riwayat pekerjaan/jabatan prof. amzulian rifai,...
Post on 08-Jun-2019
244 Views
Preview:
TRANSCRIPT
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k 1
RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN
1. Owner ARF-Indonesia Consulting Group (Non aktif)
2. Konsultan Pemerintah Daerah dan DPRD (Non-Aktif)
3. Ketua Program S2 dan S3 Ilmu Hukum UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2003 s.d 2009
4. Dekan Fakultas Hukum Univ. Sriwijaya Palembang, 2009-2013 dan 2013-2016/ (Resign)
5. Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya, 2011-2016 (Resign)
6. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, 2016-2021
7. Ketua Umum Ikatan Sarjana Hukum Indonesia-ISHI, 2018-2023
RIWAYAT PENDIDIKAN
•SH, Universitas Sriwijaya-Palembang, 1988.
•Diploma Demography,FE-UI,Jakarta,1990.
•Master Ilmu Hukum, Melbourne University, Australia, 1995.
•Ph.D. Ilmu Hukum, Monash University, Australia, 2002.
PROF. AMZULIAN RIFAI, SH.LLM.Ph.D
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k 2
•Strasbourg-Perancis, 1996,
•Oxford University - Inggris, 1997
•Birmingham University -Inggris, 1998,
•Lund University-Swedia, 2003,
•Pretoria University - Afrika Selatan, 2004,
• IBA-New York,USA, 2012,
•IBA- Toronto-Canada, 2014,
•Tokyo-Japan,2016,
•Melbourne-Australia, 2016,
•Kazan-Russia, 2016,
•Tashkent-Uzbekistan, 2016,
•Int. Observer PILPRES Uzbekistan 2016,
•Ankara, TURKI, 2017,
•Bangkok, Thailand, 2017
•PyeongChang-KOREA, 2017,
•Istanbul, TURKI, 2017,
•Sydney, AUSTRALIA, 2017,
• St. Petersburg, RUSSIA, 2018,
•Thailand, 2018,
•Baku, Azerbaijan, 2018.
PEMBICARA/ PENUGASAN LUAR NEGERI:
Prof. Amzulian Rifai, S.H, LLM, Ph.D
Ketua Ombudsman Republik IndonesiaKetua Umum DPP Ikatan Sarjana Hukum Indonesia - ISHI
BPPT-Jakarta, 24 Oktober 2018
3
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIADAN
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
4The word 'ombudsman' comes from Sweden which in 1809
established to oversee government administration.
The title loosely translates as 'citizen's defender' or 'representative of the
people'.
Since 1809, it has been adopted in many parts of the world, in both
government and private industry
(eg. banking and insurance) settings.
5
Nowadays the Ombudsman functions in Sweden and elsewhere
do not generally involve acting on behalf of complainants in the
way that an advocate or lawyer would do. Nor does the
Ombudsman represent the agency being complained about.
Rather, an Ombudsman acts
in an impartial and independent way.
6
1978: More than 180 Ombudsman organization of 90 countries
7
PELAYANAN PUBLIK KELAS DUNIA
Tidak ada pungutan liar/ Korupsi
Tidak terjadi praktek diskriminasi
Birokrasi bersih dan melayani (public Servant)
Paperless/ Technology based services
Negara-negara Skandinavia
DENMARK-FINLANDIA-NORWEGIA-SWEDIA
8
1. NORWEGIA
Nilai Indeks : 7,537
Jumlah Penduduk : 5.320.045 jiwa (Ben
ua Eropa)
2. DENMARK
Nilai Indeks : 7,522
Jumlah Penduduk : 5.605.948 jiwa (Ben
ua Eropa)
3. ISLANDIA
Nilai Indeks : 7,504
Jumlah Penduduk : 339.747 jiwa (Benua
Eropa)
4. SWISS
Nilai Indeks : 7,494
Jumlah Penduduk : 8.236.303 jiwa
Lokasi : Benua Eropa
5. FINLANDIA
Nilai Indeks : 7,469
Jumlah Penduduk : 5.518.371 jiwa
Lokasi : Benua Eropa
World Happiness Report 2017
LIMA NEGARA
DENGAN PENDUDUK PALING BERBAHAGIA 2017
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k
PERSEPSI TERHADAP BIROKRASI PEMERINTAH
MOSTLY:
•TRADITIONAL (PAPER BASE)
• GOOD ON PAPER
• CORRUPT
• UNPROFESSIONAL - UNCERTAIN
Tercermin dari laporan
1) Melapor bukan tradisi bangsa Indonesia,
2) Mekanisme untuk melapor ke Ombudsman
(Faktanya jumlah keluhan itu jauh lebih banyak lagi)
9
10
Satgas Saber Pungli (2017):
bidang pelayanan publik paling rawan tindakan pungli
• tindakan pungli di pelayanan sekitar 36 persen.
• Kemudian penegakan hukum sekitar 20 persen,
• dan pendidikan 18 persen. Banyak penarikan uang yang
diatasnamakan sumbangan pendidikan, namun tidak jelas ke
mana alokasinya.
Selama 10 bulan terbentuk, saber pungli telah melakukan
operasi tangkap tangan
Sebanyak 1.002 kali.
PUNGLI TERTINGGI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK
IMPLIKASI BIROKRASI
BEBERAPA SEKTOR INVESTASI
(PARIWISATA)
• Secara umum investasi asing di Indonesia masih tinggi, tapi itu
juga karena para investor memiliki kepentingan strategis pula
Tapi Untuk Sektor Pariwisata seharusnya lebih baik
Wisatawan Asing di negara ASEAN (2016):
• THAILAND – 27 JUTA
MALAYSIA – 17, 6 JUTA
SINGAPURA- 12 JUTA
INDONESIA – 9,4 JUTA
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k 12
UU No 37/2008 tentang Ombudsman RIOMBUDSMAN adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik oleh seluruh Kementerian/Lembaga
termasuk BUMN/BHMN/BUMD serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik
tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 7 Anggota (269)
34 Kepala Perwakilan
Tugas Pokok:
1. Menerima dan Menidaklanjuti laporan masyarakat
2. Melakukan investigasi/ pemeriksaan atas laporan;
3. Memberi alternatif penyelesaian/ rekomendasi;
4. Melakukan usaha pencegahan
13
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA NEGARA
WASYANBLIK
UNDANG-UNDANG No 37 TAHUN 2008
IMUNITAS OMBUDSMAN
Pasal 10
“Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak
dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi,
dituntut, atau digugat di muka pengadilan”
Sembilan Ombudsman
34 Kantor Perwakilan
PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN MALADMINISTRASIPOTENSI MALADMINISTRASI DI
SELURUH K/L
TIGA AKTIVITAS UTAMA OMBUDSMAN RI
• Menindaklanjuti Laporan
• Melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri
• Melakukan Survei Kepatuhan Terhadap K/L dan PEMDA
15
DINAMIKA LAPORAN KE OMBUDSMAN RI
1. Rendahnya Kepatuhan/Implementasi Sta
ndar Pelayanan Mengakibatkan Berbagai
Jenis Maladministrasi Berikutnya Yang D
idominasi Oleh Perilaku Aparatur Atau S
ecara Sistematis Terjadi Di Instansi Pela
yanan Publik, Misalnya: Ketidakjelasan Pr
osedur, Ketidakpastian Jangka Waktu Laya
nan, Pungli, Korupsi, Ketidakpastian Layan
an Perijinan Investasi, Kesewenang-wenan
gan >> Secara Makro Mengakibatkan Ren
dahnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. Mengakibatkan Ekonomi Biaya Tinggi, Ham
batan Pertumbuhan Investasi.
3. Pencapaian Target Terkait Sektor Pelayana
n Publik Barang, Jasa Dan Administrasi Ba
kal Terhambat.
4. Kepercayaan Publik Terhadap Aparatur Da
n Pemerintah Menurun Yang Berpotensi M
engarah Pada Apatisme Publik.
Maladministrasi
TINGGI
Kepatuhan
RENDAH
Kualitas
Pelayanan
Publik RENDAH
HIPOTESA:
Inefisiensi
BirokrasiKorupsi
KUALITAS PELAYANAN
YANG RENDAH
Rendahnya
Kepatuhan
Standar Pelayanan
Publik
Kendala Utama Kualitas Pelayanan Publik :
Rendahnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publi
k01|
Tahapan Peningkatan
Kualitas Pelayanan PublikMaksud
Mencegah terjadinya tindakan
maladministrasi pada Unit Layanan Publik
Pemerintah Pusat & Daerah dengan upaya
pemenuhan komponen standar pelayanan
sebagaimana diatur dalam UU 25/2009
tentang Pelayanan Publik;
Mengetahui efektivitas dan uji kualitas
penyelenggara pelayanan publik;dan
Mengetahui persepsi kepuasaan
pengguna layanan
Tujuan
“Penilaian kepatuhan dimaksudkan
untuk mendorong pemenuhan terhadap
standar pelayanan publik dalam rangka
mempercepat peningkatan kualitas
pelayanan publik”.
PenyusunanSPP
Mulai diteliti
tahun 2017
Tahapan yang
diobservasi oleh
Ombudsman RI
Efektivitas danKualitas
1
2
34
5Penetapan SPP
ImplementasiSPP
KepuasanMasyarakat
02| Maksud dan Tujuan
No. SasaranTarget
2015 2016 2017 2018 2019
1. Kementerian 70% 80% 90% 100% 100%
2. Lembaga 25% 35% 60% 80% 100%
3. Provinsi 60% 70% 85% 90% 100%
4. Kabupaten/ Kota 10% 20% 35% 50% 60%
Target RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu meningkatnya Kepatuhan Kementerian/
Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan atas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.
03| Target capaian RJMN 2015-2019 Perpres 2 Tahun 2015
Penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Teknik
pengambilan sampel pada penilaian kepatuhan menggunakan teknik cluster sampling
yaitu teknik pemilihan sampel dari kelompok (clusters).
Metode observasi yaitu dengan cara mengamati ketampakan fisik (tangibles) dari
ketersediaan komponen standar pelayanan di unit pelayanan publik di Kementerian,
Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam suatu periode tertentu dan mengadakan
pencatatan dengan cara memberikan tanda check list (√) di dalam formulir observasi
secara sistematis, serta mengambil bukti foto dari ketersediaan komponen dimaksud.
Observasi dilakukan secara mendadak, yaitu tanpa memberitahukan terlebih dahulu
kepada UPP/SKPD tentang waktu pelaksanaan observasi.
04| Metode Penilaian Kepatuhan tentang Standar Pelayanan Publik
No Variabel Penilaian Komponen IndikatorBobot
*
1 Standar Pelayanan
Persyaratan 6
Sistem mekanisme dan prosedur 6
Produk Pelayanan 6
Jangka Waktu Penyelesaian 12
Biaya/ Tarif 12
2 Maklumat Layanan Ketersediaan Maklumat Pelayanan 12
3Sistem Informasi
Pelayanan Publik
Ketersediaan Informasi Pelayanan
Publik Elektronik atau Nonelektronik
(booklet, pamflet, website, monitor
televisi, dll)
12
4Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Ketersediaan ruang tunggu 3
Ketersediaan toilet untuk pengguna
layanan2
Ketersediaan loket/meja pelayanan 3
5 Pelayanan Khusus
Ketersediaan Sarana khusus bagi
pengguna layanan berkebutuhan khusus
(ram, rambatan, kursi roda, jalur
pemandu, toilet khusus, ruang menyusui,
dll)
2
Ketersediaan Pelayanan khusus bagi
pengguna layanan berkebutuhan khusus2
6Pengelolaan
Pengaduan
Ketersediaan Sarana Pengaduan
(SMS/Telpon/Fax/Email, dll)5
Ketersediaan informasi prosedur dan
tatacara penyampaian pengaduan3
Ketersediaan Pejabat /Petugas
Pengelola Pengaduan5
No Variabel Penilaian Komponen Indikator Bobot
7 Penilaian KinerjaKetersediaan Sarana Pengukuran
Kepuasan Pelanggan3
8Visi, Misi dan Motto
Pelayanan
Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan 2
Ketersediaan Motto Pelayanan 2.5
9 Atribut
Ketersediaan Petugas
Penyelenggaran menggunakan ID
Card
2.5
10
**Pelayanan Terpadu
(Jawaban Pilihan harus
satu yang dipilih)
a) Pelayanan Terpadu Tingkat
Kementerian Lembaga10
b) Pelayanan Terpadu Tingkat
Direktorat Jenderal/Deputi7
c) Pelayanan terpadu Tingkat
Direktorat/Direktur/Eselon III5
d) Bukan Pelayanan Terpadu 0NILAITINGKAT
KEPATUHANZONA*** Entitas
0 – 55 RENDAH MERAHKementerian
& Lembaga56 – 88 SEDANG KUNING
89 – 110 TINGGI HIJAU
Keterangan*) Bobot didapatkan
melalui survei
pendahuluan kepada
100 pengguna
layanan
**) Variabel yang
khusus digunakan
pada entitas
Kementerian/
Lembaga
***) Berbasis pada
kurva normal
0 – 50 RENDAH MERAHPemerintah
Daerah51 – 80 SEDANG KUNING
81 – 100 TINGGI HIJAU
05| Variabel dan Indikator
107 Kabupaten
45 Kota
PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
22 Provinsi
PEMERINTAH
PROVINSI
14 Kementerian,
6 Lembaga
KEMENTERIAN/
LEMBAGA Entitas Jumlah
Produk
Unit
Layanan /
OPD
Jumlah Entitas
(sd. 2017)
Kementerian 481 230 25
Lembaga 318 310 15
Provinsi 2984 205 34
Kota 2520 625 61
Kabupaten 6147 1502 122
Total 12.450 2872 257
06|Lokus Penilaian
07| Zonasi Kepatuhan Tingkat Kementerian
08| Zonasi Kepatuhan Tingkat Lembaga
12|
top related