6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Angkutan Umum Penumpang (AUP)

Angkutan umum penumpang (AUP) merupakan kendaraan yang bersifat

umum bertujuan untuk membawa penumpang dari tempat asal ke tujuannya dan

dilakukan dengan cara membayar sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Miro

(2011) menyatakan bahwa alat transportasi umum penumpang (AUP) ialah alat

untuk mengangkut barang dan manusia menggunakan kendaraan yang bersifat

umum serta menggunakan sistem pembayaran. Para pengguna alat transportasi ini

dikenakan biaya sesuai dengan jarak yang ditempuh. Warpani (2002) menyatakan

bahwa tujuan pelayanan untuk angkutan umum (AU) ialah memberikan

pelayanan-pelayanan yang baik, aman, nyaman, dan bias memberikan kemudahan

bagi penggunanya dalam menjalankan aktivitasnya. Salim menyatakan biaya ialah

salah satu yang mempengaruhi harga satuan jasa, cara menentukan biaya ini

dimaksudkan agar dilakukan secara efektif.

Menurut Munawar (2005), Angkutan umum bisa juga didefinisikan sebagai

pemindahan barang yang dari suatu tempat berpindah ke tempat lain dengan

menggunakan alat atau kendaraan, sementara itu kendaraan umum adalah setiap

kendaraan bermotor yang sudah disediakan untuk digunakan oleh umum dan juga

pelajar dengan dipungut biayanya. Kendaraan angkutan umum dapat meliputi

mobil penumpang, bus besar, bus sedang, bus kecil. Widari, S. (2010),

Menjelaskan transportasi itu sendiri merupakan proses pergerakan dan juga

perpindahan manusia dan barang dari satu tempat asal menuju ke tempat lain yang

dituju untuk tujuan tertentu dengan bantuan dari manusia atau mesin. Manusia

pada umumnya berkeinginan melakukan perjalanan atau perpindahan dari tempat

awal atau asal menuju tempat yang diinginkan atau tempat tujuan dengan waktu

yang sesingkat mungkin dengan hanya mengeluarkan biaya yang sekecil mungkin

atau biaya yang murah.

7

Pengertian dari angkutan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35

tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan

Umum ialah angkutan yang memindahkan orang dan barang dari tempat awal ke

tempat akhir dengan menggunakan alat atau kendaraan bermotor.

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum definisinya

yaitu setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum

dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Menurut

Warpani (2002), Peranan yang utama dalam angkutan umum penumpang (AUP)

yaitu tentang pelayanan saat melakukan kegiatan untuk kepentingan mobilitas

masyarakat, maupun pekerjaan yang biasanya kita lakukan yang hanya perjalanan

dekat ataupun yang agak jauh atau pekerjaan yang dilakukan diluar kota. Hal yang

lain tentang jasa moda angkutan ialah mempunyai kontribusi untuk

mengendalikan transportasi, peningkatan wilayah, dan menghemat tenaga. Moda

angkutan penumpang mempunyai hal yang penting yaitu menyediakan moda

angkutan yang bagus dan nyaman untuk para penumpang. Hal yang harus ditinjau

yaitu keamanannya, kenyamanannya, kecepatan tujuan dan harga yang miring.

2.1.1. Pelayanan Angkutan Umum

Ada tiga jenis-jenis yang utama dari layanan angkutan umum yang dibagi

menjadi Angkutan Perdesaan, Angkutan Perkotaan, bahkan Angkutan Antar Kota.

Ada dua bagian Angkutan Antar Kota yakni angkutan Antar Kota Dalam Propinsi

(A.K.D.P), yaitu pelayanan jasa angkutan antar kota dalam satu wilayah

administrasi propinsi.

Tujuan dari pelayanan angkutan umum sendiri adalah menyediakan

pelayanan nan nyaman, terjamin, singkat, dan sedikit biaya atas mobilitas dari

masyarakat yang semakin bertambah, terpenting untuk para paksawan dalam

menjalankan kegiatannya. Untuk angkutan di perkotaan sendiri, adanya angkutan

umum ataupun angkutan umum massal tentang angkutan jalan rel yang begitu

membantu angkutan jalan juga manajemen lalu lintas, karena tingkat efisiensi

semakin tinggi yang dipunyai dari kedua sarana tersebut menggunakan pra sarana

jalan.

8

Esensi dari pengoperasian layanan perangkutan umum yaitu penyediaan

pelayanan angkutan umum pada waktu dan tempat agar permintaan dari

masyarakat yang bermacam-macam dapat terpenuhi dengan baik. Prinsip bahwa

sistem pelayanan jasa angkutan adalah menunjang kelancaran mobilitas barang

orang antar daerah.

2.1.2. Angkutan Antar Kota

Perangkutan umum antar kota ialah perangkutan yang bisa menyatukan satu

daerah dengan daerah lain, daerah tersebut sudah berada di kawasan manajemen

suatu kota ataupun perangkutan yang ada di lain kawasan yang biasa disebut

perangkutan umum lintas kota. Metode AKDP serta AKAP memiliki makna : A)

moda perangkutan umum daerah yang masih di dalam manajemen satu propinsi

yang sama serta perangkutan umum di dalam kota. B) perangkutan umum kota

yang berbeda dengan angkutan perkotaan. Angkutan kota ialah perangkutan di

suatu kawasan manajemen daerah, dan angkutan perkotaan mempunyai jaringan

yang melayani satu daerah ke daerah lain yang masih berada dalam satu kawasan

serta tidak diikat oleh pembatasan suatu wilayah manajemen suatu kota.

2.1.3. Angkutan Perkotaan

Angkutan di perkotaan membentuk jaringan pelayanan antar kota yang

berada di dalam daerah kota raya, sedangkan angkutan kota ialah angkutan dalam

wilayah administrasi kota. Selain itu, ada jenis pelayanan lain yaitu angkutan

perdesaan yang melayani angkutan di luar kawasan kota atau kawasan perkotaan.

Ketiga jenis pelayanan tersebut yaitu: angkutan perkotaan, angkutan kota,

angkutan perdesaan, seolah-olah membagi wilayah operasi sekaligus membuka

peluang terjadinya benturan dua atau lebih kepentingan wilayah administrasi

pemerintahan dalam pengaturan pelayanan angkutan umum. Sementara itu,

masyarakat pengguna jasa angkutan tidak pernah peduli dengan batas wilayah

administrasi.

9

2.1.4. Angkutan Perdesaan

Perangkutan umum di desa ialah jasa perangkutan umum yang sudah

ditentukan pelayanan perjalanannya mulai titik pertama sampai ke tempat akhir

yaitu di suatu terminal. Hal-hal yang membedakan perangkutan umum desa dari

perangkutan yang lain ialah memiliki penyajian yang tidak cepat, namun jasanya

tidak menentukan jaraknya. Ciri-ciri jasa lambat juga dipunyai oleh rute cabang

lain di suatu daerah, dan jasa antar yang memiliki jarak dekat di dalam suatu

daerah penduduk.

Dari pengertian diatas yang dikatan perangkutan umum desa ialah jasa

perangkutan umum yang memakai alat transportasi yang umum pelayanannya

hanya terbatas di suatu terminal bertipe C serta tidak melayani perangkutan

perkotaan. Pengertian ini sedikit tidak sama dari definisi transportasi yang

memiliki jasa untuk kawasan yang memiliki populasi yang relative tidak banyak.

2.2. Dasar Teori

2.2.1. Tarif Angkutan

Tarif ialah biaya dari jasa perangkutan yang sudah dibayar oleh pengguna

pelayanan angkutan umum, baik yang melewati mekanisme kesepakan sewa,

tawar menawar, ataupun keputusan dari pemerintah. Biaya dari jasa perangkutan

yang sudah ditetapkan melalui system tarif, berlangsung secara umum dan tiada

ketetapan lain yang membelenggu perusahaan perangkutan umum dan pengguna

jasa atau pemilik barang kecuali aturan yang sudah tertulis didalam buku tarif.

Menurut Miro (2011), tarif jasa sistem transportasi ialah harga untuk

menentukan oleh penyedia jasa angkutan umum terhadap pengguna angkutan

umum itu sendiri. Salim menyatakan bahwa tarif angkutan adalah suatu harga

yang sudah ditentukan sedemikian rupa sehingga para pengguna angkutan umum

tidak lagi mengeluarkan biaya apapun lagi. Menurut Warpani (2002), tarif

angkutan umum adalah suatu harga yang harus dibayarkan baik melalui sistem

sewa, ketentuan pemilik jasa, maupun ketentuan dari pemerintah.

10

Menurut Kamaluddin (2003) tarif angkutan umum yaitu harga yang harus

dibayar oleh para pengguna jasa angkutan umum, harga tersebut disesuaikan

dengan jauh dekatnya jarak yang ditempuh. Tarif menurut Departemen

Perhubungan (2002), ialah besaran harga yang sudah digunakan terhadap

pengguna jasa kendaraan perangkutan umum yang dijelaskan berbentuk rupiah.

Hasil hitungan tarif perangkutan umum adalah dari hasil jarak (kilometer) rata-

rata sekali perjalanan (tarif B.E.P) yang dikalikan dengan tarif pokok dan

selanjutnya ditambahkan 10% untuk keuntungan dari jasa perusahaan.

2.2.2. Jenis Tarif Angkutan Umum

Harga yang harus dibayarkan oleh para konsumen angkutan umum dan telah

ada di daftar yang berisi harga-harga jarak tujuan ialah yang disebut tarif

angkutan, jenis-jenis tarif saat ini yang masih berjalan bisa dijabarkan dibawah

ini:

1. Tarif menurut trayek

Tarif menurut trayek ditentukan oleh suatu wilayah tertentu, moda transport

yang dioperasikan dengan memperhitungkan jarak yang dijalani oleh moda

transport tersebut.

2. Tarif lokal

Tarif lokal adalah tarif yang berlaku atau ditentukan oleh suatu wilayah

tertentu, misal tarif bus yang berlaku khusus di daerah DKI.

3. Tarif diferensial

Tarif diferensial ialah penentuan perbedaan tarif dilihat dari jarak, kecepatan

suatu moda transportasi, berat muatan, atau sifat khusus dari muatan yang

diangkut.

4. Tarif peti kemas (Container)

Tarif peti kemas difungsikan untuk mengangkut kotak/box dari tempat asal ke

tempat tujuan. Tarif peti kemas disebut juga dengan Container on Flat Car

(COFC). Tarif yang diberlakukan untuk membawa kotak/box diatas truk

berdasarkan ujuran kotak/box yang diangkut (20 feet atau 40 feet) dari asal

pengiriman ke tempat tujuan barang (A/T).

11

Miro (2011) menyatakan bahwa bentuk-bentuk tarif jasa sistem transportasi

dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Tarif menurut skala jarak asal – tujuan merupakan penentuan tarif dilihat dari

panjang pendeknya pengguna jasa dalam melakukan perjalanan (jarak),

seperti yang ada pada Gambar 3.1.

Tarif

2. Tarif menurut zona ialah tarif ditentukan dengan cara memisahkan trayek

kedalam zona-zona tertentu. Penentuan zona ini dilakukan dari pusat kota

hingga pinggiran. Penggunaan tarif ini sangatlah merugikan para penumpang

yang melakukan perjalanan jarak pendek, dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.1 Penentuan tarif berdasarkan jarak.

(Miro,2011)

Jarak Tempuh

Jarak

300

200

100

CBR

ZONA 1

ZONA 2

Tarif

12

3. Tarif menururt golongan barang adalah penentuan tarif ditentukan melalui

jenis barang, penggunaan tarif ini dilakukan oleh pengguna jasa angkutan

barang atau truk saja. Besarnya biaya ditentukan melalui negosiasi antara

pengguna jasa dan pemilik truk.

4. Tarif menurut jasa tertentu dan persaingan. Besarnya tarif ditentukan dari

pengguna jasa itu sendiri jika pengguna jasa atau masyarakat merupakan

langganan makapenyedia jasa akan memberikan potongan harga. Sedangkan

persaingan besarnya tarif dilihat dari rame atau sepinya pengguna angkutan

umum.

2.2.3 Kebijakan Penentuan Tarif

Tarif yang ideal adalah tarif yang sedikit mungkin, namun bisa mendapatkan

hasil yang lebih tinggi dari tarif operasi sehingga mendapatkan hasil anggaran

yang layak untuk pengusaha. Untuk memperhitungkan tarif jasa perangkutan,

beberapa hal dasar bisa menjadikan pertimbangan.

Keinginan pengguna jasa transportasi atau penumpang untuk mendapatkan

tarif yang murah dan terjangkau. Tentunya tidak akan sama dengan tarif yang

sudah diberlakukan atau yang ditentukan oleh operator. Untuk menentukan tarif

awal atau penyesuaian tarif yang diperlukan dibutuhkan suatu kajian yang terukur

untuk menentukan jalan tengah antara keinginan pengguna jasa dan keinginan

operator angkutan umum.

Menurut Warpani (2002) kebijakan tarif adalah memiliki banyak fungsi,

seperti perangkat pengatur lalu lintas, perangkat untuk menunjang penduduk,

untuk menggunakan kendaraan pribadi, di sisi lain untuk memajukan

perekonomian antar wilayah. Tarif angkutan umum yang ditentukan dari besarnya

biaya operasional kendaraan. Penentuan kebijakan tarif dari berbagai jenis jasa

perangkutan diberikan kepada mekanisme market, yaitu perjanjian (proses tawar

menawar) antar pengguna jasa dengan penyedia jasa, misalnya tarif bajaj, besak

Gambar 3.2 Penentuan tarif berdasarkan zona. (Miro,2011)

13

dan delman. Didalam fase tertentu, tarif khusus yang sudah diterapkan pemerintah

yaitu tambahan harga yang wajib dibayar pihak pengguna jasa angkutan misalnya

‘terif lebaran’.

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penentuan

tarif angkutan dipengaruhi oleh:

1. Tarif berdasarkan biaya beroperasi

Biaya yang sudah diwujudkan kedalam bentuk rupiah perton – km (Rp/ton –

km) untuk perangkutan barang jika angkutan umum maka diwujudkan

dengan rupiah per penumpang – km (Rp/pnp – km).

2. Prinsip biaya marginal

Prinsip biaya marginal adalah biaya yang dapat menguntungkan bagi

perusahaan angkutan umum.

3. Prinsip biaya yang dikeluarkan

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk operasional kendaraan

tersebut.

Menurut Miro. Fidel (2011), penetapan tarif jasa transportasi didasari

kebijakan yang bertujuan untuk:

1. Memanfaatkan sarana publik secara maksimal.

2. Menciptakan persaingan yang sehat bagi para pelaku jasa transportasi

umum.

3. Memastikan harga barang-barang terutama kebutuhan pokok tidak naik

2.2.4 Penentuan Tarif Angkutan

Hal yang telah ditentukan oleh tarif perangkutan umum yang dikhususkan

untuk para konsumen biasanya tidak sulit ataupun agak mudah bila dibanding

menentukan tarif untuk perangkutan umum untuk barang, dikarenakan

menentukan harga perangkutan barang tersebut melingkupi ratusan bahkan ribuan

harga dari bermacam-macam suatu barang; yang telah dikemas menggunakan

berbagai cara dan wajib dibawa menggunakan berbagai ukuuran serta memiliki

arah pengirimnan yang tidak sama satu sama lain.

14

Harga menentukan besarnya penerimaan perusahaan jasa angkutan.

Perusahaan jasa angkutan berusaha menetapkan tarif setinggi mungkin sedangkan

pemakai jasa menghendaki tarif serendah mungkin. Kewajaran tarif bagi

perusahaan angkutan adalah kalau dapat menjamin penghasilan diatas biaya

operasi angkutan. Kewajaran bagi pemakai jasa, tarif dikatakan wajar kalau tarif

itu berada dalam jangkauan daya beli pemakainya. Penetapan tarif didasarkan

pada hasil perhitungan biaya satuan dari perusahaan jasa angkutan.

Setiap jasa angkutan memiliki dua cara yang berbeda, yakti barang yang

diangkut dan gerakan yang dibuatnya, serta bermacam ragam tarif yang harus

ditawarkan atas barang yang beraneka ragam, menurut tempat asal dan tempat

tujuannya yang banyak sekali

Prinsip dasar umum yang melandasi penentuan tarif bisa dirumuskan dalam

tiga sasaran yaitu:

1. Setiap tarif harus menutupi biaya penciptaan jasa angkutan.

2. Setiap tarif harus menggerakan jumlah lalu lintas.

3. Setiap tarif harus menanggung beban yang adil dari biaya dalam

perbandingannya dengan tarif lainnya.

Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002,

menyatakan untuk menentukan harga dibedakan di bawah ini:

1. Harga umum atau biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh jasa

angkutan umum untuk menghasilkan suatu produksi.

2. Tarif pokok X jarak (km) + 10% (jumlah keuntungan).

3. Satuan produksi ialah pembagian antara jumlah produksi dengan jumlah

armada yang digunakan dalam angkutan umum.

4. Alat produksi adalah alat yang digunakan dalam proses produksi.

5. Rit adalah perjalanan moda transportasi dimulai awal naik sampai ketujuan

dalam satu waktu.

6. Waktu perjalanan/rit ialah panjang rute antar asal dan tujuan.

7. Jarak tempuh/rit ialah panjang perjalanan dalam satu hari.

8. Jarak tempuh/hari ialah panjangnya perjalanan per hari

9. Banyaknya perjalanan didalam suatu jam-jam yang telah ditentukan.

15

10. Jumlah yang dapat ditampung angkutan umum ialah tersedianya ruang untuk

penumpang dalam satu angkutan umum.

11. Jumlah yang bisa dijual ialah banyaknya konsumen yang dibawa kendaraan

dijumlah dari hitungan banyaknya kursi yang diapakai ditambah konsumen

berdiri dikali dengan jumlah frekuensi.

12. Aktivitas satu bulan ialah kerja kendaraan angkutan penumpang dalam 30

hari.

13. Nol kilometer ialah jarak tempuh kurang efisien terjadi di pertama perjalanan.

14. Jarak yang efisien yang dapat di tempuh pada saat jam kerja suatu angkutan

umum.

Menurut Miro. Fidel, dasar penetapan tarif jasa sistem transportasi dapat

ditentukan atas dasar:

1. Jumlah harga yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan.

2. Kemampuan masyarakat melakukan pembayaran jasa angkutan.

3. Kebijakan tarif diatur oleh pemerintah.

4. Tujuan penyedia jasa adalah untuk mendapatkan laba.

2.2.5 Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

Harga angkutan ialah bagian dari struktur harga dimana pada akhirnya

menjadi bagian produksi. Perusahaan harus cermat dalam menghitung biaya yang

akan dikeluarkan. Sebagai penyusun biaya angkutan umum yang terbesar, biaya

operasional kendaraan harus senantiasa dianalisis dari waktu ke waktu. Hal ini

menjaga kemungkinan yang dapat terjadi akibat perusahaan faktor-faktor yang

mempengaruhi besarnya BOK. Perubahan ini dapat bersifat langsung misalnya

perubahan harga bahan bakar karena kondisi mesin yang menurun, kenaikan biaya

ban karena perubahan permukaan jalan, dan sebagainya. Dengan mengetahui

perubahan BOK maka usaha untuk meminimalkan biaya operasi kendaraan dapat

dilakukan. (Warpani, 2002)

SK Direktorat Jendral Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002. Jika tinjauan

oleh aktivitas usaha perangkutan harga yang ditetapkan, untuk jasa angkutan yang

16

diproduksi akan dilego terhadap pengguna jasa, yang telah terbagi menjadi tiga

bagian, yakni:

1. Telah ditetapkan buat kebutuhan perusahaan

2. Telah ditetapkan buat kebutuhan operasi kendaraan

3. Telah ditetapkan buat kebutuhan lainnya.

Berdasarkan pengelompokan biaya itu struktur perhitungan biaya pokok jasa

angkutan disajikan pada pengelompokan. Komponen Biaya Langsung dan juga

Tidak Langsung Berdasarkan Pengelompokan Biaya ada 2 (dua) yakni adalah:

Biaya langsung dan juga biaya tak langsung

A. Biaya Langsung

1) Penyusutan kendaraan produktif

2) Bunga modal kendaraan produktif

3) Awak bus (sopir dan kondektur)

a. Gaji/upah

b. Tunjangan kerja operasi (uang dinas)

c. Tunjangan sosial

4) Bahan Bakar Minyak (BBM)

5) Ban

6) Service kecil

7) Service besar

8) Pemeriksaan (Overhaul)

9) Penambahan oli

10) Suku cadang dan bodi

11) Cuci bus

12) Retribusi bus

13) STNK/pajak kendaraan

14) Kir

15) Asuransi

a. Asuransi kendaraan

b. Asuransi awak bus

17

B. Biaya Tidak Langsung

1) Biaya pegawai selain awak kendaraan

a. Gaji/upah

b. Uang lembur

c. Tunjangan sosial

2) Biaya pengelolaan

a. Penyusutan bangunan kantor

b. Penyusutan pool dan bengkel

c. Penyusutan inventaris/alat kantor

d. Penyusutan sarana bengkel

e. Biaya administrasi kantor

f. Biaya pemeliharaan kantor

g. Biaya pemeliharaan pool dan bengkel

h. Biaya listrik dan air

i. Biaya telepon dan telegram

j. Biaya perjalanan dinas selain awak kendaraan

k. Pajak perusahaan

l. Izin trayek

m. Izin usaha

n. Biaya pemasaran

o. Lain-lain

Komponen biaya operasional kendaraan menurut motode Departemen

Perhubungan meliputi:

1. Komponen Biaya Langsung

Penyusutan kendaraan

Penyusutan per tahun

.................................(2-

1)

Nilai residu bus adalah 20% dari harga kendaraan

Bunga modal

18

Bunga modal

...................................(2-2)

Keterangan: n = masa pengembalian pinjaman

Biaya awak bus

Biaya per bus – km

..........................................(2-

3)

Biaya bahan bakar minyak (BBM)

Biaya per bus – hari

..................................(2-

4)

Biaya pemakaian ban

Biaya ban per bus – km

................(2-

5)

Biaya servis kecil

Biaya servis kecil per bus – km

....................................(2-

6)

Biaya servis besar

Biaya servis besar per bus – km

..................................(2-

7)

Biaya pemeriksaan umum (general overhaul)

Biaya pemeriksaan per tahun

...(2-

8)

Biaya penambahan oli mesin

Biaya oli per bus – km

............(2-

9)

Biaya cuci bus

Biaya cuci per bus – km

.................................(2-

10)

Retribusi terminal

19

Biaya retribusi terminal per bus – km

.............(2-

11)

Biaya STNK

Biaya STNK per bus – km

...................................(2-

12)

Biaya KIR

Biaya KIR per bus – km

................................(2-

13)

Biaya asuransi

Biaya asuransi per bus – km

..................(2-

14)

2. Komponen Biaya Tidak Langsung

Biaya Tidak Langsung

Biaya Pengelolaan

a) Penyusutan bangunan kantor

b) Penyusutan pool dan bengkel

c) Penyusutan inventaris/alat kantor

d) Penyusutan sarana bengkel

e) Biaya administrasi kantor

f) Biaya pemeliharaan kantor

g) Biaya pemeliharaan pool dan bengkel

h) Biaya listrik, air, telepon

i) Biaya telepon dan telegram

j) Pajak perusahaan

k) Izin trayek

l) Izin usaha

m) Biaya pemasaran

n) Lain-lain

20

Biaya tidak langsung per bus per tahun =

Biaya tidak langsung per bus – km

.........................................(2-15)

Biaya pokok per bus – km = biaya langsung + biaya tidak langsung........(2-

16)