tanggung jawab hukum pt. asuransi jiwasraya …

109
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JIWASRAYA TERHADAP PEMEGANG POLIS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN (Studi Kasus Wanprestasi) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh: SYARAFINA SHADRIN NIM: 11160480000014 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1441 H/2020 M

Upload: others

Post on 15-Mar-2022

22 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JIWASRAYA

TERHADAP PEMEGANG POLIS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

(Studi Kasus Wanprestasi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

SYARAFINA SHADRIN

NIM: 11160480000014

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1441 H/2020 M

i

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JIWASRAYA

TERHADAP PEMEGANG POLIS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

(Studi Kasus Wanprestasi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

SYARAFINA SHADRIN

NIM: 11160480000014

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1441 H/2020 M

ii

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JIWASRAYA

TERHADAP PEMEGANG POLIS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

(Studi Kasus Wanprestasi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

SYARAFINA SHADRIN

NIM. 11160480000014

Pembimbing I Pembimbing II

A.M. Hasan Ali, M.A. Diana Mutia Habibaty, S.E.Sy., M.H.

NIP. 19751201 200501 1 005 NUPN. 99201131

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1441 H/2020 M

iii

v

ABSTRAK

SYARAFINA SHADRIN. NIM 11160480000014. TANGGUNG

JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JIWASRAYA TERHADAP

PEMEGANG POLIS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40

TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN (Studi Kasus Wanprestasi).

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441 H/ 2020 M. Ix + 75 halaman dan 24

halaman lampiran.

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah tanggung jawab hukum PT.

Asuransi Jiwasraya selaku penanggung dalam asuransi kepada pemegang polis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum yang

dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya yang tidak melakukan kewajibannya atau bisa

disebut sebagai wanprestasi dan untuk menjelaskan pemenuhan hak pemegang

polis yang dipenuhi oleh PT. Asuransi Jiwasraya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis yang

melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi

di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian dan juga menggunakan pendekatan studi kasus (case approach)

yaitu kasus wanprestasi yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya.

Hingga Penelitian ini dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

tidak adanya tanggung jawab hukum berupa tindakan atau sanksi sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 71 yang

seharusnya diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada PT. Asuransi Jiwasraya

sejak terjadinya wanprestasi yaitu pada tahun 2018 yang melanggar hak dari

pemegang polis asuransi. Roll over yang ditawarkan kepada pemegang polis

adalah salah satu bentuk hak yang dapat diberikan yang mana hal ini tertulis

dalam perjanjian asuransi dan menjadi sebuah solusi dari PT. Asuransi Jiwasraya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Wanprestasi, Hak Pemegang Polis.

Pembimbing Skripsi : 1. A.M. Hasan Ali, M.A.

2. Diana Mutia Habibaty, S.E.Sy.,M.H.

Daftar Pustaka : Tahun 1986 Sampai Tahun 2020.

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang

telah memberikan karunia nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan sehingga

peneliti telah mampu menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “TANGGUNG

JAWAB HUKUM PT.ASURANSI JIWASRAYA TERHADAP PEMEGANG

POLIS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG PERASURANSIAN (STUDI KASUS WANPRESTASI)”.

Sholawat serta semoga tercurahkan kepada Rasulallah SAW, keluarga dan

sahabatnya. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna

memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Selama penelitian dilakukan hingga penelitian ini selesai,

peneliti mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Peneliti

ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu

Hukum, dan Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ali Mansur, M.A. Dosen Pembimbing Akademik.

4. A.M Hasan Ali M.A dan Diana Mutia Habibaty, S.E.,Sy.,M.H. Pembimbing

skripsi yang telah membantu memberikan arahan serta saran sehingga

penelitian dapat terselesaikan.

5. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

Kepala Urusan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah

memberikan fasilitas kepada peneliti untuk mencari sumber bacaan.

6. Forum Korban PT. Asuransi Jiwasraya, Khususnya kepada Bapak Machril

yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan informasi

yang dibutuhkan dalam penelitian.

vii

7. Kedua orang tua peneliti yaitu Beni Winarmo dan Enni Anggraeni, serta adik

peneliti Mochammad Daffa Ramadhan dan kepada nenek tercinta Ibu Hj. Siti

Julaikha yang telah memberikan berbagai dukungan serta doa hingga penelitian

ini dapat terselesaikan.

8. Teman yang telah membantu, memberi saran dan menemani saya dalam proses

penyusunan skripsi ini, Gerald Vardi Pratama, Almira Mey Theda, Dina

Rahmawati, Rizka Ramadhani, Shinta Rajni, Ndaru Kusumo Wibowo, dan

Wisnu Wira Agung.

9. Pihak lain yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER………………………….………………………………….i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ................................ iii

LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................. iv

ABSTRAK..............................................................................................................v

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ...................... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................... 6

D. Metode Penelitian ....................................................................... 7

E. Sistematika Pembahasan ........................................................... 10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB

PERUSAHAAN ASURANSI

A. Kerangka Konseptual ................................................................ 12

B. Kerangka Teori ......................................................................... 13

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ........................................ 31

BAB III URAIAN UMUM TENTANG PT. ASURANSI JIWASRAYA

A. Produk Asuransi PT. Asuransi Jiwasraya .................................. 34

B. Penyebab PT. Asuransi Jiwasraya Mengalami Keadaan Gagal

Bayar ........................................................................................ 38

C. Hubungan Hukum Para Pihak Saving Plan yang di Pasarkan

Melalui Bancassurance ............................................................. 41

BAB IV TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JIWASRAYA

ATAS PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP

PEMEGANG POLIS

A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jiwasraya

Terhadap Pemegang Polis Pada Saat Perusahaan Melakukan

Wanprestasi .............................................................................. 53

ix

B. Pemenuhan Hak Pemegang Polis Oleh PT. Asuransi Jiwasraya.

................................................................................................. 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................... 68

B. Rekomendasi ............................................................................ 69

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 70

LAMPIRAN……………………………………………………………………..76

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pihak

penanggung dan pihak tertanggung. Yang mana dalam hal ini pihak

tertanggung merupakan nasabah dan pihak penanggung ialah perusahaan

asuransi. Perjanjian ini merupakan perjanjian pengalihan risiko yang dialami

oleh tertanggung, dengan membayarkan sejumlah premi maka risiko tersebut

dapat dialihkan kepada pihak penanggung. Risiko yang dapat dialihkan

berupa kecelakaan, bencana alam, bahkan sampai dengan kematian

tergantung mengenai objek perjanjiannya.

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa ada beberapa macam risiko yang

bisa saja menimpa siapa saja, baik orang secara individu ataupun pelaku

usaha. Untuk pelaku usaha yang sudah mempunyai pengalaman dalam

mengelola usahanya maupun untuk para profesional, terhadap risiko yang

hendak dialami dalam melaksanakan kegiatan setiap hari, pada umumnya

mereka tidak mengelolanya dengan sendiri namun dialihkan kepada pihak

lain, dalam hal ini dikenal sebagai lembaga asuransi.1

Namun seiring berjalannya waktu kini asuransi tidak hanya digunakan

oleh pelaku usaha tetapi masyarakat umum juga menggunakan asuransi.

Walaupun penggunaan asuransi di Indonesia masih rendah, yaitu sekitar 6,6%

penduduk Indonesia yang memiliki asuransi jiwa.2 Asuransi mempunyai

manfaat salah satunya memberikan rasa aman kepada nasabah terhadap hal-

hal yang tidak terduga. Beragam pula jenis-jenis asuransi mulai dari asuransi

jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, sampai dengan asuransi

1 Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h.4. 2 Tia Dwitiani, Penetrasi Asuransi Jiwa Rendah, Tak Sebanding Dengan Pertumbuhan

Penduduk Indonesia, diakses dari https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-

01318956/penetrasi-asuransi-jiwa-rendah-tak-sebanding-dengan-pertumbuhan-penduduk-

indonesia, pada Jumat, 8 November 2019.

2

perjalanan. Premi yang dibayarkan juga berbeda-beda antara satu industri

asuransi dengan industri asuransi lainnya.

Per Desember 2019, tercatat di Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebanyak 74

perusahaan asuransi Umum, 53 perusahaan asuransi jiwa, 6 perusahaan

reasuransi, 3 perusahaan asuransi wajib dan terdapat 2 perusahaan asuransi

sosial.3 Beberapa asuransi di Indonesia merupakan Badan Usaha Milik

Negara yaitu PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Asuransi Ekspor Indonesia , PT.

Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PT. Asuransi

Kredit Indonesia, dan PT. Asuransi Jasa Indonesia. 4

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan asuransi pertama

yang ada di Indonesia yang didirikan pada tahun 1859. PT. Asuransi

Jiwasraya terlahir dengan gagasan mulia yaitu mendidik masyarakat untuk

merancang masa depan. Sebuah gagasan besar yang sudah lebih dari 152

tahun lalu disadari arti penting oleh para perintis, pendiri serta penentu

kebijakan di Republik ini. Untuk mengemban tugas mulia ini, Jiwasraya

mengerahkan segala pengabdian serta keahliannya dalam memenuhi tuntutan

kebutuhan masyarakat akan asuransi jiwa dan perencanaan keuangan yang

semakin kompleks dan kompetitif.5

Namun, pada akhir tahun 2018 terjadi permasalahan mengenai

perusahaan asuransi ini. PT. Asuransi Jiwasraya menghadapi tekanan

likuiditas yang menyebabkan keterlambatan nilai pencairan klaim terhadap

pemegang polis asuransi. Pada 2018 tercatat penundaan pembayaran

3 Direktori Asuransi Triwulan IV 2019, diakses dari https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-

dan-statistik/direktori/asuransi/Pages/-Direktori-Asuransi-Triwulan-IV-2019.aspx, pada Jumat, 5

Juni 2020. 4 Wikipedia, Daftar badan usaha milik negara di Indonesia, diakses dari

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_badan_usaha_milik_negara_di_Indonesia, pada Sabtu, 9

November 2019. 5 Jiwasraya, Sejarah Jiwasraya, https://jiwasraya.co.id/?q=id/sejarah-jiwasraya, pada

Sabtu, 9 November 2019.

3

dilakukan untuk 711 polis produk bancassurance senilai Rp 802 miliar.6

Perusahaan tersebut pada 2019 tercatat menanggung tunggakan pembayaran

klaim jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis dengan nilai bunga Rp 96,58

miliar.7 PT. Asuransi Jiwasraya bekerja sama dengan tujuh bank dalam

melakukan pemasaran terhadap produk bancassurance yang dikenal sebagai

Saving Plan yang diterbitkan lima tahun lalu. Ketujuh bank tersebut adalah

Bank Tabungan Negara (BTN), Standard Chartered, Bank KEB Hana

Indonesia, Bank Victoria, Bank ANZ, Bank QNB Indonesia, dan Bank

Rakyat Indonesia (BRI). Saving plan ialah produk asuransi jiwa dengan

kegunaan memberikan perlindungan berupa proteksi meninggal dunia atau

cacat tetap total karena kecelakaan, serta memberikan manfaat lain yaitu

kepastian investasi sebesar pengembalian pokok dan hasil investasi yang

dijamin.8

Pada 2019, diduga penyebab ketidakmampuan membayar klaim yang

dialami PT.Asuransi Jiwasraya disebabkan oleh tekanan likuiditas yang

terjadi karena kesalahan investasi. Pada periode 2007 hingga 2012,

perusahaan asuransi tersebut menempatkan dananya pada repo saham.

Transaksi repo (repurchase agreement) adalah pinjaman yang diberikan

dengan agunan berupa saham. Pinjaman seperti ini menawarkan bunga yang

tinggi mengingat risikonya juga tinggi. Masalah muncul ketika pasar modal

melemah dan harga-harga saham anjlok. Perusahaan tidak bisa menjual

saham yang menjadi agunan pinjaman tersebut karena nilainya turun.

6 Safrezi Fitra, Salah Investasi Jiwasraya yang Berujung Gagal Bayar, diakses dari

https://katadata.co.id/telaah/2018/10/23/salah-investasi-jiwasraya-yang-berujung-gagal-bayar,

pada Sabtu, 9 November 2019. 7 Tony Hartawan, BUMN: Holding Asuransi Bukan Solusi Selamatkan Jiwasraya,

diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1274517/bumn-holding-asuransi-bukan-solusi-

selamatkan-jiwasraya/full&view=ok, pada Sabtu, 9 November 2019. 8 Jiwasraya, JS Proteksi Plan, diakses dari

https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/product/bancassurance/js-proteksi-plan, pada Sabtu, 9

November 2019.

4

Perusahaan asuransi sebagai pemberi pinjaman bisa rugi jika memaksakan

menjual jaminan saham saat harganya rendah.9

PT. Asuransi Jiwasraya berjanji akan membayarkan klaim milik para

pemegang polis, namun setelah dua tahun berlalu sampai hari ini masih

terdapat pemegang polis yang belum mendapatkan pembayaran atas klaimnya

tersebut. Para pemegang polis mencoba untuk menghubungi pihak dari PT.

Asuransi Jiwasraya, namun tidak membuahkan hasil. Salah satu di antaranya

adalah Lee Kang Hyun, Vice President PT Samsung Electronics Indonesia

yang juga President Korean Chamber of Commerce in Indonesia (Kocham).

Hal ini tentu sangat merugikan pemegang polis karena tujuan utama

pemegang polis menggunakan asuransi untuk melindungi dirinya dari hal-hal

tak terduga, tetapi dalam hal pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi

tidak dapat melakukan pembayaran atas pengalihan risiko yang sudah

menjadi kewajibannya dalam perjanjian asuransi.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung mempunyai kewajiban:10

1. Memberikan ganti rugi atau memberikan sejumlah uang kepada

tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjian terjadi, kecuali

apabila terdapat sesuatu hal untuk dijadikan alasan agar perusahaan

asuransi terbebas dari kewajiban tersebut.

2. Menandatangani polis serta menyerahkannya langsung kepada

tertanggung.

3. Mengembalikan premi kepada tertanggung apabila asuransi batal

ataupun gugur, dengan ketentuan tertanggung belum menanggung

risiko sebagian ataupun seluruhnya.

9 Safrezi Fitra, Salah Investasi Jiwasraya yang Berujung Gagal Bayar, diakses dari

https://katadata.co.id/telaah/2018/10/23/salah-investasi-jiwasraya-yang-berujung-gagal-bayar,

pada Sabtu, 9 November 2019. 10 Man Suparaman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga,

(Bandung: Alumni, 2003), h.23.

5

4. Dalam asuransi kebakaran, penanggung wajib menanggung biaya

kerugian yang dibutuhkan untuk membangun kembali jika dalam

perjanjian atau polis tertulis hal tersebut.

Dalam ketentuan di atas jelas bahwa perusahaan asuransi wajib

memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atau pemegang polis apabila

peristiwa itu terjadi. Namun, ketika tertanggung mengajukan klaim kepada

perusahaan asuransi, perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka tidak

mampu untuk membayar.

Dari permasalahan di atas, karena belum terdapatnya tindakan mengenai

pembayaran klaim jatuh tempo sejak 2018 dan hal tersebut tentu sangat

merugikan pemegang polis, peneliti merasa hal ini perlu dikaji lebih dalam

mengenai tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap hak-hak

nasabah PT Jiwasraya, dalam judul “Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi

Jiwasraya terhadap Pemegang Polis di tinjau dari Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2014 (Studi Kasus Wanprestasi).”

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan dalam latar

belakang masalah, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Lemahnya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik.

c. Kurang lengkapnya aturan mengenai Perasuransian di Indonesia.

d. Perlunya tindakan berupa tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh

PT.Asuransi Jiwasraya.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

pembahasan ini hanya berfokus pada satu titik permasalahan, peneliti

dalam hal ini akan mengkaji secara mendalam mengenai tanggung jawab

6

hukum PT. Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis di tinjau dari

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembatasan masalah di

atas, perumuskan masalah yang akan peneliti angkat adalah bentuk

tanggung jawab PT. Asuransi Jiwasraya dalam menangani klaim dari

pemegang polis. Untuk memudahkan penelitian maka dalam rumusan

masalah ini dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut

a. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum PT. Asuransi Jiwasraya

terhadap pemegang polis pada saat perusahaan melakukan

wanprestasi?

b. Bagaimana pemenuhan hak pemegang polis oleh PT. Asuransi

Jiwasraya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak

dicapai dari penelitian ini ialah:

a. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum PT. Asuransi

Jiwasraya terhadap pemegang polis pada saat perusahaan melakukan

wanprestasi.

b. Untuk mengetahui pemenuhan hak pemegang polis oleh PT. Asuransi

Jiwasraya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat, baik manfaat secara

teoritis maupun manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat

berupa penambahan pengetahuan sebagai kajian dari sudut pandang

7

hukum terutama dibidang hukum asuransi serta sebagai referensi untuk

melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi

mengenai risiko sebelum melakukan perjanjian asuransi serta untuk

meningkatkan tanggung jawab perusahaan asuransi di Indonesia

sebagai pihak penanggung.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang

(statute approach) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi

dan regulasi. 11 Penelitian ini dilakukan untuk meneliti peraturan-

peraturan yang menjadi landasan hukum tentang tanggung jawab

perusahaan asuransi terhadap pemegang polis apakah telah sesuai

dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus

(case approach) yaitu kasus wanprestasi yang dialami oleh PT

Asuransi Jiwasraya.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian

normatif yuridis, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif12,

yaitu akan mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum yang

digunakan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

11 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:

Bayumedia Publishing, 2006), h. 302. 12 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, …h.295.

8

Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai bahan hukum

primer ialah:

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian.

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.

3) POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi

dan Pemasaran Produk.

4) POJK Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran

Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan

Bank (Bancassurance).

5) POJK Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan

Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama

Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance).

6) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola yang

Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

7) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

8) POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang tentang

Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah.

9) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 Tentang

Produk Unit Link.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh

melalui studi kepustakaan yang mengacu pada Polis Asuransi

Super Jiwasraya Plan dan dengan melakukan wawancara dengan

narasumber yaitu nasabah PT. Asuransi Jiwasraya yang

tergabung dalam Forum Korban Gagal Bayar Jiwasraya.

9

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap

dari bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedia, dan

sumber-sumber lainnya yang diakses melalui internet yang

berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang

permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi

Jiwasraya.

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode

pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan

melakukan penelitian terhadap polis asuransi Super Jiwasraya Plan

dan melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu pemegang

polis asuransi PT. Asuransi Jiwasraya. Berbagai sumber bacaan

seperti buku-buku yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum

perusahaan asuransi dan hak pemegang polis sebagai pemakai jasa

asuransi yang dikemukakan oleh pendapat para ahli, surat kabar,

artikel, kamus dan juga berita yang di peroleh melalui media

internet.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini akan dikaji dengan analisis kualitatif. Analisis

kualitatif artinya dianalisis dengan data-data yang sudah ada. Metode

analisis dan secara kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan

oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang

dijadikan rujukan dalam menyajikan permasalahan hukum yang

menjadi objek kajian.13 Data yang sudah ada akan diolah dan

dianalisis secara deduktif, yang selanjutnya dikaitkan dengan norma-

norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang

ada.

13 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Sinar Grafika,2011), h.107.

10

6. Pedoman Penulisan

Pedoman yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun

skripsi ini mengacu pada kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dan

buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dam Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017”.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab-bab agar dapat

memperjelas cakupan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan

memudahkan para pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini, urutan

masing-masing bab dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian,

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metodologi

penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

ASURANSI

Pada bab ini, akan dibahas dua jenis kajian pustaka, yakni

kerangka konseptual yang membahas mengenai kata-kata

atau istilah-istilah yang muncul pada penelitian ini agar

tidak terjadi kerancuan pemahaman terhadap istilah-istilah,

lalu juga kajian teoritis yang mana membahas teori-teori

yang berkaitan dengan pembahasan terkait penelitian ini.

Pada sub bab selanjutnya di bab ini juga membahas review

studi terdahulu. Pada sub bab ini mendeskripsikan hasil

penelusuran penulis terhadap studi atau penelitian terdahulu

yang serumpun. review studi terdahulu, agar tidak

terjadinya persamaan terhadap materi muatan dan

pembahasan yang dibuat antara peneliti dengan pihak lain.

11

BAB III URAIAN UMUM TENTANG PT. ASURANSI

JIWASRAYA

Pada bab ini menjelaskan bahwa peneliti akan membahas

dan menguraikan beberapa data yang berhubungan erat

dengan apa yang menjadi titik fokus pembahasan dalam

penelitian ini, yaitu akan menjabarkan mengenai produk

asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya,

Penyebab PT. Asuransi Jiwasraya melakukan wanprestasi,

dan Hubungan Hukum Para Pihak Saving Plan yang

dipasarkan Melalui Bancassurance.

BAB IV TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI

JIWASRAYA ATAS PERBUATAN WANPRESTASI

TERHADAP PEMEGANG POLIS

Pada bab ini peneliti membahas dan menjawab

permasalahan yang ada pada penelitian ini diantaranya

menjelaskan dan menganalisis serta menjawab

permasalahan hukum mengenai bentuk tanggung jawab PT.

Asuransi Jiwasraya terkait tidak dibayarkannya klaim

pemegang polis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2014 tentang Perasuransian dan pemenuhan hak

pemegang polis yang telah dilakukan oleh pihak

perusahaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian

dari peneliti dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan

penyederhanaan dari hasil analisis data dan dapat ditarik

dari uraian yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya

yang saling erat dengan pokok masalah. Bab V diakhiri

dengan rekomendasi. Rekomendasi dibuat berdasarkan

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

12

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

ASURANSI

A. Kerangka Konseptual

Pada ulasan ini, peneliti menggunakan beberapa konsep mengenai istilah

yang hendak digunakan pada penelitian, diantaranya yaitu:

1. PT. Asuransi Jiwasraya

PT. Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi yang mana

perusahaan tersebut didirikan berbentuk Perseroan Terbatas sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Kepengurusan perusahaan tersebut terdiri dari Direktur

Utama yang dijabat oleh Hexana Tri Sasongko (periode 2018-

sekarang), Dasuki Amsir selaku Komisaris Utama (periode 2020), dan

pemegang saham yaitu Pemerintah atau biasa disebut dengan Badan

Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam penelitian ini PT. Asuransi

Jiwasraya merupakan pihak penanggung yang wajib untuk memenuhi

klaim dari para pemegang polis.

2. Pemegang Polis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pada Pasal 1

angka 22, pemegang polis dapat diartikan sebagai suatu pihak yang

mengikatkan dirinya, dan menjadi tanggungan dari perusahaan

asuransi. Dalam penelitian ini pemegang polis yang dimaksud ialah

seseorang yang telah mengikatkan dirinya dengan PT. Asuransi

Jiwasraya dan memiliki jenis polis Saving Plan (Produk

Bancassurance).

3. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan dimana suatu pihak yang

mempunyai kewajiban untuk menanggung sesuatu, tetapi tidak dapat

menjalankan kewajibannya. Dalam hal perasuransian ialah perusahaan

13

asuransi sebagai pihak yang mempunyai kewajiban menanggung

risiko tidak dapat memenuhi klaim pemegang polis.

Wanprestasi juga dapat diartikan yaitu ketika pihak yang telah

membuat perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya atau

kewajibannya bagi pihak lainnya (ingkar janji).

Menurut Ahmadi Miru didalam bukunya memaparkan beberapa

perbuatan yang dapat dikatakan wanprestasi ialah sebagai berikut:1

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Melakukan prestasi namun tidak sepenuhnya.

c. Memenuhi prestasi, namun lewat dari waktu yang seharusnya.

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Ahli hukum lain yaitu Abdulkadir Muhammad menjelaskan lebih

lanjut mengenai wanprestasi berupa tidak terpenuhinya hak kreditur

yang menjadi kewajiban debitur dapat disebabkan oleh dua

kemungkinan alasan, yaitu: 1) Karena alasan debitur, baik sengaja

atau tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian; 2) Karena

keadaan memaksa (overmacht) atau (force majeure) diluar

kemampuan debitur.2

Selanjutnya terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono

Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaaan suatu

prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus

dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam

bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk

prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.3

B. Kerangka Teori

1. Asuransi Pada Umumnya

1 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers,

2007),h. 74. 2 Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan,…h.78. 3 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur Pustaka,2012),

h.17.

14

a. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari kata verzekering (Belanda) yang

berarti pertanggungan. Dari sudut pandang ekonomi dan hukum

asuransi ialah wujud manajemen risiko utama yang dapat

digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian

yang belum tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang

wajar (adil) atas risiko kerugian, dari satu entitas ke entitas lain.

Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan

untuk melindungi orang, kelompok, atau pelaku usaha terhadap

risiko kerugian finansial dengan upaya membagikan atau

menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.4

Definisi asuransi diatur dalam Pasal 246 KUHD yang

menyatakan asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang

penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima

suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena

suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa

yang tak tertentu.

Pengertian Asuransi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Asuransi

merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan

asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan

bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan

untuk :

1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang

polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang

timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab

hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung

4 Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, (Depok: Rajawali Pers,2017) h.1.

15

/ pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak

pasti tersebut; atau

2) Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan

dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

b. Pengertian Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi yang biasa disebut dengan penanggung

diartikan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2014 tentang perasuransian yaitu Perusahaan asuransi umum dan

perusahaan asuransi jiwa. Dan didalam Pasal 1 angka 4 Usaha

Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan

atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan

distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan

keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi

syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Lebih jelas lagi dituangkan dalam tulisan milik Sri Redjeki

Hartono yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi Adalah

perusahaan yang bertindak sebagai penanggung risiko.5 Seorang

politisi asal Amerika bernama Mark R. Green mengatakan bahwa

asuransi ialah lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi

risiko dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan

sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian

tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas

tertentu.6

c. Jenis-Jenis Asuransi

5 Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi,(Jakarta:Sinar

Grafika,1995),Cet II, h. 15.

6 Dessy Danarti, Jurus Pintar Asuransi – Agar Anda Tenang, Aman, dan Nyaman, ,

(Yogyakarta: Gmedia, 2011),h.7.

16

Di Indonesia asuransi terbagi menjadi beberapa macam diantaranya

yaitu: 7

1) Menurut Sifat Perikatannya

a) Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela ialah asuransi yang diikuti secara

sukarela tanpa adanya paksaan atau perintah dari pihak

tertentu yang mewajibkan, dan hal tersebut dilakukan antara

penanggung dan tergugat sesuai dengan perjanjian.

b) Asuransi Wajib

Asuransi wajib ialah asuransi yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah bagi warga negaranya yang bersifat wajib dan

hal tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional , salah

satunya adalah asuransi sosial.

2) Menurut Jenis Usaha

Bersumber pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menurut jenis usahanya

asuransi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu:

a) Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang

bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta

kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti,

misalnya asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat,

asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor

dan asuransi kredit.

b) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang memberikan

perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari

ancaman bahaya kematian. Contohnya adalah asuransi

7 Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan,…h. 135.

17

kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa

seumur hidup.

Asuransi jiwa kini terbagi menjadi dua macam yaitu

asuransi jiwa tradisional dan asuransi jiwa unit link.

Perbedaannya ialah asuransi jiwa tradisional hanyalah

menanggung risiko kematian, berbeda dengan jenis unit link

yang mana tidak hanya mencakup proteksi berupa kematian

melainkan juga investasi. Pada tahun 1957 adalah awal

mula polis unit link dikenal dan dikembangkan di Negara-

negara maju dan salah satunya di Negara Inggris yang

mereka sebut sebagai universal life. Asuransi unit link

mendapatkan pengesahan di Indonesia dengan

dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006

Tentang Produk Unit Link dan diatur lebih jelas dalam

Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk

Asuransi dan Pemasaran Produk.

Asuransi unit link bisa disebut sebagai invesment-

linked yang mana pada umumnya berkaitan dengan ekuitas

atau saham. jenis asuransi seperti ini merupakan gabungan

antara produk asuransi jiwa tradisional dan investasi,

asuransi ini dapat dikatakan asuransi dwiguna karena

mempunyai dua manfaat. Perihal produk asuransi jiwa

berupa risiko kematian,kecelakaan dan peristiwa lainnya

yang tertuang dalam polis menjadi pertanggungan dari

perusahaan asuransi, pada produk unit link risiko tersebut

juga tetap menjadi bagian tanggungan dari perusahaan

asuransi tetapi tidak untuk risiko investasi yang ditanggung

secara pribadi oleh pemegang polis.

Karena dalam unit link, pemegang polis bebas untuk

memilih investasi seperti apa. Beberapa jenis asuransi unit

18

link, yang ditawarkan pada perusahaan asuransi jiwa antara

lain:

1. Link Rupiah Managed Fund (Reksa Dana Campuran

Rupiah) yaitu dana investasi yang dimaksimalkan pada

pasar uang Rupiah, saham, dan obligasi.

2. Link USD Managed Fund (Reksa Dana Campuran

USD) merupakan dana investasi yang dimaksimalkan

pada pasar uang USD, obligasi, dan saham.

3. Link Equity Fund (Reksa Dana Saham) ialah

penempatan dana investasi berupa pembelian saham.

4. Link Fixed Income Fund (Reksa Dana Pendapatan

Tetap) adalah dana investasi dimaksimalkan pada surat

utang Pemerintah.

5. Link Rupiah Cash Fund (Reksa Dana Pasar Uang)

adalah dana investasi ditempatkan pada surat utang

berjangka waktu pendek atau yang biasa disebut

dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan dapat juga

dimaksimalkan pada pasar uang.

c) Reasuransi

Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau

asuransi ulang, yaitu suatu perusahaan asuransi kerugian

atau perusahaan asuransi jiwa karena tidak ingin

menanggung risiko yang terlalu berat maka perusahaan

tersebut melindungi dirinya dengan cara menggunakan jasa

asuransi lain.

d) Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di

bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan

raga masyarakat umum yaitu berupa peserta dan anggota

keluarganya (jika didaftarkan) dari risiko kecelakaan lalu

lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatan

19

karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia

lanjut.

d. Jenis-Jenis Klaim8

1) Klaim jatuh tempo (Maturity Claim)

Klaim jatuh tempo ialah suatu keadaan bahwa pemegang polis

bertahan hidup sampai berakhirnya perjanjian asuransi, yaitu

sampai tanggal jatuh tempo.

2) Klaim atas Penebusan

Klaim yang dapat dimohonkan saat polis telah menghasilkan

saldo tunai, sementara pemegang polis atau tertanggung

mengakhiri perjanjian asuransi.

3) Klaim Kematian (Death Claim)

Klaim yang dapat diajukan oleh ahli waris dari pihak

tertanggung, ketika tertanggung telah meninggal dunia.

4) Klaim atas Kecelakaan

Klaim dari pihak tertanggung yang disebabkan oleh kecelakaan

yang dialaminya pada saat polis tersebut masih berlaku.

5) Klaim atas Asuransi Perawatan Rawat Inap dan Operasi +

Rawat Jalan

Klaim yang disebabkan oleh tertanggung menderita penyakit

dan memerlukan rawat inap atau hanya rawat jalan.

e. Prinsip-prinsip dalam asuransi

Dalam penerapannya, asuransi berlandaskan pada prinsip-

prinsip yang telah diatur dalam KUHD. Hal ini harus diterapkan

agar perjanjian asuransi antara pihak tertanggung dan penanggung

dapat berjalan dengan baik dan memiliki kekuatan yang mengikat.

1) Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (Principle of

Insurable Interest)

8 Bumiputera, Prosedur Pengajuan Klaim, diakses dari

http://ajb.bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/claims, pada Senin, 13 Juli

2020.

20

Prinsip ini dapat diartikan sebagai adanya hak atau

hubungan dengan persoalan inti dari perjanjian seperti

menderita kerugian finansial sebagai akibat terjadinya

kerusakan, kerugian, atau kehancuran suatu benda.9

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang

menentukan bahwa :

”Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan

untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah

diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya

pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap

barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah

diwajibkan memberikan ganti rugi.”

Kepentingan yang terdapat dalam Pasal 250 KUHD harus

memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 268 KUHD dimana

kepentingan tersebut dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh

suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Dari keterangan di atas, hal penting yang harus dikandung

dalam prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu :10

a) Harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota

tubuh, atau tanggung gugat yang dapat dipertanggungkan dan

menjadi objek pertanggungan.

b) Tertanggung harus mempunyai hubungan dengan pokok

pertanggungan, dengan hubungan mana tertanggung tidak

akan mengalami kerugian apabila pokok pertanggungan itu

selamat atau bebas dari tanggung gugat, dan akan menderita

kerugian apabila pokok pertanggungan itu mengalami

kerusakan atau menimbulkan tanggung gugat. Dalam hal ini

9 Chairul huda dan lukman hakim, Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi, (Jakarta:

LPHI,2006),h.7. 10 Supardjono, Perasuransian di Indonesia, (Jakarta:Dedikbud,2004), h.64.

21

misalnya dalam hal asuransi kendaraan yang mana pokok

pertanggungannya ialah sebuah mobil. Maka seseorang yang

mempunyai kendaraan tersebut mempunyai hubungan

kepemilikan dengan objek tersebut.

c) Bahwa hubungan antara tertanggung dengan pokok

pertanggungan itu diakui oleh hakim.

2) Prinsip Itikad Terbaik (Utmost Good Faith)

Penerapan prinsip itikad terbaik dalam perjanjian asuransi

diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa :

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun

setiap memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si

tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang

demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah

mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak

akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang

sama mengakibatkan batalnya perjanjian.”

Pasal 251 KUHD menegaskan bahwa kewajiban untuk

melaksanakan itikad terbaik hanya berlaku pada pihak

tertanggung karena terdapat anggapan mengenai pihak

tertangggung yang paling mengetahui tentang obyek yang

diasuransikan.

Namun, dalam penerapannya seharusnya tidak hanya

menitikberatkan kepada pihak tertanggung saja. Pihak

penanggung juga memiliki kewajiban yang sama dalam hal ini

untuk memberikan pernyataan atau informasi yang sesuai

dengan apa yang diperjanjikan.

3) Prinsip Sebab Akibat (Causalitiet Principle)

Menurut definisi asuransi yang diatur dalam Pasal 246

KUHD “pihak penanggung hanya akan wajib membayar ganti

rugi, apabila kerugian atau kerusakan itu disebabkan oleh

suatu peristiwa yang tidak tertentu, yang dimaksud dengan

22

suatu peristiwa yang tidak tertentu disini adalah suatu

peristiwa yang tak tertentu yang telah diperjanjikan antara

pihak tertanggung dengan pihak tertanggung.”

Definisi standar dari proximate cause adalah sebagai berikut:11

Proximate cause means the active, efficient cause that sets in

motion a train of events which brings about a result, without the

intervention of any force started and working actively from a new

and independent source.

Artinya :

Penyebab proximate artinya penyebab aktif, efisien yang

menggerakkan suatu rangkaian peristiwa yang membawa akibat,

tanpa adanya intervensi dari suatu kekuatanpun yang timbul dan

bekerja secara aktif dari sumber yang baru dan berdiri sendiri.

4) Prinsip Kontribusi (Contribution)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 278 KUHD yang mana hanya

dapat diterapkan pada asuransi berganda. Apabila Tertanggung

mengasuransikan objek yang sama dan jumlah yang sama pula

kepada lebih dari satu penanggung atau perusahaan asuransi,

maka ketika tertanggung mengalami kerugian masing-masing

penanggung memikul harga yang sebenarnya dari kerugian

tersebut.12

5) Prinsip Subrogasi (Subrogation)

Seorang penanggung yang sudah melakukan pembayaran

ganti kerugian kepada tertanggung atas suatu benda yang

dipertanggungkannya, menggantikan tertanggung dalam segala

hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah

menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung itu

bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat

11 Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, (Jakarta:PT. Pustaka Banaman

Presindo,1999), h.65. 12 Man Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi

Deposito, Usaha Perasuransian, (Bandung:Alumni,2003), h. 63.

23

merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.

Penggantian kedudukan semacam ini dalam hukum perdata

disebut Subrogasi (subrogatie, subrogation).

Subrogasi mempunyai tujuan mencegah tertanggung

mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian (double

pergantian dari perusahaan asuransi dan pihak yang telah

menyebabkan kerusakan) yang dideritanya. 13

6) Prinsip ganti rugi (Indemnity)

Menurut pasal 246 KUHD, pengertian asuransi adalah

suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung

mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu

premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu

peristiwa yang tak tertentu.

Prinsip ini mengatur mengenai pemberian ganti rugi kepada

tertanggung karena suatu kerugian yang disebabkan oleh suatu

bahaya. Dalam hal ini biasanya pihak penanggung menerapkan

prinsip indemnity dengan 3 cara yaitu: 14

a) Cash: maksudnya ialah jika tertanggung

mengajukan klaim atas kerugian yang

dideritanya, maka penanggung memberikan

ganti rugi dengan menggunakan uang tunai.

b) Repair: dalam hal ini jika tertanggung mengalami

kerugian, penanggung akan melakukan

perbaikan terhadap objek pertanggungan.

c) Replacement: Apabila mendapat kerugian pada objek

pertanggungan, namun tidak dapat

13 A.M. Hasan Ali, “Asuransi dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

Al-Mizan, Vol.1, 2, (2009), h.172. 14 A.M. Hasan Ali, “Asuransi dalam Perspektif Islam”,…h.171.

24

dilakukan perbaikan maka objek tersebut

digantikan dengan objek yang sama.

2. Teori Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian ialah suatu peristiwa dimana terdapat

seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut saling

berjanji untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.14 Dari

peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang

dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara

dua orang yang membuatnya.

Menurut Syahmin A.K dalam bentuknya, perjanjian merupakan

suatu rangkaian ucapan yang berisi janji-janji atau kesanggupan yang

ditulis atau diucapkan.15 Ahli hukum lain berpendapat yaitu menurut M.

Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut

hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak

pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.16

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang

dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum

atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan

oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut: 17

a. Ada pihak-pihak.

Pihak yang dimaksud adalah subjek perjanjian terdapat

paling sedikit dua orang atau badan hukum yang memiliki

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan aturan

yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan

berkontrak yang berarti setiap orang bebas membuat perjanjian

dengan siapapun. Selain itu para pihak berhak juga untuk: 1)

Membuat atau tidak membuat perjanjian; 2) Menentukan isi

14 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke-31, (Jakarta:Intermasa,2003),h.5. 15 Syahmin, Hukum Kontrak Internasional,( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), h.140. 16 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum perjanjian,(Bandung: Alumni,1986), h.6. 17 Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan,…h.78.

25

perjanjian, pelaksanaan, serta; 3) Menentukan bentuk perjanjiannya

apakah tertulis atau lisan.

Dapat dilihat Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan : “Pada

umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau

perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Kemudian pasal 1340

KUH Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian hanya berlaku

antara pihak yang membuatnya“.

Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata

untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: 1) Sepakat

mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Cakap untuk membuat suatu

perjanjian; 3) Mengenai suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang

halal. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif karena

mengenai orangorang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian,

sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif

karena mengenai objek yang tertuang dalam perjanjian.

b. Ada Persetujuan

Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap

dan bukan suatu perundingan. Persetujuan didasari karena adanya

kesepakatan. Asas konsesualisme (consensualism) dapat

disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pasal

tersebut menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian

adalah adanya kesepakatan antara pihak yang mengadakan

perjanjian. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa

perjanjian tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan

adanya kesepakatan kedua belak pihak.

c. Ada tujuan yang hendak dicapai.

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya

tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan

undang-undang.

26

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban

yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat

perjanjian. Pihak pertama berhak atas sesuatu dan pihak kedua

berkewajiban melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tersebut.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda) ini dapat

diartikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat

untuk pihak yang bersangkutan. Asas pacta sunt servanda

merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya

sebuah undang-undang. Mereka dilarang melakukan intervensi

terhadap subtansi kontrak yang dibuat para pihak. Asas pacta sunt

servanda sebagaimana pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak, perjanjian tidak dapat

dibatalkan dan dilaksanakan karena terdapat alasan dari para pihak

yang cukup menurut Undang-Undang. Hal tersebut harus

dilaksanakan dengan itikad baik yaitu debitur dan kreditur wajib

melaksanakan subtansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau

keyakinan yang teguh maupun kemampuan dari kedua belah pihak.

Perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini

sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya

dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan

mengikat dan bukti yang kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah ada syarat-

syarat tertentu yang harus dipenuhi menurut Undang -Undang.

Berdasarkan pendapat tersebut maka unsur–unsur

perjanjian menurut Herlien Budiono terdiri atas:18

18 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang

Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2009),h. 5.

27

1) Kata sepakat dari dua pihak;

2) Kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para pihak;

3) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat

hukum;

4) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas

beban yang lain atau timbal balik;

5) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab

merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-

apa boleh dituntut, dipersalahkan, serta diperkarakan.19 Dalam kamus

hukum, tanggung jawab ialah sebuah keharusan untuk seseorang

melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya.19

Namun, Titik Triwulan mengemukakan pemikiran lain tentang

pertanggungjawaban wajib memiliki dasar, menurutnya hal yang dapat

menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain

untuk memberi pertanggungjawabannya.20 Prinsip dasar pertanggung

jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus

bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan

orang lain. Abdulkadir Muhammad menggolongkan tanggung jawab

dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi

beberapa teori, yaitu:21

19 KBBI Daring, Pengertian Tanggung Jawab, diakses dari

https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab, pada Senin, 21 September 2020. 19 Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 49. 20 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien,(Jakarta: Prestasi

Pustaka,2010), h.48. 21 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung:Citra Aditya Bakti,

2010), h.503.

28

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat secara sadar

melakukan perbuatan yang risikonya telah ia ketahui sehingga dapat

mengakibatkan kerugian pada penggugat.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum

yang sudah bercampur baur (interminglend).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa

mempersoalkan kesalahan (strick liability), didasarkan pada

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas

kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku

usaha apabila dalam melakukan usahanya masih menyimpang atau tidak

sesuai dengan ketentuan ini:22

a. Contractual Liability

Dapat disebut sebagai pertanggungjawaban kontraktual

merupakan pertanggungjawaban yang didasari pada kerugian yang

dialami konsumen pada saat menggunakan barang ataupun jasa hal

ini dapat disebut sebagai pertanggungjawaban perdata berdasarkan

perjanjian yang dimiliki dengan pelaku usaha.

b. Product liability

Merupakan tanggung jawab perdata secara langsung (strict

liability) dari pelaku usaha (produsen barang) atas kerugian yang

dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.

Inti dari strict liability yaitu tanggung jawab berdasarkan perbuatan

melawan hukum. Dalam tanggung jawab ini, jika konsumen

mengalami kerugian namun tidak memiliki perjanjian atau kontrak

22 Gunawan, Johannes, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999”, Jurnal Hukum Bisnis. Vol.8, (2015), h. 45-46.

29

(privity of contract) dengan pelaku usaha, konsumen tetap dapat

memperoleh ganti rugi secara langsung.

c. Profesional Liability

Tanggung jawab yang didasarkan pada tanggung jawab

perdata yaitu dilakukan secara langsung atas dasar perjanjian

kontrak dari pelaku usaha pemberi jasa atas kerugian yang dialami

oleh konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya.23 Hal

ini juga dapat didasarkan dari aturan-aturan yang dipegang teguh

oleh para professional seperti advokat akan melakukan

pekerjaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 tentang Advokat.

d. Criminal liability

Tanggung jawab pidana dari pelaku usaha (baik barang atau

jasa) atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat

(konsumen), selain sanksi pidana, terhadap pelaku usaha masih

dapat dikenakan hukuman pidana tambahan, berupa:

1) Perampasan barang tertentu;

2) Pengumuman putusan hakim;

3) Pembayaran ganti rugi;

4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan

timbulnya kerugian konsumen;

5) Kewajiban penarikan barang dan/atau jasa dari peredaran;

6) Pencabutan izin usaha.

4. Teori Piercing The Corporate Veil

Suatu Perseroan Terbatas yang selanjutnya dapat disebut PT

merupakan suatu badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai

badan hukum, dan karena hal tersebut maka PT memiliki tanggung

23 Nila Trisna,”Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha atas Iklan yang Menyesatkan

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ius

Civile Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Vol.2 ,2, (2018), h.103.

30

jawabnya secara individu.24 Namun, jika terjadi suatu hal seperti

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Direksi dengan melibatkan

kekayaan perseroan dan bertujuan untuk kepentingan individu, seperti

perbuatan yang terdapat pada pasal 372 KUH Pidana mengenai

penggelapan yaitu mengambil barang atau hak orang lain dengan cara

menguasai barang tesebut yang telah ada pada pelaku, dan pada pasal

378 KUH Pidana tentang penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk

menguntungkan diri sendiri dengan melakukan kebohongan dengan cara

melawan hukum. Selain itu terdapat beberapa hal yang merupakan dasar

agar piercing the corporate veil dapat dijatuhakan secara hukum: 25

a. Adanya suatu ketidakadilan.

b. Terjadinya penindasan.

c. Tidak terpenuhinya unsur hukum.

d. Pemegang saham mendominasi secara berlebih.

Perbuatan diatas tidak hanya menjadi tanggung jawab PT,

melainkan hal tersebut dapat menjadi tanggung jawab secara pribadi

Direksi dan organ perusahaan lainnya yaitu Pemegang Saham, maupun

Dewan Komisaris.26

Apabila pemegang saham melakukan perbuatan yang merugikan

perusahaan dan menyebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajibannya, maka pemegang saham wajib bertanggung

jawab kepada kreditur dari perusahaan tersebut. Namun, jika yang

melakukan perbuatan tersebut adalah Direksi dan Dewan Komisaris

24 Dr. Sentosa Sembiring,S.H.,M.H, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas,

(Bandung: Nuansa Aulia,2012),Cet III,h. 5. 25 Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H,L.LM, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan

Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014),Cet III,h.9. 26 Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2004), Cet II, h.145.

31

maka atas perbuatannya, mereka harus bertanggung jawab kepada

perusahaan akibat tindakan tersebut.27

Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun tentang Perseroan

Terbatas, terdapat beberapa hal mengenai keterbatasan Direksi dalam

melakukan tanggung jawabnya. Tertuang dalam Pasal 97 ayat (5),

anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara

pribadi atas kerugian yang dialami PT, jika beberapa hal dibawah ini

terpenuhi:

a. Dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami PT tidak

disebabkan oleh kesalahannya atau kelalaiannya;

b. Melakukan kepengurusan dengan menerapkan kehati-hatian dan itikad

baik dan tidak terlepas dari tujuan perseroan tersebut.

c. Tidak memiliki benturan kepentingan secara langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian; dan

d. Telah melakukan perbuatan guna mencegah timbulnya kerugian dari

PT tersebut.

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

1. Skripsi ditulis Oleh Septiana Wahyu Triwidayati28

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap

nasabah asuransi JS. Proteksi Extra Income jika ditinjau dari Undang-

Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Adapun persamaan skripsi dengan penelitian ini yaitu, keduanya

membahas mengenai perusahaan yang sama yaitu PT. Asuransi

Jiwasraya. Namun perbedaan pertama terletak pada permasalahan yang

ditulis dalam skripsi ini ialah mengenai perlindungan hukum terhadap

27 Gunawan Widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum sebagai

Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008),h. 27.

28 Septiana Wahyu Triwidayati, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi JS.

Proteksi Extra Income Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian (Studi di PT. Asuransi Jiwasraya)”, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas

Negeri Semarang, 2013)

32

nasabah asuransi, sementara yang peneliti akan bahas ialah mengenai

tanggung jawab perusahaan asuransi dalam keadaan perusahaan gagal

bayar. Perbedaan kedua yaitu terdapat pada produk asuransinya yang

dibahas pada skripsi ini ialah produk asuransi JS Proteksi Extra Income,

sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah Saving Plan

yaitu. Perbedaan ketiga yaitu pada skripsi ini ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang

peneliti gunakan ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian.

2. Skripsi ditulis Oleh Ira Nur Istiqomah29

Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab perusahaan asuransi

sebagai penanggung terhadap tertanggung akibat kecelakaan kendaraan

bermotor yang merugikan pihak ketiga (studi di PT. Asuransi Bintang

Kota Malang).

Persamaan pada skripsi tersebut, dengan yang penelitian ini ialah

membahas mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai

pihak penanggung. Namun, terdapat perbedaan permasalahan yaitu

pada skripsi tersebut terdapat pihak ketiga yang dirugikan, sementara

yang akan diteliti oleh peneliti mengenai tanggung jawab perusahaan

asuransi langsung kepada pihak tertanggung.

3. Tesis ditulis Oleh Cindy Indudewi Hutomo Njoo30

Tesis ini membahas tentang hubungan tanggung gugat antara pihak

bank selaku pihak yang memasarkan produk asuransi kepada

pemegang polis. Persamaan pada tesis tersebut terletak pada kasus

yang dibahas yaitu mengenai kasus wanprestasi yang dilakukan oleh

PT. Asuransi Jiwasraya.

29 Ira Nur Istiqomah, “Studi Kasus Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sebagai

Penanggung Terhadap Tertanggung Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor yang Merugikan

Pihak Ketiga (Studi di PT. Asuransi Bintang Kota Malang)”, (Skripsi S1 Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Malang,2013) 30 Cindy Indudewi Hutomo Njoo, “Tanggung Gugat Bank pada Aktivitas Bancassurance

terhadap Pemasaran Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)”, (Tesis S2

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga,2020)

33

Namun, yang menjadi perbedaan ialah pada sudut pandang fokus

permasalahan penelitian yaitu pada tesis tersebut lebih membahas

mengenai tanggung gugat pihak bank terhadap pemegang polis

sementara penelitian yang dilakukan peneliti ialah membahas

mengenai tanggung jawab hukum pada perusahaan asuransi yang

telah melakukan wanprestasi.

4. Jurnal ditulis Oleh Ahmad Sapriadi31

Jurnal ini membahas tentang kajian yuridis perlindungan hukum

pemegang polis asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang pailit.

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini ialah keduanya

membahas mengenai hak-hak pemegang polis asuransi. Perbedaannya

ialah pada jurnal tersebut lebih memfokuskan mengenai upaya yang

dapat ditempuh nasabah asuransi jika perusahaan tersebut dinyatakan

pailit, dan penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum

perusahaan asuransi yang mana perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya

belum dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga.

5. Buku ditulis Oleh Sulistiowati32

Buku ini membahas mengenai tanggung jawab hukum pada

perusahaan grup yang mana hal tersebut didasari oleh hukum perseroan.

Persamaan buku tersebut dengan penelitian ini ialah membahas

tanggung jawab hukum perseroan, tetapi terdapat perbedaan yaitu buku

tersebut membahas secara umum mengenai perusahaan grup yang ada

di Indonesia sedangkan penelitian ini membahas mengenai tanggung

jawab hukum suatu perusahaan asuransi yang bukan merupakan bagian

dari perusahaan grup di Indonesia.

31 Ahmad Sapriadi, “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa

Pada Perusahaan Asuransi yang Pailit”,Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram,2017. 32 Dr. Sulistiowati,S.H, Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di

Indonesia,(Jakarta: Erlangga,2014)

34

BAB III

URAIAN UMUM TENTANG PT. ASURANSI JIWASRAYA

A. Produk Asuransi PT. Asuransi Jiwasraya

Kini Perusahaan Asuransi Jiwasraya memiliki Produk dan layanan

Asuransi Jiwasraya dibagi menjadi tiga kategori, yakni produk untuk

individu, kumpulan, dan dana pensiun atau DPLK.

Produk dan Layanan Jenis-Jenis Produk

1. Individu a) JS Asuransi Demam Berdarah adalah

sebuah produk asuransi berupa perlindungan

terhadap penyakit demam berdarah yang

biasanya hadir dengan premi yang tidak

terlalu tinggi.

b) JS Anuitas adalah produk yang ditujukan

kepada kepala keluarga sebagai persiapan

menjelang masa pensiun berupa manfaat

pembayaran setiap bulannya secara rutin

kepada pemegang polis yang telah pensiun.

c) Produk Investasi

1) JS Pro Idaman adalah produk unit link

yang memberikan perlindungan

terhadap jiwa seseorang dengan

beragam pertambahan manfaat dan

dengan mekanisme pembayaran premi

secara sekaligus. Ragam pilihan jenis

investasi Js Pro Idaman memberikan

fleksibilitas bagi nasabah dalam

menentukan penempatan dana.

2) Js Pro Mapan adalah produk unit link

yang memberikan perlindungan

35

terhadap jiwa seseorang dengan

beragam pertambahan manfaat dan

menggunakan sistem pembayaran

premi secara berkala dan tertanggung

diberikan kebebasan untuk menentukan

penempatan dana. Pertambahan

manfaat yaitu berupa perlindungan

terhadap penyakit kritis; cacat tetap

total; santunan rawat inap; ADDB,

jaminan terhadap pasangan.

3) JS Dana Multi Proteksi adalah Produk

ini merupakan produk investasi non

unit link yang memberikan manfaat

proteksi sekaligus investasi guna

mempersiapkan masa depan kita dan

keluarga.

4) JS Optima assurance Produk asuransi

endowment ini menawarkan manfaat

investasi dan manfaat santunan

meninggal dunia. Produk ini juga

memiliki masa asuransi 4 atau 5 tahun

dimana pembayaran premi dapat

dilakukan secara sekaligus ketika mulai

pertanggungan asuransi.

d) Produk Bancassurance

1) JS Proteksi Plan adalah produk

bancassurance yang memiliki manfaat

proteksi jiwa sekaligus investasi. Tidak

hanya memberikan manfaat proteksi

meninggal dunia karena kecelakaan

atau cacat tetap total karena

36

kecelakaan, juga memberikan manfaat

kepastian investasi sebesar

pengembalian pokok dan hasil investasi

yang dijamin.

2) Super Jiwasraya Plan adalah salah satu

produk bancassurance yang

mempunyai manfaat proteksi jiwa

sekaligus investasi. Tidak hanya

memberikan manfaat proteksi

meninggal dunia karena kecelakaan

atau cacat tetap total karena

kecelakaan, juga memberikan manfaat

kepastian investasi sebesar

pengembalian pokok dan hasil investasi

yang dijamin.

3) Provest Saving Plan adalah produk

bancassurance yang mempunyai

manfaat proteksi jiwa sekaligus

investasi. Tidak hanya memberikan

manfaat proteksi meninggal dunia

karena kecelakaan atau cacat tetap total

karena kecelakaan, juga memberikan

manfaat kepastian investasi sebesar

pengembalian pokok dan hasil investasi

yang dijamin.

2. Kumpulan a) JS Pendanaan Hari Tua (PHT) adalah

program asuransi jiwa yang bertujuan

memberikan kepastian pendapatan bagi

tertanggung/peserta ketika memasuki masa

pensiun beserta keluarganya ketika

37

tertanggung/peserta meninggal dunia.

b) JS Purna Eksekutif merupakan salah satu

produk untuk melindungi masa depan

tertanggung dan keluarga dengan manfaat

santunan meninggal dunia dan manfaat

ekspirasi jika tertanggung hidup sampai

asuransi berakhir dan akan diberikan pada

akhir masa asuransi.

c) Asuransi Kesehatan adalah produk asuransi

yang memberikan perlindungan berbentuk

jaminan santunan rawat jalan, persalinan,

rawat inap, rawat gigi dan juga santunan

kacamata bagi pekerja aktif.

3. DPLK

(Dana

Pensiun

Lembaga

Keuangan)

a) Program PPUKP (Program Pensiun

Kompensasi Pesangon) ialah program yang

dibuat untuk menjamin kebutuhan

perusahaan terhadap program pensiun yang

dikhususkan untuk pembayaran

kompensasi pesangon sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal

167. Program ini menjamin kehidupan

yang layak bagi para karyawan disaat

mereka sudah tidak lagi bekerja. Bagi

perusahaan, program ini juga dapat

memicu motivasi, loyalitas, dan

produktivitas dalam bekerja.

b) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) ialah

program investasi yang iurannya

ditetapkan lebih dahulu dan seluruh iuran

serta hasil pengembangannya dibukukan

38

pada rekening masing-masing peserta.

Manfaat pensiun ditetapkan berdasarkan

akumulasi iuran ditambah hasil

pengembangannya dan jenis pensiun /

anuitas yang dipilih. Berdasarkan konsep

dasar program pensiun iuran pasti, tujuan

utamanya adalah bagaimana tertanggung

dapat membuat akumulasi dana (iuran

ditambah hasil pengembangannya) pada

saat tertanggung mencapai usia pensiun

menjadi besar.

Dalam penjelasan diatas pada produk bancassurance yang memberikan

proteksi perlindungan jiwa dan investasi yang dapat disebut sebagai saving

plan dengan fixed return terbagi menjadi tiga macam yaitu JS Proteksi Plan,

Super Jiwasraya Plan, dan Provest Saving Plan. Ketiganya dipasarkan melalui

7 bank yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Jiwasraya yaitu PT

Bank Tabungan Negara, Bank ANZ, Bank QNB, PT Bank Rakyat Indonesia,

Bank KEB Hana, Bank Victoria dan Standard Chartered Indonesia.

Ketiganya mempunyai manfaat meninggal dunia karena kecelakaan atau

cacat tetap total karena kecelakaan dan juga manfaat investasi. Macam polis

ketiganya pun sama yaitu Rupiah Tanpa Indeks. Perbedaannya ialah

mengenai penyebutan ditiap banknya seperti penyebutan JS Proteksi Plan,

Super Jiwasraya Plan dan Provest Saving Plan. Namun ketiga produk tersebut

sudah tidak dijual oleh pihak perusahaan.

B. Penyebab PT. Asuransi Jiwasraya Mengalami Keadaan Gagal Bayar

Pada 2013 hingga 2016, keuangan Jiwasraya tercatat surplus. Selama 2013

hingga 2017, pendapatan premi PT. Asuransi Jiwasraya meningkat karena

penjualan produk Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun. Lalu,

pada 2017, Otoritas Jasa Keuangan memberi sanksi pada perusahaan karena

39

terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2017. Laporan keuangan

tahun itu masih positif, pendapatan premi Saving Plan mencapai Rp 21

triliun, meskipun perusahaan terkena denda sebesar Rp 175 juta.

Namun pada April 2018, Otoritas Jasa Keuangan dan direksi Jiwasraya

mendapati adanya penurunan pendapatan premi karena guaranteed return

(jaminan imbal hasil) yang tinggi yang dilakukan beberapa tahun juga

semakin menurun. Penyebab lainnya ialah karena kesalahan pada investasi

Repurchase Agreement (Repo) Saham yang dilakukan Jiwasraya. Repo

saham adalah kontrak jual-beli saham dengan janji membeli atau menjual

kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Selama periode Repo,

penjual akan memberikan bunga kepada pembeli. Sayangnya, dalam kontrak

repo saham tersebut, PT. Asuransi Jiwasraya mengalami kerugian karena

pihak pembeli enggan membeli kembali saham tersebut. Pada tahun 2018

jiwasraya sudah mulai mengalami tekanan likuiditas yang menyebabkan

tertundanya pembayaran klaim nasabahnya. Permasalahan ini diketahui sejak

pergantian Direksi Utama (Mei 2018) dari periode 2008-2018 yaitu

Hendrisman Rahim, menjadi Hexana Tri Sasongko pada tahun 2018.

Hendrisman Rahim melaporkan terdapat ketidakberesan laporan keuangan

kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil audit Kantor

Akuntan Publik atas laporan keuangan PT. Asuransi Jiwasraya 2017 antara

lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatatkan laba Rp

2,4 triliun menjadi Rp 428 miliar. Pada 10 Oktober 2018 PT. Asuransi

Jiwasraya secara resmi mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis

Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar.1 Dan ditahun yang sama

PT. Asuransi Jiwasraya melakukan keterlambatan penyampaian laporan

keuangan 2018 karena hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan

sanski sesuai dengan aturan yang berlaku.

1 Lidya Julita Sembiring, Bobrok dari 2004, Ini Kronologi Jiwasraya Hingga Default,

diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/market/20191228185156-17-126264/bobrok-dari-

2004-ini-kronologi-jiwasraya-hingga-default, pada Rabu, 10 Juni 2020

40

Lalu, guna menyelesaikan permasalahan atas pembayaran klaim maka

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan izin pembentukan anak usaha PT.

Asuransi Jiwasraya yaitu Nusantara Life yang merupakan salah satu bagian

dari rencana penyehatan keuangan yang telah disetujui oleh Kementerian

BUMN selaku pemegang saham.

Joko Hartono Tirto selaku Direktur PT. Maxima Integra sebuah

perusahaan yang bergerak pada bisnis Pemegang Saham. Ia diduga

melakukan perjanjian dengan Hendrisman Rahim, Syahwirman, Hary

Prasetyo dalam pengelolaan saham dan investasi PT. Asuransi Jiwasraya

yang tidak transparan dan akuntebel.

PT. Asuransi Jiwasraya menyatakan bahwa mereka telah membayar

sejumlah 400 milyar pada akhir maret untuk membayar klaim pemegang polis

asuransi jiwa. Lebih rinci, hutang klaim produk tradisional terdiri dari Rp200

miliar kepada nasabah ritel dengan jumlah 1.326 pemegang polis dan Rp200

miliar kepada nasabah korporasi untuk 2.261 pemegang polis.2

Permasalahan ini disebabkan karena tata kelola perusahaan asuransi

Jiwasraya yang tidak baik menempatkan saham pada saham yang berkualitas

rendah, yang menyebabkan penurunan nilai karena saham tidak stabil yang

berakhir menyebabkan tidak likuidnya yang menyebabkan ketidakmapuan

untuk membayar klaim nasabah sebesar 12,4 Triliun pada Desember 2019.

Jumlah tersebut bertambah pada bulan Mei 2020 yaitu sebesar 18 Triliun total

klaim pemegang polis yang belum terbayarkan.3

Pada Oktober 2020, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan

vonis kepada 6 terdakwa yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Perbuatan enam

2 Safir Makkl, Jiwasraya Bayar Utang Klaim Rp400 Miliar Mulai Maret Ini , diakses

dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200302123917-78-479684/jiwasraya-bayar-utang-

klaim-rp400-miliar-mulai-maret-ini pada Jumat, 3 Juli 2020 3 Trio Hamdani, Total Utang Klaim Asuransi Jiwasraya Membengkak Jadi Rp 18 T,

diakses dari https://finance.detik.com/moneter/d-5083583/total-utang-klaim-asuransi-jiwasraya-

membengkak-jadi-rp-18-t, pada Senin, 12 Oktober 2020.

41

terdakwa menyebabkan ketidakmampuan pemenuhan kewajiban oleh PT.

Asuransi Jiwasraya. Tiga terdakwa diantaranya ialah beberapa orang yang

memiliki kedudukan penting di PT. Asuransi Jiwasraya yaitu mantan Direktur

Utama Hendrisman Rahim (periode 2008-2018), mantan Direktur Keuangan

Hary Prasetyo (periode 2013-2018), Kepala Divisi Investasi dan Keuangan

Syahmirwan. Tiga lainnya yaitu Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono

Tirto, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Direktur

Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.4

Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro divonis Penjara seumur hidup dan

denda sebesar 5 Miliar subsider 1 tahun penjara. Syahwirman dan Hary

Prasetyo divonis penjara seumur hidup dan denda sebesar 1 Miliar subsider

enam bulan kurungan. Sama seperti yang lain, Joko Hartino Tirto juga

dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan denda sebesar 1 Miliar

subsider enam bulan penjara. Sementara Hendrisman Rahim divonis 20 tahun

hukuman penjara dan denda 1 Miliar subsider 6 bulan kurungan.5

C. Hubungan Hukum Para Pihak Saving Plan yang di Pasarkan Melalui

Bancassurance

Suatu perjanjian akan menyebabkan munculnya hubungan hukum antara

subjek yang terdapat didalamnya. Dalam kegiatan perasuransian terdapat

subjek yaitu penanggung dan tertanggung yang didasarkan pada perjanjian

asuransi. Pada dasarnya perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang

mempunyai karakteristik yang akan jelas memberikan suatu ciri khusus,

apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian lain.

1. Perjanjian Asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleatair (aleatary),

maksudnya ialah bahwa prestasi yang menjadi kewajiban penanggung

4 Dani Prabowo, Vonis Lengkap 6 Terdakwa Jiwasraya yang Diganjar Hukuman Seumur

Hidup, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/15011141/vonis-lengkap-6-

terdakwa-jiwasraya-yang-diganjar-hukuman-seumur-hidup?page=all, pada Senin, 12 Oktober

2020. 5 Dani Prabowo, Vonis Lengkap 6 Terdakwa Jiwasraya yang Diganjar Hukuman Seumur

Hidup, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/15011141/vonis-lengkap-6-

terdakwa-jiwasraya-yang-diganjar-hukuman-seumur-hidup?page=all, pada Senin, 12 Oktober

2020.

42

dalam perjanjian ini masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang

belum pasti terjadi, sedangkan prestasi yang harus dipenuhi tertanggung

sudah pasti. Dan meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya

dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan

nyata.6

2. Perjanjian Asuransi merupakan perjanjian bersyarat (conditional),

maksudnya adalah dalam hal ini penanggung akan melaksanakan prestasi

atau kewajibannya apabila syarat yang tertulis pada polis dilaksanakan

oleh tertanggung. Tertanggung akan berjanji memenuhi syarat-syarat

yang ada, namun ia tidak dapat memaksa penanggung untuk

melaksanakannya, kecuali dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Perjanjian Asuransi merupakan perjanjian sepihak (unilateral).

Maksudnya bahwa dalam perjanjian hanya satu pihak saja yang

memberikan janji untuk memenuhi tujuan dari apa yang telah

diperjanjikan yakni perusahaan asuransi atau yang biasa disebut sebagai

penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti kerugian,

apabila tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan.

Sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan suatu apapun.7

Man Suparman Sastrawidjaya mengemukakan pendapat mengenai

perjanjian asuransi ialah sebuah perjanjian yang didasari adanya ketentuan

dari pihak penanggung (Adhesion), hal ini dikarenakan perjanjian mengenai

syarat dan ketentuan yang dibuat sendiri oleh pihak perusahaan asuransi dan

dilakukan tidak berlandaskan dengan kata sepakat atas dasar negosiasi antara

penanggung dan tertanggung.8

Saving plan ini merupakan produk asuransi sejenis unit link. Karena

merupakan gabungan antara asuransi jiwa dengan bunga tetap (fixed rate

6 Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi,(Jakarta:Sinar Grafika,

1995), Cet II, h.109. 7 Erlina B,“Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraaan Bermotor”,Jurnal

Pranata Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 5, 2, (2010),h.102. 8 Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung

Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, (Bandung: PT. Alumni, 2010), h.7-8.

43

insurance) dan asuransi jiwa dengan bunga mengambang (floating Rate) yang

juga dikenal dengan unit link. Namun perbedaan unit link dan saving plan

terletak pada risiko investasi. Pada saving plan risiko investasi ditanggung

oleh perusahaan asuransi, sementara risiko unit link berada pada pemegang

polis.

Dasar hukum yang menjadi dasar perusahaan asuransi yang mengeluarkan

produk asuransi semi unit link adalah mengacu pada Bab II pasal 5 ayat (1)

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 tanggal 30

September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan

Perusahaan Reasuransi sebagai berikut:

“Perusahaan asuransi jiwa yang akan memasarkan produk baru yang

dikaitkan dengan investasi, antara lain untuk produk asuransi unit link, dan

atau yang sejenis, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (2), juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(1) Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi

dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

(2) Memiliki sistem informasi yang memadai.”

1. Pihak yang terlibat dalam Saving Plan

Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak

dalam melakukan perjanjian yang telah disepakati bersama, yaitu pihak

tertanggung, pihak penanggung dan pihak ketiga yang berperan sebagai

agen pemasaran produk asuransi yang mana dalam hal ini ialah bank.

a. Penanggung

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima

pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan

mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui,

jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang

mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

menyebutkan bahwa penyelenggara usaha perasuransian atau pihak

yang bertindak sebagai pihak penanggung hanya boleh dilakukan oleh

44

badan hukum yang berbentuk Perusahaan Terbatas, Koperasi, dan

Usaha Bersama (mutual).

Dari pengertian penanggung tersebut, terdapat hak dan kewajiban

yang mengikat penanggung.

Kewajiban penanggung antara lain:9

1) Memberikan ganti rugi dengan cara pemberian sejumlah uang

sesuai dengan apa yang tertulis didalam polis kepada tertanggung

apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat

hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban

tersebut.

2) Wajib menandatangani dan menyerahkan polis secara langsung

apabila perjanjian telah disepakati kepada tertanggung (Pasal 259,

260 KUHD).

3) Mengembalikan premi yang telah dibayarkan kepada tertanggung

jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum

menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (Pasal 281 KUHD).

4) Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya

yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi

tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 KUHD).

Kewajiban penanggung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

tentang perasuransian yaitu:

Pasal 1

(1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang

mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya

suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

(2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau

didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

9 Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat

Berharga,…h.23.

45

Pasal 21

(1) Kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak Pemegang Polis,

Tertanggung, atau Peserta wajib dipisahkan dari kekayaan dan

kewajiban yang lain dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menerapkan

prinsip kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban

dalam menginvestasikan kekayaan Pemegang Polis,Tertanggung, atau

Peserta.

Pasal 31

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang

asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim

dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan

adil.

(4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan

tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran

klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan

sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran

klaim.

Pasal 32 Ayat (2)

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan

pialang asuransi wajib mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon

Pemegang Polis,Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang terkait dengan

penutupan asuransi atau asuransi syariah untuk dapat menerapkan

kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Menurut Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U. hak

penanggung antara lain :10

1) Berhak untuk mendapatkan pembayaran premi bahkan untuk

menagihnya sesuai dengan apa yang ada dalam polis.

10 Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga…

h.22.

46

2) Mendapatkan keterangan yang benar dan jujur dari tertanggung

berdasarkan prinisp utmost good yang berkaitan dengan obyek yang

diasuransikan kepadanya.

3) Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau

gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. (Pasal

282 KUHD)

4) Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain, dengan

maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. (Pasal 271 KUHD)

b. Tertanggung/Pemegang Polis

Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian “Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko

sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian

reasuransi”. Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang

mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah

premi.

Berdasarkan Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai

tertanggung adalah sebagai berikut :

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau

seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh

seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai

kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

Sesuai aturan diatas, yang berhak bertindak sebagai tertanggung

adalah pihak yang mempunyai interest (kepentingan) terhadap obyek

yang dipertanggungkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka

pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang

diderita pihak tertanggung.

Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak

dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi

peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka

penanggung dapat melaksanakan kewajibannya.

47

Menurut Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U.

kewajiban tertanggung adalah :11

1) Membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD).

Pembayaran premi berdasarkan waktu yang ditetapkan pada polis.

2) Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai

obyek yang diasuransikan. Memberikan keterangan secara jujur

kepada penanggung. Hal ini merupakan penerapan dari prinsip

utmost good faith. (Pasal 251 KUHD)

3) Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat

menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak

terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan oleh

penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah

terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi

penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan

sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung. (Pasal 283

KUHD)

4) Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa

yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha – usaha

pencegahannya.

Hak-hak tertanggung adalah :

1) Menerima polis asuransi;

2) Memperoleh informasi yang akurat, jelas dan lengkap mengenai

polis asuransi;

3) Mendapatkan ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang tidak

diharapkan yang terjamin kondisi polis;

4) Mengajukan klaim apabila pada berakhirnya asuransi tidak ada

kerugian yang ditimbulkan;

Menurut Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U. hak

tertanggung antara lain:12

11 Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat

Berharga,….h.20.

48

1) Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung. (Pasal 259

KUHD)

2) Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung. (Pasal

260 KUHD)

3) Meminta ganti kerugian.

Hak tertanggung juga terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yaitu:

Pasal 52

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan

atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas

pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi

daripada hak pihak lainnya.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi

dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih

dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung,

atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

c. Bank

Produk saving plan yang dikeluarkan oleh PT Jiwasraya bekerja sama

dalam hal pemasaran dengan 7 bank yaitu BTN, Standard Chartered Bank,

Bank KEB Hana Indonesia, Bank Victoria, Bank ANZ, Bank QNB

Indonesia, dan juga Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32 /SEOJK.05/2016 Tentang Saluran

Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank

(Bancassurance), mensyaratkan bahwa apabila suatu produk asuransi

yang dipasarkan melalui bancassurance merupakan asuransi unit link

yang termasuk ke dalam kategori Produk Asuransi Yang Dikaitkan

dengan Investasi (PAYDI), maka perusahaan harus memastikan bahwa

sebelum penutupan atas suatu produk asuransi calon pemegang polis,

tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan secara lengkap

12 Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat

Berharga,…h.33.

49

mengenai manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan

oleh bank.

Mengacu pada hal tersebut, seseorang yang akan menjadi calon

tertanggung asuransi saving plan melalui saluran pemasaran

bancassurance berhak untuk memperoleh penjelasan dengan jelas dan

lengkap terkait produk yang akan digunakan. Maka pada hal ini bank

hanya memiliki kewajiban untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya

mengenai produk asuransi tersebut.

Namun diatur dalam POJK Nomor 32 /SEOJK.05/2016 Tentang

Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank

(Bancassurance), bahwa terdapat beberapa hal yang tidak menjadi

tanggung jawab bank, yaitu Bank tidak bertanggung jawab atas produk

yang dipasarkan melalui Bancassurance, semua tindakan yang dilakukan

oleh bank berkaitan dengan pemasaran adalah tanggung jawab perusahaan

asuransi.

Dalam hal terjadi klaim oleh tertanggung asuransi unit link yang

dipasarkan melalui bancassurance, merujuk pada Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama

Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance), yang harus

bertanggung jawab adalah perusahaan asuransi sebagai penanggung

meskipun pada awalnya tertanggung merupakan nasabah dari bank.

Ketentuan tersebut menyatakan secara tegas bahwa tanggung jawab

bank terbatas pada penawaran produk asuransi, sedangkan proses

underwriting, penerbitan polis, perubahan polis, klaim, dan perbuatan

lain yang terkait dengan produk asuransi dilaksanakan dan merupakan

tanggung jawab dari perusahaan asuransi mitra. Sehingga sebagai agen

penjualan, maka bank tidak dapat menggantikan perusahaan asuransi

sebagai pihak penanggung dalam bancassurance.

50

2. Polis asuransi

Oleh karena produk asuransi semi unit link merupakan pengembangan

dari produk asuransi jiwa tradisional, maka polis yang digunakan mengacu

pada ketentuan pokok yang mengatur mengenai polis asuransi jiwa

sebagaimana dalam Pasal 304 KUHD. Pasal 304 KUHD menyebutkan

beberapa hal yang menjadi isi dari polis pertanggungan asuransi jiwa,

yaitu:

a. Hari ditutupnya pertanggungan;

b. Nama Tertanggung;

c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;

d. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bagi penanggung;

e. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;

f. Premi pertanggungan tersebut;

Apabila dicermati lebih lanjut pada Pasal 304 KUHD, tidak ada

ketentuan mengenai keharusan pencantuman evenemen dalam polis

asuransi jiwa pada rumusan pasal tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan

polis asuransi kerugian yang mengacu pada Pasal 256 ayat (1) KUHD

dimana isi polis mengharuskan dicantumkannya bahaya-bahaya yang

menjadi beban penanggung.

3. Objek Pertanggungan

Asuransi saving plan adalah termasuk asuransi jiwa yang terdapat

investasi didalamnya. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2014 tentang Perasuransian, Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang

menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran

kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal

tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada

pemegang polis, tertanggung,atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu

yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau

didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pasal 1 angka 25 Objek Asuransi

adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan

51

jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau

berkurang nilainya.

Pasal 268 KUHD mengatur : ”Pertanggungan dapat berpokok semua

kepentingan, yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan

oleh undang-undang tidak terkecualikan.”

Tidak semua risiko dapat dipertanggungkan oleh penanggung. Risiko-

risiko yang dapat dialihkan kepada penanggung adalah risiko-risiko yang

dapat diasuransikan dalam sejumlah uang (insurable risk). Karakteristik

risiko-risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi sejumlah uang

adalah :

a. Risiko kematian, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak

diketahui kapan akan terjadi. Dalam asuransi jiwa yang dimaksud

dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan.

Meninggalnya seseorang merupakan hal yang pasti, setiap makhluk

bernyawa pasti mengalami kematian. Namun kapan meninggalnya

sesorang tidak dapat dipastikan. Inilah yang disebut sebagai peristiwa

tidak pasti (evenemen) dalam asuransi jiwa. Adapun evenemen

meninggalnya tertanggung bersisi 2 (dua) , pertama yaitu meninggalnya

benar-benar terjadi dalam jangka waktu asuransi dan kedua benar-benar

tidak terjadi sampai jangka waktu asuransi berakhir, dimana kedua

duanya menjadi beban penanggung.13

Dalam asuransi jiwa, jika terjadi peristiwa seperti apa yang telah

disepakati dalam polis (kematian) maka yang akan mendapat uang

pertanggungan ialah pihak keluarga yang menjadi ahli waris, tetapi jika

sampai berakhirnya perjanjian tersebut tertanggung tidak mengalami

peristiwa tersebut maka uang pertanggungan akan diserahkan ke

tertanggung. Hal ini lah yang disebut sebagai klaim jatuh tempo, karena

sampai berakhirnya asuransi tidak ada peristiwa yang menyebabkan

pertanggungan.

13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung:PT. Citra Aditya

Bakti,2006), h.200.

52

b. Risiko hari tua, adalah suatu pertanggungan dimana pihak tertanggung

membayarkan premi sesuai dengan yang telah disepakati untuk

mempersiapkan hari tuanya kelak yang sudah tidak mampu lagi untuk

bekerja. Peristiwa ini pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan akan

terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi.

c. Risiko kecelakaan, yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas atau

kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan kematian atau

ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitasnya kembali.14

Kemudian pada POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk

Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dikenal istilah Produk Asuransi

Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) yaitu produk asuransi yang

paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan

memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan

dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan

dalam bentuk unit maupun bukan unit.

14 Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia Seri Umum No.10, (Jakarta : PT.

Pustaka Binaman Pressindo, 1992), h. 266.

53

BAB IV

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JIWASRAYA ATAS

PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP PEMEGANG POLIS

A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap

Pemegang Polis Pada Saat Perusahaan Melakukan Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian, pasti menimbulkan tanggung jawab hukum bagi

para pihaknya. Tanggung jawab hukum ini didasari pada Perjanjian yang

telah disepakati, maupun dari Undang-Undang yang mengatur yang mana

dalam hal ini perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2014. Adapula beberapa ketentuan mengenai kewajiban dan hak yang harus

dijalankan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung terdapat didalam

polis asuransi Super Jiwasraya Plan ialah:

1. Kewajiban penanggung

a. Penanggung wajib membayarkan sebesar nilai tunai, apabila

tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi.

b. Penanggung wajib membayar manfaat asuransi tertanggung jika

tertanggung mengalami peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan cacat

tetap total atau meninggal dunia, hal tersebut harus sesuai dengan syarat

dan ketentuan yang berlaku.

2. Hak penanggung

a. Hak untuk membatalkan kontrak asuransi dan tidak berkewajiban

membayar apapun jika semua keterangan, pernyataan, atau dokumen-

dokumen lain tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari tertanggung /

dengan sengaja dipalsukan.

b. Hak untuk menyanggah kebenaran polis setiap saat dan menolak

membayar manfaat dan klaim asuransi jika syarat-syarat tidak dipenuhi

dan adanya unsur penipuan dari pihak tertanggung.

c. Hak untuk meminta bukti-bukti terkait pengajuan klaim.

54

d. Hak untuk menentukan dan akan menjanjikan atau menargetkan

besarnya nilai tunai yang berlaku untuk tiap-tiap periode investasi

tersebut.

e. Hak untuk meminta hasil autopsy atau visum et repertum, jika

tertanggung meninggal dunia.

f. Hak untuk setiap saat mengeluarkan ketentuan tambahan dan/atau

ketentuan khusus polis dan/atau endorsement dan/atau dokumen lain

sehubungan dengan polis dan akan merupakan lampiran yang tidak

terpisahkan dari polis.

Dan terdapat dalam surat perjanjian mengenai Investasi yang disepakati

antara penanggung dengan tertanggung adalah selama 12 (dua belas) bulan,

dimana pada akhir periode investasi para tertanggung akan mendapatkan nilai

tunai jatuh tempo periode investasi.

Pada penjelasan diatas penanggung mempunyai tanggung jawab untuk

membayar nilai tunai pada periode 1 tahun. Akan tetapi setelah lewat jangka

waktu periode investasi sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian asuransi,

penanggung tidak memenuhi prestasinya untuk membayarkan Nilai Pokok

serta Nilai Tunai Jatuh Tempo Periode Investasi secara keseluruhan kepada

pemegang polis.

Jika dilihat dalam kasus gagal bayar ini termasuk pelanggaran pada

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (4), yang mana telah

tertulis bahwa “perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang

dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak

melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan

kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”. Dan dijelaskan lebih

lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran Pasal 31 tersebut terdapat pada Pasal

71 ayat (2) yaitu dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a. Peringatan tertulis;

55

b. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan

usaha;

c. Larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi

syariah untuk lini usaha tertentu;

d. Pencabutan izin usaha;

e. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang

Reasuransi, dan Agen Asuransi;

f. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria,

akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi

Perusahaan Perasuransian;

g. Pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;

h. Denda administratif; dan/atau

i. Larangan menjadi pemegang saham, Pengendali,direksi, dewan

komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali,

direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk

koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan

eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan

eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi

atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf c, pada Perusahaan Perasuransian.

Mengenai kewajiban yang tidak dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya

diduga atas kesalahan perusahaan berinvestasi. Berdasarkan hasil temuan

Badan Pemeriksa Keuangan, direksi dan jajaran manajemen PT. Asuransi

Jiwasraya secara gegabah membuat program Saving Plan yang menawarkan

bunga tinggi sehingga menimbulkan negative spread yaitu selisih harga jual

yang menggerus aset PT. Asuransi Jiwasraya. Kesalahan juga terjadi dalam

56

investasi saham dan reksa dana yang dilakukan tanpa kajian penempatan yang

memadai.1

Hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 21

ayat (3) yang mengatur bahwa dalam menginvestasikan kekayaan pemegang

polis perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati- hatian. Dan

diatur lebih jelas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73

/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan

Perasuransian dalam Pasal 59 berisi tentang “Direksi Perusahaan wajib

mengambil keputusan investasi secara profesional dan mengoptimalkan nilai

Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis,

tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.”

Yang mana dalam hal ini bagi perusahaan yang melanggar dapat dikenakan

sanksi terdapat pada Pasal 80 yaitu berupa:

(1) Sanksi administratif

a. Peringatan tertulis;

b. Pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian/seluruh kegiatan

usaha; atau

c. Pencabutan izin usaha.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara bertahap.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK

dapat mengenakan sanksi tambahan berupa larangan menjadi

pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang

setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan

komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau

yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada

perusahaan perasuransian.

Sanksi administratif tersebut adalah kewenangan dari Otoritas Jasa

Keuangan sebagai pengawas kegiatan sektor jasa keuangan untuk

1 Luthvi Febryka Nola, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya, diakses dari

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-2-II-P3DI-Januari-2020-

209.pdf pada Minggu, 20 September 2020.

57

memberikan sanksi terhadap perusahaan asuransi. Sesuai Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9 Otoritas Jasa

Keuangan berwenang melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana yaitu:

a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan

jasa keuangan;

b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh

Kepala Eksekutif;

c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan

Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan,

pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa

keuangan;

d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan

dan/atau pihak tertentu;

e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;

f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan

pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa

keuangan; dan

h. Memberikan dan/atau mencabut:

1) Izin usaha;

2) Izin orang perseorangan;

3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;

4) Surat tanda terdaftar;

5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;

6) Pengesahan;

7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Namun, sampai 2 tahun berjalan keadaan gagal bayar dan telah melanggar

ketentuan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola

58

Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi Pasal 59, dan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 pada Pasal 31, Otoritas Jasa Keuangan tidak

menjatuhkan sanksi apapun terhadap PT. Asuransi Jiwasraya.

Otoritas Jasa Keuangan hanya memberikan sanksi administratif karena PT.

Asuransi Jiwasraya terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan 2018.

Kepala Pengawasan Departemen Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2A

Otoritas Jasa Keuangan yaitu Ahmad Nasrullah mengatakan bahwa Otoritas

Jasa Keuangan lebih mengupayakan penyehatan dan pemulihan kerugian dari

sisi pemegang polis. Menurutnya, jika PT. Asuransi Jiwasraya ditutup atau

izin usahanya dicabut akan menimbulkan huru-hara apalagi ini menyangkut

reputasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah.2

Sementara berkaca pada kasus wanprestasi yang dialami oleh PT.

Asuransi Jiwa Kresna, perusahaan tersebut telah mendapatkan sanksi

administratif dari Otoritas Jasa Keuangan berupa sanksi pembatasan usaha

atas produk yang bermasalah ditetapkan melalui surat OJK Nomor S-

342/NB.2/2020 tanggal 3 Agustus 2020.3

Dan hingga penelitian ini dilakukan Otoritas Jasa Keuangan tidak

memberikan sanksi apapun, namun dari PT. Asuransi Jiwasraya sudah tidak

memasarkan dan menjual produk saving plan yaitu JS Proteksi Plan, Provest

Saving Plan, Super Jiwasraya Plan.

Lalu, didalam polis asuransi terdapat di dalam Pasal 22 tentang

penyelesaian perselisihan, yaitu:

(1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian asuransi ini terjadi perselisihan,

maka penyelesaiannya terlebih dahulu akan dilakukan secara

2 Khomarul Hidayat, Ini alasan OJK tidak mencabut izin Jiwasraya walau sudah

mendapat SP3, diakses dari https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-alasan-ojk-tidak-mencabut-

izin-jiwasraya-walau-sudah-mendapat-sp3, pada Jumat, 9 Oktober 2020. 3 Dhera Arizona Pratiwi, Asuransi Jiwa Kresna Gagal Bayar, OJK Berikan Sanksi

Pembatasan Kegiatan Usaha, diakses dari https://akurat.co/ekonomi/id-1197459-read-asuransi-

jiwa-kresna-gagal-bayar-ojk-berikan-sanksi-nbsp-pembatasan-kegiatan-usaha pada Jumat, 9

Oktober 2020.

59

musyawarah antara penanggung dan tertanggung atau penerima

manfaat asuransi lainnya.

(2) Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka

penyelesaiannya dapat dilakukan mediasi.

(3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) Pasal ini tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka

penyelesaiannya akan ditempuh jalur hukum dan pemegang polis dan

penanggung sepakat untuk memilih tempat kedudukan/domisili

hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri tempat kedudukan

pemegang polis/tertanggung atau penanggung sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada ayat pertama dijelaskan bahwa diadakan musyawarah terlebih

dahulu, namun pada kenyataannya penanggung tidak membuka informasi

mengenai permasalahan yang terjadi dan tidak melakukan musyawarah

apapun dengan pemegang polis. Para pemegang polis telah memperingatkan

penanggung untuk menjalankan kewajibannya yaitu menyerahkan Nilai

Pokok serta Nilai Tunai Jatuh Tempo Periode Investasi secara keseluruhan,

dan telah mengirimkan beberapa kali somasi sebagai berikut :

a. Surat Teguran Hukum (Somasi) Nomor 86/SO/LO-P&A/VIII/2019,

tanggal 06 Agustus 2019;

b. Surat Teguran Hukum (Somasi) II dengan Nomor 92/SO/LO-

P&A/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019;

c. Surat Somasi & Pemberitahuan dengan Nomor 95/SO/LO-

P&A/VII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;

Pada September 2019, enam orang nasabah pemilik polis Super Jiwasraya

Plan menggugat PT. Asuransi Jiwasraya dengan gugatan wanprestasi di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan

dari perusahaan asuransi yang belum mengembalikan nilai pokok polis serta

nilai tunai jatuh tempo periode investasi kepada para pemegang polis sesuai

60

dengan yang diperjanjikan bahkan setelah diperingatkan beberapa kali

tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya.4

Berdasarkan gugatan tersebut, Hakim telah memutus di dalam Putusan

Nomor 589/Pdt.G/2019/PN.JktPst yang menyatakan bahwa gugatan

penggugat tidak dapat diterima karena menurut Pertimbangan Hakim,

gugatan para penggugat (nasabah) kurang pihak karena tidak melibatkan

bank, seharusnya Pihak Bank yang memasarkan produk para penggugat yaitu

Standard Chartered Bank dan Bank DBS Indonesia dimasukkan kedalam

pihak berperkara.

Namun, secara jelas tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank

Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan

Asuransi (Bancassurance), yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan

asuransi sebagai penanggung meskipun pada awalnya tertanggung merupakan

nasabah dari bank.

Ketentuan tersebut menyatakan secara tegas bahwa tanggung jawab bank

terbatas pada penawaran produk asuransi, sedangkan proses underwriting,

penerbitan polis, perubahan polis, klaim, dan perbuatan lain yang terkait

dengan produk asuransi dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab dari

perusahaan asuransi mitra. Sehingga sebagai agen penjualan, maka bank tidak

dapat menggantikan perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dalam

bancassurance.

Karena PT. Asuransi Jiwasraya adalah perusahan yang berbentuk

Perseroan Terbatas, maka mengenai Pengurusan Perseroan diatur dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada

Pasal 92 ayat (1) “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Karena dugaan perbuatan kesalahan berinvestasi dan juga korupsi yang

4 Yudho Winarto, Dituding Wanprestasi 6 Nasabah Gugat Jiwasraya Terkait Produk

Super Jiwasraya Plan, diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/dituding-wanprestasi-6-

nasabah-gugat-jiwasraya-terkait-produk-super-jiwasraya-plan, pada Senin, 7 September 2020.

61

dilakukan oleh beberapa jajaran direksi PT. Asuransi Jiwasraya juga sangat

mencerminkan tidak terwujudnya visi dari perusahaan asuransi yaitu

“Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Sehat dan Tangguh”. Dapat

dikatakan bahwa perusahaan tersebut sudah tidak sehat dan tangguh yang

mana dalam penyelesaiannya membutuhkan bantuan dari Negara. Dan juga

kemungkinan besar PT. Asuransi Jiwasraya berpotensi menjadi salah satu

perusahaan BUMN yang akan dilikuidasi.

Dari penjelasan diatas PT. Asuransi Jiwasraya telah melanggar banyak

peraturan tetapi tidak ada penjatuhan sanksi administratif yang diberikan dari

Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas sektor jasa keuangan maupun

gugatan wanprestasi yang telah diputus oleh Hakim selaku Penegak Hukum.

B. Pemenuhan Hak Pemegang Polis Oleh PT. Asuransi Jiwasraya

Dalam polis asuransi Super Jiwasraya Plan terdapat beberapa hak dan

kewajiban yang harus dipenuhi antara penanggung maupun pemegang polis,

antara lain:

1. Hak Pemegang Polis/Tertanggung

a. Hak untuk mempelajari polis dalam waktu 10 hari kerja sejak polis

diterima pemegang polis/tertanggung.

b. Hak untuk menerima manfaat asuransi apabila tertanggung mengalami

kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan cacat total.

c. Hak untuk menerima manfaat didalam polis, berlaku untuk dimanapun

tertanggung berada dan untuk semua jenis resiko yang

dipertanggungkan dan jika tertanggung meninggal dunia ahliwaris yang

tertulis dalam polis berhak untuk mengajukan manfaat tersebut.

d. Hak untuk memilih periode investasi pada masa awal asuransi

e. Hak untuk menarik nilai tunai pada setiap jatuh tempo periode investasi

atau selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah tanggal berakhirnya

periode investasi tersebut.

f. Hak untuk jaminan meninggal dunia karena kecelakaan dan cacat tetap

total karena kecelakaan masih berlaku, apabila tertanggung telah

62

melakukan penarikan nilai tunai pada tanggal jatuh tempo periode

investasi.

g. Hak untuk mengajukan perubahan ahliwaris dengan permintaan tertulis

kepada penanggung, dengan ketentuan bahwa ahliwaris baru tersebut

mempunyai kepentingan terhadap tertanggung atas pertanggungan yang

bersangkutan.

2. Kewajiban Pemegang Polis/Tertanggung

a. Membayar besarnya premi sesuai dengan yang tertera di dalam polis

secara sekaligus.

b. Membayar seluruh biaya, pajak, serta kerugian lainnya yang timbul

sehubungan dengan pembayaran manfaat asuransi dan klaim

berdasarkan polis dalam hal ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab

pemegang polis/tertanggung.

c. Tertanggung wajib diperiksa oleh dokter yang penanggung tunjuk, jika

hal itu diperlukan

Mengenai permasalah ini terdapat sebuah forum diberbagai sosial media

seperti twitter, dan instagram yaitu Forum Korban PT. Asuransi Jiwasraya

yang merupakan perkumpulan korban nasabah atas produk bancassurance.

Forum tersebut berisi 223 orang didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Forum Korban

PT. Asuransi Jiwasraya yakni Bapak Machril beliau adalah korban sejak awal

tahun 2020. salah satu pemegang polis Saving Plan sejak tahun 2015. Beliau

mengetahui produk tersebut dari istrinya yang ditawarkan melalui Bank BRI.

Pada saat itu pihak bank memberikan penjelasan mengenai keuntungan

produk yaitu bebas pajak tidak seperti deposito, bunga awal 10% pertahun

dan terakhir 5,75% pertahun, dan saat itu pihak bank meyakinkan bahwa uang

akan dijamin oleh Negara karena perusahaan asuransi tersebut merupakan

Badan Usaha Milik Negara.

Polis Bapak Machril berakhir setelah PT. Asuransi Jiwasraya menyatakan

dimedia bahwa perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi pembayaran klaim.

63

Dan beliau menyatakan bahwa dari pihak perusahaan tidak ada

pemberitahuan pribadi mengenai keadaan ini, pihak perusahaan hanya

menawarkan apakah asuransi tersebut mau dilanjut, diberhentikan atau roll

over yaitu perpanjangan periode investasi dengan bunga yang berubah dari

sebelumnya.5

Mengenai penyelamatan polis, terdapat rencana berupa restrukturisasi

polis yang mana hal ini juga tidak diketahui seperti apa mekanismenya dan

belum secara resmi disampaikan pihak perusahaan asuransi kepada para

pemegang polis.

Tidak ada tanggung jawab moril seperti permohonan penundaan

pembayaran maupun permintaan maaf dari pihak perusahaan. Informasi yang

pemegang polis ketahui selama 2 tahun berjalan mengenai kasus perusahaan

mengalami ketidakmampuan untuk membayar klaim pemegang polis dan hal

lainnya hanya melalui media saja. Karena sama sekali tidak terbukanya

komunikasi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.6

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pada Pasal 31 ayat (2)

menegaskan bahwa perusahaan asuransi berkewajiban memberikan informasi

yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis,

Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan

pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi

syariah yang ditawarkan.

Hal tersebut juga telah melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan, yang tertuang didalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 6.

Pasal 2

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

5 Interview Pribadi dengan Bapak Machril, Pemegang Polis Saving Plan PT. Asuransi

Jiwasraya, via online, 30 Juli 2020. 6 Interview Pribadi dengan Bapak Machril, Pemegang Polis Saving Plan PT. Asuransi

Jiwasraya, via online, 30 Juli 2020.

64

a. transparansi;

b. perlakuan yang adil;

c. keandalan;

d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan

e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara

sederhana, cepat, dan biaya terjangkau

Pasal 4

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan

informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan

tidak menyesatkan

Pasal 6

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada

Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan

produk dan/atau layanan.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi

tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib

menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh

peraturan perundang-undangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian Pada Pasal 2:

“(1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan prinsip Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan

atau jenjang organisasi.

(2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan dan

menyediakan informasi yang sesuai mengenai Perusahaan

Perasuransian, dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

65

perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan

Usaha Perasuransian yang sehat;

b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungjawaban Organ Perusahaan Perasuransian sehingga

kinerja Perusahaan Perasuransian, dapat berjalan secara transparan,

wajar, efektif, dan efisien;

c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan

Perusahaan Perasuransian dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar,

prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

d. Kemandirian (independency), yaitu keadaan Perusahaan Perasuransian

yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari

Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan

praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat; dan

e. Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu kesetaraan, keseimbangan,

dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan

yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perasuransian, dan nilai-nilai etika serta standar,

prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang

sehat.”

Pemangku Kepentingan dalam aturan diatas dapat diartikan sebagai

pemegang polis. Karena dalam hal perjanjian asuransi yang memiliki

kepentingan ialah pemegang polis yang seharusnya prinsip diatas dilakukan

kedua belah pihak tidak hanya satu pihak yang memenuhi prestasinya.

Prinsip-prinsip diatas tentu tidak diterapkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya.

Tidak ada sedikit pun ketebukaan informasi dan akses komunikasi mengenai

apapun terhadap pemegang polis.

66

Perbuatan tidak memberikan informasi yang jelas mengenai keadaan

perusahaan juga melanggar prinsip itikad baik yang mana prinsip ini

seharusnya diterapkan pada perjanjian apapun. Prinsip ini tidak hanya

dijalankan oleh pihak pemegang polis tetapi juga harus dijalankan oleh pihak

penanggung agar perjanjian dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro, membagi itikad baik menjadi

dua macam, yaitu:7

1) Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad

baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa

syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah

dipenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada

pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang tidak beritikad baik (te

kwader trouw) harus bertanggung jawab dan menanggangung resiko.

2) Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikhad baik semacam

ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (3) BW adalah objektif dan

dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad

baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah

pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksana sesuatu hal.

Terhadap wacana mengenai likuidasi yang akan dilakukan yang diatur

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 tentang Pembubaran,

Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah Pasal 1 angka 12

Likuidasi Perusahaan yang selanjutnya disebut Likuidasi adalah tindakan

penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Perusahaan sebagai akibat Pencabutan

Izin Usaha Perusahaan dan Pembubaran. Mengenai hal ini narasumber

mengatakan bahwa jika akan diadakannya likuidasi, hak dari pemegang polis

7 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung: Sumur,1992),h. 56-62.

67

harus terpenuhi dahulu dan perusahaan asuransi wajib untuk menyelesaikan

kewajibannya.

Dalam polis asuransi pasal 13 ayat (3) dinyatakan bahwa “Apabila periode

investasi akan diperpanjang, pemegang polis/ tertanggung dapat mengajukan

perpanjangan periode investasi berikutnya untuk periode yang sama dengan

periode yang dipilih sebelumnya dengan mengikuti ketentuan yang ditentukan

oleh penanggung.”

Dari pasal ini sangat menjelaskan bahwa ketentuan tentang perpanjangan

mengenai periode investasi atau roll over telah tertulis didalam polis dan telah

menjadi hak pemegang polis dan sebuah solusi dari perusahaan untuk melakukan

roll over atau tidak. Sesuai berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

narasumber bahwa narasumber ditawarkan untuk melakukan roll over terhadap

polis asuransinya.

Namun, pemenuhan hak ini tidak seolah-olah membuktikan bahwa hak

pemegang polis sudah terpenuhi. Dalam hal ini yang menjadi hak nasabah yang

utama ialah pembayaran atas nilai pokok dan nilai tunai yang sudah jatuh tempo.

Pada awal tahun Januari, pihak dari perusahaan berjanji akan menyelesaikan

klaim nasabah tersebut dalam bulan Maret 2020. Nyatanya hanya polis tradisional

saja yang dibayarkan. Hingga September 2020 tidak ada kepastian tepat untuk

pembayaran klaim pemegang polis.

68

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas oleh peneliti, dalam penelitian ini dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab hukum PT. Asuransi Jiwasraya terhadap

pemegang polis pada saat perusahaan melakukan wanprestasi

Ketidakmampuan PT. Asuransi Jiwasraya dalam memenuhi

kewajibannya dapat dikatakan perbuatan wanprestasi dan termasuk

pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (3)

yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan

keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil

dan juga melanggar Pasal 31 ayat (4) yang menyatakan bahwa perusahaan

asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat

penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang

seharusnya dilakukan.

Karena tidak adanya pasal mengenai tanggung jawab hukum pada polis

asuransi Super Jiwasraya Plan, maka pelanggaran atas Pasal 31 ayat (3)

dan (4) seharusnya dapat menjadi dasar untuk dijatuhkannya sanksi

kepada perusahaan asuransi yang terdapat pada Pasal 71 yaitu berupa

peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh

kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk

asuransi syariah untuk lini usaha tertentu, pencabutan izin usaha, denda

administratif.

Namun, hingga penelitian ini dilakukan tidak ada sanksi apapun yang

diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Majelis Hakim dalam

Putusan Nomor 589/Pdt.G/2019/PN.JktPst atas gugatan wanprestasi yang

diajukan para pemegang polis yang berarti menunjukkan bahwa tidak ada

tanggung jawab apapun yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya.

69

2. Pemenuhan Hak Pemegang Polis Oleh PT. Asuransi Jiwasraya

Dalam keadaan PT. Asuransi Jiwasraya melakukan wanprestasi ini

terdapat hak yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan asuransi seperti

yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,

Pasal 6 ayat (2) perusahaan jasa keuangan wajib menyampaikan informasi

tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.

Namun hal diatas tidak dipenuhi oleh perusahaan asuransi yang mana

sama sekali tidak memberikan informasi yang sebenarnya.

Salah satu hak yang dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan asuransi

ialah mengenai roll over atau perpanjangan periode investasi telah tertulis

didalam polis asuransi dan telah menjadi hak pemegang polis untuk

melakukan perpanjangan dengan waktu yang telah ditentukan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka akan

diambil rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar terciptanya kembali kepercayaan masyarakat kepada perusahaan

asuransi, diharapkan perusahaan asuransi di Indonesia kedepannya

dapat menerapkan tata kelola yang lebih baik agar kepentingan dan

hak nasabah dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini Otoritas Jasa

Keuangan juga mempunyai peran yang sangat penting untuk

mengawasi dan mengatasi permasalahan yang ada untuk menerapkan

Undang-Undang atau aturan lainnya yang mengatur tentang

Perasuransian.

2. Bagi masyarakat harus lebih selektif dalam memilih asuransi yang

akan digunakan, baik perusahaan asuransi swasta maupun milik

Pemerintah.

70

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali,Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.

Budiono, Herlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang

Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Danarti, Dessy, Jurus Pintar Asuransi – Agar Anda Tenang, Aman, dan Nyaman,

Yogyakarta: Gmedia, 2011.

Fuady, Munir, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya

dalam Hukum Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet III, 2014.

Hamzah,Andi Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Huda, Chairul dan Lukman Hakim, Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi,

Jakarta: LPHI,2006.

Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:

Bayumedia Publishing, 2006.

Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.

Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali

Pers, 2007.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya, 1992.

__________, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

__________, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Pieloor, Freddy, Jangan Beli Unit Link Bila Anda Tidak Paham Benar, Jakarta:

PT. Elex Media Komputindo, 2009.

71

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur Pustaka,

2012.

Purba, Radiks, Memahami Asuransi di Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka Binaman

Presindo, 1999.

__________, Memahami Asuransi di Indonesia Seri Umum No.10, Jakarta : PT.

Pustaka Binaman Pressindo, 1992.

Redjeki Hartono, Sri, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar

Grafika, Cet II, 1995.

Sembiring, Sentosa, Hukum Asuransi, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

_______________, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Bandung:

Nuansa Aulia, Cet III, 2012.

Sendra, Ketut, Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link Proteksi sekaligus

Investasi, Jakarta: Penerbit PPM dengan PT Asuransi Jiwasraya (persero),

2004.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, Cet 31, 2003.

Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia,

Jakarta: Erlangga, 2014.

Supardjono, Perasuransian di Indonesia, Jakarta: Dedikbud, 2004.

Suparman Sastrawidjaja, Man dan Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan

Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Bandung: PT.

Alumni, 2010.

Suparman Sastrawidjaja, Man, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat

Berharga, Bandung: Alumni, 2003.

__________________, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi

Deposito, Usaha Perasuransian, Bandung: Alumni, 2003.

Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Triwulan,Titik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta:

Prestasi Pustaka, 2010.

Widjaja,Gunawan, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, Cet II, 2004.

72

______________, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum sebagai

Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Yahya Harahap, M, Segi-Segi Hukum perjanjian,Bandung: Alumni, 1986.

ARTIKEL JURNAL

B,Erlina. “Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraaan

Bermotor”,Jurnal Pranata Hukum Universitas Bandar Lampung,Vol.5, 2,

(2010).

Hasan Ali, A.M, “Asuransi dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukum dan Ekonomi

Islam Al-Mizan,Vol. 1, 2, (2009).

Johannes, Gunawan. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.8, (2015).

Trisna, Nila. “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha atas Iklan yang

Menyesatkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ius Civile,Vol. 2, 2, (2018).

Sapriadi, Ahmad, “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi

Jiwa Pada Perusahaan Asuransi yang Pailit”, Jurnal Fakultas Hukum

Universitas Mataram,(2017).

KARYA ILMIAH

Indudewi Hutomo Njoo, Cindy. Tanggung Gugat Bank pada Aktivitas

Bancassurance terhadap Pemasaran Produk Asuransi yang Dikaitkan

dengan Investasi (PAYDI), Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas

Airlangga,2020.

Nur Istiqomah, Ira. Studi Kasus Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sebagai

Penanggung Terhadap Tertanggung Akibat Kecelakaan Kendaraan

Bermotor yang Merugikan Pihak Ketiga (Studi di PT. Asuransi Bintang

Kota Malang), Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah

Malang, 2013.

Wahyu Triwidayati, Septiana. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi

JS. Proteksi Extra Income Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun

73

1992 tentang Usaha Perasuransian (Studi di PT. Asuransi Jiwasraya),

Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk.

POJK Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi

Melalui Kerja Sama dengan Bank (Bancassurance).

POJK Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Risiko pada Bank yang

Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi

(Bancassurance).

POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan

Perasuransian.

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan.

POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang tentang Pembubaran, Likuidasi, dan

Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor

KEP-104/BL/2006 Tentang Produk Unit Link.

INTERNET

Arizona Pratiwi, Dhera. Asuransi Jiwa Kresna Gagal Bayar, OJK Berikan Sanksi

Pembatasan Kegiatan Usaha. Diakses pada Jumat, 9 Oktober 2020, dari

https://akurat.co/ekonomi/id-1197459-read-asuransi-jiwa-kresna-gagal.

Bumiputera. Prosedur Pengajuan Klaim. Diakses pada Senin, 13 Juli 2020, dari

http://ajb.bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/cla

ims.

Direktori Asuransi Triwulan IV 2019. Diakses pada Jumat, 5 Juni 2020, dari

https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/asuransi/Pages/-

74

Direktori-Asuransi-Triwulan-IV-2019.aspx.bayar-ojk-berikan-sanksi-

nbsp-pembatasan-kegiatan-usaha.

Dwitiani, Tia. Penetrasi Asuransi Jiwa Rendah, Tak Sebanding Dengan

Pertumbuhan Penduduk Indonesia. Diakses pada Jumat, 8 November

2019, dari https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-

01318956/penetrasi-asuransi-jiwa-rendah-tak-sebanding-dengan-

pertumbuhan-penduduk-indonesia.

Febryka Nola, Luthvi. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya.

Diakses pada Minggu, 20 September 2020, dari

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-2-II-

P3DI-Januari-2020-209.pdf.

Fitra, Safrezi. Salah Investasi Jiwasraya yang Berujung Gagal Bayar. Diakses

pada Sabtu, 9 November 2019, dari

https://katadata.co.id/telaah/2018/10/23/salah-investasi-jiwasraya-yang-

berujung-gagal-bayar.

Hamdani, Trio. Total Utang Klaim Asuransi Jiwasraya Membengkak Jadi Rp 18

T. Diakses pada Senin, 12 Oktober 2020, dari

https://finance.detik.com/moneter/d-5083583/total-utang-klaim-asuransi-

jiwasraya-membengkak-jadi-rp-18-t.

Hartawan,Tony. BUMN: Holding Asuransi Bukan Solusi Selamatkan Jiwasraya,.

Diakses pada Sabtu, 9 November 2019, dari

https://bisnis.tempo.co/read/1274517/bumn-holding-asuransi-bukan-

solusi-selamatkan-jiwasraya/full&view=ok.

Hidayat, Khomarul. Ini alasan OJK tidak mencabut izin Jiwasraya walau sudah

mendapat SP3. Diakses pada Jumat, 9 Oktober 2020, dari

https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-alasan-ojk-tidak-mencabut-izin-

jiwasraya-walau-sudah-mendapat-sp3.

Jiwasraya. JS Proteksi Plan, Diakses pada Sabtu, 9 November 2019, dari

https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/product/bancassurance/js-proteksi-plan.

Jiwasraya. Sejarah Jiwasraya. Diakses pada Sabtu, 9 November 2019., dari

https://jiwasraya.co.id/?q=id/sejarah-jiwasraya.

Julita Sembiring, Lidya. Bobrok dari 2004, Ini Kronologi Jiwasraya Hingga

Default. Diakses pada Rabu, 10 Juni 2020, dari

75

https://www.cnbcindonesia.com/market/20191228185156-17-

126264/bobrok-dari-2004-ini-kronologi-jiwasraya-hingga-default.

KBBI Daring. Pengertian Tanggung Jawab. Diakses pada Senin, 21 September

2020, dari https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab.

Makkl, Safir. Jiwasraya Bayar Utang Klaim Rp400 Miliar Mulai Maret Ini.

Diakses pada Jumat, 3 Juli 2020, dari

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200302123917-78-

479684/jiwasraya-bayar-utang-klaim-rp400-miliar-mulai-maret-ini.

Prabowo, Dani. Vonis Lengkap 6 Terdakwa Jiwasraya yang Diganjar Hukuman

Seumur Hidup. Diakses pada Senin, 12 Oktober 2020, dari

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/15011141/vonis-lengkap-6-

terdakwa-jiwasraya-yang-diganjar-hukuman-seumur-hidup?page=all.

Wikipedia. Daftar badan usaha milik negara di Indonesia. Diakses pada Sabtu, 9

November 2019, dari

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_badan_usaha_milik_negara_di_Indon

esia.

Winarto, Yudho. Dituding Wanprestasi 6 Nasabah Gugat Jiwasraya Terkait

Produk Super Jiwasraya Plan. Diakses pada Senin, 7 September, dari

https://nasional.kontan.co.id/news/dituding-wanprestasi-6-nasabah-gugat-

jiwasraya-terkait-produk-super-jiwasraya-plan.

76

LAMPIRAN

77

78

79

80

81

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMEGANG POLIS SAVING PLAN

PT. ASURANSI JIWASRAYA

Nama : Machril

Tempat : Wawancara dilakukan via Whatsapp (Online)

Waktu wawancara : Kamis, 30 Juli 2020

Peneliti : Sejak kapan bapak menjadi nasabah jiwasraya pada

produk saving plan? Karena saving plan melakukan

media pemasarannya melalui bank (bancassurance),

melalui bank apa bapak ditawarkan produk tersebut?

Narasumber : Kira-kira pada tahun 2015. Melalui Bank BRI.

Peneliti : Apa yang pihak bank sampaikan mengenai produk saving

plan pada saat menawarkan kepada bapak mengenai

manfaat,keuntungan,dan sebagainya?

Narasumber : Yang banyak tahu istri. Saya harus tanya dulu. Bisa

pending dan pertanyaan yang lain.

Peneliti : Berarti pada awalnya yg ditawarkan asuransi adalah istri

bapak begitu ya pak? Dalam hal ini apakah istri bapak

juga termasuk nasabah saving plan?

Narasumber : Kami berdua nasabahnya. Masing-masing Pemegang

polis. Tapi yang berhubungan istri. Mengenai

Manfaatnya bebas pajak tidak seperti deposito.

Bunganya awalnya 10% terakhir 5,75% per tahun. Uang

di jamin oleh Negara karena Jiwasraya Badan Usaha

Milik Negara.

Peneliti : Berapa premi yg harus bapak bayarkan pada saat itu?

Apakah pembayaran tersebut dilakukan pertahun atau

82

perbulan, bisa tolong dijelaskan sistematika

pembayarannya pak?

Narasumber : Bayar sejumlah tertentu. Setahun kemudian baru dapat

manfaatnya.

Peneliti : Kemudian dalam polis asuransi bapak, tertanggal berapa

polis tersebut jatuh tempo?

Narasumber : Pastinya setelah jiwasraya menyatakan gagal bayar.

Peneliti : Lalu, pada saat PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal

bayar, Apakah hal tersebut disampaikan secara langsung

kepada para nasabah atau hanya melalui media?

Kemudian, apakah alasan perusahaan asuransi tersebut

tidak dapat membayar klaim?

Narasumber : Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Cuma

pemberitahuan mau lanjut/roll over dgn bunga berubah

dari sebelumnya. Atau mau stop. Tapi tidak pernah bilang

gagal bayar. Ada beberapa bank lain yang memberitahu

gagal bayar kemarin ini, hampir 2 tahun kemudian.

Peneliti : Berarti tidak ada bentuk tanggung jawab moril yang

dilakukan perusahaan jiwasraya ya pak? (seperti

pengiriman surat untuk penundaan pembayaran,

permintaan maaf secara personal kepada nasabah) sejak

keadaan gagal bayar tersebut?

Narasumber : Tidak ada sama sekali. Kecewa berat.

Peneliti : Lalu sejak kapan bapak tergabung dalam forum korban

PT. Asuransi Jiwasraya dan menjadi ketua panitia kerja

pada forum tersebut?

Narasumber : Awal Januari 2020 sebelumnya berjuang sendirian.

83

Peneliti : Kira-kira dalam forum tersebut berapa jumlah nasabah

yg terdaftar pak?

Narasumber : Forum ada 223 orang.

Peneliti : Baru-baru ini saya membaca sebuah berita bahwa akan

diadakannya restrukturisasi polis ke perusahaan baru yaitu

nusantara life, Bagaimana menurut bapak akan hal

tersebut? Apakah para nasabah setuju dengan rencana

restrukturisasi?

Narasumber : Dua tahun kami gagal bayar daru pihak Jiwasraya. Lalu

awal tahun 2020 Menteri Erick Thohir berjanji bahwa ada

3 opsi dalam penyelesaian. Rencananya bulan Maret 2020

mulai ada pembayaran. Ternyata nihil, hanya nasabah

tradisional yang dikasih. Nasabah saving plan tidak sama

sekali. Lalu rencana jual aset dan Penyertaan Modal

Negara (PMN) hasilnya pun tidak ada. Nasabah kecewa

sekali. Nasabah mengacu kepada Undang-Undang

Perasuransian Pasal 42 yaitu Perusahaan asuransi jika

akan dilakukan likuidasi harus menyelesaikan seluruh

kewajibannya. Jadi rencana restrukturusasi bisa

dilaksanakan asalkan sesuai peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.

Peneliti : Berarti sampai saat ini pihak nasabah belum menyetujui

tentang restrukturisasi polis ya pak? Apakah sudah ada

pembicaraan secara langsung oleh pihak kementerian

BUMN ataupun pihak dari perusahaan asuransi jiwasraya

mengenai hal tersebut kepada para nasabah?

Narasumber : Sama sekali belum pernah dihubungi atau komunikasi. Info

di media. Bulan Agustus ini mereka mau kirim surat

seperti apa kami tidak tahu.

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99