daftar isi - sinta.unud.ac.id · masalah iklan obat, misalnya antara lain diatur dalam surat...
Post on 23-Jul-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM..................................................................... ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM............................. iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI............................... iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI............................. v
HALAMAN KATA PENGANTAR.................................................................. vi
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN........................................ ix
HALAMAN DAFTAR ISI............................................................................... x
ABSTRAK........................................................................................................ xiii
ABSTRACT....................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah....................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah................................................................ 7
1.3 Ruang Lingkup Masalah...................................................... 8
1.4 Orisinalitas Penelitian........................................................... 9
1.5 Tujuan Penelitian.................................................................. 11
1.5.1 Tujuan Umum........................................................... 11
1.5.2 Tujuan Khusus.......................................................... 11
1.6 Manfaat Penelitian................................................................ 12
1.6.1 Manfaat Teoritis........................................................ 12
1.6.2 Manfaat Praktis......................................................... 12
1.7 Landasan Teori..................................................................... 13
1.8 Metode Penelitian................................................................. 18
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN
KONSUMEN, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN, TANGGUNGJAWAB DAN PENGIKLANAN
2.1 Perlindungan Hukum............................................................ 24
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.............................. 24
2.1.2 Asas-asas Perlindungan Konsumen.......................... 25
2.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen................................. 26
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen . . 26
2.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan
Dengan Pengiklanan Obat………………………… 29
2.3 Tanggung Jawab................................................................... 32
2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab..................................... 32
2.3.2 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab............................... 33
2.3.3 Bentuk Tanggung Jawab........................................... 38
2.4 Pengiklanan.......................................................................... 39
2.4.1 Pengertian Pengiklanan............................................ 39
2.4.2 Fungsi-fungsi Pengiklanan....................................... 42
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
BERKAITAN DENGAN PENGIKLANAN OBAT YANG
MENYESATKAN KONSUMEN
3.1 Hak dan Kewajiban Bagi Konsumen dan Prusahaan
Bioresonnnz Theraphy..........................................................
..........................................................................................44
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Obat dalam
Melakukan Pembelian Obat.................................................
..........................................................................................50
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN
BIORESONNNZ THERAPHY TERHADAP KERUGIAN
YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN
4.1 Tanggung Jawab Perusahaan Bioresonnnz Theraphy
Terhadap Kerugian yang Dialami Oleh Konsumen..............
..........................................................................................59
4.2 Upaya Penyelesaian Pengaduan Konsumen dalam
Pembelian Obat yang Dapat Merugikan Pengguna Obat.....
..........................................................................................70
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan........................................................................... 75
5.2 Saran..................................................................................... 76
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
ABSTRAK
Obat mempunyai peranan sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan peran serta konsumen yang cerdas jangan tergiur dengan iklan yang adamelalui media elektronik, dan perusahaan Bioresonnnz Therapy membuat yanglebih jelas terkait perlindungan hukum bagi pengguna obat demi tercapainyakepastian hukum bagi pengguna obat serta diharapkan konsumen mampumemberdayakan dirinya dengan efektif dalam informasi berkaitan dengan obat-obatan melalui media elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam skripsiini akan dibahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh PerusahaanBioresonnnz Therapy bagi pengguna obat dan tanggung jawab PerusahaanBioresonnnz Therapy terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna obat dalampembelian obat.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi iniadalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan data sumber data yang digunakan adalah data primer yangdiperoleh dari wawancara dengan informan dan/atau responden yang berkaitandengan permasalahan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian, pelindungan hukum yang diberikan olehPerusahaan Bioresonnnz Therapy bagi konsumen pengguna obat menurutpendapat Johanes Gunawan dalam wujud perlindungan hukum non conflict/prepurchase dan cara legislation dan voluntary self regulation yaitu melalui aturan-aturan yang yang ditetapkan pemerintah terkait pemberian informasi karakteristikproduk, dan pemberian edukasi secara berkesinambung bagi pengguna obat, sertawujud perlindungan hukum conflict/post purchase yakni dengan menerima danmenindak lanjuti pengaduan oleh pengguna obat kepada Perusahaan BioresonnzTherapy. Tanggung Jawab Perusahaan Bioresonnz Therapy terhadap kerugianyang dialami oleh pengguna obat dalam pembelian obat adalah tanggung jawabatas produk dan tanggung jawab terkait informasi karakteristik produk. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pengguna Obat
ABSTRACT
Drugs have a very vital role in people's lives. In expecting theparticipation of smart consumers do not be tempted by existing advertisementthrough electronic media, and company Bioresonnnz Therapy make more clearrelated to legal protection for drug user in order to reach legal certainty for druguser and expected consumer able to empower themselves effectively ininformation related to Drugs through electronic media. Based on the description,then in this thesis will be discussed about the legal protection provided byBioresonnnz Therapy Company for drug users and corporate responsibilityBioresonnnz Therapy against the losses experienced by drug users in thepurchase of drugs.
The research method used in the writing of this thesis is the method ofempirical legal research with the nature of descriptive research. This researchuses factual approach and approach of legislation. While data source data used isprimary data obtained from interviews with informants and / or respondentsrelated to problems and secondary data obtained from library materials.
Based on the results of the research, the legal protection provided byBioresonnnz Therapy Company for consumers of drug users in the opinion ofJohanes Gunawan in the form of non conflict / pre purchase legal protection andthe way of legislation and voluntary self regulation is through the rules set by thegovernment related to the provision of product characteristic information , Andcontinuous education for drug users, and conflict / post purchase law protectionform by receiving and following up complaints by drug users to BioresonnzTherapy Company. Corporate Responsibility Bioresonnz Therapy against lossesexperienced by drug users in the purchase of drugs is the responsibility forproducts and responsibilities related to product characteristic information.Keywords: Legal Protection, Consumer, Drug Users
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin meningkat dari
tahun ke tahun dan menuju ke arah yang lebih baik setiap tahunnya.
Perkembangan ekonomi di Indonesia yang makin maju merupakan
akibat dari dunia bisnis yang ada di Indonesia. Masyarakat yang kini
makin memajukan kesejahteraannya merupakan langkah awal dalam
berkembangnya bisnis dan ekonomi yang ada di Indonesia.
Dalam perkembangan bisnis dan ekonomi di Indonesia sebagai
salah satunya yaitu kegiatan perusahaan yang merupakan bagian dari
kegiatan ekonomis yang di lakukan oleh seseorang maupun suatu
organisasi secara terbuka dan berkesinambungan baik dalam barang
yang bergerak maupun tidak bergerak atau jasa dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan.
Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(UUPK) ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran. dan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan
atau diperdagangkan. Sehubungan dengan pasal tersebut di atas,
kewajiban utama pelaku usaha adalah menjaga dan menjamin mutu,
keamanan, dan kemanfaatan serta kegunaan produknya. Dalam rangka
melindungi konsumen, pengawasan mutu produk yang diiklankan di
media massa baik oleh pelaku usaha. pihak stasiun televisi maupun
pemerintah harus dilakukan secara seksama.1
Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau
sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan
produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia.
Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan
berbagai faktor produksi. yaitu manusia, alam dan modal. Kegiatan
produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh laba.
Namun ada juga kegiatan produksi yang tujuannya bukan untuk
mencari laba. Seperti yayasan sosial, keagamaan dll. Hasil suatu
produksi dapat berupa barang dan jasa.
Dewasa ini. perusahaan merupakan salah satu bagian penting
dalam kehidupan masyarakat modern. Hal ini merupakan perusahaan
merupakan pusat aktivitas manusia untuk memenuhi kehidupannya
sehari-hari. Perusahaan memiliki kontribusi penting bagi negara
karena merupakan sumber pendapatan negara dari sektor pajak. dan
untuk sektor lain perusahaan juga sangat penting bagi kehidupan sosial
1 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 125.
bermasyarakat karena membuka suatu lapangan pekerjaan bagi kaum
pengangguran.
Usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan.
sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan
perdagangan, yang mengandung makna melakukan kegiatan terus
menerus, terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan. 2
Obat adalah semua bahan tunggal/campuran yang dipergunakan
oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna
mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Sedangkan
menurut undang-undang adalah suatu bahan atau campuran bahan
untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah,
mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala
penyakit luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau
hewan termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia.
Dapat dibayangkan jika sinyalemen Menteri Kesehatan ini
benar, berarti dari iklan obat-obatan yang disiarkan di televisi tidak
satu pun yang memberikan informasi yang jujur. Itu baru di satu
media, belum di media lainnya, seperti media audio dan media cetak
yang tersebar diseluruh Indonesia. Sesungguhnya apa yang
diungkapkan Menteri Kesehatan sejak lama menjadi keluhan pengamat
dan aktivitas perlindungan konsumen. Frekuensi keluhan itu terus
meningkat, terutama sejak diperbolehkannya kembali siaran iklan di
2 Sri Redjeki Hartono, 2000, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, CV. Mandar Maju, Bandung, hal V.
televisi. Namun keluhan-keluhan demikian biasanya tidak mendapat
publikasi yang luas karena berbagai pertimbangan komersial.
Untuk melakukan pengawasan demikian khususnya yang
berkaitan dengan periklanan diterbitkan Surat Keputusan Bersama
Menteri dan Menteri Penerangan (No.252/Menkes/SKB/VIII/80 dan
No.l22/Kep/Menpen/1980) tentang Pengendalian dan Pengawasan
Iklan Obat, Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Alat Kesehatan
(OMKA). Selain mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No.23
Tahun 1992 tentang Kesehatan. dalam melakukan pengawasan
Direktorat Jendral POM sampai sekarang masih mendasarkan dari
pada Ordonasi Pemeriksaan Bahan Farmasi (Staatsblad 1936 No.660).
Masalah iklan obat, misalnya antara lain diatur dalam Surat Keputusan
Menteri Kesehatan No. 0282-3/A/SK/XI/90 tentang Kriteria
Terperinci, Kelengkapan Permohonan dan Tata Laksana Pendaftaran
Obat Jadi.
Untuk obat-obatan tidak diperkenankan untuk diiklankan
selama belum didaftarkan di Departemen Kesehatan (Pasal 3 Peraturan
Menteri Kesehatan No.246/Menkes/Per/V/1990). Dalam peraturan ini
juga ditegaskan iklan yang diberikan tidak boleh menyimpang dari apa
yang disetujui dalam pendaftaran. Dalam praktiknya. ternyata banyak
sekali iklan yang ditayangkan di berbagai media yang melenceng dari
naskah yang diserahkan ke dan disetujui oleh Direktorat Jendral POM.
Ironisnya ancaman saksi yang diberikan Departemen Kesehatan mulai
teguran pembatalan pendaftaran, sampai dengan pencabutan izin usaha
industri obat yang bersangkutan.
Selama ini tampaknya memang tidak ada niatan dari pihak-
pihak yang mempunyai kewenangan seperti DPR RI, pemerintah dan
organisasi perusahaan periklanan untuk membuat peraturan Undang-
Undang Periklanan, sehingga permasalahan yang ada terkait dengan
periklanan sering berlarut-larut dan akan semakin banyak kasus-kasus
kerugian yang di alami oleh konsumen tanpa sampai diperkarakan,
karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai
adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen,
seharusnya lembaga-lembaga yang terkait mampu memberikan
kontribusi dan pencerahan terhadap masyarakat agar kedepannya
masyarakat tidak mudah tertipu dengan kegiatan pelaku usaha yang
menghalalkan segala cara untuk merauk keuntungan yang besar.
Dengan adanya langkah yang ditempuh oleh pihak yang berwenang
tersebut. secara tidak langsung dapat meningkatkan harkat pelaku
usaha nasional khususnya pelaku usaha yang mengiklankan produknya
melalui iklan media massa.
Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan
peningkatan upaya untuk melindunginya. hal ini dimaksudkan agar
tercipta keseimbangan posisi konsumen dan pelaku. Namun sebaliknya
perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada
konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha-usaha pelaku usaha.
karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu yang esensial dalam
perekonomian Negara.”
Untuk mengatasi permasalahan yang ada pemerintah
mengeluarkan suatu landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang
selanjutnya disingkat UUPK, yang memberikan perlindungan kepada
konsumen tidak hanya dibidang hukum materiil yang bermaksud
mencegah timbulnya kerugian konsumen, tapi juga dibidang hukum
acara yang dimaksudkan untuk memudahkan konsumen dalam
menuntut pemulihan haknya kepada pelaku usaha. Baik melalui
pengadilan maupun di luar pengadilan.
Perkembangan perlindungan konsumen yang paling berarti
adalah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK,
yang memberikan perlindungan kepada konsumen tidak hanya di
bidang hukum materil yang bermaksud mencegah timbulnya kerugian
konsumen. tapi juga di bidang hukum acara/hukum formal yang
dimaksudkan untuk memudahkan konsumen dalam menuntut
pemulihan haknya kepada pelaku usaha. baik melalui pengadilan
maupun diluar pengadilan. Konsumen adalah individu atau kaum
rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan
personal, produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan
pembelian untuk tujuan produksi. “Lahirnya UUPK tersebut
diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih
menyadari akan segala hak dan kewajiban yang dimiliki terhadap
pelaku usaha seperti yang dapat kita baca pada konsiderans undang-
undang tersebut bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat
konsumen perlu peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian.
kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya
serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang
bertanggungjawab.3 Dalam Pasal 19 UUPK ditentukan bahwa pelaku
usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Sehubungan dengan pasal tersebut di atas, kewajiban utama pelaku
usaha adalah menjaga dan menjamin mutu, keamanan, dan
kemanfaatan serta kegunaan produknya. Dalam rangka melindungi
konsumen, pengawasan mutu produk yang diiklankan di media massa
baik oleh pelaku usaha. pihak stasiun televisi maupun pemerintah
hams dilakukan secara seksama.4
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis akan menguraikannya
da lam skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan
Bioresonnnz Therapy Terkait Pengiklanan Obat Yang Menyesatkan
3 Celina Tri Siwi Kristiyanti,SH.,M.Hum., 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Sinar Grafika, Jakarta, h.l18
4 Ahmad Mini dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 125.
Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas adapun rumusan masalah dalam
penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku
perlindungan hukum. terkait standar keamanan terhadap konsumen
pada perusahaan Bioresonnnz Therapy berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan Bioresonnnz Therapy
terhadap konsumen terkait pengiklanan obat bebas yang
menyesatkan ditinjau berkaitan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Untuk lebih terarahnya tulisan ini perlu kiranya diadakan
pembatasan terhadap permasalahan tersebut. Hal ini untuk
menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari permasalahan
yang dikemukakan, adapun ruang lingkup dari tulisan ini adalah
sebagai berikut :
1. Aspek perlindungan hukum, terkait standar keamanan terhadap
konsumen pada perusahaan Bioresonnm Therapy berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen.
2. Tanggung jawab perusahaan Bioresonnnz Therapy terhadap
konsumen terkait pengiklanan obat-obatan yang menyesatkan
ditinjau berkaitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
1.4 Orisinalitas Penelitian
Perbedaan penulisan hukum ini dengan karya peneliti lain adalah :
No Judul Penelitian Penulis Permasalahan1 PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP
DOKTER APABILA
DIDUGA
MELAKUKAN
MALPRAKTIK
MEDIK
Ni Nyoman
Happy Sukerti
1) Upaya apa yang dapat
dilakukan oleh dokter
apabila diduga melakukan
malpraktik medik?
2) Bagaimana perlindungan
hukum terhadap dokter
apabila diduga melakukan
malpraktik medik2. TANGGUNG JAWAB
PELAKU USAHA
TERHADAP
KONSUMEN YANG
MENGALAMI
Anak Agung
Ayu Manik
Pratiwiningrat
1) Siapa pihak pelaku usaha
yang harus bertanggung
jawab terhadap konsumen
yang mengalami kerugian
KERUGIAN AKIBAT
PRODUK MAKANAN
KEDALUARSA
akibat produk makanan
kedaluarsa?
2) Bagaimana mengenai
prinsip tanggung jawab
dan system pembuktian
dalam tuntutan ganti rugi
konsumen yang dirugikan
akibat produk makanan
kedaluarsa?
Terdapat sedikit kemiripan dimana suatu barang yang cacat
produk atau tidak sesuai yang diteliti dari penelitian ini atau baru
dengan penelitian yang sudah ada. namun dapat dilihat perbedaan dari
penelitian ini adalah :
Penelitian Baru Penelitian Yang Sudah Ada1. Objek penelitian berbeda, yakni
meneliti suatu obat-obatan, dan lain
sebagainya.
1. Objek penelitiannya lebih pada
obat-obatan yang berkaitan dengan
cara minum obat yang benar.2. Pihak-pihak yang terkait hanya
terhadap dua belah pihak
2. Pihak-pihak yang terkait mencakup
lebih dari dua belah pihak
1.5 Tujuan Penelitian
Penelitian ini sudah barang tentu nantinya mempunyai tujuan
yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Tujuan umum.
Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
proses tanggung jawab perusahaan Bioresonnnz Therapy terkait
pengiklanan obat-obatan yang menyesatkan ditinjau berdasarkan
undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen.
2. Tujuan khusus.
a. Untuk memahami perlindungan hukum, terkait standar
keamanan terhadap konsumen pada perusahaan Bioresonnnz
Therapy berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
b. Untuk memahami bentuk tanggung jawab perusahaan
Bioresonnnz Therapy terhadap konsumen terkait pengiklanan
obat bebas dan obat tradisional yang menyesatkan ditinjau
berkaitan UUPK.
1.6 Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis.
a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi
perkembangan Hukum khususnya mengenai perlindungan
hukum terhadap perlindungan hukum terhadapperlindungan
hukum, terkait standar keamanan terhadap konsumen pada
perusahaan Rioresonnnz Therapy berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen.
b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbangan
pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan umumnya di
bidang ilmu hukum Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat
digunakan sebagai acuan bagi tulisan-tulisan yang sejenis di
kemudian hari.
2. Manfaat praktis.
Selain manfaat teoritis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan
juga mampu memberikan manfaat praktis, yaitu :
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan
bagi pelaku usaha untuk mengetahui akibat hukum apabila
perusahaan tidak memenuhi prestasinya.
b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang
baik bagi pelaku usaha dan konsumen terhadap tanggung
jawab pelaku usaha kepada konsumen yang telah dirugikan.
1.7 Landasan Teoritis
Suatu landasan teoritis dalam pembahasan yang bersifat ilmiah
memiliki kegunaan lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan
fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Disamping itu
suatu landasan teoritis dapat memberikan petunjuk terhadap
kekurangan-kekurangan pada suatu pengetahuan penelitian. 5
Pertanggung jawaban berasal dari kata “tanggung jawab” yang
berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan,
diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak
lain.6 Jika dikaitkan dengan kata pertanggung jawaban berarti kesiapan
untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan
dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak
lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Setiap orang yang
menimbulkan akibat dari sikap sendiri maupun pihak lain harus
melakukan tanggung jawab yang sesuai dengan perjanjian yang kedua
belah pihak sepakati.
5 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, hal 12
6 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hal 1139
Dalam hal ini teori yang digunakan adalah pertanggung jawaban
perdata, pada Pasal 1365 KUHPerdata bahwa “Tiap perbuatan
melanggar hukum yang membawa kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut”. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan
melawan hukum, yaitu sebagai berikut :
a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur
kesengajaan maupun kelalaian).
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
Dari tiga ketegori tersebut terdapat model tanggung javvab hukum
adalah :
a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan
kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.
b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian
sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.
c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat
dalam Pasal 1367 KUHPerdata.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK), merupakan salah satu usaha menuju sistem yang
lebih adil bagi konsumen terutama dari segi perlindungan hukumnya.
Dalam UUPK ketentuan tentang product liability diatur untuk semakin
memperkuat perlindungan terhadap konsumen. Bagi pihak produsen
sendiri, dengan adanya peraturan tersebut, memberikan keuntungan
berupa bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga
produknya memiliki daya saing tinggi ditengah serbuan masuknya
produk-produk asing.
Dalam prinsip product liability berlaku sistem tanggung jawab
mutlak merupakan prinsip tanggung jawab di mana kesalahan tidak
dianggap sebagai faktor yang menentukan. Dalam tanggung jawab
mutlak tidak hams ada hubungan antara subyek yang bertanggung
jawab dan kesalahannya. Jika konsumen yang merasa dirugikan atas
produk yang dihasilkan suatu produsen atau pelaku usaha, maka itu
menjadi dasar untuk bisa menggugat produsen yang bersangkutan
tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku usaha atau produsennya.
Pelaku usaha dan atau produsen bisa terlepas dari tanggung jawab itu
jika dia bisa membuktikan bahwa kesalahan itu merupakan kesalahan
konsumen atau setidaknya bukan kesalahannya; sebaliknya ia akan
dikenai tanggung jawab jika tidak bisa mampu membuktikan tuntutan
konsumen itu. UUPK mengatur hal ini dalam pasal 19 ayat 5, pasal 27
dan pasal 28.7
Prinsip tanggung jawab ini penting untuk diterapkan karena :
1. Konsumen tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk
membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan
7 Mumu Muhajir, 2007, Penerapan Prinsip Product Liability, http://kataloghukum.blogspot.co.id/2008/01/penerapan-prinsip-product-liability.html di akses pada tanggal 1 November 2015
distribusi yang kompleks, mengingat terbatasnya informasi dan
kemampuan lainnya seperti modal.
2. Asumsinya produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-
waktu ada gugatan atas kesalahannya.
3. Asas ini dapat memaksa pelaku usaha untuk lebih berhati-hati.
Dalam setiap perjanjian tentu ada suatu hak dan kewajiban
yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. baik bagi konsumen
dan pelaku usaha. Hak-hak konsumen dapat dilihat pada Pasal 4
UUPK dijelaskan mengenai kewajiban dari pelaku usaha.
Adapun hak-hak konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 4
UUPK, antara lain :
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar. jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan. dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian. apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.
Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya juga perlu
memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus diembannya. Dalam
Pasal 7 UUPK menjelaskan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, yaitu :
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan obat;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen seeara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji. dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian.
1.8. Metode Penelitian
Dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah ini tidak akan
melepaskan am dari suatu metode penelitian. Hal ini dimaksudkan agar
karya tulis tersebut dapat memenuhi syarat-syarat dari suatu karya ilmiah.
Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis
ini adalah:
1.8.1. Jenis penelitian
Penelitian hukum dibedakan dalam dua macam yaitu
penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis
penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan
antara ideal hukum, das sollen dengan realitas hukum, das sein.8
Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang
merumuskan fenomena hukum mengenai adanya kesenjangan antara
8 Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni
Sebuah Alternatif, Universitas Trisakti. Jakarta, h. 43.
norma dengan perilaku masyarakat. Dalam penelitian hukum
empiris, hukum dikonsepkan sebagai gejala empiris yang dapat
diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian hukum empiris
dilakukan dengan meneliti hukum baik mengenai prosesnya,
interaksinya, penerapannya ataupun pengaruhnya dalam kehidupan
masyarakat.
1.8.2. Jenis pendekatan
Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa jenis
pendekatan, yaitu : Pendekatan fakta (The Fact Approach)
Pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) Pendekatan
fakta didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari data-data di
lapangan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan
perundang-undangan adalah pendekatan yang didasarkan pada
hukum positif di Indonesia, yakni berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini.
1.8.3. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan suatu
keadaan atau gejala tertentu dan menentukan ada tidaknya hubungan
antara suatu gejala dengan gejala lainnya dimasyarakat. Dalam
penelitian ini akan menggambarkan perlindungan hukum bagi
konsumen pengguna obat berdasarkan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
1.8.4. Data dan Sumber data
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari sumberaya baik melalui wawancara, observasi maupun
laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah
oleh peneliti.9 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan
melakukan penelitian secara langsung di Perusahaan Bioresonnnz
Therapy.
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari
bahan-bahan pustaka.10 Data sekunder dapat dibagi menjadi :
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki
kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan
dalam penelitian ini antara lain :a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
9 Zainudin AH, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika. Jakarta, h. 106.
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Nonnatif, PT Raja
Grafindo PErsada, Jakarta, h. 12.
d. Surat Keputusan Bersama Menteri dan Meteri Penerangan
(No.252/Menkes/SKB/VIII/80 dan
No.122/Kep/Menpen/1980) tentang Pengendalian dan
Pengawasan Iklan Obat, Makanan, Minuman, Kosmetik, dan
Alat Kesehatan (OMKA).e. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
dalam melakukan pengawasan Direktorat Jendral POM
sampai sekarang masih mendasarkan dari pada Ordonasi
Pemeriksaan Bahan Farmasi (Staatsblab 1936 No.660).f. Surat Keputusan Meteri Kesehatan No.0282-3/A/SK/XI/90
tentang Kriteria Terperinci, Kelengkapan Permohonan dan
Tata Laksana Pendaftaran Obat Jadi.g. Departemen Kesehatan (Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan
No.246/Menkes/Per/V/1990). 2. Bahan hukum sekunder; yakni bahan hukum yang menjelaskan
mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian hukum,
hasil karya ilmiah, literatur-literatur yang ditulis para ahli yang
relevan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian
ini.3. Bahan hukum tersier; yakni bahan hukum yang memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder seperti kamus , kamus hukum, bahan dari internet.1.8.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik studi
dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan penelitian yakni perlindungan hukum bagi konsumen
pengguna obat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
Sedangkan teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya kepada
responden dan/atau informan untuk memperoleh jawaban-jawaban
yang relevan dengan permasalahan.
1.8.6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian
Dalam penelitian ini, digunakan teknik penentuan sampel
penelitian non-probabilitas atau non-random sampling. Teknik non-
probabilitas tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel harus
diambil agar dapat mewakili populasinya. Dalam hal penentuan
sampel ini, untuk menentukan sampel akan digunakan bentuk
Purposive Sampling yakni menarik sampel berdasarkan tujuan
tertentu yang mana sampel yang dipilih dikarenakan telah memenuhi
kriteria dan sifat populasinya, yang dalam penelitian ini mampu
memberikan data terkait tulisan.
1.8.7. Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian ini, pengolahan dan analisis data dilakukan
secara kualitatif. Pengolahan dan analisis data secara kualitatif yaitu
dengan menghubungkan antara data yang diperoleh di lapangan
dengan permasalahan terkait. Setelah dilakukan analisis secara
kualitatif maka data yang diperoleh akan disajikan dengan secara
deskriptif kualitatif dan sistematis. Hal tersebut dimaksudkan dengan
menganalisis data yang didapat, dikaitkan dengan teori-teori dalam
landasan teoritis kemudian disajikan secara mendetail dan tersusun
untuk merampungkan tulisan ini.
top related