bab 4 penyelesaian sengketa divestasi saham pt. … kewajiban divestasi sebesar 3% untuk periode...

Universitas Indonesia

53

BAB 4

PENYELESAIAN SENGKETA DIVESTASI SAHAM

PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

Dalam perjanjian antara pemerintah dengan PT NNT disepakati pengaturan

penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi selama pengusahaan. Pada Pasal 21

Perjanjian Kontrak karya PT NNT dengan pemerintah Indonesia para pihak sepakat

setiap perselisihan yang timbul mengenai perjanjian ini termasuk juga ingkar janji

(wanpresrtasi), akan diselesaikan dengan cara konsiliasi, atau melalui Arbitrase.

Akan tetapi sebelum para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui penyelesaian

sengketa melalui arbitrase, para pihak sepakat dalam perjanjian untuk menempuh

jalur perundingan dan perdamai atau melalui konsiliasi yang sesuai dengan

peraturan-peraturan Konsiliasi UNICITRAL dalam resolusi 35/52 yang disetujui

oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 15 Desember 1976,

yang berjudul Arbitration Rules of the United Nations Commision on International

Trade Law .

Pemerintah mengenakan status lalai atau default pada PT Newmont Nusa

Tenggara (NNT) atas kegagalannya memenuhi kewajiban melakukan divestasi 10%

kepada pemerintah atau pihak-pihak yang ditunjuk pemerintah. Selanjutnya

Pemerintah mengambil langkah arbitrase karena PT NNT tidak melaksanakan

kewajiban divestasi sebesar 3% untuk periode 2006 senilai US$109 juta dan 7%

saham divestasi senilai US$282 juta periode 2007. Sesuai kontrak karya, Newmont

berkewajiban mendivestasikan 51% sahamnya kepada pihak nasional, yaitu

pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan nasional hingga 2010.

Namun, pihak PT NNT hingga kini belum merealisasikan kewajiban melepas saham

meskipun telah diberikan peringatan dan dikeluarkan pernyataan default (lalai),

Bahkan sempat diperpanjang hingga 3 Maret 2008.70

Upaya arbitrase dibawah peraturan Arbitrase UNICITRAL setelah upaya

70ibid

Kewajiban divestasi..., Iwan Dermawan, FHUI, 2009


54

semua langkah kemungkinan pemecahan administrasi mengenai sengketa tersebut

atas dasar hukum perundang-undangan Indonesia. Acara kerja konsiliasi dan

arbitrase yang dilaksanakan menurut pasal ini akan diadakan di Jakarta, kecuali

kedua belah pihak mufakat untuk memilih tempat lain.71

Menurut Black's Law Dictionary Arbitration. an arrangement for taking an

abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of

carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities,

the delay, the expense and vexation of ordinary litigation. Menurut Pasal 1 angka 1

Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu

sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase

dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:72

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat

para pihak sebelum timbul sengketa (Factum De Compromitendo); atau

2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul

sengketa (Akta Kompromis).

Didalam factum de compromitendo, para pihak yang membuat kesepakatan

untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul melalui forum arbitrase.

Perjanjian arbitrase ini melekat pada suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak ,

seperti perjanjian usaha patungan dan keagenan. Oleh karena ia merupakan bagian

dari suatu perjanjian tertentu, maka ia disebut sebagai klausul arbitrase.73

Pada saat mereka mengikatkan diri dan menyetujui klausul arbitrase sama

sekali belum terjadi sengketa atau perselisihan. Klausul arbitrase dipersiapkan untuk

mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul pada waktu yang akan datang. Jadi

sebelum perselisihan para pihak telah bersepakat untuk mengikatkan diri untuk

71Perjanjian Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia. 72Budhy Budiman. Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik

Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm. Diakses 30 Agustus 2008.

73 Ridwan Khairandy,. http://www.kapanlagi.com/h/0000208969.html



55

menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase.74

The FAA (the Federal Arbitration Act) memerintahkan agar perjanjian

arbitrase diberlakukan dengan arahan legislasi yang ditetapkan dan

diimplementasikan oleh prinsip-prinsip hukum kontrak. Para pihak dapat membuat

segala ketentuan yang mereka anggap sesuai dan patut dan pengadilan harus

mengesahkan perjanjian tersebut sesuai denha apa yang tertulis. Sesuai dengan

dimensi kebebasan berkontrak, maka para pihak untuk setiap kasus yang mereka

hadapi, bebas memilih untuk menggunakan forum arbitrase .75

Dalam perjanjian antara pemerintah dengan PT NNT disepakati pengaturan

penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi selama pengusahaan. Pada Pasal 21

Perjanjian Kontrak karya PT NNT dengan pemerintah Indonesia para pihak sepakat

setiap perselisihan yang timbul mengenai perjanjian ini termasuk juga ingkar janji

(wanpresrtasi), akan diselesaikan dengan cara konsiliasi, atau melalui Arbitrase.

Akan tetapi sebelum para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui penyelesaian

sengketa melalui arbitrase, para pihak sepakat dalam perjanjian untuk menempuh

jalur perundingan dan perdamai atau melalui konsiliasi yang sesuai dengan

peraturan-peraturan Konsiliasi UNICITRAL dalam resolusi 35/52 yang disetujui

oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 15 Desember 1976,

yang berjudul Arbitration Rules of the United Nations Commision on International

Trade Law .

Upaya arbitrase dibawah peraturan Arbitrase UNICITRAL setelah upaya semua

langkah kemungkinan pemecahan administrasi mengenai sengketa tersebut atas dasar

hukum perundang-undangan Indonesia. Acara kerja konsiliasi dan arbitrase yang

dilaksanakan menurut pasal ini akan diadakan di Jakarta, kecuali kedua belah pihak

mufakat untuk memilih tempat lain.

74M Yahya Harahap, Arbitrase Edisi Kedua(Jakarta: Sinar Grafika 2003),hlm 65. 75Thomas E Carbonneau, The Law and Practice of Arbitration(USA: Juris Publishing

Inc,2004)hlm 157 .



56

4.1. PENYELESAIAN MELALUI KONSILIASI

Para pihak sepakat dalam perjanjian untuk menempuh jalur perundingan dan

perdamaian atau melalui konsiliasi yang sesuai dengan peraturan-peraturan

Konsiliasi UNICITRAL dalam Resolusi 35/52 yang disetujui oleh Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 4 November 1980, yang

berjudul “ Conciliation Rules of the United Nations Commission on International

Trade Law”.

Seperti halnya konsultasi, negosiasi, maupun mediasi, Undang-undang No.

30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian

atau definisi dari konsiliasi ini. Bahkan tidak dapat kita temui satu

ketentuanpun dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ini yang mengatur

mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif

penyelesaian sengketa dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10

dan Alinea ke-9 PENJELASAN UMUM Undang-undang No. 30 Tahun 1999

tersebut.

Dalam Black's Law Dictionary dikatakan bahwa konsiliasi adalah :

Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in labor disputes before arbitration. Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation.

Conciliation berarti perdamaian dalam Bahasa Indonesia. Kemudian juga

jika kita simak pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary dapat

kita katakan bahwa pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian. Dalam

hal yang demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal

1864 Bab kedelapan belas Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

berarti segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi

tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan secara

khusus Pasal 1851 :

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak,



57

dengan menyerahkan , menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”

Ini berarti hasil kesepakatan para pihak melalui alternatif penyelesaian

sengketa konsiliasi inipun harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani

secara bersama oleh para pihak yang bersengketa. Sesuai dengan ketentuan

pasal 6 ayat (7) jo pasal6 ayat (8) Undang-undang No. 30 Tahun 1999,

kesepakatan tertulis hasil konsiliasi tersebutpun harus didaftarkan di

Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal penandatanganan, dan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri.

Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi bersifat final dan mengikat para pihak.

Berbeda dengan negosiasi, konsiliasi, dari pengertian yang diberikan dalam

Black's Law Dictionary, merupakan langkah awal perdamaian sebelum sidang

peradilan (litigasi) dilaksanakan. Bahkan jika kita melihat pada ketentuan yang

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan berasumsi bahwa

yang dimaksud dengan konsiliasi dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999

adalah identik dengan perdamaian yang diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, maka berarti konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk

mencegah dilaksanakannya proses litigasi (peradilan), melainkan juga dapat

dilakukan oleh para pihak, dalam setiap tingkat peradilan yang sedang

berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian

untuk hal-hal atau sengketa dimana telah; diperoleh suatu putusan hakim yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan konsiliasi.

4.2. PENYELESAIAN MELALUI ARBITRASE

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21.2 Perjanjian Kontrak Karya antara

PT NNT dan Pemerintah Indonesia disepakati maka sebelum Pemerintah atau

perusahaan menempuh upaya arbitrase dibawah peraturan UNICITRAL yang

dimuat dalam resolusi 31/98, yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan

Bangsa-bangsa tanggal 15 Desenber 1976 yang berjudul “Arbitration Rules of



58

the United Nations Commission on International Trade Law”. Maka para pihak

seharusnya telah melakukan segala upaya dalam mencari kemungkinan

pemecahan administratif mengenai sengketa tersebut atas dasar hukum

perundangan Indonesia.

4.2.1. Penyelesaian Melalui Arbitrase Sebagai Salah Satu Bentuk

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.

Hukum Dagang sebagai bagian dari Hukum Perdata materiil dan Hukum

Perdata formil memberikan dua macam cara dan kemungkinan untuk

menyelesaikan sengketa yang timbul antara dua pihak yang saling berselisih,

yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dan penyelesaian

sengketa melalui jalur arbitrase. Karena kelemahan yang melekat pada badan

pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat

diperbaiki ataupun yang tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari

cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-

badan pengadilan. Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang

sangat populer adalah apa yang disebut arbitrase tersebut.

Arbitrase di Indonesia sebenarnya memiliki sejarah yang panjang, hal ini

disebabkan arbitrase sudah dikenal daiam peraturan perundang-undangan

sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda di

Indonesia, yaitu sejak mulai berlakunya RV. Namun demikian, secara

institusional sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia mendapatkan

momentumnya dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional pada tanggal

3 Desember 1977.

Di samping ketentuan yang mengatur tentang arbitrase dalam Rv, terdapat

beberapa ketentuan lain yang juga menyinggung tentang arbitrase, yaitu HIR,

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah

Agung, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan

Arbitrase menurut Hukum Adat dan Hukum Islam.

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis



59

oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan rumusan tersebut, maka

arbitrase lahir karena adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para

pihak, yang berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa di

bidang perdata di luar peradilan umum. Apabila dihubungkan dengan

ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

menentukan adanya dua sumber perikatan, maka perjanjian arbitrase ini

merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Arbitrase

memberikan definisi mengenai perjanjian arbitrase sebagai suatu kesepakatan

berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang

dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase

tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dari rumusan

tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya

suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu

perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu

perjanjian tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan

secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu

sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad-

hoc. Dalam perjanjian arbitrase ini dapat dimuat pula pilihan hukum yang

akan dipergunakan untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak

tersebut.76 Pilihan hukum atas arbitrase adalah sangat ditentukan oleh

klausula arbitrase, karena klausula arbitrase akan menentukan apakah suatu

sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase, dimana diselesaikannya, hukum

mana yang digunakan, dan lain-lain.77

Klausula arbitrase bisa berdiri sendiri atau terpisah dari perjanjian

pokoknya dan tidak ada keharusan yang menentukan klausula arbitrase harus

dibuat dalam acta notaris. Oleh karena itu klausula arbitrase harus disusun

secara cermat, akurat, dan mengikat. Tujuannya adalah untuk menghindari

76 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 119

77 Ibid.



60

klausula arbitrase tersebut digunakan oleh salah satu pihak sebagai

kelemahan yang bisa digunakan untuk memindahkan sengketa tersebut ke

jalur pengadilan.78

Pilihan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum atau melalui

arbitrase tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian. Undang-

Undang Arbitrase mensyaratkan perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis

oleh para pihak. Dengan adanya perjanjian arbitrase secara tertulis tersebut

berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa

atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian melalui jalur peradilan

umum. Selanjutnya, dengan sendirinya Pengadilan Negeri menjadi tidak

berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam

perjanjian arbitrase, untuk itu Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak

akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah

ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan

dalam Undang-Undang Arbitrase. Dengan demikian, klausula atau perjanjian

arbitrase memberikan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase atau

arbitrase ad-hoc untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat antara

para pihak yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tertentu

yang penyelesaiannya disepakai dengan cara arbitrase.

Perjanjian arbitrase bukanlah perjanjian bersyarat (voorwaardelijke

verbintenis), oleh karena itu pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak

tergantung kepada sesuatu kejadian tertentu dimasa mendatang. Perjanjian

arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya

mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan

perselisihan atau sengketa yang terjadi antara pihak yang berjanji.79

Sifat perjanjian arbitrase ini merupakan perjanjian accesoir dari

perjanjian pokoknya, hal ini berarti perjanjian pokok menjadi dasar lahirnya

78 “Arbitrase, Pilihan Tanpa Kepastian,” <http:/hvwsv.hukumonline.com/detail

asp?id=1905&cl= Fokus>, 26 April 2005 79 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum (Jakarta:

Ghalia Indonesia, 2000)



61

klausula atau perjanjian arbitrase. Pelaksanaan perjanjan pokok tidak

bergantung pada perjanjian arbitrase, sebaliknya, pelaksanaan perjanjian

arbitrase bergantung pada perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya

tidak sah, maka dengan sendirinya perjanjian arbitrase batal dan tidak

mengikat para pihak. Perjanjian arbitrase ini dibuat dengan maksud untuk

menentukan cara dan pranata hukum yang akan menyelesaikan sengketa atau

perselisihan yang timbul dalam pelaksanan perjanjian pokok. Dengan

demikian dapat dilihat bahwa tanpa perjanjian arbitrase, perjanjian pokok

tetap dapat berdiri sendiri dengan sempurna. Sebaliknya, tanpa adanya

perjanjian pokok, maka para pihak tidak mungkin mengadakan ikatan

perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase tidak bisa berdiri dan tidak bisa

mengikat para pihak apabila perjanjian arbitrase tidak berbarengan dengan

perjanjian pokok. Karena yang akan ditandatangani oleh perjanjian arbitrase

adalah mengenai perselisihan-perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok,

bagaimana mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase apabila

perjanjian pokoknya tidak ada.80

Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum atau sesudah timbul sengketa

oleh para pihak, maka bentuk klausula arbitrase tersebut dapat dibedakan atas

dua bentuk, yaitu klausula arbitrase yang berbentuk pactum de

compromittendi dan klausula arbitrase yang berbentuk acta compromise.

Bentuk klausula pactum de compromittendi dibuat oleh para pihak sebelum

terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Para pihak sebelumnya telah

sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya yang

mungkin akan terjadi dikemudian hari kepada lembaga arbitrase atau

arbitrase ad-hoc. Klausula arbitrase seperti ini dapat dimuat dalam perjanjian

pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri. Pengaturan bentuk klausula

pactum de compromittendi ini dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang

Arbitrase yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu

sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan

melalui arbitrase. Sebelumnya diatur dalam Pasal 615 ayat (3) Rv yang

80 M. Yahya Harahap, Arbitrase (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hal. 96.



62

menyatakan bahwa “bahkan diperkenankan mengikat diri satu sama lain

untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari

kepada pemutusan seorang atau beberapa orang wasit”. Hal ini juga dapat

dijumpai dalam Pasal II ayat (2) Konvensi New York 1958, antara lain

menyebutkan “...the parties undertake to submit to arbitrastion all or

differences ...which may arise between them...”

Karena pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam

bentuk perjanjian, maka ketentuan hukum perjanjian yang umum berlaku.

Perjanjian arbitrase sebagai perjanjian turunan (accesoir) harus mengikuti

prinsip-prinsip hukum perjanjian turunan, dimana isinya tidak boleh

melampaui atau bertentangan dengan perjanjian pokoknya dan tidak ada

tanpa adanya perjanjian pokok.

Dengan hapus atau berakhirnya perjanjian pokok tidak menyebabkan

hapus atau berakhirnya klausula atau perjanjian arbitrase. Hal ini ditegaskan

dalam Pasal 10 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa suatu

perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan keadaan-keadaan

meninggalnya salah satu pihak, bangkrutnya salah satu pihak, novasi

(pembaruan utang), insolvensi (keadaan tidak mampu membayar) salah satu

pihak, pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok,

bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih-tugaskan kepada pihak ketiga

dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, atau

berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Bentuk klausula arbitrase lainnya adalah akta kompromis (acta

compromise). Akta ini dibuat setelah sengketa atau perselisihan terjadi

sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pokok. Dalam perjanjian pokok,

para pihak belum mencantumkan klausula arbitrase, baru setelah sengketa

atau perselisihan terjadi para pihak bersepakat untuk memilih penyelesaian

sengketa melalui arbitrase dan untuk itu dibuatlah perjanjian baru tersendiri

dan terpisah dari perjanjian pokok, yang berisikan penyerahan penyelesaian

sengketa kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase telah mengatur persyaratan pembuatan



63

akta kompromis tersebut, dengan ancaman batal demi hukum apabila tidak

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang ini.

Sebelumnya ketentuan mengenai akta kompromis ini diatur dalam Pasal 619

Rv. Pasal ini menentukan bahwa persetujuan arbitrase harus dibuat secara

tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau jika para pihak tidak

dapat menandatangani, maka persetujuan arbitrase tersebtu harus dibuat di

hadapan notaris. Selain itu pengaturan mengenai akta kompromis ini juga

dapat dijumpai dalam Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958 yang

menyebutkan dengan kata-kata “...or any d i f f e rences wh ich

have ar i sen . . .” (sengketa yang telah terjadi ).

Untuk mencegah diterapkannya prosedur litigasi tentang makna dari

klausula-klausula arbitrase dan untuk menghindari kejutan-kejutan yang tidak

menyenangkan kemudian apabila arbitrase dilangsungkan, para pihak harus

menyusun klausula-klausula arbitrase dengan cermat. Setidaknya klausula

arbitrase harus memuat komitmen yang jelas terhadap arbitrase serta

pernyataan tentang sengketa apa yang diselesaikan secara arbitrase. Secara

umum klausula-klausula arbitrase akan mencakup komitmen atau

kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase, ruang lingkup

arbitrase, menentukan bentuk arbitrase (institusional atau ad-hoc) apabila

memilih bentuk institusional maka harus menyebutkan lembaga arbitrase

yang ditunjuk dan apabila memilih bentuk ad-hoc maka klausula tersebut

harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase, aturan

prosedural yang berlaku, tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase,

klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas) apabila relevan.81

4.2.2. Alasan-alasan Memilih Arbitrase

Arbitrase banyak dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa

yang timbul diantara mereka.

Ada beberapa hal yang menjadikan alasan mengepa arbitrase dipilih oleh para

pihak dalam penyelesaian sengketanya, yaitu :

81 Gary Goodfaster, Felix O. Soebagjo, dan Fatmah Jatim, “Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbirase Dagang di Indonesia” dalam Arbitrase di Indonesia, diedit oleh Felix O. Soebagjo dan Erman Rajagukguk (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal: 25



64

a. Kebebasan, kepercayaan, dan keamanan;

b. Keahlian;

c. Bersifat rahasia;

d. Cepat dan hemat biaya;

e. Bersifat non preseden;

f. Kepekaan arbiter;

g. Pelaksanaan keputusan dan

h. Kecenderungan yang modern82

Namun dalam kenyataan proses pemeriksaan arbitrase tidaklah

berlangsung cepat harus bertahun-tahun lamanya sehingga tidak usah

diherankan bahwa karenanya akan memakan biaya yang cukup besar.

Alasan terpenting mengapa orang memilih arbitrase dibandingkan

dengan pengadilan adalah karena kecakapan serta keahlian para arbiternya,

khususnya dalam perkara yang memerlukan pengetahuan teknis yang bersifat

khusus. Sehingga yang pertama dan terutama kita harapkan adalah kualitas

para arbiternya dan keahlian dalam penanganannya, jadi arbiter itu sendirilah

yang ahli dibidangnya dan kedua adalah kepercayaan dimana tanpa

kepercayaan tidak mungkin dapat berfungsi dengan baik sedangkan unsur

spesialisasi memegang peranan penting dalam arbitrase karena keahlian

merupakan salah satu jaminan terhadap keparcayaan

Lembaga arbitrase pada asasnya memiliki fungsi yang sama dengan

lembaga peradilan. Ia merupakan pihak ketiga yang (seharusnya) tidak

memihak, menerima penyelesaian sengketa yang diajukan oleh para pihak

yang terlibat dan yang kedua-duanya bersandar pada suatu sendi pokok yang

sama yaitu kepercayaan. Sedangkan seorang hakim tidak dapat kita harapkan

kualitas serta keahlian yang serupa karena setiap saat seorang hakim dapat

saja mendatangkan serta meminta pendapat dari seorang yang memang ahli

dibidangnya.

Peradilan juga memfungsikan suatu lembaga kontrol melalui sifat

82Agnes M. Toar, Fatmah Jatim, Lely Niwan, Arbitrase di Indonesia, (Jakarat : Ghalia

Indonesia, 1995), hal. 19.



65

terbuka dari sidang-sidangnya dimana kedua belah pihak harus didengar,

sebaliknya dengan arbitrase meskipun asas bahwa kedua belah pihak harus

didengar, namun sidang arbitrase bersifat tertutup, sifat inilah yang menjadi

salah satu sebab terpentingnya mengapa para pihak pada umumnya lebih

memilih cara penyelesaian sengketanya melalui arbitrsae.

4.2.3. Klausula Arbitrase Dalam Suatu Perjanjian

Perjanjian arbitrase atau yang lazim disebut ”Klausula arbitrase”

bukanlah merupakan suatu perjanjian bersyarat, oleh karena itu dalam

pelaksanaannya tidak digantungkan kepada suatu kejadian tertentu dimasa

yang akan datang serta tidak dipersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian

tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang

menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara para pihak yang berjanji

tersebut. Klausula arbitrase ini merupakan tambahan yang diletakan kepada

perjanjian pokok, itu sebabnya disebut merupakan perjanjian asesor yang

berisi persyaratan khusus mengenai cara penyelesaian perselisihan yang

timbul dari perjanjian pokok.

Jadi klausula arbitrase berisi persyaratan khusus tentang penyelesaian

perselisihan melalui wasit atau arbiter, sehingga klausula arbitrase yang

ditambahkan dalam perjanjian pada hakikatnya berada diluar isi atau materi

perjanjian pokok. Keberadaan hanya sebagai tambahan kepada perjanjian

pokok dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan

perjanjiannya, dengan kata lain tanpa klausula arbitrase perjanjian pokok

tidak terhalang bahkan batal atau cacatnya klausula arbitrase tidak akan

berakibat batal dan cacat perjanjian pokok, akan tetapi tanpa klausula

arbitrase perjanjian pokok berdiri sendiri dengan sempurna, sebaliknya tanpa

adanya perjanjian pokok para pihak tidak mungkin mengadakan ikatan

klausula arbitrase, jadi klausula arbitrase merupakan ikatan dan kesepakatan

diantara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang

timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase.

Pada prinsipnya sebenarnya tidak boleh diadakan penyelesaian

perselisihan diluar lembaga peradilan, namun penjelasan Pasal 3 Undang-



66

undang No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 35

Tahun 1991 membuka kemungkinan diperbolehkannya penyelesaian

perselisihan diluar Badan Peradilan Negara yaitu melalui arbitrase.

Diperbolehkannya mengikat diri dalam klausula arbitrase harus didasarkan

pada ”kesepakatan bersama” dan tidak boleh dilakukan secara sepihak, oleh

karena itu keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian yang memakai

klausula arbitrase harus memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata.

Ada dua klausula arbitrase yaitu :

a. Pactum De Compromittendo yang berarti ”kesepakatan setuju dengan

putusan arbitrase atau wasit”. Jadi sebelum terjadi perselisihan yang

nyata, para pihak telah sepakat dan mengikat diri untuk menyelesaikan

perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase. Ada dua cara untuk

pembuatannya yaitu :

1. Mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok,

dimana langsung digabung dan dicantumkan dalam perjanjian

pokoknya.

2. Dibuat dalam akta tersendiri, dimana tidak langsung digabung

menjadi satu dengan perjanjian pokok tetapi dibuat terpisah dalam

akta tersendiri, namun pada waktu membuatnya harus tetap

berpegang pada ketentuan bahwa akta persetujuan itu harus

dibuat sebelum perselisihan terjadi.

b. Akta Kompromis atau Compromise and settlement (perdamaian yang

dicapai di luar pengadilan), dibuat setelah timbul perselisihan antara para

pihak. Jadi perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase baru

mengikat dan disepakati setelah terjadinya perselisihan.

Klausula arbitrase harus dituangkan dalam bentuk tertulis karena bila

berbentuk lisan dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta dianggap tidak

pernah ada. Hal ini didasarkan pada pendekatan kepastian hukum.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan mengenai isi klausula arbitrase yaitu :



67

a. Tidak melampaui isi perjanjian pokok, maksudnya adalah isi klausula

arbitrase harus mengenai masalah penyelesaian perselisihan yang ada

hubungannya dengan pokok perjanjian, tidak boleh menyimpang atau

memuat masalah penyelesaian perselisihan yang tidak ada sangkut

pautnya dengan isi perjanjian pokok.

b. Isi klausula boleh secara umum, maksudnya para pihak dapat

memperjanjikan kesepakatan mengikat diri satu sama lain untuk

menyerahkan penyelesaian perselisihan yang timbul kepada seorang atau

beberapa orang arbiter.

c. Klausula arbitrase secara terperinci, maksudnya adalah untuk

menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan penerapan perjanjian

arbitrase, sebaiknya klausula memuat syarat-syarat yang dirumuskan

secara terinci baik dalam bentuk terinci sekali secara menyeluruh

maupun terinci mengenai pokok-pokonya saja. Hal ini jauh lebih

menguntungkan dan memudahkan karena para pihak dapat memantau

dan menentukan apakah suatu keadaan atau tindakan yang dibuat oleh

salah satu pihak, termasuk atau tidak kedalam kerangka perjanjian

arbitrase dan sekaligus memberi pegangan yang lebih pasti bagi anggota

arbiter untuk menentukan kewenangan dan penyelesaian perselisihan.

4.3. Bagaimanakah Apabila PT NNT Tidak Melaksanakan Keputusan

Arbitrase?

Kegagalan divestasi pada periode tahun keenam dan ketujuh menyebabkan

tertundanya pelaksanaan divestasi wajib ini. Sehingga pemerintah Indonesia

mengenakan status lalai dan berujung pada upaya untuk penetapan wanprestasi

kepada Arbitrase dalam negeri. Sesuai dengan Perjanjian Kontrak Karya yang

didalamnya terdapat ketentuan pelaksanaan tempat menurut pasal 22 ayat 3 akan

diadakan di Jakarta, Indonesia apabila dapat dilakukan pengaturan serasi, kecuali

kedua belah pihak mufakat memilih tempat lain.

”Klausula arbitrase” bukanlah merupakan suatu perjanjian bersyarat, oleh

karena itu dalam pelaksanaannya tidak digantungkan kepada suatu kejadian



68

tertentu dimasa yang akan datang serta tidak dipersoalkan masalah pelaksanaan

perjanjian tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang

berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara para pihak yang

berjanji tersebut. Klausula arbitrase ini merupakan tambahan yang diletakan

kepada perjanjian pokok, itu sebabnya disebut merupakan perjanjian asesor yang

berisi persyaratan khusus mengenai cara penyelesaian perselisihan yang timbul

dari perjanjian pokok. Dan tidak menyimpangi ketentuan pada pasal 22 ayat 3 ini,

karena arbitrase yang berdimensi internasional lebih sering digunakan oleh

kalangan bisnis lintas negara. Maka kondisi ini dapat difahami, karena apabila dua

pihak dalam perjanjian dari negara yang berbeda akan merasa penyelesaian

sengketa dalam pengadilan di negara salah satu pihak dapat menimbulkan

ketidakpercayaan, maka akan lebih baik apabila diselesaikan oleh badan arbitrase

internasional yang berpusat di negara lain yang dianggap netral.

Badan arbitrase internasional yang paling tua adalah Court of Arbitration dari

International Chamber of Commerce (ICC) yang berkedudukan di Paris, berdiri

sejak tahun 1923. Bagi negara-negara berkembang, gerakan Asia-Africa Legal

Consultative Committee (AALC) mempunyai pusat arbitrase di Malaysia untuk

Asia dan Kairo untuk Afrika, dengan menggunakan Uncitral Rules.83 Badan-

badan arbitrase lain yang sering juga digunakan dalam sengketa bisnis antara lain

adalah Tribunal of Arbitration of the Manchester Chamber of Commerce,

Netherlands Arbitration Institute, Japan Commercial Arbitration Association,

Australian Centre for International Commercial Arbitraion, dan sebagainya.

Sedangkan di bidang penanaman modal asing (PMA) terdapat International Centre

for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang didirikan oleh World Bank.

Karena alasan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya perusahaan swasta

asing di Indonesia berkecenderungan untuk menghindari adanya pembagian

keuntungan apalagi yang dibagikan cukup besar dengan penjualan sekitar 1,5

milyar dolar lebih pada tahun 2005. Nilai penjualan tersebut cenderung meningkat

seiring dengan peningkatan harga emas dan tembaga di pasaran internasional.

83 Uncitral Rules adalah suatu prosedur arbitrase yang telah diterima oleh PBB sejak tahun

1976



69

Dengan skema divestasi saham sebagaimana yang diatur pada Pasal 24.4.

Perjanjian Kontrak karya PT NNT dengan pemerintah Indonesia, maka dalam tiga

tahun kedepan PT NNT telah dimiliki oleh mayoritas nasional dengan andil

sebesar 51% saham. Lalu bagaimanakah apabila PT NNT tidak melaksanakan

keputusan arbitrase? Yang apabila putusannya merugikan pihak PT NNT?

Untuk melaksanakan putusan arbitrase ini, diperlukan penetapan melalui

Pengadilan Negeri. Untuk pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilakukan oleh

Pengadilan Negeri yang telah dilaporkan oleh arbiter yang menyerahkan putusan

arbiter selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan diucapkan,

lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh

arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pendaftaran dan pencatatan ini kegunaanya adalah untuk kepentingan atas

pelaksanaan putusan Arbitrase tersebut, jika salah satu pihak dalam putusan

Arbitrase tersebut tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela.

Dalam hal yang demikian maka atas permohonan dari pihak yang berkepentingan

terhadap pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dimana

putusan tersebut didaftarkan dan dicatat, dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan

putusan arbitrase.

Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri,

diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah

permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Sebagai

keseimbangan bagi kepentingan para pihak dalam putusan arbitrase, Ketua

Pengadilan Negeri, sebelum memberikan perintah pelaksanaan, diberikan hak

untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil

dalam suatu proses yang sesuai;84

1. Arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara

telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka;dan

2. Perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis

arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum memang dapat

84 Gunawan Widjaja, Alternatif penyelesaian sengketa Ed 1., Cet 2.- Jakarta,PT Raja

Grafindo Persada,2002. hal 142



70

diselesaikan dengan arbitrase; serta

3. Putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan

dan ketertiban umum.

Seperti uraian yang telah dikemukakan didepan, arbitrase menjanjikan

penyelesaian yang cepat, serta tidak melibatkan badan-badan Negara dalam

mengambil putusan. Sehingga banyak Negara telah menyetujui pemakaian

arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan antar Negara, terhadap

putusan yang telah dijatuhkan oleh arbiter tersebut dan kemudian akan dapat

dilaksanakan dinegara dimana putusan tersebut seharusnya dijalankan. Hingga

saat ini dikenal beberapa konvensi tingkat internasional yang berisikan

kesepakatan dari para peserta konvensi tersebut untuk menerima, mengakui dan

melaksanakan setiap putusan arbitrase dinegara setiap peserta konvensi yang telah

meratifisir konvensi tersebut. Konvensi yang pertama berkaitan dengan

perselisihan dalam bidang penanaman modal, yaitu: CONVENTION ON THE

SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND

NATIONALS OF OTHER STATES (ICSID CONVENTION), yang kedua

berhubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan semua putusan arbitrase asing

di Indonesia, yaitu CONVENTION ON THE RECOGNITION AND

ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS (NEW YORK

CONVENTION 1958).

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

1958 atau yang lebih dikenal dengan New York Convention 1958 yang

menyatakan adanya pengakuan dan pelaksaaan dari setiap putusan arbitrase yang

diambil diluar wilayah Negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan. Dan

dalam ketentuan pasal 3 Konvensi New York 1958 dikatakan bahwa:

“Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and

enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where

the awards is relied upon, under the conditions laid down in the following

articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or

higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral to which

this Convention applies than imosed on the recognition or enforcement of



71

domestic arbitral awards”

Hal ini merupakan pengakuan pada setiap Negara yang telah meratifisir

Konvensi New York agar memperlakukan semua putusan arbitrase yang diambil

di Negara lain seolah-olah sebagai putusan arbitrase dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur ketentuan mengenai

arbitrase internasional hanya mengenai aspek putusannya atau eksekusinya, tetapi

sama sekali tidak menyebutkan definisi dari arbitrase internasional. Menurut

Munir Fuady, arbitrase internasional yang dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 sebenarnya adalah arbitrase asing.85

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi New York 1958 yang

mempersoalkan eksekusi putusan arbitrase asing (foreign arbitral award), bukan

hanya arbitrase internasional. Bahkan dalam sejarah hukum arbitrase di Indonesia,

juga yang dikenal adalah eksekusi putusan arbitrase asing. Hal ini terlihat dengan

adanya keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1981 yang mengesahkan berlakunya

Konvensi New York 1958 maupun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung

(Perma) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Asing.86

Dihadapkan kepada badan peradilan di Indonesia yang dianggap belum

mampu dalam permasalahan transaksi bisnis internasional, sesuai dengan

keputusan pemerintah untuk mengajukan kegagalan divestasi PT NNT kepada

arbitrase internasional maka akan timbul pertanyaan, apakah keputusan

pengadilan asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Sesuai dengan prinsip hukum

acara yang berlaku di Indonesia, keputusan hakim asing tidak dapat serta merta

dilaksanakan di Indonesia. Pengadilan di Indonesia hanya dapat menggunakan

keputusan tersebut sebagai salah satu bahan atau bukti dalam memberikan

keputusannya sendiri dalam suatu perkara baru yang diajukan kehadapan

pengadilan tersebut. Dalam hubungannya dengan penyelesaian sengketa melalui

arbitrase maka perlu diperjanjikan bahwa putusan arbitrase tersebut “final and

binding”, yaitu tidak bisa dimintakan banding ke Pengadilan. Walaupun sudah

85 Munir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 183.

86 Ibid. 184



72

ditetapkan bahwa penyelesaian sengketa akan dilaksanakan melalui arbitrase,

tidak jarang salah satu pihak tetap mengajukan perselisihannya ke Pengadilan,

namun Mahkamah Agung RI konsisten dengan kompetensi absolut yaitu apabila

para pihak telah memperjanjikan arbitrase sebagai tempat sengketa, pengadilan

tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya.

Kasus perselisihan perusahaan Joint Venture antara Ahju Forestry Ltd

melawan Sutomo, 2924K/Pdt/1981. Dalam perkara ini Mahkamah Agung RI

menyatakan karena perjanjian telah menyebutkan bahwa perselisihan yang timbul

akan diselesaikan melalui International Chamber of Commerce (ICC)

Paris, maka Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Mahkamah Agung dalam

petimbangannya menyatakan bahwa badan yang memiliki kompetensi absolute

adalah “Arbitrase”. Penyelesaian sengketa harus mengacu kepada Pasal 15 Basic

Agreement for Joint Venture. Sesuai dengan asas Facta sunct servanda yang

dianut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Perdata, bahwa ketentuan

tersebut mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang

membuatnya.

Semua putusan arbitrase luar negeri tidak dengan serta merta harus

dilaksanakan di Indonesia. Dalam perkara Bakri Brothers melawan Trading Corp

of Pakistan Ltd, 4231 K/Pdt/1986, Mahkamah Agung RI telah menguatkan

putusan pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi yang menolak permohonan agar

putusan arbitrase London dilaksanakan.

Perkara ini bermula dengan ditandatanganinya jual beli minyak kelapa sawit

antara Bakri Brothers dan Trading Corporation of Pakistan. Bakri Brothers harus

mengirimkan minyak kelapa sawit tersebut ke Karachi. Namun ternyata supplier

di Singapura tidak dapat mengirimkan minyak tersebut. Sengketa kemudian

diputuskan oleh arbitrase di London sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian.

Pengadilan Negeri menerima alasan Bakri Brothers untuk tidak tunduk pada

putusan arbitrase London tersebut, dengan alasan pertama, karena ia sudah

membayar performance bond, kedua ia tidak cukup didengar pada waktu

putusan tersebut diambil. Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi menguatkan



73

putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Dalam perkara antara E.D. & F. Man (Sugar) Ltd. melawan Yani Haryanto,

1205 K/Pdt/1990, dimana Mahkamah Agung RI berpendapat perjanjian jual beli

gula yang memuat klausula arbitrase batal demi hukum karena perjanjian tersebut

bertentangan dengan ketertiban hukum, yaitu adanya ketentuan bahwa impor gula

hanya boleh dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG).

Semula telah ditandatangani perjanjian jual beli gula antara Yani Haryanto

dan E.D. & F. Man (Sugar) Ltd. London. Didalamnya dicantumkan klausula

arbitrase yang menyebutkan sengketa yang timbul akan diselesaikan dihadapan

lembaga arbitrase The Council of The Refined Sugar Association atau Queen's

Counsel dari English Bardi London. Apabila ada putusan arbitrase London

sehubungan dengan sengketa ini, maka Mahkamah Agung RI besar kemungkinan

akan menolak permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut, karena

perjanjian yang melandasinya batal demi hukum.

Menurut Pasal V Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, menyatakan bahwa negara yang

diminta untuk melaksanakan keputusan arbitrase luar negeri dapat menolak

melaksanakannya karena beberapa alasan. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah

petikan dari Pasal V Konvensi New York 1958 :

1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the

party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent

authority where the recognition and enforcement is sought, proof that :

(a) The parties to the agreement referred to in article II were, under the law

applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not

valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any

indication the reon, under the law of the country where the award was

made; or

(b) The party against whom the award is invoked was not given proper notice

of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or

was otherwise unable to present his case; or



74

(c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within

the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on

matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if

the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from

those not so submitted, that part of the award which contains decisions on

matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or

(d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not

in accordance with the agreement of the parties, or, failing such

agreement, was not in accordance with the law of the country where the

arbitration took place; or (e) The award has not yet become binding, on

the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of

the country in which, or under the law of which, that award was made.

2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if

the competent authority in the country where recognition and enforcement

is sought finds that :

(a) The subject matter of the difference is not capable of settlernent by

arbitration under the law of that country; or

(b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the

public policy of that country.

Selanjutnya Pasal VI Konvensi ini juga menegaskan kembali mengenai

penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal V ayat (1) huruf (e) dengan

menyatakan bahwa :

If an application for the setting, aside or suspension of the award has been

made to a competent authority referred to in article V (1) (e), the authority

before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it

proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also,

on the application of the party claiming enforcement of the award, order the

other party to give suitable security.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi New York 1958 Pasal



75

V tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase luar negeri tidak dengan

serta merta dapat dilaksanakan di negara di mana putusan tersebut dimohonkan

untuk dieksekusi sebelum memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah

ditetapkan dalam konvensi ini. Dan putusan arbitrase Internasional dapat

merupakan salah satu bahan yang akan ditindak lanjuti dengan memohonkan

penyelesaian perkara kepada pengadilan di Indonesia.


bab 4 penyelesaian sengketa divestasi saham pt. … kewajiban divestasi sebesar 3% untuk periode...

Documents