pedoman pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (stbm)

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

1/29

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

2/29

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

3/29

ii

DAFTARISI

KataPengantar i

DaftarIsi ii

DaftarSingkatan iii

BAB1 PENDAHULUAN 1

BAB2 PENGERTIANSANITASITOTALBERBASISMASYARAKAT 4

2.1. TujuanSTBM

2.2. DefinisiOperasional

BAB3 PELAKSANAANSTBM 6

3.1. KomponenSTBM

3.2. TahapanPelaksanaanSTBM

3.3. PeranKelembagaan

3.4. MekanismedanKoordinasi

BAB4 PEMBIAYAANSTBM 13

4.1. SumberPembiayaan

4.2. PolaPembiayaan

4.3. KomponenPembiayaan

BAB5 PEMANTAUAN,EVALUASIDANPENGELOLAANPENGETAHUANSTBM 17 5.1. KerangkaPemantauanPencapaiandanKinerjaProgram

5.2. PemantauanPencapaian

5.3. PemantauanKinerjaProgramPemerintahDaerah

5.4. PengelolaanPengetahuanProgramSTBM

5.5. Peran dan Fungsi Pemangku kepentingan dalam Pemantauan dan

Evaluasi

BAB6 PENUTUP 26

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

4/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-1-

BAB1

PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah air minum, higien dan sanitasi

masihsangatbesar.HasilStudiIndonesiaSanitationSectorDevelopmentProgram(ISSDP)tahun2006, menunjukkan 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah,kolam,kebundantempatterbukalainnya.

StudiBasicHumanServices(BHS)diIndonesiatahun2006,perilakumasyarakatuntukmencucitangan dilakukan: (i) setelahbuang airbesar 12%; (ii) setelahmembersihkan tinja bayi danbalita9%;(iii)sebelummakan14%;(iv)sebelummemberimakanbayi7%;dan(v)sebelummenyiapkan makanan 6%. Sementara studi BHS lainnya terhadap perilaku pengelolaan airminumrumahtangga,menunjukkan99,20%telahmerebusairuntukmendapatkanairminum,

akantetapi47,50%dariairtersebutmasihmengandungEschericiacoli.

Implikasinya, Diare, yang merupakan penyakit berbasis lingkungan, masih merupakan

pembunuhnomorsatuuntukkematianbayidiIndonesiadanmenyumbang42%daripenyebabkematianbayiusia0-11bulan.DiIndonesia,sekitar162ribubalitameninggalsetiaptahunatausekitar460balitasetiapharinya(RisetKesehatanDasar2009).

Dari sudut pandang ekonomi, Indonesia mengalami kerugian sekitar $6,3 miliar akibatburuknyakondisisanitasidanhigien.Inisetaradengan2,3%daribesarnyaprodukdomestikbruto.1

Hasil studi WHO (2007), intervensi lingkungan melalui modifikasi lingkungan dapat

menurunkan risiko penyakit diare sampai dengan 94%. Modifikasi lingkungan tersebut

termasuk didalamnya penyediaan air bersih menurunkan risiko 25%, pemanfaatan jambanmenurunkan risiko 32%, pengolahan air minum tingkat rumah tangga menurunkan risikosebesar39%dancucitanganpakaisabunmenurunkanrisikosebesar45%.

LaporankemajuanMilleniumDevelopmentGoals(MDGs)yangdikeluarkanolehBappenaspadatahun 2010 mengindikasikan bahwa peningkatan akses masyarakat terhadap jamban sehat(target MDGs 7.C) ini tergolong pada target yang membutuhkan perhatian khusus, karenakecepatannyaaksesyangtidaksesuaidenganharapan.Daritargetaksessebesar55,6%padatahun2015,aksesmasyarakatpadajambankeluargayanglayakpadatahun2009barusebesar34%.Terdapatceruk21%peningkatanaksesdarisisawaktu6tahun(2009-2015).

Untuk mencapai sasaran sanitasi MDGs tersebut, harus ditemukan cara untuk lebih

mempercepat akses sanitasi baik di perdesaan maupun di perkotaan. Di sisi lain dengan

anggaran pemerintah yang terbatas maka perlu dilakukan cara-cara yang lebih efektif daninovatif.

Mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia melalui Kementerian KesehatanRepublikIndonesia telahmengembangkandokumenStrategiNasionalSanitasiTotalBerbasisMasyarakat (STBM) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008, yang menjadikan STBM sebagai ProgramNasional dan merupakan salah satu sasaran utama dalam RPJMN 2010 2014, yang

1EconomicImpactsofSanitationinIndonesia,StudiLimaNegaradilaksanakandiKambodia,Indonesia,LaoPDR,

Philippina,danVietnamdalamrangkaEconomicsofSanitationInitiative(ESI).WaterandSanitationProgram,Agustus2008.

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

5/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-2-

menargetkanbahwapada akhir tahun2014, tidak akan ada lagimasyarakat Indonesia yang

melakukanpraktikbuangairbesarsembarangan(BABS).

Gambar1.1

PencapaiantargetMDGsbidangsanitasidiIndonesia

MempertegaskomitmenpemerintahIndonesiadalampembangunansanitasiperdesaan,saatini

STBMtelahmenjadibagiandariRencanaTindakPercepatanPencapaianSasaranProgramProRakyatyangdiamanatkandalamInstruksiPresidenNomor3,tahun2010,mengenaiProgramPembangunan yang Berkeadilan dimana pelaksanaannya diawasi langsung oleh Unit KerjaPresiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Upaya lain dari

Pemerintahadalahdenganmeningkatkanaksesibilitasmasyarakatterhadaplayananairminumdansanitasiyangmemadaimelalui kerjasama pendanaandenganpihaklain,sepertilembagadonor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta (investasi langsung maupun CorporateSocialResponsibility)danmasyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Kementerian Kesehatan melalui Peraturan MenteriKesehatanmengeluarkan Pedoman Pelaksanaan STBM (Manlak STBM) yangdisusun dengantujuanmemberikan pemahamansecarautuhkepadaberbagaipihak pelakuSTBMmulaidari

tingkatNasionalsampaiketingkatDesa.PedomaninidapatdijadikanacuandalampelaksanaanprogramSTBMsecaranasional,agarprograminidapatberjalansecaraefektifdanefisien.

PedomanPelaksanaaninidikembangkanberdasarkanpembelajarandanpengalamandibanyakkabupatenyangtelahmelaksanakanSTBMuntukpembangunansanitasidiwilayahperdesaan.

Namun demikian prinsip-prinsip pedoman ini dapat menjadi acuan untuk pembangunansanitasidiwilayahperkotaan.

PedomanPelaksanaanSTBMmeliputi:

BAB1 PENDAHULUAN

BAB2 PENGERTIANSANITASITOTALBERBASISMASYARAKAT

BAB3 PELAKSANAANSTBMBAB4 PEMBIAYAANSTBM

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

6/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-3-

BAB5 PEMANTAUAN,EVALUASIDANPENGELOLAANPENGETAHUANSTBM

BAB6 PENUTUP

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

7/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-4-

BAB2

PENGERTIANSANITASITOTALBERBASIS

MASYARAKAT

2.1. TujuanSTBMTujuanprogramSTBMadalahuntukmencapaikondisisanitasitotaldenganmengubahperilakuhigiendansanitasimelaluipemberdayaanmasyarakat.

2.2. DefinisiOperasional1. KondisiSanitasi Total adalah kondisi ketika suatukomunitas (i) tidak buangair besar

sembarangan; (ii) mencuci tangan pakai sabun; (iii)mengelola airminumdanmakananyang aman; (iv)mengelola sampah dengan aman;dan (v)mengelola limbah cair rumahtanggadenganaman.

2. Sanitasidalamdokumeninimeliputikondisisanitasitotaldiatas.3. Sanitasidasaradalahsaranasanitasirumahtanggayangmeliputisaranabuangairbesar,

saranapengelolaansampahdanlimbahrumahtangga.

4. Berbasismasyarakatadalahkondisiyangmenempatkanmasyarakatsebagaipengambilkeputusan dan penanggungjawab dalam rangka menciptakan/ meningkatkan kapasitasmasyarakat, untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitashidup,kemandirian,kesejahteraan,sertamenjaminkeberlanjutannya.

5. Tidakbuangairbesarsembaranganadalahkondisiketikasetiapindividudalamsuatukomunitastidakbuangairbesardisembarangtempat,tetapidifasilitasjambansehat.

6. Jambansehatadalahfasilitaspembuangantinjayangefektifuntukmemutusmatarantaipenularanpenyakit.

7. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) adalah perilaku cuci tangan secara benar denganmenggunakansabundanairbersihyangmengalir.

8. Sarana CTPS adalah sarana untuk melakukan perilaku cuci tangan pakai sabun yangdilengkapidengansaranaairmengalir,sabundansaluranpembuanganairlimbah.

9. PengelolaanAirMinumdanMakananRumahTangga(PAMM-RT)adalahsuatuprosespengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untukproduksimakanandankeperluanorallainnya,sertapengelolaanmakananyangamandirumah tangga yang meliputi 5 (lima) kunci keamanan pangan yakni: (i) menjaga

kebersihan, (ii) memisahkanpanganmatang dan panganmentah, (iii) memasak denganbenar, (iv)menjaga pangan pada suhu aman,dan (v)menggunakan air dan bahanbakuyangaman.

10.PengelolaanSampahRumahTangga(PS-RT)adalahprosespengelolaansampahdenganamanpadatingkat rumah tangga denganmengedepankanprinsipmengurangi,memakaiulang dan mendaur ulang. Pengelolaan sampah yang aman adalah pengumpulan,pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan atau pembuangan dari material sampahdengancarayangtidakmembahayakankesehatanmasyarakatdanlingkungan.

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

8/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-5-

11.PengelolaanLimbahCairRumahTangga(PLC-RT) adalahprosespengelolaanlimbahcair yang aman padatingkatrumah tangga untukmenghindari terjadinya genanganairlimbahyangberpotensimenimbulkanpenyakitberbasislingkungan.

12.Pemerintahdaerahadalahgubernur,bupati,atauwalikotadanperangkatdaerahsebagaiunsurpenyelenggarapemerintahandaerah.

13.Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

14.Peningkatan kebutuhan sanitasi adalah upaya sistematis untuk meningkatkankebutuhanmenujuperubahanperilakuyanghigienisdansaniter.

15.Peningkatanpenyediaansanitasi adalahmeningkatkandanmengembangkanpercepatanpenyediaanaksesterhadapprodukdanlayanansanitasiyanglayakdanterjangkaudalamrangkamembukadanmengembangkanpasarsanitasiperdesaan.

16.Penciptaan lingkungan yang kondusif adalah menciptakan kondisi yang mendukungtercapainya sanitasi total, yang tercipta melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dankemitraan antara pelaku STBM, termasuk didalamnyapemerintah,masyarakat, lembagaswadayamasyarakat,institusipendidikan,institusikeagamaandanswasta.

17.Sanitasikomunaladalahsaranasanitasiyangmelayanilebihdarisatukeluarga,biasanyasaranainidibangundidaerahyangmemilikikepadatantinggidanketerbatasanlahan.

18.Verifikasi adalah proses penilaian dan konfirmasi untuk mengukur pencapaianseperangkatindikatoryangdijadikanstandar.

19.LSM/NGO adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompokorang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpabertujuanuntukmemperolehkeuntungandarikegiatannya.

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

9/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-6-

BAB3

PELAKSANAANSTBM

3.1. KomponenSTBMProgramSTBMdilaksanakanmelaluiprosespelembagaan3(tiga)komponensanitasitotalyangmerupakansatukesatuanintegralsalingberpengaruhyaitu:

a).Penciptaanlingkunganyangkondusif;

b).Peningkatankebutuhandanpermintaansanitasi;dan

c).Peningkatanpenyediaansanitasi.

Gambar3.1.

Komponensanitasitotal

Ketiga komponen sanitasi total tersebut menjadi landasan strategi pelaksanaan untukpencapaian5(lima)pilarSTBM.

A. PenciptaanLingkunganyangKondusifKomponeninimencakupadvokasikepadaparapemimpinPemerintah,pemerintahdaerahdanpemangku kepentingan dalam mengembangkan komitmen bersama untuk melembagakanprogrampembangunansanitasiperdesaan,yangdiharapkanakanmenghasilkan:

Komitmenpemerintah daerah untuk menyediakan sumber dayauntuk melaksanakanprogramSTBMyangdinyatakandalamsuratkepeminatan;

!"#$#%&'('#))

*$#%&+#%'#))

,'#%)&-#.+/$0)

!"#$#%&'('#))

1"2+(+3'#)/'#$('/$)!"#$#%&'('#))

4"#,".$''#)/'#$('/$)

5#/6(+/$-#'*$/'/$)

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

10/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-7-

Kebijakandaerahdanperaturandaerahmengenai programsanitasisepertiSKBupati,Perda,RPJMP,Renstra,danlain-lain;

Terbentuknya lembaga koordinasi yang mengarusutamakan sektor sanitasi, yangmenghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah, koordinasi sumber daya daripemerintahmaupunnonpemerintah;

Adanyatenagafasilitator,pelatihSTBMdanprogrampeningkatankapasitas; Adanya sistem pemantauan hasil kinerja program serta proses pengelolaan

pembelajaran.

B. PeningkatanKebutuhandanPermintaanSanitasi

Komponenpeningkatankebutuhansanitasimerupakan upaya sistematis untukmendapatkan

perubahanperilakuyanghigienisdansanitair,berupa:

a. Pemicuanperubahanperilaku;b. Promosidankampanyeperubahanperilakuhigienedansanitasi;c. Penyampaianpesanmelaluimediamassadanmediakomunikasilainnya;d. Mengembangkankomitmenmasyarakatdalamperubahanperilaku;e. Memfasilitasiterbentuknyakomite/timkerjamasyarakat;f. Mengembangkanmekanismepenghargaanterhadapmasyarakat/institusi.

C. PeningkatanPenyediaanSanitasi

Peningkatan penyediaan sanitasi secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan

mengembangkanpercepatanpenyediaanakses danlayanansanitasiyanglayakdalamrangkamembukadanmengembangkanpasarsanitasiperdesaan,yaitu:

1. Mengembangkanopsiteknologisaranasanitasiyangsesuaikebutuhandanterjangkau;2. Menciptakandanmemperkuatjejaringanpasarsanitasiperdesaan;3. Mengembangkanmekanismepeningkatankapasitaspelakupasarsanitasi.

3.2. TahapanPelaksanaanSTBMPelaksanaan STBM dilakukan melalui tahapan kegiatan yang melibatkan seluruh pemangkukepentingandalamkurunwaktu penyelesaiansiklus,3 sampai dengan 5 tahun.Keseluruhan

tahapanpersiapanpelaksanaanSTBMdisemuatingkatharusmemperhatikankoordinasilintassektor dan lintas pemangkukepentingan, termasuk lintas programpembangunan airminum

dansanitasi,sehinggadidapatkanketerpaduandalampersiapandanpelaksanaanSTBM.

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

11/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-8-

TahapanPelaksanaanSTBM

!" #$%&'()*)+'(),-$%.$*'/'0'1,2'1,

-$%'1+'3'1,*)1+'(,

4'.3-'+$1,,

5" 62784'(),2'*'%,0'194',-$0*3'('1,2'1,

-$19$%.'19'1,-0890'%,,

!"#$%&$'$$'()*+',%$-(

!./0+'&+,

!" :$*'4('1''1,-$1)194'+'1,

-$0%)1+''1,($*'0'(,

2$19'1,-$%);3'1,2),

%'(8*2$0,-08-)1()",

?" #$19)2$1+)@)4'(),.$0.'9'),-)*)>'1,

-$%.)'

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

12/29

9

3.3. PeranKelembagaanSesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah,

penanganansanitasimenjadikewajibandantanggung jawabpemerintahdaerah,baik

dalam hal kebijakan maupun penganggaran. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa

pelaksanaan program STBM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dimanapemerintahkabupatenmenjadipelaksanautamaprogramSTBM.

Selain dengan pendanaan melalui APBD kabupaten untuk pembangunan sanitasi

perdesaan, pelaksanaan STBM di kabupaten akan didukung oleh Pemerintah dalam

penyediaan bantuan teknis untuk pengembangan kapasitas institusi. Untuk

mendapatkanbantuanteknistersebut,kabupatendiharuskanuntukmenyusunproposal

yang berisi peta jalan (road map) STBM kabupaten atau Rencana Strategis

pembangunan higien dan sanitasi kabupaten dengan format yang akan disediakan

dalamPanduanTeknisSTBM.

Pemerintahprovinsi akanmemberikanbimbingan untuk memastikanproposalSTBM

yang dikembangkan kabupaten telah sesuai dengan prinsip dan prosedur STBM danmengkonsolidasikan proposal kabupaten untuk diserahkan kepada Pemerintah.

Pemerintah provinsi juga akan menyiapkan proposal untuk rencana koordinasi

pelaksanaan STBM tingkat provinsi yang didalamnya termasuk melaksanakan riset

pasar tingkat provinsi, melakukan kajian lingkungan yang mendukung (enabling

environment) pada kabupaten sasaran dan mengembangkan kemitraan dengan

organisasi non pemerintah (seperti dengan program-program Corporate Social

Responsibility).

Keterlibatanpemangkukepentinganlainnya(donor,LSM,swasta,institusipendidikan,

institusi agama, dll) mendukung upaya Pemerintah dan pemerintah daerah dalam

pelaksanaan program STBM berupa dukungan pembiayaan, advokasi, dan bantuan

teknis.Dukunganyangdilakukanolehlembaganonpemerintah inidapatdilakukandiberbagai tingkatan pemerintahan maupun tahapan pelaksanaan, sesuai dengan

keberadaan dan kapasitas dari pemangku kepentingan tersebut. Dukungan tersebut

wajib dikoordinasikan dengan Pemerintah/ pemerintah daerah maupun lembaga

koordinasi di wilayah setempat agar sesuai serta bersinergi dengan kebijakan dan

strateginasionalSTBM.

Peran masyarakat adalah pelaku utama, motivator dan fasilitator STBM dalam

penyusunanrencanaaksi,pelaksanaan,pemantauandanevaluasidarirencanaaksiyang

telahtersusun.

3.4.

MekanismedanKoordinasia. MekanismeDukunganPeningkatanKapasitas

Dukungan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah akan disediakan

oleh Pemerintah selama satu tahun anggaran berdasarkan skala prioritas dan

kepeminatan.Setelahitudiharapkansepenuhnyamenjaditanggungjawabpemerintah

daerah.

Mekanisme dukungan dari pusat akan dilakukan setelah proposal disetujui, dan

diprioritaskan pada provinsi yang telah siap untuk melakukan riset pasar dalam

mengembangkan strategi pemasaran sanitasi guna mengembangkan pasar sanitasi

perdesaan.

Dukungan Pemrintah akan diprioritaskanuntukmembantu kegiatan persiapan dalammembangun advokasi lingkungan politik dan kelembagaan yang kondusif, termasuk

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

13/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-10-

pengembangan kapasitas fasilitator dan pelatih tingkat kabupaten. Pelaksanaan

pengembangankapasitasakandiberikanmelaluipelatihanbertahapataumetodeyang

lebihefektif.

PeningkatandanperluasancakupanSTBMkeseluruhkabupatenmenggunakanalokasi

pembiayaan swadaya pemerintah daerah dan sumber daya tenaga kerja yangdikembangkanselamatahunpertama.

b. TenagaPelatihdanKerangkaKerjaPengembanganKapasitasTimfasilitatornasionalakandipilihdarikalanganumum,pemerintahdanswasta,LSM,

lembaga penelitian dan akademik, yang akan dipanggil secara berkala untuk

melaksanakanprogramgunamembangunketerampilanyangberbedayangdibutuhkan

olehpengelolaprogramsanitasidanhigiensertaparapelaksanaprogramSTBM.

Berdasarkan identifikasi kebutuhan dan kesenjangan, Sekretariat STBM Nasional

mengemban peran sebagai fasilitator untuk mengokohkan program peningkatan

kapasitasparastafpemerintahdaerahpadaberbagaitingkatan.SekretariatSTBMjuga

berperandalampemantauanperkembanganprogramsertasebagaipengeloladatadan

informasi.

Kerangka kerja pengembangan kapasitas pembangunan sanitasi perdesaan akan

dikembangkan dengan materi pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan

kebutuhan setiap tingkatan institusi dari mulai provinsi, kabupaten, kecamatan,

pusekesmas, sampai dengan tingkat masyarakat. Penjabaran kerangka kerja

pengembangan kapasitas, beserta tugas pokok, dan fungsi setiap lembaga dalam

pelaksanaanSTBMiniakandiuraikansecaradetaildidalamPedomanTeknisSTBM.

-Advokasiprogram,pendanaandankoordinasi-Melakukanfasilitasipelatihan

-Pemantauandanfasilitasipembelajaran-Mengeloladanbekerjasamadenganlembagarisetpasardandesainkomunikasi

ContohMateriProgram

PengembanganKapasitasLembaga

-Memobilisasimasyarakat-Ketrampilandalammemicu-Tindaklanjut,pemantauan

danverifikasiODF

-Memfasilitasidalammemilih

opsiteknologisanitasi

danpilihaninformasi.

-Mengeloladanmemantauprogram-Advokasidankomunikasidalammempengaruhi

Bupati/legislatif

-Memfasilitasiwirausahasanitasi

-MemicudenganpendekatanCLTSdantindaklanjut

Gambar3.2

KerangkakerjapengembangankapasitaslembagadalampelaksanaanSTBM

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

14/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-11-

c. KoordinasiPelaksanaanDalam melaksanakan mekanisme tersebut kebutuhan koordinasi menjadi bagian

penting yang wajib ada pada masing-masingperandan jenjang wilayahsesuai tugas

pokoksertafungsinya(tupoksi).

1. KoordinasiSTBMditingkatpusat,terdiridariTimPengarahNasionalSTBMdanTimPembina Nasional STBM. Keduanyamemiliki deskripsi kerja yang berbeda yang

akansalingmendukung.

2. Koordinasi STBM tingkat Provinsi, dimulai dari Gubernur, Tim Pembina STBMTingkat Provinsi dan SKPD terkait di Tingkat Provinsi, institusi atau perorangan

yangmenjadipelakuSTBMditingkatprovinsitermasukelemenpelakusupplyyang

terintegrasikedalamkomponenpelaksanaanprogramSTBM.

3. Koordinasi STBM tingkat Kabupaten/Kota, dimulai dari Bupati/Wali Kota, SKPDterkaittingkatkabupaten/kota,TimPembinaSTBMKabupaten/Kota,daninstitusi

atau perorangan yang menjadipelaku STBMdi tingkatkabupaten/kota termasuk

elemenpelaku supplyyangterintegrasikedalamkomponenpelaksanaanprogramSTBM.

4. KoordinasiSTBMtingkatKecamatandimulaidariCamatKepalaWilayahKecamatan,Tim Kerja STBM Kecamatan, dan institusi atau perorangan yang menjadi pelaku

STBM di tingkat kecamatan termasuk elemen pelaku supply yang terintegrasi ke

dalamkomponenpelaksanaanprogramSTBM.

5. KoordinasiSTBMtingkatDesa,dimulaidenganKepalaDesa,TimKerjaSTBMDesa,dan institusi atau perorangan yang menjadi pelaku STBM di tingkat

desa/masyarakat termasuk elemen pelaku supply yang terintegrasi ke dalam

komponenpelaksanaanprogramSTBM.

Keberadaansekretariatdidaerahtergantungpadakebutuhanataudapatdiintegrasikan

menjaditugaskelompokkerjateknisyangtelahada,sepertiKelompokKerjaAirMinum

danPenyehatanLingkungan(PokjaAMPL)danTimTeknisSTBM.

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

15/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-12-

Gambar3.3

DiagramMekanismedanKoordinasiPengelolaanSTBM

SekretariatSTBM

TimSTBMProvinsi

TimKerjaSTBM

TimSTBMKab/Kota

TimKerjaSTBM

TimKerjaSTBM

Kementerian

SKPD

SKPD

Gubernur

Bupati/Wali

Camat

KepalaDesa

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

16/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-13-

BAB4

PEMBIAYAANSTBM

Sumber dan pola pembiayaan serta pengalokasiannya harus dapat diarahkan untuk

menciptakan program STBM dalam skala luas, berkelanjutan, dan menciptakan rasa

kepemilikanterhadapprogram.

Secara umum prinsip pembiayaan program STBM diarahkan untuk menggali dan

mendorongpotensi-potensiyangadadarisektorterkaitdansumber-sumberyangada

dimasyarakat,termasukpotensikegiatansosialkolektifyangadadimasyarakatseperti

gotong royong untuk mewujudkan akses masyarakat terhadap sarana untuk semua

pilar. Subsidi tidak diperbolehkan untuk pembangunan sarana sanitasi dasar yang

didefinisikan sebagai sarana sanitasi rumah tangga/jamban atau sarana individuallainnya.Subsidihanyadapatdilakukanuntuksaranasanitasikomunalyangdilengkapi

dengan sistim pengelolaan yang disepakati masyarakat di komunitas yang telah

mencapaistatustidakbuangairbesarsembarangan.

4.1SumberPembiayaan

SumberpembiayaanprogramSTBMdapatdiperolehdariPemerintahmelaluiAPBNdan

pemerintahdaerahmelaluiAPBD.SelainsumberpembiayaanPemerintah/pemerintah

daerah, juga terdapat sumber pembiayaan dari non pemerintah yang berasal dari

lembagadonor,organisasinonpemerintahatauLSM,swasta,masyarakat,sertasumber

lainyangsahdengantetapmengacupadaprinsip-prinsippembiayaanprogramSTBM.

Perusahaan milik negara dan swasta publik diwajibkan menyisihkan dana untuk

manfaatsosialbaikmelaluikegiatanprogramkemitraanbina lingkungan(PKBL)bagi

perusahaan milik negara, dan corporate social responsibility CSR untuk perusahaan

swasta publik.Agardana sosial perusahaan-perusahaan ini sejalan dengan program-

program Pemerintah, khusus untuk program STBM diperlukan suatu mekanisme di

pemerintah daerah yang mengatur keterlibatan swasta dalam penyusunan upaya

bersamadengan mengidentifikasi sinergikepentingan antara pemerintah daerahdan

pihakswasta.

4.2PolaPembiayaan

Pola pembiayaan program STBM bersifat saling mengisi dan terpadu baik sumber

pembiayaan Pemerintah/ pemerintah daerah (keterpaduan antar program) maupun

antara pemerintah dengan non pemerintah. Sumber pembiayaan pemerintah dapat

dalambentukkerjasamaantaraPemerintahdanpemerintahdaerah.Sedangkansumber

pembiayaan pemerintah dengan non pemerintah didasarkan atas kerjasama atau

kemitraan secara proporsional misalnya dalam bentuk sharing anggaran, kegiatan

pendampingan,ataupunkerjasamasponsor.

4.3KomponenPembiayaan

KomponenpembiayaanmengacupadauraiankegiatanprogramSTBMyangdilakukandari tingkat pusat sampai tingkat masyarakat seperti yang diuraikan pada Bab 3

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

17/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-14-

sebelumnya. Sumber dan pola pembiayaan harus dapat menjamin kepastian

pelaksanaankegiatanprogramSTBMyangmenjadikomponenpembiayaan.

Jika dikaitkan dengan pola dan komponen pembiayaan kegiatan STBM, sumber

pembiayaandibagikedalamduajenisyaitusumberpembiayaanutamadanalternatif.

Sumber pembiayaan utama terhadap satu kegiatan program STBM adalah sumberpembiayaanyangwajibdiadakanolehpemerintahsepertiyangdimandatkanundang-

undangataupunperaturanpemerintahlainnya.

Sedangkan sumber pembiayaan alternatif merupakan dana yang bersifat pelengkap

terhadap pembiayaan utama dalam kaitannya untuk memperluas cakupan program

STBM ataupun penguatan rangkaian kegiatan STBM. Meskipun sumber pembiayaan

alternatif dapat disalurkan langsung kepada target penerima manfaat namun tetap

harusmengikutiprinsip-prinsippembiayaanprogramSTBM.

Pada tabel berikut dapat dilihat matriks ilustrasi komponen pembiayaan dikaitkan

dengansumberdansifatpembiayaan.

Tabel4.1.

Ilustrasisumberpembiayaan

Tingkatan KomponenPembiayaan

Sumber

Pembiayaan

Utama

Sumber

Pembiayaan

Alternatif

Pelaksanaan

tingkatpusat

PengembanganNSPK(Norma,

Standar,Pedoman,Kriteria)

APBN Donor,LSM

PengembanganroadmapSTBM APBN Donor,LSM

Advokasidankomunikasike

pemerintahdaerah

APBN Donor,LSM

Menggalipotensipembiayaan

luarpemerintah

APBN Donor,LSM

Pelaksanaanpengembangan

kapasitasinstitusi

APBN Donor,LSM

Mengembangkansistem

pemantauan,evaluasidan

pembelajaran

APBN Donor,LSM

Pelaksanaantingkat

provinsi

Memfasilitasipembelajarandanpemantauanlintaskabupaten

APBD Donor,LSM

Advokasidalamrangka

perluasandanpengembangan

program

APBD

APBN

Donor,LSM

Risetpasartingkatprovinsidan

kajianterhadaplingkungan

pendukungpadakabupaten

sasaran

APBD

APBN

Donor,LSM

Membangunstrategipemasaran,

kemitraandankebijakan

bekerjasamadenganpemangkukepentinganprovinsi

APBD

APBN

Donor,LSM

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

18/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-15-

Tingkatan KomponenPembiayaan

Sumber

Pembiayaan

Utama

Sumber

Pembiayaan

Alternatif

Mengidentifikasiberbagai

pilihanpembiayaanbersamakabupatendalampengelolaan

anggaran

Memfasilitasipembelajarandan

pemantauanlintaskabupaten

APBD Donor,LSM

Advokasidalamrangka

perluasandanpengembangan

program

APBD Donor,LSM

Persiapan

tingkat

kabupaten

Advokasikepadapemerintah

kabupatendenganmelibatkan

SKPDterkaitdankecamatan

APBD Donor,LSM

Penyusunanstrategipengelolaan

programSTBMkabupaten

meliputi,komitmen,rencana

aksi,segmentasi/zoning/

clustering/pentahapanrencana

penerapanstrategipemasaran,

rencanapemantauan,

pengelolaanbantuandan

rencanastrategipelaksanaan,

pemantauan,rencana

pengelolaanbantuandan

rencanapembelajaranserta

anggaran15tahun

APBD Donor,LSM

Bersamainstansikecamatan

mengidentifikasidanmulai

melaksanakanmekanisme

pemicuanberdasarkan

kepeminatan

APBD Donor,LSM

Pelaksanaan

tingkat

kabupatendan

kecamatan.

Advokasidansosialisasi

programSTBMkepada

pemangkukepentingan

kecamatan

APBD Donor,LSM

Menyusunrencanadan

implementasikomunikasiperubahanperilaku

APBD Donor,LSM,

swasta

Membangunkemampuansupply

lokaluntukmelaksanakan

strategipemasaranyangdipilih

APBD Donor,LSM,

swasta

Mengakomodasipermintaan

masyarakatdalamprosesSTBM

APBD Donor,LSM,

swasta

Pelaksanaan

tingkat

kecamatandan

Pelaksanaanpeningkatan

permintaanselarasdengan

pemicuandimasyarakat

APBD Donor,LSM,

swasta,

masyarakat

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

19/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-16-

Tingkatan KomponenPembiayaan

Sumber

Pembiayaan

Utama

Sumber

Pembiayaan

Alternatif

masyarakat Pelaksanaanrencana

pemantauandenganmengenalkanmetode

pemantauanpartisipatifoleh

masyarakatmelaluipemicuan

Masyarakat

Mengoperasikansistem

verifikasisesuaiindikator

masing-masingpilar

Masyarakat

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

20/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-17-

BABV

PEMANTAUAN,EVALUASIDAN

PENGELOLAANPENGETAHUANSTBM

SebelumdimulainyapendekatanSanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM), program

sanitasi di Indonesia cenderung berfokus kepada menghitung pertumbuhan jumlah

saranayangterbangun(output),dengantidakmembedakankualitassarana(sehatatau

tidaksehat).NamunSTBMadalahsebuahprogamuntukperubahanperilakuhigiendan

sanitasi dan karena itu sekarang, pemantauan dan evaluasinya akan lebih berfokus

kepadaOUTCOMEperubahanperilakutersebut.

TujuandaripelaksanaanpemantauandanevaluasiprogramSTBMadalahuntukdapat

mengukurperubahandalampencapaianprogramsertamengidentifikasipembelajaran

yangadadalampelaksanaannya.

Secarakhusus,tujuandaripemantauandanevaluasidalamSTBMantaralain:

a) Memantauprosesdankemajuanpelaksanaanprogram;b) Mengontrolkualitaspelaksanaanprogram;c) Mengevaluasidampakuntukmenentukanapakahkegiatanatauintervensiyang

dilakukantelahmencapai tujuanyangtelahditetapkanbagipenerimamanfaat

danpemangkukepentinganlainnya;

d) Memantaukinerjapelaksanaprogramdalammenjaminkeberhasilanprogram;e) Menjadipijakanuntukpenyusunanrencanatahunselanjutnya;f) Menjadibahandasaruntukpengelolaanpengetahuan.

Meskipunpemantauandan evaluasi didaerahakancukupbervariasipelaksanaannya,

berdasarkan pengalaman yang ada dari proyek higien dan sanitasi perdesaan di

Indonesia, sistem manajemen informasi dari hasil pemantauan yang akan

dikembangkan dan dilembagakan pada lembaga pemerintah daerah setidaknya

memenuhiprinsip-prinsipsebagaiberikut:

Masyarakat penting untuk dilibatkan dalam memantau kemajuan danmengevaluasidampak,bersama-samadenganpemerintahdaerah;

Akurat,yaituinformasiyangdisampaikanharusmenggunakandatayangbenar,tepatdandapatdipertanggungjawabkan;

Karena itu, pemantauan diterapkanmelaluisistem informasi satu pintu, yaitukabupaten/ kota melalui lembaga yang disepakati bertanggung jawab dalam

memverifikasialirandatadaninformasiyangdilaporkanketingkatprovinsidan

nasional;

Pemantauan kemajuan sebaiknya mengisi kebutuhan memantau target MDGnasional;

Informasi hasil pemantauan harus tersedia tepat waktu untuk membuat

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

21/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-18-

perbaikanprogramdengansegera; Saat sistempemantauannasional telahberjalan,pemerintahdaerahsebaiknya

menghubungkanpemantauanberbasismasyarakatdenganrantaiinformasidari

masyarakathinggakabupatendanprovinsiketingkatnasional; Informasi ini dapat diolah dan dianalisis disesuaikan dengan kebutuhan di

masing-masingtingkatan; Umpanbalikpentingsekalidilakukan,agarmanfaatdarihasilpemantauandan

pelaporan yang berjenjang ini dapat dirasakan oleh setiap pemangku

kepentinganyangadadimasing-masingtingkat.

Sesuaidenganamanat otonomi daerah,Pemerintahberkewajiban untuk memberikan

panduan umum sebagai pedoman bagi pemerintah daerah. Begitu pula halnya pada

sistempemantauandanevaluasi,Pemerintahmemberikanpanduansistempemantauan

dan evaluasi beserta indikator kinerja lima pilar STBM. Hal ini dimaksudkan untukmempermudahdilakukannyapengelompokansecaranasionaldalampendataanuntuk

penyusunankebijakanprogramSTBMberskalanasional.

Pembangunan kapasitas di pemerintah daerah perlu disediakan oleh Pemerintah

termasukkapasitasbagipelaksanaanSistemManajemenInformasidaerahberdasarkan

datapemantauanmasyarakat,konsolidasidanpenggunaandatanyauntukpeningkatan

programditingkatkabupatendanprovinsi,dansecararutinterjadipelaporandatadari

masyarakat ke kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional menggunakan inovasi

teknologi.

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

22/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-19-

5.1. KerangkaPemantauanPencapaiandanKinerjaProgramPengembangan kerangka kerja pemantauan pada STBM akan mengikuti pola pikir

sebagaiberikut:

Gambar5.1.

KerangkapemantauandanevaluasiSTBM

Gambaran pelaksanaan pelaksanaan dan evaluasi untuk setiap tingkatan indikator

diuraikansepertidibawahini:

1. Indikator inputdanoutput dapat dipantau secaraperiodik sesuai pelaksanaanmasing-masing kegiatan. Misalkan: informasi anggaran sanitasi pemerintah

daerah dapat secara rutin termutakhirkan setiap tahunnya. Demikian pula

dengan jumlah fasilitator dan pelatih STBM, dapat termutakhirkan setiaptahunnya.

Tujuan

(Goal)

Hasil Capaian

(Outcome)

Menurunnyakejadianpenyakitdiaredanpenyakitberbasis

lingkunganlainnyayangberkaitandengansanitasidan

perilaku

Mewujudkanlayananyangberkesinambungandikelima

pilarperubahanperilaku,meliputistopBABS,cucitangan

pakaisabun,pengelolaanairminumdanmakananyang

aman,pengelolaansampahdenganaman,danpengelolaan

limbahcairrumahtanggadenganaman.

Kegiatan

(Activities)

PenciptaanDEMANDyangluas,agarterjadikesinambunganperilakuhigiendansanitasi

PengembangancakupanlayananhigiendansanitasimelaluipeningkatanSUPPLYyangluasdan

berkesinambungan

Perluasankegiatanprogrammelaluipenguatankelembagaandanpenciptaanlingkunganyang

mendukung,melaluipembelajarandanpengelolaan

pengetahuan

Masukan

(Input)

Bantuanteknis Adanyalembagapelaksanatingkatlokal(LSM,Swasta,

Ormas,dll)

Mobilisasimasyarakat Dukunganpersonildananggaranpemerintahpusatdan

daerah

Pendanaandariluar(swastadanlembagadonor)

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

23/29

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

24/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-21-

PilarSTBM Indikatorpencapaian

terkaitperilaku

Indikatorpencapaian

terkaitakses

Indikator

keberhasilan

(PAMMRT) pengelolaanair

minumdengan

aman

Jumlahdanpersentaserumah

tanggamelakukan

pengelolaan

makananyang

aman

saranauntuk

melakukan

pengelolaanairminumdenganaman

Jumlahdanpersentaserumah

tanggamemiliki

saranauntuk

melakukan

pengelolaanmakanan

yangaman

4. Pengelolaansampahrumah

tangga(PSRT)

Setiaprumahtangga

melakukanpengelolaan

sampahdenganaman

Setiaprumahtangga

mengaksessaranauntuk

melakukanpengelolaan

sampah

100%

5. Pengelolaanlimbahcair

rumahtangga

(PLCRT)

Jumlahdanpersentase

rumahtangga

mengelolalimbah

cairnyadenganaman

Jumlahdanpersentase

rumahtanggamemiliki

saranapengelolaanlimbah

cairyangaman

100%

Indikator proses dan capaian tambahan yang mungkindilembagakandan digunakan

olehPemdauntuktujuantertentu,antaralain:

Menginventaris danmemutakhirkan daftar fasilitatordanpelatih CLTS/STBMdanpenyedialayanansanitasiyangterlatihdikabupaten;

Jumlahdan jenissaranasanitasi yangdiadopsiolehkonsumen, termasukyangdibangunolehpenyedialayananterlatihsetiaptahunnya;

Jenisdanrata-ratabiayaberbagaijenissaranayangdibangun,untukpilarSTBMyangberbeda;

Jumlah dan persentase sekolah dengan ketersediaan yang cukup dari saranajambandancucitanganpakaisabunyangberfungsi;

Rasio investasi program dan investasi masyarakat yang muncul; investasiprogram dan pencapaian akses; investasi program untuk setiap komunitas

SBS/ODFyangdicapai;

Persentase komunitas yang dipicu yang dapat mencapaiSBS/ODFpada tahunpelaksanaanberjalan,dankumulatifnya;

WaktupencapaianSBS/ODFsetelahpemicuandilakukan.Tercapainya kondisi semua masyarakat telah BAB ke jamban sehat, dapat disebut

bahwamasyarakattersebuttelahmencapai SBS(stopbuangairbesarsembarangan)4.

Sementara itu bila suatu masyarakat telah mencapai ke-lima pilar STBM, dapat

dikatakanbahwamasyarakatsebagaikomunitasSTBMTeladan

4

SBSmerupakankonteksdalambahasaIndonesiauntuk ODF(OpenDefecationFree) .SuatukomunitasdapatdikatakanSBSdijelaskanlebihlanjutpadaPanduanPemantauandanEvaluasi

STBM.

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

25/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-22-

5.3. PemantauanKinerjaProgramPemerintahDaerahKeberhasilanpencapaianindikatorhasil-hasilkegiatanSTBMsepertitertuangpadasub-

pokokbahasan(A)tidakterlepaskepadabagaimanapemerintahdaerahmelaksanakan

strategi programnya dengan baik dan tepat sasaran. Pemantauan kinerja programpemerintah daerah ini menjadi penting dilakukan dengan beberapa pertimbangan

sepertidibawahini:

Pemantauan kinerja harus memungkinkan pembuat kebijakan dan pengelolaprogramuntukmemantaukinerjasecararasionaldandengandemikianadaupaya

menyalurkansumberdayadengantepatdanaksiperbaikanatasdasarkekuatandan

kelemahanyangdiidentifikasi;

Menghubungkan pemantauan input, output dan proses dengan outcome yangdiinginkanmelaluisistempemantauanSTBMyangdikembangkan;

Pemantauan berkala membantu menandai kesenjangan dalam akurasi data danketepatanwaktupelaporan;

Benchmarking harus dikaitkan dengan insentif untuk mendorong peningkatankinerja;

Evaluasi program yang sudah berjalan, untuk menentukan strategi pelaksanaanprogram(rencanastrategis)kedepanyanglebihefisien.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atasdiharapkan adaperbaikan kualitashasil,

lebih efisien, dan terjadi efektivitas biaya yang berdampak kepada program lebih

keberlanjutandanperluasanprogram,sertalebihfokuskepadapentargetanmasyarakat

miskin.

Prinsip dasar dalam melakukan pemantauan kinerja program pemerintah daerah iniadalahindependensipelaksanaanpemantauannya.Berdasarkanpengalamanyangada

diprovinsiKalimantanTimur,SulawesiSelatandanJawaTimur,pelibatanpihakketiga

yang independen seperti institusi media massa menjadi penting perannya dalam

membangunkompetisiyangbaikdanterbuka.

Pemantauan kinerja program pemerintah daerah terkait dengan aspek sanitasi akan

mengacukepadaindikatorsebagaiberikut:

Tabel5.2.

Indikatorpemantauankinerja

Kelompokindikator

Indikatorpemantauankinerja Bobotpenilaian

Input Rasioanggaransanitasiperrumah

tanggayangbelumterlayani

Semakinbesar,bobotnilainyaakan

lebihbaik

Proporsianggaransanitasiuntuk

kegiatannon-konstruksidaritotal

anggaransanitasidaerah

Semakinbesar,bobotnilainya

akanlebihbaik

Output PersentasekemajuanpemicuankelimapilarSTBMpadatahunpelaksanaan

Semakinbesar,bobotnilainyaakanlebihbaik

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

26/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-23-

Kelompok

indikator

Indikatorpemantauankinerja Bobotpenilaian

berjalan(terhadapbaseline)

Jumlahpenyediajasaterlatihyang

menyediakanlayanansanitasiper

Kecamatan

Semakinbesar,bobotnilainya

akanlebihbaik

Jumlahvendor/pengusahasanitasiper

Kecamatan

Semakinbesar,bobotnilainya

akanlebihbaik

Outcome5 PersentasekemajuanpencapaianSBS/ODFterhadapjumlahpemicuan

STBMpadatahunpelaksanaanberjalan

(terhadapbaseline)

Semakinbesar,bobotnilainya

akanlebihbaik

Persentasepeningkatanakseskejamban

sehat(terhadapbaseline)

Semakinbesar,bobotnilainya

akanlebihbaik

Investasimasyarakatyangmunculuntuksetiapsatujutarupiahinvestasiprogram

Semakinbesar,bobotnilainyaakanlebihbaik

Jumlahinvestasiprogramuntuksetiap

komunitasSBS/ODF

Semakinkecil,bobotnilainyaakan

lebihbaik

Peningkatanaksesyangdiperolehke

sanitasiyangbaikuntuksetiapsatujuta

rupiahinvestasiprogram

Semakinbesar,bobotnilainya

akanlebihbaik

5.4. PengelolaanPengetahuanProgramSTBMPrinsip pengelolaan pengetahuan pada program STBM adalah melestarikan

pengetahuandanpembelajaranmengenaisanitasitotal.

Pengelolaanpengetahuansetidaknyaterdiridari3(tiga)tahapanyaitu:

(i) Identifikasipembelajaran (inovasi,praktikunggulan,dll) yang bergunauntukmeningkatkanefisiensidanefektivitasprogram;

Contoh kegiatan identifikasi pembelajaran dan sekaligus sebagai

mekanisme evaluasi adalah melalui: Review pengalaman program

untukpembelajaran, yangmerupakan kegiatan berbagipembelajaran

dan analisis pengalaman antar kabupaten, untuk mempercepat alih-pengetahuan dan pembelajaran antar kabupaten dan mendorong

kompetisi secara sehat untuk meningkatkan kualitas hasil program.

Kabupaten pundapat melakukan danmemfasilitasi kegiatan ini untuk

antarkecamatan.

(ii) Pengemasan dan pengarsipan pembelajaran dalam bentuk yang dapatdidiseminasikandandiakses oleh para pemangku kepentingan dengan

mudahkapanpundiperlukan;dan

(iii) Diseminasipembelajarankepadaparapemangkukepentingan.

5Indikatoryangdapatdikembangkanuntukpemantauankinerjainibarudapatdijabarkanuntukpilarsatu(StopBABS)dari5pilarSTBM.

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

27/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-24-

Ketiga tahapan tersebut merupakan sebuah siklus yang perlu selalu dijaga

pelaksanaannyaagarpembelajaranyangdidapatkanselaluakandimutakhirkansesuai

kondisidi lapangan.Pelaksanaanketigatahapan inimerupakansatukesatuandengan

kegiatanpemantauandanevaluasi.

Identifikasi pembelajaran dapat dengan melakukan survey, wawancara, lokakarya(untukberbagipengalaman),kegiatantindaklanjuthasiltemuankegiatanpemantauan

evaluasi/audit, dll. Setelah itu pembelajaran yang teridentifikasi dipilah mana yang

dianggap bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi program di daerah tersebut,

kemudian dikemas dalam bentuk yang dapat didiseminasikan dan diakses dengan

mudah. Pengemasan misalkan dijadikan tulisan/buku, presentasi, foto, video, dll.

Pembelajaran yang telah dikemas kemudian didiseminasikan pada para pemangku

kepentingan agar mendapatkan lebih banyak masukandan dapat dipraktekkan lebih

luaslagi.

Pembelajarandalamdikelompokkanmenurut6(enam)strategiSTBM,yaitu:

A.

Penciptaanlingkunganyangkondusif;B. Peningkatankebutuhan;C. Peningkatanpenyediaan;D. Pengelolaanpengetahuan;E. Pembiayaan;danF. Pemantauandanevaluasi.

5.5. PerandanFungsiPemangkukepentingandalamPemantauandanEvaluasiPemantauan dan evaluasi STBM dilakukan di semua tingkatan dengan pelaporan

berjenjang. Indikator pencapaian dilakukan mulai tingkat masyarakat (desa/dusun)

sedangkanindikatorkinerjaprogramdilakukanmulaitingkatkecamatan.

Program STBM yang dilaksanakan saat ini memiliki banyak pemangku kepentingan.

Untukmensinergikanberbagaipemangkukepentinganini,makadiperlukanpembagian

peran.Berikutiniadalahpembagianperanyangdapatdilakukan.

Tabel5.3.

Pembagianperandalampemantauandanevaluasi

Pemangku

kepentingan

Peran

Pemerintah/

pemerintahdaerah

Mensinergikandanmengkoordinasikanberbagaikegiatandansumber

daya yang ada dari semua pemangku kepentingan untuk kepentingan

pemantauanevaluasidanpengelolaanpengetahuan.

Swasta Mengembangkan berbagai alat bantu pemantauan dan evaluasi

bersamapemerintahdaerah.

Donor Memfasilitasi peningkatan kapasitas yang diperlukan untukpemantauandanevaluasi.

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

28/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

-25-

LSM/NGO Memfasilitasi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistempemantauandanevaluasi.

Memfasilitasikegiatanpemantauandanevaluasipartisipatif. Memfasilitasidokumentasidandiseminasipembelajaran.

PerguruanTinggi Memfasilitasimekanismepengelolaandata. Memfasilitasimekanismeknowledgesharing . Mengembangkan pusat informasi dan pembelajaran STBM di

daerah.

Sekolah Menjadi pusat informasi danpembelajaran higien dansanitasi ditingkatmasyarakat.

Memfasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi partisipatif disekolah.

Masyarakat Melaksanakankegiatanpemantauandanevaluasipartisipatif

7/31/2019 Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

29/29

PedomanPelaksanaan

SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)

BAB6

PENUTUP

Masalahyang terkaitdenganairminum,higiendansanitasimasihmenjaditantangan

besar di Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan

untukmengatasimasalahtersebutsecaranasional.

DenganadanyaPedomanPelaksanaan Sanitasi TotalBerbasisMasyarakat diharapkan

para pemangku kepentingan dapat melaksanakan program dengan baik sehingga

berkontribusidalammenurunkansecarasignifikanangkakejadiandiaredanpenyakit

berbasislingkungansertamencapaitargetRPJMNdanMDGsnomor7.

Semogaapayangmenjadiharapandiatasdapatterwujuddenganbaik.Kepadasemua

pihakyang telahmemberikansumbangsihnya,baikgagasanpemikirandankontribusi

lainnyadiucapkanbanyakterimakasih.

MenteriKesehatan

EndangRahayuSedyaningsih