bab 3

Laporan Pendahuluan

BAB 3 METODOLOGI PENYUSUNAN RDTR, PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BOJONEGARA Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, ditempuh langkah-langkah penentuan kawasan perencanaan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan Rencana Detail Tata Ruang dan penyusunan pedoman pengendalian dan pemanfaatan ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya. 3.1 Penentuan kawasan perencanaan Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya Dalam menentukan kawasan perencanaan Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi/ prioritas/ keterdesakan penanganan kawasan tersebut di dalam konstelasi Wilayah Bojonegara (Kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel). Tinjauan makro wilayah kawasan Bojonegara dan sekitarnya dilakukan di seluruh wilayah kabupaten dan wilayah propinsi Banten, khususnya wilayah yang mempunyai keterkaitan tinggi dilihat dari aspek aksesibilitas yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Wilayah ini dalam Renstra Propinsi Banten disebut sebagai Wilayah Pembangunan (WKP I dan WKP II). Tinjauan mikro yang merupakan wilayah peencanaan, yaitu kawasan yang memiliki keterkaitan langsung dilihat dari aspek fisik meliputi wilayah Kecamatan Pulo Ampel dan Kecamatan Bojonegara meliputi luas area 6.700,2 Hektar tidak termasuk kawasan pelabuhan Bojonegara. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dengan kedalaman peta skala 1 : 5000, meliputi wilayah potensial berkembang hingga 10 tahun mendatang dan merupakan wilayah yang terkait langsung dengan pengembangan Pelabuhan Bojonegara. Ruang lingkup perencanaan Penataan Ruag Kawasan Bojonegara dan sekitarnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 Penyusunan pedoman pengendalian dan pemanfaatan ruang dilakukan dibeberapa kawasan prioritas yang mendesak dibutuhkan pengendalian dan pemanfaatan ruang diantaranya :

Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten

3-1

Laporan Pendahuluan

1. Kawasan industri dan pemukiman perkotaan sekitar pelabuhan Bojonegara (SKP E) 2. Kawasan Pengembangan Permukiman Perkotaan dan kawasan Resetlement Kawasan Pelabuhan (SKP E) 3. Kawasan Reklamasi Pantai (SKP A) 4. Kawasan Pengembangan dan permukiman nelayan (SKP A) 5. Kawasan perbukitan yang mengalami ancaman kerusakan lingkungan akibat penambangan (SKP C) Tabel 3.1 Penentuan Kawasan Perencanaan Rencana Detail Tata Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnyaNo A. Lingkup Materi Wilayah Studi Lingkup Wilayah Propinsi Banten Koridor Jakarta Tangerang Serang Kota Cilegon Kabupaten Serang 1 Pengaruh Pelabuhan Bojonegara terhadap Pengembangan Wilayah Propinsi Banten Kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Andalan Bojonegara Identifikasi Pengaruh Pelabuhan Bojonegara terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Serang Wilayah Perencanaan Tinjauan dan Evaluasi RUTR Kecamatan Pulo Ampel dan Kecamatan Bojonegara Penyusunan RDTR Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel Propinsi Banten 1 : 100.000 Skala Peta 1 : 100.000 skala 1 : 50.000

2

Propinsi Banten Koridor Jakarta Tangerang Serang Kota Cilegon Kabupaten Serang

1 : 100.000

3

1 : 50.000

B 4

Kecamatan Pulo Ampel dan Kecamatan Bojonegara Kecamatan Pulo Ampel dan Kecamatan Bojonegara Koridor Kawasan terbangun 1 : 25.000

5

1 : 5000

6

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan 1. Kawasan industri dan pemukiman dan Pedoman Pengendalian Ruang perkotaan sekitar pelabuhan Bojonegara (SKP E) 2. Kawasan Pengembangan Permukiman Perkotaan dan kawasan Resetlement Kawasan Pelabuhan (SKP E) 3. Kawasan Reklamasi Pantai (SKP A) 4. Kawasan Pengembangan dan permukiman nelayan (SKP A) 5. Kawasan perbukitan yang mengalami ancaman kerusakan lingkungan akibat penambangan (SKP C)

1 : 5000


3-2

Laporan Pendahuluan

3.2 Pengumpulan Data/ Survei 3.2.1 Persiapan Untuk Pelaksanaan Survei Lapangan Persiapan untuk pelaksanaan survei apangan meliputi : 1. Penelaahan terhadap kebijaksanaan yang ada seperti RTRW, Rencana tata Ruang yang telah ada (RUTR Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel dan RDTR Kota Kecamatan Bojonegara), studi air bersih, studi transportasi, studi kelautan yg telah ada. 2. Pembuatan Checklist dan Questioner sebagai alat survei atau daftar data yang harus dicari di lapangan. 3. Penyiapan peta dasar skala 1 : 25.000 dan skala 1 : 5.000 4. Penyiapan peralatan survei seperti alat ukur, kamera, GPS, alat test dan lainlain. 5. Pembuatan jadwal kerja survei di lapangan.

3.2.2

Pengenalan Lokasi dan Pengenalan Tokoh Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam survei bertujuan agar masyarakat merasa ikut peduli terhadap perencanaan wilayahnya dan masyarakat lebih mengetahui kondisi wilayahnya karena menetap dan tinggal di wilayah perencanaan. Mekanisme pelibatan masyarakat dalam tahap pengumpulan data antara lain sebagai berikut : (1) Tahap Pengenalan Lokasi/ Penjajagan awal Beberapa anggota masyarakat beserta tim survei dari pihak konsultan bersama sama mengenali/ mengidentifikasi lokasi. Pada tahap ini, tim dari konsultan sangat membutuhkan bantuan masyarakat yang sangat mengenal wilayahnya sendiri sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal. Kegiatan yang dilakukan adalah : Pencatatan hasil survei primer, baik secara global maupun rinci. Wawancara informal kepada anggota masyarakat lain yang berada pada lokasilokasi khusus atau yang memerlukan penanganan khusus. observasi di lapangan untuk mendapatkan gambaran umum (base line data) dari kelompok sasaran program.


3-3

Laporan Pendahuluan

(2) Tahap Pengenalan Tokoh Masyarakat (Stakeholder) Tim dari konsultan akan secara cermat menentukan orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat (stakeholder) di lokasi. Oleh sebab itu pelibatan masyarakat dan pejabat setempat (camat dan lurah) dapat membantu penentuan tokoh tersebut. Tim dari konsultan akan membuat daftar nama para tokoh tersebut dan melakukan pembobotan sesuai dengan pendapat masyarakat di lokasi ini. Tokoh masyarakat yang diharapkan terlibat di antaranya tokoh pejabat pemerintah (camat dan lurah), tokoh informal (ustadz, ilmuwan, sesepuh masyarakat), pemilik tanah dalam skala besar, wakil dari swasta (industri), wakil petani dan lain-lain. Selanjutnya hasil penjajagan awal tersebut dipaparkan dalam sesi pengenalan program terhadap para tokoh masyarakat (Stake Holder) di Kawasan Bojonegara dan sekitarnya. Dalam sesi ini dilihat tanggapan dari para tokoh terhadap gambaran yang diperoleh oleh pihak luar melalui jajag pendapat para tokoh masyarakat Kawasan Bojonegara dan Sekitarnya.

3.2.3 Survei Lapangan Survei lapangan dikembangkan berdasarkan rumusan kebutuhan Para Stake Holder yang akan dituangkan dalam perencanaan dijajagi dengan metoda Participatory Rapid Appraisal (PRA) atau penjajagan partisipatif, suatu cara yang cepat untuk mendapatkan peta dasar kebutuhan, potensi dan masalah Kawasan Bojonegara dan Sekitarnya. Dalam pekerjaan ini metoda PRA akan dikombinasikan dengan metoda Community Self Survei (Survei Kampung Sendiri) dengan menggunakan peta dasar yang telah tersedia. Tahap ini akan dilanjutkan dengan pembuatan peta tematik secara bersama dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati bersama dan memuat seluruh hasil survei ini. Dalam tahap pengumpulan data, akan dikumpulkan data-data yaitu : 1. Kebijaksanaan pembangunan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten (RTRWN, RTRW Propinsi Banten, RTRW Kabupaten Serang, RTRW Kota Cilegon), Rencana Strategis Kabupaen Serang, Rencana Strategis Kota Cilegon.


3-4

Laporan Pendahuluan

2. Karakteristik Fisik dasar, yang meliputi keadaan topografi, geologi, hidrologi, pola arus laut. Informasi tersebut perlu dilengkapi peta dengan kedalaman skala 1 : 25.000 dan skala 1 : 5.000 3. Karakteristik pola penggunaan lahan yang menggambarkan karakteristik penyebaran bentuk-bentuk fisik buatan manusia, yang meliputi : Uraian penggunaan lahan eksisting. Struktur masing-masing jenis penggunaan lahan. Sebaran perumahan baik perumahan baru atau lama. Semua informasi dan data tersebut disajikan dalam bentuk peta dengan kedalaman, skala 1:5.000 serta dilengkapi tabel- tabel data. 4. Data keadaan jalan Kawasan Bojonegara dan sekitarnya yang menggambarkan pola dan kualitas jaringan jalan yang ada di Kawasan Bojonegara dan sekitarnya yang meliputi : Panjang dan lebar jalan menurut fungsinya. Jenis dan kondisi perkerasan jalan. Kondisi jalan dan fasilitas lainnya seperti saluran air limbah saluran pengeringan dan lain-lain. Garis sempadan bangunan dan dilengkapi untuk setiap ruas jalan. Arus lalu lintas, parkir dan lain-lain. Data tersebut disajikan dalam bentuk peta dengan kedalaman skala 1 : 5.000 menggunakan perbedaan warna/ kode serta dilengkapi tabel-tabel data. 5. Data mengenai tanah Kawasan Bojonegara dan sekitarnya meliputi data pola pemilikan lahan secara umum dan perkiraan umum harga tanah yang disajikan dalam peta dengan skala 1 : 5.000. 6. Data mengenai sarana dan prasarana utama Kawasan Bojonegara dan sekitarnya yang meliputi : Pola distribusi fasilitas pendidikan, perbelanjaan, kesehatan, rekreasi beserta intensitas fungsi pelayanannya. Sistem distribusi dan kapasitas sumber air bersih atau air minum Kawasan Bojonegara dan sekitarnya Sistem pembuangan air limbah dan pengeringan (Drainase) Kawasan

Bojonegara dan sekitarnya. Sistem pembuangan sampah.


3-5

Laporan Pendahuluan

7. Data mengenai aspek kependudukan sebagai bahan evaluasi kebijaksanaan kependudukan yang telah ditetapkan dalam rencana induk, data ini meliputi: Data jumlah penduduk Kawasan Bojonegara dan sekitarnya 5 tahun terakhir. Data distribusi jumlah penduduk diuraikan dalam unit data Kawasan Bojonegara dan sekitarnya dalam wilayah tahun. Data penduduk berdasarkan usia kerja untuk seluruh Kawasan Bojonegara dan sekitarnya lima tahun terakhir. Data distribusi jenis struktur tenaga kerja diuraikan dalam unit data Kawasan Bojonegara dan sekitarnya kepadatan penduduk. 8. Rencana Pengembangan Pelabuhan Bojonegara, terdiri dari : Rencana kegiatan Pelabuhan Bojonegara Studi Amdal Pelabuhan Bojonegara Bangkitan dan tarikan transportasi kegiatan Pelabuhan Bojonegara Efek multiplier/ kegiatan ekonomi ikutan kegiatan Pelabuhan Bojonegara Dampak sosial dan dampak ekonomi kegiatan Pelabuhan Bojonegara terkecil (kelurahan/ desa) untuk lima tahun administratif terkecil untuk lima

terakhir, data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dengan dilampiri peta

9. Rencana pengembangan kegiatan industri sekitar, terdiri dari : Luas lahan dan rencana pengembangan lahan Jenis kegiatan dan volume produksi Jumlah dan karakteristik tenaga kerja Bahan baku Pemasaran Limbah industri dan sistem pengolahannya Bangkitan dan tarikan transportasi kegiatan industri Efek multiplier/ kegiatan ekonomi ikutan kegiatan industri

10. Data kegiatan ekonomi Penduduk Kawasan Bojonegara, terdiri dari : Struktur mata pencaharian penduduk Skala/ kapasitas kegiatan ekonomi penduduk (nelayan, industri kecil, perdagangan, pertanian) Faktor-faktor produksi kegiatan ekonomi lokal (bahan baku, tenaga kerja, modal, peralatan/mesin, teknologi, informasi, pasar, kewirausahaan)


3-6

Laporan Pendahuluan

11.Data kegiatan Perekonomian wilayah, terdiri dari : Investasi skala besar (industri, pelabuhan, pariwisata, perkebunan, hotel dan restoran dll) Sumberdaya kelautan Sumberdaya pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, perhubungan dll

12.Data Pendapatan Daerah terdiri dari : PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, swadaya masyarakat, investasi swasta 13.Data Kelembagaan Pembangunan, terdiri dari instansi pemerintah terkait, LSM, organisasi masyarakat, parpol, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi.

3.3 Tahap Pengenalan Permasalahan/ Issue Wilayah Tahap pengenalan masalah di lokasi ini sangat menentukan hasil perencanaan wilayah ini, sehingga pelibatan masyarakat sangat diperlukan. Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap (1) yang akan menghasilkan kedetailan masalah (dilakukan di atas peta). Tahap ini dilakukan secara berkesinambungan, walaupun tim dari konsultan memiliki batas waktu yang ditentukan namun diharapkan masyarakat akan mengerti sebab akibat dari permasalahan yang ada atau yang akan terjadi di masa mendatang. Tahap ini berupa pertemuan atau rembug para tokoh dimana tim dari konsultan berfungsi sebagai fasilitator. Hasil yang diharapkan dalam tahap ini adalah dapat teridentifikasi masalah-masalah dan penyebabnya, Teridentifikasinya struktur masalah perkotaan oleh masyarakat penghuni kota diharapkan dapat menimbulkan koreksi diri dan muncul keinginan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Diharapkan dapat teridentifikasinya struktur masalah dalam perwujudan ruang kawasan seperti perkembangan kawasan pelabuhan, masalah pemukiman nelayan, rumah kumuh, kota tepi air (Water Front City), dsb.

3.4 Tahap Analisis Perencanaan Analisis dilakukan berdasarkan issue/ permasalahan pokok yang terjadi di kawasan perencanaan. Kegiatan analisis juga ditujukan untuk merumuskan arahan dan kebutuhan pengembangan kawasan dimasa mendatang. Kebutuhan analisis wilayah Bojonegara meliputi :


3-7

Laporan Pendahuluan

a. Analisis Makro Kawasan, sekurang-kurangnya mencakup : Analisis pengaruh pengembangan pelabuhan tehadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Banten dan Kabupaten Serang Analisis prospek kawasan andalan Bojonegara dan kebutuhan pengembangan sarana/ prasarana kawasan andalan Bojonegara. Analisis pengaruh kebijaksanaan pembangunan Kabupaten terhadap

pengembangan kawasan. Analisis kebijaksanaan tata ruang wilayah kabupaten dan pengaruhnya terhadap pengembangan kawasan Bojonegara. Analisis kebijaksanaan pengembangan sektor/ sub sektor yang terkait dengan fungsi kawasan. Analisis kebutuhan pengembangan sektor/ sub sektor fungsional kawasan. b. Analisis Mikro Kawasan, sekurang-kurangnya mencakup : Analisis fisik dan daya dukung kawasan Analisis tata guna tanah, air dan udara dan sumber daya alam lainnya Analisis fungsi lindung kawasan Analisis struktur tata ruang Analisis sosial ekonomi Analisis sosial budaya Analisis karakteristik dan kebutuhan pengembangan fungsi kawasan Analisis kebutuhan pengembangan kegiatan dominan dan kegiatan non dominan Analisis kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana Analisis dampak pengembangan kawasan.

Analisis dilakukan dengan memperhatikan isue permasalahan pengembangan kawasan Bojonegara dan pengauhnya terhadap wilayah Kabupaten dan wilayah propinsi. Beberapa kebutuhan analisis terkait dengan isue pengembangan Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.


3-8

Laporan Pendahuluan

Tabel 3.1 Kebutuhan Analisis Perkembangan Kawasan Bojonegara No A. Isue Pengembangan Kawasan Aspek Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah Propinsi dan Kabupaten Peran Pelabuhan Bojonegara dalam Pengembangan Wilayah Propinsi dan Kabupaten Kebutuhan Analisis

Identifikasi kebijaksanaan pembangunan yang mendukung pengembangan Pelabuhan Bojonegara Analisis pengaruh pengembangan Pelabuhan Bojonegara terhadap pengembangan wilayah Propinsi Banten dan Kabupaten Serang.

B. 1

Aspek Fisik Dasar/ Lingkungan Terganggunya Kawasan Lindung akibat : Pengembangan Pelabuhan mendorong perkembangan kota secara intensif Pengembangan Permukiman di wilayah Cilegon Penambangan/galian Analisis dampak perkembangan kota dan penambangan terhadap lingkungan Analisis Kesesuaian Lahan dan penetapan kawasan lindung. Kriteria lindung Kepres 32 th 1990

2

Masalah Air Peningkatan Pemanfaatan Air tanah/ bersih Penurunan kualitas air karena limbah Kegiatan penambangan mengancam mata air dan wilayah resapan air

Analisis pengaruh pengrusakan kawasan lindung terhadap ketersediaan air Analisis perkembangan kota terhadap peningkatan air larian dan banjir. Analisis perkembangan kota terhadap Penurunan Kualitas air akibat intrusi air laut. Analisis ketersediaan air tanah untuk kegiatan perkotaan, industri, dan pelabuhan di wilayah Bojonegara

3

Air dan sumberdaya kelautan Terjadi perubahan pola arus laut akibat pembangunan IHB Bojonegara dan pengaruhnya terhadap kegiatan kelautan Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan Reklamasi pantai

Analisis pengaruh perubahan arus terhadap pantai Analisis pengaruh perubahan arus dan reklamasi terhadap kegiatan nelayan Identifikasi potensi sumberdaya kelautan


3-9

Laporan Pendahuluan

4

Terbatasnya Ketersediaan Lahan untuk pengembangan kota dan ancaman pembangunan di sempadan pantai

Analisis penentuan/ kesesuaian lahan kawasan budidaya Analisis daya dukung lahan berdasar ketersediaan lahan dan air Penentuan sempadan pantai

C.

Dampak Pengembangan IHP Bojonegara terhadap Tata Ruang : Peningkatan kawasan terbangun kota Terjadinya perubahan sistem pusat pemukiman dan kegiatan perekonomian Resetlement pemukiman nelayan dan Tempat pelelangan ikan Munculnya pemukiman kumuh nelayan, buruh nelayan, buruh industri

Terjadinya ketidak teraturan kota akibat peningkatan pertumbuhan kota tidak disertai pedoman penataan bangunan

Analisis dampak kegiatan pengembangan IHP Bojonegara Analisis pola perkembangan guna lahan Analisis bangkitan jumlah penduduk, tenaga kerja, kegiatan, dan kebutuhan lahan kegiatan IHP Bojonegara Identifikasi dan analisis penyebab pemukiman kumuh perkotaan (status lahan, kemiskinan, peran serta masyarakat, ketersediaan sarana/prasarana, dll) Mengkaji aspek townscape dan landscape serta morfologi kota. Analisis penataan bangunan/ pengaturan KDB, KLB, sempadan Analisis kapasitas pengembangan pelabuhan dan pengaruhnya terhadap bangkitan dan tarikan transportasi kota. Analisis bangkitan transportasi (Trip attraction, trip generation) Analisis Trip assigment Analisis pemilihan moda (moda choice) dan perubahan moda angkutan Analisis trip distribution Analisis kebutuhan parkir Analisis kebutuhan pelayanan angkutan umum Analisis Efek Multiplier kegiatan IHP Bojonegara terhadap ekonomi wilayah Bojonegara Analisis potensi sumberdaya kelautan Analisis peran kegiatan ekonomi lokal bagi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan penduduk lokal

D.

Aspek Transportasi Terjadinya perubahan status jalan (jln propinsi menjadi kabupaten) Terjadinya perubahan sistem jaringan jalan Perubahan moda transportasi lautdarat, transportasi darat antar wilayah kota, KA-laut, KA-darat. Terjadinya peningkatan bangkitan dan tarikan transportasi akibat IHP Bojonegara dan kawasan industri sekitarnya Terbatasnya kapasitas jalan

E.

Aspek Perekonomian Peluang munculnya kegiatan ekonomi ikutan dari kegiatan IHP Bojonegara Terancamnya kegiatan ekonomi lokal (nelayan, kerajinan, industri kecil) penduduk wilayah Bojonegara Peluang munculnya kegiatan informal


3 - 10

Laporan Pendahuluan

Analisis peran kegiatan informal dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan penduduk F. Aspek Utilitas Kota Peningkatan air larian, pasang surut air laut dan ancaman banjir Peningkatan permintaan/ kebutuhan air bersih Peningkatan buangan air kotor Peningatan buangan sampah dan limbah Aspek Sarana Kota Peningkatan kebutuhan sarana kota Analisis sistem drainase di wilayah pantai Analisis permintaan/ kebutuhan air bersih Analisis perkiraan buangan air kotor/ limbah Analisis perkiraan buangan sampah Analisis kebutuhan pengembangan sarana kota (sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, perdagangan, rekeasi, perumahan dll) Analisis kebutuhan ruang pengembangan kota

F.

G. Aspek Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang

Identifikasi stakeholder Wilayah Bojonegara Penggalian aspirasi masyarakat tentang isue,tujuan dan usulan program pengembangan wilayah Bojonegara Analisis peluang sumber-sumber pembiayaan dari masyarakat (Swasta dan masyarakat)

H.

I

Aspek Pembiayaan Pembangunan Beban biaya pembangunan tidak mencukupi apabila hanya ditanggulangi dengan APBD kabupaten, propinsi dan APBN Aspek Kelembagaan Kebutuhan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien

Analisis prosedur dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang

Pada tahap analisis ini akan dihasilkan perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan. Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan didasarkan atas hasil analisis kependudukan, sektor / kegiatan potensial, daya dukung lingkungan, kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan, sasaran pembangunan kawasan yang hendak dicapai, dan pertimbangan efisiensi pelayanan Perkiraan kebutuhan tersebut mencakup: Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan; Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya;


3 - 11

Laporan Pendahuluan

-

Perkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya; Perkiraan kebutuhan pengembangan lahan perkotaan; kebutuhan ekstensifikasi; kebutuhan intensifikasi; perkiraan ketersediaan lahan bagi pengembangan.

-

Perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana perkotaan.

3.5 Perumusan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya Perumusan ini berdasarkan pada perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang serta berdasarkan aspirasi masyarakat. Keluaran/ produk rencana yang akan dikeluarkan meliputi : 1. Penetapan Fungsi Kawasan Perkotaan Penetapan fungsi kawasan baik dalam lingkup makro/ fungsi primer dan fungsi mikro (lingkup kota). Penetapan fungsi kota ini perlu dilengkapi dengan penentuan Visi dan Misi Pengembangan Kawasan Bojonegara dan sekitarnya. 2. Penetapan pola dan Pemanfaatan Ruang Penetapan komponen fungsional serta hubungan fungsional antar fungsi kegiatan Rencana alokasi fungsi-fungsi kegiatan perkotaan dan kegiatan penambangan (luas dan sebarannya di Kawasan Bojonegara dan Sekitarnya) Pengaturan ketentuan-ketentuan bagi setiap kegiatan pada kawasan tertentu. Pola pemanfaatan ruang dan prosedur kewenangan dalam pemanfaatan ruang.

3. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Perkotaan Penentuan hirakhi/ tata jenjang pelayanan sarana dan prasarana (pelayanan regional, perkotaan atau satuan permukiman) Penggunaan standart perencanaan kegiatan perkotaan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat Kawasan Bojonegara dan Sekitarnya. 4. Kebijaksanaan Pengembangan Penduduk Meliputi rencana jumlah dan distribusi penduduk tiap-tiap kelurahan.


3 - 12

Laporan Pendahuluan

Penyusunan rencana distribusi tenaga kerja penambangan dan daya dukung kegiatan ekonomi pendukungnya.

5. Rencana Sistem Transportasi Penentuan sistem jaringan jalan berupa sistem pergerakan, penentuan fungsi jalan, penentuan tingkat pelayanan jalan bagi kegiatan penambangan, kegiatan perkotaan dan sistem pelayanan angkutan umum perkotaan. Penentuan sarana dan Prasarana penunjang transportasi berupa sistem terminal. 6. Rencana Pengembangan pemanfaatan sumber air baku, meliputi : Penentuan kapasitas (debit air yg tersedia baik dari air permukaan dan air tanah dangkal) Penentuan fungsi dan klasifikasi pelayanan sungai-sungai dan rencana pemanfaatannya. Rencana pemanfaatan air tanah dangkal untuk pelayanan penduduk perkotaan.

7. Rencana Sistem Jaringan Utilitas Rencana sistem jaringan air bersih, air kotor, sistem persampahan, listrik, gas dan telekomunikasi 8. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Penentuan prioritas program pembangunan selama 10 tahun dibagi dalam tahapan 5 tahunan Penentuan kawasan prioritas pembangunan

9. Indikasi Unit Pelayanan Pembagian unit-unit pelayanan Penentuan kelembagaan Indikasi biaya pembangunan


3 - 13

Laporan Pendahuluan

3.6 Pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya 3.6.1 Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya meliputi : 1. Arahan Kepadatan Bangunan, berupa pengaturan kepadatan bangunan yang dirinci untuk setiap blok-blok peruntukan. 2. Arahan Ketinggian Bangunan, berupa pengaturan ketinggian bangunan yang dirinci untuk setiap blok peruntukan. 3. Arahan Perpetakan Bangunan, berupa pengaturan luas petak peruntukan pada setiap blok peruntukan dan pada setiap penggal jalan. 4. Arahan Garis Sempadan, berupa pengaturan berbagai garis sempadan yang dirinci sampai dengan blok peruntukan untuk tiap penggal jalan. 5. Rencana Penanganan Blok Peruntukan, berupa penanganan blok peruntukan dan jaringan pergerakan yang dirinci untuk setiap blok peruntukan dan penggal jalan. 6. Rencana Penanganan Prasarana dan Sarana, berupa penanganan prasarana dan sarana yang dirinci untuk setiap blok peruntukan dan penggal jalan. 3.6.2 Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang (Urban Development Guidelines) Pengendalian pemanfaatan ruang adalah suatu kegiatan dalam sistem penataan ruang. Dalam UU No 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, penataan ruang meliputi tiga tahapan yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya memperbaiki sistem rencana agar rencana selalu dapat digunakan sebagai dasar untuk memanfatkan sebagai dasar utuk pemanfaatan ruang dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Dalam Undang-undang No 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi (pasal 17). Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dilakukan dalam bentuk pengenaan sangsi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku (pasal 18).


3 - 14

Laporan Pendahuluan

1. Bentuk pelaporan dalam pengawasan adalah berupa pemberian informasi objektif mengenai pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 2. Pemantauan adalah usaha atau tindakan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai degan rencana tata ruang. 3. Evaluasi dimaksudkan sebagai usaha menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. 4. Penertiban adalah tindakan pengenaan sangsi yang dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bentuk sangsi dapat berupa sangsi administrasi, perdata, dan pidana. Ketentuan sangsi disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Upaya pengendalian pemanfaatan ruang perlu disusun prosedur dan mekanisme yang jelas agar upaya pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan efektif. Penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan rung dilakukan dengan memperhatikan pengguna ruang baik masyarakat atau swasta dan seluruh instansi yang terkait dengan penataan ruang. Pedoman Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang meliputi : Mekanisme advis planning perijinan sampai dengan pemberian ijin lokasi bagi kegiatan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya; Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi kawasan yang didorong pengembangannya, kawasan yang dibatasi pengembangannya, serta terhadap upaya-upaya perwujudan ruang yang menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan Bagian Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya dengan Kota Cilegon, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; Mekanisme pemberian kompensasi berupa mekanisme penggantian yang diberikan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, kawasan lindung yang mengalami kerugian akibat perubahan nilai ruang dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang;


3 - 15

Laporan Pendahuluan

Mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh

masyarakat dan instansi yang berwenang; Mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang; Mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan

pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang; Mekanisme pengenaan sanksi mencakup sanksi administratif, pidana dan perdata. 3.6.3 Penetapan rencana tata ruang Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya, perlu adanya suatu upaya penetapan rencana tata ruang dalam bentuk Surat Keputusan Bupati dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya sebagai penjabaran RTRW Kabupaten Serang. Proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya dapat dilihat dalam Gambar 3.1.


3 - 16

Laporan Pendahuluan

Gambar 3.2 Folder Ustek.File kerangka bab 4.doc


3 - 17

Laporan Pendahuluan


3 - 18

bab 3

Documents