bab 5

271

Laporan Akhir – Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR) Kota Jambi - Jambi

RENCANA DETAIL TATA RUANGKECAMATAN TUNGKAL ILIR

BAB 5RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang wilayah Kecamatan Tungkal Ilir merupakan rencana

distribusi peruntukkan ruang dalam BWP yang meliputi rencana

peruntukan ruang untuk fungsi Ruang Terbuka Hijau dan rencana

peruntukan ruang untuk fungsi Budidaya. Dalam hal ini Ruang terbuka

hijau terdiri dari kawasan lindung dan taman-taman kota. Rencana pola

ruang memiliki fungsi sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan

sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam

wilayah BWP dan Sub BWP; mengatur keseimbangan dan keserasian

peruntukkan ruang; sebagai dasar penyusunan indikasi program utama

jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; serta sebagai

dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kecamatan.

Perencanaan pola ruang wilayah Kecamatan Tungkal Ilir dirumuskan

dengan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang perkotaan;

daya dukung dan daya tampung wilayah perkotaan; kebutuhan ruang

untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; serta

ketentuan peraturan perundang – undangan.

5.1 RENCANA KAWASAN LINDUNG

Pemanfaatan ruang kawasan lindung merupakan upaya

mewujudkan pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana

yang telah direncanakan, dimana langkah kegiatan dapat berupa

mempertahankan yang sudah ada, alih fungsi lahan sesuai

peruntukannya ataupun memberikan fungsi lindung pada kawasan

budidaya.

Mengingat beberapa jenis kawasan lindung mempunyai tumpang

tindih fungsi dan peranannya masing-masing, maka pendelinasian

masing-masing kawasan didasarkan pada prioritas dalam

penempatan fungsi lindungnya, seperti yang termuat dalam Kepres

32 tahun 1990 yaitu : kawasan yang memberikan perlindungan

kawasan bawahnya terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis

271




untuk mencegah banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta

mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah.

Kawasan yang berfungsi sebagai Suaka Alam dan Margasatwa untuk

melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam.

Kawasan ini terdiri dari kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai

Timur.

Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melestarikan fungsi

badan perairan dan kerusakan oleh kegiatan budidaya. Kawasan ini

terdiri dari Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai.

5.1.1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan

Bawahnya

Kawasan lindung yang memberikan perlindungan pada kawasan

bawahnya merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas dan

mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya

maupun kawasan bawahnya sebagai pengatur tata air, pencegah

banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Dengan ditetapkannya lokasi kawasan ini diharapkan dapat

mencegah terjadinya erosi tanah, bencana alam banjir,

sediementasi serta untuk menjaga fungsi hidrologi tanah dan

menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air

permukaan.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya terdiri

dari 2 jenis kawasan yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan

bergambut. Namun di Kecamatan Tungkal Ilir tidak terdapat

kawasan dengan kriteria penggunaan lahan sebagai mana tersebut

diatas.

5.1.2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Setempat

Pengelolaan Kawasan Lindung yang berfungsi untuk memberikan

perlindungan setempat lebih ditujukan untuk memberikan

perlindungan terhadap kawasan sekitarnya untuk mempertahankan

fungsi lindungnya serta pelestarian sumberdaya alam kawasan

sekitarnya.

271




Fungsi kawasan yang memberikan perlindungan setempat adalah

untuk menjamin kelestarian sumberdaya yang ada di wilayah

tersebut. Kawasan ini terdiri dari beberapa sub kawasan yaitu : (i)

Kawasan Jalur Hijau, (ii) Kawasan Sempadan Pantai, dan (iii)

Kawasan Sempadan Sungai.

1. Kawasan Sempadan Pantai

Maksud ditetapkannya Kawasan Sempadan Pantai adalah untuk

melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang dapat

mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kawasan ini meliputi

Sempadan Pantai Desa Tungkal I, dengan luas areal mencapai

278 Ha (2.77% dari luas wilayah Kecamatan Tungkal Ilir).

Sempadan Pantai ditetapkan 500 meter diukur dari titik pasang

tertinggi kearah darat.

Berdasarkan tujuan pemantapan kawasan ini maka arah

pengelolaan kawasan Sempadan Pantai adalah :

Pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang

dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Pengendalian kegiatan disekitar Sempadan Pantai.

Pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami

kerusakan.

2. Kawasan Sempadan Sungai

Tujuan ditetapkannya Sub Zona Sempadan Sungai adalah untuk

melindungi sungai dari kegiatan yang dapat merusak kualitas air

sungai, fisik tepi dan dasar sungai serta mengamankan aliran

sungai. Kawasan Sempadan Sungai meliputi Sempadan Sungai

Pengabuan dan Sempadan Sungai Betara. Sempadan Sungai

ditetapkan selebar 50 – 100 meter di kiri dan kanan sungai di

luar kawasan permukiman, dan 10 – 15 meter di kiri dan kanan

sungai di dalam kawasan permukiman.

Kawasan Sempadan Sungai berupa sempadan berjarak 100

meter dari bibir sungai besar meliputi :

271




a. Sungai Betara, dan

b. Sungai Pengabuan.

Kawasan yang diproyeksikan memiliki kawasan sempadan

sungai adalah Kelurahan Tungkal II, Kelurahan Kampung

Nelayan, Kelurahan Tungkal III, Kelurahan Patunas, Kelurahan

Tungkal IV Kota, Kelurahan Tungkal Harapan, Kelurahan Sungai

Nibung dan Desa Teluk Sialang, dengan luas wilayah kawasan

sempadan sungai mencapai : 428 Ha (4,26%) dari luas wilayah

Kecamatan Tungkal Ilir.

3. Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tungkal Ilir

ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% dari luas kawasan

perkotaan BWP A meliputi : Kelurahan Tungkal Harapan,

Kelurahan Sungai Nibung, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kelurahan

Sriwijaya, Kelurahan Tungkal III, Kelurahan Patunas, Kelurahan

Tungkal II dan Kelurahan Kampung Nelayan, dengan luas

wilayah kawasan perkotaan Kuala Tungkal mencapai 42,94 Km2

atau 42,8% dari total luas KecamatanTungkal Ilir.

Perencanaan RTH Kota harus dapat memenuhi kebutuhan warga

kota dengan berbagai aktifitasnya. Kepmen PU. No. 387 Tahun

1987, menetapkan kebutuhan RTH kota yang dibagi atas :

fasilitas hijau umum 2,3 m2/jiwa, sedangkan untuk penyangga

lingkungan kota (ruang hijau) 15 m2/jiwa.

Dengan demikian, secara menyeluruh kebutuhan akan RTH kota

adalah sekitar 17,3 m2/jiwa. RTH tersebut harus dapat

memenuhi fungsi kawasan penyeimbang, konservasi ekosistem

dan pencipta iklim mikro (ekologis), sarana rekreasi, olahraga

dan pelayanan umum (ekonomis), pembibitan penelitian

(edukatif), dan keindahan lansekap kota (estetis).

271




Tabel 5.1Perkiraan Kebutuhan Fasilitas RTHDirinci per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tungkal Ilir

Desa/Kelurahan

Kebutuhan RTH

L-I L-II L-III

(250 jiwa) (3.000 jiwa) (30.000 jiwa)

1. Tungkal Harapan 83 7 1

2. Sungai Nibung 24 2 0

3. Tungkal IV Kota 43 4 0

4. Sriwijaya 40 3 0

5. Tungkal III 57 5 0

6. Patunas 58 5 0

7. Tungkal II 72 6 1

8. Kampung Nelayan 65 5 1

9. Tungkal I 15 1 0

10. Teluk Sialang 20 2 0

Jumlah 476 40 4

Total

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Keterangan :

L-I : Rukun Tetangga

L-II : Rukun Warga

L-III : Kelurahan

L-IV : Kecamatan

Sebagaimana tujuan pembangunan wilayah Kecamatan Tungkal

Ilir yaitu penggerak kegiatan perdagangan dan jasa,

pengembangan sektor perikanan dan pariwisata sebagai potensi

andalan wilayah yang berwawasan lingkungan, atau sebagai kota

“perdagangan, pariwisata dan kelautan”, maka RTH dapat

digolongkan menurut fungsi dan kegiatannya sebagai berikut :

(1) Taman Monumen, dimana terdapat patung-patung bersejarah/

relegius yang akhirnya nampak menonjol diantara taman kota

yang ada misalnya : Taman Monumen Tugu Bupati

(Kepemimpinan) dengan patung setinggi 45 – 50 meter

sebagai peringatan atau penghargaan untuk jasa para

pemimpin daerah yang telah memberikan bakti dan

sumbangan pemikiran dalam mewujudkan pembangunan

daerah.

271




(2) Taman Lingkungan, meliputi RTH yang umumnya dikelilingi

oleh jalan lingkungan dalam bentuk persegi, bundar dan oval.

Taman ini sering dimanfaatkan untuk menampung aktivitas

warga kota seperti : bersantai, bermain bagi anak-anak dan

berolahraga, yang seringkali menjadi rusak karena minimnya

sarana lapangan olahraga yang memadai.

(3) Taman Jalur Hijau Jalan, biasanya terletak pada median jalan

yang cukup lebar, bersifat pasif, namun karena kadang cukup

luas sesekali bisa dimanfaatkan pula untuk olahraga terbatas,

namun tentu saja tidak dianjurkan karena pasti

membahayakan.

(4) Taman ‘Rotonde’, yang bersifat pasif pula dan letaknya biasa

ada di persimpangan jalur lalu lintas, atau ‘Taman’traffic

islands’.

(5) Taman Bermain, dimana lokasi maupun bentuknya amat mirip

dengan Taman Lingkungan namun dibangun elemen khusus

sebagai sarana bermain anak-anak.

(6) Taman Kantor, biasanya merupakan ‘halaman’ kantor

pemerintahan yang sangat luas, dimana masyarakat umum

pun bisa memanfaatkan, seperti Taman Kantor Balai Kota atau

Taman Kantor Bupati.

(7) Taman Tepi Jalan, Viaduct, bersifat pasif untuk pengamanan

prasarana;

(8) Taman Stren (bantaran sungai), juga bisa merupakan ruang

yang cukup luas dan panjang, bahkan dipakai sebagai Taman

Rekreasi, seperti Taman Wisata Ancol Beach yang

dimanfaatkan sebagai kawasan ‘food court’ khas jajanan laut

atau kumpulan jajajan dari Negara-negara tetangga, seperti

Malaysia, India, China dan lain sebagainya.

4. Hutan Kota

Berdasarkan PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota maka

Hutan Kota merupakan suatu hamparan lahan yang

271




bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam

wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak,

yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang

berwewenang.

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian,

keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang

meliputi unsure lingkungan, sosial dan budaya.

Fungsi hutan kota adalah :

Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;

Meresapkan air;

Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik

kota; dan

Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

Tanah yang dapat dijadikan atau diperuntukkan sebagai hutan

kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Terletak diwilayah perkotaan dari suatu kabupaten/ kota atau

provinsi.

b. Merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan,

c. Mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 Ha dan mampu

membentuk dan memperbaiki iklim mikro, estetika dan

berfungsi sebagai resapan air.

Sejauh ini di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir, belum tersedia

hutan kota sebagaimana dimaksud. Adapun kawasan atau areal

yang dapat diidentifikasi sebagai hutan kota yang memiliki sifat

dan fungsi kegunaan yang sama adalah areal hutan bakau yang

memiliki sebaran sepanjang Pantai Timur Kabupaten Tanjung

Jabung Barat dengan luasan mencapai 87 Ha.

Dalam perencanaannya Hutan Kota di Kecamatan Tungkal Ilir

pada akhir tahun rencana akan dialokasikan disekitar Desa

Tungkal I, dimana fungsi Desa Tungkal I merupakan zona

peruntukkan kawasan rekreasi, industri, perkebunan dan

pariwisata, dengan luas peruntukan diperkirakan ± 20 Ha.

271




5.1.3 Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam adalah kawasan yang

memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang

memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang

khas dan keanekaragaman plasma nuftah. Perlindungan ini

ditujukan melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala

dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nuftah, ilmu

pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

1. Cagar Alam Hutan Bakau

Kecamatan Tungkal Ilir termasuk dalam pemanfaatan ruang

Cagar Alam Hutan Bakau yang memiliki sebaran sepanjang

Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas 87

Ha. Kawasan Cagar Alam yang termasuk ke dalam tipologi

kawasan lindung adalah Kawasan Hutan Bakau Pantai Timur.

Usaha yang dilakukan terhadap kawasan pantai berhutan bakau

yaitu melestarikan keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk

ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya

berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan

pengikisan air laut serta pelindungan usaha budidaya

dibelakangnya.

2. Taman Wisata Alam

Hutan mangrove di pesisir Kecamatan Tungkal Ilir memiliki

spesies tumbuhan yang cukup lengkap, diantaranya bakau

merah (Rhizopora Sp), Api - api (Aviceniea Sp), pidada dan

nipah. Assosiasi nipah merupakan assosiasi murni dalam arti

hanya terdiri dari satu jenis tumbuhan yaitu nipah (Nipah

fructicant). Komposisi ekosistem dari flora ini secara alami telah

berubah susunan karena sebagian tumbuhan tersebut ada yang

sudah rusak dan sebagian lagi telah dibudidayakan meskipun

tidak pada lapisan - lapisan yang semestinya.

Adapun luas areal hutan mangrove mencapai 865 Ha atau 8,62%

dari luas wilayah Kecamatan Tungkal Ilir terdapat di Desa

Tungkal I. Hutan mangrove merupakan habitat ikan/udang

berkembang biak yakni sebagai tempat pemijahan ikan

271




(spawning ground) dan tempat asuhan anak-anak ikan (nursery

ground). Hutan mangrove juga berfungsi untuk mencegah

terjadinya erosi/abrasi pantai, mencegah intrusi air laut,

meredam hantaman gelombang tsunami, serta memberikan

kesejukan terhadap udara di wilayah pesisir. Selain itu, hutan

mangrove juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi antara

lain sebagai bahan konstruksi bangunan, bahan baku arang dan

lain-lain. Meskipun demikian, pemanfaatan nilai ekonomi hutan

mangrove tetap harus terkendali agar fungsi-fungsi ekologis

sebagaimana dipaparkan di atas tetap berlangsung baik.

Selain merupakan habitat ikan, udang dan biota perairan

lainnya, hutan mangrove juga merupakan habitat berbagai jenis

fauna pantai. Jenis - jenis fauna yang terdapat pada hutan

mangrove antara lain berbagai jenis burung, bangau hutan,

bangau putih, siput, mamalia (lutung), ular, kunang – kunang

dan lain-lain.

Pada dasarnya pemantapan kawasan ini bertujuan untuk

melestarikan lingkungan dan melindungi keanekaragaman biota

serta ekosistemnya. Berdasarkan tujuan ini kebijaksanaan yang

ditetapkan adalah :

Pengelolaan kawasan suaka alam (cagar alam dan taman wisata

alam) sesuai dengan tujuan perlindungannya masing-masing.

Pelarangan dilakukannya kegiatan budidaya apapun, kecuali

kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah

bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami

yang ada pada tiap jenis kawasan suaka alam.

Pengelolaan zona-zona pemanfatan ruang untuk pengembangan

ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.

5.1.4 Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang berpotensi

tinggi mengalami bencana alam banjir, beberapa kawasan yang

rawan terhadap bencana tersebut hendaknya dijadikan kawasan

271




lindung dan aktivitas pada kawasan tersebut dibatasi agar jatuhnya

korban akibat bencana alam dapat diminimalisir.

Secara alamiah pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan

yang tinggi dan diatas normal, sehingga sistem pengaliran air yang

terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran

drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu

menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan

daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi,

maupun menyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia.

Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki

tingkat kemiringan (Gradien) sungai relative tinggi (lebih dari 30%)

apabila dibagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka

potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan

sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor “bakat”

atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor

pemicu.

Pada wilayah perencanaan daerah-daerah yang termasuk kawasan

rawan bencana banjir pada umumnya terdapat pada desa/

kelurahan di sepanjang jalur sungai baik Sungai Pengabuan dan

Sungai Betara. Sementara banjir yang disebabkan oleh adanya

faktor alam dan kelemahan infrastruktur drainase perkotaan di

wilayah perkotaan terdapat pada desa/ kelurahan sebagai berikut :

Kelurahan Sungai Nibung; sepanjang jalan 2 jalur atau Jl. Prof.

DR. Sri Sudewi Ms.

Kelurahan Tungkal Sriwijaya; di areal sekitar komplek

Perkantoran Jl Perdamaian.

Kelurahan Tungkal IV Kota, Kelurahan Kampung Nelayan; Jl.

Kemakmuran, Jl. Palembang, Jl. Kesejahteraan, Jl. Tangga Raja III,

Jl. Kapten Darham, Jl. Nusa Indah dan Jl. Pahlawan.

Kelurahan Patunas; Jl. Beringin dan sekitarnya.

Kelurahan Tungkal III; sepanjang Jl. Panglima H. Shaman, Jl. Jati

Mulya, Jl. Jati Agung dan sekitarnya.

Untuk mengatisipasi persolaan banjir yang terjadi di wilayah

perkotaan maka perlu adanya pertimbangan lokasi evakuasi,

dimana lokasi yang diharapkan dapat mampu sebagai tempat

271




evakuasi adalah stadion kota yang terletak di Kelurahan Tungkal IV

Kota atau gedung-gedung tinggi seperti Hotel, Perkantoran dan

Ruang Balai Pertemuan.

5.2 RENCANA KAWASAN BUDIDAYA

Perwujudan pemanfaatan ruang kawasan budidaya adalah proses

pengaturan dan atau pengelolaan Kawasan Budidaya berdasarkan

tujuan dan kriteria tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan,

yaitu yang telah dirumuskan diawal. Sedangkan komponen Kawasan

Budidaya yang tertuang dalam RDTR ini adalah meliputi : Kawasan

Pertanian, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan dan

Perikanan, Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan

Permukiman Perkotaan dan Pedesaan.

5.2.1Budidaya Pertanian

A. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Berdasarkan hasil analisis dan kriteria lahan di Kecamatan

Tungkal Ilir memiliki kesesuaian lahan untuk budidaya padi

sawah sebagian besar terdapat di Desa Kelurahan Tungkal I,

Desa Teluk Sialang, Kelurahan Sungai Nibung dan Kelurahan

Tungkal II dengan luas sebesar 600 Ha atau 6,5% dari luas

Kecamatan Tungkal Ilir.

Desa Teluk Sialang ditetapkan sebagai lokasi pertanian lahan

basah irigasi berkelanjutan dengan luas mencapai 1.059 Ha atau

seluas 10% dari luas Kecamatan Tungkal Ilir. Dari berbagai

kriteria lahan basah untuk mendukung sektor pertanian tanaman

pangan di Kecamatan Tungkal Ilir dimasa yang akan datang

maka alokasi dan penilaian terhadap kesesuaian dan

kemampuan lahan pada lokasi ini telah memenuhi kriteria,

pertimbangan ini juga agar pengembangan wilayah perkotaan

nantinya juga memperhatikan keseimbangan lahan terbangun

dan lahan budidaya pertanian yang dapat berfungsi sebagai

paru-paru perkotaan serta buffer (penyangga) ekosistem

perkotaan.

B. Kawasan Peruntukan Tanaman Perkebunan

271




Tanaman perkebunan merupakan kegiatan yang paling banyak

dilakukan di Kecamatan Tungkal Ilir, hal ini dapat dilihat dari

banyaknya perkebunan rakyat yang diusahakan oleh penduduk.

Adapun komuditas yang dibudidayakan oleh penduduk di

Kecamatan Tungkal Ilir adalah perkebunan kelapa, pinang dan

sawit.

Berdasarkan analisis ternyata luas lahan yang mempunyai

kesesuaian lahan untuk pengembangan perkebunan, palawija

hampir menyebar luasannya di 10 desa/kelurahan di wilayah

Kecamatan Tungkal Ilir dengan luasan untuk tanaman

perkebunan kelapa mencapai 5.935 Ha dan 425 Ha untuk

tanaman perkebunan pinang. Jumlah luas keseluruhan tanaman

perkebunan di Kecamatan Tungkal Ilir mencapai 6.360 Ha atau

seluas 70% dari luas Kecamatan Tungkal Ilir.

Sebagaimana halnya terhadap peruntukan kawasan lahan

pertanian tanaman pangan diatas, apabila dimasa akhir tahun

rencana pembangunan Kecamatan Tungkal Ilir akan didominasi

oleh penggunaan lahan terbangun, maka alternatif arahan

penetapan lokasi perkebunan tetap dijaga keberadaannya,

kriteria lahan yang memenuhi persyaratan terhadap peruntukan

tanaman perkebunan dialokasikan pada Desa Teluk Sialang dan

Desa Tungkal I yang juga dapat berfungsi sebagai penyeimbang

ekosistem perkotaan atau sabuk hijau perkotaan.

C. Kawasan Peruntukan Peternakan

Wilayah-wilayah yang potensial untuk pengembangan ternak

besar, perlu didukung oleh ketersediaan lahan yang sesuai untuk

pembudidayaan rumput, ini berarti membutuhkan ruang yang

relatif lebih banyak dibandingkan dengan ternak kecil.

Sedangkan untuk ternak unggas walaupun membutuhkan ruang

lebih sedikit, namun perlu diperhatikan faktor-faktor sampingan

misalnya pembuangan limbah, udara yang tidak sedap, agar

tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Kawasan peruntukan peternakan dialokasikan di Desa Teluk

Sialang, dikarenakan selain daerah yang strategis serta daya

dukung lahan memadai juga saat ini kegiatan peternakan

271




terbesar di Kecamatan Tungkal Ilir berada pada desa tersebut.

Hubungan keterkaiatan antara pengembangan sektor pertanian,

perkebunan dan peternakan ini memiliki keterkaitan hubungan

yang sangat kuat dan saling ketergantungan sehingga dapat

disimpulkan bahwa arahan penetapan lokasi budidaya pertanian

dapat disatukan pada lokasi yang memiliki kriteria geografis dan

karakteristik fisik lahan yang sama, hanya perbedaan alokasi

penempatan yang harus disesuaikan terhadap kebutuhan

pengembangan sektor kegiatan masing-masing.

Populasi ternak di Kecamatan Tungkal Ilir terdiri dari Ternak

Besar dan Ternak Kecil untuk jenis ternak Sapi, Kambing dan

Babi, serta unggas dengan sebaran di Kelurahan Tungkal IV

Kota, Kelurahan Tungkal III, Desa Tungkal I dan Desa Teluk

Sialang. Saat ini perkembangan pada kawasan perkotaan

Kelurahan Tungkal IV Kota dan Kelurahan Tungkal III cukup

tinggi oleh lahan terbangun serta perkiraan 10 sampai dengan

20 tahun yang akan datang maka perlu pertimbangan terhadap

zona kawasan peternakan yang diharapkan jauh dari

permukiman dan aktivitas kegiatan penduduk perkotaan.

5.2.2Peruntukan Kawasan Perikanan

Karena wilayah perencanaan terletak di wilayah pesisir Kabupaten

Tanjung Jabung Barat, maka komoditi perikanan yang menonjol

adalah Perikanan Laut yakni di Kecamatan Tungkal Ilir dan Betara.

Selain itu setiap desa/ kelurahan yang dialui oleh sungai besar yaitu

Sungai Pengabuan dan Sungai Betara juga memproduksi perikanan

perairan umum seperti tambak dan budidaya kolam.

Berdasarkan hasil analisis luas lahan yang sesuai untuk

pengembangan budidaya perikanan darat hampir di semua desa/

kelurahan memiliki dan perikanan laut di wilayah perencanaan

terdapat didesa/ kelurahan yang berdekatan dengan pantai yang

memanfaatkan potensi tersebut, adapun desa/ kelurahan yang

berpotensi sebagai Kawasan Perikanan Laut adalah Kelurahan

Kampung Nelayan dan Desa Tungkal I.

271




Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab terdepan maka luas

Kelurahan Kampung Nelayan mencapai 1,33 Km2 dan Desa Tungkal I

seluas 46,78 Km2, untuk ke dua wilayah ini sebaiknya pembangunan

prasarana dan sarana disesuaikan terhadap kebutuhan potensi

andalan yang ingin ditonjolkan semisal : Kelurahan Kampung

Nelayan, direncanakan adanya pembangunan dermaga perikanan,

pembangunan tanggul sungai pengabuan dengan jaring pengaman

sampah agar pada saat pasang sampah-sampah tidak masuk

kewilayah permukiman, pelayanan air bersih, sanitasi yang baik

serta pasar lingkungan untuk menunjang hasil tangkap perikanan

masyarakat. Begitu juga terhadap pengembangan Desa Tungkal I

yang diperuntukkan sebagai kawasan industri, rekreasi, perkebunan

dan pariwisata; semua program pembangunan sebaiknya

disesuaikan dengan peruntukkan kawasan agar dapat

mengoptimalkan arahan perwujudan ruang dalam mendukung

peningkatan sektor andalan untuk meningkatkan pendapatan

ekonomi daerah.

5.2.3Kawasan Peruntukan Industri

Sektor sekunder lainnya yang sudah bergerak di Kecamatan Tungkal

Ilir adalah industri kecil, dimana didominasi lokasi industri rumah

tangga yang tercatat berjumlah 407 perusahaan. Sementara

industri kecil tersebar pada desa/ kelurahan di Kecamatan Tungkal

Ilir, dimana baik industri kecil dan rumah tangga yang terbesar

terdapat di Kelurahan Tungkal II dan Kelurahan Sungai Nibung.

Sebagaimana dalam meningkatkan usaha perekonomian

masyarakat di Kecamatan Tungkal Ilir, terhadap peruntukan

kegiatan industri maka jenis industri menengah - UMKM,

(agroindustri) yang dapat dikembangkan diwilayah Kecamatan

Tungkal Ilir. Adapun arahan pengembangan lokasinya, khusus

Kawasan Industri yang terkelola dengan managemen pemerintahan

daerah di alokasikan pada Kawasan Industri Desa Tungkal I dengan

luasan areal industri seluas 10 Ha dan 50 Ha lainnya merupakan

rencana alokasi ruang untuk kawasan industri di wilayah Kecamatan

Tungkal Ilir yang tersebar pada desa/ kelurahan dan merupakan

industri kecil/ industri kerajinan masyarakat (Home Industri).

271




Kelengkapan sarana dan prasarana di Desa Tungkal I saat ini yaitu

telah tersedianya : Pelabuhan Roro, terletak di sebelah hilir

Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI terletak di sebelah hilir Parit V Kuala

Tungkal, sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti dermaga

jetty, bangsal pelelangan ikan, kantor, ruang pertemuan nelayan,

show room, cool room, pabrik es, air bersih, generator dan fasilitas

lainnya.

PPI ini dibangun untuk mendukung program pengembangan

penangkapan ikan ke perairan lepas pantai dan Zona Ekonomi

Ekslusif Indonesia (ZEEI) serta menunjang ekspor hasil-hasil

perikanan baik segar/ beku maupun olahan. Sementara itu rencana

pengembangan Sub BWP A5 ke depan adalah : adanya

pembangunan kawasan dermaga pelabuhan, kawasan rekreasi dan

pariwisata, Pembangkit Tenaga Listrik, Mercusuar dan Etalase/

Showroom hasil kerajinan industri dari beberapa negara tetangga

seperti, Malaysia, Johor, dan Singapura.

5.2.4Kawasan Peruntukan Pariwisata

Hutan mangrove di pesisir Kecamatan Tungkal Ilir memiliki spesies

tumbuhan yang cukup lengkap, diantaranya bakau merah

(Rhizopora Sp), Api - api (Aviceniea Sp), pidada dan nipah. Assosiasi

nipah merupakan assosiasi murni dalam arti hanya terdiri dari satu

jenis tumbuhan yaitu nipah (Nipah fructicant). Komposisi ekosistem

dari flora ini secara alami telah berubah susunan karena sebagian

tumbuhan tersebut ada yang sudah rusak dan sebagian lagi telah

dibudidayakan meskipun tidak pada lapisan - lapisan yang

semestinya.

Adapun luas areal Hutan Mangrove mencapai 865 Ha atau 8,62%

dari luas wilayah Kecamatan Tungkal Ilir terdapat di Desa Tungkal I.

Hutan mangrove merupakan habitat ikan/udang berkembang biak

yakni sebagai tempat pemijahan ikan (spawning ground) dan

tempat asuhan anak-anak ikan (nursery ground). Hutan mangrove

juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi/abrasi pantai,

mencegah intrusi air laut, meredam hantaman gelombang tsunami,

serta memberikan kesejukan terhadap udara di wilayah pesisir.

Selain itu, hutan mangrove juga memiliki nilai ekonomis yang cukup

271




tinggi antara lain sebagai bahan konstruksi bangunan, bahan baku

arang dan lain-lain. Meskipun demikian, pemanfaatan nilai ekonomi

hutan mangrove tetap harus terkendali agar fungsi-fungsi ekologis

sebagaimana dipaparkan di atas tetap berlangsung baik.

Selain objek wisata alam di Kecamatan Tungkal Ilir juga terdapat

objek wisata buatan yang cukup menjanjikan antara lain : Wisata

Bahari Pesisir Pantai, Pelabuhan Marina, Pelabuhan TPI dan

Pelabuhan RORO.

Kota Kuala Tungkal juga menjadi tempat kunjungan wisatawan baik

wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Wisatawan senang

berkunjung karena banyak keramaian yang sering dilaksanakan

oleh Pemda sendiri diantaranya Haul Kyai Besar ”Syekh Abdul Kadir

Jaelani”, Pasar Rakyat, acara Seni Budaya dalam rangka Ulang

Tahun Kemerdekaan dan Ulang Tahun Kabupaten Tanjung Jabung

Barat setiap tahunnya.

Agar objek wisata yang dimiliki Kecamatan Tungkal Ilir dapat

bermanfaat dan mampu memberikan konstribusi kepada PAD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebaiknya dilakukan langkah-

langkah pembenahan secara menyeluruh pada semua sektor.

Sektor yang harus dibenahi secara menyeluruh tersebut adalah

sektor fisik objek wisata, kelembagaan, manajemen pengelolaan

objek wisata, keuangan, dan sebagainya yang dianggap perlu untuk

memprbaiki kinerja objek wisata tersebut.

Objek wisata yang akan dibangun

Untuk objek wisata yang akan dibangun, sebaiknya dilakukan kajian

yang mendalam dari segala bidang, diantaranya :

Maksud Pembangunan Objek wisata

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai bahan

dalam perencanaan pengelolaan dan pembangunan Objek

wisata yang akan dibangun serta untuk kepentingan yang

lainnya, yang berminat untuk melakukan investasi dan berperan

271




dalam pembangunan Objek wisata, sehingga Objek wisata dapat

memenuhi dan memuaskan konsumen, diantaranya :

Terciptanya kualitas pelayanan yang baik kepada

masyarakat sebagai konsumen,

Terciptanya kondisi perekonomian yang kondusif, yang pada

akhirnya dapat memberikan kesejahteraan yang merata bagi

masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai produsen.

Dapat memperbaiki perekonomian masyarakat, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan Pembangunan Objek wisata

Tujuan dari pekerjaan ini adalah memberikan arah bagi upaya

pengembangan dan pembangunan Objek wisata yang akan

dibangun sehingga memiliki daya tarik pada masyarakat untuk

berbelanja, yang dapat mendorong pertumbuhan sektor

perekonomian daerah, dapat meningkatkan sarana dan

prasarana dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas

pemerintah dalam bidang perekonomian, dapat meningkatkan

hubungan yang kondusif antara unsur yang terkait untuk

mendorong usaha lainnya yang terkait dengan objek wisata

tersebut sehingga diharapkan dapat membuka lapangan kerja

baru.

Sasaran Pembangunan Objek wisata

Teridentifikasinya jenis kegiatan yang akan dilakukan di

Objek wisata yang akan dibangun dan layak dikembangkan.

Terumuskannya pedoman bagi pengembangan dan

pembangunan Objek wisata yang berfungsi juga wahana

pendidikan dan rekreasi.

Tersusunnya arah kebijakan, strategi, dan bentuk

implementasi program berdasarkan skala prioritas

pengembangan yang akan menjadi pedoman bagi

Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan

dalam pengembangan dan pembangunan Objek wisata.

271




Terwujudnya sarana dan prasarana perekonomian yang

kondusif dengan melibatkan peran serta semua komponen

yang terkait dalam kegiatan perekonomian yang kondusif,

produktif dan berkualitas yang pada akhirnya dapat

mendorong kegiatan pembangunan di daerah tersebut dan

pembangunan nasional pada umumnya.

5.2.5Kawasan Peruntukan Permukiman

Pola permukiman di kecamatan dan desa-desa pada wilayah

perencanaan membentuk pola linier ini diperlihatkan oleh suatu

permukiman yang berkelompok dengan pola perkembangannya

membentuk dan memanjang sepanjang tepian jalur-jalur aliran

sungai dan jaringan jalan yang ada, wilayah dalam pola linier yang

terbentuk merupakan koridor pengembangan yang banyak

mempengaruhi arah perkembangan tata ruang wilayah.

Disamping itu terdapat suatu bentuk pola permukiman yang teratur

yaitu pola permukiman yang diperlihatkan oleh permukiman-

permukiman Kota Kuala Tungkal pola permukiman ini biasanya

dibuat secara terpadu, dimana masing-masing dari unit rumah yang

dijadikan tempat kegiatan sosial (istirahat berkumpul dengan

keluarga) dikelilingi oleh lahan-lahan yang secara langsung

dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi mereka.

Dari jumlah kebutuhan rumah berdasarkan pembagian proporsi

rumah berimbang sesuai tahapan analisis yang telah dilakukan

maka Kelurahan Sungai Nibung, Kelurahan Tungkal II dan Kelurahan

Patunas merupakan wilayah terbesar terhadap demand kebutuhan

unit rumah sampai dengan akhir tahun rencana. Hal ini menjadi

pertimbangan sebagai arahan penetapan kawasan perumahan pada

wilayah perkotaan dimasa yang akan datang, dikarenakan

ketersediaan lahan yang ada sangat terbatas pada pusat kota, serta

memberikan pemikiran alokasi penggunaan ruang alternatif

pengembangan permukiman baru, agar tidak terpusatnya

pembangunan hanya pada kawasan perkotaan saja dimana

271




nantinya dapat memberikan dampak negatif terhadap penataan

ruang wilayah.

Untuk itu desa/ kelurahan yang termasuk didalam kawasan

peruntukan permukiman perkotaan adalah Kelurahan Tungkal II dan

Kelurahan Sungai Nibung (Sub BWP A2). Luas lahan peruntukan

kawasan pemukiman di 2 kelurahan tersebut mencapai 29,35 Km2

atau seluas 30% dari luas wilayah Kecamatan Tungkal Ilir.

5.2.6Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pemanfaatan ruang untuk kawasan ruang terbuka non hijau

dilakukan dengan mengarahkan Kawasan Pujasera, Kawasan

Pertokoan dan Kawasan Pasar Kota ditata kembali sehingga dapat

dimanfaatkan untuk tempat berkumpul dan berinteraksi yang

memadukan ruang terbuka non hijau dengan didukung penyediaan

street furniture yang memadai.

Di dalam pengembangan ruang terbuka non hijau juga didorong

untuk dilakukannya konsep park and ride dimana Ruang Terbuka

Non Hijau Kawasan Pujasera, Kawasan Pertokoan dan Kawasan

Pasar Kota, diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas

bagi sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan non bermotor seperti

sepeda, dan sebagainya. Hal ini diperlukan untuk menjaga iklim

mikro ruang terbuka non hijau dan mengoptimalkan kenyamanan

ruang.

5.2.7Ruang Untuk Evakuasi Bencana

Pemanfaatan ruang dengan arahan sebagai kawasan ruang

evakuasi bencana pada dasarnya dapat memanfaatkan ruang

terbuka ataupun ruang – ruang lainnya yang dapat dimanfaatkan

sebagai melting point. Kawasan ruang evakuasi diarahkan untuk

berkedudukan merata di seluruh wilayah perencanaan dan

memanfaatkan pos sektor pemadam kebakaran, lapangan terbuka,

sekolah, dan kompleks kantor pemerintahan. Adapun untuk resiko

kebakaran diarahkan pemanfaatan ruang terbuka hijau kota seperti

taman kota dan stadion kota. Untuk resiko bencana banjir diarahkan

pemanfaatan kawasan evakuasi vertikal dengan memanfaatkan

gedung – gedung tinggi di sekitar daerah aliran sungai.

271




5.2.8Sektor Informal

Pemanfaatan ruang untuk kawasan sektor informal pada dasarnya

dimaksudkan untuk mengarahkan lokalisasi kegiatan sektor informal

untuk sore dan malam hari (bukan pemanfaatan ruang secara

penuh). Ruang bagi sektor informal diarahkan untuk berkedudukan

di Pujasera Kelurahan Tungkal IV Kota, atau perlu adanya suatu

konsep pengaturan kegiatan sektor informal yang ditata pada

koridor-koridor jalan utama dengan mempertimbangkan batasan

penggunaan ruang dan fasilitas penunjang seperti Disel yang secara

kolektif untuk penerangan, tempat kebersihan (sampah), tidak

mengganggu jalur pejalan kaki, area parkir kendaraan serta hanya

pada ruas jalan besar tidak pada jalan lingkungan atau kecil yang

dapat memberikan dampak kemacetan.

Pengaturan sektor kegiatan informal ini perlu dengan suatu

menejemen pengelolaan yang baik serta mempertimbangkan

keamanan dan kenyamanan pengunjung, membuat tempat tidak

permanen jika perlu adanya pertimbangan jenis makan yang

disajikan diminimkan tidak sejenis agar menghindari penumpukan

kegiatan jajanan.

Apabila kemampuan daya dukung lahan memadai serta adanya

kemampuan Pemda untuk mengelola tempat kawasan jajanan pada

setiap kelurahan atau tempat-tempat yang diaggap strategis ini

lebih memberikan ketertiban bagi pengguna ruang disektor

informal. Pertimbangan lain bahwa wilayah pusat perkotaan Kuala

Tungkal hanya seluas 49,24 Km2, adapun waktu tempuh antara

permukiman ke pusat kota tidak melebihi ± 15 menit, yang dapat

dicapai dengan mudah baik dengan kendaraan maupun berjalan

kaki, sehingga perencanaan kawasan-kawasan pusat jajanan dapat

dialokasikan pada setiap kelurahan dan ditata sedemikian baik

untuk lebih memberikan keleluasaan pada bahu-bahu jalan yg

sering dipergunakan dan memberikan kesan sempit dan semeraut.

5.2.9Peruntukan Pelayanan Umum

271




Rencana pengembangan pelayanan fasilitas pendidikan di Kawasan

perencanaan meliputi tingkat pendidikan (TK s/d SMA dan

Perguruan Tinggi), untuk pengembangan fasilitas peribadatan yang

dikembangkan dikawasan perencanaan terdiri dari Mesjid dan

musholla, lebih jelasnya mengenai rencana pemenuhan kebutuhan

Luas lahan yang digunakan untuk fasilitas pelayanan umum seluas

100,50 hektar, dengan perincian sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak (TK)

Sampai dengan akhir tahun rencana prediksi kebutuhan fasilitas

Taman Kanak-kanak (TK) dirinci per desa/ kelurahan di

Kecamatan Tungkal Ilir mencapai 119 unit yang tersebar di

setiap desa/ kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah

penduduk pendukungnya.

2. Sekolah Dasar (SD)


Sekolah Dasar (SD) dirinci per desa/ kelurahan di Kecamatan

Tungkal Ilir mencapai 60 unit yang tersebar di setiap

desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk

pendukungnya.

3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP)


SLTP/SMP dirinci per desa/ kelurahan di Kecamatan Tungkal Ilir

mencapai 20 unit yang tersebar di setiap desa/ kelurahan sesuai

dengan kebutuhan dan jumlah penduduk pendukungnya.

4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/SMA)


SLTP/SMP dirinci per desa/kelurahan di Kecamatan Tungkal Ilir

mencapai 20 unit yang tersebar di setiap desa/ kelurahan sesuai

dengan kebutuhan dan jumlah penduduk pendukungnya.

5. Perguruan Tinggi/Akademi

Maka pada akhir tahun rencana, diperkiraan pelayanan sarana

perguruan tinggi di wilayah perencanaan perlu penambahan 2

271




PT/Akademi lagi, hal ini juga didukung dengan tersedianya

berbagai sarana PT/ Akademi di Provinsi Jambi sebagai wilayah

pelayanan regional, sehingga dapat memudahkan bagi

penduduk usia pendidikan terhadap kebutuhan sarana

Perguruan Tinggi/Akademi dimasa yang akan.

6. Sarana Peribadatan

Hasil analisa terhadap jumlah kebutuhan tempat peribadatan

sampai akhir tahun rencana jika dibandingkan dengan

ketersediaan sarana peribadataan yang ada saat ini di

Kecamatan Tungkal Ilir berdasarkan data tahun 2011 melebihi

kebutuhan, sehingga tidak perlu penambahan. Namun yang

perlu dilakukan adalah peningkatan kondisi bangunan dan

peningkatan pelayanan dari kegiatan agama yang ada.

7. Sarana Kesehatan Masyarakat

a. Balai Pengobatan

Fungsinya adalah untuk memberikan pelayanan terhadap

penduduk dalam bidang kesehatan. Titik beratnya adalah

terletak pada penyembuhan (curative) tanpa perawatan

(berobat pada waktu-waktu tertentu) dan juga untuk

vaksinasi (preventive).

Lokasinya harus terletak ditengah-tengah lingkungan

keluarga dengan radius pencapaian tidak boleh lebih dari

1.000 M. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana

ini adalah 1.000 penduduk, dengan luas lahan 300 M2 dan

luas bangunan 150 M2. Untuk ketersediaan Balai Pengobatan

saat ini masih dirasakan belum mencukupi dan sebarannya

perlu disesuaikan dengan jumlah penduduk pendukung per

desa/kelurahan, perkiraan kebutuhan balai kesehatan ini

sampai dengan akhir tahun rencana masih cukup tinggi

sekitar 119 unit Balai Pengobatan.

b. Balai Kesehatan

Fungsi utamanya adalah untuk melayani ibu-ibu sebelum,

pada waktu, dan sesudah melahirkan serta melayani anak-

271




anak usia sampai dengan 6 tahun. Lokasi pembangunannya

harus terletak ditengah-tengah lingkungan penduduk dengan

radius pencapaian maksimum 2.000 M, serta minimum

penduduk yang terlayani adalah 10.000 penduduk. Lahan

yang dibutuhkan untuk fasilitas ini mencapai 1.600 M2.

Sampai dengan tahun rencana perkiraan kebutuhan fasilitas

pelayanan BKIA di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir

diperkirakan penambahan 12 unit lagi, untuk melayani

penduduk pendukung sampai dengan tahun rencana 2032.

c. Puskesmas Pembantu

Fungsi utamanya adalah untuk membantu memberikan

pelayanan kepada penduduk dibidang kesehatan

(penyembuhan dan pencegahan), Puskesmas Pembantu

merupakan kepanjangan kegiatan dalam pelayanan

kesehatan Puskesmas. Minimum penduduk yang terlayani

adalah 30.000 dan lahan yang dibutuhkan adalah 1.200 M2.

Saat ini wilayah perencanaan telah terlayani dengan 8 unit

Puskesmas Pembantu, dari hasil proyeksi kebutuhan fasilitas

Puskesmas Pembantu sampai dengan akhir tahun rencana

dirasakan telah cukup memadai, hanya perlu peningkatan

pelayanan yang ada.

d. Puskesmas

Berperan fungsi yang sama dengan Puskesmas Pembantu,

hanya skala pelayanannya lebih luas (skala kecamatan).

Lokasi sarana ini sebaiknya terletak dipusat kecamatan atau

tempat khusus yang disediakan untuk sarana ini. Minimum

penduduk yang mendukung sarana ini 120.000 penduduk

dengan luas kebutuhan lahan 2.400 M2. Sebagaimana

terhadap ketersediaan pelayanan Puskesmas pembantu di

Kecamatan Tungkal Ilir, untuk kebutuhan Puskesmas

menurut penduduk pendukungnya di desa/kelurahan sampai

akhir tahun rencana telah mencukupi.

e. Rumah Sakit

271




Fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada penduduk

dibidang kesehatan (penyembuhan dan pencegahan). Lokasi

sarana ini sebaiknya terletak disekitar wilayah pusat kota,

agar mudah dalam tingkat pencapaiannya serta sebaiknya

dilalui oleh beberapa sirkulasi angkutan umum. Sampai

sejauh ini kebutuhan Rumah Sakit di wilayah perencanaan

dilayani oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H Daud

Arief yang terletak di Kelurahan Tungkal II. Maka diperkirakan

untuk ketersediaan RSUD di wilayah perkotaan Kecamatan

Tungkal Ilir dianggap telah memenuhi, dan apabila

diperlukan pengembangannya kedepan dapat berupa RS dan

Medical Center oleh pengembangan pihak swasta.

f. Apotik

Fungsi utama dari sarana ini adalah untuk melayani

penduduk dalam bidang obat-obatan, lokasinya sebaiknya

tersebar diantara kelompok-kelompok keluarga dan terletak

dipusat lingkungan. Minimum penduduk yang mendukung

sarana ini adalah 10.000 penduduk dan lahan yang

dibutuhkan adalah 350 M2. Diprediksikan diwilayah

perencanaan dibutuhkan 12 unit Apotik sampai dengan akhir

tahun rencana.

g. Praktek Dokter

Fungsi utama sarana Praktek Dokter adalah untuk melayani

penduduk dalam bidang kesehatan, lokasinya sebaiknya

tersebar diantara kelompok-kelompok keluarga dan terletak

dipusat lingkungan. Minimum penduduk yang mendukung

sarana ini adalah 10.000 penduduk dan lahan yang

dibutuhkan adalah 350 M2. Diprediksikan diwilayah

perencanaan dibutuhkan 12 unit sarana praktek dokter

sampai dengan akhir tahun rencana.

271




Tabel 5.2

Luas Kawasan Lindung dan Peruntukkan Lainnya

Di Kecamatan Tungkal Ilir

No

JENIS KAWASAN Perkiraan Luas (Ha)

% thd luas Kecamata

nI KAWASAN YANG MEMBERIKAN

PERLINDUNGAN KAWASAN BAWAHANNYA- -

1 Hutan Lindung Gambut - -

II KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT 1.526 15,21

1 Sempadan Pantai 278 2,77

2 Sempadan Sungai 428 4,27

3 RTH 800 7,98

4 Hutan Kota 20 0,20

III KAWASAN SUAKA ALAM DAN CAGAR ALAM 487 4,85

1 Cagar Alam Hutan Bakau 87 0,87

2 Taman Wisata Alam (Hutan Mangrove) 400 3,99

IV KAWASAN BUDIDAYA 2.818 28,09

1 Pertanian 600 5,98

2 Perkebunan 400 3,99

3 Peternakan 58 0,58

4 Perikanan 1.600 15,95

5 Industri 60 0,60

6 Pariwisata 100 1,00

V PERUNTUKKAN LAINNYA 5.200 51,84

271




1 Permukiman 2.500 24,92

2 Perdagangan dan Jasa 2.000 19,94

3 Prasarana dan Sarana Penunjang 500 4,98

4 Lahan Cadangan 200 1,99

LUAS WILAYAH KECAMATAN TUNGKAL ILIR 10.031 100,00

Sumber : Hasil Rencana Tahun 2012

5.3 RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN TEPI AIR

(WATERFRONT CITY)

Rencana peruntukkan kawasan kota pantai dapat diarahkan pada 7

(tujuh) pengembangan, yaitu :

A. Kawasan Komersial (Commercial Waterfront)

Adapun kriteria pokok pengembangan kawasan komersial di

kota pantai adalah :

1. Harus mampu menarik pengunjung yang akan

memanfaatkan potensi kawasan pantai sebagai tempat

bekerja, belanja maupun rekreasi (wisata).

2. Kegiatan diciptakan tetap menarik dan nyaman untuk

dikunjungi (dinamis).

3. Bangunan harus mencirikan keunikan budaya setempat dan

merupakan sarana bersosialisasi dan berusaha (komersial).

4. Mempertahankan keberadaan golongan ekonomi lemah

melalui pemberian subsidi.

5. Keindahan bentuk fisik (profil tepi air) kawasan pantai

diangkat sebagai faktor penarik bagi kegiatan ekonomi,

sosial-budaya, dll.

271




B. Kawasan Budaya, Pendidikan dan Lingkungan Hidup

(Cultural, Education, & Environmental Waterfront)

Kriteria pokok pengembangannya adalah :

1. Memanfaatkan potensi alam pantai untuk kegiatan

penelitian, budaya dan konservasi;

2. Menekankan pada kebersihan badan air dan suplai air bersih

yang tidak hanya untuk kepentingan kesehatan saja tetapi

untuk menarik investor;

3. Diarahkan untuk menyadarkan dan mendidik masyarakat

tentang kekayaan alam tepi air yang perlu dilestarikan dan

diteliti.

4. Keberadaan budaya masyarakat harus dilestarikan dan

dipadukan dengan pengelolaan lingkungan didukung

kesadaran melindungi/ mempertahankan keutuhan fisik

badan air untuk dinikmati dan dijadikan sebagai wahana

pendidikan (keberadaan keragaman biota laut, profil pantai,

dasar laut, mangrove, dll).

5. Perlu ditunjang oleh pemanfaatan ruang-ruang kawasan,

seperti penyediaan sarana untuk upacara ritual keagamaan,

sarana pusat penelitian yang berhubungan dengan

spesifikasi kawasan tersebut, dll.

6. Perlu upaya pengaturan/ penegendalian fungsi dan

kemanfaatan air/ badan air.

C. Kawasan Peninggalan Bersejarah (Historical/Herritage

Waterfront)


1. Pelestarian peninggalan-peninggalan bersejarah (landscape,

situs, bangunan dll) dan/ atau merehabilitasinya untuk

penggunaan berbeda (modern);

271




2. Pengendalian pengembangan baru yang kontradiktif dengan

pembangunan yang sudah ada guna mempertahankan

karakter (ciri) kota;

3. Program-program pemanfaatan ruang kawasan ini dapat

berupa pengamanan pantai dengan pemecahan gelombang

untuk terjadinya abrasi (melindungi bangunan bersejarah di

tepi air), pembangunan tanggul, polder dan pompanisasi

untuk menghindari tyerjadinya genangan pada bangunan

bersejarah, dll.

D. Kawasan Wisata/ Rekreasi (Recreational Waterfront)

Kriteri pokok pengembangan kawasan rekreasi/ wisata di kota

pantai adalah :

1. Memanfaatkan kondisi fisik pantai untuk kegiatan rekreasi

(indoor atau aoutdoor);

2. Pembangunan diarahkan disepanjang badan air dengan tetap

mempertahankan keberadaan ruang terbuka;

3. Perbedaan budaya dan geografi diarahkan untuk menunjang

kegiatan pariwisata, terutama pariwisata perairan;

4. Kekhasan arsitektur lokal dapat dimanfaatkan secara

komersial guna menarik pengunjung.

5. Pemanfaatan kondisi fisik pantai untuk kegiatan rekreasi/

wisata pantai.

E. Kawasan Permukiman (Residential Waterfront)

Kriteria pokok pengembangan kawasan permukiman di kota

pantai adalah :

1. Perlu keselerasan pembangunan untuk kepentingan pribadi

(privat) dan umum.

2. Perlu memperhatikan tata air, budaya lokal serta

kepentingan umum.

271




3. Pengembangan kawasan permukiman dapat dibedakan atas

kawasan permukiman penduduk asli dan kawasan

permukiman baru.

4. Pada permukiman/ perumahan nelayan harus dilakukan

upaya penataan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas

lingkungan dan kawasan. Penempatan perumahan nelayan

baru hendaknya disesuikan dengan potensi sumberdaya

sekitar dan “market” hasil budidaya perikanan.

5. Program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk

kawasan permukiman penduduk asli (lama) antara lain :

revitalisasi/ penataan bangunan, penyediaan utilitas,

penanganan sarana air bersih, air limbah persampahan,

penyediaan dermaga perahu, serta pemeliharaan drainase.

6. Program pemanfaatan yang dapat diterapkan untuk kawasan

permukiman baru antara lain : penataan bangunan dengan

member ruang untuk public accses ke badan air, pengaturan

pengambilan air tanah, reklamasi, penaturan batas

sempadan dari badan air, program penghijauan sempadan,

dll.

F. Kawasan Pelabuhan dan Transportasi (Working and

Transportation Waterfront)


1. Pemanfaatan potensi pantai untuk kegiatan transportasi,

pergudangan dan industri.

2. Pengembangan kawasan diutamakan untuk menunjang

ekonomi kota (negara) dengan memanfaatkan kemudahan

transportasi air dan darat.

3. Pembangunan kegiatan industry harus tetap

mempertahankan kelestarian lingkungan hidup;

271




4. Program pemanfaatan ruang yang dapat diterapkan :

pembangunan dermaga, sarana penunjang pelabuhan

(pergudangan), pengadaan fasilitas transportasi, dll.

G. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (Defence

Waterfront)

Kriteria pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di

kota pantai :

1. Dipersiapkan khusus untuk kepentingan pertahanan dan

keamanan bangsa-bangsa.

2. Perlu dikendalikan untuk alas an hankam dengan dasar

peraturan khusus;

3. Pengaturan tata guna lahan (landuse) untuk kebutuhan dan

misi hankam Negara.

bab 5

Documents