Dr. Rika Susanti, Sp.F

UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM Seperangkat hak yang melekat pada hakikat

dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNYayang wajib dihormati, dijunjung tinggi dandilindungi oleh negara, hukum danPemerintah, dan setiap orang demikehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak yang demikian melekat kepada sifatmanusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidakmungkin mempunyai martabat sebagai manusia(inherent dignity)

Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut(inalienable), tidak bolehdilanggar(inviolable), bersifatuniversal, interrelated dan (tak dapat dibagi) indivisivle

Hak hak tersebut melekat pada manusia danhanya dapat dimiliki oleh individu.

Kewajiban yang merupakan simetri(yang tidakberada dalam individu yang sama) terdapatpada negara

Negara mempunyai kewajiban

▪ Menghormati (obligation to respect),

▪ Melindungi (obligation to protect) dan

▪ Memenuhi hak-hak tersebut (obligation to fulfil).

HAM

CLASSICAL RIGHTS

CIVIL RIGHTS

▪ INTEGRITY RIGHTS

▪ DUE PROCESS RIGHTS

POLITICAL RIGHTS

SOCIAL RIGHTS

SOCIOECONOMIC RIGHTS

▪ LABOUR RIGHTS

CULTURAL RIGHTSHuman Rights Reference Handbook

1. Hak-hak sipil dan politik (Generasi I)1. Hak-hak bidang Sipil mencakup, antara lain:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri

2. Hak untuk hidup

3. Hak untuk tidak dihukum mati

4. Hak untuk tidah disiksa

5. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang

6. Hak atas peradilan yang adil

2. Hak-hak bidang Politik, antara lain:

1. Hak untuk menyampaikan Pendapat

2. Hak untuk berserikat dan berkumpul

3. Hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum

4. Hak untuk memilih dan dipilih

1. Hak-hak bidang ekonomi, sosial, (Generasi II)

1. Hak untuk bekerja2. Hak untuk mendapat upah yang sama

3. Hak untuk tidak dipaksa bekerja

4. Hak untuk cuti

5. Hak atas makanan

6. Hak atas perumahan

7. Hak atas kesehatan

8. Hak atas pendidikan

2. Hak-hak bidang Budaya1. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan

2. Hak untuk menikmati kemajuan Ilmu Pengetahuan

3. Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta

3. Hak Pembangunan (Generasi III)

1. Hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat

2. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak

3. Hak untuk memperoleh pelayanankesehatan yang memadai

Pelayanan kesehatan yang baik merupakankebutuhan bagi setiap orang

Semua orang ingin dilayani danmendapatkan kedudukan yang sama dalampelayanan kesehatan

Semua orang ingin dilayani danmendapatkan kedudukan yang sama dalampelayanan kesehatan

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948

Pasal 25 ayat 1 dan 2 yang secara garis besar disebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya

‘ tiap orang mempunyai hak untuk hiduppada standar yang layak untuk kesehatandan kesejahteraan mereka dan keluargamereka, termasuk hak untukmendapatkan makanan, perumahan, danpelayanan kesehatan’

Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia

Tanpa kesehatan seorang tidak sederajad secarakondisional

Berkurang haknya atas hidup Tidak dapat memeperoleh pendidikan yang

baik, pekerjaan yang baik Tidak dapat berserikat, berkumpul dan

mengeluarkan pendapat “it is my aspiration that health will finally be

seen not as a blessing to be wished for, but as a human right to be fought for” Kofi Annan

UU Kesehatan RI tahun 2009 Hak atas kesehatan meliputi hak untuk

mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak.

Pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara

Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Psl 28 I (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Pasal 7 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Salah satu upaya pembangunan kesehatan:1.Kurasi penyembuhan2.Promotif peningkatan derajatkesehatan3.Prevensi pencegahan4. Rehabilitasi pemulihanUntuk mencapai keadaan sejahterabadan, jiwa, sosial agar hidup produktifsecara sosial dan ekonomis

• Pelanggaran thd HAM dapat memunculkanmasalah kesehatan yg serius: Kasus KDRT, penganiayaan thd istri/anak, belumada perlindungan hukum yg baik, tata catatradisional yg digolongkan sbg pelanggaranHAM:perbudakan/pengucilan dsb

• Kebijakan dan program kesehatan bisa memunculkan pelanggaran Ham: Misal: Program Askeskin yg kurang monitor scrbaik shg akses maskin thd kesehatan sulit danterdiskriminasi.

Ketersediaan pelayanan kesehatan, di mana negara diharuskan memiliki sejumlah pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk

Akses atas pelayanan kesehatan baik dari aspek finansial, geografis dan kultural.

Kualitas pelayanan kesehatan yang mensyaratkan agar pelayanan kesehatan tersebut harus memenuhi standar yang layak

Persamaan akses terhadap pelayanan kesehatan yang mengharuskan akses itu berlaku sama, tanpa diskriminasi, dengan memberikan perhatian khusus terhadap kelompok yang rentan dalam masyarakat

Prinsip-prinsip Panduan Hak Atas Kesehatan

• Jaminan konstitusi atas HAM penting bagi arahpelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara

• Jaminan terhadap hak-hak dasar setiap WN mengandung arti bahwa penguasa dalamnegara tidak boleh sewenang wenang bahkanberarti keseimbangan dalam negara adalah keseimbangan antara kekuasaan dalam negaradengan hak-hak dasar WN (Sri Sumantri)

• Salah satu syarat negara hukum adalah adajaminan atas HAM

Suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatandan orang-orang yang menggunakan pelayanantersebut di setiap wilayah, serta negara danorganisasi yang melahirkan sumber dayatersebut, dalam bentuk jasa maupun dalambentuk material

Melingkupi : Universitas Lembaga pendidikan Pusat penelitian Perusahaan kontruksi seperti produk farmasi,

alat dan suku cadang

WHO mendefinisikan sistem kesehatansebagai seluruh kegiatan yang manamempunyai maksud utama untukmeningkatkan dan memelihara kesehatan

Sistem kesehatan paling tidak mempunyai 4 fungsi pokok yaitu: Pelayanan kesehatan

pembiayaan kesehatan

penyediaan sumberdaya

Stewardship/ regulator

Sistem pelayanan kesehatan merupakan Jaringan pelayanan interdisipliner Komprehensif Komplek

Terdiri dari aktivitasdiagnosis, treatmen, rehabilitasi, pemeliharaankesehatan dan pencegahan untuk masyarakat padaseluruh kelompok umur dan dalam berbagaikeadaan

Pelayanan kesehatan diorganisasi dalam komponen

Praktek dokter sendiri, kurangdisupervisi, hanya bertanggungjawab kepadapasien, relatif terisolasi.

Setting pelayanan rawat jalan berkelompok Setting Rumah sakit. Perawatan dalam rumah. Pelayanan kesehatan masyarakat yang

diorganisir dalam berbagai tingkatan

Sistem kesehatan terbagi ke dalam subsitem:

Yang menitikberatkan pada pelayanan kuratif

Yang menitikberatkan pada pelayananpromotif dan preventif

1948 di jenewa dan diperbaiki pada 1968 disydney

Deklarasi ini berisi tentang dedikasi paradokter pada tujuan kemanusiaan, sebagaireaksi dari tindakan jahat medis yang dilakukan para dokter saat masa nazi jerman

Deklarasi ini dapat dianggap sebagai versimodern dari sumpah hipokrates

Aku dengan tulus berjanji untuk membaktikan hidupku demipelayanan kemanusiaan

Aku akan memberikan kepada guruku hormat dan terimakasih yang semestinya

Aku akan mempraktikkan profesiku menurut hati nurani danmartabat; kesehatan pasienku akan menjadipertimbanganku yang pertama.

Aku akan menghormati rahasia yang dipercaya padaku, bahkan setelah pasien meninggal

Aku akan mempertahankan dengan segala cara yang kukuasai kehormatan dan tradisi-tradisi luhur dari profesimedis; kolegaku akan menjadi saudaraku

Aku tak akan mengijinkan pertimbanganagama, ras, politik, kepartaian, atau status sosialmencampuri antara kewajibanku dan pasienku

Aku akan mempertahankan rasa hormatsetinggi-tingginya untuk kehidupanmanusia, mulai dari permulaannya, bahkan bilaterancam, dan aku tak akan menggunakanpengetahuan medisku bertentangan denganhukum-hukum kemanusiaan

Aku mengikrarkan janji-janji ini dengan tulushati, bebas, dan atas kehormatanku

Semua penelitian kesehatan ditujukan bagipeningkatan kesehatan dan kesejahteraanmanusia

Penelitian kesehatan yang menggunakanmanusia sebagai subyek, maka aspek etikayang menyangkut penghargaan atasmartabat manusia- tidak dapatdikesampingkan

Pada Perang Dunia II, tawanan perangdimanfaatkan sebagai subyek penelitian

Dengan persetujuan (Informed consent)

World Medical Assembly dalam sidangnya diHelsinki pada tahun 1964 mengambilkesepakatan untuk menerbitkandeklarasi khusus tentang etika kedokteran yang menyangkut subyek manusia

Tentang informed consent dan panduanpenelitian tentang kebijakan pelaksanaanpenelitian sepenuhnya diserahkan kepadapeneliti

Informed consent

Protokol penelitian dan terapeutik yang dilakukan selama penelitian

Publikasi hasil penelitian : disertai keterangankelayakan etik penelitian oleh tim etik dari

Amerika : United Public Health Service 1986 National Commision for Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioural Research 1974

Inggris : Royal College Of Physicians

Canada: The Medical Research Council of Canada1966

Membahas tentang kode etik penelitianterhadap anak-anak

Dengan bantuan Badan Kesenatan Dunia(WHO) pada tahun 1991 CIOMS dan WHO pada tahun 1993 menerbitkan pedoman etikadalam penelitian Biomedik yang kemudiandijadikan pedoman bagi banyaknegara termasuk Indonesia

WHO(1984) Sehat yaitu sehat dalam artifisik, psikologik, sosial, dan spiritual. Dalamdefinisi ini, jelas bahwa seseorang sebagaimanusia seutuhnya, harus diperhatikan pula aspekkejiwaannya.

Sehat menurut UU KesehatanSehat adalah keadaan sejahtera daribadan, jiwa, dan sosial yang memungkinkansetiap orang hidup produktif secara sosial danekonomi.

deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA)

UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1

THE MEDICAL PROFESSION IS PROBABLY THE ONE,

WHICH IS MOST LIKELYTO BE CONFRONTED WITH VIOLENCE

VICTIMS AT THE FIRST INSTANCE

Pelanggaran HAM : setiap perbuatan seseorang / kelompok, termasuk aparat negara, sengaja atau tidak atau lalai, yang melawan hukum mengurangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang, tanpa atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum berdasarkan mekanisme yang berlaku.

KASUS HEBOH SAAT :

PENYIKSAAN, PENGHILANGAN PAKSA, PENGUNGSIAN PAKSA, PEMBUNUHAN, PEMERKOSAAN MASAL, DLL

KASUS SEHARI-HARI :

PENYIKSAAN DI TAHANAN

EKSEKUSI NON JUDISIAL

Amnesty International memperkirakan 200.000 terbunuh (Menlu Indonesia (1977) : 50.000 - 80.000 terbunuh)

sebagai akibat

perang, eksekusi di luar peradilan, penghilangan

banyak korban melaporkan disiksa dan diperkosa.

SETIDAKNYA 40 PUSAT PERBELANJAAN, 4.083 TOKO, 1.026 RUMAH, 1.119 MOBIL & MOTOR, 383 KANTOR DIRUSAK DAN DIBAKAR

1.188 TERBUNUH 101 LUKA-LIKA KEKERASAN SEKSUALYANG

“TERORGANISASI DAN TERPOLA” LAP. KOMNAS HAM

PENG-ISOLASI-AN MAKANAN TAK LAYAK TIADA TOILET MINUM AIR LIMBAH PENENGGELAMAN PENELANJANGAN PEMAKSAAN

MELAKUKAN HAL TAK SENONOH

JADI SAKSI PENYIKSAAN

PEMERKOSAAN

PEMUKULAN

PENYERETAN

PENENDANGAN

PENYETRUMAN

PENEMBAKAN

SETIAP ORANG, KELOMPOK, ORGANISASI,LEMBAGA, BERHAK BERPARTISIPASI DALAM PERLINDUNGAN, PENEGAKAN, DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

SETIAP ORANG, KELOMPOK, ORGANISASI, LEMBAGA DLLBERHAK MENYAMPAIKAN LAPORAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA ….dst

ETIKA KEDOKTERAN MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA : BENEFICENCE

▪ (MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PASIEN)

AUTONOMY▪ (MENGHORMATI HAK-HAK PASIEN)

NON MALEFICENCE▪ (TIDAK MEMPERBURUK KEADAAN PASIEN)

JUSTICE▪ (KEADILAN, TIDAK MENDISKRIMINASI)

MELARANG PENGGUNAAN IPTEKDOK UNTUK MELANGGAR HAM

MELARANG DOKTER TURUT SERTA DALAM PENYIKSAAN : EVALUASI MEDIS, RESUSITASI, TERAPI, AGAR

DAPAT DILANJUTKAN

HILANGKAN BUKTI, LAPORAN ATAU KETERANGAN PALSU

UN general assembly, 1982

MELARANG TURUT PENYIKSAAN BERANI MENENTANG BERANI BICARA TIDAK MELALAIKAN BUKTI MESKIPUN

DIANCAM MENDUKUNG SEJAWAT YG BERANI TETAP LINDUNGI PASIEN

Declaration of Tokyo

PERAN BAIK :1. TERAPI DAN REHABILITASI2. CEGAH PELANGGARAN H.A.M.3. TURUT MENEGAKKAN HUKUM

(DOKUMENTASI, KETERANGAN MEDIK)

PERAN SEBALIKNYA : TURUT SERTA MENGEKALKAN

PENYIKSAAN (terutama hilangkan bukti, laporan / keterangan palsu, dan obstruction of justice)

OBYEKTIF & IMPARTIAL DOKUMENTASI FORENSIK PENGETAHUAN TENTANG TEKNIK

PENYIKSAAN / PELANGGARAN HAM DATA DARI PENYIDIK BELUM TENTU

MEMADAI KORBAN BELUM TENTU KOOPERATIF