BAB 5

BAB 5HAK MANUSIA DAN RULE OF LAWTujuan Instruksional:

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sedikitnya dua pengertian hak asasi manusia berdasarkan pendapat para pakar.

2. Mahasiswa memahami dan menjelaskan perkembangan hak asasi manusia dari awal (Magna Charta) hingga diakui dalam Universal Declaration of Human Rights.

3.Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan realisasi penegakan HAM di Indonesia.

4. Mahasiswa mampu memahami dan menyadari perlunya penegakan HAM dalam mewujudkan masyarakat madani.

5. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara penegakan hukum dengan pelaksanaan hak asasi manusia.

6. Mahasiswa mampu memahami dan menyadari perlunya penegakan HAM dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.7. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan sedikitnya tiga hak asasi manusia yang diatur dalam Al-Quran.8. Mahasiswa mampu membandingkan antara empat unsur Rechtsstaat menurut pendapat Stahl dan tiga unsur Rule of Law menurut pendapat A.V. Dicey.

9. Mahasiswa mampu menyebutkan syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law berdasarkan hasil Konferensi Internasional Commission of Jurists di Bangkok.10.Mahasiswa mampu menyebutkan pendapat gagasan Henry B. Mayo, agar nilai-nilai demokrasi dapat berjalan dengan baik.

A. Pendahuluan

Pada umumnya para pakar HAM Barat berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna charta (piagam Agung, 1215) yakni suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John itu. Perkembangan berikutnya adalah munculnya Bill of Rights (undang-undang hak, 1969) di Inggris, kemudian munculnya Declaration des droits de I'homme et du citoyen (Pemyataan hak-hak manusia dan

berikutnya muncullah Bill of Rights Amerika) (Budiardjo, 1982).

B. Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkait dengan harkat dan martabat manusia (Tap. MPRRI No. XVIV/MPR/1998 Tentang HAM). Hak asasim anusia (HAM) juga berarti seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dijormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia (UU No.39 tahun 1999 Tentang HAM).Lopa (1999:1) mengartikan HAM cukup singkat, yaitu hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Ubaidillah et al. (2000:207) mendefinisikan HAM adalah hak-hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini bersifat sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia. HAM juga berarti sebagai hak dasar (asasi), yang dimiliki dan melekat pada manusia, karena kedudukannya sebagai manusia. Tanpa adanya hak tersebut manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia (Cipto et al., 2002:127). Budiardjo (1982: 120) memberikan pengertian bahwa hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia yang yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Hak asasi manusia juga diartikan sebagai hak-hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apa pun (Maududi, dalam Cipto, et a1, 2002:133).

Hak asasi manusia yang termaktub di dalam UUD 1945 cukup banyak, yaitu yang terdapat pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang meliputi: (1) hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan; (2) hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (3) hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anak; (4) hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya; (5) hak memajukan dirinya dalam memperjuangankan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; (6) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan sebagainya.

Di dalam Ketetapan MPRRI No.XXVII/MPR/1998 Tentang HAM, tercantum pula tentang hak asasi manusia yang meliputi: (l) hak untuk hidup; (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (3) hak mengembangkan diri; (4) hak keadilan; (5) hak kemerdekaan; (6) hak atas kebebasan informasi; (7) hak keamanan; (8) hak kesejahteraan; dan (8) hak perlindungan dan pemajuan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dimuat tentang hak asasi manusia, yang meliputi: (1) hak untuk hidup; (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (3) hak mengembangkan diri; (4) hak memperoleh keadilan; (5) hak atas kebebasan pribadi; (6) hak atas rasa aman; (7) hak atas kesejahteran;( 8) hak turut serta dalam pemerintahan; dan (9) hak khusus bagi wanita; serta (10) hak anak.

Hak asasi manusia menurut pandangan Islam adalah hak-hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun (Maududi, dalam cipto, et a1.,2002: 133). Islam telah memiliki doktrin perlindungan HAM yang lebih komprehensif dibandingkan konsep HAM dalam Magna charta. Konsep HAM dalam Magna charta yang baru ada 600 tahun setelah kedatangan Islam, baru merupakan suatu dokumen yang berisi beberapa hak yang diberikan Raja Inggris kepada beberapa bangsawan. Oleh karena itu, juga sangat tidak benar jika Barat mengklaim bahwa embrio atau tonggak sejarah HAM berasal dari Magna Charta.

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

a. Naskah-naskah tentang Hak Asasi Manusia pada Abad ke-17 dan ke-18

Hak-hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan abad ke-18 menurut Budiardjo (1982: 121) sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (natural law), seperti yang dirumuskan oleh John Locke dan Jean Jacques Rousseau dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak atas memilih dan sebagainya. Lahirnya hak-hak asasi manusi tidak lepas dari sejarah perjuangan manusia untuk memperjuangkan hak asasi mereka yang dianggap suci dan harus ada jaminan. Dalam hal lahirnya hak-hak asasi manusia ini lahirlah beberapa naskah yang mendasari kehidupan manusia. secara berturut-turut naskah yang maksud adalah:

1) Magna Charta (Piagam Agung, I2l5), yang meruapakan dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan dan bawahannya atas tuntutan mereka. Dengan lahirnya naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John.

2) Bill of Rights (Undang-Undang Hak, 1689), merupakan undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution of l688).

3) Declaration des droits de I'homme et du citoyen (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, l789), merupakan suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.

4) Bill of Rights (Undang-Undang Hak), yaitu suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789, dan yang menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.

b. LahirnyaThe Four Freedoms (Empat Kebebasan) abad ke-20

Pada saat terjadinya Perang Dunia II. Nazi-Jerman telah menginjak-injak hak asasi manusia. Melihat kenyataan ini Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menganggap bahwa hak-hak asasi manusia yang lahir pada abad ke-17 dan ke-18 yang hanya mengatur tentang hak politik.saja tidaklah cukup, perlu juga dirumuskan hak-hak lain yang lebih luas. Maka lahirlah The Four Freedoms (Empat Kebebasan), yang meliputi:

1) kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech)

2) kebebasan beragama (freedom of religion)

3) kebebasan dari rasa ketakutan (freedom for fear)

4) kebebasan dari kemelaratan (freedom from want) (Budiardo, 1982: 120-121)c. Komisi Hak-hak Asasi Manusia(Commission of Human Rights)

Komisi Hak-hak Asasi Manusia yang didirikan oleh PBB pada tahun 1946, menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, di samping hak politik, dan pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini, Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB (Budiardjo,1982:122).

3. Hak dan Kewajiban WarganegaraHak dan kewajiban warganegara menurut Sumantri (2001:l) merupakan syarat objektif dalam semua organisasi negara demokratis. Karena itu rakyat bangsa yang menempati sebuah negara telah mencantumkannya dalam konstitusi negara. Hal ini terjadi karena tergantung pada kebijakan pemerintah, tingkat kemamkmuran, tingkat pelayanan publik, sistem politik ekonomi, hukum dan tingkat pendidikan, disiplin budaya bangsa serta konsetelasi dan banyaknya masalah bangsa itu.4. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Al Qu'an

Ada beberapa hak asasi yang termaktub di dalam Al-Qur'an antara lain:

a. Hak Hidup

l) Barang siapa membunuh orang (bukan Qishash), seolah-olah ia membunuh manusia semuanya, dan barangsiapa memelihara hidupnya, seolah-olah memelihara hidupnya manusia semua (Al Maidah, 5:32)

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain (qishas), atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.

2) Dilarang membunuh jiwa yang diharamkan Allah ... (Al-Isra', 17:33).

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnyu Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

3) Larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu (sebab) yang benar... (Al-An'am, 6: l5 1).

b. Hak Milik

Allah swt melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil (Al- Baqarah, 2:188, dan Annisa', 4:29).Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Q,S.Al-Baqarah,2: 188)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jana perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya adalah Allah Maha Penyayang kepadamu (Q,S.An-Nisa 4:29)

c. Perlindungan dan Kehormatan

1) Larangan mengolok-olok kaum/orang yang lain (Q.S. Al Hujurat, 49: 11).

2) Larangan panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk (Q.S.Al Hujurat, 49:11).

3) Larangan berprasangka prasangka buruk kepada orang lain (Al Hujurat, 49:12)

4) Larangan mencari-cari kesalahan orang lain (Al Hujurat,49: 12)

5) Larangan menggunjing orang lain (Al Hujurat: 12)

d. Keamanan dan Kesucian Kehidupan Pribadi

1) Larangan memasuki rumah yang bukan rumah kita, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya (An-Nur, 24:27).

2) Menghargai dan menghormati harta milik dan darah orang lain.e. Keamanan Kemerdekaan Pribadi

1) Agar menetapkan hukum di antara manusia dengan adil (An-Nisa', 4:58)

2) Tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya (Al Hujurat, 49:6).

f. Perlindungan dari Hukuman Penjara yang Sewenang-wenang

1) Seorang yang berbuat dosa kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain... (Al-An'am: 164)

2) Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (Q.S. Fathir, 35:18).

g. Hak untuk Memprotes Kezaliman (Tirani)

1) Larangan ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya.(Q .S.An-Nisa'4:1 48).

2) Perintah amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar) (Ali Imran ,3:110).

h. Kebebasan Berekspresi

1) Perintah saling menolong, menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar (At-Taubah, 9:7l).

2) Kebebasan mengungkapkan pendapat.

i. Kebebasan Hati Nurani dan Keyakinan

1) Larangan memaksakan agama (Q.S. Al-Baqarah, 2:256).

Dicey memakai istilah Rule of Law. Menurut Stahl ada empat unsur-unsur Rechstaat dalam arti klasik, yaitu:1. hak-hak manusia;

2. pemisahan atau pembagian kekuasaan-kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu

3. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan4.peradilan administrasi dalam perselisihan (Oemar Seno Adji, dalam Budiardjo, 1982:58).