Kamis, 17 Maret 2016 11H U K U M B I S N I S

RESTRUKTURISASI UTANG

Graha Lista Mangkir Rapat Kreditur

PERDAGANGAN BERJANGKA

Nasabah Perkarakan Premier Equity

JAKARTA — Seorang na sa bah PT Premier Equity Futures meng gu-gat per se roan lantaran wa kil pia lang ber jang ka mentran sak si kan da na-nya tanpa konfirmasi ter-le bih dahulu.

Dalam gugatan per-buat an melawan hukum yang diajukan ke Pe nga-dil an Negeri Jakarta Se la-tan itu, penggugat asal Jambi, Sumardi, me-nun tut ganti rugi hingga Rp220 juta.

Kuasa Hukum peng gu-gat, Fidelis Angwarmasse menga takan berkas per-ka ra telah diajukan ke PN Jaksel pada akhir Febru ari 2016. Adapun si dang perkara ini harus di la kukan selambat-lam-bat nya 20 hari setelah ber kas diterima.

“Harusnya minggu ini ada pemanggilan untuk si dang. Kami mohon pi -hak tergugat [Premier Equity Futures] tidak mang kir dalam sidang per da na kali ini,” katanya sa at dihubungi Bisnis, be -lum lama ini.

Fidelis menilai Pre mie re Equity Futures tidak me -mi li ki iktikad baik un tuk mengem balikan gan ti rugi yang dialami oleh kliennya sebesar Rp220 juta, yang terdiri da ri dana investasi Rp170 ju ta dan biaya lain-lain Rp50 juta.

Menurutnya, tergugat te lah melakukan tran sak-si dana investasi mi lik penggugat tanpa me la-kukan konfirmasi ter-le bih dahulu terhadap peng gugat dalam kurun Oktober 2014 hingga Februa ri 2015. Konfirmasi yang dimaksud adalah ko mu nikasi dua arah an-tara dua pihak baik se-be lum maupun sesudah me la kukan transaksi per-da ga ngan berjangka.

Fadelis memaparkan klien nya diminta menye-tor kan dana investasi Rp100 juta dengan risi ko

kerugian 30%. Dengan ka ta lain, transaksi ha rus dihentikan apa bi la ke ru-gian telah men ca pai Rp30 ju ta sehingga si sa modal da pat di kem ba li kan ke klien.

“Kenyataanya, transak-si tetap dilakukan oleh PT Premier tanpa konfirmasi hing ga modal nasabah atau klien saya habis,” te rangnya.

Ketika dimintai kon fir-ma si oleh Bisnis, pi hak pe lak sana transak si da ri PT Premier Equity Fu tures, Raymond An dre-as tidak dapat dihubungi.

Sementara itu, saksi da ri kasus ini yaitu Ogy da ri perusahaan yang sa ma tidak berkenan mem be rikan penjelasan-nya. Alasannya, di ri nya sudah tidak lagi ber ga-bung dalam perusahaan pia lang berjangka ter se-but sejak 2015 lalu.

KASUS PRUTONDalam perkara lain, PT

Pruton Mega Berjangka diminta kooperatif me-menuhi panggilan majelis hakim terkiat kasus wan-prestasi yang ditudingkan ke perseroan.

Perusahaan pialang ber jangka itu digugat oleh mitra usahanya, Mangon tang Hutagalung. Per seroan diklaim me la-ku kan cidera janji atas perjanjian kerja sa ma terkait dengan pengem-balian modal kerja.

Kuasa hukum peng gu-gat Jhonly Pasaribu me-nga takan pihaknya me-minta direktur utama pe-ru sahaan maupun kua sa hukum perseroan ber tin-dak kooperatif dalam pe -manggilan sidang. Pa sal-nya, penggugat be be rapa kali mangkir da lam per-si dangan.

“Kami ingin kasus ini cepat selesai, jadi pihak ter gugat harus bisa koope-ratif,” katanya, Rabu (16/3). (Deliana Pradhita Sari)

SENGKETA BANK GARANSI

Permohonan Vrijwaring BSM Ditolak

Rio Sandy Pradanario.sandy@bisnis.com

Kuasa hukum PT Solaris Prima Energy Gita Petrimalia da ri kantor hukum Hadromi & Part ners mengapresiasi putusan sela yang diketok oleh majelis ha kim. Adapun, pihak dalam per mohonan penarikan pihak ketiga (vrijwaring) yakni PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

“Putusan tersebut sudah tepat mengingat pihak ketiga yang diajukan tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini,” kata Gita kepada Bisnis, Rabu (16/3).

Dia menuturkan tergugat mengajukan bank dengan kode emiten BNII tersebut dalam permohonan vrijwaring serta bukti pendukung di persidangan sejak awal Februari 2016. Penggugat juga mengajukan tanggapan keberatan terkait dengan permohonan tersebut.

Menurutnya, tindakan Bank Syariah Mandiri tersebut sebagai

anak perusahaan bank pelat merah cukup mengecewakan. Tergugat diklaim hendak melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain alih-alih mencairkan bank garansinya.

Pihaknya yang mewakili perusahaan investasi asing merasa dikecewakan atas sikap dari tergugat. Dia mengklaim PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. justru mampu mengeluarkan

bank garansi sejenis tanpa syarat dengan kemudahan pencairan dana.

Dalam persidangan, majelis hakim yang diketuai Viktor Pakpahan mengaku sependapat dengan keberatan yang diajukan Solaris. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dinilai tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan penggugat maupun tergugat.

“Menolak permohonan vrijwa-ring yang diajukan tergugat,” kata Viktor dalam amar putusan yang dibacakan, Selasa (15/3).

Dia menambahkan persi-dangan akan dilanjutkan dengan agenda jawaban dari pihak tergugat pada 22 Maret 2016.

Sementara itu, kuasa hukum Bank Syariah Mandiri (BSM) Rizal -di Pratomo Yudho tetap meng-hormati keputusan majelis ha kim atas permohonan putusan sela.

“Kami akan tetap mengikuti se-luruh proses persidangan se lan-jut nya yang akan berlangsung,” kata Rizaldi.

Solaris mengajukan gugatan wan prestasi setelah BSM eng gan mencairkan klaim bank ga ran-si. Adapun, total nominal yang harusnya didapatkan oleh peng-gu gat sebesar US$16,06 juta.

Klaim tersebut tercipta saat So laris selaku penjual dan PT Ku ti lang Paksi Mas sebagai pem-be li menyepakati perjanjian pen-jual an dan instalasi high speed

di es el pada 11 Desember 2013. Pembayaran pekerjaan tersebut akan dijamin oleh KPM melalui fas ilitas bank garansi dari BSM ke pa da Solaris.

Fasilitas tersebut memung-kinkan Solaris tetap menda-patkan pembayaran klaim atas pekerjaan, kendati KPM mela-kukan cidera janji.

Dalam perkembangannya, KPM gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada penggugat. Ketidakmampuan itu juga telah diakui oleh KPM melalui surat pernyataan kepada Solaris pada 18 Mei 2015.

GUGATAN WANPRESTASIAkan tetapi, Solaris belum

mendapatkan dana yang ber-asal dari pencairan bank garansi BSM sejak 8 Juni 2015. Solaris akhirnya mengajukan gugatan wanprestasi dengan tuntutan klaim bank garansi senilai US$16,05 juta, ganti rugi biaya perkara Rp910,49 juta, dan kerugian immateriil mencapai Rp25 miliar.

Solaris sebelumnya juga ter-catat sebagai kreditur dalam pro-ses penundaan kewajiban pem-bayaran utang (PKPU) Kutilang Paksi Mas. Namun, tim pengurus mencoret tagihan Solaris Prima dari daftar utang debitur dalam proses restrukturisasi utang itu.

Pasalnya, debitur menyadari Solaris mengajukan tagihan

ganda. Selain dalam restruk turi-sasi utang ini, Solaris menuntut pembayaran ke Bank Syariah Mandiri sebagai bank garansi dalam perkara perdata.

Adapun proses PKPU Kutilang Paksi Mas telah selesai sejalan dengan dicapainya kesepakatan perdamaian dan disahkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 3 Maret lalu.

Mayoritas kreditur separatis dan konkuren menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan Kutilang Paksi Mas. Berdasarkan laporan hakim peng-awas jumlah mayoritas tersebut masing-masing 86% dan 86,4%. PT Kutilang Paksi Mas meng-ajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk menghadang permohonan pailit dari dua krediturnya.

Adalah HSBC Indonesia dan Citibank N.A. yang meng-ajukan permohonan pailit atas perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas itu. Kutilang Paksi Mas (KPM) memiliki utang senilai Rp550 miliar kepada HSBC dan Rp149 miliar kepada Citibank. Utang tersebut sudah jatuh tempo sejak Maret tahun ini.

Oleh karena adannya per-mohonan PKPU dan pailit dalam waktu bersamaan, maka majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mendahulukan untuk memproses perkara PKPU.

Bank Maybank Indonesia dinilai tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan BSM maupun Solaris.

Kubu BSM akan tetap meng-ikuti seluruh proses persidangan selanjutnya.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda jawaban BSM.

JAKARTA — Permohonan penarikan pihak ketiga yang dilakukan oleh PT Bank Syariah

Mandiri dalam sengketa bank garansi dengan PT Solaris Prima Energy ditolak majelis hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Antara/Rosa Panggabean

PLEDOI JAMALUDDIN MALIK

Terdakwa kasus dugaan korupsi dana tahun anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans Jamaluddin Malik (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya usai menjalani sidang pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (16/3). Dalam pledoi tersebut, kuasa hukum Jamaluddin menolak tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum.

JAKARTA — Proses re struk turisasi utang PT Graha Lista Karya Man-diri terancam akan di lan-jut kan tanpa ke ha diran debitur menyusul tin dak-an tidak kooperatif ke-pada tim pengurus.

Salah satu pengurus PT Graha Lista Karya Man di ri Kristandar Dinata menga-takan debitur tidak me-res pons undangan yang te lah dilayangkan untuk menghadiri rapat kreditur pertama. Adapun, surat sudah diterima debitur sejak 11 Maret 2016.

“Kami tetap berupaya meng hadirkan debitur, ka lau terus bersikap ti dak kooperatif rapat se lan jut-nya akan dilanjutkan tan-pa kehadirannya,” kata Kris tandar kepada Bisnis, Ra bu (16/3).

Pihaknya mengklaim su dah mengirimkan surat dan mendatangi debitur, tetapi yang bersangkutan su dah tidak berada di ke di aman nya. Isi su rat be ru pa undangan dan se jum lah berkas me nge-nai pemberitahuan ada-nya penundaan ke wa-jiban pembayaran utang sementara beserta kon-sekuensi dan akibat hu-kum nya.

Selain itu, sejumlah do-ku men yang dibutuhkan dalam proses tersebut dan telah diminta yakni anggaran dasar, anggaran rumah tangga, laporan keuangan, dan berbagai berkas perpajakan.

Kristandar membuka pendaftaran tagihan ba gi para kreditur sejak 10 Maret 2016 dan akan di-tutup pada 24 Maret 2016. Kreditur bisa mendatangi kantor pengurus di Jalan Sabang, Kota Bandung.

Dia berharap para kre-

di tur yang sebagian be sar me ru pakan pem be li unit ru mah bisa melam pir-kan bukti yang terkait dengan tagihannya. Na -mun, berdasarkan in for -ma si sementara ma yo ri tas pem beli belum me la kukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) mau pun meng-urus akta jual beli (AJB).

Sejumlah transaksi, lan jut nya, dilakukan di ba wah tangan dan bukti pem ba yarannya masih da lam bentuk kuitansi. Ki saran harga unit rumah yang dijual oleh debitur yakni Rp800 juta-Rp1 mi liar dengan sertifikat yang masih atas nama di-rek tur utama debitur.

Tim pengurus sedang memper t imbangkan si fat tagihan pembeli pe-ru mah an milik debitur yang kebanyakan belum di leng kapi akta jual be li. Kemungkinan pa ra kre-di tur akan di masuk kan dalam sifat tagihan kon-ku ren karena hanya mem-punyai bukti kuitan si.

Kendati demikian, pe-ng u rus berjanji akan me ng a komodir dan men jamin semua tagih-an pembeli rumah yang mendaftar. Se penge ta hu-annya, bank yang menjadi kre ditur separatis dalam per kara ini yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Sya-riah Mandiri, dan PD BPR Kota Bandung.

Debitur diketahui se-ba gai pengembang pe ru-mahan Graha Lista, Bumi Sariwangi I, Bumi Sa ri-wangi II, Bumi Sariwangi III. Pengadilan niaga me-ne tapkan pembahasan pro posal perdamaian de bi tur sudah bisa di-la kukan pada 11 April 2016. (Rio Sandy Pradana)