Artikel Profesi Keguruan

Guru Tanpa

Tunjangan Profesi

Masa-masa bulan madu guru akan segera berakhir. Tunjangan profesi yang selama ini

menjadi kebanggaan sekaligus pembeda, akan dihapus pada 2016. Sesungguhnya tanda-tanda

penghapusan itu sudah terbaca. Paling tidak, dalam dua tahun terakhir pencairan tunjangan ini

mulai tersendat. Aturan pun diperketat dengan beragam persyaratan, tidak semudah sebelumnya.

Seiring dengan itu dimunculkanlah wacana penghapusan. Tahun depan, guru pegawai negeri

sipil yang lulus sertifikasi tidak lagi menerima tunjangan profesi. Ini merupakan konsekuensi

dari sistem penggajian tunggal yang diberlakukan sama untuk 4,6 juta aparatur sipil negara

(ASN), tidak terkecuali 1,7 juta guru.

Dengan sistem gaji tunggal tidak ada tunjangan profesi. Semua ASN menerima gaji

dengan tiga komponen, gaji pokok (75 persen), tunjangan kinerja (25 persen), dan tunjangan

kemahalan. Gaji pokok berbasis beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko. Sementara

pencapaian kinerja berdasarkan penilaian kinerja individu. Tunjangan profesi guru masuk

komponen penilaian kinerja. Dengan model penggajian ini, tidak ada lagi pegawai negeri yang

gajinya kecil tetapi take home pay besar. Besar-kecilnya gaji bergantung pada beban kerja,

tanggung jawab jabatan, dan risiko, ditambah penilaian kinerja masing-masing individu.

Tunjangan profesi guru mengundang polemik. Beranggaran jumbo Rp 80 triliun per tahun,

tunjangan ini berpotensi manipulatif. Wacana penghapusan diprotes para guru. Dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tunjangan profesi guru otomatis

hilang. Berbeda dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yakni gaji PNS terdiri dari gaji

pokok, kenaikan berkala, kenaikan istimewa, tunjangan, dan honorarium. Pada peraturan lama,

sumber penghasilan PNS berbeda-beda, sulit diawasi dan dievaluasi. Tunjangan tidak berbasis

kinerja, tetapi dipukul rata. Dengan aturan baru, guru yang bekerja baik akan mendapat

tunjangan kinerja lebih.

Nama : Lalu Abdul Yasir

NIM : E1R014030

Prodi : Pendidikan Matematika

Kelas : A Regular Pagi

Sistem dibangun terbuka dan adil dengan penilaian terukur. Siapa yang ingin mendapat

take home pay besar, dituntut bekerja keras dan profesional. Namun kebijakan positif ini

mematik keresahan di kalangan guru. Tekad pemerintah menghapus tunjangan profesi guru bisa

dimaklumi sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja, membangun

transparansi dan berkeadilan. Hasil penelitian Bank Dunia menyimpulkan, program sertifikasi

tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kualitas guru, selain kemakmuran materi.

Peningkatan penghasilan tidak memacu kinerja, justru sebaliknya meningkatkan konsumerisme

dalam gaya hidup.

Komentar terhadap artikel :

Tunjangan profesi guru adalah salah satu cara meningkatkan kemakmuran guru berupa

gaji yang jumlahnya setara dengan satu kali gaji pokok guru yang dibuat oleh pemerintah .

Sistem penggajian dibagi dua dengan tunjangan pokok dan tunjangan kinerja. Besar gaji yang

diperoleh dilhat dari kinerja, tanggung jawab, jabatan dan resiko.

Saya tidak setuju dengan hal ini. Seperti yang kita ketahui guru harus memiliki sertifikasi

untuk mendapatkan tunjangan profesi. Guru adalah sosok pengajar yang patut dicontohi karena

tekat , niat untuk mengajar para murid atau siswa. Seharusnya guru harus diberi tunjangan.

Terkait dengan kinerjanya guru terus menerus mengajarkan ilmu pada anak didik. Ilmu yang

terus menerus diberikan diharapkan membuat para generasi anak didik menjadi lebih baik.

Tunjangan guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru atas profesionalitas untuk

mewujudkan amanah undang-undang guru dan dosen antaranya mengangkat martabat guru ,

meningkatkan kommpetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran

dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Seharusnya Tunjangan Profesi bersifat

tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru atau guru yang mendapat

tugas tambahan sebagai pengawas satuan pendidikan dengan memenuhi persyaratan yang sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seharusnya pemerintah juga menetapkan tunjangan kepada para guru PNS maupun non

PNS. Tidak seharusnya aturan-aturan diperketat dan malah membuat para guru kesulitan. Seperti

halnya guru yang menerima tunjangan dengan syarat adanya SK/ surat penugasan dari kepala

sekolah dan belum mendapatkan tunjangan profesi. Guru harus memiliki jam wajib mengajar

minimal 24 jam tatap muka per minggu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang

dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan dari kepala sekolah. Guru yang memiliki tatap muka

kurang dari 24 jam per minggu perlu dipertimbangkan karena tidak sesuai denga syarat untuk

menerima tunjangan profesi. Sehingga adanya hak dan kewajiban dari guru yaitu hak guru

mendapatkan tunjangan profesi namun cara memenuhinya adalah dengan melaksanakan

kewajiban dari syarat tersebut dengan kewajiban guru adalah untuk mengajar para peseta didik

dengan kriteria dari tunjangan profesi tersebut.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus melihat guru-guru yang berada di daerah tertinggal

atau dipelosok. Kebanyakan dari mereka adalah guru honorer yang sudah mengajar lebih dari

lima tahun namun mereka terus mengabdi demi para anak didik. Tak seharusnya pemerintah

menghapus tunjangan untuk para guru. Pemerintah kurang memerhatikan kondisi para guru

dipelosok Seharusnya pemerintah mendata guru yang telah mengajar lebih dari lima tahun dan

mengankat para guru menjadi PNS sehingga guru mendapatkan sertifikasi dan mendapatkan

upah yang layak

Dalam mendapatkan tunjangan profesi. Menurut pemerintah ada tiga kriteria penilaian

dalan mendapatkan tunjangan yaitu kinerja guru, uji kompetensi guru dan prestasi siswa. Dalan

kinerja guru ada banyak sekali guru yang memiliki kinerja bagus dalam melakukan profesinya,

namun disamping itu juga ada sebagian guru yang memiliki kinerja yang kurang dalam

pekerjaannya. Dalam hal ini pemerintah harus selektif memilih dan melihat kinerja dari guru,

tidak seharusnya tunjangan guru dihapus karena menurut pemerintah ada beberapa guru yang

kurang dalam kinerjanya sehingga tunjangan dihapus. Dengan adanya pengawasan guru yang

memiliki kinerja bagus dapat mendapatkan tunjangan yang besar sedangkan guru yang kurang

maksimal dalam kinerjanya mendapatkan sebagian dari tunjangan atau mengurangi tunjangan.

Dengan adanya tunjangan pada guru diharapkan kinerja guru semakin lebih baik lagi dan

dengan tujuan, cita-cita dan niat mampu mencetak anak bangsa menjadi anak-anak yang cerdas

dan mampu meminpin bangsa.