bab 2 tinjauan pustakarepository.stimart-amni.ac.id/799/2/bab 2.pdf · bab 2 tinjauan pustaka...
TRANSCRIPT
7
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
Penulis memaparkan tentang istilah – istilah dari teori – teori yang berhubungan
dengan pembahasan karya tulis, menggunakan kajian kepustakaan yang relevan
dengan masalah penelitan bertujuan mengumpulkan data dan informasi atau
pendekatan yang pernah berkembang yang bersumber dari referensi buku – buku juga
observasi selama penulis melaksanakan praktek.
2.1 Pengertian Inaportnet
Inaportnet adalah portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi
pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral
dan mudah yang terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha
pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas
logistic Indonesia.
Jika membahas tentang tata cara layanan pastinya kita membahas tentang aturan,
peraturan yang menjelaskan tentang tata cara pelayanan Inaportnet tertuang dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/3/II/DJPL-15 tentang
Tata Cara Pelayanan Kapal dan Barang Menggunakan Inaportnet di Pelabuhan.
Penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang pelabuhan tertuang
dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 Tahun
2015 Tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan,
tertanggal 13 Oktober 2015.Penyelenggaraan Inaportnet dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut dan mulai berlaku pada13 Januari 2016 atau tiga bulan
sejak diundangkan.Inaportnet itu sendiri adalah untuk pelayanan kapal dan barang,
yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan
pembatalan pelayanan.
8
Penerapan Inaportnet pelayanan kapal dan barang di pelabuhan dilakukan sesuai
tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah dan
pemangku kepentingan terkait di pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sistem Inaportnet ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan
pelayanan kapal di pelabuhan dan menyederhanakan prosedur yang ada di pelabuhan
sehingga kegiatan di pelabuhan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat
menurunkan biaya logistic.
2.2 Prosedur sistem Inaportnet dalam pelayanan keagenan kapal
Pengajuan pelayanan kapal yang bisa dilakukan di Inaportnet adalah pengajuan
kapal masuk, shifting dan keluar.Pelayanan Kapal dan Barang menggunakan
Inaportnet secara online menggunakan alamat domain http://inaportnet.dephub.go.id.
Dalam pengajuan permohonan Inaportnet juga disupport oleh aplikasi yang dimiliki
oleh Pelindo III yaitu aplikasi Portal Anjungan. Pengajuan Pelayanan Kapal Masuk
Ketika Pengguna jasa akan meminta permohonan pelayanan apabila kapal yang
diageninya akan masuk ke pelabuhan dan melakukan kegiatan, maka pengguna jasa
harus melakukan pengajuan permohonan secara online di situs.
9
Gambar 1. Alur Pelayanan Kapal Masuk
(Sumber : Materi Sosialisasi INAPORTNET, 2016)
Keterangan :
PKK : Pemberitahuan Kedatanagan Kapal
OP : Otoritas Pelabuhan
PPSA : Pusat Pelayanan Satu Atap
RPKRO: Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi
PBM : Perusahaan Bongkar Muat
PKBM : Pemberitahuan Kerja Bongkar Muat
10
PPK : Permohonan Pelayanan Kapal
AP : Agen Pelayaran
SPK : Surat Perintah memandu Kapal
SY : Syahbandar
SPOG : Surat Persetujuan Olah Gerak
Pada gambar 1 memperlihatkan dalam pengajuan kapal masuk melibatkan beberapa
instansi yaitu Agen Pelayaran, Otoritas Pelabuhan (OP), Perusahaan Bongkar Muat, PT.
Pelindo III dan Syahbandar.
Pengajuan Kapal Shifting.
Kapal Shifting terdapat 2 jenis, kapal shifting tambatan dan kapal shifting pandu.
Gambar 2, Alur Pelayanan Kapal Shifting
(Sumber : Materi Sosialisasi INAPORTNET, 2016)
11
Gambar 3. Alur Pelayanan Kapal Keluar
(Sumber : Materi Sosialisasi INAPORTNET, 2016)
Pengajuan Kapal Keluar
Pengajuan kapal keluar mempunyai alur sama seperti pengajuan kapal shifting,
namun setelah terbitnya SPK, proses akan dilanjutkan ke proses 4 karena kapal harus
mendapat Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar untuk dapat berlayar
keluar dari pelabuhan.
Pengajuan Pelayanan kapal sebelum adanya Inaportnet diatur pada keputusan
12
General Manager tentang Sistem Operasi Prosedur Pelayanan Kapal. Pada Tanjung
Perak selama penerapan Inaportnet ini masih sebatas dalam Pelayanan Kapal, maka
dari itu instansi diluar Pelindo III hanyalah Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, PBM
dan Agen Pelayaran.
Sebelum lanjut kita membahas tata cara pelayanan Inaportnet perlu ketahui
terlebih dahulu, untuk bisa menggunakan layanan tersebut pengguna layanan harus
memiliki Hak Akses langsung ke sistem Inaportnet, untuk dapat mendapatkan
pelayanan, pengguna layanan harus mengajukan permohonan akses pengguna melalui
system inaportnet .http://inaportnet.dephub.go.id. (waluyo raharjo, farida apriliani
2018).
2.3 Instansi-instansi yang terkait
Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1996 tentang Kepelabuhanan antara lain
menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan umum terdiri dari instansi
pemerintah, penyelenggara pelabuhan dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan
pelayanan jasa kepelabuhan berkaitan dengan lalu lintas kapal, penumpang dan barang.
Instansi pemerintah, penyelenggara pelabuhan dan BBadan Hukum Indonesia yang
dimaksud adalah :
1. Bidang Pemerintahan (Pengaturan).
a. Administrator Pelabuhan (ADPEL), adalah kepala pada unit organic
dilingkungan Departemen Perhubungan, melaksanakan tugas kepelabuhan dan
mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan badan usaha
milik negara untuk kelancaran tugas kepelabuhan yang diusahkan oleh badan
usaha pelabuhan.
b. Bea dan Cukai melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan,
pengaturan dan pengawasan lalu lintas barang melalui pelabuhan serta
pengamanan keuangan negara.
13
c. Imigrasi, Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan,
dan pengawasan atas pengawasan kewarganegaraan para penumpang dan
ABK.
d. Kesehatan pelabuhan, Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan,
pengaturan dan pengawasan atas terselenggaranya kesehatan di pelabuhan baik
didarat maupun diatas kapal guna mencegah penularan penyakit.
e. Karantina tumbuh-tumbuhan dan karantina hewan, melaksanakan fungsi
pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan atau lalu lintas
tumbuh-tumbuhan dan hewan guna mencegah terjadinya penularan atau
penyebaran hama penyakit tumbuh-tumbuhan dan hewan serta pengaman
terhadap tumbuh-tumbuhan langka dan satwa.
f. KPPP (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan/POLRI), menangani
keamanan dan ketertiban umum di dalam daerah kerja pelabuhan. Instansi
KPPP ini taktis operasional dibawah wewenang ADPEL dan administratip
dibawah POLTABES.
2. Bidang Perusahaan (Pengusaha), baik BUMN maupun Swasta.
a. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PT.PELINDO), adalah Badan Usaha Milik
Negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pengusahaan unit
pelabuhan.
b. Perusahaan pelayaran adalah perusahaan yang bergerak dibidang
penyelenggaraan angkutan melalui laut dengan mempergunakan kapal sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
c. Agen adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran
lainnya untuk mewakili segala kepentingan di dustu pelabuhan, pada umunya,
jenis-jenis pelayaran terdiri dari:
d. Perusahaan Bongkar Muat (PBM), adalah perusahaan yang secara khusus
bergerak di bidang bongkar muat barang dari/ke kapal.
14
e. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), adalah Perusahaan yang
melakukanpengurusan dokumen dan pekerjaan yang menyangkut
penerimaan/penyerahan (receiving/delivery) muatan yang diangkut melalui
laut, untuk diserahkan kepada atau diterima dari perusahaan pelayaran atas
perintah pemilik barang.
f. Freight Forwarding adalah perusahaan yang sama dengan EMKL, hanya
Freight Forwading ruang lingkunganya lebih luas (angkutan laut, darat dan
udara).
g. Perusahaan pergudangan (perveem) adalah perusahaan yang bergerak dibidang
angkutan darat. Pergudangan di pelabuhan ini termasuk lapangan penimbunan
yang disediakan.
h. Perusahaan Angkutan Truck, perusahaan yang menawarkan jasa pekerjaan di
bidang transportasi darat.Perusahaan ini banyak digunakan untuk kegiatan
bongkar muat dari/ke kapal secara langsung (loosing/afscheep).
i. Perusahaan pertongkangan, adalah perusahaan yang bergerak di bidang
angkutan REDE, banyak digunakan bagi pelabuhan yang kapal-kapal tidak
dapat sandar (harus labuh) sehingga pelabuhan yang menggunakan jasa
tongkang untuk melangsir barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya
disebut Pelabuhan Rede.
j. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
Bentuk usaha ini semua adalah Pool Buruh, kemudian berubah menjadi
Yayasan Usaha Karya (YUKA) dan terakhir menjadi Koperasi Tenaga Kerja
Bongkar Muat (Koperasi TKBM).
k. Perusahaan Depo Container, adalah perusahaan yang bergerak di bidang
penyediaan lapangan Container kosong (Empry Container), bisa terletak dalam
pelabuhan maupun di luar pelabuhan.
15
l. Perusahaan galangan kapal
Disamping/perusahaan tersebut yang tugasnya berkaitan dengan kelancaran lalu
lintas kapal dan barang, masih ada instansi lain yang biasanya lokasinya di luar
pelabuhan, seperti perusahaan asuransi, perbankang, Sucofindo dan lain-lain.
(imam subekti tahun 2015).
2.5 Hambatan pelayanan keagenan terhadap sistem Inaportnet
Pada dasarnya dalam penerapan Sistem dan Prosedur Operasional Pelayanan Kapal
dan Barang Berbasis Online Pada PT. Bahtera Adhiguna cabang Gresik juga memiliki
kendala/permasalahan antara lain:
(Menurut Aswan hasoloan, 2017) hambatan sistem online sebagai berikut:
a) Dalam kondisi tertentu koneksi jaringan mengalami gangguan (down system)
sehingga pelayanan tidak dapat dilaksanakan dan hanya dilakukan secara manual
oleh karena itu maka harus di lakukan pemeliharaan sistem koneksi jaringan
yang baik secara terjadwal dan tidak mengakibatkan error sistem.
b) Permasalahan teknis sistem yang timbul tidak dapat diselesaikan oleh petugas
setempat hanya dapat diselesaikan oleh petugas yang berada di pusat (Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Jakarta) sehingga membutuhkan waktu yang lebih
lama untuk tindak lanjut penyelesaiannya maka dai itu harus didukung dengan
petugas administrasi pelayanan operasional dan petugas teknis teknologi
informasi (TI) yang terkait dengan system pelayanan kapal.
c) Masih terdapat petugas yang terkait langsung dalam proses pelayanan belum
memiliki kompetensi didalam bidangnya sehingga proses pelayanan dapat
terkendala apabila terjadi permasalahan dan harus ditingkatkan sinergi atau
sinkronisasi antara pusat dan cabang.
16
Sementara menurut (Abdy Kurniawan, dkk 2015):
a) Perbedaan kualitas penguasaan teknologi informasi antara pegawai Otoritas
Makasar dengan tenaga outsourcing menjalankan pelatihan serta mendampingi
tenaga outsourcing yang kompeten.
b) Kurangnya kuantitas pegawai Otoritas Pelabuhan (operator server) menguasai
teknologi informasi dapat menabahkan perangkat pendukung serta penyusun
prosedur untuk mencegah server kehilangan fungsinya.
2.6 Dokumen-dookumen yang di perlakukan dalam sistem Inaportnet
No Proses Administrasi Instansi
1 Dokumen Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK)
atau LK3
Perusahaan / Agent
2 Dokumen BC.1.0 Ditjen Bea Cukai
3 Nomor Urut Kedatangan Kapal (UKK) Pelindo
4 Rencana Penggunaan Tambatan (Berthing Window) Pelindo
5 Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) Perusahaan / Agent
6 Dokumen manifest (inward manifest) Perusahaan / Agent
7 Dokumen BC 1.1 Ditjen Bea Cukai
8 Izin Karantina Tumbuhan Balai Karantina
9 Izin Karantina Hewan Balai Karantina
10 Izin Karantina Ikan Balai Karantina
11 Izin Exit Permit Imigrasi Kantor Imigrasi
12 Izin Bongkar Muat Barang Berbahaya KSOP
13 Izin Kantor Kesehatan Pelabuhan Kantor Kesehatan
Pelabuhan
14 Izin Karantina Tumbuhan Balai Karantina
15 Pelayanan labuh, pandu, tunda, dan tambat (PPKB-
D)
Pelindo
16 Surat Pengawasan Olah Gerak (SPOG) Syahbandar
17 Surat Perintah Kerja (SPK) Pelindo
17
18 Permintaan Pelayanan Kapal Pindah (Dokumen
PSAD/PPKB)
Perusahaan / Agent
19 PSAD perpanjangan masa tambat Perusahaan / Agent
20 Penetapan waktu pelayanan selesai masa tambat Pelindo
21 Permintaan pelayanan kapal keluar (Dokumen
PSAD/PKB)
Perusahaan / Agent
22 Penerbitan Surat Izin Kesehatan Berlayar (SIKB) Kantor Kesehatan
Pelabuhan
23 Exit Permit Kantor Imigrasi
24 Surat Izin Berlayar Syahbandar
25 PSAD pembatalan Perusahaan / Agent
26 Booking stack peti kemas Perusahaan / Agent
27 Dokumen bay plan Perusahaan / Agent
28 Surat Pengawasan Bongkar Muat Barang Berbahaya KSOP
29 Rencana Kegiatan Bongkar Operator Terminal
30 Daftar Urutan Bongkar (DUB) Operator Terminal
31 Kartu Stack Impor (KSI) Operator Terminal
32 Laporan Realisasi Bongkar Peti Kemas Impor dan
Domestik
Operator Terminal
33 Informasi posisi stack melalui Mobile Data
Terminal (MDT)
Operator Terminal
34 Informasi posisi stack dan Yard Occupation Ratio
(YOR)
Operator Terminal
35 Booking stack peti kemas Perusahaan / Agent
36 Dokumen persetujuan ekspor (PE) Ditjen Bea Cukai
37 Permintaan kegiatan receiving Perusahaan / Agent
38 Rencana Kegiatan Muat dan penerbitan Kartu Stack
Ekspor (KSE)
Operator Terminal
39 Informasi pengambilan barang (truck in) untuk
delivery
Perusahaan / Agent
Tabel 1
(Sumber: Otoritas Pelabuhan Makassar, 2015)
18
2.7 Pengertian pelabuhan
Menurut UU No. 17 tahun 2008 Pasal I (16), pelabuhan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan
sebagai tempat kapal berlabuh, bersandarnya kapal, naik dan turun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, hewan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra
dan antarmoda transportasi.
Sedangkan Pelabuhan menurut fungsi pokoknya sebagai berikut :
1. Pelabuhan Utama
Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan
angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam
negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan
pelayaran antar provinsi.
Ciri-ciri Pelabuhan Utama :
1) Fungsi utama untuk melayani perdagangan internasional dan domestik dalam
skala besar, biasanya lebih besar dari 100.000 TEUS.
2) Menyediakan pelayanan penumpang dan barang antar propinsi ke pusat
kegiatan nasional atau pusat ekonomi
3) Kedalaman minimal 11 Meter.
2. Pelabuhan Pengumpul
Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam
jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang,
serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
19
Ciri-ciri Pelabuhan Pengumpul :
1) Fungsi utama untuk melayani perdagangan domestik dalam skala menengah,
biasanya lebih dari 25.000 TEUS.
2) Menyediakan pelayanan peumpang dan barang antar propinsi ke hinterland dan
pusat kegiatan wilayah.
3) Kedalaman minimal 8 Meter. (Aswan Hasoloan, 2017).
3. Fasilitas Pelabuhan
Menurut referensi kepelabuhanan edisi II seri 4 Pelabuhan adalah suatu
kawasan yang mempunyai beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan
operasional. Fasilitas-fasilitas tersebut ditujukan untuk melancarkan kegiatan usaha
pelabuhan. Fasilitas pelabuhan dibagi menjadi dua bagian yaitu, fasilotas pokok
dan fasilitas penunjang. Pembagian ini dibuat berdasarkan kepentinganya terhadap
kegiatan pelabuhan itu sendiri.
1) Alur Pelayaran
Alur pelayaran dalam istilah kepelabuhanan mempunyai pengertian bahwa
daerah yang dilalui kapal sebelum masuk ke dalam wilayah pelabuhan. Batas
wilayah pelabuhan sendiri dibatasi oleh pemecah gelombang (break water).
Hampir di semua pelabuhan yang diusahakan dan aturan bahwa setiap kapal
yang masuk ke daerah alur pelayaran harus membayar jasa labuh (biaya
berlabuh di wilayah pelabuhan).
2) Kolam Pelabuhan
Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk
bersandarnya kapal.
3) Dermaga
Sarana-sarana tambatan adalah sarana dimana kapal-kapal bersandar untuk
memuat dan menurunkan barang atau untuk mengangkut dan menurunkan
20
penumpang. Yang dimaksud dengan tambatan adalah dermaga, pelampung
tambatan, ponton-ponton, dermaga-dermaga ringan dan jalan-jalan rel. (Edy
Hidayat, 2009)
Menurut referensi kepelabuhanan edisi I seri 10 :
1. Fungsi Pelabuhan
Sebagai pintu gerbang dan interface intermodal transportasi dalam sistem
perdagangan nasional/internasional.
4) Peran Pelabuhan
a. Pusat informasi kapal.
b. Pusat logistic dan distribusi barang.
c. Simpul pertemuan diantara kapal, barang dan penumpang.
d. Pelopor pengembangan komunitas pelabuhan yang terpadu.
e. Konservator barang dan fasilitas dari mitra usaha yang efektif. (Edy Hidayat,
2009)
2.8 Ruang Lingkup Keagenan
1. Pengertian keagenan
Keagenan adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk ole perusahaan pelayaran
lain di Indonesia atau perusahaan pelayaran asing di luar negeri (selaku principal)
untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal principal
tersebut (kapal milik, kapal carter yang di operasikan paricipal). Jadi perusahaan
pelayaran dapat menunjuk agen dalam hal membutuhkan pelayanan kapalnya, tetapi
juga dapat ditunjuk sebagai agen dlam hal dibutuhkan untuk melayani kapal
perusahaan lain.
Berdasarkan kewenangan yang melekat pada agen, agen dapat diklarifikasikan
dalam beberapa golongan yaitu :
21
a. Universal agen, terjadi pada saat prinsipal menunjukan seseorang untuk
melakukan semua pekerjaan atau tindakan yang secara hukum dapat
didelegasikan pada agen.
b. General agen, dengan memberikan kewenanngan pada seseorang untuk
mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis.
c. Sepecial agen, prinsipal dapat menentukan bahwa agen hanya diberikan
kewenangan untuk melakukan transaksi tertentu saja atau beberapa transaksi.
d. Agency coupled iwth an interest, pada saat agen telah melakukan pembayaran
dalam rangka menjalankan kewenangan yang di berikan padanya oleh
prinsipal dalam aktivitas bisnis.
e. Gratuitous agen, walaupun kebanyakan agen menerima konpensasi atas jasa –
jasanya, namun kopensasi bukanlah suatu persyaratan untuk adanya hubungan
keagenan antara prinsipal dan agennya.
f. Subagen, dalam keadaan tertentu, kemungkinan prinsipal akan banyak
diuntungkan apabila memberikan kewenangan pada agennya untuk
mendelegasikan kewenagannya pada pihak lain, pihak lain yang ditunjukan
oleh agen disebut subagen (Budi Santoso 2015).
2. Fungsi keagenan
Fungsi keagenan sebagai berikut :
a. Menyusun progam operasional keagenan berdasarkan kebijaksanaan
perusahaan, baik terhadap pelayanan liner service maupun tramper
b. Memonitor pelaksanaan penangana/pelayanan keagenan, baik yang bersifat
kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal datang dan berangat kapal
c. Mengadministrasikan kegiatan keagenan, baik yang berkaitan fisik
operasional mapun yang menyangkut keuangan.
d. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan
sebagai masukan dalam menentukan kebijakan sebagaimana mestinya.
22
e. Mengupayakan kegiatan keagenan sedemikian rupa sehingga dapat
memberikan stimulant terhadap kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
(engkos kosasih,hananto soewedo 2012).
3. Pengertian Prinsipal
Prinsipal adalah pihak yang memberikan izin dan atau petunjuk atau arahan
pada pihak lain, dapat agen atau pembantu untuk melakukan perbuatan demi
keuntungan serta dibawah arahan/petunjuk dan pengawasannya, dan karenanya
perbuatan yang dilakukan agen atau pembantu akan mengikat principal.(Budi
Santoso,2015).