analisis keadaan ekonomi politik zaman orde lama, orde baru, reformasi

Analisis Keadaan Ekonomi Politik Zaman Orde Lama, Orde Baru,

dan Reformasi

Oleh :Fadila Ena S. // Findy Rada P. // Hendra Basuki P. // Inas Thahirah

Kondisi Ekonomi Politik Zaman Orde

LamaMasa Pemerintahan Indonesia Orde lama berjalan sekitar 23 tahun yaitu dari tahun 1945-1968 dibawah kepemimpinan sang proklamator Presiden Soekarno.

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan (1945-1949) amat buruk, disebabkan oleh :

Inflasi yang sangat tinggi

Adanya blokade

ekonomi oleh Belanda sejak

bulan November

1945

Eksploitasi besar-besaran

di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang Dilakukan untuk Mengatasi Kesulitan Ekonomi

Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman

Konferensi Ekonomi Februari 1946

Usaha Swasembada Pangan

Pada era orde lama dibawah pimpinan Soekarno, Indonesia menganut politik luar negeri Indonesia Bebas-Aktif.

Soekarno di masa pemerintahannya memiliki andil besar sebagai penentu kebijakan politik luar negeri Indonesia. Namun Soekarno yang anti-kolonialisme pada akhirnya terkesan mencondongkan diri pada komunisme sehingga politik luar negeri Indonesia tidak murni bebas-aktif .

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Lama

Indonesia memiliki kecenderungan untuk menjalin hubungan dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis.

Indonesia pada saat itu juga cenderung berporos ke Timur dan dekat dengan negara-negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet dibandingkan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat.

Politik luar marcusuar di mana dibuat poros Jakarta-Peking-Phyongyang.

Konfrontasi dengan Malaysia

Kondisi Ekonomi Politik Zaman Orde

Baru

Kondisi ekonomi Indonesia ketika Soeharto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun dan defisit APBN lebih besar daripada seluruh jumlah penerimaannya.

Untuk Menekan Inflasi yang Begitu Tinggi, Pemerintah Masa Orde Baru Membuat Beberapa Kebijakan, Antara Lain :

Memperbarui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan

MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi

Memperhatikan sektor ekonomi

Mengundang investasi sebesar-

besarnya, terutama investasi

asing, untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi.

Pada tanggal 3 Juli 1968 sebagai UU No. 6 tahun 1968 Pemerintah Orde Baru memutuskan untuk menerapkan tiga langkah pembangunan ekonomi berikut pada masa awal pemerintahannya, antara lain :

Menjadwalkan kembali pelunasan utang luar negeri

sebagai langkah awal untuk mengembalikan

kepercayaan pihak luar negeri.

Mengendalikan inflasi yang tak

terkontrol melalui program impor komoditi besar-besaran yang di

biayai oleh pinjaman-

pinjaman hasil re-negoisasi.

Langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah orde baru adalah melaksanakan Pembangunan Nasional.

Sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai pembangunan nasional yang direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang.

Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita).Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun.

Trilogi Pembangunan

Pemerataan pembangunan dan

hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi

seluruh rakyat.

Stabilitas nasional yang sehat dan

dinamis.Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan

Karena kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, pembangunan yang dilakukan hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat.

Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian.

Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997

Kondisi Ekonomi Politik Zaman

Reformasi

Reformasi

Diawali pada tahun199

8

Tahun 1998 merupakan tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di Asia yang dampaknya sangat terasa di Indonesia.

Perekonomian Indonesia pada saat awal pemerintahan Presiden B.J Habibie sudah diambang kebangkrutan. Produksi macet, cadangan devisa menipis karena ekspor tersendat, banyak pengangguran, dan

terjadinya inflasi.

Bapak B.J Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)

Bapak Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berati untuk

menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan

Abdurraman Wahid berakhir karena pemerintahannya menghadapi

masalah konflik antar etnis dan antar agama.

Ibu Megawati (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)

Masa kepemimpinan Megawati mengalami masalah-masalah yang mendesak yang harus diselesaikan yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.

Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun

Kebijakan privatisasi BUMN

1

2

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-2014)

Mengurangi subsidi BBM atau dengan

kata lain menaikkan harga

BBM

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

bagi masyarakat

miskin

Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki

iklim investasi.

Lembaga kenegaraan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang

dijalankan pada pemerintahan SBY mampu memberantas para koruptor

tetapi masih tertinggal jauh dari jangkauan sebelumnya

Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

TERIMA KASIH