BAB 46SISTEM PELAKSANAAN DAN

PENGAWASANPEMBANGUNAN

BAB 46

SISTEM PELAKSANAAN DAN PENGAWASANPEMBANGUNAN

I. PENDAHULUAN

Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, di samping diperlukan sistem perencanaan yang baik dan mampu mengantisipasi efektivitas pelaksanaan rencana, juga diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan. Sistem pelaksanaan tersebut bersama sistem perencanaan dan pengawasan merupakan bagian dari sistem manajemen pembangunan sebagai wahana dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional.

Dalam hubungan ini, sistem pelaksanaan pembangunan yang dimaksudkan adalah yang menyangkut program pembangunan yang dibiayai anggaran negara, termasuk di dalamnya kebijaksanaan serta prosedur yang mendukung keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mengamankan pelaksanaan

711

pembangunan dan agar tujuan serta sasaran pembangunan tercapai secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikembangkan dan didayagunakan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, rencana pembangunan lima tahun (repelita) dijabarkan lebih jauh ke dalam rencana operasional tahunan yang terdiri atas berbagai sektor, sub-sektor, dan program pembangunan. Rencana operasional tahunan tersebut kemudian dituangkan dalam dan merupakan bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, RAPBN diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi undang-undang tentang APBN.

Agar berbagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional dalam Repelita VI dan PJP II dapat tercapai secara efisien dan efektif, diperlukan peningkatan pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam kaitan itu, pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ditekankan pada penyempurnaan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pada aparatur pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam penyempurnaan sistem pelaksanaan pembangunan, kemampuan menyusun kebijaksanaan dan rencana pelaksanaan operasional, kelancaran pengadaan barang dan jasa, pencairan dana, revisi dan pelaporan pelaksanaan, demikian juga disiplin serta pertanggungjawaban para pelaku pembangunan terus ditingkatkan agar dicapai efisiensi dan efektivi-tas dalam pelaksanaan pembangunan. Penyempurnaan sistem dan pelaksanaan pengawasan pembangunan mencakup pengawasan internal yang meliputi pengawasan fungsional dan pengawasan melekat serta pengawasan eksternal yang meliputi pengawasan oleh lembaga konstitusional maupun pengawasan masyarakat.

712

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional yang makin meluas dan kompleks dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang makin canggih memerlukan peningkatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam manajemen pembangunan nasional yang terpadu, berpijak pada potensi, kekuatan efektif dan kemampuan dalam negeri yang dilandasi disiplin, tanggung jawab, semangat pengabdian, dan semangat pembangunan serta kemampuan profesional yang tinggi.

Selanjutnya GBHN 1993 juga mengamanatkan bahwa untuk memperkukuh negara kesatuan dan memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional, pelaksanaan pemerintahan di daerah didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan pemerintahan otonomi di daerah hendaknya memacu peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh tanah air dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan memperkukuh Ketahanan Nasional.

Sistem pengawasan keuangan negara dan pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan oleh masyarakat, dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Dalam Repelita VI, sesuai dengan amanat GBHN 1993, untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan nasional, peranan lembaga yang melak-sanakan fungsi pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian perlu makin dikembangkan. Dalam hubungan itu, terutama Badan Pemeriksa Keuangan, wajib meningkatkan kegiatannya sesuai dengan wewenang dan fungsinya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

713

Keberhasilan pelaksanaan Repelita VI, demikian juga repelita lainnya dalam PJP II, ditentukan pula oleh keandalan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Oleh sebab itu, upaya penyempurnaan dan pendayagunaannya memerlukan perencanaan yang sistematis dan mantap. Bab ini, di samping menguraikan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam PJP I, termasuk pengembangan dan pendayagunaannya, juga menemukenali berbagai tantangan, kendala, dan peluang yang dihadapi dalam PJP II, serta kebijaksanaan dan program penyempurnaan dan pendayagunaan dalam Repelita VI. Dengan terjabarnya sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Repelita VI, keseluruhan unsur aparatur negara dan masyarakat luas dapat lebih mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan dan cara-cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan tugas dan menyalurkan aspirasi dan meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan.

Sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PJP II dan Repelita VI disusun dan diselenggarakan dengan berlandaskan amanat GBHN 1993 seperti tersebut di atas.

II. SISTEM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DALAM PJP I

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, repelita dijabarkan dalam rencana operasional tahunan yang berisikan program pembangunan sektoral dan daerah beserta sasaran kegiatan dan jumlah dana yang dapat disediakan dari anggaran negara. Pengalokasian anggaran pembangunan mengikuti dan mencermin-kan strategi pembangunan yang diamanatkan GBHN. Rencana tahunan tersebut, termasuk anggaran pembangunannya, kemudian dituangkan dalam dan merupakan bagian dari RAPBN. Selama PJP I telah ada lima repelita sebagai penjabaran GBHN, dan secara konsisten setiap repelita tersebut dijabarkan lebih jauh oleh Peme-rintah ke dalam rencana operasional tahunan yang dituangkan dalam

714

RAPBN yang kemudian, dengan persetujuan DPR ditetapkan sebagai undang-undang tentang APBN.

Dalam APBN dana pembangunan pada dasarnya dialokasikan menurut klasifikasi fungsional (sektor, subsektor dan program), kelembagaan (departemen/lembaga) dan daerah. Dalam hubungan itu, penentuan pertama adalah menurut sektor dan subsektor, kemudian menurut departemen/lembaga pelaksananya. Dalam setiap sektor dan subsektor terdapat sejumlah program, dan pada setiap program terdapat sejumlah proyek, yang lokasinya tersebar di berbagai daerah.

Dalam rangka membangun tertib administrasi perencanaan dan disiplin anggaran, sejak Repelita I diperkenalkan daftar usulan proyek (DUP) dan daftar isian proyek (DIP) untuk anggaran belan- ja pembangunan, serta daftar usulan kegiatan (DUK) dan daftar isian kegiatan (DIK) untuk anggaran belanja rutin. Dengan di-perkenalkannya sistem DUP/DUK dapat diperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kebutuhan anggaran baik instansi pusat maupun daerah, dikaitkan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hubungan itu, usulan kegiatan pembangunan dari departe-men/lembaga dituangkan dalam bentuk DUP, sesuai dengan sektor/subsektor yang merupakan tanggung jawabnya. DUP de-partemen/lembaga tersebut dipergunakan sebagai bahan penyusunan program dan proyek yang dibiayai dari APBN. DUP dari proyek yang telah disetujui dalam tahun anggaran yang bersangkutan dituangkan dan disahkan dalam bentuk DIP.

Sampai dengan tahun 1979/80, DIP terdiri atas 6 halaman. Karena dirasakan terlalu rinci dan dapat menghambat pelaksanaan proyek, pada tahun 1980/81 dilakukan penyederhanaan menjadi 3 halaman dengan tetap mempertahankan hal-hal yang esensial. Kemudian pada tahun 1987/88 dari`3 halaman menjadi 2 halaman. DIP dilengkapi dengan petunjuk operasional (PO) yang menampung rincian kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DIP. Untuk mempercepat proses pencairan dana maka DIP

715

diberlakukan pula sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO) khusus untuk proyek yang tidak mendapatkan bantuan luar negeri. Namun, sejak tahun kedua. Repelita IV dan selanjutnya, seluruh DIP untuk proyek yang mendapat bantuan luar negeri juga berlaku sebagai SKO. Dengan demikian, DIP merupakan dokumen perencanaan dan pembiayaan yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga DIP berfungsi, baik sebagai alat pengendalian perencanaan maupun pelaksanaan dan pengawasan.

Sistem DUP dan DIP ini diberlakukan juga untuk pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk membedakannya dengan DUP dan DIP yang disiapkan oleh departemen/lembaga di tingkat pusat, DUP dan DIP yang disiapkan oleh daerah disebut daftar usulan proyek daerah (Dupda) dan daftar isian proyek daerah (Dipda). Dupda dan Dipda dibuat berdasarkan rencana pembangunan yang disusun oleh daerah sendiri (repelita daerah), sesuai dengan kemampuan, potensi, dan kondisi daerah masing-masing. Pada umumnya proyek pembangunan yang dilaksanakan dengan biaya APBD ini adalah proyek atau kegiatan yang sifatnya menunjang atau melengkapi proyek atau kegiatan yang dibiayai APBN. Sumber dananya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dan dari dana subsidi yang diperoleh dari pemerintah pusat dan/atau daerah tingkat I untuk tingkat II dan desa melalui berbagai cara penyaluran, termasuk dana Program Bantuan Pembangunan Daerah (Program Inpres). Kecepatan penyusunan APBD di sam-ping dipengaruhi oleh penyusunan APBN juga ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyeleng-garaan pemerintahan daerah.

Tata cara pemberian bantuan melalui Program Inpres pada dasarnya dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu bantuan yang bersifat alokasi bantuan umum (block grant), dan yang bersifat bantuan khusus atau spesifik (specific grant). Untuk yang pertama, penggunaan dana diserahkan kepada daerah, dalam arti daerah pada prinsipnya diberi kebebasan dalam menentukan proyek atau

716

kegiatan yang paling sesuai dengan prioritas dan kepentingan daerah. Termasuk dalam jenis bantuan ini adalah bantuan pembangunan daerah tingkat I, bantuan pembangunan daerah tingkat II, dan bantuan pembangunan desa. Untuk jenis yang kedua, dana bantuan dipergunakan bagi pembiayaan proyek atau kegiatan yang telah ditentukan, seperti bantuan pembangunan sekolah dasar, bantuan pembangunan sarana kesehatan, bantuan reboisasi dan penghijauan, dan bantuan peningkatan jalan. Berbeda dengan sistem DIP, untuk mencairkan dana Program Inpres diper-gunakan dokumen yang disebut Surat Pengesahan Anggaran Ban-tuan Pembangunan (SPABP). Dokumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dipergunakan sebagai dasar penerbitan SKO, untuk kemudian dana tersebut disalurkan melalui mekanisme perbankan.

Program dan proyek pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari APBN, termasuk dana yang bersumber dari pinjaman luar negeri, tata cara penggunaannya diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sejak Repelita I sampai sekarang, Keppres tersebut telah mengalami 13 kali penyempurnaan. Keppres yang terakhir adalah pada tahun 1984, yaitu Keppres No. 29 Tahun 1984. Upaya penyempurnaan tersebut, pada pokoknya dimaksud-kan untuk meningkatkan pendayagunaan sistem pelaksanaan anggaran belanja negara. Dalam Keppres tersebut di samping terdapat ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, per-syaratan dan tugas pemimpin dan bendaharawan proyek, revisi DIP, pembayaran dan pencairan anggaran, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan proyek, terdapat pula ketentuan untuk memberikan perhatian kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, peningkatan peran serta dunia usaha di tingkat lokal, dan pengutamaan penggunaan basil produksi dalam negeri. Selain itu, terdapat pula ketentuan yang menetapkan batas waktu penggunaan sisa anggaran pembangunan (SIAP), serta yang mengatur pemanfaatan kekayaan negara.

717

Pengendalian anggaran pembangunan dalam pelaksanaan proyek antara lain dilakukan melalui pengaturan pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, penunjukan langsung dan pengadaan langsung oleh aparat pemerintah (departemen/lembaga) yang membawahi proyek tersebut. Agar dapat dicapai efisiensi dan efektivitas yang optimal, proses pengadaan tersebut harus memenuhi dan mengikuti persyaratan dan prosedur tertentu serta dikelola menurut sistem manajemen proyek yang baik. Cara pengadaan barang dan jasa tersebut membuka secara luas peran serta dunia usaha. Satuan harga untuk setiap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proyek pada dasarnya berpedoman pada satuan harga yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Agar sesuai dengan perkembangan harga yang berlaku, pedoman satuan harga tersebut ditinjau ulang setiap tahun.

Dalam rangka pengendalian proyek, pemimpin proyek ber-tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala berdasarkan sistem pemantauan yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis proyek dan sumber pembiayaannya. Pemimpin proyek bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, baik secara fisik maupun keuangan, serta bertanggung jawab pula atas tercapai tidaknya sasaran dan tujuan proyek yang bersangkutan, sedangkan bendaharawan proyek berkewajiban menyelenggarakan adminis-trasi keuangan proyek.

Perubahan keadaan lingkungan ekonomi, iklim, bencana alam, gejolak harga, serta kekurangan informasi dan kelemahan admi-nistrasi proyek, sering menyebabkan pelaksanaan proyek dan jumlah anggaran yang diperkirakan tidak sepenuhnya dapat dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam DIP. Disiplin anggaran dan tertib administrasi keuangan yang ditetapkan dalam sistem pelaksanaan APBN mengharuskan hal tersebut dikoreksi melalui mekanisme revisi DIP sehingga berbagai penyesuaian yang diperlukan dapat dipertanggungjawabkan. Secara administratif permohonan revisi

718

DIP diajukan oleh departemen/lembaga yang bersangkutan kepada Bappenas dan Departemen Keuangan.

Pemantauan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dikem-bangkan sebagai bagian dari sistem perencanaan dan pengendalian yang secara fungsional dilaksanakan oleh departemen/lembaga sesuai sektor/subsektor yang menjadi tanggung jawabnya. Hingga akhir PJP I sistem pemantauan dan pengendalian proyek masih menggunakan formulir B1 (laporan triwulan pelaksanaan proyek) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 77 dan Lampiran III Keppres No. 29 Tahun 1984. Di samping sistem pemantauan dan pengendalian proyek yang menggunakan formulir B1, departemen/ lembaga sesuai dengan kebutuhannya mengembangkan format dan mekanisme sendiri untuk pemantauan dan pengendalian pelak-sanaan proyek pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mengamankan pembangunan dalam mencapai sasaran dan tujuannya secara efisien dan efektif, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dalam PJP I dikembangkan pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan. Sistem pengawasan secara nasional terdiri atas pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diselenggarakan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masya-rakat dan lembaga pengawasan konstitusional, yaitu Badan Peme-riksa Keuangan (Bepeka) dan DPR.

Sejak Repelita I telah dilakukan penyempurnaan sistem dan pelaksanaan pengawasan. Pada Repelita II dan Repelita III fungsi pengawasan lebih dikembangkan lagi yaitu dengan diberikannya tugas khusus oleh presiden kepada wakil presiden untuk memimpin dan mengikuti terus-menerus pelaksanaan pengawasan. Pada Repelita IV kebijaksanaan dan pelaksanaan pengawasan ditingkatkan dengan pembentukan aparatur pengawasan baru, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang semula berbentuk Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan

719

Negara di Departemen Keuangan telah diubah dan ditingkatkan statusnya menjadi setingkat lembaga pemerintah nondepartemen (LPND). BPKP mempunyai tugas pokok, antara lain mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan, menyusun pedoman pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Dalam Repelita V pengawasan makin ditingkatkan dengan mengembangkan pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat khususnya melalui Tromol Pos 5000 pada Kantor Wakil Presiden.

Pendayagunaan pengawasan pembangunan yang ditempuh dalam PJP I meliputi upaya penyempurnaan, peningkatan dan pemantapan sistem, sarana, dan pelaksanaan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Hasil pengawasan pada semua jajaran dan tingkatan aparatur pemerintah, ditindaklanjuti dengan kegiatan penertiban, baik berupa penyem-purnaan kelembagaan maupun penindakan terhadap berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.

Pelaksanaan pengawasan fungsional meningkat sejalan dengan besarnya beban dan luasnya kegiatan pembangunan. Apabila pada awal PJP I pengawasan fungsional dititikberatkan kepada pengawas-an untuk mendukung pelaksanaan penertiban administrasi keuangan negara, menjelang akhir PJP I ruang lingkup pengawasan fungsional diperluas hingga menjangkau penilaian tingkat kehematan, daya guna dan hasil guna penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan program pembangunan. Selain itu, dalam setiap pelaksanaan pengawasan, aparat pengawasan fungsional diwajibkan memperhatikan setiap aspek manajemen yang meng-hambat pembudayaan dan pendayagunaan pengawasan melekat, sebagai peningkatan upaya mewujudkan daya guna dan hasil guna kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan serta pencegahan timbulnya kebocoran dan penyelewengan. Selanjutnya, melalui pemberlakuan standar pemeriksaan dan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan, dicapai kesamaan mengenai pengertian

720

pengawasan, prosedur pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Pengawasan melekat sebagai salah satu fungsi manajemen telah meningkat pendayagunaannya antara lain dengan ditetap -kannya kewajiban bagi semua pejabat untuk melaksanakan pengawasan melekat. Di samping itu, setiap tahun semua pimpinan instansi juga diwajibkan mengadakan program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dan laporan tindak lanjut pelaksanaan pengawasan melekat pada setiap akhir tahun anggaran. Dalam hubungan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan dibantu Ketua Lembaga Administrasi Negara ditugasi untuk terus-menerus mengadakan evaluasi pelaksanaan pengawasan melekat dan melaporkannya kepada Wakil Presiden.

Untuk menghindarkan tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, dilakukan koordinasi peng-awasan sejak saat perumusan kebijaksanaan, perencanaan sampai pada pelaksanaan teknis pengawasan. Dalam kaitan itu, pelak -sanaan pengawasan antaraparat pengawasan fungsional dikoordi -nasikan dalam berbagai tingkatan. Di tingkat nasional koordinasi pengawasan dipimpin oleh Wakil Presiden. Koordinasi ini juga mencakup pengawasan melekat. Selanjutnya, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan (Menko Ekuin dan Wasbang) melakukan koordinasi yang bersangkutan dengan kebijaksanaan pelaksanaan pengawasan. Sementara itu, Kepala BPKP melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis operasional pengawasan. Di tingkat daerah, kepala perwakilan BPKP mengkoordinasikan program pengawasan di daerahnya, di bawah koordinasi kepala daerah setempat sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat. Di samping itu BPKP juga mengawasi kegiatan aparatur pada kantor-kantor Perwakilan RI di luar negeri melalui kantor Perwakilan BPKP.

721

Pelaksanaan pengawasan dimulai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi objek pemeriksaan bagi masing-masing aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP), yang pengaturan pelaksanaannya dilakukan oleh BPKP setelah PKPT disahkan oleh Menko Ekuin dan Wasbang.

Seiring dengan pendayagunaan pelaksanaan pengawasan inter-nal tersebut, pengawasan eksternal juga dilakukan oleh lembaga pengawasan konstitusional, yaitu Bepeka dan DPR, serta pengawasan masyarakat yang telah meningkat. Pelaksanaan pengawasan oleh Bepeka dan DPR semakin tajam, intensif, kritis, dan telah menghasilkan dampak yang positif. Demikian pula, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, telah menuntun pada upaya pencarian kebenaran dalam rangka menemukan kelemahan atau ketidakwajaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Pengawasan masyarakat melalui Tromol Pos 5000 sangat dirasakan manfaatnya karena keluhan atau pengaduan dari masyarakat ter-nyata juga bermanfaat dalam menunjang peningkatan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Peningkatan pengawasan juga ditempuh dengan lebih mengintensifkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh pimpinan/atasan yang bertanggung jawab. Tindak lanjut hasil pengawasan tersebut dikelompokkan menjadi tindak lanjut yang bersifat preventif berupa penyempurnaan kelembagaan, ketata-laksanaan dan kepegawaian untuk meningkatkan kelancaran pelak-sanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta mence-gah pemborosan, kebocoran dan penyimpangan; dan tindak lanjut yang bersifat represif berupa penindakan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan serta penyelewengan lainnya. Penindakan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan administratif terhadap pegawai, tindakan atau tuntutan perdata kepada pegawai dan/atau pihak ketiga, tuntutan pidana kepada pegawai dan/atau pihak ketiga melalui kejaksaan agung atau kepolisian.

722

Makin meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan dari tahun ke tahun telah makin membudayakan pengawasan sehingga pengawasan makin diterima sebagai bagian kegiatan dalam keseluruhan siklus manajemen pemerintahan dan pembangunan dan hasil pengawasan dipergunakan untuk meningkatkan pengendalian dan daya guna serta hasil guna pelaksanaan pekerjaan; makin meningkatnya mutu pengawasan dan rekomendasinya sehingga menaikkan tingkat keberhasilan tindak lanjut yang diperlukan.

Dengan berbagai upaya pengembangan dan pendayagunaan di bidang pelaksanaan dan pengawasan yang terbuka bagi peningkatan peran serta masyarakat tersebut, terwujud sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang makin mantap dan telah berhasil mendukung pelaksanaan pembangunan dalam seluruh repelita dalam PJP I sehingga bangsa dan negara Indonesia siap memasuki PJP II.

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Dengan hasil yang telah dicapai selama PJP I, keadaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada awal PJP II jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan pada awal PJP I. Namun, tidak berarti tidak ada masalah, dan tidak berarti pula bahwa harapan untuk mencapai hasil yang lebih tinggi akan dapat dicapai dengan mudah. Masalah pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun-tahun yang akan datang akan cukup kompleks.

Berbagai sasaran dan tujuan setiap bidang dan sektor pembangunan hanya mungkin tercapai secara optimal apabila didukung dan dilandasi sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang mantap. Untuk itu, perlu dikenal secara tajam berbagai bentuk tantangan, kendala dan peluang yang dihadapi dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif.

723

1. Tantangan

Tantangan besar yang dihadapi dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PJP II, khususnya dalam Repelita VI, adalah mewujudkan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang menjamin pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan nasional secara optimal, serta dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan efisiensi dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan, yang merupakan kunci bagi tercapainya berbagai sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan, termasuk peran serta masyarakat dalam berbagai bidang pem-bangunan, memerlukan dukungan dan penyempurnaan berbagai aspek dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Terwujudnya penyederhanaan dan keterpaduan kebijaksanaan dan prosedur pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mantap disertai pelaksana-annya yang konsisten juga merupakan tantangan yang harus diatasi guna mendorong terciptanya kepastian usaha, serta iklim dan suasana yang mendorong peningkatan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan itu, terciptanya kebijaksanaan dan prosedur pelaksanaan anggaran yang jelas, sederhana dan transparan, serta bersasaran pada peningkatan pemerataan dan perkembangan usaha nasional disertai peran serta aktif pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi merupakan tantangan pula bagi peningkatan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam Repelita VI dan PJP II.

Mantapnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta meningkatnya keterbukaan dalam penyusunan berbagai kebijaksanaan dan prosedur pelaksanaan anggaran, baik dari sumber APBN maupun APBD, merupakan tantangan lainnya untuk meningkatkan efisiensi, sikap tanggap dan peran serta masyarakat,

724

serta keserasian dan keterpaduan kebijaksanaan dan langkah ke-giatan seluruh unsur aparatur pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka itu, terwujudnya sistem informasi dengan teknologi infor-matika yang mampu memperluas akses informasi dan dapat memadukan dan memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan tepat untuk pemantauan, pengawasan dan pelaporan termasuk pemanfaatan dana luar negeri, serta untuk peningkatan peran serta masyarakat, merupakan tantangan bagi mantapnya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan.

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangun-an yang mengundang peran serta masyarakat, di samping ber-gantung pada ketepatan dan kejelasan kebijaksanaan dan prosedur pelaksanaan, juga kepada efisiensi dan kelancaran pelayanan apara-tur pemerintah. Oleh sebab itu, di samping penyempurnaan prose-dural, lebih terwujudnya sikap budaya dan perilaku birokrasi yang bersifat terbuka, melayani, mengayomi dan meneladani, juga merupakan tantangan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efek-tivitas sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Peningkatan efisiensi, keterbukaan dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan bergantung pula kepada kecepatan pengambilan keputusan mengenai berbagai kegiatan pembangunan. Dalam hubungan itu, hapusnya hambatan kelembagaan, termasuk prosedur pelelangan, pelaporan, pengajuan revisi, pencairan dana, dan sebagainya merupakan tantangan dalam pendayagunaan sistem pelaksanaan. Oleh sebab itu, adanya keterbukaan dan pendelega-sian kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada tingkatan terdekat dengan kegiatan dan masyarakat juga merupakan tantangan yang dihadapi dalam sistem pelaksanaan pembangunan.

Pendayagunaan sistem pelaksanaan perlu pula memperhatikan keterkaitannya dengan sistem dan pelaksanaan pengawasan pem-bangunan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan pengawasan yang mantap. Meningkatnya intensitas dan kompleksitas pembangunan dalam

725

PJP II menyebabkan makin besar dan kompleksnya tantangan yang dihadapi di bidang pengawasan. Tantangan yang dihadapi sistem pengawasan pembangunan adalah meningkatnya mutu sistem dan pelaksanaan pengawasan yang seimbang dengan meningkatnya beban dan kegiatan pembangunan sehingga hasil kegiatan peng- awasan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya bagi pem- bangunan.

Tantangan lainnya adalah terselenggaranya secara mantap pengawasan melekat sehingga dapat menjadi tulang punggung pengawasan internal pemerintah. Selain itu, dihadapi pula tan-tangan untuk meningkatkan pengawasan fungsional yang dapat melakukan pemeriksaan semua aspek kegiatan pembangunan dengan penekanan pada aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, peranan aparat pengawasan fungsional dapat dijadikan masukan bagi pimpinan dalam pengendalian pelaksanaan dan penilaian atas hasil pelaksanaan kebijaksanaan yang telah digariskan.

Menciptakan iklim dan ketentuan yang menjamin secara hukum perlindungan kerahasiaan pelapor merupakan syarat untuk lebih mendorong keikutsertaan masyarakat dalam memberikan masukan yang diperlukan dalam rangka pengawasan atas penye-lenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dan sikap tanggap untuk menindaklanjuti laporan masyarakat merupakan tan-tangan pula untuk mengembangkan pengawasan oleh masyarakat.

Selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aparatur pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara dan pembangunan, juga merupakan tantangan bagi terwujudnya sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan daya guna dan hasil guna yang tinggi. Sejalan dengan itu, mengembangkan kesa-daran aparatur pemerintah akan makna positif dari pelaksanaan pengawasan merupakan tantangan pula bagi terwujudnya aparatur negara yang jujur, bersih dan berwibawa, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efisien dan efektif.

726

Tantangan lainnya adalah tumbuh dan berkembangnya sikap ikut memiliki dan kesadaran masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah berhasil dibangun. Hal tersebut akan memberikan sumbangan positif bagi terwujudnya sistem pelaksa-naan pembangunan yang mantap dan menunjang daya tahan dan kualitas hasil pembangunan, yang sangat diperlukan untuk meng-hadapi proses pembangunan jangka panjang secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

2. Kendala

Kendala yang dihadapi datum sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antara lain masih berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi atau tidak memadai lagi dengan kebutuhan pembangunan sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan dan pengawasan pembangun-an di berbagai bidang.

Kendala lain yang umumnya dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam pengawasan keuangan negara dan pem-bangunan adalah masih terbatasnya jumlah tenaga profesional dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial; baik mengenai kebijaksanaan dan ketentuan perun-dang-undangan terkait, kondisi lingkungan maupun mengenai substansi proyek, khususnya dalam rangka pelaksanaan program dan proyek pembangunan serta dibekali pengetahuan teknologi informasi guna memudahkan pengelolaan data pengawasan.

Hal serupa dihadapi pula dalam bidang pengawasan. Kemam-puan profesional aparatur pengawasan fungsional di pusat dan di daerah masih terbatas. Lembaga pengawasan yang ada belum sepenuhnya ditunjang dengan kemampuan aparat pengawasan yang profesional.

727

Pelaporan pelaksanaan dalam rangka pemantauan dan pengawasan belum terpadu dalam suatu sistem informasi sehingga pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Norma pengawasan belum baku sehingga terdapat perbedaan pendekatan dan informasi yang perlu disediakan bagi aparatur pengawasan. Berbagai hal tersebut juga menyebabkan tidak seragamnya pelaporan pengawasan. Selain itu, perangkat keras antaraparatur pelaksanaan dan pengawasan pembangunan belum terjalin sehingga menambah kurang efisiennya pelaksanaan pengawasan dan pemanfaatan komputer yang tersedia.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan antara lain adalah masih kuatnya budaya "ewuh pakewuh" sehingga ada keengganan untuk menegur atau mengambil tindakan tegas, dan masih lemahnya tindak lanjut pengawasan. Berbagai hal tersebut merupakan kendala yang dapat merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan serta merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah.

3. Peluang

Tercapainya berbagai sasaran dan tujuan pembangunan dalam PJP I menunjukkan ketepatan arah pengembangan dan peningkatan kemampuan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dikembangkan dalam masa pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang telah dibangun dan dikembangkan selama PJP I merupakan landasan kuat untuk menunjang upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan di masa depan.

Modal dan peluang lainnya adalah adanya semangat dari aparatur negara untuk melakukan pendayagunaan dan pembaharuan secara konsisten dan berkesinambungan disertai upaya untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

728

Dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan telah dikembangkan sistem pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban yang makin jelas dan selalu terbuka bagi perbaikan sehingga merupakan modal dan potensi yang menunjang dan dapat ditingkatkan terus dalam Repelita VI dan seterusnya dalam PJP II.

Pengalaman dan keberhasilan dalam PJP I dalam merencana-kan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, dan memper-tanggungjawabkan pelaksanaan proyek, termasuk yang dibiayai dengan dana luar negeri yang didukung sistem pemantauan yang makin baik, juga memberikan peluang bagi pemantapan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Repelita VI.

Peluang lainnya yang menunjang pelaksanaan pengawasan adalah tumbuhnya kesadaran makin dibutuhkannya hasil pengawasan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan juga merupakan peluang untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN 1993

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan penyempur-naan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang ditempuh dalam Repelita VI, GBHN 1993 memberikan arahan sebagai berikut.

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan

729

dan Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan per-kembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan negara. Kemampuan aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan.

Program pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha pembangunan untuk setiap tahun dituangkan dalam rencana operasional dalam bentuk APBN.

Sistem pengawasan keuangan negara dan pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional termasuk pengawasan oleh masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjutnya ditingkatkan secara terpadu bersamaan dengan pengembangan tanggung jawab masyarakat disertai peningkatan disiplin nasional. Penertiban aparatur pemerintah dilanjutkan dan makin ditingkatkan terutama dalam menegakkan disiplin aparatur pemerintah serta dalam menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya, yang merugikan dan menghambat pelak-sanaan pembangunan serta merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kebocoran, serta pemborosan kekayaan dan keuangan negara.

Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan nasional, peranan lembaga yang melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian perlu makin dikembangkan. Dalam

730

hubungan ini, terutama Badan Pemeriksa Keuangan, wajib meningkatkan kegiatannya sesuai dengan wewenang dan fungsinya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PJP II pada dasarnya meliputi penyempurnaan keseluruhan unsur sistem kelembagaan, prasarana dan sarana, serta peningkatan kemampuan profesional sumber daya manusia pada aparatur pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan ketepatan dan kejelasan kebi-jaksanaan, kesederhanaan prosedur pelaksanaan, kelancaran dan kecepatan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemberian pelayanan kepada sesama aparatur dan masyarakat, yang secara keseluruhan diarahkan kepada meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

b. Sasaran Repelita VI

Secara lebih rinci sasaran pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Repelita VI adalah sebagai berikut.

Penyesuaian serta penyederhanaan berbagai prosedur pelak-sanaan pembangunan, khususnya yang bertalian dengan pengadaan barang dan jasa, pengajuan dan persetujuan revisi anggaran, penggunaan hasil produksi dalam negeri, bentuk dan persetujuan kontrak, peran serta pengusaha golongan ekonomi lemah, pemantauan dan pelaporan serta pertanggungjawabannya. Pengambilan keputusan yang lebih terdesentralisasi sehingga mempercepat pengambilan keputusan yang diperlukan dalam berbagai kegiatan pelaksanaan.

731

Koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan yang makin mantap, baik sektoral maupun regional, dan sistem pemantauan, pelaporan, pengawasan, dan pengendalian pelak-sanaannya, serta terwujudnya sistem komunikasi yang mantap melalui pengembangan dan peningkatan sistem jaringan informasi yang sudah ada. Sejalan dengan itu, juga merupakan sasaran pendayagunaan sistem pelaksanaan pembangunan adalah meningkatnya keserasian dan keterpaduan pelaksanaan kebijaksana-an, program, dan proyek sektoral dan yang bersifat lintas sektoral, regional, lintas daerah, dan lintas lembaga, baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD.

Efisiensi dan efektivitas sistem pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara dan pembangunan yang meningkat dan makin terpadu serta konsisten melalui pemantapan sistem pengawasan internal dan eksternal, dan peningkatan keterpaduan pelaksanaan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat disertai pemantapan pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan tersebut. Sasaran lainnya adalah mantapnya sistem dan mekanisme pengawasan yang mendorong adanya sinergi pengecekan dan pengujian silang dari pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat terhadap pengawasan melekat sehingga pengawasan melekat membudaya dalam sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan serta dapat berperan sebagai tulang punggung pengawasan internal Pemerintah dan menjadi unsur yang pokok dalam upaya mencegah tindakan tercela.

Kemampuan teknis dan manajerial sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang meningkat, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Dengan meningkatnya kemampuan tersebut, mutu, efisiensi dan perumusan kebijaksanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

732

3. Kebijaksanaan

Untuk mencapai berbagai sasaran sebagaimana diamanatkan GBHN 1993, kebijaksanaan yang ditempuh dalam Repelita VI pada pokoknya mencakup pendayagunaan keseluruhan sistem pelak-sanaan dan pengawasan pembangunan yang dilakukan sedini mungkin sejak tahap perencanaan meliputi pemantapan koordinasi, kerja sama, dan hubungan kelembagaan; pemantapan sistem peren-canaan penyusunan program dan anggaran; peningkatan kualitas sumber daya manusia; penyempurnaan sistem pemantauan, pen-gendalian, dan pertanggungjawaban; serta peningkatan keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan pengawasan pembangunan.

Secara lebih rinci kebijaksanaan pendayagunaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Repelita VI adalah sebagai berikut.

a. Pemantapan Koordinasi, Kerja Sama, dan Hubungan Kelembagaan

Meningkatkan koordinasi, kerja sama, dan keterpaduan aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dan dalam hubungan antara pusat dan daerah serta antara daerah yang satu dengan daerah lainnya untuk meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi, efektivitas, serta keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan, program dan proyek pembangunan nasional dan daerah.

Dalam rangka peningkatan koordinasi dan keterpaduan tersebut, keterpaduan perencanaan pelaksanaan program dan proyek pembangunan termasuk anggarannya terus ditingkatkan melalui pemantapan sistem informasi, komunikasi, kerja sama, dan hubungan kelembagaan antaraparatur di pusat maupun di daerah, dan antara aparatur pusat dan daerah. Sejalan dengan itu, sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan APBN dan APBD ditingkatkan sehingga merupakan satu kesatuan sistem keuangan negara yang makin mantap.

733

b. Pemantapan Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Anggaran

Memantapkan kebijaksanaan dan prosedur pelaksanaan APBN, termasuk penyederhanaan prosedur pelelangan dan kontrak, pengajuan revisi, dan pencairan dana sehingga secara keseluruhan dapat secara efektif meningkatkan efisiensi, mutu dan kelancaran pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan. Dalam rangka itu, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha, khususnya golongan usaha ekonomi lemah dan koperasi dalam pelaksanaan proyek pem-bangunan dan peningkatan basil produksi dalam negeri dinyatakan secara tegas dalam kebijaksanaan dan prosedur pelaksanaan. Seja-lan dengan itu, dilakukan pula desentralisasi dalam pengambilan keputusan dalam berbagai tahapan kegiatan pelaksanaan anggaran tersebut, termasuk antara lain dalam prosedur dan penentuan pele-langan di daerah sehingga meningkat pula pemerataan kesempatan usaha dan peran serta masyarakat secara regional dalam pelak-sanaan pembangunan.

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan efektivitas, efisiensi, kelancaran, ketepatan serta keterpaduan pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara dan pembangunan, didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam aparatur pemerintahan yang mampu secara lebih efisien dan efektif melaksanakan tugas pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam hubungan itu, di samping peningkatan kemampuan profesional, sistem dan pelaksanaan pertanggungjawaban juga dimantapkan. Sejalan dengan itu, kejujuran, disiplin dan ketaatan aparatur negara terhadap peraturan perundang-undangan, serta perilakunya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ditingkatkan sehingga semakin menunjang dan memperlancar pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

734

Selain itu, ditingkatkan .pula budaya pengawasan dan budaya kerja dalam rangka pengawasan keuangan negara dan pembangunan. Prinsip penghargaan dan penindakan terhadap semua unsur penye-lenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan perlu dite-rapkan secara konsisten.

d. Penyempurnaan Sistem Pemantauan, Pengendalian, dan Pertanggungjawaban

Dalam hubungan pendayagunaan sistem pemantauan dan pengendalian, ditingkatkan pemantapan sistem informasi dengan pengembangan teknologi informatika sehingga memperluas akses informasi dan dapat memenuhi kebutuhan informasi, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat. Pemantapan sistem informasi juga dimaksudkan untuk memadukan jaringan informasi sehingga kebutuhan informasi untuk berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan dapat dipenuhi secara lebih cepat, tepat, terpadu, dan merata.

Selain itu, pendayagunaan ditekankan pula pada pemantapan sistem pertanggungjawaban, seiring dengan penajaman prioritas sektor, program dan proyek pembangunan yang disertai pengalokasian anggaran yang mempertegas pos-pos penerimaan dan pengeluaran, dan memperjelas penggunaan anggaran untuk keperluan rutin atau pembangunan yang diarahkan pada pencapaian sasaran pemerataan, pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

e. Peningkatan Keterpaduan dan Konsistensi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan

Keterpaduan pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilaku-kan aparatur pengawasan fungsional, seperti BPKP, Inspektorat Jenderal Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Wilayah di Daerah, ditingkatkan sejak tahap perencanaan kegiatan operasionalnya. Dalam rangka pemantapan

735

perencanaan dan pelaksanaan pengawasan tersebut, ruang lingkup kegiatan pengawasan fungsional yang meliputi kegiatan umum pemerintahan, pelaksanaan program dan proyek pembangunan, penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan negara, dipertegas sasaran kegiatannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang mengurangi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Pengawasan melekat, yang dilakukan oleh unsur pimpinan pada setiap dan seluruh hierarki jabatan pimpinan organisasi, semakin ditingkatkan pelaksanaannya dan dimantapkan sistemnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kebersihan aparatur (bebas dari penyelewengan, pungli, korupsi atau perbuatan tercela lainnya), dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pro-duktivitas kerja secara optimal seluruh staf serta satuan organisasi. Pelaksanaan pengawasan melekat yang merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kepemimpinan dan sistem manajemen tersebut, juga dikembangkan sebagai bagian terpadu dari siklus kegiatan pemantauan, pelaporan, penilaian, dan pembinaan. Masukan yang diperoleh melalui pengawasan melekat ditingkatkan penggunaannya oleh unsur pimpinan terkait untuk menilai dan menyempurnakan jajaran yang dipimpinnya, baik sebagai pendayagunaan sistem pelaksanaan maupun pembinaan staf.

Di samping melalui pengawasan internal, baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat tersebut, pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan ditingkatkan pula melalui pengawasan eksternal, antara lain, yang dilakukan dengan mendukung peran serta masyarakat, baik yang dilakukan melalui Tromol Pos 5000 maupun media massa. Dengan adanya dukungan terhadap peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan tersebut, tuntutan keterbukaan terpenuhi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan makin tumbuh dan meningkat.

Dalam hubungan itu, pendapat dan masukan Dewan Perwakilan Rakyat yang antara lain disampaikan melalui rapat

736

kerja dengan Pemerintah diperhatikan secara sungguh-sungguh; demikian pula basil pemeriksaan yang disampaikan Bepeka. Untuk itu, dukungan sarana dan prasarana bagi Bepeka dan DPR dalam pengawasan pembangunan ditingkatkan.

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Untuk mencapai berbagai sasaran pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tersebut di atas, dikembangkan berbagai program sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan secara efisien dan efektif. Karena sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan merupakan wahana penunjang keberhasilan pembangunan seluruh sektor dan merupakan tanggung jawab seluruh jajaran aparatur, program penyempurnaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya dilaksanakan di semua bidang dan sektor pembangunan.

1. Pendayagunaan Sistem Pelaksanaan Pembangunan

Dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijaksanaan, peraturan dan prosedur pelaksanaan pembangunan dimantapkan koordinasi, keterbukaan, dan keterpaduan antara lain melalui penyempurnaan sistem informasi dan mekanisme penyusunan kebijaksanaan pembangunan termasuk dalam program kebijak-sanaan anggaran, serta keserasian dan keterpaduan antara APBN dan APBD, demikian pula dalam tahap pelaksanaannya. Untuk meningkatkan akses informasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab, di samping peningkatan keterbukaan dan peran serta dalam penyusunan kebijaksanaan tersebut, dilaksanakan pula kegiatan pemasyarakatan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan secara meluas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di pusat maupun di daerah.

737

Karena sifatnya lintas sektor, lintas lembaga dan juga lintas daerah, dalam pendayagunaan sistem pelaksanaan pembangunan yang terpenting adalah terselenggaranya koordinasi, integrasi, sinkronisasi , dan simplifikasi prosedur pelaksanaan serta meningkatnya efisiensi dan kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian berbagai sasaran dan tujuan pembangunan.

Dalam hubungan itu, program penyempurnaan sistem pelak-sanaan pembangunan diarahkan pada penyempurnaan kelembagaan yang meliputi kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan, penyederhanaan mekanisme atau prosedur pelaksanaan ataupun pelayanan, peningkatan keterjangkauan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di antara program yang tersebar dalam berbagai sektor yang kegiatan dan hasil-hasilnya dapat digunakan langsung untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan, terutama adalah Program Penerapan dan Penegakan Hukum, dan Program Pengembangan Sistem Informasi.

Kedua program tersebut di atas pada dasarnya berisikan kegiatan untuk mengembangkan informasi dan menyempurnakan kebijaksanaan, menyederhanakan prosedur, dan memantapkan berbagai pedoman pelaksanaan pembangunan, termasuk penuangan- nya ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tepat dalam berbagai sektor pembangunan antara lain yang menyangkut perbendaharaan negara. Dengan kegiatan tersebut, akan ditingkat- kan akses masyarakat terhadap informasi, kepastian hukum, peningkatan efisiensi dan kelancaran pelayanan yang menunjang peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan

Untuk menunjang pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan nasional terselenggara secara lebih efisien dan efektif, dan untuk melaksanakan dan mencapai berbagai sasaran pendayagunaan sistem dan pelaksanaan peng-738

awasan pembangunan, kebijaksanaan pembangunan di bidang pengawasan dijabarkan dalam program pokok dan program penunjang.

a. Program Pokok

Program pokok dalam rangka pendayagunaan pengawasan adalah Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawas-an, dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Pengawasan.

1) Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sistem dan pelaksanaan pengawasan, baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat. Dengan meningkatnya kualitas sistem dan pelaksanaan pengawasan tersebut, terwujudnya sistem pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab menjadi lebih mantap. Dalam program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan tersebut, ditempuh kegiatan, antara lain(1) pemutakhiran dan penyusunan pedoman pengawasan;(2) penyusunan rencana induk pengawasan dan rencana kerja pengawasan tahunan; dan (3) pemantapan pelaksanaan operasional pengawasan.

Kegiatan pemutakhiran dan penyusunan pedoman pengawasan adalah untuk mengantisipasi dan menyerasikannya dengan per-kembangan yang cepat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, dan kelembagaan, khususnya yang menyangkut sistem, metode, dan prosedur pelaksanaan pengawasan.

Kegiatan penyusunan rencana induk pengawasan dan rencana kerja pengawasan tahunan dimaksudkan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan keuangan negara dan pembangunan antaraparat pengawasan fungsional sehingga tercapai keterpaduan dalam pelaksanaan pengawasan. Dengan adanya

739

rencana induk tersebut, diupayakan adanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengawasan fungsional sehingga dapat dihindari pemeriksaan yang tumpang tindih dan berulang-ulang dalam periode yang sama antara aparat pengawasan fungsional, baik di pusat maupun di daerah.

Kegiatan pemantapan pelaksanaan operasional pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan moral aparatur pengawasan fungsional, dan menunjang pelaksanaan kerjanya sehingga dapat terselenggara secara objektif, tertib, lancar, penuh integritas dan produktif.

Sejalan dengan pemantapan sistem pengawasan fungsional tersebut, dilakukan pula penyempurnaan sarana pengawasan melekat yang berupa penyempurnaan kelembagaan dan peningkatan disiplin dan budaya kerja setiap unsur aparatur, terma- suk aparatur pengawasan fungsional, sehingga secara keseluruhan aparatur pemerintahan dapat berfungsi secara efisien dan efektif.

2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman akan makna dan arti pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih lancar, tepat, dan menyeluruh. Kegiatan dalam rangka program ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan prakarsa dan peran aktif pengawasan, khususnya oleh pimpinan, atasan langsung dan masyarakat, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengawasan keuangan negara dan pembangunan.

Dalam kaitan dengan program ini, ada beberapa kegiatan, antara lain pengembangan penyuluhan pengawasan dan pengem-bangan kualitas administrasi dan pelaporan pengawasan.

740

Kegiatan pengembangan penyuluhan pengawasan dimaksudkan untuk menyebarluaskan pengertian dan kesadaran pengawasan sehingga tumbuh prakarsa dan peran aktif aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan keuangan negara dan pembangunan. Kegiatan ini meliputi juga pengembangan modul penyuluhan, pela-tihan tenaga penyuluh pengawasan, serta pelaksanaan penyuluhan pengawasan, baik secara langsung maupun melalui media massa.

Kegiatan pengembangan kualitas administrasi dan pelaporan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan penca-tatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, termasuk bukti-bukti dan pendokumentasiannya, sesuai dengan norma akuntansi dan pengawasan yang berlaku. Kegiatan lain dalam rangka program ini adalah penyempurnaan administrasi keuangan negara dan pem-bangunan. Hal itu dimaksudkan untuk menghasilkan administrasi keuangan negara dan pembangunan yang andal sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemanfaatan atau pengeluaran, pemeliharaan, serta penghapusan dan pemusnahan ataupun penjualan dan penghibahan. Penyempurnaan administrasi keuangan negara dan pembangunan juga meliputi upaya peningkatan tertib pelaksanaan kas opname atau rekonsiliasi, inventarisasi, konfirmasi, penyelesaian dan penyimpanan dokumen pemilikan, serta pencatatan dan pelaporan pertangungjawabannya.

b. Program Penunjang

Program penunjang dalam rangka pendayagunaan pengawasan keuangan dan pembangunan meliputi program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pengawasan; program pengembangan informasi pengawasan; program penerapan dan penegakan Hukum.

1) Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pengawasan

Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan mutu sumber daya

741

manusia pada aparatur pengawasan, termasuk profesionalisme, keahlian, keterampilan, dan kemantapan sikap mental aparat pengawas agar mampu melaksanakan pengawasan, menafsirkan basil pengawasan, dan menyusun langkah tindak lanjut yang diperlukan secara tepat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan ini juga dikaitkan dengan upaya peningkatan produktivitas dan perkembangan karier aparatur pengawasan.

Untuk lebih memasyarakatkan dan melembagakan pengawasan baik pada aparatur negara maupun masyarakat, dilakukan kegiatan penyuluhan mengenai berbagai sistem dan bentuk pengawasan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai berbagai jenis pengawasan dan pemahaman akan arti serta manfaat pengawasan pembangunan makin meluas, sehingga keterbukaan aparatur negara dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengawasan pembangunan meningkat.

2) Program Pengembangan Informasi Pengawasan

Berbagai kegiatan dalam rangka program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan dan mutu informasi pengawasan yang diperlukan dan dipadukan dengan keperluan penyesuaian kebijaksanaan, perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawas-an, dan pelaporan. Dalam rangka pengembangan sistem informasi ini dimantapkan pula pemanfaatan teknologi informasi agar pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara efisien dan efektif serta hasil pengawasan dapat disampaikan secara lebih cepat dan makin meningkat mutunya, sehingga langkah tindak lanjut yang diperlukan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat pula.

3) Program Penerapan dan Penegakan Hukum

Program Penerapan dan Penegakan Hukum, terutama bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, terma-suk dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan demikian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan senantiasa

742

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan rakyat menda-patkan pengayoman, perlindungan, dan kepastian hukum dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan peran serta. Program ini meliputi, antara lain, kegiatan kajian kebijaksanaan penyempur-naan administrasi keuangan negara dan pengawasan pembangunan, serta pemantapan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas operasional di bidang pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dengan berbagai program pokok dan program penunjang tersebut di atas, sistem dan pelaksanaan pengawasan keuangan negara dan pembangunan diharapkan dapat makin mantap dan terpadu serta konsisten. Di samping itu, melalui berbagai kegiatan itu diharapkan berkembang budaya pengawasan yang bersemangat preventif, edukatif, korektif, aktif, dan akurat, sehingga terjalin pengertian dan kerja sama yang objektif dan proporsional antara pengawas dan pejabat atau petugas yang diawasi; dan pengawasan berkembang menjadi bagian dari sistem dan kegiatan manajemen yang efektif. Dengan demikian, tercipta sinergi pengawasan keuangan negara dan pembangunan secara berkelanjutan.

VI. RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DALAM REPELITA VI

Program-program pembangunan tersebut di atas dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Dalam program-program tersebut, yang merupakan program dalam bidang pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, yang akan dibiayai dengan anggaran pembangunan selama Repelita VI (1994/95 - 1998/99) adalah sebesar Rp239.570,0 juta. Rencana anggaran pembangunan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan untuk tahun pertama dan selama Repelita VI menurut sektor, subsektor dan program dalam sistem APBN dapat dilihat dalam Tabel 46-1.

743

label 46—1

RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNANPELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

Tahun Anggaran 1994/95 dan Repelita VI (1994/95 — 1998/99)

(dalam juta rupiah)

No.Kode Sektor/Sub Sektor/Program 1994/95 1994/95 — 1998/99

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN

18.2 Sub Sektor Pendayagunnan Sistem den PelaksanaanPengawasan

18.2.01 Program Pendayagunaan Sistem dan PelaksanaanPengawasan 36.937,0 239.570,0

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AABRI = ABRI KE =CAW =AD =AFTA = AGB =AIDS =AKAD AKALAKB =AKI =AL =alutsista =AMD =ANRI = APBD =APBN APEC APFP APK APM =ARF =ASEAN = ASI =Askes =AU =AWP =

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI Kecil Efektif dan EfisienASEAN Confederation of Women's Organizations Angkatan DaratASEAN Free Trade Areaanemia gizi besiacquired immuno deficiency syndrome antarkerja antardaerahantarkerja antarlokalangka kematian bayiangka kematian ibuAngkatan Lautalat utama sistem senjataABRI Masuk DesaArsip Nasional Republik Indonesia anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran pendapatan dan belanja negara Asia Pacific Economic Cooperation aparat pengawasan fungsional pemerintah angka partisipasi kasarangka partisipasi murniASEAN Regional ForumAssociation of Southeast Asian Nations air susu ibuasuransi kesehatanAngkatan UdaraASEAN Woman's Programme

745

B B3 babinsa

= bahan berbahaya beracun = bintara pembina desa

BAKN Bakohumas Bakor Bakornas PB

Bakosurtanal

Balahankampus Balahankamwil balitaBappeda Bappenas Basarnas BB/U BCGBepeka Bispa

BK3S

BKMM BKPMD BKPN BKSBLKBNPP BOPBP4BPAM BPFK BPKP BPOC BPSBTKL BTNBTPBUMN

=Badan Administrasi Kepegawaian =Negara Badan Koordinasi Hubungan =Masyarakat badan koordinasi=Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan =Bencana=Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

=Bala Pertahanan Keamanan Terpusat=Bala Pertahanan Keamanan Wilayah=bawah lima tahun=Badan Perencanaan Pembangunan Daerah =Badan Perencanaan Pembangunan Nasional =Badan Search and Rescue Nasional

=berat badan/umur =baccilus, carmite, gurine

=Badan Pemeriksa Keuangan=Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak=Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

=Balai Kesehatan Mata Masyarakat =Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah =Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional =Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial = Balai Laboratorium Kesehatan

=Balai Nikah dan Penasihatan Perkawinan =Bantuan Operasional Pendidikan =Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru

=Badan Pengelola Air Minum =Balai Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan

=Badan Pengawasan Keuangan dan =Pembangunan Badan Pembina Olahraga Cacat

=Biro Pusat Statistik=Balai Teknik Kesehatan Lingkungan=Bank Tabungan Negara=batalyon tim pendarat

=badan usaha milik negara

746

CCPOB = cara pembuatan obat yang baik

Ddakhuradati I Dephankam DIKdiklat DIP Dipda DKI DNIKS

DOENDP3 DPA DPR DPT DSPP DTDUK DUP DupdaD-2 D-3

=penindakan huru-hara =daerah tingkat I=Departemen Pertahanan Keamanan=Daftar Isian Kegiatan=pendidikan dan pelatihan=Daftar Isian Proyek=Daftar Isian Proyek Daerah=Daerah Khusus Ibukota =Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial=Daftar Obat Esensial Nasional=Daftar Penilaian Prestasi Pegawai=Dewan Pertimbangan Agung=Dewan Perwakilan Rakyat=diphteri, pertusis, tetanus=Daftar Susunan Pegawai dan Peralatan=diphteri, tetanus=Daftar Usulan Kegiatan=Daftar Usulan Proyek=Daftar Usulan Proyek Daerah=Diploma-2=Diploma-3

EEkuin = Ekonomi Keuangan IndustriEW = early warning

FFKKT = Forum Komunikasi Karang Taruna

747

GGAKI = gangguan akibat kurang iodiumGBHN = Garis-garis Besar Haluan NegaraGCI = ground control interceptorGNB = Gerakan NonblokGPAI = guru pendidikan agama islam

Hhankamneg = pertahanan keamanan negarahansip = pertahanan sipilHIV = human immunodeficiency virusHaornas = Hari Olahraga NasionalHMD = Hakim Masuk DesaHU = hidran umum

IIAIN = Institut Agama Islam NegeriIHH = iuran hasil hutanIHPH = iuran hak penggunaan hasil hutanIINA = International Islamic News AgencyInpres = Instruksi PresidenIPA = ilmu pengetahuan alamIPLT = instalasi pengolah lumpur tinjaIPS = ilmu pengetahuan sosialiptek = ilmu pengetahuan dan teknologiISPA = infeksi saluran pernapasan akutIUD = intra uterine device

JJMD = Jaksa Masuk DesaJML = Jaksa Masuk LautJPKM = Jaminan Pemeliharaan Kesehatan MasyarakatJupen = juru penerang

748

=Kapal Angkatan Laut=kelompok sadar hukum=keamanan rakyat=keamanan dan ketertiban masyarakat=perlengkapan perseorangan=perlengkapan perseorangan lapangan =kawasan siap bangun=Keluarga Berencana=kerangka contoh induk=kelompok pendengar pembaca dan pemirsa =kurang energi protein=Keputusan Presiden=kesehatan ibu dan anak=komunikasi informasi dan edukasi=Kampung Improvement Program koordinasi, =integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi =kepala keluarga=kursus keuangan daerah=kelompok kerja guru=koordinator kegiatan kesejahteraan sosial =Koran Membangun Desa=Kantor Berita Nasional Indonesia =Komite Nasional Pemuda Indonesia =Komando Daerah Militer=Komando Distrik Militer=kota madya=komunikasi dan elektronika=Komite Olahraga Nasional Indonesia =Komando Pasukan Khusus=Komando Rayon Militer=Korps Pegawai Republik Indonesia =Komando Strategi Angkatan Darat =kenaikan pangkat otomatis=kredit pemilikan rumah=Kapal Republik Indonesia

749

KKAL kadarkum kamra kamtibmas kapor kaporlap kasibaKBKCI kelompencapir KEPKeppresKIA KIE KIP KISS KKKKD KKG KKKSKMD KNI KNPI KodamKodimkodya komlekKONI Kopassus Koramil KORPRI KostradKPO KPR KRI

KTT = konperensi tingkat tinggiKUB = kelompok usaha bersamaKUD = koperasi unit desaKVA = kurang vitamin A

LLBK = Loka Bina Karyalinmas = perlindungan masyarakatlinra = perlindungan rakyatlinud = lintas udaraliposos = lingkungan pondok sosiallisiba = lingkungan siap bangunlitbang = penelitian dan pengembanganLKBN = Lembaga Kantor Berita NasionalLKD = latihan keuangan daerahLKMD = lembaga ketahanan masyarakat desaLPA = lembaga pemasyarakatan anakLPND = lembaga pemerintah nondepartemenLPTK = lembaga pendidikan tenaga kependidikanLSF = Lembaga Sensor FilmLSM = lembaga swadaya masyarakat

750

MMA MA Mabes MAK MAN MAPK MAS MCK menko menwa MIMIN

= madrasah aliyah= Mahkamah Agung = markas besar= madrasah aliyah keagamaan = madrasah aliyah negeri madrasah = madrasah aliyah program khusus = madrasah aliyah swasta = mandi cuci dan kakus= menteri koordinator = resimen mahasiswa= madrasah ibtidaiyah= madrasah ibtidaiyah negeri

MIS = madrasah ibtidaiyah swastaMPK = makam perintis kemerdekaanMPN = makam pahlawan nasionalMPR = Majelis Permusyawaratan RakyatMPR-RI = Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

IndonesiaMROC = multi role operation centerMTs = madrasah tsanawiyahMTsN = madrasah tsanawiyah negeriMTsS = madrasah tsanawiyah swasta

NNANAP = Non-Aligned News Agencies Pool

0OANA = Organization of Asia Pacific News AgencyOGB = obat generik berlogoOKI = Organisasi Konperensi IslamOPEC = Organization of Petroleum Exporting CountriesOPF = operasional dan perawatan fasilitasOPP = organisasi peserta pemiluOrsos = organisasi sosialOSIS = organisasi siswa intra sekolah

PP4 = Pedoman Penghayatan dan Pengamalan PancasilaP2WKSS = Program Pembinaan Wanita Menuju Keluarga

Sehat dan SejahteraP3KT = Program Pembangunan Prasarana Kota TerpaduP4DLN = Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek

dengan Dana Luar NegeriPAB = Pemberitaan Angkatan BersenjataPBB = pajak bumi dan bangunanPBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa

751

PDAL

PDII Pertamina

Perum Perumnas PFN PINPIP PJM PJP PKB PKBRT

PKK PKPT PKSLU PKT PPLDT

PLO PLP PLS PMI PNS POPodesPolda PolresPolriPolsek Poltabes Polwil Polwiltabes POM PON

= perusahaan daerah air limbah =

perusahaan daerah air minum= Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah= Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara= perusahaan umum= Perumahan Nasional= Produksi Film Negara= Pusat Informasi Nasional =Pusat Informasi Pesantren =Program jangka menengah =Pembangunan jangka panjang =Pajak kendaraan bermotor= Pembina Keluarga Berencana pada tingkat Rukun Tetangga= Pendidikan Kesejahteraan Keluarga = Program Kerja Pengawasan Tahunan =Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia =Pembangunan Kawasan Terpadu= Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa secara Terpadu= Palestinian Liberation Organization =Penyehatan lingkungan permukiman =Pendidikan luar sekolah= Palang Merah Indonesia= pegawai negeri sipil= petunjuk operasional= potensi desa= Kepolisian Daerah= Kepolisian Resort= Kepolisian Republik Indonesia = Kepolisian Sektor= Kepolisian Kota Besar= Kepolisian Wilayah= Kepolisian Wilayah Kota Besar

752

=Pemeriksaan obat dan makanan =Pekan Ol

ahraga Nasional

posyandu PPPPPPBNPPD PPKBD PPLP PPN PPN PPOM PPRC PPTAD Prokasih PSK PSM PTPTA PTAIS PTN PTS PTUNPUPUGS pungliPUS puskesmas puspendes puspenmas puterpra

RRA rakorbang ranmor RAPBN ratih

= pos pelayanan terpadu= peraturan pemerintah= pondok pesantren= Pendidikan Pendahuluan Bela Negara= perencanaan pembangunan daerah= Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa= Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar =Perencanaan Pembangunan Nasional =Petugas pencatat nikah= Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan= Pasukan Pemukul Reaksi Cepat= Pusat Pengembangan Terpadu Antardesa= Program Kali Bersih

= petugas sosial kecamatan =Pekerja sosial masyarakat =Perguruan tinggi= Perguruan tinggi agama= Perguruan tinggi agama islam swasta= Perguruan tinggi negeri= Perguruan tinggi swasta= Peradilan Tata Usaha Negara =Pekerjaan umum= Pedoman Umum Gizi Seimbang =Pungutan liar= Pasangan usia subur= Pusat kesehatan masyarakat= Pusat penerangan perdesaan = Pusat penerangan masyarakat= Perwira urusan teritorial dan perlawanan rakyat

= Raudhatul Athfal= rapat koordinasi pembangunan= kendaraan bermotor= rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara = rakyat terlatih

753

RCTI repelita Repelita VI RIRKB ropuskodal RPJM RRIRSRSSRTBRTBL Rupbasan RUU

= Rajawali Citra Televisi Indonesia= rencana pembangunan lima tahun= Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam = Republik Indonesia= Ruang kelas baru= ruang pusat komando dan pengendalian = Rencana pembangunan jangka menengah = Radio Republik Indonesia= Rumah sederhana= Rumah sangat sederhana= Rencana teknik bangunan= Rencana tata bangunan dan lingkungan= Rumah tempat penyimpanan benda sitaan negara = Rancangan undang-undang

SS-1 S-2 S-3 SAR satgasos PB sathanratlan satpam SCTVSD SDKISDsM Sepada Sepadya SepalaSespa Sespanas setwilda SIAPSIG Siinas

= Strata-1= Strata-2= Strata-3= search and rescue= satuan tugas sosial penanggulangan bencana= satuan pertahanan darat pangkalan= satuan pengamanan= Surya Citra Televisi= sekolah dasar= Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia= sumber daya manusia= Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar =Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya =Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan =Sekolah Staf Pimpinan Administrasi= Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional =sekretariat wilayah/daerah= sisa anggaran pembangunan= sistem informasi geografis= Sistem Informasi Industri Nasional

754

Simdagri

SIMKA Simkim SIMKRI

Simpora

SIMRS Sipptek

Sishankamrata Sishanudnas Siskamtibmas SJDISKDP SKO SKPG SLBSLEP SLTA SLTP SMK SMP SMU SNSE Sospol SP3.

SPABP SPAL SPPSRSSYSTKS susenas

= Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri= Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Agung = Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian= Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Republik Indonesia= Sistem Informasi Manajemen Kepemudaan dan

Olahraga= Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit= Sistem Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan

Tenaga Kerja= Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta = Sistem Pertahanan Udara Nasional= Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat = sistem jaringan dokumentasi dan informasi = sambungan komunikasi data paket= surat keputusan otorisasi= sistem kewaspadaan pangan dan gizi= sekolah luar biasa= service life extension program= sekolah lanjutan tingkat atas= sekolah lanjutan tingkat pertama= sekolah menengah kejuruan= sekolah menengah pertama= sekolah menengah umum= sistem neraca sosial ekonomi= sosial politik= sarjana .penggerak pembangunan perdesaan= surat pengesahan anggaran bantuan pembangunan = sarana pembuangan air limbah= sumbangan pembinaan pendidikan= sambungan rumah= satuan setingkat batalyon= Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial= survei sosial ekonomi nasional

755

TTT2TA Tarpadnas TBCTB Paru TFRTGR Tibum TKTKSM TKST TMP TMPP TNITPATPITVRI

= tetanus toxoid= terminal air= Penataran Kewaspadaan Nasional= tuberculosis= tuberculosis Paru= total fertility rate= total goitre rate= ketertiban umum= taman kanak-kanak= tenaga kesejahteraan sosial masyarakat= tenaga kerja sukarela terdidik= taman makam pahlawan= teknik dan manajemen perencanaan pembangunan= Tentara Nasional Indonesia= Taman Pengajian Al-Qur’an= Televisi Pendidikan Indonesia= Televisi Republik Indonesia

756

UUCI =UDKP =UGB =UGD =UKS =UKS = UNESCO

UPGK UPPKA

UPT =URSK =USWD =UU =UUD =

universal child immunizationunit daerah kerja pembangunanunit gedung barnunit gawat daruratusaha kesehatan sekolahusaha kesejahteraan sosial= United Nations Educational Scientific and Cultural Organization= Usaha Perbaikan Gizi Keluarga = Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptorunit pelaksana teknisunit rehabilitasi sosial kelilingusaha swadaya wanita desaUndang-UndangUndang-Undang Dasar

UUSPN = Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

VVIP = very important personVVIP = very very important person

Wwankamra = perlawanan keamanan rakyatwanra = perlawanan rakyatwasbang = pengawasan pembangunan,waskat = pengawasan melekatwasmas = pengawasan masyarakatwasnal = pengawasan fungsionalWHO = World Health Organization

YYPOC = Yayasan Pembinaan Olahraga Cacat

ZZEE = Zona Ekonomi Eksklusif

757