problematika penyelesaian sengketa antara …... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH

DENGAN PERBANKAN MELALUI LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna

Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

Anita Budi Sulistyarini

NIM.E0007079

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)



Oleh


NIM.E0007079

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juli 2011

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H,M.Hum. PUJIYONO,S.H.,M.H. NIP. 196111081987021001 NIP. 197910142003121001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)




NIM.E0007079

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 Juli 2011

DEWAN PENGUJI

1. Dr. M. Najib Imanullah, S.H, M.H, PhD :

............................................................. NIP. 195908031985031001

Ketua 2. Pujiyono, S.H, M.H :

............................................................. NIP. 197910142003121001

Sekretaris 3. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum. :

............................................................. NIP. 196111081987021001

Anggota

Mengetahui Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum NIP. 195702031985032001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Anita Budi Sulistyarini

NIM : E0007079

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul



adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi)

dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


yang membuat pernyataan


NIM.E0007079


commit to user

v

ABSTRAK

Anita Budi Sulistyarini, E.0007079. 2011. PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DENGAN PERBANKAN MELALUI LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa antara nasabah dengan perbankan serta mencari tahu problematika-problematika dan solusi dalam pelaksanaan mediasi perbankan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, mengkaji mengenai pelaksanaan, problematika, dan solusi mediasi perbankan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi perbankan merupakan tindak lanjut dari upaya penyelesaian pengaduan nasabah yang tidak dapat diselesaikan secara internal oleh bank. Landasan hukum dilaksanakannya mediasi perbankan oleh Bank Indonesia adalah PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP. Sedangkan problematika yang dihadapi selama pelaksanaan mediasi perbankan, antara lain pengajuan permohonan dan pelaksanaan mediasi perbankan masih terpusat di DIMP yang terdapat di Jakarta, ada hal yang terkait pelaksanaan mediasi perbankan yang belum diatur dalam PBI Mediasi Perbankan, nasabah belum memahami ketentuan atau prosedur mediasi perbankan, dalam pelaksanaan mediasi perbankan, nasabah diwakili oleh pihak ketiga, pada saat mediasi bank kerap mengirimkan delegasi atau wakil yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus, masih terdapat sebagian petugas atau pejabat bank yang belum mengetahui ketentuan tentang mediasi perbankan oleh Bank Indonesia, bank belum melakukan publikasi mediasi perbankan diseluruh kantornya, masih banyak nasabah dan perbankan yang memilih untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur pengadilan. Solusi yang dapat diambil dari problematika tersebut adalah nasabah bersikap pro aktif dan memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan sengketanya dengan bank, bank melakukan perlindungan nasabah secara maksimal dengan cara transparansi produk, edukasi, pengaduan nasabah, dan mediasi, Bank Indonesia melakukan amandemen terhadap PBI, permohonan mediasi tidak hanya dapat diajukan ke DIMP, nasabah dan bank mengirim perwakilan dengan kewenangan memutus.

Kata Kunci : Mediasi perbankan, Bank, Nasabah.


commit to user

vi

ABSTRACT Anita Budi Sulistyarini, E.0007079. 2011. THE PROBLEMS OF DISPUTE RESOLUTION BETWEEN THE CUSTOMER AND BANKING THROUGH BANKING MEDIATION AGENCY.

The objectives of research are to find out the implementation of banking

mediation by Bank of Indonesia as one alternative of dispute resolutions between the customer and banking as well as to find out the problems and solutions in the implementation of banking mediation.

This study belongs to an empirical law research that is descriptive in nature, studies the implementation, problems and solutions of banking mediation. The approach used in this research was qualitative one. The data type used included primary and secondary data. Techniques of collecting data used were library study, observation and interview. Technique of analyzing data used in this research was qualitative analysis.

The result of research shows that the implementation of banking mediation is the follow-up of the attempt of resolving customer complaint that cannot be solved internally by the bank. The legal foundation of the implementation of banking mediation by Bank of Indonesia is PBI Number 10/1/PBI/2008 on the Amendment of PBI Number 8/5/PBI/2006 on Banking Mediation and Bank of Indonesia’s Circular Number 8/14/DPNP. Meanwhile, the problems encountered during the implementation of banking mediation, including the application and implementation of banking mediation that is still concentrated in DIMP existing in Jakarta, something relating to the implementation of banking mediation not governed in Banking Mediation PBI, customer has not understood the provision or procedure of banking mediation, in the implementation of banking mediation, the customer is represented by the third party, during mediation, the bank frequently sends delegation or representative having no authorization of making decision, some bank employees or officials have not understood the provision of banking mediation by Bank of Indonesia, bank have not made publication of banking mediation throughout its office, many customers and banking prefer resolving their dispute through the court. The solutions of this problems are customer took action and have a good attitude of solving their problem with bank, bank gives customer protection maximally through product transparation, education, customer complaint, and mediation, the Bank of Indonesia doing amendment of PBI, the application of banking mediation is not concentrated in DIMP, customer and bank send delegation with authorization of making decision. Keyword: Banking mediation, Bank, Customer.


commit to user

vii

MOTTO

“Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih

berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan)

Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadaNya lah aku

kembali”

(Q.S. Hud:88)

“Orang-orang hebat bisa dikenali dari tiga hal: murah hati dalam perencanaan,

humanis dalam pelaksanaan, dan tidak berlebihan dalam keberhasilan”

(Otto Von Bismarch)

“If better is possible good is not enough”


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk:

Allah SWT

Thank you for every blessed that You’ve given to me

Papa, Mama, dan adikku tercinta

Thank you for never ending love, care and pray

Kedua pembimbing skripsiku

Irvan Adi

Impossible is nothing

Sahabat serta teman-teman seperjuanganku

Thank you for every moment in my life

Semua pihak yang telah membantu penulisan hukum ini


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya

sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum yang

berjudul “PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA

NASABAH DENGAN PERBANKAN MELALUI LEMBAGA MEDIASI

PERBANKAN” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam

semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan hukum ini membahas mengenai pelaksanaan mediasi perbankan

oleh Bank Indonesia, problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi

perbankan serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi problematika tersebut.

Pembahasan mengenai mediasi perbankan ini penting dilakukan untuk menjaga

reputasi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip kepercayaan. Salah satu upaya

untuk menjaga kepercayaan terutama dari nasabah adalah dengan menyelesaikan

sengketa yang murah, cepat, dan sederhana melalui mediasi perbankan oleh Bank

Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam setiap proses penyelesaian penulisan

hukum (skripsi) ini tidak akan terlaksana dengan lancar tanpa bantuan dan

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing I

Penulisan Hukum yang telah bersedia memberikan bimbingan, saran, kritik,

dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

3. Bapak Pujiyono, S.H, M.H., selaku Pembimbing II Penulisan Hukum yang

telah dengan sabar menyediakan waktu dan pikiran untuk berbagi ilmu

dengan penulis, memberikan motivasi, saran, dan kritik sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat waktu.


commit to user

x

4. Bapak Wasis Sugandha, S.H, M.H, M.H., selaku pembimbing akademis, atas

nasehat dan motivasinya yang sangat berguna selama Penulis menempuh

pendidikan di Fakultas Hukum UNS.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu

pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan

hukum ini.

6. Ketua Bagian PPH Bapak Lego Karjoko S.H., M.Hum., dan Mas Wawan

anggota PPH yang banyak membantu dalam penulisan hukum ini.

7. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, yang telah membantu

menyediakan bahan referensi yang berkaitan dengan topik penulisan hukum.

8. Bapak Yiyok T. Herlambang (Deputi Pemimpin Bidang Perbankan di KBI

Solo) atas waktu diskusi yang diberikan serta saran dan kritiknya, Ibu Ifa

Mukholifah (Pengawas Muda di KBI Solo) atas diskusi dan ceritanya, Bapak

Nur Ali dan Ibu Harini (SDM di KBI Solo) atas izin dan waktu yang

diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di KBI Solo.

9. Bapak Imam, Bapak Bambang, Bapak Yustinus, Bapak Dito, Bapak Dodi

dan pihak-pihak lain di KBI Semarang yang sudah meluangkan waktunya

untuk berdiskusi sehingga memberikan pengetahuan baru kepada penulis.

10. Papa, Mama, dan adikku, Dian, atas cinta dan kasih sayang, doa, dukungan,

semangat dan segala yang telah diberikan yang tidak ternilai harganya

sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

11. Especially for Irvan Adi Sasmito atas dukungan dan waktunya, atas

kesabarannya dalam menghadapi penulis dan menemani penulis

mengumpulkan bahan serta menyelesaikan setiap detail penulisan hukum ini.

12. Sahabatku Adel dan Arina atas motivasinya, teman-teman seperjuanganku,

Farida, Bonita, Nesia, Wisnu atas waktu, motivasi, dan diskusinya, teman-

teman kostku, Very dan Shelma yang telah sabar menghadapi penulis.

13. Semua pihak yang ikut dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat

disebutkan satu persatu.


commit to user

xi

Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada

semua pihak, baik untuk akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.


Penulis


commit to user

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN...................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN..................................................................... iv

ABSTRAK ................................................................................................... v

ABSTRACT ................................................................................................. vi

HALAMAN MOTTO.................................................................................. vii

HALAMAN PERSEMBAHAN.................................................................. viii

KATA PENGANTAR ................................................................................. ix

DAFTAR ISI ................................................................................................ xi

DAFTAR TABEL........................................................................................ xiii

DAFTAR GAMBAR.................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................. 6

C. Tujuan Penelitian .................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian .................................................................. 8

E. Metode Penelitian ................................................................... 9

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................ 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum mengenai Bank Indonesia

a. Pengertian Bank Indonesia .......................................... 16

b. Sejarah Bank Indonesia ............................................... 16

c. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia .............................. 17

d. Status dan Kedudukan Bank Indonesia...................... . 18

e. Visi dan Misi Bank Indonesia..................................... 19

2. Tinjauan Umum mengenai Perbankan


commit to user

xiii

a. Pengertian Perbankan .................................................. 21

b. Ruang Lingkup ............................................................ 22

c. Macam-macam Bank .................................................. 23

3. Tinjauan Umum mengenai Nasabah

a. Pengertian Nasabah ..................................................... 23

b. Hubungan Bank dengan Nasabah ............................... 24

c. Mekanisme Perlindungan Nasabah...................... ....... 26

4. Tinjauan Umum mengenai Sengketa

a. Konsultasi................................................................... 30

b. Negosiasi .................................................................... 31

c. Mediasi ....................................................................... 33

d. Konsiliasi........................................................... ........ 35

e. Pendapat Ahli.............................................................. 36

f. Arbitrase...................................................................... 37

5. Tinjauan Umum mengenai Lembaga Mediasi Perbankan 39

6. Tinjauan Umum mengenai Problematika................... .... . 42

7. Tinjauan Umum mengenai Implementasi................... .... . 42

B. Kerangka Pemikiran ................................................................ 44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Kantor Bank Indonesia Solo ............................................ 46

a. Lokasi .......................................................................... 46

b. Struktur Organisasi ..................................................... 46

c. Visi dan Misi ............................................................... 47

d. Wewenang Kantor Bank Indonesia Solo .................... 48

2. Pengadilan Negeri Surakarta

a. Lokasi ........................................................................ 49

b. Sejarah ....................................................................... 49

c. Visi dan Misi ............................................................. 50

B. Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia .......... 51


commit to user

xiv

1. Hasil Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah

Dengan Perbankan Melalui Lembaga Mediasi

Perbankan................................................................... 63

2. Mediasi Perbankan yang Dilakukan Oleh Kantor

Bank Indonesia Solo ....................................................... 64

C. Problematika yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan

Mediasi Perbankan

1. Problematika Pelaksanaan Mediasi Perbankan ................ 67

2. Solusi Yang Dapat Diambil Terkait Dengan

Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan

Mediasi Perbankan ............................................................ 75

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ................................................................................ 80

B. Saran....................................................................................... 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Mediasi Perbankan di DIMP dan KBI ....................... 66

Tabel 2. Daftar Bank yang Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan

Negeri Surakarta ......................................................................... 72


commit to user

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis Kualitatif Model Interaktif ........................................ 14

Gambar 2. Kerangka Pemikiran.. .............................................................. 44

Gambar 3. Penyelesaian Pengaduan Nasabahah (Tertulis).................. 52

Gambar 4. Operasionalisasi Mediasi Perbankan.................................. 53

Gambar 5. Prosedur Mediasi Perbankan.............................................. 54


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki fungsi penting dalam perekonomian negara.

Fungsi utama perbankan adalah sebagai intermediasi, yaitu penghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada

sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas

perekonomian suatu negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari

masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat untuk

kemudian dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan

perekonomian bangsa (Erna Priliasari, 2008: 42).

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa perbankan Indonesia

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional

ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk mewujudkan

tujuan-tujuan tersebut maka dalam melaksanakan kegiatan usahanya,

perbankan harus diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas untuk menetapkan

dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran

sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Hal ini telah

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.


commit to user

2

Di dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan, seringkali terjadi

pihak nasabah merasa hak-haknya tidak dipenuhi sehingga timbul

pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah adalah ketidakpuasan nasabah

yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah

yang diduga karena hak-hak nasabah tidak dapat dipenuhi dengn baik oleh

bank. Pengaduan nasabah ini hendaknya ditangani dan diselesaikan

dengan baik oleh pihak bank, karena jika tidak maka akan berpotensi

menjadi sengketa antara nasabah dan bank.

Sengketa antara nasabah dengan bank akan berpotensi merugikan

kedua belah pihak. Nasabah sebagai pihak yang posisinya lemah

berpotensi untuk menanggung kerugian, baik finansial maupuan material.

Sedangkan sengketa bagi bank berpotensi menyebabkan bank kehilangan

kepercayaan dari masyarakat. Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap

reputasi bank di mata masyarakat. Kondisi seperti ini tidak baik bagi bank

karena bank bekerja dan beroperasi berdasarkan kepercayaan dari

masyarakat.

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa

antara nasabah dengan bank, yaitu melalui jalur litigasi maupun non

litigasi. Proses litigasi dilakukan melalui jalur pengadilan, dimana dalam

pelaksanaannya dilakukan pula proses mediasi pada awal persidangan. Hal

ini telah diatur dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2

Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun

2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Selain melalui pengadilan,

dikenal juga jalur arbitrase. Berdasarkan definisi yang diberikan dalam

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah

“cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang

didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para

pihak yang bersengketa”.


commit to user

3

Jalur kedua, yaitu jalur non litigasi dapat dilakukan dengan cara

rekonsiliasi, mediasi, negosiasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Salah satu

jalur non litigasi yang ditawarkan oleh Bank Indonesia untuk

menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan perbankan secara

sederhana, cepat, dan murah adalah melalui mediasi. Mediasi ini

merupakan perwujudan salah satu dari enam pilar API. API atau

Arsitektur Perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar sistem

perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberi arah, bentuk,

dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh

tahun ke depan (Hermansyah, 2009: 191). Ada enam pilar API tersebut,

antara lain:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan;

2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional;

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;

4. Menciptakan Good Corporate Governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional;

5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat;

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan (Hermansyah, 2009: 195).

Tujuan dari adanya Arsitektur Perbankan Indonesia atau API ini adalah

menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna

menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu

pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya perlindungan nasabah yang terdapat dalam pilar ke VI API

dituangkan dalam empat aspek yang terkait satu sama lain dan secara

bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan

hak-hak nasabah. Empat aspek tersebut (http://www.djpp.depkumham.


commit to user

4

go.id/hukum-bisnis/86-mediasi-perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-

terhadap-nasabah-bank.html) adalah:

1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah;

2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan;

3. Penyusunan standar transparansi informasi produk, dan

4. Peningkatan edukasi untuk nasabah.

Mediasi perbankan oleh Bank Indonesia merupakan perwujudan dari

pilar keenam API. Selain mediasi ada pula transparansi produk dan juga

pengaduan nasabah. Kesemuanya ini telah diatur dalam Peraturan Bank

Indonesia (PBI), yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 dan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP tentang Transparansi dan

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Peraturan

Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan Surat Edaran

Ekstern Nomor 7/24/DPNP/2005 sebagaimana diubah dengan Surat

Edaran Bank Indonesia Nomor 10/13/DPNP tentang Penyelesaian

Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan dan Surat Edaran Ekstern

Nomor 8/14/DPNP/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Mediasi perbankan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan

nasabah. Ketika ada nasabah yang merasa tidak puas dengan penyelesaian

pengaduan nasabah oleh bank maka nasabah yang bersangkutan boleh

mangajukan permohonan mediasi perbankan ke Bank Indonesia. Ini

merupakan salah satu bentuk perlindungan atau jaminan bagi nasabah

dalam mendapatkan pelayanan yang baik dari bank. Selain itu dengan

tidak berlarut-larutnya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank,

maka bank akan semakin mendapatkan kepercayaan dari nasabahnya.

Penyelesaian sengketa yang berlarut-larut akan dapat membuat nasabah


commit to user

5

berpikir ulang untuk menjadi nasabah bank yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan juga menguntungkan

bagi kedua belah pihak karena kasus atau sengketa yang terjadi akan

menjadi rahasia para pihak atau tidak di blow up kepada khalayak umum.

Setiap bank wajib membentuk sebuah unit pengaduan nasabah di

setiap kantornya. Selain itu bank juga berkewajiban untuk melakukan

transparansi dalam memberikan informasi terkait produk dan jasa yang

dikeluarkan, seperti perhitungan suku bunga dan risiko yang terkandung

dalam setiap produk tersebut. Dalam Peraturan Bank Indonesia telah

disebutkan bahwa pelaksanaan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia

hanya akan dilakukan sampai lembaga mediasi perbankan independen

telah dibentuk oleh asosiasi perbankan. Selama belum terbentuk lembaga

mediasi perbankan yang independen, maka untuk sementara waktu fungsi

mediasi perbankan berada di tangan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Dalam pelaksanaannya, mediasi perbankan memiliki beberapa

permasalahan, antara lain terkait dengan batas maksimal nilai tuntutan

yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Beberapa

pakar ekonomi berpendapat bahwa batas maksimal ini harus dinaikkan

mengikuti nilai tingkat penjaminan wajar oleh Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) yaitu Rp. 2 Milyar. Selain itu, awalnya mediasi

perbankan ini dikhususkan untuk melindungi nasabah UMK, tetapi

belakangan ini kemampuan UMK dalam hal permodalan sudah semakin

meningkat sehingga batas maksimal nilai tuntutan yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia dirasa sudah tidak tepat lagi (www.bataviase.co.id).

Permasalahan lain terkait dengan mediasi perbankan ini adalah tempat

pelaksanaan mediasi perbankan yang berada di Jakarta, yaitu di Direktorat

Investigasi dan Mediasi Perbankan. Dimana untuk bersengketa disana

membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Padahal tujuan dari

mediasi perbankan ini adalah untuk melindungi nasabah UMK.


commit to user

6

Bertolak dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk menyusun dan

mengkaji lebih mendalam mengenai problematika penyelesaian sengketa

antara nasabah dengan bank melalui jalur mediasi, melalui penelitian

hukum yang berjudul:

“Problematika Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dengan

Perbankan Melalui Lembaga Mediasi Perbankan”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nanti dapat dibahas

dengan lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka

penulis telah merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia?

2. Apa problematika mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa

antara nasabah dengan perbankan?

3. Bagaimana solusi yang dapat diambil untuk mengatasi problematika

dalam mediasi perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam, yaitu:

tujuan obyektif dan tujuan subyektif, dimana tujuan obyektif merupakan

tujuan yang berasal dari tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan

subyektif berasal dari peneliti. Tujuan obyektif dan subyektif dalam

penelitian ini antara lain:


commit to user

7

1. Tujuan Obyektif

Tujuan Obyektif yaitu tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum

yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian. Tujuan obyektif

dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui prosedur mediasi perbankan oleh Bank

Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa antara

nasabah dan perbankan.

b. Untuk mengetahui problematika mediasi perbankan dalam

penyelesaian sengketa antara nasabah dengan perbankan.

c. Untuk mengetahui solusi apa saja yang dapat diambil terkait

problematika dalam pelaksanaan mediasi perbankan.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif adalah tujuan penulisan dilihat dari tujuan

pribadi penulis yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan.

Tujuan subyektif penulis adalah:

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang

ilmu hukum perdata khususnya dalam lingkup hukum perbankan.

b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana

di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

c. Untuk mengasah dan menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang

telah penulis peroleh adar dapat memberi manfaat bagi penulis

sendiri serta menberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu

pengetahuan di bidang hukum.


commit to user

8

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian ynag dapat memberi

manfaat atau faedah, baik secara teoritis maupun praktis, yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang

berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari

penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata

pada umumnya serta Hukum Perbankan pada khususnya.

b. Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memperkaya

referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan yang terkait

langsung dengan judul penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang

berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan

ini sebagai berikut:

a. Menjadi wahana bagi penulisan untuk mengembangkan

penalaran dan pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat membantu

memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan

pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan

dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam

upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum khususnya

Hukum Perbankan.


commit to user

9

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam

gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2008: 43).

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian hukum

ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah

penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah

data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap

data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono

Soekanto, 2008: 52).

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian hukum

yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

Hal ini dilakukan terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis,

agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau

didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto,

2008: 10).


commit to user

10

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono

Soekanto, 2008: 32).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum ini adalah di Kantor Bank Indonesia

Surakarta yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4 Surakarta

dan Pengadilan Negeri Surakarta yang terletak di di Jalan Brigjend

Slamet Riyadi No. 290.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data

primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

responden, yakni perilaku responden di lapangan maupun

keterangan yang diberikan (Soerjono Soekanto, 2008: 12). Data

primer dalam penulisan hukum ini berupa hasil wawancara dengan

Bapak Yiyok T. Herlambang, Deputi Pemimpin Bidang Perbankan

di KBI Solo, Ibu Ifa Mukholifah, Pengawas Bank Muda di KBI

Solo, Bapak Suradi, Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, dan

Bapak Dodi, Bapak Bambang, Bapak Yustinus, Bapak Dito,

Pengawas Bank di KBI Semarang, Ibu Ira, Nana, Endang serta

Bapak Ayok dari Bank Jateng, BCA, dan BTPN.


commit to user

11

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk

mendukung data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-

undangan, jurnal, buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, internet,

maupun sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian

penulis. Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah PBI

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006

tentang Mediasi Perbankan, SEBI Nomor 8/14/DPNP tentang

Mediasi Perbankan, Dokumen Bagian Perdata dan Hukum PN

Surakarta, Dokumen dari DIMP dan KBI Solo, jurnal nasional

maupun internasional, buku perbankan, misal karangan

Hermansyah, Munir Fuady, buku alternatif penyelesaian sengketa,

misalnya karangan Gunawan Widjaja, buku mediasi perbankan

karangan Takdir Rahmadi, dan lain-lain serta artikel internet terkait

mediasi perbankan dan alternatif penyelesaian sengketa.

6. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh

langsung dari lapangan. Penulis memperoleh data langsung dari

lokasi penelitian, yaitu Kantor Bank Indonesia Surakarta dan

Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung

sumber data primer. Data tersebut diperoleh dari literature-literatur

maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti penulis, antara lain Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang


commit to user

12

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan

atas PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Proses Mediasi di

Pengadilan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Tipe data apapun yang akan dikehendaki oleh penulis, maka studi

dokumen atau bahan pustaka yang akan selalu dipergunakan

terlebih dahulu (Soerjono Soekanto, 2008: 201). Studi kepustakaan

dalam penelitian penulisan hukum ini akan digunakan sebagai

patokan norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan

dipecahkan sebagai isu atau permasalahan hukum. Dalam hal ini

penulis mengumpulkan data dengan membaca dan memperlajari isi

dari PBI Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006

tentang Mediasi Perbankan, SEBI Nomor 8/14/DPNP tentang

Mediasi Perbankan, Dokumen Bagian Perdata dan Hukum PN

Surakarta, Dokumen dari DIMP dan KBI Solo, jurnal nasional

maupun internasional, buku perbankan, misal karangan

Hermansyah, Munir Fuady, buku alternatif penyelesaian sengketa,

misalnya karangan Gunawan Widjaja, buku mediasi perbankan

karangan Takdir Rahmadi, dan lain-lain serta artikel internet terkait

mediasi perbankan dan alternatif penyelesaian sengketa.


commit to user

13

b. Pengamatan atau observasi

Penulis akan melihat kenyatan-kenyataan yang terjadi

dalam lapangan penelitian, kemudian dari kenyataan-kenyataan

yang ada maka penulis melakukan pengamatan. Persepsi penulis

ini akan menjadi penafsiran, yang dinamakan sebagai fakta. Fakta

merupakan hasil penafsiran terhadap gejala yang diamati penulis.

Penulis harus selalu berpedoman pada kerangka teoritis dan

kerangka konsepsionil yang menjadi dasar penelitiannya (Soerjono

Soekanto, 2008: 220). Dalam hal ini penulis melakukan dengan

cara datang ke beberapa bank (Bank Mandiri, BTPN, Bank Jateng)

untuk melihat publikasi mediasi perbankan, melakukan

pengamatan di PN Surakarta serta melakukan pengamatan di KBI

Solo.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dimana seseorang dengan tujuan

tertentu melakukan percakapan atau tatap muka guna memperoleh

data baik secara lisan atau tulisan atas sejumlah tulisan atau data

yang diperlukan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara

terhadap Bapak Yiyok T. Herlambang, Deputi Pemimpin Bidang

Perbankan di KBI Solo, Ibu Ifa Mukholifah, Pengawas Bank Muda

di KBI Solo, Bapak Suradi, Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta,

dan Bapak Dodi, Bapak Bambang, Bapak Yustinus, Bapak Dito,

Pengawas Bank di KBI Semarang, Ibu Ira, Nana, Endang serta

Bapak Ayok dari Bank Jateng, BCA, dan BTPN.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis interaktif (interactive model of analysis), yaitu model

analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen


commit to user

14

analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antar

komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam

proses yang berbentuk siklus (H.B. Sutopo, 1988: 37). Analisis data

tersebut, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis

yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan

abstraksi data dari fieldnote. Proses reduksi ini akan berlangsung

terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

b. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi

deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan untuk

melakukan kesimpulan penelitian. Sajian data selain dalam bentuk

narasi kalimat juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar,

jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung

narasinya.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan akhir merupakan hasil dari pemahaman atas

arti dari berbagai hal yang ditemukan peneliti dengan melakukan

pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan,

konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan proposisi yang

mungkin. Konklusi-konklusi dibiarkan tetap disitu yang pada

awalnya kurang jelas, kemudian meningkat secara eksplisit dan

juga memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan akhir perlu

diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa

dipertanggungjawabkan. Dalam teknis analisis ini, peneliti tetap

bergerak di antara ketiga komponen analisis dan pengumpulan data


commit to user

15

selama pengumpulan data selesai, maka peneliti bergerak di antara

ketiga komponen analisis tersebut hingga waktu yang tersisa bagi

penelitian berakhir (H.B. Sutopo, 1988: 34-36).

Gambar1: Analisis Kualitatif Model Interaktif

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi,

penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dilakukannya penelitian tentang

problematik dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui

lembaga mediasi perbankan. Dan untuk menjaga agar penelitian

ini tidak keluar dari permasalahan, maka penelitian dibatasi

dengan pokok-pokok pembahasan dalam perumusan masalah.

Bab ini juga menguraikan mengenai tujuan, manfaat, dan metode

yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini.

Pengumpulan Data

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Reduksi Data Sajian Data


commit to user

16

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan-tinjauan umum yang

berhubungan dengan penelitian mengenai lembaga mediasi

perbankan, antara lain: tinjauan umum mengenai problematik,

tinjauan mengenai mediasi perbankan, tinjauan umum mengenai

Bank Indonesia, tinjauan umum mengenai alternatif penyelesaian

sengketa, tinjauan umum mengenai nasabah, dan tinjauan umum

mengenai perbankan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan

pembahasan dari permasalahan yang telah dianalisis berdasarkan

sumber-sumber data yang telah didapat. Bab ini berisi gambaran

umum lokasi penelitian, yaitu KBI Solo dan PN Surakarta,

pembahasan rumusan masalah pertama, yaitu pelaksanaan

mediasi perbankan di Bank Indonesia yang sub judulnya adalah

pelaksanaan mediasi perbankan di KBI Solo dan hasil

kesepakatan mediasi perbankan. Lalu pembahasan rumusan

masalah kedua, yaitu mengenai problematika pelaksanaan

mediasi perbankan. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan

mengenai rumusan masalah ketiga, yaitu solusi yang dapat

diambil terkait problematika mediasi perbankan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan

serta saran yang terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

DAFTAR ISI

LAMPIRAN


commit to user

17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum mengenai Bank Indonesia

a. Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1999 tentang Bank Indonesia adalah “lembaga negara yang

independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-

pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam

undang-undang ini”. Bank Indonesia merupakan bank sentral

Republik Indonesia yang berbadan hukum.

b. Sejarah Bank Indonesia

Jauh sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah menjadi

pusat perdagangan internasional. Sementara di daratan Eropa,

merkantilisme telah berkembang menjadi revolusi industri dan

menyebabkan pesatnya kegiatan dagang Eropa. Pada saat itulah

muncul lembaga perbankan sederhana, seperti Bank van Leening di

negeri Belanda. Sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh

bangsa barat yang mengekspansi nusantara pada waktu yang sama.

VOC di Jawa pada 1746 mendirikan De Bank van Leening yang

kemudian menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada

1752. Bank itu adalah bank pertama yang lahir di nusantara, cikal

bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya. Pada 24 Januari

1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi


commit to user

18

dengan nama De Javasche Bank (DJB). Selama berpuluh-puluh

tahun bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu

oktroi dari penguasa Kerajaan Belanda, hingga akhirnya

diundangkan DJB Wet 1922.

Masa pendudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB

dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian

masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme

kekuasaan, antara Republik Indonesia (RI) dan Nederlandsche

Indische Civil Administrative (NICA). Perbankan pun terbagi dua,

DJB dan bank-bank Belanda di wilayah NICA sedangkan "Jajasan

Poesat Bank Indonesia" dan Bank Negara Indonesia di wilayah RI.

Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik

Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank

sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus

bertahan hingga masa kembalinya RI dalam negara kesatuan.

Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, RI

menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953

berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi

Republik Indonesia (http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+

BI/Fungsi+Bank+Indonesia/sejarah/).

c. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia disebutkan

bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah. Yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap

barang dan jasa srta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan

nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dari perkembangan

laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang

negara lain diukur dari perkembangan nilai tukar uang rupiah

terhadap mata uang negara lain.


commit to user

19

Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu

mengarahkan kebijakannya untuk menyeimbangkan kondisi

ekonomi internal, khususnya keseimbangan antara permintaan dan

penawaran dengan kondisi ekonomi eksternal yang tercermin pada

kinerja neraca pembayaran. Perwujudan keseimbangan internal

adalah terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah, sementara dari

sisi eksternal adalah terjaganya nilai tukar rupiah pada tingkat

perkembangan yang cukup kuat dan stabil. Untuk itu, Bank

Indonesia harus mempertimbangkan dan melakukan koordinasi

dengan pemerintah agar kebijakan yang ditempuhnya sejalan dan

saling mendukung dengan kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai

tugas yang antara lain:

1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

3) mengatur dan mengawasi bank (http://www.bi.go.id/web

/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Tujuan+dan+Tugas/

).

d. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik

maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang.

Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang

menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan

pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat masyarakat luas

sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999,

Bank Indonesia mempunyai status sebagai lembaga negara yang

independen. Bank Indonesia wajib menolak dan mengabaikan


commit to user

20

setiap bentuk campur tangan atau intervensi dari pihak luar Bank

Indonesia. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan

agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya

sebagai otoritas moneter dan perbankan secara lebih efektif dan

efisien.

Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen

mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan

setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam

undang-undang tersebut. Demi menjamin independensi, undang-

undang ini telah memberikan khusus kepada Bank Indonesia dalam

struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu tidak sejajar

dengan lembaga tinggi negara, disamping itu pula kedudukan Bank

Indonesia juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan

Bank Indonesia berada di luar pemerintah

(http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/

Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/).

e. Visi dan Misi Bank Indonesia

Visi dan Misi Bank Indonesia yang dituangkan dalam

Keputusan Gubernur No. 422/KEP/GBI/INTERN/2002 tanggal 28

Juni 2002 adalah sebagai berikut:

1) Visi Bank Indonesia

Visi Bank Indonesia adalah menjadi lembaga Bank Sentral

yang dipercaya secara nasional maupun internasional melalui

penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian

inflasi yang rendah dan stabil. Pernyataan visi cukup penting

bagi Bank Indonesia karena dapat:

a) Memperjelas arah organisasi ke depan.


commit to user

21

b) Memotivasi anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank

Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah

ditetapkan.

c) Mengkoordinasikan tindakan serta kebijakan dari anggota

Dewan Gubernur dan pegawai secara lebih efiktif dan

efisien.

d) Memberikan keyakinan dalam pencapaian misi organisasi.

2) Misi Bank Indonesia

Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan

moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk

pembangunan nasional jangka panjang yang

berkesinambungan. Perumusan misi tersebut diharapkan dapat

membantu organisasi dalam :

a) Menetapkan dan menjaga konsistensi serta, kejelasan

tujuan organisasi.

b) Memberikan referensi untuk perencanaan dan proses

pengambilan keputusan.

c) memperoleh komitmen para anggota Dewan Gubernur dan

seluruh pegawai, melalui komunikasi yang jelas tentang

tugas organisasi.

d) Memperoleh dukungan dan pengertian dari pihak-pihak

yang berkepentingan terhadap pelaksanaan tugas

organisasi.

2. Tinjauan Umum mengenai Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Menurut Munir Fuady, hukum perbankan adalah seperangkat

kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan,


commit to user

22

yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur

masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek

kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang dipenuhi oleh suatu

bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan

tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis

perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank,

eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia

perbankan (Hermansyah, 2009: 39-40).

Sedangkan bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki

peranan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial

intermediary institution) yakni sebagai lembaga yang melakukan

kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit atau pembiayaan (Jamal Wiwoho, 2011: 27).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan

usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang

dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu

lintas pembayaran dan peredaran uang (Hasan Alwi, 2007:123).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, bank

adalah ”badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

b. Ruang Lingkup

Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum

perbankan adalah sebagai berikut (Munir Fuady, 2003: 14):


commit to user

23

1) Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak, dan kewajiban bank.

2) Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi, dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.

3) Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.

4) Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.

5) Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnis bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.

c. Macam-macam Bank

Macam-macam bank antara lain (Munir Fuady, 2003: 15):

1) Bank Sentral;

2) Bank Komersial;

3) Bank Umum;

4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR);

5) Bank Investasi (Investment Bank);

6) Bank Devisa;

7) Bank Korporat (Corporate Banking);

8) Bank Retail (Retailed Banking);

9) Bank Syariat (Bank Bagi Hasil); dan

10) Bank Pembangunan Daerah.


commit to user

24

3. Tinjauan Umum mengenai Nasabah

a. Pengertian Nasabah

Nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang

yang menjadi langganan suatu bank karena uangnya diputarkan

melalui bank itu (J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain,

1996:933). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor

10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, nasabah adalah

pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak

memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk

melakukan transaksi keuangan (walk-in customer).

Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan, nasabah

adalah “pihak yang menggunakan jasa bank”. Yang dimaksud

nasabah oleh undang-undang ini adalah:

1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan

dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan

perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan

nasabah yang bersangkutan.

Dalam penelitian hukum ini, nasabah yang dimaksud oleh

penulis adalah nasabah debitur. Hal ini dikarenakan sengketa yang

timbul biasanya antara nasabah debitur dengan pihak bank.

Sedangkan untuk nasabah penyimpan tidak banyak sengketa yang

terjadi dan diselesaikan melalui lembaga mediasi perbankan.


commit to user

25

b. Hubungan Bank dengan Nasabah

Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dan bank

terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu: (Munir Fuady, 2003: 100-102)

1) Hubungan Kontraktual

Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut

berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai

kreditur (pemberi dana) dan pihak debitur (peminjam dana).

Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank

dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan

KUHPerdata tentang kontrak (buku ketiga).

Sedangkan untuk nasabah deposan atau nasabah

nondebitur-nondeposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus

mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUHPerdata, lazimnya

hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sangat simpel. Itu pun,

sama seperti untuk kontrak kredit, diberlakukan kontrak dalam

bentuk kontrak standar (kontrak baku), yang biasanya terdapat

ketentuan-ketentuan yang berat sebelah, dimana pihak bank

sering kali lebih diuntungkan.

2) Hubungan Nonkontraktual

Ada 6 (enam) jenis hubungan hukum antara bank dan

nasabah selain dari hubungan kontrakual sebagaimana

disebutkan di atas, yaitu (Munir Fuady, 2003: 102-104):

a) Hubungan fidusia (Fiduciary Relation);

b) Hubungan Konfidensial;

c) Hubungan Bailor-Bailee;

d) Hubungan Principal-Agent;


commit to user

26

e) Hubungan Mortgagor-Mortgagee; dan

f) Hubungan Trustee-Beneficiary.

Disamping itu, adanya kewajiban bank untuk menyimpan

rahasia bank, yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah

diperjanjikan sama sekali, juga mengindikasikan bahwa

hubungan antara nasabah dan bank tidak sekadar hubungan

kontraktual semata-mata. Dalam hal ini ada semacam amanah

yang diemban oleh pihak perbankan untuk kepentingan

nasabahnya.

c. Mekanisme Perlindungan Nasabah

Beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka

perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut (Munir Fuady,

2003: 104-107):

1) Pembuatan peraturan baru

2) Pelaksanaan peraturan yang ada

Peraturan tersebut harus ditegakkan secara objektif tanpa

melihat siapa direktur, komisaris, atau pemegang saham dari

bank yang bersangkutan.

3) Perlindungan nasabah deposan lewat Lembaga Asuransi

Deposito

Perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposan melalui

lembaga asuransi deposito yang adil dan predictable ternyata

dapat juga membawa hasil yang positif. Asuransi deposito

dengan nilai tinggi didasarkan pada risiko dari pinjaman atau

kredit bank dimana tingkat risiko tersebut dapat diamati

(Douglas W. Diamond dan Philip H. Dybvig, 2008: 57).


commit to user

27

4) Memperketat perizinan bank

Adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan qualified

sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.

Undang-undang perbankan menetapkan persyaratan yang harus

dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan berupa persyaratan

dalam hal-hal sebagai berikut:

a) susunan organisasi;

b) permodalan;

c) kepemilikan;

d) keahlian di bidang perbankan; dan

e) kelayakan rencana usaha.

5) Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank

Ketentuan yang menyangkut kegiatan bank banyak juga

yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk

melindungi pihak nasabah, antara lain:

a) Ketentuan mengenai permodalan, antara lain mengenai

kecukupan modal atau yang disebut juga dengan Capital

Adequate Ratio (CAR) yang diukur dari persentase tertentu

terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

b) Ketentuan mengenai manajemen. Merupakan penilaian

kualitatif mengenai manajemen terhadap manajemen

permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum,

manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.

c) Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif. Diukur

tingkat kemampuan pengembaliannya dengan kategori

lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

d) Ketentuan mengenai likuiditas. Sering kali dilakukan

pengukuran lewat Cash Ratio atau Minimum Reserve


commit to user

28

Requirement. Harus dihindari adanya kesulitan likuiditas

yang biasanya terjadi karena adanya tindakan yang disebut

mismatch.

e) Ketentuan mengenai rentabilitas. Sering diukur dengan cara

penilaian kuantitatif melalui rasio perbandingan laba

selama 12 (dua belas) bulan terakhir terhadap volume usaha

dalam periode yang sama (Return on Assets atau RAA), dan

rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional

dalam periode 1 (satu) tahun.

f) Ketentuan mengenai solvabilitas.

g) Ketentuan mengenai kesehatan bank. Sering digunakan

sebagai ukuran adalah:

(1) Capital, Assets quality, Management quality, Earnings,

and Liquidity (CAMEL).

(2) Posisi Devisa Netto (Net Open Position) dengan tujuan

untuk menghindari risiko nilai tukar (exchange rate

risk).

(3) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau yang

sering pula disebut juga Legal Lending Limit (3L) atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan

kewenangan kepada Bank Sentral untuk menetapkan

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) tersebut.

Di samping itu, khusus untuk nasabah tertentu maka

Bank Indonesia dapat juga menetapkan BMPK.

Nasabah tertentu tersebut adalah:

(a) pemegang saham 10% (sepuluh persen) atau lebih

dari modal setor;

(b) anggota dewan komisaris;

(c) anggota direksi;


commit to user

29

(d) keluarga pemegang saham (sampai derajat kedua

lurus atau ke samping), dewan komisaris, dan

direksi;

(e) pejabat bank lainnya;perusahaan dimana di

dalamnya ada kepentingan pihak pemegang saham,

komisaris, direksi, pejabat bank lainnya, dan

anggota keluarga dari pemegang saham, direktur,

dan komisaris.

6) Memperketat pengawasan bank

Dalam menilai performa dan kondisi keuangan suatu bank,

pengawas menggabungkan antara pemeriksaan on site dan off

site. Selama pemeriksaan on site, pengawas mengunjungi bank

untuk menilai kesehatan dan pemenuhan keuangan bank

dengan hukum dan kebijakan yang terkait dengan peraturan-

peraturan, untuk menaksir kualitas manajemen dan untuk

menilai sistem dari pengawasan internal bank (Rebel A. Cole

dan Jeffery W. Gunther, 1998: 1). Sedangkan pemeriksaan off

site dilakukan dengan cara memeriksa laporan keuangan bank

yang diberikan kepada pengawas.

Dalam rangka meminimalkan risiko yang ada dalam bisnis

bank, maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia (juga

dalam hal tertentu Menteri Keuangan) harus melakukan

tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang

ada, baik terhadap bank-bank pemerintah maupun bak swasta.

Sebagai pengawas, Bank Indonesia tidak dapat mencampuri

secara langsung urusan intern dari bank yang diawasinya itu.

Sebab, pengendalian bank tersebut tetap menjadi kewenangan

pengurus bank tersebut.


commit to user

30

4. Tinjauan Umum mengenai Sengketa

Sengketa berasal dari bahasa Inggris, yaitu dispute yang artinya a.

sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran;

perbantahan: perkara yang kecil dapat juga menimbulkan -- besar;

daerah --, daerah yg menjadi rebutan (pokok pertengkaran); b.

pertikaian; perselisihan: -- di dalam partai itu akhirnya dapat

diselesaikan dengan baik; c. perkara (dalam pengadilan): tidak ada --

yang tidak dapat diselesaikan (http://www.artikata.com/arti-350210-

sengketa.html).

Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian

sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan

penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Gunawan Wijaya

dan Ahmad Yani, 2001:26).

Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah diundangkan dan sekaligus

diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai arbitrase sebagai

salah satu alternatif penyelesaian sengketa, yang telah cukup dikenal di

Indonesia saat ini, melainkan juga alternatif penyelesaian sengketa

lainnya, antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

penilaian ahli.

a. Konsultasi

Jika melihat pada Black’s Law Dictionary, konsultasi

(consultation) adalah “A conference between the counsel engaged

in a case, to discuss its questions or arrange the method of

conducting it” (Henry Campbell Black,1979: 286).


commit to user

31

Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang

bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan

klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang

memberikan pendapatnya kepada kliennya tersebut. Tidak ada

suatu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban

untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh

pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan

sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya

sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan

dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak

konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu

bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari

konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang

ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan

pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk

selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut

akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak

konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-

bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak

yang bersengketa tersebut.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-

pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan

yang berbeda dan bertentangan

(http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi). Menurut Syahrizal Abbas

(Syahrizal Abbas, 2009: 9), negosiasi adalah salah satu strategi

penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk

menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah,

perundingan atau urun rembuk.


commit to user

32

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

memiliki makna dan objektif yang hampir sama dengan yang

diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

hanya saja negosiasi menurut rumusan Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut:

1) Diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari,

dan

2) Penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk

“pertemuan langsung” oleh dan antara para pihak yang

bersengketa.

Negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif

penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan,

sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum maupun

setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di

luar sidang pengadilan (Pasal 130 HIR).

Pada umumnya proses negosiasi merupakan salah satu lembaga

alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun

adakalanya dilakukan secara formal. Tidak ada suatu kewajiban

bagi para pihak untuk melakukan pertemuan secara langsung pada

saat negosiasi dilakukan, pun negosiasi tersebut tidak harus

dilakukan oleh para pihak sendiri. Melalui negosiasi para pihak

yang bersengketa atau berselisih paham dapat melakukan suatu

proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak

dengan/melalui suatu siatuasi yang sama-sama menguntungkan

(win-win), dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran

(concession) atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal

balik. Persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai tersebut

kemudian ditungkan secara tertulis untuk ditandatangani oleh para

pihak dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan


commit to user

33

tertulis tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

Kesepakatan tertulis tersebut menurut ketentuan Pasal 6 ayat (7)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 wajib didaftarkan di

Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak ditandatangani, dan dilaksanakan dalam waktu 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran (Pasal 6 ayat (8)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

c. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin,

mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada

peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam

menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa

antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus

berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan

sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang

bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan

kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa (Syahrizal

Abbas, 2009: 2).

Pengaturan mengenai mediasi dapat kita temukan dalam

ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 6 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ketentuan mengenai

mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) adalah/merupakan suatu

proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang

dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2).

Pasal 6 ayat (3) tesebut juga mengatakan bahwa atas

kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat

diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli

maupun melalui seorang mediator. Dari literatur hukum, misalnya


commit to user

34

dalam Black’s Law Dictionary dikatakan bahwa ”mediation is

intervention; interposition; the act of a third person in

intermediating between two contending parties with a view to

persuading them to adjust or settle their dispute. Settlement of

dispute by action of intermediary” (Henry Campbell Black, 1979:

885).

Menurut Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008,

mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan

dibantu oleh mediator. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian

sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara

mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki

kewenangan memutus (Takdir Rahmadi, 2010:12).

Sedangkan mediasi perbankan menurut Peraturan Bank

Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan

Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

adalah “merupakan alternatif penyelesaian sengketa antara nasabah

dan bank yang tidak mencapai penyelesaian yang melibatkan

mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna

mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela

terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang

disengketakan”.

Mediasi, dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan

keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk

suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihal,

yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang

netral, independen, tidak memihak, dan ditunjuk oleh para pihak

(secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), mediator ini

berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya


commit to user

35

berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Sebagai

suatu pihak di luar perkara, yang tidak memiliki kewenangan

memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau

mempertemukan para pihak yang bersengketa gunan mencari

masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh

para pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kesepakatan

penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah

final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan

iktikad baik. Kesepatakan tertulis tersebut wajib didaftarkan di

Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Pasal 6 ayat (4) membedakan mediator ke dalam:

1) Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (Pasal

6 ayat (3)); dan

2) Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga

alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak

(Pasal 6 ayat (4)).

d. Konsiliasi

Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif

penyelesaian sengketa dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1

angka 10 dan Alinea ke-9 Penjelasan Umum Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tersebut.

Dalam Black’s Law Dictionary dikatakan bahwa konsiliasi

adalah:


commit to user

36

“Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a

friendly, unantagonistic manner. Used in courts before trial with a

view towards avoiding trial in labor disputes before arbitration”

(Henry Campbell Black, 1979: 262).

Konsiliasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar

pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai

perdamaian di luar pengadilan.

e. Pendapat Ahli

Pendapat ahli sebagai bagian dari alternatif penyelesaian

sengketa menunjukkan bahwa arbitrase dalam suatu bentuk

kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan

perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang

terjadi di antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok,

melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini

atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang

memerlukannya, tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.

Pemberian opini atau pendapat hukum tersebut dapat merupakan

suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat

perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak

dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun

pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian

yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas

pelaksanaannya.

Oleh karena pendapat tersebut diberikan atas permintaan dari

para pihak secara bersama-sama dengan melalui mekanisme,

sebagaimana halnya suatu penunjukan (lembaga) arbitrase untuk

menyelesaikan suatu perbedaan pendapat atau perselisihan paham


commit to user

37

maupuan sengketa yang ada atau lahir dari suatu perjanjian, maka

pendapat hukum ini pun bersifat akhir (final) bagi para pihak yang

meminta pendapatnya pada lembaga arbitrase termaksud. Pendapat

yang semacam ini termasuk dalam pengertian atau bentuk putusan

lembaga arbitrase.

f. Arbitrase

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah ”cara

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang

didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis

oleh para pihak yang bersengketa”.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 dalam hal usaha-usaha alternatif penyelesaian

sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,

pemberian pendapat (hukum) yang mengikat maupun perdamaian

tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan

secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui

lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Ini berarti arbitrase dapat

dikatakan merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa

terakhir dan final bagi para pihak.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.30 tahun 1999 disebutkan

bahwa ”Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase

hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut

hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya

oleh pihak yang bersengketa”.

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk

masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitase hanya

dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi


commit to user

38

pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna

menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan

mereka.

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitase banyak

digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum

yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh

karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan

pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat

yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut

berarti pelanggaran terhadap perjanjian (breach of contract -

wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan

dalam bentuk upaya hukum apapun.

Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga

ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau

pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut

(http://jurnalhukum.blogspot. com/2006/09/klausul-arbitrase-dan

pengadilan18.html).

5. Tinjauan Umum mengenai Lembaga Mediasi Perbankan

Lembaga Mediasi Perbankan ini telah disosialisasikan melalui

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari

2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1

Juni 2006 sehingga dengan demikian Bank Indonesia telah

menjalankan fungsi mediasi perbankan sebagai sarana yang sederhana,

murah, dan cepat dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah oleh

bank belum dapat memuaskan nasabah dan menimbulkan sengketa

antara nasabah dengan bank. PBI tersebut telah diperbaharui dengan


commit to user

39

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi

Perbankan. Pengajuan penyelesaian sengketa dimaksud dapat

disampaikan kepada Bank Indonesia oleh nasabah atau perwakilan

nasabah dengan persyaratan sebagai berikut :

a Sengketa yang dapat diajukan adalah sengketa keperdataan yang

timbul dari transaksi keuangan.

b Sengketa yang dapat diajukan adalah sengketa yang timbul dari

hasil penyelesaian pengaduan Nasabah yang telah dilakukan oleh

Bank.

c Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang

diakibatkan oleh kerugian immaterial. Yang dimaksud kerugian

immaterial antara lain adalah kerugian karena pencemaran nama

baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

d Nilai tuntutan finansial diajukan dalam mata uang rupiah dengan

jumlah maksimal adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah). Jumlah tersebut dapat berupa kumulatif dari kerugian

finansial yang telah terjadi pada Nasabah, potensi kerugian karena

penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi keuangan

Nasabah dengan pihak lain, dan atau biaya-biaya yang telah

dikeluarkan Nasabah untuk mendapatkan penyelesaiannya

Sengketa.

e Batas waktu pengajuan adalah paling lambat 60 (enampuluh) hari

kerja, yang dihitung sejak tanggal surat hasil penyelesaian

pengaduan Nasabah dari Bank

f Nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada lembaga

Mediasi perbankan secara tertulis dengan menggunakan formulir

terlampir atau dibuat sendiri oleh Nasabah dan dilengkapi

dokumen pendukung antara lain:

1) Foto copy surat hasil penyelesaian pengaduan yang diberikan

Bank kepada Nasabah.


commit to user

40

2) Foto copy bukti identitas Nasabah yang masih berlaku.

3) Surat penyataan yang ditandatangani di atas meterai yang

cukup bahwa Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam

proses atau telah mendapatkan keputusan dari lembaga

arbitrase, peradilan, atau lembaga Mediasi lainnya dan belum

pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh

Bank Indonesia.

4) Foto copy dokumen pendukung yang terkait dengan Sengketa

yang diajukan

5) Foto copy surat kuasa, dalam hal pengajuan penyelesaian

Sengketa dikuasakan.

g Formulir yang telah diisi dan dilengkapi dokumen pendukung

disampaikan kepada :

Bank Indonesia

Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan

Menara Radius Prawiro lantai 19

Jalan MH Thamrin No. 2

Jakarta 10110 (www. KumpulBlogger.com)

Mediasi perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan

independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan. Dalam

pelaksanaan tugasnya, lembaga mediasi perbankan independen ini

melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Sepanjang lembaga

mediasi perbankan independen ini belum terbentuk, maka fungsi

mediasi perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Fungsi mediasi

perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terbatas pada upaya

untuk menyelesaikan sengketa secara mendasar dalam rangka

memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam struktur organisasi Bank Indonesia telah membentuk sebuah direktorat yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan


commit to user

41

fungsi mediasi, yaitu Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan. Bank Indonesia telah menyediakan tenaga-tenaga mediator yang direkrut dari karyawan Bank Indonesia yang sudah dilatih sebagai mediator. Penggunaan jasa mediator dari Bank Indonesia bersifat cuma-cuma atau tanpa pungutan (Takdir Rahmadi, 2010: 89).

Beberapa keunggulan mediasi perbankan adalah:

1) kesepakatan para pihak (voluntary);

2) terjaganya hubungan baik (forward looking);

3) terjaganya kepentingan masing-masing pihak (interesed based);

4) proses yang murah, cepat, dan sederhana.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan oleh Bank

Indonesia terfokus pada nasabah kecil dan UMK. Hal ini dibuktikan

dengan dibatasinya tuntutan finansial, yaitu maksimal Rp.

500.000.000,00. Alasan difokuskannya penyelesaian sengketa melalui

mediasi perbankan untuk nasabah kecil dan UMK adalah karena

nasabah kecil dan UMK:

a) tidak mudah mendapatkan akses yang cukup dan dana untuk

menyelesaikan sengketanya dengan bank melalui lembaga arbitrase

atau peradilan; dan

b) merupakan bagian terbesar dari nasabah bank secara keseluruhan.

6. Tinjauan Umum mengenai Problematika

Berasal dari kata problem yang artinya masalah, persoalan (Hasan

Alwi, 2007: 722). Sedangkan problematika berarti mengandung

masalah (A.A. Waskito, 2009: 427).

Menurut Kamus English-Indonesian, problem (noun) berarti: 1.

kesukaran, masalah yang sukar dipecahkan, 2. pertanyaan yang harus

dijawab atau dipecahkan. Problem (adj) berarti: 1. bandel, badung, 2.


commit to user

42

berkenaan dengan pemilihan tindakan yang sulit bagi individu maupun

bagi masyarakat pada umumnya. Sedangkan problematic (adj)

merupakan persoalan yang masih diragukan (Peter Salim, 1996: 926).

7. Tinjauan Umum Mengenai Implementasi

Hukum, dalam pengertian sebagai struktur dan peraturan, hanyalah satu dari tiga fenomena, yang semuanya sepadan dan amat nyata. Pertama, ada kekuatan-kekuatan sosial dan legal yang dengan cara tertentu mendesak masuk dan membentuk hukum. Kemudian muncul hukum itu sendiri, struktur-struktur dan peraturan-peraturan. Ketiga, ada dampak dari hukum tersebut terhadap perilaku di dunia luarnya (Lawrence M. Friedman, 2009: 2).

Sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-

batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial

(Lawrence M. Friedman, 2009: 6). Ada tiga komponen sistem hukum,

yaitu (Lawrence M. Friedman, 2009: 15-18):

a. Struktur Hukum

Adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum.

Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk

permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang

keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-

batasnya.

b. Substansi Hukum

Tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai

bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Suatu sistem

hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan

peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-

norma perilaku, peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-


commit to user

43

norma ini, bagaimana memutuskan apakah semua itu valid,

bagaimana memberlakukannya, dan lain-lain.

c. Kultur Hukum

Adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum mengacu

pada pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat

kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan

kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan

dengan cara-cara tertentu.


commit to user

44

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran

Penyelesaian

Non litigasi Litigasi

PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang mediasi perbankan

Mediasi Perbankan

Dilakukan oleh BI

Pengadilan/ arbitrase

Pengaduan Nasabah

Penyelesaian oleh bank

Tidak setuju

Nasabah Bank

Setuju

Masalah selesai

Tidak sepakat

Sepakat

Sengketa


commit to user

45

Keterangan:

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa

dalam hubungan antara nasabah dan bank dimungkinkan terjadi suatu

permasalahan, misalnya saja nasabah merasa haknya tidak dipenuhi

oleh bank. Untuk itu nasabah diberikan hak untuk melakukan

pengaduan ke bank yang bersangkutan.

Pengaduan nasabah tersebut kemudian akan diselesaikan secara

intern oleh bank. Ketika menyelesaian yang ditawarkan oleh bank

disetujui oleh nasabah, maka permasalahan selesai. Tetapi ketika

nasabah merasa tidak puas dengan penyelesaian yang ditawarkan bank,

maka akan menimbulkan sengketa.

Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu litigasi

dan non litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan atau

arbitrase. Sedangkan jalur non litigasi salah satunya dapat dilakukan

dengan mediasi perbankan.

Permohonan mediasi perbankan dilakukan oleh nasabah. Yang

melaksanakan mediasi perbankan adalah Bank Indonesia dengan

berdasarkan pada PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi

Perbankan. Ketika melalui mediasi ini tercapai kesepakatan antara

nasabah dan bank, maka sengketa tersebut dianggap selesai.

Sedangkan apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah

pihak, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur litigasi, yaitu

pengadilan atau arbitrase.


commit to user

46

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Kantor Bank Indonesia Solo

a. Lokasi

Kantor Bank Indonesia Solo beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman Nomor 4 Surakarta. Gedung Kantor Bank Indonesia Solo

memiliki letak yang strategis karena berada di tengah kota Surakarta.

Kantor Bank Indonesia Solo memiliki wilayah kerja meliputi Eks

Karesidenan Surakarta yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten

Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten

Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Karanganyar.

b. Struktur Organisasi

Pada Kantor Bank Indonesia terdapat struktur organisasi seperti

terurai dibawah ini :

1) Pimpinan KBI : Doni P. Joewono

2) Deputi Pemimpin KBI:

a) Deputi Pemimpin Bidang Perbankan: Yiyok T. Herlambang

b) Deputi Pemimpin Bidang Sistem Manajemen dan Pembayaran

Intern: Tatung M. Taufik

c) Deputi Pemimpin Bidang Ekonomi Moneter: Suryono

3) Kepala Bidang :

a) Bidang Ekonomi & moneter


commit to user

47

(1) Seksi pemberdayaan sektor riil & umkm

(2) Seksi kajian statistik & survey

b) Bidang Sistem Pembayaran & Manajemen Intern

(1) Seksi operasional kas

(2) Seksi pelayanan nasabah &penyelenggara kliring

(3) Seksi sumberdaya manusia

(a) Bagian sumber daya

(b) Bagian logistik

(c) Bagian pengamanan

(d) Bagian kesekretariatan

c) Bidang Pengawasan Bank: Allan Hudaya

(1) Kelompok pengawasan bank I

(2) Kelompok pengawasan bank II

(3) Kelompok pengawasan bank III

(4) Kelompok pengawasan bank IV

Bidang Pengawasan Bank juga menangani permohonan

mediasi perbankan. Meskipun demikian, tidak dibentuk bagian

yang khusus menangani pelaksanaan mediasi perbankan di KBI

Solo.

c. Visi dan Misi

1) Visi Kantor Bank Indonesia (KBI) Solo

Menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di

daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas

Bank Indonesia yang diberikan.

2) Misi Kantor Bank Indonesia (KBI) Solo


commit to user

48

Berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi

daerah melalui peningkatan pelaksanaan tugas bidang ekonomi

moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan bank serta

memberikan saran kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait

lainnya.

d. Wewenang Kantor Bank Indonesia (KBI) Solo

1) Bidang Ekonomi dan Moneter

a) Memantau dan melaksanakan kebijakan moneter yang telah

dirumuskan oleh kantor Pusat.

b) Mengamati dan mengumpulkan dana perkembangan ekonomi

di wilayah kinerja Solo.

c) Mengawasi kinerja Perbankan di wilayah Solo.

d) Melakukan koordinasi dengan kepala seksi beserta staff

dibawahnya.

2) Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern (SPMI)

a) Mengawasi peredaran uang di wilayah Solo.

b) Melakukan pengaturan sistem pembayaran.

c) Melaksanakan fungsi Bank Indonesia sebagai kasir

Pemerintah.

d) Mengawasi dan mengevaluasi kinerja seluruh pegawai.

e) Memantau ketersediaan logistik dan terjaminnya keamanan.

3) Bidang Tim Pengawasan Bank

a) Melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan seluruh

wilayah Solo.

b) Membuat tingkat kesehatan (TKS) seluruh Bank yang ada di

wilayah Solo.


commit to user

49

c) Merekapitulasi tingkat kesehatan seluruh Bank di Solo dan

melaporkannya ke Kantor Pusat setiap bulan.

d) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap bank secara periodik.

e) Mengevaluasi dan menganalisis terhadap permohonan ijin

prinsip pembukuan bank baru, pembukuan kantor cabang dan

kantor kas pelayanan (Dokumen Bagian Sumber Daya

Manusia KBI Solo).

2. Pengadilan Negeri Surakarta

a. Lokasi

Pengadilan Negeri Surakarta saat ini termasuk dalam golongan

Pengadilan dengan kualifikasi kelas IA. Kualifikasi tersebut

berdasarkan wewenangnya dalam menyelesaikan perkara yang

tergolong banyak atau tinggi untuk wilayah sebesar Kota Surakarta.

Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta terletak di Jalan Brigjend

Slamet Riyadi No. 290. Adapun kepala Pengadilan Negeri Surakarta

saat ini adalah Bapak Sutanto, S.H, M.H.

b. Sejarah

Pada Zaman Belanda, Pengadilan Negeri Surakarta Terdiri atas

dua bagian, yaitu Landraad dan Landsrecht. Bangunan tersebut berdiri

sejak zaman penjajahan Hindia Belanda dan sejak dulu hingga

sekarang bangunan tersebut tidak boleh dirubah bentuknya karena

dilindungi oleh Undang-Undang. Sejarah Pengadilan Negeri Surakarta

dimulai pada masa penjajahan Belanda dimana pada waktu

pemerintahan Belanda tiap-tiap kota besar yang ada Residen,

khususnya kota Surakarta ada Pengadilan Landsrecht/Landraad.

Adapun khususnya untuk pemerintah Kasunanan Pengadilan

dinamakan “Pradata Agung”. Sedangkan yang mempunyai Pradata


commit to user

50

Agung adalah Surakarta dan Yogyakarta, yaitu Mangkunegaran dan

Paku Alam.

Pradata Agung ini ada sejak susunan Paku Buwono ke 7 atau

dikenal dengan jaman Diponegoro. Landasan hukum untuk Pradata

Agung ini juga digunakan WVS 1918, sedang hukum sipilnya adalah

hukum Adat Jawa Tengah. Hukum adat tersebut hanya berlaku bagi

Sentoso Dalem sampai grat ke-4, adapun yang bukan golongan

tersebut menjadi wewenang Landgrecht/Landraad, Pradata Agung ini

setelah Kemerdekaan Republik Indonesia hapus atau tidak berlaku

lagi sekitar tahun 1951.

Dengan hapusnya Pradata Agung ini berdirilah Pengadilan

Negeri Surakarta hingga sekarang ini, dengan demikian Pengadilan

Negeri Surakarta adalah merupakan warisan jaman colonial Belanda

yang hingga sekarang masih berada di Jalan Brigjend Slamet Riyadi

No. 29 Surakarta.

c. Visi dan Misi

1) Visi Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta

Memantapkan sistem hukum nasional dalam rangka menegakkan

supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Misi Pengadilan negeri Kelas IA Surakarta

a) Menyelenggarakan proses peradilan secara mudah, murah dan

terbuka serta bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme)

dengan tetap menjunjung asas keadilan dan kebenaran.

b) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari

pengaruh pihak manapun.


commit to user

51

c) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin

kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum serta

menghargai Hak Asasi Manusia.

d) Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran

hukum dan Hak Asasi Manusia yang belum ditangani secara

tuntas (Dokumen Bagian Hukum Pengadilan Negeri

Surakarta).

B. Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia

Mediasi Perbankan merupakan upaya lanjut dari upaya penyelesaian

pengaduan nasabah yang tidak dapat diselesaikan secara internal oleh

bank. Penyelesaian Pengaduan Nasabah diatur dalam PBI

No.7/7/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan PBI No.10/10/PBI/2008

tentang Pengaduan Nasabah dan SE Ekstern No.7/24/DPNP/2005

sebagaimana diubah dengan SE BI No.10/13/DPNP. Manfaat dari

penyelesaian pengaduan nasabah adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada produk-produk

yang ditawarkannya kepada masyarakat;

2. Mengidentifikasi kelemahan SOP (System Operational Prosedure)

dan penyimpangan kegiatan operasional pada kantor-kantor bank

tertentu yang mengakibatkan kerugian pada nasabah;

3. Memperoleh masukan secara langsung dari nasabah mengenai aspek-

aspek yang harus dibenahi untuk mengurangi risiko operasional; dan

4. Memperbaiki karakteristik produk sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan proses penyelesaian

pengaduan nasabah oleh pihak intern bank.


commit to user

52

Gambar 3: Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Tertulis)

Sumber: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan

Proses penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank tidak selalu dapat

memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh

tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik seluruhnya maupun

sebagian. Ketidakpuasan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara

nasabah dengan perbankan, yang apabila berlarut-larut dan tidak segera

ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan

masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah.

Upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan perbankan dapat

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui negosiasi, konsiliasi,

mediasi, dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

maupun melalui jalur pengadilan. Namun demikian, upaya penyelesaian

sengketa melalui jalur arbitrase maupun jalur pengadilan tidak mudah

dilakukan oleh nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil (UMK) mengingat

hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.


commit to user

53

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa antara nasabah dengan

perbankan terutama bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil perlu

diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat, yaitu melalui mediasi

perbankan. Hal ini dilakukan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat

terjaga dan terpenuhi dengan baik.

Gambar 4: Operasionalisasi Mediasi Perbankan

Sumber: Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan

Landasan hukum dilaksanakannya mediasi perbankan oleh Bank

Indonesia adalah PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI

Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, selanjutnya disebut

dengan PBI Mediasi Perbankan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 4,

fungsi mediasi perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terbatas

pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa


commit to user

54

secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan. Yang dimaksud

membantu nasabah dan bank adalah Bank Indonesia memfasilitasi

penyelesaian sengketa dengan cara memanggil, mempertemukan,

mendengar, dan memotivasi nasabah dan bank untuk mencapai

kesepakatan tanpa memberikan rekomendasi atau keputusan.

Gambar 5: Prosedur Mediasi Perbankan

Sumber: Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan

Di dalam pelaksanaan mediasi perbankan ada beberapa persyaratan

yang diatur dalam PBI Mediasi Perbankan, antara lain:

1. Sengketa yang dapat diajukan adalah sengketa keperdataan yang

timbul dari transaksi keuangan, yaitu:

a. Penghimpunan dana, misalnya: giro, tabungan, deposito.

b. Penyaluran dana, misalnya: kredit atau pembiayaan.

c. Sistem pembayaran, misalnya: ATM atau kartu debit, kartu

kredit, kartu pra bayar, Direct Debit Standing, Travellers

Cheque, kliring, RTGS, dan Electronic Banking.


commit to user

55

d. Produk kerjasama, misalnya: Bankassurance, dan reksa dana.

e. Produk lainnya, misalnya: bank garansi, Trade finance,

derivatif, wealth management, dan safe deposit box.

2. Sengketa yang dapat diajukan adalah sengketa yang timbul dari hasil

penyelesaian pengaduan nasabah yang telah dilakukan oleh Bank.

3. Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan

oleh kerugian immaterial. Yang dimaksud kerugian immaterial

antara lain adalah kerugian karena pencemaran nama baik dan

perbuatan tidak menyenangkan.

4. Nilai tuntutan finansial diajukan dalam mata uang rupiah dengan

jumlah maksimal adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jumlah tersebut dapat berupa kumulatif dari kerugian finansial yang

telah terjadi pada nasabah, potensi kerugian karena penundaan atau

tidak dapat dilaksanakannya transaksi keuangan nasabah dengan

pihak lain, dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan nasabah

untuk mendapatkan penyelesaian sengketanya.

5. Pasal 11 ayat (1) PBI Mediasi Perbankan mengatur mengenai jangka

waktu pelaksanaan mediasi adalah sebanyak 30 (tiga puluh) hari

kerja. Waktu pelaksanaan dibatasi mengingat tujuan penyelesaian

sengketa melalui mediasi perbankan adalah memperoleh

penyelesaian secara cepat, murah, dan sederhana. Tetapi bila belum

tercapai kesepakatan dan para pihak setuju untuk melanjutkan

mediasi, maka waktu dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari kerja

lagi. Tujuannya adalah sebagai antisipasi penyesuaian waktu untuk

menghadirkan narasumber tertentu yang memiliki keahlian dan

kompetensi sesuai masalah yang disengketakan. Hal ini telah diatur

dalam Pasal 11 ayat (2) PBI Mediasi Perbankan. Dalam SEBI

Nomor 8/14/DPNP disebutkan mengenai syarat perpanjangan waktu

tersebut dapat dilakukan, yaitu:


commit to user

56

a. Para pihak memiliki iktikad baik dengan mematuhi aturan

mediasi dan perjanjian mediasi; dan

b. Jangka waktu proses mediasi hampir berakhir, namun menurut

penilaian mediator masih terdapat prospek untuk tercapai

kesepakatan.

6. Nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada lembaga

mediasi perbankan secara tertulis dengan menggunakan formulir

terlampir atau dibuat sendiri oleh nasabah dan dilengkapi dokumen

pendukung, yaitu:

a. Formulir pengajuan penyelesaian sengketa;

b. Fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan yang diberikan

bank kepada nasabah;

c. Fotokopi bukti indentitas nasabah yang masih berlaku;

d. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang

cukup bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang diproses atau

telah mendapatkan keputusan dari lembaga arbitrase, peradilan

atau lembaga mediasi lainnya dan belum pernah diproses dalam

mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia;

e. Fotokopi dokumen pendukung yang terkait dengan sengketa

yang diajukan; dan

f. Fotokopi surat kuasa khusus tanpa hak substitusi dalam hal

pengajuan penyesaian sengketa diwakilkan atau dikuasakan.

Formulir pengajuan penyelesaian sengketa pada mediasi

perbankan disediakan di setiap kantor bank atau dapat dibuat

sendiri oleh nasabah dengan berpedoman pada format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 SEBI Nomor

8/14/DPNP (Dokumen Direktorat Investigasi dan Mediasi

Perbankan).


commit to user

57

Di dalam Pasal 7 ayat (1) PBI Mediasi Perbankan disebutkan bahwa

yang berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bank

Indonesia adalah nasabah atau perwakilan nasabah. Hal ini dikarenakan

nasabah berada pada posisi sebagai penerima keputusan atas penyelesaian

pengaduan nasabah oleh bank.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) PBI Mediasi Perbankan,

nasabah dan bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dalam proses

mediasi. Pemberian kuasa ini dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus

yang paling sedikit mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk

mengambil keputusan. Pencantuman kewenangan penerima kuasa untuk

mengambil keputusan dimaksudkan agar proses mediasi dapat berjalan

dengan efektif.

Proses mediasi baru dapat dilaksanakan setelah nasabah atau

perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi

(agreement to mediate). Hal ini telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1).

Adapun agreement to mediate tersebut memuat antara lain:

1. Kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian

sengketa; dan

2. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Di dalam Pasal 9 ayat (2) PBI Mediasi Perbankan disebutkan bahwa

bank memiliki kewajiban untuk mengikuti dan mentaati perjanjian mediasi

yang telah ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.

Kewajiban lain yang harus dilakukan bank antara lain:

a. Pasal 7 ayat (2) PBI Mediasi Perbankan: memenuhi panggilan Bank

Indonesia dalam hal nasabah mengajukan penyelesaian sengketa

(Pasal 7 ayat (2)).


commit to user

58

b. Pasal 13 PBI Mediasi Perbankan: melaksanakan hasil penyelesaian

sengketa yang terdapat dalam akta kesepakatan.

c. Pasal 14 PBI Mediasi Perbankan: mempublikasikan adanya sarana

alternatif penyelesaian sengketa antara nasabah dan perbankan

dengan cara mediasi kepada nasabah. Publikasi tersebut dapat

dilakukan melalui brosur, leaflet, pengumuman, dan atau media

lainnya dan sekurang-kurangnya mencakup prosedur yang harus

ditempuh nasabah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketa

kepada Bank Indonesia.

Ada beberapa aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan

mediasi, yaitu:

1) Nasabah dan Bank wajib menyampaikan dan mengungkapkan

informasi penting terkait sengketa;

2) Seluruh informasi dari para pihak bersifat rahasia;

3) Mediator bersifat netral;

4) Kesepakatan secara sukarela dan bukan merupakan rekomendasi

atau keputusan Mediator;

5) Nasabah dan Bank tidak dapat meminta pendapat hukum maupun

jasa konsultasi kepada Mediator;

6) Nasabah dan Bank dengan alasan apapun tidak akan mengajukan

tuntutan hukum terhadap Mediator, pegawai maupun Bank

Indonesia;

7) Nasabah dan Bank bersedia :

a) Melakukan proses mediasi dengan itikad baik;

b) Bersikap kooperatif dengan mediator;

c) Menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan tanggal dan

tempat yang telah disepakati;

8) Dalam hal proses mediasi mengalami kebuntuan, mediator dapat:


commit to user

59

a) Menghadirkan narasumber atau tenaga ahli;

b) Menangguhkan proses mediasi;

c) Menghentikan proses mediasi;

9) Dalam hal dilakukan upaya lanjutan melalui arbitrase atau peradilan

maka Nasabah dan Bank sepakat :

a) Tidak melibatkan Mediator maupun Bank Indosesia untuk

memberi kesaksian;

b) Tidak meminta dokumen yang ditatausahakan Bank Indonesia,

baik berupa catatan, laporan, risalah, laporan proses mediasi

dan atau berkas lainnya yang terkait dengan proses mediasi;

10) Dalam hal Nasabah dan Bank berinisiatif menghadirkan narasumber

atau tenaga ahli tertentu, maka Nasabah dan Bank sepakat untuk

menanggung biayanya;

11) Proses mediasi berakhir dalam hal :

a) Tercapainya kesepakatan;

b) Berakhirnya jangka waktu mediasi;

c) Terjadi kebuntuan yang mengakibatkan dihentikannya proses

mediasi;

d) Nasabah menyatakan mengundurkan diri dari proses mediasi;

atau

e) Salah satu pihak tidak mentaati perjanjian mediasi (agreement

to mediate) (Dokumen Direktorat Investigasi dan Mediasi

Perbankan).

Penyelenggaraan mediasi perbankan idealnya dilaksanakan oleh

kalangan industri perbankan sendiri yang dalam hal ini dapat diwakili oleh

asosiasi perbankan. Namun demikian, pembentukan lembaga mediasi

perbankan yang akan mewadahi pelaksanaan mediasi perbankan

sebagaimana diamanatkan dalam PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang


commit to user

60

Mediasi Perbankan belum dapat direalisasikan karena adanya kendala-

kendala seperti aspek pendanaan dan sumber daya manusia. Mengingat

penyelenggaraan mediasi perbankan sangat diperlukan untuk melindungi

kepentingan publik dalam pelaksanaan transaksi keuangan melalui bank,

maka untuk sementara waktu fungsi mediasi perbankan tetap dilaksanakan

oleh Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 telah

mengamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa pembentukan lembaga

mediasi perbankan yang independen yang dibentuk oleh asosiasi

perbankan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2007, tetapi

sampai dengan akhir 2007, lembaga ini belum juga terbentuk sehingga

Bank Indonesia menghapus Pasal 3 ayat (2) ini dengan mengeluarkan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi

Perbankan. Selain adanya ketidaksiapan dari pihak asosiasi perbankan

untuk membentuk lembaga mediasi perbankan yang independen, hal-hal

yang mendasari dilakukannya amandemen atas PBI yang terkait dengan

mediasi perbankan adalah adanya masukan atau umpan balik yang

diterima dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, dimana mereka

beranggapan bahwa pelaksanaan fungsi mediasi perbankan yang dilakukan

oleh Bank Indonesia, khususnya oleh DIMP memiliki fungsi sosial dan

peran yang sangat strategis dalam memberdayakan perlindungan nasabah

bank, khususnya nasabah mikro, kecil dan menengah.

Untuk melaksanakan fungsi mediasi perbankan, Bank Indonesia

harus menunjuk mediator sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1)

PBI Mediasi Perbankan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mediator

telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PBI Mediasi Perbankan, yaitu sebagai

berikut:

(1) Memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau

hukum;


commit to user

61

(2) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas

penyelesaian sengketa; dan

(3) Tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan

derajat kedua dengan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP, tata cara

penunjukan mediator dilakukan oleh Direktorat Investigasi dan Mediasi

Perbankan (DIMP). Pimpinan DIMP akan menunjuk stafnya untuk

menjadi mediator berdasarkan usulan tertulis dari Tim Mediasi Perbankan

(TMP). Namun jika diperlukan mediator pendamping, maka DIMP dapat

meminta mediator yang memiliki keahlian sesuai dengan permasalahan

yang disengketakan untuk ikut dalam penyelesaian sengketa. Mediator

pendamping berfungsi sebagai pihak yang membantu mediator dalam

pelaksanaan mediasi, sedangkan mediator dari DIMP bertindak sebagai

koordinator dalam pelaksanaan mediasi.

Demi menjamin integritas dan independensi, mediator Bank

Indonesia tidak memberikan keputusan dan atau rekomendasi

penyelesaian sengketa kepada nasabah dan pihak perbankan. Mediator

Bank Indonesia hanya memberikan fasilitas kepada nasabah dengan

perbankan untuk mengkaji kembali pokok permasalahan sengketa secara

mendesak agar tercapai kesepakatan. Kesepakatan yang dihasilkan

merupakan kesepakatan yang bersifat sukarela dan bukan merupakan

rekomendasi maupun keputusan mediator. Nasabah dan bank juga tidak

dapat meminta pendapat hukum maupun jasa konsultasi hukum kepada

mediator. Mediator, pegawai maupun Bank Indonesia tidak dapat dituntut

oleh nasabah maupun bank atas hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan

mediasi.

Bab III.5.H SEBI Nomor 8/14/DPNP menyebutkan mengenai

tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh mediator jika mediasi

mengalami kebuntuan, yaitu:


commit to user

62

(a) Menghadirkan pihak lain sebagai narasumber atau sebagai tenaga ahli

untuk mendukung kelancaran mediasi;

(b) Menangguhkan proses mediasi sementara dengan tidak melampaui

batas waktu proses mediasi; dan

(c) Menghentikan proses mediasi.

Manfaat yang dapat diperoleh oleh bank dengan kehadiran lembaga

mediasi perbankan adalahsebagai berikut:

1) Sebagai upaya bagi bank untuk membuat nasabah loyal, tidak

berpindah ke bank lain. Karena setiap keluhan nasabah dapat

ditanggapi dengan baik oleh manajemen bank.

2) Sebagai informasi penting bagi manajemen akan segera tahu aspek-

aspek mana saja dari pelayanan yang harus diperbaiki.

3) Dapat berfungsi sebagai riset pasar (market research) bagi bank

sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Manajemen bank tidak perlu

menyewa atau membayar pihak lain untuk mengetahui kualitas

pelayanannya.

4) Meminimalisir publikasi negatif jasa pelayanan bank. Apabila

keluhan nasabah ditulis di media massa akan dapat menumbuhkan

reputasi buruk bank yang bersangkutan (Dokumen Direktorat

Investigasi dan Mediasi Perbankan).

a. Hasil Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dengan Perbankan

Melalui Lembaga Mediasi Perbankan

Di dalam Pasal 12 PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan

atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 disebutkan bahwa “kesepakatan antara

nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank yang dihasilkan dari proses

mediasi dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani oleh

nasabah atau perwakilan nasabah dan bank”. Akta kesepakatan tersebut

dapat memuat kesepakatan penuh atau kesepakatan sebagian atas hal yang


commit to user

63

dipersengketakan, atau pun pernyataan tidak dicapainya kesepakatan

dalam proses mediasi.

Akta Kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat bagi nasabah

dan bank. Bersifat final artinya tidak dapat diajukan untuk proses mediasi

ulang. Sedangkan mengikat artinya adalah kesepakatan tersebut berlaku

sebagai undang-undang bagi nasabah dan bank yang harus dilakukan

dengan iktikad baik.

Di dalam Pasal 13 PBI Mediasi Perbankan disebutkan bahwa “bank

wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah

dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta

kesepakatan”. Kewajiban bagi bank untuk melaksanakan hasil

penyelesaian sengketa ini dimaksudkan antara lain dalam rangka

mengantisipasi risiko reputasi bank.

Akta kesepakatan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa

antara nasabah dengan perbankan dapat dikuatkan dengan cara didaftarkan

ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar akta kesepakatan yang notabene

berbentuk akta di bawah tangan tersebut dapat memiliki kekuatan hukum

yang mengikat pihak perbankan agar memenuhi segala kewajibannya dan

tidak terjadi wanprestasi. Meskipun demikian, dalam PBI Nomor

10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang

Mediasi Perbankan tidak mengatur mengenai pendaftaran akta

kesepakatan ke pengadilan.

b. Mediasi Perbankan Yang Dilakukan Oleh Kantor Bank Indonesia

Solo

Pelaksanaan mediasi perbankan merupakan kewenangan DIMP yang

berada di Bank Indonesia pusat. Meskipun demikian, berdasarkan hasil

wawancara penulis dengan pihak KBI diketahui bahwa KBI membuka

peluang untuk menyelenggarakan mediasi perbankan. Tetapi mediasi


commit to user

64

perbankan ini dilakukan tidak dengan cara dan prosedur sesuai dengan

yang ada di PBI Mediasi Perbankan. Adapun prosedur pelaksanaan

mediasi perbankan di KBI adalah:

a. Pihak nasabah atau perwakilan nasabah dan pihak bank sama-sama

diperbolehkan mengajukan permohonan mediasi perbankan ke KBI.

b. KBI akan bertindak sebagai fasilitator untuk mempertemukan kedua

belah pihak. Dimana pihak yang dipanggil oleh KBI wajib hadir

memenuhi panggilan tersebut.

c. Mediator berasal dari KBI.

d. Mediasi ini dilakukan dengan tanpa dipungut biaya.

Adapun perbedaan antara mediasi perbankan yang dilakukan melalui

Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan dengan mediasi perbankan

yang dilakukan di Kantor Bank Indonesia antara lain sebagai berikut:

No Pembanding Mediasi di DIMP Mediasi di KBI

1. Dasar hukum PBI No.

10/1/PBI/2008

tentang Perubahan

atas PBI No.

8/5/PBI/2006 tentang

Mediasi Perbankan

Tidak diatur dalam

PBI

2. Mediator Berasal dari DIMP Berasal dari KBI

3. Jangka waktu 60 hari kerja Tidak ditentukan

4. Nilai tuntutan Maksimal Rp 500 juta Tidak ditentukan

5. Tempat pelaksanaan DIMP, meskipun

tidak menutup

kemungkinan

dilakukan di KBI

Di KBI atau

tempat lain yang

disepakati

6. Pengajuan Dilakukan oleh Dilakukan oleh


commit to user

65

permohonan nasabah atau

perwakilan nasabah

nasabah atau

perwakilan

nasabah dan bank

Tabel 1: Perbedaan Mediasi Perbankan di DIMP dan KBI

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Bapak Yiyok T. Herlambang, Deputi

Pemimpin Bidang Perbankan di KBI Solo

Contoh sengketa antara nasabah dengan perbankan yang pernah

diselesaikan melalui mediasi perbankan oleh pihak Kantor Bank

Indonesia (KBI) Solo adalah sebagai berikut:

Sengketa ini terjadi antara pihak nasabah debitur yang diwakili oleh

YLKI dengan beberapa bank di karesidenan Surakarta yang terjadi pada

bulan Februari 2011. Sengketa ini berawal dari pihak YLKI yang

berencana membantu nasabah debitur korban erupsi merapi untuk

mendapatkan keringanan pembayaran angsuran pinjamannya kepada

bank. Dalam hal ini YLKI menafsirkan ketentuan dari Bank Indonesia

dengan cara yang salah, yaitu YLKI beranggapan bahwa nasabah debitur

yang sedang menjadi korban bencana alam dianggap sebagai debitur

lancar dan dibebaskan dari membayar angsuran selama 3 tahun. Hal ini

oleh YLKI disosialisasikan kepada pihak nasabah, dengan menambahkan

bahwa YLKI akan membantu mengurus hal ini kepada pihak bank

sebagai kreditur para nasabah tersebut.

Pihak bank yang merasa dirugikan melaporkan kepada Kantor Bank

Indonesia Solo untuk kemudian meminta dilakukan mediasi dengan

pihak nasabah yang diwakili YLKI. Pihak KBI Solo menindaklanjuti

laporan tersebut dengan melakukan presentasi dan sosialisasi terkait

ketentuan yang dimaksud di tempat nasabah-nasabah tersebut berada,

yaitu di daerah Klaten dan Boyolali. Pihak KBI Solo menyampaikan

bahwa yang dimaksud dengan nasabah dianggap sebagai debitur lancar


commit to user

66

dalam hal ini adalah nasabah tersebut akan dihapus buku, artinya tidak

dimasukkan dalam neraca tetapi masuk dalam administrasi. Maksudnya

adalah nasabah tersebut tetap membayar angsuran dengan jumlah yang

disesuaikan dengan kemampuannya dalam jangka waktu 3 tahun. Dari

sini, pihak YLKI mengakui kesalahan mereka dan bersedia membantu

pihak bank untuk berunding kembali dengan pihak nasabah.

Sengketa lain yang pernah dilakukan upaya penyelesaiannya melalui

mediasi perbankan di KBI Solo adalah terkait dengan update SID

(Sistem Informasi Debitur) dimana nasabah melaporkan kepada KBI

Solo terkait statusnya sebagai debitur yang seharusnya sudah lunas

kreditnya tetapi dalam SID masih dianggap sebagai debitur macet. Hal

ini merugikan nasabah karena nasabah tersebut tidak dapat memperoleh

kredit dari bank lain (hasil wawancara dengan Ibu Ifa Mukholifah,

Pengawas Bank Muda di KBI Solo pada Selasa, 31 Mei 2011).

C. Problematika Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Mediasi Perbankan

1. Problematika Pelaksanaan Mediasi Perbankan

Pelaksanaan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia tidak

selamanya berjalan lancar. Ada beberapa problematika atau

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi perbankan.

Penulis akan mencoba menjabarkan permasalahan-permasalahan

dalam pelaksanaan mediasi perbankan dengan memakai teori

implementasi oleh Lawrence M. Friedman. Penulis akan

menggolongkan permasalahan tersebut ke dalam tiga komponen

sistem hukum, yaitu sebagai berikut:


commit to user

67

a. Struktur hukum

Permasalahan yang termasuk dalam komponen struktur

hukum, antara lain:

1) Pengajuan permohonan dan pelaksanaan mediasi perbankan

masih terpusat di Direktorat Investigasi dan Mediasi

Perbankan (DIMP) yang terdapat di Jakarta

Semua permohonan mediasi yang diajukan oleh nasabah

harus di alamatkan ke DIMP yang terdapat di Bank Indonesia

Jakarta. Dengan demikian tidak jarang terjadi penumpukan

permohonan sehingga penanganan permohonan mediasi

perbankan tersebut membutuhkan waktu yang relatif lebih

lama. Pada dasarnya penanganan permohonan mediasi bisa

saja didelegasikan kepada Kantor Bank Indonesia, tetapi

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kantor

Bank Indonesia Semarang dan Kantor Bank Indonesia Solo,

sampai saat ini belum pernah ada permohonan mediasi

perbankan yang didelegasikan kepada KBI tersebut.

Selain itu, ketika yang mengajukan permohonan mediasi

perbankan adalah nasabah yang berasal dari daerah, maka

ketika nasabah tersebut harus melakukan mediasi di Jakarta

akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini

jelas bertentangan dengan alasan dilakukannya mediasi yang

diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antara nasabah

dengan perbankan dengan sederhana, cepat, dan murah (hasil

wawancara dengan Bapak Bambang Purwogandi (KBI

Semarang) dan Bapak Yiyok T. Herlambang, Deputi

Pemimpin Bidang Perbankan di KBI Solo).


commit to user

68

b. Substansi Hukum

Permasalahan yang termasuk dalam komponen susbstansi

hukum, antara lain:

1) Ada hal yang terkait pelaksanaan mediasi perbankan yang

belum diatur dalam PBI Mediasi Perbankan

Setelah membaca PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang

Perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi

Perbankan penulis beranggapan bahwa ada hal yang belum

diatur dalam PBI tersebut. Misalnya, belum adanya aturan

yang menyebutkan bahwa ketika jangka waktu pelaksanaan

mediasi perbankan sudah habis tetapi belum ada kesepakatan

yang diambil oleh kedua belah pihak lalu bagaimana dengan

proses mediasi tersebut. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) hanya

disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan mediasi adalah

30 hari kerja dan dapat diperpanjang 30 hari kerja berikutnya.

Lalu bagaimana jika jangka waktu pelaksanaan telah habis dan

belum ada kesepakatan apapun dari para pihak. Apakah proses

mediasi tersebut dapat dilanjutkan kembali atau berhenti begitu

saja atau diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa

yang lain, misalnya arbitrase atau pengadilan. Alangkah

baiknya jika hal ini juga diatur dalam PBI sehingga ada acuan

yang jelas terkait dengan pelaksanaan mediasi ini.

c. Kultur Hukum

Permasalahan yang termasuk dalam komponen kultur

hukum, antara lain:

1) Hambatan yang berasal dari nasabah:


commit to user

69

a) Belum memahami ketentuan atau prosedur mediasi

perbankan

Banyak nasabah yang masih belum mengerti dan

memahami prosedur yang harus dilalui dalam pelaksanaan

mediasi perbankan ini. Sehingga mediator harus terlebih

dahulu menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan

mediasi perbankan yang akan dijalani oleh nasabah. Hal ini

menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan

mediasi perbankan menjadi lebih banyak.

b) Dalam pelaksanaan mediasi perbankan, nasabah diwakili

oleh pihak ketiga

Tidak jarang dalam pelaksanaan mediasi perbankan

nasabah diwakili oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang

dimaksud adalah pengacara, LSM, atau pihak-pihak

lainnya. Terkadang pihak ketiga ini memiliki orientasi lain,

misalnya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar

jika sengketa ini dapat diselesaikan dengan waktu yang

lebih lama dan prosedur yang tidak gratis seperti mediasi

perbankan yang ditawarkan oleh Bank Indoensia ini (hasil

wawancara dengan Bapak Yiyok T. Herlambang, Deputi

Pemimpin Bidang Perbankan di KBI Solo pada Selasa, 31

Mei 2011).

2) Hambatan yang berasal dari perbankan:

a) Pada saat mediasi, bank kerap mengirimkan delegasi atau

wakil yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus

Delegasi atau wakil yang tidak memiliki kewenangan

memutus yang dikirim oleh pihak perbankan dapat


commit to user

70

menghambat pelaksanaan mediasi perbankan oleh Bank

Indonesia karena delegasi atau wakil tersebut harus

melaporkan terlebih dahulu segala sesuatu yang terjadi

dalam pelaksanaan mediasi kepada atasannya. Hal ini

membuat proses mediasi perbankan membutuhkan waktu

yang relatif lebih lama dan perundingan yang dilakukan

menjadi kurang efektif (hasil wawancara dengan Bapak

Yiyok T. Herlambang, Deputi Pemimpin Bidang Perbankan

di KBI Solo pada Selasa, 31 Mei 2011).

b) Masih terdapat sebagian petugas atau pejabat bank yang

belum mengetahui ketentuan tentang mediasi perbankan

oleh Bank Indonesia

Sebagian petugas atau pejabat bank belum mengenal

adanya mediasi perbankan oleh Bank Indonesia. Hal ini

dapat menjadi hambatan karena ketika nasabah meminta

penjelasan perihal pelaksanaan mediasi, pihak bank tidak

dapat menjelaskan hal tersebut. Selain itu, ketika ada

nasabah yang mengajukan permohonan mediasi dan pihak

bank dipanggil oleh pihak Bank Indonesia untuk melakukan

perundingan, petugas atau pejabat bank tersebut tidak dapat

melakukan tugasnya secara efektif dan optimal (hasil

wawancara dengan beberapa pegawai bank).

c) Bank belum melakukan publikasi mediasi perbankan

diseluruh kantornya

Sebagian bank belum melakukan publikasi terkait

mediasi perbankan di kantornya. Dengan demikian nasabah

bank yang bersangkutan tidak mengetahui adanya alternatif

penyelesaian sengketa berupa mediasi perbankan yang


commit to user

71

dilakukan oleh Bank Indonesia. Padahal publikasi ini

merupakan salah satu sarana untuk edukasi bagi nasabah

(hasil wawancara dengan beberapa pegawai bank).

3) Hambatan yang berasal dari Bank Indonesia:

a) Masih banyak nasabah dan perbankan yang memilih untuk

menyelesaikan sengketanya melalui jalur pengadilan

Masih banyak nasabah yang memilih jalur litigasi atau

pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya dengan

perbankan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data-data yang

diperoleh oleh penulis ketika melakukan penelitian di

Pengadilan Negeri Surakarta. Beberapa bank yang

menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya melalui

Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2009-2010 antara

lain:

No 2009 2010

1. BCA Bank Capital Indonesia

2. Bank Syariah Mandiri BRI

3. BPR Sabar Artha Palur Bank Century

4. BPR Weleri Makmur Bank Danamon

5. Bank Mega Bank Panin

6. Bank Syariah Mandiri Bank Permata

7. Bank Dipo International Bank Permata

8. BRI dan Bank International Bank Mega

9. Bank Permata BTN

10. Bank Syariah Mandiri Bank Mega Syariah

11. BCA BRI

12. Bank CIMB Niaga BRI

13. BPR Weleri Makmur Bank OCBC NISP


commit to user

72

14. BRI Bank Bukopin

15. Bank Centra Tama Nasional BRI

16. Bank Centra Tama Nasional Bank OCBC NISP

17. Bank Agroniaga Bank Permata

18. BPR Bina Sejahtera Insani

Palur

Bank Danamon

19. Bank Century BPR Bina Sejahtera Insani Palur

20. Bank Permata BPR Artha Sari Sentosa

Tabel 2: Daftar Bank yang Menyelesaikan Sengketa Melalui PN

Surakarta

Sumber: Dokumen Bagian Perdata PN Surakarta

Meskipun sengketa antara nasabah dengan perbankan

diselesaikan melalui pengadilan, namun pada dasarnya

semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan

Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan

penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator,

kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur

pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial,

keberatan atas putusan Badan Penylesaian Sengketa

Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi

sendiri menurut Pasal 1 angka 7 PERMA ini adalah “cara

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

mediator”.

Namun dari hasil wawancara penulis dengan salah satu

hakim di PN Surakarta diketahui bahwa jarang sekali


commit to user

73

sengketa antara nasabah dengan perbankan yang selesai

melalui mediasi di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari

keempat puluh sengketa antara nasabah dengan perbankan

pada tahun 2009-2010 yang telah disebutkan oleh penulis di

atas, hanya 8 sengketa yang dapat diselesaikan melalui

mediasi. 8 sengketa tersebut adalah:

(1) Pada tahun 2009:

Sengketa antara Bank Mega dengan nasabahnya,

Bank Dipo International dengan nasabahnya, Bank

Centra Tama Nasional dengan nasabahnya, Bank

Centra Taman Nasional dengan nasabahnya, dan

Bank Agroniaga dengan nasabahnya.

(2) Pada tahun 2010:

Sengketa antara Bank Capital Indonesia dengan

nasabahnya, Bank OCBC NISP dengan nasabahnya,

Bank Danamon dengan nasabahnya, dan BPR Artha

Sari Sentosa dengan nasabahnya (hasil wawancara

dengan Bapak Suradi, S.H, S.Sos, M.H, hakim

Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin, 30 Mei

2011).


commit to user

74

D. Solusi Yang Dapat Diambil Untuk Mengatasi Problematika Mediasi

Perbankan

1. Solusi Yang Dapat Diambil Terkait Dengan Permasalahan Yang

Dihadapai Dalam Pelaksanaan Mediasi Perbankan

a. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak nasabah

1) Adanya iktikad baik dari nasabah dalam penyelesaian

sengketa dengan perbankan

Apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan

perbankan hendaknya nasabah memiliki iktikad baik untuk

menyelesaikannya dengan cara yang baik, misalnya dengan

mengadukan permasalahan tersebut kepada pihak bank agar

dapat dirundingkan dan tidak buru-buru

mempublikasikannya, misal melalui surat pembaca.

Hendaknya juga nasabah tidak buru-buru membawa

permasalahannya untuk diselesaikan melalui pengadilan,

tetapi bisa dipilih alternatif penyelesaian sengketa lain,

misalnya mediasi perbankan oleh Bank Indonesia.

2) Nasabah bersikap lebih pro aktif

Yang dimaksud dengan bersikap lebih pro aktif

disini adalah bahwa nasabah ketika mendapat tawaran suatu

produk bank hendaknya menanyakan detail produk tersebut

kepada petugas bank, jangan hanya menunggu penjelasan

dari pegawai tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk

meminimalisir terjadinya kerugian oleh pihak nasabah akibat

ketidaktahuannya. Selain itu, ketika terjadi kerugian pada

nasabah hendaknya segera dilaporkan kepada pihak bank

yang bersangkutan agar segera dapat ditangani dan

diselesaikan agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.


commit to user

75

b. Upaya yang dilakukan oleh pihak perbankan

1) Memberikan perlindungan terhadap nasabah semaksimal

mungkin

Perlindungan yang dapat diberikan oleh bank antara

lain adalah:

a) Transparansi produk

Transparansi produk dilakukan dengan cara

menjelaskan dengan sedetail-detailnya hal-hal yang

terkait dengan produk bank yang bersangkutan kepada

nasabah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir

terjadinya sengketa dikemudian hari.

b) Edukasi

Bank hendaknya melakukan edukasi, baik kepada

nasabah maupun kepada pegawai atau pejabat bank itu

sendiri terkait produk-produknya dan juga cara-cara yang

dapat ditempuh jika menghadapi permasalahan atau

sengketa antara nasabah dengan pihak perbankan,

terutama penyelesaian sengketa melalui mediasi

perbankan. Hal ini dikarenakan masih banyak nasabah

dan juga pegawai atau pejabat bank yang belum

mengetahui perihal pelaksanaan dan prosedur mediasi

perbankan oleh Bank Indonesia.

c) Pengaduan nasabah

Hendaknya bank membuka peluang seluas-luasnya

bagi nasabah untuk melakukan pengaduan jika merasa

dirugikan oleh pihak bank. Selain itu bank juga harus


commit to user

76

menanggapi pengaduan nasabah tersebut dengan sebaik-

baiknya. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga

kepercayaan nasabah dan menjaga reputasi bank yang

bersangkutan.

d) Mediasi perbankan

Hendaknya bank memberikan informasi yang

seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan mediasi

perbankan oleh Bank Indonesia sebagai alternatif

penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank. Hal

ini sudah diatur dalam Pasal 14 PBI dimana bank wajib

mempublikasikan perihal mediasi ini kepada

nasabahnya, misalnya melalui pemberian brosur, leaflet,

atau pengumuman terkait perlaksanaan mediasi

perbankan.

c. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Indonesia

1) Melakukan amandemen terhadap PBI tentang Mediasi

Perbankan yang telah dikeluarkan sebelumnya

Hal yang perlu ditambahkan dalam Peraturan Bank

Indonesia adalah terkait dengan jangka waktu pelaksanaan

mediasi perbankan. Dimana dalam PBI tidak disebutkan

setelah jangka waktu pelaksanaan mediasi perbankan

berakhir tapi belum ada kesepakatan antara kedua belah

pihak maka bagaimana dengan mediasi tersebut. Bolehkah

mediasi tersebut diteruskan atau dianggap selesai begitu saja.

2) Permohonan mediasi perbankan tidak hanya dapat diajukan

ke DIMP yang berada di BI pusat tetapi juga dapat diajukan

melalui KBI yang ada di daerah


commit to user

77

Pelaksanaan mediasi perbankan merupakan

kewenangan dari DIMP yang berada di BI pusat. Dalam Bab

I.6 SEBI Nomor 8/14/DPNP disebutkan bahwa proses

mediasi dapat dilakukan di Kantor Bank Indonesia yang

terdekat dengan domisili nasabah. Tetapi berdasarkan hasil

wawancara penulis dengan pihak KBI Solo dan KBI

Semarang diketahui bahwa sampai saat ini belum ada

permohonan mediasi perbankan yang dilimpahkan dari

DIMP.

Hendaknya KBI tidak hanya diberi kewenangan

untuk melaksanaan mediasi perbankan saja, tetapi juga untuk

menerima permohonan mediasi perbankan. Hal ini

dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan permohonan

yang masuk ke DIMP sehingga permohonan-permohonan

tersebut dapat segera dilaksanakan. Selain itu dengan

diberikannya kewenangan pada KBI untuk menerima

permohonan mediasi maka diharapkan alternatif penyelesaian

sengketa berupa mediasi perbankan ini dapat lebih dikenal

baik olah nasabah maupun pihak perbankan di daerah.

Dengan demikian, nasabah dan pihak perbankan akan beralih

menggunakan mediasi perbankan sebagai alternatif

penyelesaian sengketa dari pada melalui jalur-jalur lain,

seperti pengadilan.

d. Hendaknya kedua belah pihak yang mengirimkan perwakilan

dalam mediasi perbankan ini dengan disertai kewenangan

memutus

Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan

mediasi perbankan. Agar ketika dilakukan perundingan

perwakilan nasabah maupun bank tersebut dapat langsung


commit to user

78

memberikan keputusan ketika diminta dan tidak harus berunding

dahulu dengan atasannya atau pihak yang diwakili. Ini

dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan mediasi agar

mediasi perbankan ini benar-benar dapat dilakukan dengan cepat,

murah, dan sederhana.


commit to user

79

BAB IV

PENUTUP

B. Simpulan

1. Pelaksanaan mediasi Perbankan merupakan tindak lanjut dari

upaya penyelesaian pengaduan nasabah yang tidak dapat

diselesaikan secara internal oleh bank. Landasan hukum

dilaksanakannya mediasi perbankan oleh Bank Indonesia adalah

PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor

8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dan Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 8/14/DPNP. Penyelenggaraan mediasi

perbankan idealnya dilaksanakan oleh kalangan industri

perbankan sendiri yang dalam hal ini diwakili oleh asosiasi

perbankan. Namun demikian, pembentukan lembaga mediasi

perbankan yang akan mewadahi pelaksanaan mediasi perbankan

sebagaimana diamanatkan dalam PBI Nomor 8/5/PBI/2006

tentang Mediasi Perbankan belum dapat direalisasikan karena

adanya kendala-kendala. Mengingat penyelenggaraan mediasi

perbankan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan

publik dalam pelaksanaan transaksi keuangan melalui bank, maka

untuk sementara waktu fungsi mediasi perbankan dilaksanakan

oleh Bank Indonesia.

2. Problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi

perbankan jika dikaitkan dengan teori implementasi dari

Lawrence M. Friedman, yaitu pengajuan permohonan dan

pelaksanaan mediasi perbankan masih terpusat di Direktorat

Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) yang terdapat di

Jakarta, ini termasuk dalam teori struktur hukum. Adapun


commit to user

80

hambatan yang termasuk dalam teori substansi hukum adalah ada

hal yang terkait pelaksanaan mediasi perbankan yang belum

diatur dalam PBI Mediasi Perbankan. Dan yang termasuk dalam

teori kultur hukum, yaitu nasabah belum memahami ketentuan

atau prosedur mediasi perbankan, dalam pelaksanaan mediasi

perbankan nasabah diwakili oleh pihak ketiga, pada saat mediasi

bank kerap mengirimkan delegasi atau wakil yang tidak memiliki

kewenangan untuk memutus, masih terdapat sebagian petugas

atau pejabat bank yang belum mengetahui ketentuan tentang

mediasi perbankan oleh Bank Indonesia, bank belum melakukan

publikasi mediasi perbankan diseluruh kantornya, masih banyak

nasabah dan perbankan yang memilih untuk menyelesaikan

sengketanya melalui jalur pengadilan.

3. Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi problematika

pelaksanaan mediasi perbankan antara lain adanya iktikad baik

dari nasabah dalam penyelesaian sengketa dengan perbankan,

nasabah bersikap lebih pro aktif, memberikan perlindungan

terhadap nasabah semaksimal mungkin (antara lain dengan

transparansi produk, edukasi, pengaduan nasabah, mediasi

perbankan), melakukan amandemen terhadap PBI tentang mediasi

perbankan yang telah dikeluarkan sebelumnya, permohonan

mediasi perbankan tidak hanya dapat diajukan ke DIMP yang

berada di BI pusat tetapi juga dapat diajukan melalui KBI yang

ada di daerah, hendaknya kedua belah pihak yang mengirimkan

perwakilan dalam mediasi perbankan ini dengan disertai

kewenangan memutus.


commit to user

81

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan

beberapa saran yang perlu diperhatikan terkait rumusan masalah

penulis, antara lain:

1. Pelaksanaan mediasi perbankan didasarkan pada PBI dan SEBI,

tetapi masih ada ketentuan yang belum dilaksanakan dengan baik,

misalnya terkait publikasi pelaksanaan mediasi perbankan dimana

masih banyak bank yang belum melakukannya. Oleh karena itu,

disarankan kepada pengawas Bank Indonesia ketika melakukan

pemeriksaan on site melihat lebih teliti apakah di bank yang

bersangkutan sudah melakukan publikasi mediasi perbankan. Jika

belum maka hendaknya bank yang bersangkutan diberi sanksi

sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Problematika mediasi perbankan muncul dari pihak nasabah,

perbankan, maupun dari Bank Indonesia. Oleh karena itu, kepada

nasabah disarankan untuk bersikap lebih pro aktif dan memiliki

iktikad baik dalam menyelesaikan sengketa dengan bank. Kepada

perbankan disarankan untuk benar-benar melakukan transparansi

produk, edukasi, pengaduan nasabah, dan mediasi perbankan.

Kepada Bank Indonesia disarankan untuk melakukan amandemen

terhadap PBI mediasi perbankan.

3. Solusi yang dapat diambil terkait problematika mediasi perbankan

dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak yang terlibat

mau bekerjasama. Oleh karena itu, kepada perbankan yang

beroperasi berdasarkan prinsip kepercayaan disarankan untuk

dapat menanamkan kepercayaan kepada nasabahnya, misalnya

dengan memberikan pelayanan yang baik, menerima pengaduan

nasabah dan menyelesaikannya dengan baik sehingga nasabah

merasa aman mempercayakan uangnya di bank. Selain itu kepada

Bank Indonesia sebagai pengawas bank disarankan untuk


commit to user

82

bertindak tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran

yang dilakukan oleh pihak perbankan dimana pelanggaran-

pelanggaran ini dapat berpotensi terhadap reputasi bank dan

merugikan nasabah.


commit to user

83

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Waskito. 2009. Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Jakarta: Kawah Media. Arti Kata. Definisi Sengketa. http://www.artikata.com/arti-350210-

sengketa.html> [13 April 2011 pukul 19.30]. Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia.

http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI /Fungsi+Bank+Indonesia/sejarah/> [1 Maret 2011 pukul 14.40].

Bank Indonesia. Status dan Kedudukan Bank Indonesia. http://www.bi.go.id/web/ id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/> [1 Maret 2011 pukul 14.25].

Bank Indonesia. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia. http://www.bi.go.id/web/id/ Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Tujuan+dan+Tugas/> [1 Maret 2011 pukul 14.30].

Direktoral Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank. http://www.djpp.depkumham.go.id/ hukum-bisnis/86-mediasi-perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank.html> [5 Oktober 2010 pukul 21:22:35].

Dokumen Bagian Hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Dokumen Bagian Perdata Pengadilan Negeri Surakarta. Dokumen Bagian Sumber Daya Manusia KBI Solo. Dokumen Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan. Dokumen Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig. 2008. “Banking Theory, Deposit

Insurance, and Bank Regulation”. The Journal of Business. Vol. 59, No. 1.

Erna Priliasari. 2008. “Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 5, No. 2-Juni 2008. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. Hukum Arbitrase. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasan Alwi. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Hendri T. Asworo. BI Mediasi Sengketa di Bawah Rp. 2 Miliar. www.bataviase.co. id>[2 Februari 2011 pukul 14.30].

Henry Campbell Black. 1979. Black’s Law Dictionary. United States of America: West Publishing Co.


commit to user

84

Heribertus Sutopo. 1988. Pengantar Penelitian, Kualitatif Dasar-dasar Teoritis dan Praktis. Surakarta: UNS Press.

Hermansyah. 2009. Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jamal Wiwoho. 2011. Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta: UNS Press. Keputusan Gubernur No. 422/KEP/GBI/INTERN/2002 tanggal 28 Juni 2002.

Lawrence M. Friedman. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Jakarta:

Nusa Media.

Munir Fuady. 2003. Hukum Perbankan Modern Buku Satu. Bandung: Citra Aditya Bakti.

NM. Wahyu Kuncoro. Lembaga Mediasi Perbankan. www. KumpulBlogger.com> [4 Februari 2011 pukul 11.00].

Pan Mohamad Faiz. Kemungkinan Diajukannya Perkara Dengan Klausul Arbitrase Ke Muka Pengadilan. http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan_18.html> [2 Februari pukul 12.00].

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Pengaduan Nasabah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

Peter Salim. 1996. The Contemporary English-Indonesian Dictionary. Jakarta: Modern English Press.

Rebel A. Cole and Jeffery W. Gunther.1998. “Predicting Bank Failures: Comparison of On- and Off-Site Monitoring Systems”. Journal of Financial Services Research.

Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan.

Syahrizal Abbas. 2009. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Takdir Rahmadi. 2010. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.


commit to user

85

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Wikipedia Bahasa Indonesia. Negosiasi. http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi> [26 Februari 2011 pukul 00:45:37].

problematika penyelesaian sengketa antara …... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit...

Documents