PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG

PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG NO. 68/ PDT.G/

2009/ PA. LB).

ARTIKEL

Oleh :

DILA DASRIL 0921211003

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

ARTIKEL

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM

ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG NO. 68/

PDT.G/ 2009/ PA. LB).

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami

istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mereka melangsungkan

perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal

balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

secara timbal balik.1

Dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit terjadinya

perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang

Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus

ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undangundang No.1 tahun 1974

tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :

1) Kematian

2) Perceraian

3) Atas keputusan Pengadilan

1 Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hal. 6

Terjdinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan,

pertengkaran atau percekcokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya

perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan

perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun

1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama bunyinya dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah :

a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya serta sukar disembuhkan;

b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut,

tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar

kemampuannya;

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang

lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan terhadap pihak yang lain;

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat

mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama

setempat, yaitu untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat.2 Cerai talak adalah

2 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980,

Hal.38.

diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama

Islam. Sedangkan cerai gugat, adalah diperuntukkan bagi mereka yang

melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama

Islam dan bagi seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama

Islam. Kemudian hakim akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada

pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan

kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak

menghendaki perdamaian, maka hakim akan memutuskan putusan gugatan

perceraian tersebut yang dilakukan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri oleh

umum, dihitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian itu di Kantor Catatan

Sipil.

Putusan perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum

terhadap : 3

1) Orang tua / anak

2) Harta benda perkawinan

1.1. Orang tua / anak

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 UU No.1

tahun 1974 tentang Perkawinan ialah :

a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi

keputusannya;

3 Ibid, Hal 34 -35

b) Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat

memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu

ikut memikul biaya tersebut;

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Mengenai kedudukan anak, apabila anak sudah dewasa dapat mengikuti

ayahnya dan apabila anak belum dewasa mengikuti ibunya. Apabila anak-anak

sudah menjadi dewasa, keputusan diserahkan kepada mereka hendak mengikuti

ayah atau ibunya. Dalam melakukan pembagian harta benda perkawinan harus

memperhatikan kepentingan anak dan kepada siapa akan diserahkan tentang

pemeliharaan, dan pendidikan anak. Mengenai status suami istri yang telah

bercerai menjadi duda atau janda, dapat melakukan perkawinan kembali dengan

orang lain, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh UU

No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.1. Harta benda perkawinan

Ketentuan mengenai harta benda perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974

tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37. Harta benda yang diperoleh

selama Perkawinan, menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing

suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak

menentukan lain(Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang

Perkawinan). Harta bawaan suami atau istri kembali kepada para pihak masing-

masing, yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan.

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan

kedua belah pihak. Harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya(Pasal

36 ayat (1) dan (2) UUP). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama

diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud menurut

hukumnya masing-masing yaitu menurut Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab

Undang-undang Hukum Perdata(Penjelasan Pasal 37 UUP).

Para pencari keadilan (justiabelen), tentu mengharapkan agar keadilan dan

perlindungan hukum yang diperolehnya menjadi kenyataan. Untuk menjamin hak-

hak pencari keadilan tersebut maka hukum memberi jalan dengan hak baginya

untuk mengajukan permohonan sita terhadap barangbarang sengketa atau yang

dijadikan jaminan. Didalam praktek dikenal ada 4 (empat) macam sita yaitu :

1. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

2. Sita Hak Milik (Rivindcatoir Beslag)

3. Sita Harta Bersama (Marital Beslag)

4. Sita Eksekusi (Executoir Beslag)

Setiap sita mempunyai tujuan tertentu (berbeda-beda) namun tujuan akhir

daripada sita tidak lain untuk menjamin agar :

a. putusan Hakim secara nyata dapat diwujudkan

b. putusan Hakim tidak hampa karena barang sengketa telah

tiada/dipindahtangankan.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu,

dalam perkawinan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan yang tetap bertahan

hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan, dimana salah satunya

meninggal dunia. Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang

sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki,

masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus

memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang

beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, di mana seorang ayah bertindak sebagai

pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua

anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada

anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk

menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota

keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak

terpisahkan.

Dalam keluarga, suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka

mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda

jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan

menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga

bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun istri keluarga tidak dapat terbentuk dan

masyarakatpun tidak akan pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih

besar yaitu suatu negara. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya

perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Semua individu yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti

mengiginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan

batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu

saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis

dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur. Setiap pasangan

suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga

diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal

menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul

permasalahan yang sangat bisa mengoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan

keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah

tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses

untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa

begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri tidak bisa

lansung meminta cerai kepada suaminya. Baik suami ataupun istri diberikan

kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan

musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa

melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa

permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas

beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan

atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut,

banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan

pertikaian pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama menurut ketentuan

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak

ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang

bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta

bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya

dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta

bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta

bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan

yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk

dijelaskan secara terperinci satu persatu.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di

Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan

pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi

Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik

cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta

bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama. Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Janda atau duda yang

cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari uraian di atas, dapat diambil

pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan

secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing

separo bagian.

Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan

pembagian harta bersama ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di

wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung yang mayoritas masyarakatnya

beragama Islam dan tentunya penyelesaian kasus pembagian harta bersama ini

berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral bagi pemahaman masyarakat

Indonesia, suatu perkawinan diharapkan senantiasa dapat berjalan langgeng

sampai hari tua, namun seperti pepatah melayu klasik menyebutkan,dikira panas

sampai petang kiranya hujan ditengah hari. Maksud dari petuah klasik ini adalah

segala sesuatu dapat dan mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti

perkawinan yang selalu diharapkan berjalan dengan baik dapat saja berakhir

dengan suatu perceraian. Perceraian dalam kaca mata hukum merupakan suatu

peristiwa hukum yang tentunya akan menimbulkan serangkaian akibat-akibat

hukum, termasuk salah satunya dalam ruang lingkup harta kekayaan dalam

perkawinan.

Pembagian harta kekayaan dalam perkawinan senantiasa merupakan

bagian yang krusial dari suatu perceraian. Hal ini dapat kita cermati dari

banyaknya kasus yang menarik perhatian publik terhadap pembagian harta

perkawinan. Tidak setiap putusan perceraian diikuti pembagian harta bersama

berdasarkan beberapa hal :

- Mereka tidak bersengketa atau tidak mempermasalahkan harta bersamanya.

Dalam hal ini biasanya kedua belah pihak bersepakat atau untuk membagi

harta bersama secara kekeluargaan di luar sidang, cara ini sebetulnya yang

paling baik karena ringan biaya, singkat waktu dan tidak ada permusuhan.

- Ada pula kedua belah pihak bersepakat agar harta bersama itu tidak dibagi

kepada suami isteri yang bercerai tetapi dengan persetujuan bersama diberikan

kepada anak-anaknya.

- Ada pula antara para pihak itu yang tidak mempermasalahkan harta bersama

yang penting cerai.

Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan

gugatan pembagian harta bersama adalah :

- Kedua belah pihak atau salah satunya membutuhkan harta bersama tersebut.

- Salah satu pihak berniat tidak baik atau menguasai harta bersama atau tidak

membagi kepada pasangannya yang dicerai.4

Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan

serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula

digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang

bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta

bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai.

Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya biasanya

juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan

cerai. Kecuali kalau minta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak

dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan

permohonan tersendiri.5

Pengaturan tentang pengajuan permohonan pembagian harta bersama dan

perceraian terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

4 Hasil wawancara dengan Drs. Syafri Amrul, selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk

Basung, tanggal 25 April 2011 5 Hasil wawancara dengan Drs. Syafri Amrul, selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk

Basung, tanggal 25 april 2011

Tentang Pengadilan Agama yang tidak dirubah ketentuannya dalam Undang-

Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bunyi dari ketentuan pasal tersebut adalah

Gugatan soal penguasaaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama

suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun

sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hokum tetap (Zainal Abidin

Abubakar, 1993: 267).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengajuan

permohonan pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang disertakan pada

gugatan perceraian (dilakukan secara bersamaan)

Cara ini berarti, bahwa penggugat atau pihak yang mengajukan

permohonan cerai, dalam gugatannya tersebut juga memohonkan atas

pembagian harta bersama. Menurut pendapat penulis, pengajuan Permohonan

pembagian harta bersama yang dijadikan satu dengan gugatan perceraian

mempunyai kelebihan yaitu bahwa para pihak tidak perlu lagi mengajukan

gugatan kepada Pengadilan Agama setelah mereka mendapat putusan

terkabulnya permohonan cerai. Ketika permohonan cerai disetujui oleh hakim,

dan hakim memutuskan bahwa para pihak telah sah bercerai, dalam putusan

tersebut juga telah diputus tentang pembagian harta bersama yang diminta

oleh pihak yang mengajukan gugatan atas harta yang mereka dapat selama

perkawinan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa gugatan perceraian dan

gugatan pembagian harta bersama terdapat dalam satu gugatan, para pihak

tidak perlu mengajukan gugatan lagi.

Disamping kelebihan tersebut, pengajuan gugatan perceraian yang

disertai dengan gugatan harta bersama mempunyai kelemahan. Kelemahan

tersebut adalah dibutuhkannya banyak waktu yang harus digunakan oleh

hakim dalam memutus perkara tersebut. Hakim membutuhkan waktu yang

banyak, karena hakim selain memeriksa gugatan perceraian juga langsung

memeriksa dan memutus tentang pembagian harta bersama yang dimohonkan

para pihak.

Menurut pendapat penulis, selang waktu antara pengajuan gugatan dan

penjatuhan putusan pada perkara permohonan pembagian harta bersama yang

dijadikan satu dengan gugatan perceraian dapat dikatakan cukup lama. Hal

tersebut dapat dikatakan tidak efisiensi waktu dan biaya, dimana para pihak

harus mengurus persidangan yang membutuhkan waktu yang lama, sehingga

para pihak masih terikat dengan pihak lain sampai adanya putusan perceraian

dari hakim.

b. Pengajuan permohonan pembagian harta bersama tidak disertakan pada

gugatan perceraian (diajukan secara terpisah)

Secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah

adanya gugatan cerai. Hal tersebut berarti daftar harta bersama dan bukti-

buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan

dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang

kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta bersama dalam

berkas tuntutan (petitum). Namun gugatan cerai belum menyebutkan tentang

pembagian harta bersama, untuk itu pihak suami atau istri dapat mengajukan

gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan cerai yang dikeluarkan

oleh pengadilan. Dalam hal ini bagi yang beragama Islam gugatan diajukan ke

Pengadilan Agama dimana tergugat bertempat tinggal, sedangkan yang

beragama nonmuslim gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah

tempat tinggal tergugat.

Menurut pendapat penulis, pengajuan pembagian harta bersama yang

dipisahkan atau tidak dijadikan satu dengan gugatan perceraian juga

mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan tersebut adalah waktu yang

diperlukan untuk memutus perkara cerai itu sendiri tidak memerlukan waktu

yang lama, karena hakim hanya memutus tentang permohonana cerai saja.

Dibalik kelebihan yang berupa efisiensi waktu tersebut, pengajuan dengan

cara ini mempunyai kekurangan yaitu untuk mendapat kepastian tentang

pembagian harta bersama memerlukan waktu lagi. Pihak yang ingin

mengajukan gugatan pembagian harta bersama harus menunggu dahulu

putusan cerai dari hakim. Apabila hakim sudah menetapkan putusan bahwa

para pihak telah bercerai. Baru para pihak dapat mengajukan gugatan

pembagian harta bersama. Pihak yang ingin mengajukan gugatan tentang harta

bersama, harus membuat gugatan yang ditujukan dan diajukan kepada

Pengadilan Agama yang berwenang memutus permohonan tersebut. Para

pihak harus menunggu proses pembagian harta bersama oleh hakim tersebut.

Setelah mendapat putusan dari hakim, barulah sita marital dapat dilaksanakan.

Pengaturan lain tentang pengajuan pembagian harta bersama terdapat

dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal tersebut mengatur mengenai suatu perkawinan dimana apabila

perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya

masing-masing pihak yang bercerai. Pasal tersebut tidak menjelaskan suatu

pengaturan mengenai pengajuan permohonan pembagian harta bersama jika

dikaitkan dengan pengajuan gugatan perceraian. Pengaturan mengenai

pengajuan pembagian harta bersama diatur menurut hukum yang berlaku bagi

para pihak, pihak yang mengajukan permohonan di Pengadilan Agama

pastinya merupakan orang yang beragama Islam. Tentunya Hukum yang

dimaksud disini adalah hukum yang berlaku bagi orang Islam yaitu Kompilasi

Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam sendiri dalam Pasal 132 hanya mengatur

mengenai pengajuan gugatan perceraian, sama sekali tidak menyinggung

pengajuan gugatan pembagian harta bersama. Mengenai perselisihan atas harta

bersama, Pasal 88 mengatur bahwa penyelesaian perkara diajukan kepada

Pengadilan Agama. Ketentuan Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam

menjelaskan mengenai kewenangan Pengadilan Agama menentukan suatu hal

atas harta bersama dengan permohonan dari penggugat ataupun tergugat bila

terjadi perceraian. Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam ini memang tidak

mengatur tentang pengajuan permohonan pembagian harta bersama apakah

dijadikan satu atau tidak dengan gugatan perceraian, tapi pasal-pasal ini

menjelaskan mengenai penentuan suatu hal akan harta bersama atas

permohonan penggugat ataupun tergugat kepada Pengadilan Agama baik

dalam perkara cerai ataupun tidak cerai dengan alasan yang ditetapkan oleh

undang-undang.

Perkara perceraian yang terjadi, baik cerai talak maupun cerai gugat,

biasanya permohonan pengajuan perkara cerai dirangkaikan atau dijadikan

satu dengan perkara pembagian harta bersama. Hal tersebut mempunyai akibat

yaitu seringkali putusan perkara cerai menjadi tertunda dan lama. Putusan

cerai tersebut menjadi lama karena para pihak sekaligus ingin mendapat

putusan tentang harta bersama yang akan menjadi hak mereka masing-masing.

Tidak jarang ketika menyangkut pembagian harta bersama, para pihak yang

dulu hidup rukun dalam suatu rumah tangga harus beradu pendapat

mempertahankan keinginannya masing-masing untuk memperebutkan harta

yang mereka dapat selama perkawinan. Tidak jarang penyelesaian kasusnya

sampai pada tingkat banding di Provinsi bahkan juga terkadang sampai ke

tingkat kasasi.

Pada perkara Nomor 68/Pdt.G/2009/PA. LB tersebut permohonan pembagian

harta bersama dilakukan dengan cara terpisah. Pihak penggugat dan tergugat

telah mendapat putusan cerai dari Pengadilan Agama, kemudian untuk

tindakan lebih lanjut tentang pembagian harta bersama, penggugat

menagjukan permohonan pembagian harta bersama. Pihak penggugat dan

tergugat telah mendapat putusan cerai dari Pengadilan Agama Lubuk Basung

pada tahun 2009 dengan Nomor Putusan 48/Pdt.G/PA.LB dan dituangkan

dalam akta cerai nomor 46/AC/2009/PA.LB. Putusan perceraian tersebut

sudah dijatuhkan oleh hakim pada tanggal 26 Mei 2009 oleh Pengadilan

Agama Lubuk Basung. Penggugat kemudian mengajukan permohonan

pembagian harta bersama, dimana gugatan pembagian harta bersama tersebut

diajukan pada tanggal 24 Juni 2009. Terdapat selang waktu dua bulan antara

jatuhnya putusan cerai dari Pengadilan Agama dan pengajuan permohonan

pembagian harta bersama oleh penggugat.

Menurut pendapat penulis, selang waktu ini dapat dikatakan cukup

lama. Kemungkinan penggugat mempunyai alasan-alasan tersendiri kenapa

baru mengajukan permohonan pembagian harta bersama setelah dua bulan.

Pihak penggugat mengajukan permohonan pembagian harta bersama

atau gono gini tersebut secara terpisah atau tidak dijadikan satu dengan

gugatan perceraian karena dengan pertimbangan faktor mendapat kepastian

hokum yang cepat akan putusnya perkawinan penggugat dan tergugat. Proses

hokum akan berjalan cepat karena Majelis hakim hanya memeriksa dan

memutus gugatan perceraian saja tanpa mempermasalahkan mengenai harta

bersama. Dengan adanya putusan cerai yang terlebih dahulu dijatuhkan, para

pihak dapat bertindak mandiri tanpa terikat dengan pihak mantan suami atau

istri sembari menunggu putusan tentang pembagian harta bersama yang

diajukan. Karena tidak jarang proses peradilan dalam perkara perceraian

menjadi sangat lama, bahkan tidak jarang menjadi tertunda karena tersangkut

masalah harta bersama, tidak jarang pula masalah harta bersama sampai pada

tingkat banding atau kasasi.

Menurut pendapat penulis, cara yang paling tepat untuk pengajuan

permohonan pembagian harta bersama adalah secara terpisah dari gugatan

perceraian. Hal tersebut untuk efisiensiensi waktu, yaitu proses peradilan yang

cepat sehingga para pihak yang berperkara dapat memperoleh kepastian

hukum yang tertuang di putusan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama

akan perceraian, sehingga para pihak tidak terikat dengan pihak lain dalam

hubungan perkawinan. ketika para pihak sudah bercerai. Pembagian harta

bersama dapat dilakukan.

Pertimbangan Hukum Hakim Yang Mempengaruhi Pembagian Harta

Bersama Pada Putusan Nomor 68/ Pdt.G/2009/PA.LB Ditinjau Dari Kompilasi

Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam replik yang diajukan oleh penggugat, penggugat menggunakan dasar

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mengenai arti perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami dan istri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, jadi menurut asasnya seorang suami dan istri bersatu baik dari segi materiil

ataupun spirituil. Telah dinyatakan jelas dalam Pasal 35 Undang-undang

Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama, terbukti bahwa dalam objek sengketa adalah pembelian perkawinan oleh

tergugat sewaktu masih menjadi suami penggugat.

Putusan tersebut tidak menuangkan secara eksplisit penggunaan Kompilasi

Hukum Islam dalam pembagian harta bersama. Tetapi secara implisit aturan

dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan yang terdapat

dalam Pasal 97 yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama, dimana

masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari harta bersama.

Pembagian harta gono gini secara adil akan dapat menentramkan

kehidupan setelah pasangan suami istri itu berpisah. Islam mengajarkan kepada

umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan

prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Masalah

pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan

menimbulkan percecokan diantara para pihak (Happy Susanto,2008:72). Pasal 31

ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur

bahwa kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan

masyarakat adalah seimbang. Seimbang yang dimaksud adalah bahwa kedudukan

antara suami dan istri adalah sama, sederajad, tidak ada yang lebih tinggi salah

satu pihak. Seimbang disini juga termasuk didalamnya adalah seimbang mengenai

pembagian harta benda yang di dapat dalam perkawinan, dimana baik suami atau

istri mendapat bagian yang sama yaitu masing-masing mendapat setengah dari

harta bersama yang dimiliki berdasarkan prinsip keadilan.

Menurut pendapat penulis, keadilan yang dimaksud mencakup pada

pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak.

Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi selama sesuai dengan

kenyataan yang sesungguhnya. Pembagian harta gono-gini sebaiknya dilakukan

berdasarkan prinsip keadilan, sehingga diharapkan tidak menimbulkan

ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang merupakan

hak istri. Menurut pendapat penulis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang pertimbangan hukum yang

mempengaruhi pembagian harta bersama. Pasal 37 hanya menjelaskan mengenai

pengaturan pembagian harta bersama bila terjadi perceraian diserahkan kepada

hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Hukumnya masing-masing berarti adalah mencakup hukum agama, hukum

adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta bersama diatur

dalam Kompilasi Hukum Islam. Bagi penganut agama lain pengaturan tentang

harta bersama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum erdata. Suatu undang-

undang yang didalamnya tidak mengatur secara rinci tentang suatu masalah, pada

umumnya diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah atau yang sering

disebut dengan PP. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

diatur dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ironisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal-

pasalnya juga tidak mengatur tentang pertimbangan hukum yang mempengaruhi

pembagian harta bersama. Peraturan Pemerintah ini dalam isinya malah sama

sekali tidak mengatur tentang pelaksanaan dari pasal-pasal yang mengatur tentang

pembagian harta bersama yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974.

Di Indonesia berlaku suatu asas yaitu asas Lex spesialis derogat Lex

Generalis, yaitu suatu asas dimana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan

hukum yang bersifat umum. Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu aturan

yang bersifat khusus yang mengatur mengenai suatu aturan yang mengatur hal-hal

yang berlaku bagi orang yang beragama Islam. Dalam perkara ini berarti

Kompilasi Hukum Islam yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bersifat umum.

Menurut pendapat penulis, pengaturan mengenai pertimbangan hukum

yang mempengaruhi pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam. Salah satu pasal yang mengatur tentang harta bersama adalah Pasal 88 dan

95. Pasal 88 mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka

akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut

merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang

pembagian harta bersama bila terjadi perselisihan. Kompilasi Hukum Islam

menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama kepada

Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan permohonan sengketa harta

bersama tersebut. Diserahkan kepada Pengadilan Agama berarti penentuan dari

perkara yang dihadapi berada ditangan majelis hakim yang memutus perkara

berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan juga saksi yang diajukan

masing-masing pihak.

Menurut pendapat penulis, penyelesaian melalui pengdilan ini merupakan

sebuah alternatif penyelesaian perkara. Pasangan dapat memilih cara yang lebih

elegan yaitu dengan cara damai atau musyawarah. Cara ini jauh lebih baik karena

tidak perlu berbelit-belit, memakan waktu, memakan biaya, dan atau juga

memakan perasaan para pihak. Cara ini dapat dipergunakan selama dilakukan

dengan seadil-adilnya. Dalam musyawarah para pihak dapat sepakat mengenai

presentase pembagian harat bersama, tidak harus setengah-setengah. Istri dapat

memperoleh presentase sepertiga dan suami dua pertiga atau sebaliknya asalkan

tidak ada yang mersa dirugikan atau dicurangi. Namun jika memang cara

penyelesaian sengketa melalui jalur damai tidak dapat terlaksana dan jalur hukum

(pengadilan) dianggap lebih tepat dalam hal memperoleh keadilan, maka hal

tersebut dapat dilakukan.

Pengaturan lebih lanjut tentang pertimbangan hukum yang dijadikan dasar

pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam ayat

(1) yaitu yang berbunyi :

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri

dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas

harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu

melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama

seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

Pengaturan lain dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 97.

Pasal ini mengatur mengenai hak-hak masing pihak atas harta bersama bila terjadi

perceraian. Masing-masing pihak berhak setengah dari harta bersama, kecuali

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pembagian harta dengan komposisi

dibagi dua dengan presentase 50:50 pun belum tentu sepenuhnya dianggap adil

dan keputusannya juga tidak mutlak. Pada umumnya pembagian dengan

komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal.

Pihak pengadilan dapat memutuskan pembagian harta bersama dengan

presentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Berdasarkan

ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang

dianggap dapat mempengaruhi pembagian harta bersama. Pertimbangan hukum

tersebut adalah : judi, mabuk, boros, peran para pihak dalam keluarga, dan siapa

yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri.

Suatu pembagian harta bersama dalam pelaksanaannya adalah masing-

masing pihak mendapat bagian setengah-setengah (50:50) dari harta bersama

selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Perkara Nomor

68/Pdt.G/2009/PA.LB tersebut terdapat pembagian harta bersama karena pihak

penggugat dapat membuktikan tuntutannya bahwa penggugat ikut objek sengketa

merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama.

Menurut pendapat penulis, terdapat perbedaan yang jelas mengenai

perbedaan harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama merupakan harta yang

didapat selama perkawinan dan merupakan hasil kerja dari kedua belah pihak atau

salah satu satunya. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang didapat para pihak

dari pemberian, warisan, ataupun hadiah. Harta bawaan dapat berubah menjadi

harta bersama apabila kedua belah pihak telah membuat kesepakatan ataupun

perjanjian dalam perkawinan mereka.

Menurut pendapat penulis, bila ditinjau dari Undang-undang Perkawinan

maka pelaksanaan pembagian harta bersama pada perkara Nomor

68/Pdt.G/2009/PA.LB telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dikatakan

sesuai karena harta yang dijadikan objek perkara dapat dibuktikan oleh penggugat

kalau objek sengketa merupakan harta bersama.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa bila

perkawinan putus karena perceraian, mengenai harta bersama diatur menurut

hukumnya masing-masing. Hal tersebut berarti mengenai pelaksanaan pembagian

harta bersama kembali lagi kepada Kompilasi Hukum Islam yang berisi peraturan

bagi orang yang beragama Islam. Menurut pendapat penulis, Putusan Pengadilan

Agama Lubuk Basung Nomor 68/Pdt.G/2009/PA.LB mengenai permohonan harta

gono gini jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam juga dapat dikatakan telah

sesuai dengan mendasarkan pada ketentuan pasal-pasal yang menyangkut

mengenai harta bersama. Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 86 ayat (2)

menjelaskan tentang harta milik istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh

oleh istri dan juga harta milik suami tetap menjadi milik dan penguasaan suami.

Hak milik tersebut berlaku pula akan harta bawaan, Pasal 87 ayat (1) menjelaskan

mengenai harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan

masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian. Ketentuan pasal

tersebut pada intinya sama dengan ketentuan yang berada pada pasal 35 ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur

bahwa seorang suami atau istri berhak menguasai harta yang didapat sebagai

hadiah atau warisan, dan harta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai harta

bersama dalam perkawinan.

Pelaksanaan pembagian harta bersama pada perkara nomor

68/Pdt.G/2009/PA.LB jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka dapat dikatakan

telah sesuai. Sesuai dengan peraturan hukum yang ada dan berlaku bagi para

pihak yang bersengketa. Menurut pendapat penulis, apabila melihat uraian diatas

maka dapat diketahui bahwa keabsahan secara yuridis yang dalam hal ini adalah

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam, merupakan hal utama yang dijadikan sebagai dasar

pembenar mengenai keadilan meskipun tanpa dipungkiri norma etis telah

memperkuat kekuatan berlakunya hukum positif tersebut. Negara Indonesia yang

menganut paham positivisme dalam kehidupan hukumnya, menganggap bahwa

makna keadilan tereduksi menjadi keadilan menurut makna yuridisnya. Jadi,

keadilan dianggap telah ada apabila subyek hukum telah memperoleh hak-hak

secara yuridis bukan menurut segi etis

Perceraian yang terjadi akan berakibat pula terhadap harta bersama yang

diperoleh semasa dalam perkawinan, ada juga harta benda yang menjadi hak

sepenuhnya masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun yang diperoleh

masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha

bersama, misalnya menerima warisan, hibah , hadiah dan lainnya dalam hal yang

demikian maka harta tersebut tetap dikuasai masing-masing kecuali ditentukan

menjadi harta bersama. Sesuai Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya

harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta

milik masing-masing suami atau isteri. Masalah harta bersama ini baik suami atau

isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak.

Bahkan sepanjang tidak ada perjanjian yang disahkan sebelum perkawinan

berlangsung maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama. Tetapi bila saja sebelumnya terdapat suatu perjanjian perkawinan yang

dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut merupakan

perjanjian perkawinan yang sah dan berlaku.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap Putusan Nomor

68/Pdt.G/2009/PA.LB bahwa penyelesaian kasus atau perkara pembagian harta

bersama sebagai akibat dari perceraian yang telah diputus, Hakim mengalami

suatu permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

a. Untuk pembagian harta bersama yang berbentuk tanah yang berbidang-bidang

dan di tempat yang berbeda-beda, sangat sulit menentukan bagian masing-

masing, tanah yang berbidang-bidang yang letaknya berbeda-beda tersebut

sangat sulit, walaupun telah dilakukan pembagian masing-masing 1/2

(seperdua) tapi para pihak tidak puas terhadap pembagian tersebut.

b. Dalam kondisi dan keadaan tertentu, terjadi kesulitan dalam membuktikan harta

bersama tersebut. Sebagai contoh: sebelum perkawinan siistri telah memiliki

sebidang tanah, maka apabila merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini merupakan harta

bawaan. Namun kemudian dalam perkawinan tanah tersebut dijual dan

dibelikan rumah atas nama si suami, maka dalam kasus ini kedudukan harta

menjadi rumit karena apabila mengacu kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta yang diperoleh dalam

perkawinan adalah harta bersama, tanpa mempersoalkan asal harta tersebut.

Apabila hal ini dipermasalahkan oleh si istri sewaktu terjadi pembagian harta

bersama akan sangat susah untuk melakukan pembuktian atas harta tersebut.

c. Dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan setempat

apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan dimana barang

tersebut berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung.

Sehingga perkara tersebut dalam hal ini memakan waktu lama, tempat dan

biaya yang tidak sedikit.

d. Sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak

bersama betul atau bukan. Bukti tertulis seperti sertipikat.;

e. Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh : ukuran luas tidak jelas, kalau

tanah batas-batas tidak jelas, penjual sudah meninggal.

Pembagian harta bersama yang berbentuk tanah menurut penulis memang

akan cukup rumit apabila hanya berupa putusan pengadilan yang menyatakan

bahwa harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya,

dalam hal ini masalah penentuan luas tanah yang akan menjadi bagian masing-

masing pihak. Kondisi ini menurut penulis bisa diatasi dengan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Berdasarkan putusan pengadilan para pihak mengajukan kepada Kantor

Pertanahan setempat untuk melakukan pemecahan bidang tanah yang semula

merupakan 1 (satu) bidang menjadi 2 (dua) bidang yang sama besarnya, untuk

kemudian diterbitkan sertipikat baru atas bidang-bidang tanah tersebut.

2. Menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak dan hasil

penjualan tersebut dibagi untuk bagian yang sama besarnya.

Pembuktian harta bersama merupakan suatu hal lain yang cukup rumit

dalam proses pembagian harta bersama. Pembuktian mengenai tanah yang diduga

merupakan milik pribadi, dapat dilakukan dengan melihat bukti dokumen-

dokumen penting, keterangan saksi-saksi dan melihat bagaimana proses

pendaftaran tanah tersebut ke pejabat Badan Pertanahan Nasional, setelah dirasa

baik maka barulah Hakim memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan

kemanusiaan. Pembuktian mengenai tanah yang diduga tergugat merupakan milik

pribadinya, dengan melihat bukti dokumen-dokumen penting, keterangan saksi-

saksi dan melihat bagaimana proses pendaftaran tanah tersebut ke pejabat Badan

Pertanahan Nasional, setelah dirasa baik maka barulah Hakim memutuskan sesuai

dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Sistem pembuktian yang dianut di pengadilan Agama menurut penulis

tidak bisa dilepaskan dari Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif

menurut undang-undang, seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menurut

pencarian kebenaran yaitu :

1. Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal

pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti

memenuhi syarat formil dam materil.

2. Harus didukung oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian

kesalahan terdakwa. Sistem inilah yang dianut oleh Pasal 183 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kebenaran dan yang dicari dan diwujudkan selain berdasakan alat bukti

yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini

hakim. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang

tidak dapat diragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai

kebenaran yang hakiki.

Tidak demikian dalam proses peradilan Perdata, kebenaran yang dicari dan

diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil. Dari diri dan sanubari hakim tidak

dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian

berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara

teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak

perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat

mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus

menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu,

tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang

diperkarakan.

Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalam gugatan yang diakui

tergugat itu setenggah benar dan setengah palsu, secara teoriti dan yuridis, hakim

tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di

persidangan. Pengadilan Perdata tidak dilarang mencari dan menemukan

kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam

peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan

kebenaran formil. Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan

beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang

berperkara.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Lubuk

Basung, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim yang mempengaruhi pembagian harta bersama

pada putusan nomor 68/ Pdt.G/ 2009/ PA.LB, secara implisit yang dipakai

adalah aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu ketentuan yang terdapat

dalam Pasal 97 yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama.

Pertimbangan lainnya yang dipakai yaitu yang terdapat dalam Pasal 88

Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta

bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.

Pihak pengadilan dapat memutuskan pembagian harta bersama dengan

presentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Berdasarkan

ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang

dianggap dapat mempengaruhi pembagian harta bersama. Pertimbangan

hukum tersebut adalah : Judi, mabuk, boros, peran para pihak dalam keluarga,

siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri.

2. Pelaksanaan pembagian harta bersama pada putusan nomor 68/ Pdt.G/ PA.LB

ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama

perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian

harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri. Jadi untuk

pelaksanaan pembagian harta bersama ini dimulai dengan pengajuan gugatan

oleh salah satu pihak, pengajuan gugatan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara

yaitu diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah

putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah syarat-syarat

untuk pengajuan gugatan terpenuhi maka proses pembagian harta bersama

diproses. Sehingga sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung

Nomor : 68/Pdt.G/2009/PA.LB menetapkan pembagian harta bersama tersebut

(seperdua) bagian untuk penggugat dan (seperdua) bagian untuk tergugat.

3. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan

pembagian harta bersama dan penyelesaiannya, dalam hal dimana tergugat

merasa bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepadanya yang dianggapnya

sebagai harta bersama yang diatasnya dibangun rumah, pada hal tanah tersebut

milik orang tua penggugat, menghadapi perkara tersebut Hakim Pengadilan

Agama Lubuk Basung menyelesaikan dengan cara mendatangkan saksi-saksi

pada saat persidangan, antara lain pemberi hibah tanah, BPN (Badan

Pertanahan Nasional) dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) pada saat

persidangan guna memperkuat bukti-bukti tentang perkara yang

disengketakan. Selain itu, sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang

lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tulis (Sertipikat

SKT).

Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian

tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing

pihak perlu diakomodasi selama sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Pembagian harta gono-gini sebaiknya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan,

sehingga diharapkan tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang

merupakan hak suami dan mana yang merupakan hak istri. Menurut pendapat

penulis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak

mengatur tentang pertimbangan hukum yang mempengaruhi pembagian harta

bersama. Pasal 37 hanya menjelaskan mengenai pengaturan pembagian harta

bersama bila terjadi perceraian diserahkan kepada hukum yang berlaku bagi

masing-masing pihak.

Dalam penyelesaian pelaksanaan pembagian harta bersama dalam

perkawinan, praktisi hukum dapat berpedoman kepada KUH Perdata sebagai

dasar hukum penyelesaian pembagian harta perkawinan. Walaupun dalam Pasal

35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga

memuat ketentuan yang mengatur harta benda dalam perkawinan, namun

mengingat sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang

pembagian harta kekayaan dalam perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang

mengatur tentang harta kekayaan perkawinan dalam KUH Perdata masih berlaku.

Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka

harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar

masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum

keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat

terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama.