analisis sistematika teknik penyusunan perundang

8/17/2019 Analisis Sistematika Teknik Penyusunan Perundang

1/22

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah disahkan pada

tanggal 12 Agustus 2011 serta berlaku pada tanggal diundangkan sebagaimana tercantum

dalam Pasal 104 Undang-Undang tersebut. Banak penambahan ketentuan ang ter!adi

dengan adana Undang-Undang baru tersebut" salah satuna keharusan menertakan

Naskah Akademik dalam rancangan peraturan ang dia!ukan.

Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 adalah hasil penelitian atau pengka!ian hukum dan hasil penelitian

lainna terhadap suatu masalah tertentu ang dapat dipertanggung!a#abkan secara ilmiah

mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu $ancangan Undang-Undang" $ancangan

Peraturan %aerah Pro&insi atau $ancangan Peraturan %aerah 'abupaten('ota sebagai solusiterhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masarakat.

Undang-Undang $epublik )ndonesia Nomor * Tahun 2014 Tentang %esa merupakan

Undang-Undang ang telah dinantikan oleh segenap masarakat desa tak terkecuali

perangkat desa selama + tahun. Tepatna" $abu 1, desember 201" $ancangan Undang-

Undang $UU/ Tentang %esa disahkan men!adi UU %esa. 'emudian pada 1 !anuari 2014"

Presiden usilo Bambang udhoono B/ menandatangani guna mengesahkan UU

tersebut.

UU ini secara umum mengatur materi mengenai asas pengaturan" kedudukan dan !enis

desa" penataan desa" ke#enangan desa" penelenggaraan pemerintahan desa" hak dan

ke#a!iban desa dan masarakat desa" peraturan desa" keuangan desa dan aset desa"

pembangunan desa dan pembangunan ka#asan perdesaan" badan usaha milik desa" ker!a

1


2/22

sama desa" lembaga kemasarakatan desa dan lembaga adat desa" serta pembinaan dan

penga#asan. elain itu" UU ini !uga mengatur dengan ketentuan khusus ang hana berlaku

untuk %esa Adat sebagaimana diatur dalam Bab 3))).

Namun setiap produk hukum" seperti Undang-Undang" tidak terlepas dari kelebihan dan

kekurangan setelah disahkan. Begitupula dengan UU %esa. Pada analisa ini" kelompok kami

akan menganalisa kelebihan dan kekurangan tersebut dilihat dari 2 hal

1. %ari segi sistematika teknis penusunan UU No. * Tahun 2014 tentang desa

berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011

2. %ari segi isi dan penerapanna

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistematika teknis penusunan UU No. * Tahun 2014 tentang desa berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011

2. Apa sa!a kelemahan dan kekurangan UU No. * Tahun 2014 tentang desa dilihat dari

segi isi dan penerapanna 5

BAB II

PEMBAHASAN

2


3/22


4/22

penetapan adalah tahun 2014" sedangkan nama peraturanna adalah %esa" unsur ini

telah terpenuhi.

2. Nama Peraturan Perundang?undangan dibuat secara singkat dengan menggunakan1

kata aitu %esa tetapi secara esensial maknana telah dan mencerminkan isi

Peraturan Perundang?undangan" unsur ini telah terpenuhi.

. 6udul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhna dengan huru= kapital ang

diletakkan di tengah mar!in tanpa diakhiri tanda baca" unsur ini telah terpenuhi.

4. Tidak adana penambahan singkatan atau akronim dalam !udul peraturan

perundang-undangan" unsur ini telah terpenuhi.

B. PEMBUKAAN

Pembukaan Peraturan Perundangundangan terdiri atas

1. :rase %engan $ahmat Tuhan ang 9aha 8sa@

2. 6abatan Pembentuk Peraturan Perundangundangan@

. 'onsiderans@

4. %asar ;ukum@ dan

. %iktum.

". +'ase *en$an Rahmat Tuhan ,an$ Maha Esa

:rase %engan $ahmat Tuhan ang 9aha 8sa Pada pembukaan tiap !enis

Peraturan Perundangundangan sebelum nama !abatan pembentuk Peraturan

Perundangundangan %icantumkan =rase %8N


5/22

6abatan pembentuk Peraturan Perundangundangan ditulis seluruhna dengan

huru= kapital ang diletakkan di tengah mar!in dan diakhiri dengan tanda baca koma.

%alam UU N0. * Tahun 2014 tentang %esa terdapat !abatan P$8)%8N

$8PUB7)' )N%>N8)A ang ditulis dengan huru= kapital ang diletakkan di

tengah mar!in dan diakhiri dengan tanda baca koma" !adi ketentuan adana !abatan

dalam pembukaan UU telah terpenuhi.

-. Konsi%e'ans

• 'onsiderans dia#ali dengan kata 9enimbang.

• 'onsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran ang

men!adi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundangundangan.

• Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang atau

peraturandaerah memuat unsur=iloso=is" uridis" dansosiologis ang

men!adilatar belakang pembuatanna.

• Pokok-pokok pikiran ang hana menatakan bah#a Peraturan Perundang-

undangan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak

mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatna peraturan

perundangundangan tersebut.

• 6ika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran" tiap-tiap pokok

pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat ang merupakan kesatuan

pengertian.

• Tiap-tiap pokok pikiran dia#ali dengan huru= ab!ad" dan dirumuskan dalam

satu kalimat ang dia#ali dengan kata bah#a dan diakhiri dengan tanda baca

titik koma.

%alam UU N0. * Tahun 2014 tentang %esa dalam konsideransna sudah terpenuhi

dilihat dari@

1/ 'onsiderans dia#ali dengan kata 9enimbang.

5


6/22

2/ 'onsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran ang men!adi

pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang?undangan.

/ Pokok pikiran pada konsiderans Undang?Undang" memuat unsur =iloso=is"

sosiologis" dan uridis ang men!adi pertimbangan dan alasan

pembentukanna ang penulisanna ditempatkan secara berurutan dari

=iloso=is" sosiologis" dan uridis.

Unsu' /i(oso/is menggambarkan bah#a peraturan ang dibentuk

mempertimbangkan pandangan hidup" kesadaran" dan cita hukum ang

meliputi suasana kebatinan serta =alsa=ah bangsa )ndonesia ang bersumber

dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang %asar Negara $epublik

)ndonesia Tahun 14. %alam UU N0. * Tahun 2014 tentang %esa

disebutkan sebagai berikut

“bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan

mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1!"#

Unsur sosiologis menggambarkan bah#a peraturan ang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masarakat dalam berbagai aspek. %alam UU N0. *

Tahun 2014 tentang %esa disebutkan sebagai berikut

“bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia$ Desa

telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan

diberdayakan agar menjadi kuat$ maju$ mandiri$ dan demokratis sehingga

dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil$ makmur$

dan sejahtera#

Unsur uridis menggambarkan bah#a peraturan ang dibentuk untuk

mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan ang telah ada" ang akan diubah" atau ang akan

6


7/22

dicabut guna men!amin kepastian hukum dan rasa keadilan masarakat.

%alam UU N0. * Tahun 2014 tentang %esa disebutkan sebagai berikut

“ bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-

undang “

4/ 6ika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan" rumusan butir

pertimbangan terakhir berbuni sebagai berikut

ontoh 1 'onsiderans Undang-Undang

9enimbang a. bah#aC@

b. bah#a ...@

c. bah#a C@

d. bah#a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru=

a" huru= b" dan huru= c perlu membentuk Undang-Undang tentang ...@

%alam UU N0. * Tahun 2014 tentang %esa disebutkan sebagai berikut

“ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huru% a$ huru% b$ dan huru% c perlu membentuk Undang-Undang tentang

Desa “

#. *asa' Hukum

a. %asar hukum dia#ali dengan kata 9engingat.

b. %asar hukum memuat dasar ke#enangan pembuatan

c. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundangundangan ang

memerintahkan pembuatan Peraturan Perundangundangan tersebut.

d. Peraturan Perundang-undangan ang digunakan sebagai dasar hukum hana

Peraturan Perundang-undangan ang tingkatanna sama atau lebih tinggi.

e. Peraturan Perundang-undangan ang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-

undangan ang akan dibentuk atau Peraturan Perundang-undangan ang sudah

7


8/22

diundangkan tetapi belum resmi berlaku" tidak dicantumkan sebagai dasar

hukum.

=. 6ika !umlah Peraturan Perundangundangan ang di!adikan dasar hukum lebih

dari satu" urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan

Perundangundangan dan !ika tingkatanna sama disusun secara kronologis

berdasarkan saat pengundangan atau penetapanna.

g. %asar hukum ang diambil dari pasal -pasal/ dalam Undang-Undang %asar

Negara $epublik )ndonesia Tahun 14 ditulis dengan menebutkan pasal atau

beberapa pasal ang berkaitan :rase Undang-Undang %asar Negara $epublik

)ndonesia Tahun 14 ditulis sesudah penebutan pasal terakhir dan kedua huru=

ditulis dengan huru= kapita.

%alam UU N0. * Tahun 2014 tentang %esa tercantum sebagai berikut

&engingat ' (asal " ayat )1*$ (asal 1+$ (asal 1+, ayat )*$ (asal .$ dan (asal

D ayat )*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1!"/

6adi dasar hukum dalam UU N0. * Tahun 2014 tentang %esa telah memenuhi

ketentuan sistematika teknik penusunan peraturan perundang-undangan.

0. *IKTUM

a/ %iktum terdiri atas

1/ kata 9emutuskan@

2/ kata 9enetapkan@ dan

/ !enis dan nama Peraturan Perundang-undangan.

b/ 'ata 9emutuskan ditulis seluruhna dengan huru= kapital tanpa spasi di antara

suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah

mar!in.

c/ Pada Undang-Undang" sebelum kata 9emutuskan dicantumkan :rasa %engan

Persetu!uan Bersama %8DAN P8$DA')7AN $A'AT $8PUB7)'

)N%>N8)A dan P$8)%8N $8PUB7)' )N%>N8)A ang diletakkan di

tengah mar!in.

8


9/22

d/ 'ata 9enetapkan dicantumkan sesudah kata 9emutuskan ang dise!a!arkan ke

ba#ah dengan kata 9enimbang dan 9engingat. ;uru= a#al kata 9enetapkan

ditulis dengan huru= kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

e/ 6enis dan nama ang tercantum dalam !udul Peraturan Perundangundangan

dicantumkan lagi setelah kata 9enetapkan tanpa =rasa $epublik )ndonesia" serta

ditulis seluruhna dengan huru= capital dan diakhiri dengan tanda baca titik

%alam UU N0. * Tahun 2014 tentang %esa ditulis sebagai berikut

%engan Persetu!uan Bersama

%8DAN P8$DA')7AN $A'AT $8PUB7)' )N%>N8)A

dan

P$8)%8N $8PUB7)' )N%>N8)A

989UTU'AN

9enetapkan UN%AN


10/22

'etentuan umum diletakkan dalam bab satu. 6ika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak

dilakukan pengelompokan bab" ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal

a#al. 'etentuan umum berisi

a. batasan pengertian atau de=inisi@

contoh batasan pengertian dalam UU N0. * Tahun 2014 tentang %esa

1* Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain$

selanjutnya disebut Desa$ adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan$ kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat$ hak asal usul$ dan0atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara esatuan Republik Indonesia2

* (emerintah Desa adalah epala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara (emerintahan Desa2

contoh de=inisi dalam UU N0. * Tahun 2014 tentang %esa

/ awasan (erdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

pertanian$ termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan %ungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan$ pelayanan jasa pemerintahan$

pelayanan sosial$ dan kegiatan ekonomi2

10/ euangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa2

ingkatan atau akronim ang dituangkan dalam batasan pengertian atau de=inisi@

*/ ,adan Usaha &ilik Desa$ yang selanjutnya disebut ,U& Desa$ adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan

10


11/22

guna mengelola aset$ jasa pelayanan$ dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa2

Mate'i Pokok yan$ *iatu'

9ateri pokok ang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum" dan !ika

tidak ada pengelompokkan bab" materi pokok ang diatur diletakkan setelah pasal atau

beberapa pasal ketentuan umum.

Pembagian materi pokok ke dalam kelompok ang lebih kecil dilakukan menurut

kriteria ang di!adikan dasar pembagian.

(embagian dalam UU N.2 3 Tahun .1! tentang Desa berdasarkan

urutan0kronologis yaitu dapat dilihat dari pembagian ,4, nya dimulai dari

ketentuan umum$ kedudukan desa dan jenis desa$penataan desa$kewenangan

desa$penyelenggaraan pemerintahan desa$peraturan desa$keuangan desa dan aset

desa$pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan$,adan Usaha &ilik Desa$kerjasama desa$ lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat

desa$ketentuan khusus desa adat$pembinaan dan pengawasan$ketentuan

peralihan$ketentuan penutup22

%alam UU N0. * Tahun 2014 tentang %esa materi pokok dimulai dari BAB )) sampai BAB 3E)

!adi unsur dalam ketentuan pokok telah terpenuhi.

Ketentuan Pe'a(ihan

'etentuan Peralihan dimuat dalam Bab 'etentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab

'etentuan Pidana dan Bab 'etentuan Penutup. 6ika dalam Peraturan Perundang-undangan

11


12/22

tidak diadakan pengelompokan bab" pasal atau beberapa pasal ang memuat 'etentuan

Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal ang memuat ketentuan penutup.

%i dalam Peraturan Perundang-undangan ang baru" dapat dimuat ketentuan mengenai

penimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan

hukum tertentu.

6ika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut" Peraturan Perundang-

undangan tersebut hendakna memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum

ang ter!adi" atau hubungan hukum ang ada di dalam tenggang #aktu antara tanggal mulai

berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundanganna.


BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

(1)Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui

sebagai Desa.

(2)Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang

penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.

(3)Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(4)Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi

Aset Desa.

Pasal 117

12


13/22

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 118

(1)Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai

habis masa jabatannya.

(2)Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-

Undang ini.

(3)Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap

menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya.

(4)Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti

ketentuan Undang-Undang ini.

(5)Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap

melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

(6)Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan

tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan diatas maka aturan peralihan dari UU N0. * Tahun 2014 tentang %esa

telah terpenuhi.

Ketentuan Penutup

'etentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. 6ika tidak diadakan pengelompokan

bab" 'etentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

Pada umumna 'etentuan Penutup memuat ketentuan mengenai

13


14/22

a. penun!ukan organ atau alat kelengkapan ang melaksanakan Peraturan Perundang-

undangan@

b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan@

c. status Peraturan Perundang-undangan ang sudah ada@ dan

d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan ang telah diundangkan dan telah mulai

berlaku" gunakan =rasa dicabut dan dinatakan tidak berlaku.

6ika !umlah Peraturan Perundang-undangan ang dicabut lebih dari 1 satu/" cara

penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Pencabutan Peraturan Perundang-undangan disertai dengan keterangan mengenai status

hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan ang telah dikeluarkan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan ang dicabut.

Pada dasarna Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan

Perundang-undangan tersebut diundangkan.


BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara

langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya

dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 120

(1)Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(2)Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

14


15/22

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan diatas maka ketentuan penutup dari UU N0. * Tahun 2014 tentang %esa

telah terpenuhi.

PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan ang memuat

a/ rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan

dalam 7embaran Negara $epublik )ndonesia" Berita Negara $epublik )ndonesia"

7embaran %aerah Pro&insi" 7embaran %aerah 'abupaten('ota" Berita %aerah

Pro&insi atau Berita %aerah 'abupaten('ota@

b/ penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan@

c/ pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan@ dan

d/ akhir bagian penutup.

$umusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam

7embaran Negara $epublik )ndonesia.


15


16/22

Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuina" memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatanna dalam 7embaran Negara $epublik )ndonesia. Agar setiap orang

mengetahuina" memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatanna dalam 7embaran Negara $epublik )ndonesia.

Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundangundangan memuat

a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan@

b. nama !abatan@

c. tanda tangan pe!abat@ dan

d. nama lengkap pe!abat ang menandatangani" tanpa gelar" pangkat" golongan" dan

nomor induk pega#ai.

e. $umusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah

kanan.

=. Nama !abatan dan nama pe!abat ditulis dengan huru= kapital. Pada akhir nama

!abatan diberi tanda baca koma.


Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memuat

a. tempat dan tanggal Pengundangan@ nama !abatan ang ber#enang mengundangkan@

b. tanda tangan@ dan

c. nama lengkap pe!abat ang menandatangani" tanpa gelar" pangkat" golongan" dan

nomor induk pega#ai.

Tempat tanggal pengundangan Peraturan Perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri

di ba#ah penandatanganan pengesahan atau penetapan/.

16


17/22

Nama !abatan dan nama pe!abat ditulis dengan huru= kapital. Pada akhir nama !abatan

diberi tanda baca koma.


%iundangkan di 6akarta

pada tanggal 1 6anuari 2014

98NT8$) ;U'U9 %AN ;A' AA) 9ANU)A

$8PUB7)' )N%>N8)A"

ttd.

A9)$ A9U%)N

Penulisan =rasa 7embaran Negara $epublik )ndonesia atau 7embaran %aerah ditulis

seluruhna dengan huru= kapital.


789BA$AN N8


18/22

KELEBIHAN

Pada UU %esa ini" terdapat poin ang memang sudah dicanangkan sekitar + tahun lamana.

aitu" adana aturan ang membahas terkait alokasi anggaran untuk desa. %i dalam

pen!elasan Pasal +2 Aat 2 tentang keuangan desa. 6umlah alokasi anggaran ang langsung

ke desa" ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana trans=er daerah dengan

mempertimbangkan !umlah penduduk" angka kemiskinan" luas #ilaah" kesulitan geogra=i.

%engan adana dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belan!a Negara APBN/

tersebut" tentu diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu mene!ahterakan

masarakat desa dengan peman=aatan dana alokasi secara maksimal. 6ika mampu mengelola

dengan baik dan bi!aksana" maka bukan hal ang mustahil !ika masarakat desa ang berada

di garis kemiskinan dapat berkurang dan mungkin sa!a dapat bersaing dengan masarakat

desa lainna atau bahkan masarakat global secara umumna.

Pada perangkat desa seperti kepala desa !uga tidak luput dari pembahasan dalam UU %esa.

kepala desa menurut UU %esa pasal 2* aat 1" bertugas menelenggarakan pemerintahan

desa" pembinaan kemasarakatan desa" dan pemberdaaan masarakat desa. Pada pasal

ang sama di aat huru= c" di!elaskan bah#a kepala desa menerima penghasilan tetap

setiap bulan" tun!angan" dan penerimaan lainna ang sah" serta mendapat !aminan

kesehatan. elain itu" segala hal ang berhubungan dengan kepala desa" baik itu tugas"

#e#enang" larangan" hingga masa !abatan seorang kepala desa" !uga tertuang di UU %esa.

Pada !a!aran perangkat desa lainna" seperti Badan Permusa#aratan %esa BP%/ !uga

diberikan pen!elasan-pen!elasan terhadap seperti apa =ungsi BP%" tugas-tugasna"

#e#enang" ke#a!iban" hingga larangan-larangan ang tidak boleh dilakukan oleh BP%.

ecara umum" UU %esa telah men!abarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak-

hak pada setiap desa di )ndonesia untuk mengembangkan potensi-potensi ang ada di

desana. %engan adana UU ini" maka setiap desa dapat mene!ahterakan masarakatna

sesuai dengan prakarsana pada masing-masing desa. Adana UU ini !uga men!adi dasar

hukum ang sangat berarti bagi setiap desa" karena UU ini bisa di!adikan sebagai dasar

pi!akan dalam men!alankan pembangunan-pembangunan di desa. 9aka" kelebihan UU %esa

ang paling terlihat adalah telah adana dasar hukum ang !elas bagi setiap desa di

)ndonesia.

18


19/22

KEKURANGAN

%i balik kelebihan" tentu terdapat pula kekurangan. Begitupula pada UU %esa. Ada berbagai

kekurangan ang terdapat dalam UU %esa. Tidak hana dalam segi isi" namun !uga dalam

hal penerapanna.

%ari segi isi" terdapat kekurangan terutama dalam pengertian desa adat. ebelum terbitna

UU ini" setiap #ilaah memiliki pengertian desa adat ang berbeda-beda. ebagai

contohna" di Bali. Pengertian desa adat adalah tempat pelaksanaan a!aran agama dalam

sprit tak#a" etika" dan upacara ang bertalian pada #ilaah pa#ongan #arga(krama desa/"

palemahan #ilaah desa/" dan parahangan keakinan agama/. edangkan menurut UU

%esa" desa adat adalah kesatuan masarakat hukum ang memiliki batas #ilaah ang

ber#enang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan" kepentingan masarakat

setempat berdasarkan prakarsa masarakat. 9aka dari itu" harus ada peneragaman

pengertian arti desa adat" agar tidak ada gelo!ak dikemudian hari.

9asih dalam segi isi UU %esa" dikatakan bah#a setiap desa akan mendapatkan dana alokasi

dari Anggaran Pendapatan dan Belan!a Negara APBN/ paling sedikit 10 persen setiap

tahunna. 9aka" dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.2 hingga

1.4 miliar setiap tahunna. Berdasarkan perhitungan dalam pen!elasan UU %esa aitu" 10

persen dari dan trans=er daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar $p. " 2

triliun" ditambah dengan dana dari APB% sebesar 10 persen sekitar $p. 4"4 triliun. Total

dana untuk desa adalah $p. 104" * triliun ang akan dibagi ke +2 ribu desa se-)ndonesia.

%engan total dana sebanak itu" tidak mustahil akan disele#engkan oleh perangkat desa

ang tidak bertanggung!a#ab. 9aka" penting adana penga#asan" dalam hal ini adalah

tugas BP% dan pemerintah daerah setempat" ang dilakuan secara berkala terhadap setiap

desa agar pembangunan desa lebih tepat sasaran. 9asalah lainna !uga akan ditimbul" aitu

adana perbedaan-perbedaan keadaan atau kondisi desa ang ada di )ndonesia. Ada desa

ang memang sudah mandiri dan sudah mampu mene!ahterakan masarakatna dengan

berbagai cara sebelum adana lahirna UU %esa. Akan tetapi" ada pula desa ang tertinggal

dan masih belum belum bisa meningkatkan kese!ahteraan masarakatna. 6ika nantina

akan dikucurkan dana alokasi tersebut" dikha#atirkan akan mubaFir bagi desa ma!u dan

akan tetap merasa kekurangan bagi desa tertinggal. ekali lagi" peran penga#asan sangat

19


20/22

diharapkan mampu menga#asi penggunaan dana alokasi tersebut agar dana alokasi tersebut

tepat sasaran sesuai kebutuhan dan keperluan masing-masing desa.

9asa !abatan kepala desa !uga mungkin sa!a akan men!adi permasalahan. Pada UU %esa"

di!elaskan masa !abatan kepala desa adalah * tahun dan dapat dipilih kembali dalam

periode" boleh berturut-turut atau tidak. 9asa !abatan ang tergolong lama ini" ditakutkan

akan lahir Gra!a-ra!a kecilH di desa. Terlebih lagi" dengan ke#enangan ang diberikan pada

setiap kepala desa cukup bebas dan keuntungan-keuntungan men!adi kepala desa ang dapat

mengiurkan bagi setiap orang" memungkinkan seseorang dengan segala cara agar dapat

menduduki !abatan sebagai kepala desa. Untuk itu" masarakat desa harus !eli memilih

kepala desa ang memang berkompeten dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan

ang ada di desana. %engan menggunakan pemilihan secara langsung" masarakat desa

diharapkan mampu menepatkan orang-orang terbaik di desana pada setiap posisi di

perangkat desana" terlebih pada posisi kepala desa. Tingkatan kepedulian masarakat desa

dalam berdemokrasi" secara tidak langsung" !uga akan berpengaruh dalam pembangunan-

pembangunan di #ilaahna. Penepatan orang baik dan memang mampu mengatasi

permasalahan desa pada tingkat kepala desa" pastilah akan berdampak positi= dalam

perubahan-perubahan ang ter!adi ke depanna. ebalikna" !ika salah memilih" bukan

malah mengatasi permasalahan tetapi akan menimbulkan permasalahan baru ang mungkin

lebih besar lagi.

9asih berkaitan dengan pentingna masarakat desa memahami demokrasi" maka

masarakat desa mau tidak mau harus memiliki pemahaman berdemokrasi itu sendiri. alah

satu carana adalah dengan !alur pendidikan. %engan pendidikan ang baik dan benar" akan

menghasilkan masarakat desa ang melek berdemokrasi dan !uga dapat memberikan

kontribusi terhadap pembangunan-pembangunan di desana. )ni berkaitanna dengan

umber %aa 9anusia %9/ ang berbeda-beda ada pada setiap desa. Peran pemerintah"

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah" !uga harus mampu turun tangan dalam

meningkatkan %9 masarakat desa ini. 9engenai %9" !uga berkaitan erat dengan tata

kelola ang akan diker!akan oleh perangkat desa. 9aka dari itu" dengan meningkatna %9

di suatu desa" !uga akan berdampak baik terhadap tata kelola pemerintahan desana.

7alu" pada penempatan perangkat desa itu sendiri" UU %esa tidak secara khusus

men!elaskan tentang keberadaan perempuan minimal 0 persen di perangkat desa. ;al

20


21/22

tersebut dianggap penting" karena !angan sampai perempuan-perempuan di desa hana akan

di!adikan obek pengaturan" bukan sebagai subek. %engan adana perempuan di perangkat

desa" diharapkan dapat menalurkan aspirasi perempuan-perempuan lainna di desa

tersebut.

%ari sekian kelebihan dan kekurangan ang telah disampaikan" UU %esa ini harus

diapresiasikan. UU ini memberikan pengakuan terhadap setiap desa ang ada di )ndonesia

sebagai u!ung tombak pemerintahan. UU ini !uga memberikan keleluasaan pada setiap desa

untuk mengatur pembangunan di desana ang bertu!uan sebesar-besarna untuk

kemakmuran dan kese!ahteraan masarakat desa.

UU %esa akan ber=ungsi baik !ika semua pihak saling mendukung dan saling membantu

dalam men!alankan amanah UU tersebut. 6ika semua pihak mampu men!alankan tugas dan

=ungsina sesuai dengan ang diamanahkan" maka bukan tidak mungkin pembangunan di

desa akan semakin baik dan dapat mene!ahterakan masarakat desa itu sendiri serta

membantu pembangunan nasional secara keseluruhan

BAB III

PENUTUP

21


22/22

". KESIMPULAN

etiap produk hukum" seperti Undang-Undang " tidak terlepas dari kelebihan dan

kekurangan setelah disahkan. Begitupula UU %esa. Adapun kelebihan UU %esa ang paling

terlihat adalah peman=aatan UU %esa sebagai dasar pi!akan dan dasar hukum ang !elas bagi

setiap desa di )ndonesia. edangkan" kekurangan UU %esa terletak pada pengertian desa adat

ang berbeda dengan pengertian masarakat desa adat itu sendiri. Perbedaan ini mungkin sa!a

akan menimbulkan dampak dikemudian hari !ika tidak ditanggulangi se!ak diri. %ana alokasi

ang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belan!a Negara APBN/ dan tergolong cukup besar

terhadap setiap desa per tahunna" !uga bisa men!adi permasalahan !ika tidak dia#asi secara

maksimal dan berkala. 'emudian" tidak adana pembahasan secara khusus pada UU %esa

tentang penempatan perempuan minimal 0 persen pada perangkat desa. %an ang terpenting

adalah" belum siapna umber %aa 9anusia %9/ ang ada di desa untuk men!alankan UU

%esa ini dan tentuna akan berdampak terhadap tata kelola pemerintahan desa itu sendiri.

. SARAN

;arus adana penga#asan ang intens dan berkala untuk bisa menga#al UU %esa ini

dalam men!alankan amanah-amanahna. Terutama" dalam penga#asan penggunaan dana

alokasi terhadap setiap desa per tahunna ang ra#an diman=aatkan oleh segelintir orang

ang tidak bertanggung!a#ab. Penga#asan ini sendiri" bisa dari Badan Permusa#aran %esa

BP%/ setempat" pemerintah daerah setempat dan !uga bisa dari masarakat desa itu sendiri.

%engan adana penga#asan dalam penggunaan dana alokasi tersebut" diharapkan

penggunaan dana alokasi dapat tepat sasaran dan dapat digunakan sebesar-besarna untuk

kemakmuran dan kese!ahteraan masarakat desa.

22

analisis sistematika teknik penyusunan perundang

Documents