungsi. Diagnosis

tentang permasalahan dan sebab-sebabnya, dan rekomendasi tentang langkah-

langkah korektifnya merupakan tujuan tambahan” (h.9).

II.1.3. Tujuan dan Alasan Audit Operasional

Beberapa tujuan dari audit operasional dibawah ini menurut buku Widjaja

Tunggal, Amin (2004) :

1. ”Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan

ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh audit operasional dan untuk

10

menunjukkan perbaikan apa yang di mungkinkan untuk memperoleh hasil yang

terbaik dari operasi yang bersangkutan.

2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien.

3. Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai

tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang pengetahuan tentang

pengelolaan yang efisien.

4. Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan

5. Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan setiap

frase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan kepada

manajemen.

6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif

dan efisien dari tujuan dan tanggung-jawab mereka” (h.12).

Menurut Lindberg dan Caln beberapa alasan tentang diadakannya audit

operasional adalah :

1. ”Manajemen puncak ingin mendapatkan kepastian tentang keefektifan unit,

fungsi atau perusahaan walaupun semua tampak dalam keadaan baik, seperti

halnya para pimpinan menjalani ”medical checkup” secara rutin

2. Audit operasional dilakukan karena ditemukan atau dirasakan adanya masalah.

3. Pihak luar (penyumbang atau kreditor) ingin mendapat kepastian bahwa dana

yang diberikan di gunakan dengan baik dan sesuai dengan persyaratan yang telah

disetujui oleh penerima dana.

11

4. Badan pemerintah yang mengelola peraturan memerlukan laporan audit

operasional sebagai masukan/dasar tambahan untuk menilai prestasi operasional

dan posisi keuangan dari suatu lembaga” (h.12).

II.1.4. Jenis – jenis Audit Operasional

Menurut Arens & Loebbecke yang diterjemahkan Jusuf A.A. pada buku 2

(2003), ada 3 (tiga) jenis audit operasional, yaitu :

1. “Audit Fungsional.

Audit Fungsional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu

organisasi. Hal ini dapat berhubungan misalnya dengan fungsi penggajian suatu

divisi atau untuk perusahaan secara keseluruhan. Keunggulan audit fungsional

adalah memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor, sehingga auditor dapat

lebih efisien dalam menggunakan waktunya untuk memeriksa bidang yang

dikuasainya. Sedangkan kekurangannya adalah bahwa tidak dievaluasinya

fungsi-fungsi yang saling berkaitan. Contohnya, fungsi produksi berinteraksi

dengan fungsi pabrikasi dan fungsi lainnya dalam suatu organisasi

2. Audit Organisasional.

Penekanan dalam suatu Audit Organisasi adalah pada seberapa efektif dan

efisien fungsi-fungsi dalam organisasi yang saling berinteraksi. Rencana

organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas yang ada

sangat penting dalam audit jenis ini.

3. Penugasan Khusus.

Penugasan Audit Khusus biasa timbul atas permintaan manajemen. Ada banyak

12

variasi dalam audit jenis ini, salah satu contohnya mencakup penyelidikan

kemungkinan fraud dalam suatu divisi” (h.767).

II.1.5. Tahap – tahap Audit operasional

Tahap – tahap dalam audit operasional menurut Agoes S (2004) adalah sebagai

berikut :

1. “Survei Pendahuluan (Preliminary Survey)

Tujuan dari preliminary survey adalah untuk mendapatkan informasi umum dan

latar belakang, dalam waktu yang relatif singkat, mengenai semua aspek dari

organisasi, kegiatan, program, atau sistem yang dipertimbangkan untuk

diperiksa, agar dapat diperoleh pengetahuan atau gambaran yang memadai

mengenai objek pemeriksaan.

2. Penelaahan dan Pengujian atas Sistem Pengendalian Intern (Review and Testing

of Management Control System)

Tujuan dari penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian intern adalah :

• Untuk mendapatkan bukti-bukti mengenai ketiga elemen dari tentative audit

objective dengan melakukan pengetesan terhadap transaksi-transaksi

perusahaan yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen.

• Untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dari perusahaan adalah

kompeten jika audit diperluas ke dalam detail examination (pemeriksaan

secara rinci). Dengan mendapatkan bukti-bukti dari masing-masing elemen

dari tentative audit objective, auditor dapat menentukan apakah tentative

audit objective tersebut dapat dijadikan firm audit objective sebagai dasar

13

untuk melakukan tahap berikutnya (detailed examination). Jika auditor dapat

memperoleh bukti – bukti yang kompeten dalam melaksanakan review and

testing of management control system, berarti auditor dapat meyakinkan

dirinya mengenai keandalan informasi yang diperoleh dari sistem

pengendalian manajemen.

3. Pengujian Terinci

Dalam tahapan ini auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup,

kompeten, material dan relevan untuk dapat menentukan tindakan-tindakan apa

saja yang dilakukan manajemen dan pegawai perusahaan yang merupakan

penyimpangan-penyimpangan terhadap criteria, dalam firm audit objective, dan

bagaimana effects tersebut yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

4. Pengembangan Laporan

Temuan audit harus dilengkapi dengan kesimpulan dan saran dan harus dikaji

oleh audit manager sebelum didiskusikan dengan auditee. Komentar dari auditee

mengenai apa yang disajikan dalam konsep laporan harus diperoleh (sebaiknya

secara tertulis)” (h.178).

II.1.6. Perbedaan antara Audit Laporan keuangan dengan Audit Operasional

Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara audit laporan keuangan dengan

audit operasional yang disebutkan dalam buku Widjaja Tunggal, Amin (2004):

1. ”Audit laporan keuangan menguji secara historis dari kinerja masa lalu

sedangkan audit operasional menilai dan menelaah masa yang lalu, dan juga

melihat masa yang akan datang dengan suatu pandangan :

14

a. Pada penilaian kebijakan dan perencanaan, apakah mereka paling baik dan

cocok untuk mencapai tujuan,

b. Untuk melihat apakah kebijakan yang ditetapkan ditaati atau tidak,

c. Untuk menilai kinerja eksekutif,

d. Untuk mengukur kinerja usaha dan membandingkan hasil aktual dengan

target,

e. Untuk menganalisis data dan berbagai varian/penyimpangan untuk

menemukan penyebab dari varian tersebut, dan

f. Untuk mengusulkan tindakan korektif yang tepat untuk mencapai target.

2. Audit keuangan melaporkan posisi keuangan organisasi pada suatu tanggal

tertentu dan apakah laporan keuangan menyajikan suatu pandangan yang benar

dan wajar dari keadaan usaha perusahaan, sedangkan auditor operasional

melaporkan kinerja manajemen selama suatu periode tertentu dan mengusulkan

cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan pada masa yang akan datang,

apabila tujuan tersebut belum tercapai.

3. Auditor keuangan tidak mempertanyakan apakah manajemen aktif atau tidak,

sedangkan audit operasional menilai aktivitas manajemen dan menyelidiki

apakah aktivitas tidak efisien.

4. Auditor keuangan hanya melihat pada sejarah transaksi keuangan, sedangkan

auditor operasional tidak hanya melihat catatan keuangan, tetapi juga bidang

operasi dengan tujuan memperbaiki operasi usaha di masa yang akan datang.

5. Pekerjaan auditor operasional mulai di mana pekerja auditor keuangan berakhir.

15

6. Tujuan auditor operasional mencakup pengujian yang kritikal atas struktur dan

bagan organisasi, proses manufakturing, perencanaan dan jadwal produksi,

ketaatan terhadap kebijakan perusahaan. Jadi audit operasional dapat diarahkan

terhadap banyak bidang nonfinansial seperti personil dan perekayasaan,

sedangkan auditor keuangan terutama memberi perhatian pada aspek keuangan

organisasi.

7. Perbedaan yang penting antara audit operasional dan audit keuangan adalah unit

dari tolok ukur (unit of measure). Kebanyakan audit keuangan berkonsentrasi

pada pengesahan kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip

akuntansi yang berlaku umum seperti yang di definisikan oleh badan otoritatif

dan praktik yang berlaku umum. Dengan demikian, kriteria untuk menilai jumlah

dan pengungkapan yang tercakup dalam laporan keuangan sangat baik di

definisikan. Sebaliknya, pengukuran atau evaluasi efektivitas, efisiensi,

ekonomisasi, atau kinerja dalam audit operasional lebih sulit. Tidak ada standar

yang berlaku umum (general accepted standards).

8. Hasil audit keuangan sering dilaporkan kepada pihak diluar entitas (umpamanya

pemegang saham, badan pemerintah dan publik umum), sedangkan hasil audit

operasional biasanya dilaporkan kepada manajemen.

Dibawah ini adalah tabel perbandingan antara audit keuangan dengan audit

operasional” (h.16;18).

16

No. Karakteristik Audit keuangan Audit Operasional

8 Realisasi Aktual Potensial

11 Katalisator Tradisi Permintaan pimpinan

Sudah berusia lamaSejarah10

Frekuensi12

Penerima

Keharusan9

Presisi Absolut Relatif

Ruang Lingkup Data/catatan keuangan Operasi atau fungsi

3

4

Orientasi

Standar Penelitian

Belum lama, berkaitan denganya adanya sistem approach

Periodik, tetapi kebanyakan saatnya tidak tertentu/tegas

Teratur‐paling sedikit per tahun

1 Tujuan

2

Metode5

6

7

Standar‐standar audit yang berlaku umum

Teknik‐teknik manajemen operasi

Terutama pihak luar pemegang saham, pemerintah, publik

Biasanya intern‐umumnya pimpinan

Diharuskan oleh Undang‐undang/peraturan

Tidak harus‐merupakan prerogatif pimpinan

Menyatakan pendapat tentang laporan keuangan dan meilai sistem pengendalian akuntansi dalam menjaga keamanan aktiva perusahaan

Menilai dan meningkatkan/keefektifan pengelolaan

Urusan keuangan dalam periode yang sudah lalu

Urusan operasional yang sudah lalu, sekarang, dan yang akan datang

Prinsip‐prinsip akuntansi yang berlaku umum

Prinsip‐prinsip manajemen operasi

Tabel 2.1. Perbedaan Audit Keuangan dan Audit Operasional

17

II.2. Pengendalian Intern Secara Umum

II.2.1. Definisi dan Konsep Dasar Pengendalian Intern

  Weygandt, Kieso dan Kimmel (2007), menuliskan definisi dari pengendalian

internal adalah “consists of all the related methods and measures adopted within a

business to :

1. Safeguard its assets from employee theft, robbery, and unauthorized use.

2. Enchance the accuracy and reliability of its accounting records. This is done by

reducing the risk of errors (unintentional mistakes) and irregularities

(intentional mistakes and misrepresentations) in the accounting process” (p.338)

Kemudian menurut Chiappetta, Larson dan Wild menyatakan bahwa, “The

principles of internal control are to :

1. Establish responsibilities.

2. Maintain adequate records.

3. Insure assets and bond key employees.

4. Separate recordkeeping from custody of assets.

5. Divide responsbility for related transactions.

6. Apply technological controls.

7. Perform regular and independent reviews” (p.354).

II.2.2. Definisi Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (2003), menulis bahwa, “Sistem pengendalian intern meliputi struktur

organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan

18

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern

tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur – unsur yang

membentuk sistem tersebut.” (h.163)

II.2.3. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Kemudian Mulyadi juga menuliskan, “Tujuan sistem pengendalian intern

menurut definisi tersebut adalah :

1. Menjaga kekayaan organisasi

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

3. Mendorong efisiensi, dan

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” (h.163)

II.2.4. Unsur – unsur Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi menuliskan bahwa, “Unsur pokok sistem pengendalian intern adalah :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tangung jawab fungsional secara tegas.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang

cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.” (h.164)

II.2.5. Definisi Struktur Pengendalian Intern

Arens & Loebbecke yang diterjemahkan Jusuf A.A. pada buku 1 (2003),

menuliskan, “kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memperoleh keyakinan

19

yang memadai bahwa tujuan suatu satuan usaha yang spesifik akan dapat dicapai.:

(h.261)

II.2.6. Tujuan Struktur Pengendalian Intern

Arens et al. Menyatakan “Manajemen dalam merancang struktur pengendalian

intern mempunyai kepentingan-kepentingan sebagai berikut :

1. Keandalan pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan bagi investor,

kreditor dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan

professional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai standar

laporan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Mendorong efektifitas dan efisiensi operasional

Pengendalian dalam suatu organisasi adalah untuk mencegah kegiatan dan

pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek, dan untuk mengurangi

penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien.

Bagian penting lain dari efektifitas dan efisiensi adalah pengamanan aktiva dan

catatan aktiva fisik dapat dicuri, disalahgunakan atau dirusak kalau tidak

dilindungi oleh pengendalian yang memadai. Kondisi yang sama berlaku untuk

aktiva non fisik seperti piutang usaha, dokumen penting (kontrak rahasia dengan

pemerintah), dan catatan – catatan (buku besar dan jurnal). Perlindungan aktiva

dan catatan tertentu meningkat kepentingannya sejak lahir sistem komputer.

Sejumlah besar informasi disimpan dalam wadah komputer seperti pita magnetis

(magnetic tape) yang dapat dirusak kalau tidak dilakukan perlindungan.

20

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Banyak sekali hukum dan peraturan yang harus diikuti oleh perusahaan,

beberapa di antaranya berkaitan tidak langsung dengan akuntansi, misalnya UU

Lingkungan Hidup dan UU Perburuhan, sedangkan peraturan lain yang sangat

berkaitan erat dengan akuntansi, contohnya adalah UU Perpajakan dan UU

Perusahaan Terbatas” (h.258).

II.2.7. Unsur – unsur Struktur Pengendalian Intern

Warren, Reeve dan Fess (2005) menuliskan, “unsur – unsur tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian risiko

3. Prosedur pengendalian

4. Pemantauan (monitoring)

5. Informasi dan komunikasi” (h.229).

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Warren, Reeve dan Fess (2005), “Dalam

alinea – alinea berikut, unsur ini akan dibahas satu per satu.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian suatu perusahaan mencakup seluruh sikap manajemen

dan karyawan mengenai pentingnya pengendalian. Salah satu faktor yang

mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah falsafah manajemen dan siklus

operasi. Manajemen yang terlalu mengutamakan sasaran operasi dan

menyimpang dari kebijakan pengendalian bisa secara tidak langsung mendorong

21

karyawan untuk mengabaikan pengendalian. Misalnya, tekanan untuk mematuhi

target penjualan dapat mendorong karyawan untuk menyusun laporan penjualan

palsu. Di pihak lain, manajemen yang menekankan pentingnya pengendalian dan

mendorong dipatuhinya kebijakan pengendalian akan menciptakan lingkungan

pengendalian yang efektif.

Struktur organisasi usaha, yang merupakan kerangka dasar untuk

perencanaan dan pengendalian operasi, juga mempengaruhi lingkungan

pengendalian. Misalnya, sebuah jaringan toko swalayan dapat mengelola masing

– masing toko sebagai suatu unit usaha tersendiri. Manajer setiap toko

mempunyai wewenang penuh atas penentuan harga dan aktivitas operasi lainnya.

Dalam struktur yang demikian, setiap manajer toko bertanggung jawab untuk

membentuk lingkungan pengendalian yang efektif.

Kebijakan personalia juga mempengaruhi lingkungan pengendalian.

Kebijakan personalia meliputi perekrutan, pelatihan, evaluasi, penetapan gaji,

dan promosi karyawan. Di samping itu, uraian pekerjaan, kode etik karyawan,

dan kebijakan mengenai masalah perbedaan kepentingan merupakan bagian dari

kebijakan personalia. Kebijakan dan prosedur tersebut dapat memperkokoh

pengendalian internal bila memberikan jaminan yang wajar bahwa hanya

karyawan yang kompeten dan jujurlah yang direkrut dan dipertahankan.

2. Penilaian Risiko

Semua organisasi menghadapi risiko. Contoh – contoh risiko meliputi perubahan

– perubahan tuntutan pelanggan, ancaman persaingan, perubahan peraturan,

perubahan – perubahan faktor ekonomi seperti perubahan suku bunga, dan

22

pelanggaran karyawan atas kebijakan dan prosedur perusahaan. Manajemen

harus memperhitungkan risiko ini dan mengambil langkah penting untuk

mengendalikannya sehingga tujuan dari pengendalian internal dapat tercapai.

Setelah risiko diidentifikasi, maka dapat dilakukan analisis untuk

memperkirakan besarnya pengaruh dari risiko tersebut secara tingkat

kemungkinan terjadinya, dan untuk menentukan tindakan – tindakan yang akan

meminimumkannya. Misalnya, manajer dari suatu usaha pergudangan bisa

menganalisis risiko karyawan menderita sakit punggung, yang bisa

mengakibatkan timbulnya gugatan hukum, perusahaan bisa bertindak dengan

membeli alat penyangga punggung bagi karyawan gudang dan mengharuskan

mereka memakainya.

3. Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa

sasaran bisnis akan dicapai, termasuk pencegahan penggelapan. Dalam alinea –

alinea berikut, kita akan membahas secara singkat prosedur – prosedur

pengendalian yang dapat dipadukan dengan sistem akuntansi.

Pegawai yang Kompeten, Perputaran Tugas, dan Cuti Wajib. Sistem

akuntansi yang baik memerlukan prosedur untuk memastikan bahwa para

karyawan mampu melaksanakan tugas yang diembannya. Karena itu, para

karyawan bagian akuntansi harus mendapatkan pelatihan yang memadai dan

diawasi dalam melaksanakan tugasnya. Ada baiknya juga bila dilakukan

perputaran atau rotasi tugas diantara para karyawan klerikal dan mengharuskan

para karyawan nonklerikal untuk mengambil cuti. Kebijakan ini mendorong para

23

karyawan untuk menaati prosedur yang digariskan. Di samping itu, kesalahan

atau penggelapan yang terjadi bisa dideteksi.

Pemisahan Tanggung Jawab untuk Operasi yang Berkaitan. Untuk

mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakefisienan, kesalahan, dan

penggelapan, maka tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan harus dibagi

kepada dua orang atau lebih. Misalnya, tanggung jawab untuk pembelian,

penerimaan dan pembayaran atas perlengkapan komputer harus dibagi kepada

tiga orang atau tiga departemen. Jika orang yang sama melakukan pemesanan,

memeriksa penerimaan atas barang yang dipesan, dan melakukan pembayaran

kepada pemasok, maka penyelewengan berikut bisa terjadi :

1. Pemesanan bisa dilakukan berdasarkan hubungan pribadi dengan pemasok,

bukan berdasarkan harga, mutu, dan faktor – faktor objektif lainnya.

2. Kuantitas dan kualitas barang pesanan yang diterima mungkin tidak

diperiksa, sehingga barang yang diterima atau barang yang mutunya jelek

tetap dibayar.

3. Barang yang dibeli tersebut mungkin akan dicuri oleh karyawan.

4. Keabsahan dan keakuratan faktur mungkin tidak diperiksa dengan cermat,

sehingga menyebabkan pembayaran atas faktur yang tidak benar atau tidak

akurat.

“Upaya – upaya pengecekan” yang akan timbul akibat dibaginya tanggung

jawab kepada berbagai departemen tidak perlu menyebabkan tumpang tindih

tugas. Dokumen perusahaan yang disiapkan oleh suatu departemen dirancang

24

agar terkoordinasi dan saling mendukung dengan dokumen yang disiapkan

oleh departemen lain.

Pemisahan Operasi, Pengamanan Aktiva, dan Akuntansi. Kebijakan

pengendalian harus menetapkan pihak – pihak yang bertanggung jawab atas

berbagai aktivitas usaha. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kesalahan

dan penggelapan, maka tanggung jawab atas operasi, pengamanan aktiva, dan

akuntansi akan digunakan sebagai alat pengecekan independen terhadap mereka

yang bertugas mengamankan aktiva dan mereka yang berkecimpung dalam

operasi usaha. Misalnya, karyawan yang dipercayai untuk menangani

penerimaan kas dari para pelanggan yang membeli secara kredit tidak boleh

melakukan pembukuan atas penerimaan kas. Sebab bila demikian, karyawan

dapat menyembunyikannya dengan mengubah catatan akuntansi. Begitu juga,

jika mereka yang berkecimpung dalam aktivitas operasi juga mencatat hasil –

hasil operasi, maka mereka dapat menyimpangkan catatan akuntansi untuk

menyajikan kinerja yang lebih baik dari yang sebenarnya. Misalnya, manajer

toko yang mendapat bonus tahunan berdasarkan laba operasi bisa terdorong

untuk mencatat penjualan fiktif agar bonus yang diterimanya lebih besar.

Prosedur Pembuktian dan Pengamanan. Prosedur pembuktian dan

pengamanan harus digunakan untuk melindungi aktiva dan memastikan bahwa

data akuntansi dapat dipercaya. Hal ini dapat diterapkan pada banyak hal seperti

prosedur otorisasi, persetujuan, dan rekonsiliasi. Misalnya, karyawan yang

25

melakukan perjalanan dinas perlu mendapat persetujuan manajer departemen

yang dibubuhkan pada formulir permintaan perjalanan.

Contoh lain dari prosedur pengendalian meliputi penggunaan akun bank

dan alat lain untuk memastikan keamanan kas dan dokumen berharga.

Pengunaan register kas memperlihatkan nilai dari setiap penjualan dan

pemberian slip tercetak kepada pembeli merupakan salah satu cara pengendalian

internal yang efektif. Toko yang buka sepanjang malam dapat menggunakan

prosedur pengamanan berikut untuk menghindarkan perampokan :

1. Tempatkan register kas di dekat pintu sehingga terlihat dari luar toko ; dua

karyawan sekaligus bertugas pada larut malam ; tenaga satuan pengamanan

perlu dipekerjakan.

2. Setorkan uang tunai ke bank setiap sore sebelum bank tutup.

3. Tempatkan sejumlah uang yang kecil dalam register kas pada sore hari

dengan menempatkan uang kas yang berlebih pada kotak pengaman yang

tidak bisa dibuka oleh karyawan yang sedang bertugas.

4. Pasang kamera dan sistem alarm.

4. Pemantauan

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan mengidentifikasi di

mana letak kelemahannya dan memperbaiki efektivitas pengendalian tersebut.

Sistem pengendalian internal dapat dipantau secara rutin atau melalui evaluasi

khusus. Pemantauan rutin bisa dilakukan dengan mengamati perilaku karyawan

dan tanda – tanda peringatan dari sistem akuntansi tersebut. Pemantauan berupa

evaluasi khusus sering dilakukan bila terjadi perubahan – perubahan besar dalam

26

hal strategi, manajemen senior, struktur usaha, atau operasi. Pada perusahaan

besar, auditor internal yang independen biasanya diberi tanggung jawab untuk

memantau sistem pengendalian internal. Di samping itu, auditor eksternal juga

mengevaluasi pengendalian internal sebagai bagian normal dari auditor tahunan

atas laporan keuangan.

5. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan unsur penting dari pengendalian internal.

Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur

pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen untuk mengarahkan

operasi dan memastikan terpenuhinya tuntutan – tuntutan pelaporan serta

peraturan yang berlaku.

Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai

peristiwa dan keadaan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan

pelaporan eksternal. Misalnya, manajemen menggunakan informasi dari

Financial Accounting Standards Boards (FASB atau Dewan Standar Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI) untuk kasus Indonesia), untuk menilai dampak dari

perubahan standar pelaporan yang mungkin terjadi” (h.230 – 234).

II.2.8. Keterbatasan Pengendalian Intern

Menurut Boynton, Johnson, dan Kell (2002) mengidentifikasikan keterbatasan

yang melekat (inherent limitations) pada Pengendalian Internal, yaitu :

1. “Kesalahan dalam pertimbangan (Poor Judgement)

27

Kadang – kadang, manajemen dan personel lainnya dapat melakukan

pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam

melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan

waktu, atau prosedur lainnya.

2. Gangguan (Breakdown)

Gangguan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika personel salah

memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan,

atau kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personel atau dalam

sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya gangguan.

3. Kolusi (Collusion)

Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu

pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan yang lain, konsumen

atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak

terdeteksi oleh pengendalian internal (misalnya, kolusi antara tiga karyawan

mulai dari departemen personel, manufaktur, dan penggajian untuk membuat

pembayaran kepada karyawan fiktif, atau jadwal pembayaran kembali kepada

seorang karyawan di departemen penjualan dengan pelanggan.

4. Pengabaian oleh manajemen (Management Override)

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan

tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan

suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan (misalnya, menaikkan laba yang

dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham

entitas, atau menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau

28

ketidaktaatan hukum dan peraturan). Praktik pengabaian (override) termasuk

membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya,

seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi

penjualan fiktif.

5. Biaya lawan manfaat (Cost Versus Benefit)

Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat

yang diharapkan untuk diperoleh. Pengukuran yang tepat baik dari biaya dan

manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat sendiri

estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara

biaya dan manfaat” (h.376).

II.2.9. Hubungan Pengendalian Intern dengan Audit Operasional

Arens et.al. menyatakan bahwa, “hubungan antara audit operasional dengan

sistem pengendalian intern adalah sistem pengendalian internal dibentuk untuk

membantu mencapai sasaran perusahaan, dan sasaran penting semua organisasi adalah

efesiensi dan efektifitas.

Ada dua perbedaan penting dalam evaluasi dan pengujian pengendalian intern

untuk audit keuangan dan operasional : tujuan evaluasi dan pengujian pengendalian

intern tersebut, dan ruang lingkup normal dari evaluasi pengendalian internal” (h.766).

29

II.3. Pengertian Penjualan, Piutang Usaha dan Penerimaan Kas

II.3.1 Pengertian Penjualan

IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007) menuliskan, “Penjualan barang

meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk

dijual kembali seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah properti lain yang

dibeli untuk dijual kembali. Dan penjualan jasa biasanya menyangkut tugas yang secara

kontraktual telah disepakati oleh perusahaan, jasa tersebut dapat diserahkan selama satu

periode atau secara lebih dari satu periode” (PSAK no 23.1).

Werner, M.L. dan Jones, K.L. (2004), “Sales is the revenue generated from the

sale of tangible products” (p.122).

II.3.2 Pengertian Piutang Usaha

Pemberian definisi mengenai piutang adalah sangat relatif , tergantung dari segi

mana kita memandangnya. Akibatnya piutang memiliki pengertian yang bermacam-

macam, sehingga pengertian piutang dalam skripsi ini penulis mengutip dari pendapat-

pendapat yang dianggap telah mewakili beberapa pendapat. Pada dasarnya piutang

terjadi karena pinjaman berupa uang, barang, atau jasa dan karena sistem penjualan yang

dilaksanakan. Sistem penjualan yang dimaksud adalah sistem penjualan kredit dari

barang atau jasa

Menurut Suharli, M. (2006), “Piutang dagang adalah jumlah piutang dari

pelanggan yang terjadi karena transaksi penjualan barang atau jasa. Umumnya piutang

dagang memiliki jangka waktu pelunasan 30 – 60 hari tergantung syarat kredit seperti :

n/30, n/45, atau n/eom. Dokumen pendukung piutang dagang biasanya berupa dokumen

30

jual-beli seperti : faktur penjualan dan surat jalan pengiriman, tanpa perjanjian tertulis

dari yang berhutang.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Horngren,Harrison dan Bamber

(2002) yang menyatakan bahwa piutang usaha adalah ,”A promise to receive cash from

customers to whom the business has sold goods or for whom the business has performed

services” (p.12).

II.3.3. Pengertian Penerimaan Kas

Kieso (2002) mengemukakan, “Kas (Cash) adalah aktiva yang paling likuid,

merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua

pos-pos lainnya. Kas umumnya diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Agar dapat

dilaporkan sebagai kas, suatu pos harus dapat dengan segera digunakan untuk membayar

kewajiban lancar, dan harus bebas dari setiap restriksi kontraktual yang membatasi

pemakaiannya dalam melunasi hutang. Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, dan

dana yang tersedia pada deposito di bank. Instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti

pos wesel (money order), cek yang diserahkan (certified check), cek kasir (cashier

check), cek pribadi dan wesel bank (Bank draft) juga dipandang sebagai kas” (h.342)