7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Pengertian Pembongkaran barang diambil dari (Amir M.S, Seluk beluk niaga

dan perdagangan internasional Bharata karya aksara, 1987)

A. Pengertian Pembongkaran

Sudjatmiko F.D.C ( hal 111 ) mendefinisikan pengertian bongkar muat adalah

kegiatan menurunkan muatan – muatan dari dalam palka kapal ke atas dermaga atau

langsung ke alat angkut atau ke tongkang, sedangkat muat yaitu sebaliknya kegiatan

menaikan muatan dari atas dermaga atau dari alat angkut ke dalam palka kapal.

Sudjatmiko F.D.C 1992 hal 111

Perusahaan Bongkar Muat (Stevedoring) yaitu usaha pemuatan atau

pembongkaran barang – barang muatan kapal. Sering kali perusahaan stevedoring

bekerja sama dengan perusahaan angkutan melalui tongkang. Hal ini sering dilakukan

apabila waktu menunggu waktu giliran penambatan terlalu lama atau fasilitas tambat

kapal terlalu sedikit. Banu santoso.H 2003 : 64

Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke palka kapal itu sendiri dirumuskan

sebagai berikut : “ Pekerjaan membongkar barang dari atas dek/palka kapal dan

menempatkannya diatas dermaga atau kedalam tongkang dan menempatkan keatas

dek atau kedalam palka kapal yang menggunakan Derek kapal “.

8

Dari pengertian kegiatan bongkar muat barang dipelabuhan diatas, dapat

diketahui bahwa pada dasarnya bongkar muat barang tersebut merupakan kegiatan

pemindahan barang angkutan, baik dari kapal pengangkut ke dermaga atau ke

tongkang maupun sebaliknya dari dermaga atau tongkang ke atas dek kapal

pengangkut. Pengertian Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Sejalan dengan semakin

meningkatnya perkembangan ekonomi dewasa ini di Indonesia, terutama mengenai

kegiatan pedagangan internasional, sehingga menghasilkan frekuensi arus barang dan

jasa melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia semakin meningkat.

B. Pengertian Muatan

Muatan kapal ( Cargo ) merupakan objek dari pengangkutan dalam system

transportasi laut, dengan mengangkut muatan sebuah perusahaan pelayaran niaga

dapat memperoleh pendapatan dalam bemtuk uang tambang ( Freight ) yang sangat

menentukan dalam kelangsungan hidup perusahaan dan membiayai kegiatan

dipelabuhan.

Pengertian muatan kapal menurut Sudjatmiko ( hal 64 ) adalah :

“ Muatan kapal adalah segala macam barang dan barang dagangan (

goods & merchandise ) yang diserahkan kepada pengangkut untuk

diangkut dengan kapal, guna diserahkan di pelabuhan tujuan yang

kemudian diserahkan kepada pemilik barang”. Sudjatmiko 1992 : 64

1. Pengelompokan muatan berdasarkan jenis pengapalan adalah :

a. Muatan Sejenis ( Homogenous Cargo )

Adalah semua muatan yang dikapalkan secara bersamaan dalam suatu

kompartemen atau palka dan tidak dicampur dengan muatan lain tanpa

adanya penyekat muatan dan dimuat secara curah maupun dengan

kemasan tertentu.

b. Muatan campuran ( Heterogenous Cargo )

9

Muatan terdiri dari berbagai jenis dan sebagian besar menggunakan

kemasan atau dalam bentuk satuan unit ( bag, pallet, drum ) disebut juga

dengan muatan general cargo.

2. Pengelompokan muatan berdasarkan jenis kemasannya

a. Muatan Unitized

Yaitu muatan dalam unit –unit dan terdiri dari beberapa jenis muatan

dan digabung dengan menggunakan pallet, bag, karton, karung atau

pembungkus lainnya sehingga dapat disusun dengan menggunakan

pengikat.

b. Muatan Curah ( Bulk Cargo )

Muatan curah adalah muatan yang diangkut melalui laut dalam

junmlah besar.

Pengertian Muatan Curah menurut Sudjatmiko ( 67 ) adalah :

“ Muatan Curah ( bulk cargo ) adalah muatan yang terdiri dari suatu

muatan yang tidak dikemas yang dikapalkan sekaligus dalam jumlah

besar.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa muatan bulk

cargo ini tidak menggunakan pembungkus dan dimuat kedalam ruangan palka kapal

tanpa menggunakan kemasan dan pada umumnya dimuat dalam jumlah banyak dan

homogen.

Muatan curah dapat dibagi menjadi :

-Muatan curah kering

Merupakan muatan curah padat dalam bentuk biji-bijian, serbuk, butiran dan

sebagainya yang dalam pemuatan / pembongkaran dilakukan dengan mencurahkan

muatan kedalam palka dengan menggunakan alat-alat khusus.

Contoh muatan curah kering antara biji gandum, kedelai, jagung, pasir, semen,

klinker, soda, batu bara dan sebagainya.

10

-Muatan Curah Cair ( Liquid bulk cargo )

Yaitu muatan curah yang terbentuk cairan yang diangkut dengan meggunakan

kapal – kapal khusus yang disebut kapal tanker. Contoh muatan cair ini adalah bahan

bakar, crude palm oil ( CPO ), produk kimia cair dan sebagainya.

-Muatan Curah Gas

Yaitu muatan curah dalam bentuk gas yang dimampatkan, contohnya gas

alam.

-Muatan Peti kemas

Yaitu muatan berupa wadah yang terbuat dari baja, alumunium, besi, yang

digunakan untuk menyiapkan atau menghimpun barang.

3. Pengelompokan muatan berdasarkan sifat muatan :

a. Muatan sensitive

b. Muatan Mengganggu

c. Muatan Berbahaya

d. Muatan Berharga

e. Muatan Rahasia

f. Muatan Dingin

g. Muatan Hewan/ternak

Suatu pelayanan angkutan muatan dapat dikatakan baik, jika :

a. Barang Muatan yang diangkut tiba tepat pada waktunya

b. Muatan yang diangkut tidak rusak atau hilang

c. Tarif uang tambang ( Freight ) sesuai dengan pasar sehingga harga jual

barang masih menghasilkan keuntungan

d. Terjalin hubungan yang baik dengan para pengangkut

e. Klaim kerusakan atau kehilangan cepat dibayar

Agar kapal – kapal dapat beroperasi se-efisien mungkin, dalam

merencanakan pengangkutan muatan, perusahaan pelayaran harus lebih

dahulu melihat :

a. Jenis Muatan yang akan diangkut

11

b. Jumlah pelabuhan yang akan disinggahi dan fasilitas untuk menerima atau

membongkar muatan

c. Jenis kapal, bentuk ruang muatan, serta rintangan yang mungkin akan

ditemui

d. Opsi muatan yang mungkin dapat

e. Jadwal pelayaran kapal – kapal nya agar tidak berlayar bersamaan

Untuk mencapai hasil tersebut, perusahaan pelayaran harus memperhatikan

kendala dalam hal :

a. Kerusakan Kapal

b. Keselamatan ABK dan orang lain

c. Kerusakan Muatan

d. Penggunaan ruang muat kapal secara maksimum

e. Sistematika dan kecepatan bongkar muat

c. Ruang Lingkup Perusahaan Bongkar Muat

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Th.2002

Bab 1 Pasal 1 :

Kegiatan bongkar muat adalah kegiatan bongkar muat barang kekapal

meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka ke atas dermaga di lambung kapal

atau sebaliknya ( Stevedoring ), kegiatan pemindahan barang dari dermaga dilambung

kapal kegudang lapangan penumpukan atau sebaliknya ( Cargo doring ) dan kegiatan

pengambilan barang dari gudang atau lapangan dibawa keatas truck atau sebaliknya (

Receiving / Delivery ).

Berdasarkan jenis kegiatan bongkar muat barang dipelabuhan tersebut,

dapat diketahui bahwa pada hakekatnya ruang lingkup kegiatan bongkar muat barang

dipelabuhan terdiri dari 3 bentuk kegiatan pemindahan barang dari dan ke atas kapal.

Mengingat dari ketiga kegiatan pemindahan barang di pelabuhan tersebut tidak

memungkinkan untuk dilakukan secara bersamaan waktunya, maka lebih lanjut

lampiran Inpes No.3 Tahun 1991 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk

12

untuk menunjang kegiatan ekonomi, telah mengatur jadwal kegiatan bongkar muat

barang sebagai berikut :

a. Shift kerja 1 : Pukul 08.00 – 16.00

b. Shift kerja 2 : Pukul 16.00 – 24.00

c. Shift kerja 3 : Pukul 24.00 – 08.00

Dengan adanya pembagian giliran kerja ( Shift ) dalam kegiatan bongkar muat barang

di pelabuhan tersebut, menunjukan adanya upaya pemerintah ( Departemen

Perhubungan ) dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

bongkar muat barang dipelabuhan, disamping untuk lebih meningkatkan pelayanan

kepada para pemakai jasa bongkar muat barang. Dengan efisiensi dan efektifitas

serta pelayanan kegiatan bongkar muat barang tersebut, maka memungkinkan mampu

meningkatkan kelancaran arus barang dan keamanan lalu lintas arus dipelabuhan. Hal

ini selaras dengan sasaran yang digariskan Pemerintah melalui keputusan menteri

perhubungan No.KM.88/AL.305/Phb-85, yaitu : “ Bahwa peranan pengusaha

Stevedoring, Cargo doring dan Receiving/Delivery dapat menunjang pembangunan

ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi kelancaran dan

keamanan lalu lintas barang di pelabuhan “. Sesuai dengan penetapan jadwal kegiatan

bongkar muat barang dipelabuhan berikut sasaran yang telah ditetapkan oleh

pemerintah tersebut menunjukan bahwa sesuai dengan jenis kegiatan bongkar muat

barang memungkinkan dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh tiga buah PBM, yaitu :

1. PBM yang hanya bergerak dibidang Stevedoring

2. PBM yang bergerak dibidang Cargo doring, dan

3. PBM yang bergerak dalam bidang yang usahanya hanya menangani

kegiatan usaha pelayanan jasa Receiving / Delivery saja.

Dengan adanya pembagian kagiatan dibidang usaha bongkar muat barang, angkutan

dipelabuan tersebut, merupakan peluang bagi berkembanganya kesempatan berusaha

13

bagi para investor yang berminat untuk menanamkan modal usahanya disektor

kagiatan bongkar muat barang dipelabuhan. Di sisi lain spesialisasi penanganan

bidang kegiatan bongkar muat barang tersebut juga memberikan peluang kesempatan

yang luas. Namun demikian, bagi PBM yang memiliki kemampuan permodalan yang

cukup memadai, tidak meenutup kemungkinan untuk menangani semua jenis

kegiatan bongkar muat barang dipelabuhan.

d. Dokumen Dokumen Pemuatan dan Pembongkaran

Proses bongkar muat dalam melakukan kegiatannya memerlukan beberapa

dokumen. Secara garis besar, dokumen tersebut dipilah menjadi dua macam, yaitu

dokumen pemuatan dan dokumen pembongkaran. Menurut Banu santoso.H 2003 : 93

1. Dokumen Pemuatan Barang

a. Bill of Lading

Bill of lading adalah surat perjanjian pengangkutan barang dengan

kapal atau sarana angkutan yang lain/ bukti penerimaan barang dikapal

dan merupakan surat berharga yang dapat diperjual belikan atau bisa

juga disebut sebagai bukti pembayaran uang tambang / ocean freight.

Bill of lading yang disebut juga sebagai konosemen, bagi pengangkut

merupakan kontrak pengangkutan sekaligus sebagai bukti tanda terima

barang. Bill of lading juga tanda hak yang memungkinkan barang bisa

ditransfer dari shipper ke consigne atau dipindahkan ke pihak ketiga.

Bill of lading dibuat oleh perusahaan pelayaran pengangkut atau

agentnya berdasarkan shipping instruction yang diberikan oleh

pengirim ( Shipper ). Berdasarkan shipping instruction yang diterima

14

dari pengirim, perusahaan pelayaran atau agennya membuat draft bill

of lading untuk diserahkan kembali ke pengirim untuk diperiksa isinya.

Apabila perlu, pengiriman akan melakukan perubahan atau

penambahan. Setelah dikoreksi, perusahaan pelayaran membuat bill of

lading yang asli dalam beberapa lembar sesuai permintaan pengirim.

Apabila nama kapal dituliskan dalam konosemen, berarti pengirim

yang menentukan kapalnya. Sedangkan jika nama kapal tidak

tercantum dalam konosemen maka yang menentukan kapalnya adalah

forwarder.

b. Cargo List ( Loading list )

Loading list adalah daftar semua barang yang dimuat dalam kapal.

Loading list dibuat oleh perusahaan pelayaran atau agennya dan

diserahkan kepada semua pihak yang terkait dengan pemuatan, yaitu :

kapal, stevedoring, gudang dan pihak – pihak lain.

c. DO ( Delivery Order )

Adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran

dipelabuhan bongkar untuk diserahkan kepada penerima barang atau

yang berhak menerima barang yan tercantum dalam B/L dengan syarat

harus dapat menyerahkan B/L asli dan menyelesaikan semua

kewajiban.

Jadi seolah – olah DO sebagai pengganti B/L asli setelah di tarik dari

peredarannya semenjak dikeluarkan B/L asli dipelabuhan muat.

d. Tally Muat

Untuk semua barang yang dimuat diatas kapal dicatat dalam tally

sheet. Tally sheet juga dibuat untuk mencatat semua barang yang

15

dimuat. Tally sheet selain ditanda tangani oleh petugas yang mencatat

juga harus discountersigned oleh petugas kapal mungkin

ketidaksesuaian (dipute) dari muatan yang ada.

e. Mate’s Receipt

Mate’s receipt adalah tanda terima barang yang akan dimuat ke

kapal. Mate’s receipt dibuat ole agen pelayaran dan ditandatangani

oleh mualim kapal. Jumlah koli dan kondisi barang disesuaikan dengan

data yag tercantum pada mate’s receipt. Apabila jumlah coli tidak

sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam mate’s receipt maka

petugas kapal akan mencatat selisih tersebut.

Demikian pula, jika barang yang dimuat terdapat kerusakan, petugas

kapal juga akan mencatat kondisinya. Selisih atau kondisi ini

kemungkinan tercatat pada konosemen.

f. Stowage Plan

Stowage plan adalah gambar tata letak dan susunan semua barang

yang telah dimuat di atas kapal. Untuk kapal petikemas, stowage plan

disebut bay plan. Stowage plan dibuat oleh petugas kapal atau petugas

tally. Sedangkan bay plan dibuat oleh ship planner.

2. Dokumen Pembongkaran Barang

a. Pemberitahuan kepada bea cukai

Sebelum kedatangan kapal, agen pelayaran memberitahu kepada

bea cukai (khusus untuk pembongkaran barang import) tentang

rencana kedatangan kapal. Selambat- lambatnya dalam waktu 24 jam

setelah kapal tiba, dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai

berikut:

16

1) Cargo manifest dari semua barang yang akan

dibongkar/diimport

2) Cargo manifest dari semua barang yang mempunyai tujuan di

luar Indonesia

3) Daftar penumpang dab ABK

4) Daftar perbekalan

5) Daftar senjata api dan obat-obat terlarang

b. Landing order

Apabila terjadi perubahan bongkar muat dari suatu party barang,

agen pelayaran akan mengeluarkan landing order. Landing order

adalah pemberitahuan dari agen pelayaran kepada kapal tentang

adanya perubahan pelabuhan bongkar satu partai barang dengan

menyebutkan pelabuhan bongkar sebelumnya dan pelabuhan bongkar

seharusnya.

c. Tally bongkar

Pada waktu barang dibongkar dilakukan pencatatan jumlah colli

dan kondisinya sebagamana terlihat dan hasilnya dicatat dalam tally

sheet bongkar. Tally sheet harus di-countersign oleh nahkoda atau

maulim yang berwenang.

d. Outturn report

Outturn report adalah daftar dari semua barang dengan mencatat

dari jumlah colli dan kondisinya barang itu pada waktu dibongkar.

Barang yang kurang jumlahnya atau rusak diberi tanda (remark) pada

outturn report.

17

e. Short and Overlanded list

Khusus barang ang mengalami kekurangan atau berlebihan dibuat

daftar sendiri yang disebut short and overlanded list

f. Damage Cargo List

Khusus untuk barang yang mengalami kerusakan dibuatnya daftar

tersendiri berupa damage cargo list. Untuk barang-barang yang

mengalami kerusakan dalam damage cargo list diberi penjelasan rinci

mengenai dimana kerusakan terjadi, sebelum dibongkar atau selama

pembongkaran. Dijelaskan pula sejauh mana kerusakan yang dialami.

g. Cargo Tracer

Dengan memperhatikan short and overlanded list, agen pelayaran

mengeluaran tracer. Tracer merupakan pemberitahuan kepada semua

pihak pelabuhan muat dan bongkar tenang adanya kekurangan atau

kelebihan barang yang terjadi dipelabuhan pengirim. Tracer juga

menanyakan apakah barang yang kurang tersebuar ada di pelabuhan

penerima tracer atau sebaliknya.

Pelabuhan penerima tracer akan diselidiki isi tracer dan segera

menyampaikan hasil penyelidikannya ke pengirim. Apabila tracer

pertama tidak dijawab, setelah 15 hari akan disusul tracer berikutnya,

dan demikian seterusnya sampai mendapat jawaban.

Penerima tracer memiliki kewajiban untuk segera meneliti dan

menjawab tracer yang diterima mengingat akan timbulnya klaim dari

pemilik barang.

18

h. Cargo Manifest

Cargo Manifest adalah keterangan rinci mengenai barang-barang

yang diangkut oleh kapal. Jadi ini merupakan daftar barang dari semua

bill of lading dari baran yang diangkut kapal dan dijabarkan secara

rinci. Lajur-lajur dalam manifest adalah sebagai berikut:

1) Nomor urut

2) Nomor B/L

3) Nama pengirim

4) Nama/alamat penerima (consigne)

5) Jumlah colli dalam angka

6) Keterangan mengenai barang

7) Jumlah berat barang

8) Patokan berat atau ukuran yang dikenakan tambang (freight)

9) Tariff satuan barang

10) Lajur kosong untuk catatan seperlunya

11) Jumlah freight yang dibayar menurut tiap B/L

12) Lajur biaya tata usaha

13) Lajur jumlah keseluruhan biaya yang dikenakan pada setiap

B/L

14) Lajur keterangan

i. Specail Cargo List

Special cargo list adalah daftar dari semua barang khusus yang

dimuat oleh kapal, misalnya barang berbahaya, baran berharga, barang

berat dan barang yang membutuhkan pengawasan khusus termasuk

refrigenerated cargo.

19

j. Danger Cargo list

Adalah daftar muatan yang berbahaya, baik yang ditetapkan oleh

IMO ataupun yang ditetapkan oleh ynag berwenang dipelabuhan.

k. Hatch List

Setiap palka mempunyai muatan sendiri. Hatch List merinci

muatan yang ada pada tiap palka. Hatch list dibuat oleh pihak kapal.

l. Parcel list

Karena sering ada kiriman yang bukan barang dagangan dikirim

melalui kapal laut sebagai barang titipan, misalnya personal

effect,maka barang tersebut didaftar dalam suatu daftar yang disebut

sebagai parcel list.

RESI GUDANG, yaitu surat tanda muatan yang dikeluarkan oleh

kepala gudang yang menerima muatan tersebut dari shipper. Biasanya

shipper menyerahkan muatan yang dkapalkan itu satu dua hari

sebelum saat kedatangan kapal yang bersangkutan dipelabuhan

muatan, untuk melakukan pemuatan. Resi gudang dibuat dalam 6

lembar ( atau lebih, sesuai kebutuhan ) menggunakan warna yang

berbeda – beda masing – masing lembar mempunyai fungsi yang

berbeda .

1. Lembar ke – 1 ( asli ), warna putih, sebagai surat Muat, yaitu surat

penyerahan muatan dari gudang ke perwira kapal

2. Lembar ke – 2, Kuning, sebagai mate’s receipt ( resi mualim ) asli,

setelah muatan diterima mualim dan segala kondisi muatan dicatat

disitu, untuk shipper.

20

3. Lembar ke – 3, warna merah jambu, sebagai tembusan resi

mualim, diserahkan kepada agen setempat sebagai dasar

pembuatan bill of lading.

4. Lembar ke – 4 warna hijau, untuk arsip kapal.

5. Lembar ke – 5 dan lembar ke -6, warna putih, untuk keperluan

lainnya.

Lembar – lembar kedua dan seterusnya menggunakan kertas tipis

sedangkan lembar kesatu menggunakan kertas HVS.

Perusahaan – perusahaan pelayaran tertentu menggunakan formulir

yang merupakan satu set.

RESI MUALIM ( Mate receipt ) Surat tanda terima barang /

muatan diatas kapal sesuai dengan keadaan muatan tersebut yang

ditanda tangani oleh mulaim.

I. Resi Mualim diberi catatan bila terdapat hal – hal yang

tidak sesuai atau perlu keterangan tambahan. Apa yang

tertera dalam mate receipt akan tertera dalam konosemen (

Bill of Lading ).

II. MARINE NOTE OF SEA PROTEST Merupakan suatu

berita acara atas kerusakan mauatan diluar kemampuan

manusia. Dibuat oleh nahkoda dan di syahkan oleh

notaries.

NOTICE OF READINESS Suatu surat yang dibuat oleh nahkoda yang

menyatakan bahwa kapal telah siap untuk melaksanakan kegiatan pembongkaran

atau pemuatan

21

1.2 Gambaran Umum Dan Obyek Penulisan.

A. Sejarah Singkat PT. Samudera Perdana Selaras Semarang

PT.Samudera Perdana Selaras didirikan pada tahun 2004 yang merupakan

perusahaan jasa transportasi dan pelayaran.Untuk memperkuat usaha-usaha yang

ada, PT.Samudera Perdana Selaras memiliki beberapa divisi dan kantor cabang di

berbagai kota. Ke depan, perusahaan akan memperluas jaringan transportasi dan

meningkatkan kemampuan produktivitasnya.

PT. Samudera Perdana Selaras Merupakan Perusahaan yang bergerak

dibidang Integrated Global Logistic dengan Beberapa Bidang Usaha dan Divisi

diantaranya, Divisi Shipping Agen yang Melayani Penanganan Keagenan Kapal di

Seluruh Wilayah Kerja dan Cabang PT. Samudera Perdana Selaras Group dengan

Nomor Keanggotaan 075 / DPC / INSA / SMG, yang Bisa terintegrasi dengan Jasa

Layanan Bongkar Muat, EMKL Custom, Pergudangan, Alat Berat, dan Land

Transportation.

a. Kantor cabang PT.Samudera Perdana Selaras

Di karenakan PT.Samudera Perdana Selaras ( SPS ) merupakan salah satu

perusahaan pelayaaran yang sedang berkembang, demi memenuhi kinerja dan

kepuasan owneratas kinerja dari PT.Samudera Perdana Selaras maka perusahaan

membuka cabang dibeberapa wilayah di Indonesia, yaitu :

1. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Banjarmasin

2. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Batang

3. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Cilacap

4. PT.Samudera perdana Selaras Cabang Cirebon

5. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Gresik

6. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Indramayu

7. PT.Samudera perdana Selaras Cabang Jakarta

8. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Jepara

22

9. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Karimunjawa

10. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Kijang

11. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Kupang

12. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Lamongan

13. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Lampung

14. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Marunda

15. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Merak

16. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Muara Karang

17. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Pacitan

18. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Paiton

19. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Pontianak

20. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Probolinggo

21. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Rembang

22. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Sampit

23. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Surabaya

24. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Tanjung Pinang

25. PT.Samudera Perdana Selaras Cabang Tuban

Setelah disahkan dalam akta notaris, maka PT. Samudera Perdana Selaras

Semarang mempunya identitas sebagai berikut :

a. Nomor NPWP : 01.813.469.2-613.000

b. Nama Perusahaah : PT. Samudera Perdana Selaras

c. Penanggung Jaawab : Rory riyanto ( Direktur Utama )

d. Alamat : Jl. Madukoro Raya, Rukan Semarang Indah

Blok DXI / 2A Semarang – 50144, Jawa

Tengah.

e. No. Telepone : +62 24 762 5004

f. No. Facsimile : +62 24 762 5458

23

B. Visi dan Misi PT. Samudera Perdana Selaras

1. Visi PT. Samudera Perdana Selaras

Meraih ridho illahi agar dapat menjadi manfaat

Memelihara keamanan dalam lingkungan kerja yang sehat sehingga

terwujud budaya keselamatan kerja ( k3 ) di PT.Samudera Perdana

Selaras.

Menjadi perusahaan pelayaran nasional yang mampu menjawab setiap

kebutuhan customer dengan selalu meningkatkan kepuasan pelayanan

secara profesional, amanah dan bersahabat.

2. Misi PT. Samudera Perdana Selaras

Meningkatkan Kemampuan Diri Agar Menjadi yang Terbaik

Meningkatkan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja, fasilitas yang

handal serta perlindungan kerja dengan penerapan K3 sesuai ketentuan

pemerintah.

Meningkatkan sistem pengelolaan di bidang K3 dengan melakukan

rencana peningkatan yang berkesinambungan.

Meningkatkan identifikasi resiko, analisa ancaman bahaya dan partisipasi

pekerjaan untuk berperan serta dalam kegiatan K3.

Memberikan jasa pelayanan pelayaran antar pulau dengan biaya

terjangkau oleh masyarakat luas.

24

C. Struktur Organisasi PT. Samudera Perdana Selaras

STRUKTUR ORGANISASI

PT. SAMUDERA PERDANA SELARAS

DIVISI SHIPPING AGENCY

Sumber : PT. Samudera Perdana Selaras

DIREKTUR

KEPALA DIVISI KABID FINACE

NCE

KEPALA DIVISI

KEPALA DIVISI

KABID PEMASARAN & OPRASIONAL

ADMINISTRASI STAF PEMASARAN

REMBANG

CILACAP

GRESIK TUBAN

JAKARTA

SEMARANG

25

B. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian

1. Director

a. Tugas

1.1. Memimpin rapat tinjauan manajemen.

1.2. Menetapkan sistem manajemen perusahaan yang akan

dijadikan acuan program dalam menentuan program kerja

semua bidang pekerjaan dilingkungan perusahaan.

1.3. Menyusun dan menetapkan program kerja bulanan manajemen

yang merupakan hasil rapat koordinasi dengan General

Manager, Para Manager dan Kepala Divisi yang bersangkutan.

1.4. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja perusahaan yang

telah selesai atau sedang berjalan, apakah setelah sesuai dengan

yang direncanakan. Evaluasi ata program kerja perusahaan

dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu

jika dinilai penting.

1.5. Memberikan pengarahan-pengarahan kepada General

manager, Para Manager dan Kepala Divisi agar tugas-tugas

yang diberikan berjalan sesuai dengan rencana yang telah

detetapkan.

1.6. Bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas General

Manager, Para Manager dan Kepala Divisi yang bersangkutan.

b. Tanggung Jawab

2.1. Director bertanggung jawab atas komitmen pelaksanaan

prinsip-prinsip manajemen yang efektif agar dapat dicapai

tujuan perusahaan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan

jangka panjang.

26

2.2. Bertanggung jawab dalam menyediakan dan melengkapi

sarana dan prasarana standar yang dibutuhkan oleh karyawan

maupun perusahaan demi tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan

Perusahaan.

2.3. Dalam mengambil keputusan, Direktur mengacu pada

program perusahaan yang telah ditetapkan, baik program

jangka pendek maupun program jangka panjang.

c. Wewenang

3.1. Sebagai pengambil keputusan tertinggi manajerial.

3.2.Direktur berwenang mengangkat dan memberhentikan

Director, General Manager, Manager, dan Kepala Divisi serta

memberikan peringatan apabila dianggap menyimpang dari

kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Top

Management (Director).

2. General Manager

a. Tugas

1.1. Memimpin rapat tinjauan manajemen, apabila Director

berhalangan hadir.

1.2. Mengimplementasikan kebijakan perusahaan dan memastikan

berjalannya peraturan perusahaan serta kesesuaiannya dengan

obyektif dan strategi perusahaan sesuai targat bisnis

perusahaan secara menyeluruh.

1.3. Mengelola semua aspek dari berbagai operasi bisnis

perusahaan, baik dari sisi SDM, Pelayanan Administrasi,

Marketing, Operasional, Keuangan dan bahkan kebijakan dan

prosedur.

27

b. Tanggung Jawab

2.1. Merencanakan strategi implementasi atas kebijakan

perusahaan secara menyeluruh agar dapat dijalankan secara

optimal.

2.2. Memonitor pelaksanaan kebijakan dan strategi perusahaan

serta memastikan kelancaran pelaksanaannya agar dapat

berjalan secara maksimal dan tepat.

2.3. Mengontrol dan mengevaluasi implementasi strategi agar

memperoleh masukan strategi sebagai usulan untuk kebijakan

tahun berikutnya.

2.4. Mengevaluasi dan menganalisa hasil implementasi strategi

perusahaan serta mencari usulan atas pemecahan masalah yang

timbul.

2.5. Mengarahkan fungsi setiap departemen dalam menjalankan

strategi perusahaan.

c. Wewenang

3.1. Membina, memberikan bimbingan, sarana dan perintah pada

para manager, Busines Division Manager dan/atau Kepala

Divisi yang menyangkut pelaksanaan tugas.

3.2. Memilai kinerja dan prestasi para Manager, Busines Div,

Managerdan/atau Kepala Divisi.

3.3. Memberi masukan ide / saran kepada Director serta

FinanceManager atas reward &Punisment.

3.4. Memberi keputusan yang bersifat urgent apabila Director

berhalangan.

3.5. Mewakili kepentingan Director dalam hal tugas luar sesuai

dengan penugasan dari Director.

3.6. Berwenang mengatakan dan memberhentikan Manager,

Busines Manager dan/atau Kepala Divisi, dan Karyawan

28

lainnya serta memberikan peringatan apabila dianggap

menyimpang dari kebijakan dan peraturan yang telah

ditetapkan oleh Top Management (Director).

3. Marketing Manager

a. Tugas

1.1. Merencanakan, mengontrol dan mengkordinir proses

pemasaran bersama dengan MarketingSupervisor / Marketing

Executive untuk mencapai target penjualan dan

mengembangkan pasar secara efektif dan efisien.

1.2. Bertugas meningkatkan omset Perusahaan seoptimal mungkin

dengan mencari Customer baru dan memelihara customer

yang telah ada.

1.3. Berusaha mempelajari dan mengetahui strategi perusahaan

kompetitor dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya

kepada Customer dengan selalu meningkatkan Relationship.

b. Tanggung Jawab

1.1. Menentukan Selling Rate, mengatur jadwal kunjungan serta

sistem promosi untuk memastikan tercapainya target

pemasaran.

1.2. Memonitor perolehan order serta merangkumkan forecast

untuk memastikan target pemasaran terisi secara optimal.

1.3. Menganalisa dan mengembangkan strategi marketing untuk

meningkatkan jumlah Customer dan area sesuai dengan target

yang ditentukan.

1.4. Melakukan evaluasi kepuasan Customer dari hasil survey

seluruh MarketingTeam untuk memastikan tercapainya target

kepuasan Customer yang ditentukan.

1.5. Menerapkan budaya, sistem, dan peraturan intern perusahaan

serta menerapkan manajemen biaya, untuk memastikan budaya

29

perusahaan dan sistem serta peraturan dijalankan dengan

optimal.

c. Wewenang

3.1. Marketing Manager Berwenang menentukan perubahan

selling rate sesuai dengan kondisi pasar dan persaingan dengan

kompetitor.

3.2. Bersama-sama dengan Marketing Director dan/atau General

Manager dalam menetapkan kebijakan harga jual dan sistem

pembayaran.

3.3. Berwenang mengangkat dan memberhentikan Marketing

supervisor dan MarketingExecutive di bawahan.

4. Hrd & GA Manager

a. Tugas

1.1. Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem

pengelolaan SDM, serta mengkoordinasikan dan mengontrol

pelaksanaan fungsi manajemen SDM diseluruh aktivitas

perusahaan agar bisa menunjang dan meningkatkan kinerja

SDM dalam mencapai target perusahaan( Holding ).

1.2. Melakukan pembinaan karyawan, baik moral maupun material

untuk meningkatkan motivasi dan gairah kerja para karyawan.

1.3. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan sesuai

dengan bidang dan jabatannya untuk meningkatkan

profesionalisme mereka.

b. Tanggung Jawab

2.1. Menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan SDM di

perusahaan berdasarkan strategi jangka panjang dan jangka

pendek yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan

pemerintah yang berlaku agar diperoleh SDM dengan kinerja,

30

kapabilitas dan kompetensi yang sesuai dengan yang

diinginkan perusahaan ( Holding ).

2.2. Menyusun rencana kerja dan anggaran bagiannya sesuai

dengan strategi, kebijakan dan sistem SDM yang telah

ditetapkan untuk memastikan tercapainya sasaran bagian SDM.

2.3. Mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan fungsi SDM

di seluruh aktivitas perusahaan ( Holding ) untuk memastikan

semuanya sesuai dengan strategi, kebijakan, sistem dan rencana

kerja yang telah disusun.

2.4. Mengkoordinasi dan mengontrol anggaran bagi SDM agar

digunakan dengan efektif dan efisien dengan rencana kerja.

2.5. Mengarahkan, menganalisa dan mengelola praktek dan

prosedur remunerasi untuk memastikan paket remunerasi yang

ditetapkan perusahaan adalah kompetitif, sejalan dengan

praktek industri serta sesuai kemampuan finansial perusahaan (

Holding ) dan adil secara internal.

2.6. Mengkoordinasikan dan mengontrol penyusunan dan

pelaksanaan program pelatihan dan pengembengan, termasuk

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan evaluasi pelatihan,

untuk memastikan tercapainya target tingkat kemampuan dan

kompetensi setiap karyawan.

2.7. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan

perkembangan perusahaan, serta mengkoordinasikan dan

mengontrol pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi untuk

memastikan tersedianya tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai

dengan permintaan dan kualifikasi yang diinginkan dalam

jangka waktu yang telah disepakati.

2.8. Menyusun sistem manajemen kinerja serta mengkoordinasikan

dan mengontrol pelaksanaan siklus manajemen kinerja – mulai

31

dari merencanakan, mentoring, sampai dengan penilaian

kinerja – untuk memastikan tercapainya target kinerja individu,

divisi maupun perusahaan ( Holding ).

2.9. Mengelola dan mengontrol aktivitas administrasi kantor,

kepersonaliaan, dan sistem informasi SDM untuk memastikan

tersedianya dukungan yang optimal bagi kelancaran

operasional perusahaan ( Holding ).

c. Wewenang

3.1. Menentukan jumlah dan kualifikasi pendidikan karyawan

untuk berbagi jabatan dalam perusahaan, baik di tingkat

pimpinan, Manager, Supervisor, Kepala Divisi maupun staf.

3.2. Berwenang menganalisa dan mengawasi kegiatan-kegiatan

pekerjaan di perusahaan.

3.3. Berwenang memberikan penilaian-penilaian terhadap para

karyawan dan/atau Kepala Divisi.

5. Finance Manager

a. Tugas

1.1. Membuat Cash Flow perusahaan serta memonitor Cash Flow

dan modal perusahan agar neraca keuangan tetap seimbang

sehingga memudahkan perusahaan ( Holding ) dalam realisasi

sliran kas.

1.2. Memonitor, menumpulkan data dan menganalisa posisi kas

perusahaan dan aliran kas dengan melihat pertimbangan

kondisi modal, piutang, pembayaran dan pengeluaran secara

kontinyu untuk memastikan keseimbangan kondisi keuangan

perusahaan ( Holding ).

1.3. Menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam upaya

pencapaian target perusahaan ( Holding ).

32

b. Tangung Jawab

2.1. Memastikan kelancaran hubungan dengan pihak perbankan

untuk mendapatkan kesepakatan, kepercayaan, kerjasama dan

aktivitas perbankan lainnya yang bisa membantu proses

perbankan untuk kepentingan perusahaan ( Holding ) sesuai

prioritas yang diharapkan.

2.2. Melakukan koordinasi tentang pengumpulan data keuangan

serta sistem dan prosedur keuangan lainnya agar seluruh

aktivitas keuangan yang dilakukan perusahaan ( Holding )

dapat terkoordinasi dan terdokumentasi dengan baik sesuai arah

garis kebijakan perusahaan ( Holding ).

2.3. Melakukan analisa keuangan dengan perbandingan kondisi pasar

dan valas untuk analisa keuangan yang akurat.

c. Wewenang

3.1. Menentukan prioritas dalam hubungan dengan perbankan.

3.2. Menentukan kondisi kas melalui analisa aliran kas.

3.3. Memutuskan permasalahan teknis strategis harian.