1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepercayaaniakan kekuatanisupranatural memangimerupakanibagian

dariibudaya kehidupanimanusia. Keberadaanialam gaibiatau alam diluar

kehidupaninyata manusiaidiyakini memangibenar adanya. iKekuatanisihir

punidiyakiniidalam berbagaiiagama danialiran kepercayaan. iBanyak pula

yangimemiliki indera keenam yangimampu memprediksikanimasa depan.

iOrang yangidiyakini memilikiiindera keenam bukanihanya adaidi

Indonesia, namunijuga diihampir seluruhibelahan dunia. iMerekaiyang

memilikiikemampuan khususitersebut seringidisebut sebagaiiparanormal.

Rasaikeingintahuan masyarakat mengenai apaiyangi akaniterjadiipada

dirinya mendorong kemajuan profesi paranormal tersebut.

Beberapaitokoh paranormaliyang sangatidikenal diiTanah Airiyakni

sepertiiKi JokoiBodo, EyangiSubur, almarhumahiMama Laurentidanilain

sebagainya. Penawaranijasa paranormalisangat mudahiditemui diimedia,

bahkan ada paranormal yang sudah banyak dikenal oleh masyarakatpun

tidak perlu untuk mempromosikan jasa nya. Penerimaijasa akanimencari

sendiriikeberadaan paranormalitersebut melaluiiinformasi dariipenerima

jasailain yangiberhasil atasibantuan paranormalitadi. Secaraiekonomi,

profesinininsangatnmenjanjikan. Paranormalndapat memintanbayaran

dengannbiaya jasansetinggi-tingginyan (tanpanada standardisasi fee seperti

2

profesindokter, psikolog, advokat, dan lain sebagainya) serta tanpanperlu

bertanggungnjawab apabilanpekerjaannya tidaknberhasil. Apabilanterjadi

kesalahan, nmaka perbuatannparanormal tersebutntidak dapatndibuktikan.

Berbedandengan dokternyang terancamntuduhan malprakteknatau penyidik

yang harus selalu siap di pra peradilkan apabila melakukan kesalahan

prosedur dalam menjalankan profesinya.

Berbicaranatau membahasnmengenai paranormalndan kekuatan

supranaturaln (seringnpula diidentikkanndengan santet, nteluh, cetikndan

sebagainya) nsepertinberbicarandi masa lalu. Dintengah derasnya kemajuan

teknologi di erandigitalisasi seperti sekarang ini, masyarakat justru

diresahkan dengan adanya fenomenansantet yangntidak dapatndibutikan

secaranilmiah. Santetndi pandang sebagainkekuatan gaibnyangndapat

menghancurkannkehidupannseseorang, yakni mulaindari sakitnhingga

menimbulkannkematian. Berbedandengan kejahatannpada umumnyanyang

dapatndilihat pelakundan korbannya, penyerangan terhadap seseorang

dengan santet tersebut tidak dapat dibuktikan secara kasat mata. Tidaknada

yang dapatnmenguraikan unsur-unsurndimana perbuatan pidana yang

dilakukan. Meskipunnperbuatan ini dianggapnsebagai perbuatannjahat

namunntidaknadansanksi pidananyang dapatndijatuhkan baginpelakunya.

Olehnsebab itu, nsangat menariknuntuk membahasnpenelitiannmengenai

“Kriminalisasi Santet Sebagai Tindak Pidana Dalam Pembaharuan Hukum

Pidana”.

3

Keberadaannparanormalndan suatu kekuatannsupranatural merupakan

fenomenansosial dinsatu sisindipandang sebagai black magic yangnbegitu

dibencinolehnmasyarakat, nnamun di sisinlain dibutuhkan oleh masyarakat.

MasyarakatnIndonesia masihnsangat percaya terhadap hal-halnmagis yang

dinilainmendatangkan keuntungannbaginya. Perilakuntersebut tampakndari

upayanmasyarakat untuknmendatangi paranormal hanya sekedar meramal

nasib, nmeminta perlindunganndari halnburuk, mendatangkannrezeki,

memikatnlawan jenis, merusak keharmonisan rumah tangga, mendapatkan

jabatan hingga menyakiti orang lain.

Seseorangnyangnmendatangi paranormalnini bukanlahnorang yang

tidaknberpendidikan. Peminatnyanadalah kalangannpebisnis, pejabat

hingganwakil rakyat. nPraktik perdukunannsaat ininsemakin berani

menampakkanndiri kenhadapan publik, bahkan ada juga yang sudah

memanfaatkanniklan dimedia massanatau mediansosial. Atasndasar

kepercayaannyangnbegitunkuat, tidaknjarang merekandituduh sebagai

pelakunsantetnyang menyebabkannkematian seseorangnmenjadi korban

mainnhakimnsendiri. Sistemnhukum yangnformal hanyanberusaha

menjaring perbuatan lahiriah yang secara empiris dapat diidentifikasikan

dan dibuktikan hubungan kausalitasnya. Olehnkarena itu, perbuatan yang

bersifatnmistis, ngaib atau metafisik ini sulit untuk diterimandalamnsistem

hukumnyangnformalndannrasional.

Namunndemikian, tidaknberarti semuanperbuatan yangnberhubungan

dengannmasalah gaibntidak dapatndiatur dalamnsistem perundang-

4

undangannyang formalndan rasional. Sepanjangnperbuatan tersebutn (yang

berhubunganndengan masalahngaib) dapat di identifikasikan, dapatnsaja

perbuatan tersebut kemudian diaturndalam hukumnformaln (perundang-

undangan).1

DalamnketentuannhukumnpidanandinIndonesia, nkriminalisasi dari

perbuatannmistisninintelahndiaturndalamnPasaln545, 546, dan 547 KUHP.

DalamnPasaln545nayatnyang berbunyi :

“(1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan

peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran

impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau

pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Selanjutnyandalamnayatn

(2) ndinyatakan “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu

tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran

yang sama, pidananya dapat dilipatduakan”.

Penjualannbenda-bendanmagis dalam pasal ini jugandigolongkan sebagai

pelanggaranndalamnhukumnpidana. Pasaln546 KUHP menyatakan sebagai

berikut:

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :1. Barang siapa

menjual, menawarkan, menyerahkan, memlbagikan atau mempunyai

persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang

dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib; 2. Barang siapa mengajar

ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan

kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan

bahaya bagi diri sendiri.”

Sedangkan Pasaln547nmenyatakan :

1 Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep

KUHP Baru, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 293

.

5

“Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah

sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan

memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana

kurungan paling l lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh

ratus lima puluh rupiah.”

Pasal ini diyakini sangat lemah untuk ditegakkan karena akan sangat

menjadi sulit dalam hal pembuktian suatu benda sebagai jimat atau benda

sakti lainnya. Benda-benda magis tersebut mungkin juga tidak dapat dilihat

dengan kasat mata.

Pengaturan tentang Tindak Pidana Santet dalam RUU KUHP yaitu

mengalami pembaharuan hukum pidana. Bahwasanyankriminalisasi

terhadap santet ini menjadi agenda tarik ulur dalam Rancangan KUHP.

Ketentuannpidananmengenainperbuatan santet telah diaturndalam

RancangannKUHP 2013.nPasaln293nyangnmenyatakannsebagainberikut :

“(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib,

memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa

kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan

penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda

paling banyak kategori IV. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana

dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari

keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan,

pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).”

DalamnrumusannPasaln293nayatn(1)nRancangannKUHP 2013 dapat

diuraikannunsur-unsurnsebagainberikut :

1. Subjeknhukum,nyaitunsetiapnorang.

2. Rumusannperbuatan,nyaitu menyatakan dirinya mempunyai kekuatan

gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan

bantuan jasa kepada orangnlain bahwa karena perbuatan nya dapat

6

menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental serta fisik

seseorang.

3. Sanksinpidananberupanpidananpenjaranpalingnlaman5n(lima)ntahun

ataunpidanandendanpalingnbanyaknkategorinIV.

Upayanuntuk memasukkanndelik santetndalam hukumnpidanandi

Indonesia bukanlah hal yang mudah. Meskipun santet dipandang sebagai

perbuatan jahat, namun perbuatan tersebut sulit untuk dibuktikan.

Sementara pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk mencari

kebenaran materiil. Rumusan perbuatan :

“Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan,

menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa

karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan

mental dan fisik seseorang”

Memangnlebih mudahndibuktikan karenanunsur perbuatannpidana dalam

pasalntersebut adalahnmenyatakan dirinyanbukan akibat dari perbuatannya.

Kriminalisasi terhadap perbuatan menyatakan diri sebagaimana diatur

dalam Pasal 293 RUU KUHP sebenarnya merupakan upaya perlindungan

terhadap masyarakat agarntidak terjebaknpada penipuannyang dilakukan

olehnoknum-oknumnyang tidaknbertanggung jawab.

Kepercayaannmasyarakat terhadapnkekuatan suparanaturalntidak

dapatndilepaskanndari kondisinmasyarakat Indonesiansejak dulunyang

mempercayainkekuatan gaibnpada benda-bendandi luarnnalar akal pikiran

manusia. Dalamnperkembangan peradabannmasyarakat Indonesiantelah

diketahui bahwa animism dan dinamismenmasihndipercayainoleh sebagian

besarnmasyarakat. Kepercayaan animisme meyakini bahwa benda-benda

7

memiliki jiwa atau roh. Roh tersebut diyakini memiliki kekuatan gaib,

contohnya pohon, batu besar dan sebagainya. Dinamisme adalah

kepercayaan yang mempercayai terhadap kekuatan yang abstrak yang

berdiam pada suatu benda. Kepercayaan ini juga masih dirasakan dalam

kehidupan sehari-hari dimana benda pusaka sangat dilindungi kesuciannya

karena alam pikiran gaib memang tidak dapat dilepaskan dari pikiran

manusia. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk dibahas dikarenakan

banyaknya problematika yang telah dikeluhkan oleh masyarakat dan belum

ada aturan yang mengsahkan adanya perbuatan santet sehingga menyulitkan

untuk mengetahui bentuk kriminalisasi serta penyebab seseorang

melakukan perbuatan ini dan menemukan siapa pelakunya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik beberapa

rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kontruksi tindak pidana dibidang santet dalam KUHP

maupun RUU KUHP ?

2. Bagaimana rekontruksi tindak pidana dibidang santet yang berorientasi

pada pencegahan tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kontruksi tindak pidana dibidang

santet dalam KUHP maupun RUU KUHP

2. Untuk mengetahui dan mengkaji rekontruksi tindak pidana dibidang

8

santet yang berorientasi pada pencegahan tindak pidana

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih berupa ilmu

pengetahuan dan pemikiran dalam bidang hukum mengenai kontruksi

tindak pidana dibidang santet dalam KUHP maupun RUU KUHP serta

rekontruksi tindak pidana dibidang santet yang berorientasi pada

pencegahan tindak pidana

2. Dapat memberikan gambaran dan pengetahuan yang jelas kepada

pembaca mengenai pengaturan hukum yang dikenakan terhadap tindak

pidana santet

E. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secaranteoritis penulisannini diharapkanndapat memberikan

manfaatnserta sebagainbahan masukannbagi pengembangannilmu

hukumnkhususnya hukumnpidana dengannmengungkapkannsecara

objektifntentang kriminalisasinsantet sebagaintindaknpidana dalam

pembaharuan hukum pidana yang berlandaskan pada konsep KUHP

dan RUU KUHP.

2. Kegunaan Praktis

Secaranpraktis diharapkanndapat memberikannsumbangan

pemikirannterhadap masyarakatnagar mengetahuinbahwa perbuatan

santetndapat diartikannsebagai tindaknpidana sehinggantidaknlagi

menimbulkannkeresahan danndapat dicegahndi dalamnkehidupan

9

masyarakat.

F. Metode Penelitian :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu

penelitian yang menggunakan data hukum sekunder.2

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum

yang mengikat antara lain :

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3) RUU KUHP

b. Bahannhukumnsekunder adalah bahannhukum yangnmemberikan

penjelasannmengenai bahannhukum primernsepertinrancangan

undang-undang, nhasil penelitian, hasilnkarya darinkalangan hukum

dannseterusnya. nBahan hukumnsekunder yaitunbuku-buku hukum

yangnditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal

hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang,

putusan pengadilan dan lain sebagainya.3

2 Dyah Ochtorina. A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). sinar Grafika. Jakarta

2014. Hal 20 3 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011.

Hal 141

10

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder.4 Bahan hukum tersier yang digunakan

oleh penulis adalah :

1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan

tersier maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepustakaan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta

melalui penelusuran bahan internet dengan cara memperoleh data

baik literatur maupun akses internet, artikel serta sumber-sumber

lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan penulis adalah normatif

menggunakan analisis kualitatif. Metodenpenafsirannyang

digunakanndalam penelitiannilmu hukumnnormatif terdapatndua

metode antara lain :

1) Penafsiran gramatikal yaitu penafsirannmenurutntata bahasa

dannkata-kata yangnmerupakan alatnbagi pembuatnundang-

undangnuntuknmenyatakannmaksudndannkehendaknya.

2) Penafsiranisistematis yaituipenafsiran yang menghubungkan

4 Soerjono Soekamto. Sri Mudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.

Rajawali Pers. Jakarta. 2004. Hal 13

11

pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu

perundang-undangan yang bersangkutan atau pada undang-

undang hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu

perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsinatau TugasnAkhir sangatndiperlukan suatu

sistematikanpenulisan. Hal ini dilakukan untuk memudahkannpenulis

dalam menulis dan memudahkan pembaca untuk mengertinserta

memahaminisi darintugas akhirnini. Oleh karena itu, penulisan ini akan

dibagi menjadi empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat alasan

pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian,

kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, rencana jadwal

penelitian serta sistematika rencana penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran.

Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang pengertian hukum pidana,

tindak pidana, tujuan dan pedoman pemidanaan, tinjauan umum tentang

kriminalisasi, tinjauan umum tentang santet, serta tinjauan perumusan santet

dalam Pasal 293 RUU KUHP.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada BAB III ini akan dipaparkan hasil penelitian yang merupakan sub-sub

12

atas permasalahan yang diajukan dan penulis melakukan analisis atas hasil

penelitian yang diperoleh dari lapangan yang berkenaan pada permasalahan

berdasarkan pada teori atau kajian pustaka beserta pembahasannya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang akan membahas mengenai

hasil analisis penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang telah

ditetapkan sebelumnya secara singkat dan padat.