ANALISIS PENENTUAN TARIF ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL

DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

Dewasa ini, transportasi udara niaga mengalami perkembangan pesat. Hal ini dapat dilihat dari

banyak perusahaan atau maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai rute

penerbangan atau maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai rute

penerbangan, baik domestik maupun internasional. Di satu sisi, perkembangan jumlah

penerbangan menguntungkan bagi para pengguna jasa transportasi udara karena memiliki banyak

pilihan. Perusahaan-perusahaan bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya dengan

menawarkan berbagai fasilitas dengan harga murah. Namun di sisi lain, tarif murah menimbulkan

kekhawatiran akan kualitas layanan dari jasa angkutan penerbangan itu sendiri. Oleh karenanya,

perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan tarif angkutan

udara niaga, sehingga penumpang dapat memiliki pengetahuan akan penentuan tarif angkutan

penerbangan niaga. Dalam studi ini, pembahasan dibatasi hanya menggunakan studi literature

berupa Keputusan Menteri No. 11 Tahun 2006.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM No. 11 Tahun 2006 tentang Tarif Referensi

Untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi, dapat diketahui

bahwa tarif tersebut ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya :

1. Standar ICAO (International Civil Aviation Organization), dengan kata lain tarif sesuai

dengan tingkat pelayanan jasa angkutan udara menurut standar internasional,

2. Kepentingan masyarakat dan penyelenggara angkutan udara niaga melalui penetapan

struktur dan golongan tarif,

3. Segmen pasar atau gambaran dari tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dilakukan

agar pelayanan dari angkutan udara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pertimbangan segmen pasar ini diwujudkan dalam penentuan kelas-kelas pelayanan

angkutan udara yaitu kelas ekonomi dan non-ekonomi.

4. Penentuan tarif kelas ekonomi ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan dan

kemampuan masyarakat. Sementara tarif kelas non-ekonomi diserahkan pada mekanisme

pasar dan berorientasi pada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan. Dengan

begitu pelayanan dapat diarasakan oleh seluruh masyarakat, selain itu biaya operasional

angkutan udara dapat tertutupi.

5. Standar minimum pelayanan jasa angkutan udara yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip yang

digunakan untuk penetapan tarif angkutan udara adalah social optimum dan mekanisme pasar

kompetitif sempurna. Penentuan tarif angkutan udara ini dilakukan dengan banyak intervensi

dari pemerintah, akan tetapi mekanisme pasar pun tetap berperan dalam penentuan tarif

angkutan udara. Sistem mekanisme pasar yang berpengaruh pada penentuan tarif ini adalah

mekanisme pasar kompetitif sempurna. Hal ini dikarenakan ketatnya persaingan antar

maskapai penerbangan.