DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM..................................................................... ii

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM............................. iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI............................... iv

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI............................. v

HALAMAN KATA PENGANTAR.................................................................. vi

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN........................................ ix

HALAMAN DAFTAR ISI............................................................................... x

ABSTRAK........................................................................................................ xiii

ABSTRACT....................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah....................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah................................................................ 7

1.3 Ruang Lingkup Masalah...................................................... 8

1.4 Orisinalitas Penelitian........................................................... 9

1.5 Tujuan Penelitian.................................................................. 11

1.5.1 Tujuan Umum........................................................... 11

1.5.2 Tujuan Khusus.......................................................... 11

1.6 Manfaat Penelitian................................................................ 12

1.6.1 Manfaat Teoritis........................................................ 12

1.6.2 Manfaat Praktis......................................................... 12

1.7 Landasan Teori..................................................................... 13

1.8 Metode Penelitian................................................................. 18

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN

KONSUMEN, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

KONSUMEN, TANGGUNGJAWAB DAN PENGIKLANAN

2.1 Perlindungan Hukum............................................................ 24

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.............................. 24

2.1.2 Asas-asas Perlindungan Konsumen.......................... 25

2.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen................................. 26

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen . . 26

2.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan

Dengan Pengiklanan Obat………………………… 29

2.3 Tanggung Jawab................................................................... 32

2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab..................................... 32

2.3.2 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab............................... 33

2.3.3 Bentuk Tanggung Jawab........................................... 38

2.4 Pengiklanan.......................................................................... 39

2.4.1 Pengertian Pengiklanan............................................ 39

2.4.2 Fungsi-fungsi Pengiklanan....................................... 42

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

BERKAITAN DENGAN PENGIKLANAN OBAT YANG

MENYESATKAN KONSUMEN

3.1 Hak dan Kewajiban Bagi Konsumen dan Prusahaan

Bioresonnnz Theraphy..........................................................

..........................................................................................44

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Obat dalam

Melakukan Pembelian Obat.................................................

..........................................................................................50

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN

BIORESONNNZ THERAPHY TERHADAP KERUGIAN

YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN

4.1 Tanggung Jawab Perusahaan Bioresonnnz Theraphy

Terhadap Kerugian yang Dialami Oleh Konsumen..............

..........................................................................................59

4.2 Upaya Penyelesaian Pengaduan Konsumen dalam

Pembelian Obat yang Dapat Merugikan Pengguna Obat.....

..........................................................................................70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan........................................................................... 75

5.2 Saran..................................................................................... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Obat mempunyai peranan sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan peran serta konsumen yang cerdas jangan tergiur dengan iklan yang adamelalui media elektronik, dan perusahaan Bioresonnnz Therapy membuat yanglebih jelas terkait perlindungan hukum bagi pengguna obat demi tercapainyakepastian hukum bagi pengguna obat serta diharapkan konsumen mampumemberdayakan dirinya dengan efektif dalam informasi berkaitan dengan obat-obatan melalui media elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam skripsiini akan dibahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh PerusahaanBioresonnnz Therapy bagi pengguna obat dan tanggung jawab PerusahaanBioresonnnz Therapy terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna obat dalampembelian obat.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi iniadalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan data sumber data yang digunakan adalah data primer yangdiperoleh dari wawancara dengan informan dan/atau responden yang berkaitandengan permasalahan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, pelindungan hukum yang diberikan olehPerusahaan Bioresonnnz Therapy bagi konsumen pengguna obat menurutpendapat Johanes Gunawan dalam wujud perlindungan hukum non conflict/prepurchase dan cara legislation dan voluntary self regulation yaitu melalui aturan-aturan yang yang ditetapkan pemerintah terkait pemberian informasi karakteristikproduk, dan pemberian edukasi secara berkesinambung bagi pengguna obat, sertawujud perlindungan hukum conflict/post purchase yakni dengan menerima danmenindak lanjuti pengaduan oleh pengguna obat kepada Perusahaan BioresonnzTherapy. Tanggung Jawab Perusahaan Bioresonnz Therapy terhadap kerugianyang dialami oleh pengguna obat dalam pembelian obat adalah tanggung jawabatas produk dan tanggung jawab terkait informasi karakteristik produk. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pengguna Obat

ABSTRACT

Drugs have a very vital role in people's lives. In expecting theparticipation of smart consumers do not be tempted by existing advertisementthrough electronic media, and company Bioresonnnz Therapy make more clearrelated to legal protection for drug user in order to reach legal certainty for druguser and expected consumer able to empower themselves effectively ininformation related to Drugs through electronic media. Based on the description,then in this thesis will be discussed about the legal protection provided byBioresonnnz Therapy Company for drug users and corporate responsibilityBioresonnnz Therapy against the losses experienced by drug users in thepurchase of drugs.

The research method used in the writing of this thesis is the method ofempirical legal research with the nature of descriptive research. This researchuses factual approach and approach of legislation. While data source data used isprimary data obtained from interviews with informants and / or respondentsrelated to problems and secondary data obtained from library materials.

Based on the results of the research, the legal protection provided byBioresonnnz Therapy Company for consumers of drug users in the opinion ofJohanes Gunawan in the form of non conflict / pre purchase legal protection andthe way of legislation and voluntary self regulation is through the rules set by thegovernment related to the provision of product characteristic information , Andcontinuous education for drug users, and conflict / post purchase law protectionform by receiving and following up complaints by drug users to BioresonnzTherapy Company. Corporate Responsibility Bioresonnz Therapy against lossesexperienced by drug users in the purchase of drugs is the responsibility forproducts and responsibilities related to product characteristic information.Keywords: Legal Protection, Consumer, Drug Users

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin meningkat dari

tahun ke tahun dan menuju ke arah yang lebih baik setiap tahunnya.

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang makin maju merupakan

akibat dari dunia bisnis yang ada di Indonesia. Masyarakat yang kini

makin memajukan kesejahteraannya merupakan langkah awal dalam

berkembangnya bisnis dan ekonomi yang ada di Indonesia.

Dalam perkembangan bisnis dan ekonomi di Indonesia sebagai

salah satunya yaitu kegiatan perusahaan yang merupakan bagian dari

kegiatan ekonomis yang di lakukan oleh seseorang maupun suatu

organisasi secara terbuka dan berkesinambungan baik dalam barang

yang bergerak maupun tidak bergerak atau jasa dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

(UUPK) ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran. dan/atau kerugian

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan

atau diperdagangkan. Sehubungan dengan pasal tersebut di atas,

kewajiban utama pelaku usaha adalah menjaga dan menjamin mutu,

keamanan, dan kemanfaatan serta kegunaan produknya. Dalam rangka

melindungi konsumen, pengawasan mutu produk yang diiklankan di

media massa baik oleh pelaku usaha. pihak stasiun televisi maupun

pemerintah harus dilakukan secara seksama.1

Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau

sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan

produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia.

Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan

berbagai faktor produksi. yaitu manusia, alam dan modal. Kegiatan

produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh laba.

Namun ada juga kegiatan produksi yang tujuannya bukan untuk

mencari laba. Seperti yayasan sosial, keagamaan dll. Hasil suatu

produksi dapat berupa barang dan jasa.

Dewasa ini. perusahaan merupakan salah satu bagian penting

dalam kehidupan masyarakat modern. Hal ini merupakan perusahaan

merupakan pusat aktivitas manusia untuk memenuhi kehidupannya

sehari-hari. Perusahaan memiliki kontribusi penting bagi negara

karena merupakan sumber pendapatan negara dari sektor pajak. dan

untuk sektor lain perusahaan juga sangat penting bagi kehidupan sosial

1 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 125.

bermasyarakat karena membuka suatu lapangan pekerjaan bagi kaum

pengangguran.

Usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan.

sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan

perdagangan, yang mengandung makna melakukan kegiatan terus

menerus, terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan. 2

Obat adalah semua bahan tunggal/campuran yang dipergunakan

oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna

mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Sedangkan

menurut undang-undang adalah suatu bahan atau campuran bahan

untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah,

mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala

penyakit luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau

hewan termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia.

Dapat dibayangkan jika sinyalemen Menteri Kesehatan ini

benar, berarti dari iklan obat-obatan yang disiarkan di televisi tidak

satu pun yang memberikan informasi yang jujur. Itu baru di satu

media, belum di media lainnya, seperti media audio dan media cetak

yang tersebar diseluruh Indonesia. Sesungguhnya apa yang

diungkapkan Menteri Kesehatan sejak lama menjadi keluhan pengamat

dan aktivitas perlindungan konsumen. Frekuensi keluhan itu terus

meningkat, terutama sejak diperbolehkannya kembali siaran iklan di

2 Sri Redjeki Hartono, 2000, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, CV. Mandar Maju, Bandung, hal V.

televisi. Namun keluhan-keluhan demikian biasanya tidak mendapat

publikasi yang luas karena berbagai pertimbangan komersial.

Untuk melakukan pengawasan demikian khususnya yang

berkaitan dengan periklanan diterbitkan Surat Keputusan Bersama

Menteri dan Menteri Penerangan (No.252/Menkes/SKB/VIII/80 dan

No.l22/Kep/Menpen/1980) tentang Pengendalian dan Pengawasan

Iklan Obat, Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Alat Kesehatan

(OMKA). Selain mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No.23

Tahun 1992 tentang Kesehatan. dalam melakukan pengawasan

Direktorat Jendral POM sampai sekarang masih mendasarkan dari

pada Ordonasi Pemeriksaan Bahan Farmasi (Staatsblad 1936 No.660).

Masalah iklan obat, misalnya antara lain diatur dalam Surat Keputusan

Menteri Kesehatan No. 0282-3/A/SK/XI/90 tentang Kriteria

Terperinci, Kelengkapan Permohonan dan Tata Laksana Pendaftaran

Obat Jadi.

Untuk obat-obatan tidak diperkenankan untuk diiklankan

selama belum didaftarkan di Departemen Kesehatan (Pasal 3 Peraturan

Menteri Kesehatan No.246/Menkes/Per/V/1990). Dalam peraturan ini

juga ditegaskan iklan yang diberikan tidak boleh menyimpang dari apa

yang disetujui dalam pendaftaran. Dalam praktiknya. ternyata banyak

sekali iklan yang ditayangkan di berbagai media yang melenceng dari

naskah yang diserahkan ke dan disetujui oleh Direktorat Jendral POM.

Ironisnya ancaman saksi yang diberikan Departemen Kesehatan mulai

teguran pembatalan pendaftaran, sampai dengan pencabutan izin usaha

industri obat yang bersangkutan.

Selama ini tampaknya memang tidak ada niatan dari pihak-

pihak yang mempunyai kewenangan seperti DPR RI, pemerintah dan

organisasi perusahaan periklanan untuk membuat peraturan Undang-

Undang Periklanan, sehingga permasalahan yang ada terkait dengan

periklanan sering berlarut-larut dan akan semakin banyak kasus-kasus

kerugian yang di alami oleh konsumen tanpa sampai diperkarakan,

karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai

adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen,

seharusnya lembaga-lembaga yang terkait mampu memberikan

kontribusi dan pencerahan terhadap masyarakat agar kedepannya

masyarakat tidak mudah tertipu dengan kegiatan pelaku usaha yang

menghalalkan segala cara untuk merauk keuntungan yang besar.

Dengan adanya langkah yang ditempuh oleh pihak yang berwenang

tersebut. secara tidak langsung dapat meningkatkan harkat pelaku

usaha nasional khususnya pelaku usaha yang mengiklankan produknya

melalui iklan media massa.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan

peningkatan upaya untuk melindunginya. hal ini dimaksudkan agar

tercipta keseimbangan posisi konsumen dan pelaku. Namun sebaliknya

perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada

konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha-usaha pelaku usaha.

karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu yang esensial dalam

perekonomian Negara.”

Untuk mengatasi permasalahan yang ada pemerintah

mengeluarkan suatu landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

selanjutnya disingkat UUPK, yang memberikan perlindungan kepada

konsumen tidak hanya dibidang hukum materiil yang bermaksud

mencegah timbulnya kerugian konsumen, tapi juga dibidang hukum

acara yang dimaksudkan untuk memudahkan konsumen dalam

menuntut pemulihan haknya kepada pelaku usaha. Baik melalui

pengadilan maupun di luar pengadilan.

Perkembangan perlindungan konsumen yang paling berarti

adalah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK,

yang memberikan perlindungan kepada konsumen tidak hanya di

bidang hukum materil yang bermaksud mencegah timbulnya kerugian

konsumen. tapi juga di bidang hukum acara/hukum formal yang

dimaksudkan untuk memudahkan konsumen dalam menuntut

pemulihan haknya kepada pelaku usaha. baik melalui pengadilan

maupun diluar pengadilan. Konsumen adalah individu atau kaum

rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan

personal, produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan

pembelian untuk tujuan produksi. “Lahirnya UUPK tersebut

diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih

menyadari akan segala hak dan kewajiban yang dimiliki terhadap

pelaku usaha seperti yang dapat kita baca pada konsiderans undang-

undang tersebut bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat

konsumen perlu peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian.

kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya

serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang

bertanggungjawab.3 Dalam Pasal 19 UUPK ditentukan bahwa pelaku

usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Sehubungan dengan pasal tersebut di atas, kewajiban utama pelaku

usaha adalah menjaga dan menjamin mutu, keamanan, dan

kemanfaatan serta kegunaan produknya. Dalam rangka melindungi

konsumen, pengawasan mutu produk yang diiklankan di media massa

baik oleh pelaku usaha. pihak stasiun televisi maupun pemerintah

hams dilakukan secara seksama.4

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis akan menguraikannya

da lam skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan

Bioresonnnz Therapy Terkait Pengiklanan Obat Yang Menyesatkan

3 Celina Tri Siwi Kristiyanti,SH.,M.Hum., 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Sinar Grafika, Jakarta, h.l18

4 Ahmad Mini dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 125.

Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas adapun rumusan masalah dalam

penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku

perlindungan hukum. terkait standar keamanan terhadap konsumen

pada perusahaan Bioresonnnz Therapy berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen ?

2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan Bioresonnnz Therapy

terhadap konsumen terkait pengiklanan obat bebas yang

menyesatkan ditinjau berkaitan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk lebih terarahnya tulisan ini perlu kiranya diadakan

pembatasan terhadap permasalahan tersebut. Hal ini untuk

menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari permasalahan

yang dikemukakan, adapun ruang lingkup dari tulisan ini adalah

sebagai berikut :

1. Aspek perlindungan hukum, terkait standar keamanan terhadap

konsumen pada perusahaan Bioresonnm Therapy berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen.

2. Tanggung jawab perusahaan Bioresonnnz Therapy terhadap

konsumen terkait pengiklanan obat-obatan yang menyesatkan

ditinjau berkaitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Perbedaan penulisan hukum ini dengan karya peneliti lain adalah :

No Judul Penelitian Penulis Permasalahan1 PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP

DOKTER APABILA

DIDUGA

MELAKUKAN

MALPRAKTIK

MEDIK

Ni Nyoman

Happy Sukerti

1) Upaya apa yang dapat

dilakukan oleh dokter

apabila diduga melakukan

malpraktik medik?

2) Bagaimana perlindungan

hukum terhadap dokter

apabila diduga melakukan

malpraktik medik2. TANGGUNG JAWAB

PELAKU USAHA

TERHADAP

KONSUMEN YANG

MENGALAMI

Anak Agung

Ayu Manik

Pratiwiningrat

1) Siapa pihak pelaku usaha

yang harus bertanggung

jawab terhadap konsumen

yang mengalami kerugian

KERUGIAN AKIBAT

PRODUK MAKANAN

KEDALUARSA

akibat produk makanan

kedaluarsa?

2) Bagaimana mengenai

prinsip tanggung jawab

dan system pembuktian

dalam tuntutan ganti rugi

konsumen yang dirugikan

akibat produk makanan

kedaluarsa?

Terdapat sedikit kemiripan dimana suatu barang yang cacat

produk atau tidak sesuai yang diteliti dari penelitian ini atau baru

dengan penelitian yang sudah ada. namun dapat dilihat perbedaan dari

penelitian ini adalah :

Penelitian Baru Penelitian Yang Sudah Ada1. Objek penelitian berbeda, yakni

meneliti suatu obat-obatan, dan lain

sebagainya.

1. Objek penelitiannya lebih pada

obat-obatan yang berkaitan dengan

cara minum obat yang benar.2. Pihak-pihak yang terkait hanya

terhadap dua belah pihak

2. Pihak-pihak yang terkait mencakup

lebih dari dua belah pihak

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini sudah barang tentu nantinya mempunyai tujuan

yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Tujuan umum.

Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

proses tanggung jawab perusahaan Bioresonnnz Therapy terkait

pengiklanan obat-obatan yang menyesatkan ditinjau berdasarkan

undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen.

2. Tujuan khusus.

a. Untuk memahami perlindungan hukum, terkait standar

keamanan terhadap konsumen pada perusahaan Bioresonnnz

Therapy berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

b. Untuk memahami bentuk tanggung jawab perusahaan

Bioresonnnz Therapy terhadap konsumen terkait pengiklanan

obat bebas dan obat tradisional yang menyesatkan ditinjau

berkaitan UUPK.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis.

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi

perkembangan Hukum khususnya mengenai perlindungan

hukum terhadap perlindungan hukum terhadapperlindungan

hukum, terkait standar keamanan terhadap konsumen pada

perusahaan Rioresonnnz Therapy berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen.

b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbangan

pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan umumnya di

bidang ilmu hukum Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat

digunakan sebagai acuan bagi tulisan-tulisan yang sejenis di

kemudian hari.

2. Manfaat praktis.

Selain manfaat teoritis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan

juga mampu memberikan manfaat praktis, yaitu :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan

bagi pelaku usaha untuk mengetahui akibat hukum apabila

perusahaan tidak memenuhi prestasinya.

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang

baik bagi pelaku usaha dan konsumen terhadap tanggung

jawab pelaku usaha kepada konsumen yang telah dirugikan.

1.7 Landasan Teoritis

Suatu landasan teoritis dalam pembahasan yang bersifat ilmiah

memiliki kegunaan lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan

fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Disamping itu

suatu landasan teoritis dapat memberikan petunjuk terhadap

kekurangan-kekurangan pada suatu pengetahuan penelitian. 5

Pertanggung jawaban berasal dari kata “tanggung jawab” yang

berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan,

diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak

lain.6 Jika dikaitkan dengan kata pertanggung jawaban berarti kesiapan

untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan

dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak

lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Setiap orang yang

menimbulkan akibat dari sikap sendiri maupun pihak lain harus

melakukan tanggung jawab yang sesuai dengan perjanjian yang kedua

belah pihak sepakati.

5 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, hal 12

6 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hal 1139

Dalam hal ini teori yang digunakan adalah pertanggung jawaban

perdata, pada Pasal 1365 KUHPerdata bahwa “Tiap perbuatan

melanggar hukum yang membawa kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut”. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan

melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur

kesengajaan maupun kelalaian).

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dari tiga ketegori tersebut terdapat model tanggung javvab hukum

adalah :

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan

kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian

sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat

dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (UUPK), merupakan salah satu usaha menuju sistem yang

lebih adil bagi konsumen terutama dari segi perlindungan hukumnya.

Dalam UUPK ketentuan tentang product liability diatur untuk semakin

memperkuat perlindungan terhadap konsumen. Bagi pihak produsen

sendiri, dengan adanya peraturan tersebut, memberikan keuntungan

berupa bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga

produknya memiliki daya saing tinggi ditengah serbuan masuknya

produk-produk asing.

Dalam prinsip product liability berlaku sistem tanggung jawab

mutlak merupakan prinsip tanggung jawab di mana kesalahan tidak

dianggap sebagai faktor yang menentukan. Dalam tanggung jawab

mutlak tidak hams ada hubungan antara subyek yang bertanggung

jawab dan kesalahannya. Jika konsumen yang merasa dirugikan atas

produk yang dihasilkan suatu produsen atau pelaku usaha, maka itu

menjadi dasar untuk bisa menggugat produsen yang bersangkutan

tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku usaha atau produsennya.

Pelaku usaha dan atau produsen bisa terlepas dari tanggung jawab itu

jika dia bisa membuktikan bahwa kesalahan itu merupakan kesalahan

konsumen atau setidaknya bukan kesalahannya; sebaliknya ia akan

dikenai tanggung jawab jika tidak bisa mampu membuktikan tuntutan

konsumen itu. UUPK mengatur hal ini dalam pasal 19 ayat 5, pasal 27

dan pasal 28.7

Prinsip tanggung jawab ini penting untuk diterapkan karena :

1. Konsumen tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk

membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan

7 Mumu Muhajir, 2007, Penerapan Prinsip Product Liability, http://kataloghukum.blogspot.co.id/2008/01/penerapan-prinsip-product-liability.html di akses pada tanggal 1 November 2015

distribusi yang kompleks, mengingat terbatasnya informasi dan

kemampuan lainnya seperti modal.

2. Asumsinya produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-

waktu ada gugatan atas kesalahannya.

3. Asas ini dapat memaksa pelaku usaha untuk lebih berhati-hati.

Dalam setiap perjanjian tentu ada suatu hak dan kewajiban

yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. baik bagi konsumen

dan pelaku usaha. Hak-hak konsumen dapat dilihat pada Pasal 4

UUPK dijelaskan mengenai kewajiban dari pelaku usaha.

Adapun hak-hak konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 4

UUPK, antara lain :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar. jelas, dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan. dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian. apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya juga perlu

memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus diembannya. Dalam

Pasal 7 UUPK menjelaskan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi

penjelasan penggunaan obat;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen seeara benar dan jujur

serta tidak diskriminatif;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang

dan/atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji. dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas

kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang

dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian.

1.8. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah ini tidak akan

melepaskan am dari suatu metode penelitian. Hal ini dimaksudkan agar

karya tulis tersebut dapat memenuhi syarat-syarat dari suatu karya ilmiah.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis

ini adalah:

1.8.1. Jenis penelitian

Penelitian hukum dibedakan dalam dua macam yaitu

penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis

penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan

antara ideal hukum, das sollen dengan realitas hukum, das sein.8

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang

merumuskan fenomena hukum mengenai adanya kesenjangan antara

8 Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni

Sebuah Alternatif, Universitas Trisakti. Jakarta, h. 43.

norma dengan perilaku masyarakat. Dalam penelitian hukum

empiris, hukum dikonsepkan sebagai gejala empiris yang dapat

diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian hukum empiris

dilakukan dengan meneliti hukum baik mengenai prosesnya,

interaksinya, penerapannya ataupun pengaruhnya dalam kehidupan

masyarakat.

1.8.2. Jenis pendekatan

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa jenis

pendekatan, yaitu : Pendekatan fakta (The Fact Approach)

Pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) Pendekatan

fakta didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari data-data di

lapangan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan

perundang-undangan adalah pendekatan yang didasarkan pada

hukum positif di Indonesia, yakni berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini.

1.8.3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan suatu

keadaan atau gejala tertentu dan menentukan ada tidaknya hubungan

antara suatu gejala dengan gejala lainnya dimasyarakat. Dalam

penelitian ini akan menggambarkan perlindungan hukum bagi

konsumen pengguna obat berdasarkan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.8.4. Data dan Sumber data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh

langsung dari sumberaya baik melalui wawancara, observasi maupun

laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah

oleh peneliti.9 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan

melakukan penelitian secara langsung di Perusahaan Bioresonnnz

Therapy.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari

bahan-bahan pustaka.10 Data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki

kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan

dalam penelitian ini antara lain :a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

9 Zainudin AH, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika. Jakarta, h. 106.

10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Nonnatif, PT Raja

Grafindo PErsada, Jakarta, h. 12.

d. Surat Keputusan Bersama Menteri dan Meteri Penerangan

(No.252/Menkes/SKB/VIII/80 dan

No.122/Kep/Menpen/1980) tentang Pengendalian dan

Pengawasan Iklan Obat, Makanan, Minuman, Kosmetik, dan

Alat Kesehatan (OMKA).e. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,

dalam melakukan pengawasan Direktorat Jendral POM

sampai sekarang masih mendasarkan dari pada Ordonasi

Pemeriksaan Bahan Farmasi (Staatsblab 1936 No.660).f. Surat Keputusan Meteri Kesehatan No.0282-3/A/SK/XI/90

tentang Kriteria Terperinci, Kelengkapan Permohonan dan

Tata Laksana Pendaftaran Obat Jadi.g. Departemen Kesehatan (Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan

No.246/Menkes/Per/V/1990). 2. Bahan hukum sekunder; yakni bahan hukum yang menjelaskan

mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian hukum,

hasil karya ilmiah, literatur-literatur yang ditulis para ahli yang

relevan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian

ini.3. Bahan hukum tersier; yakni bahan hukum yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder seperti kamus , kamus hukum, bahan dari internet.1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik studi

dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang relevan dengan

permasalahan penelitian yakni perlindungan hukum bagi konsumen

pengguna obat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya kepada

responden dan/atau informan untuk memperoleh jawaban-jawaban

yang relevan dengan permasalahan.

1.8.6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan teknik penentuan sampel

penelitian non-probabilitas atau non-random sampling. Teknik non-

probabilitas tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel harus

diambil agar dapat mewakili populasinya. Dalam hal penentuan

sampel ini, untuk menentukan sampel akan digunakan bentuk

Purposive Sampling yakni menarik sampel berdasarkan tujuan

tertentu yang mana sampel yang dipilih dikarenakan telah memenuhi

kriteria dan sifat populasinya, yang dalam penelitian ini mampu

memberikan data terkait tulisan.

1.8.7. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengolahan dan analisis data dilakukan

secara kualitatif. Pengolahan dan analisis data secara kualitatif yaitu

dengan menghubungkan antara data yang diperoleh di lapangan

dengan permasalahan terkait. Setelah dilakukan analisis secara

kualitatif maka data yang diperoleh akan disajikan dengan secara

deskriptif kualitatif dan sistematis. Hal tersebut dimaksudkan dengan

menganalisis data yang didapat, dikaitkan dengan teori-teori dalam

landasan teoritis kemudian disajikan secara mendetail dan tersusun

untuk merampungkan tulisan ini.