Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

P U T U S A N

No. 807 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

1. POTJOET NASROEMI.

2. POTJOET CHADIJAH.

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pattimura Lorong Cot

Jeumpa No. 1, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturrah-

man, Kota Banda Aceh

3. TGK. AINAL MARDHIAH, bertempat tinggal Pattimura No. 79-

C, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota

Banda Aceh.

4. TGK. PUTROU SAFIAHTUDDIN, bertempat tinggal Desa

Pineueng, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

5. TGK. PUTROU SAFAR, bertempat tinggal Kelurahan Suka-

ramai, Keca-matan Bairurrahman, Kota Banda Aceh.

6. TWK. MUHAMMAD ALAIDIN, bertempat tinggal Jalan Patti-

mura Lorong Cot Jeumpa No. 1, Kelurahan Sukaramai, Keca-

matan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

7. T. SYAIFUL ASRI, bertempat tinggal T. Bintara Pineueng I

No. 18 Desa Pineueng, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda

Aceh.

dalam hal ini memberi kuasa kepada RASMITA, SH.,

Advokat, berkantor di Jalan Tgk. Syech Mudawali No. 23-D

Banda Aceh.

Para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II dahulu para

Penggugat/para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq.

GUBERNUR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUS-

SALAM, Cq. WALIKOTA BANDA ACEH, alamat Jalan Tgk.

Abu Lam U, Banda Aceh.

2. PEMERINTAH R.I, Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA /

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH,

alamat Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 18 Banda Aceh.

Para Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II – Turut Ter-

mohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II dahulu sebagai para Peng-

gugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II –

Turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Peng-

adilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa kakek para Penggugat bernama almarhum T. Potjoet Oemar

Keumangan semasa hidupnya sebagai Zellbestuurder/Uleebalang Negeri

Keumangan – Beureunun Pidie, yang pada tahun 1935 oleh pemerintah

Kolonial Belanda diasingkan ke Ulee-Lheue, Onderafdeeling Koetaradja, atau

sekarang Desa Ulee-Lheue, Kecamatan Mauraxa, Kota Banda Aceh, Propinsi

Nanggroe Aceh Darussalam ;

Bahwa selama tinggal menetap di Desa Ulee-Lheue, kakek para Peng-

gugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan memiliki 3 (tiga) bidang tanah

yang dibelinya dari penduduk setempat :

1. Sebidang tanah kebun/pekarangan seluas ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar)

terletak di Dusun Kakap, Desa Ulee-Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota

Banda Aceh, dengan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Tanah dibeli almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan dari Tuan Lyasi se-

orang Tionghoa dan diatas tanah ini dahulunya didirikan rumah berdinding

bambu sebagai tempat tinggal T. Potjoet Oemar Keumangan, rumah ini di-

sebut “ Rumoh Huk “, sehingga tanah ini dikenal dengan sebutan “ Tanah

Rumoh Huk “ ;

2. Sebidang tanah kebun/pekarangan seluas ± 3,5 Ha (kurang lebih tiga koma

lima hektar) terletak di Dusun Alu-Alu, Desa Ulee-Lheue, Kecamatan

Meuraxa, Kota Banda Aceh dengan batas-batasnya seperti tersebut dalam

surat gugatan ;

Tanah ini dibeli almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan dari Tuan Y. Boen

penduduk setempat dan diatas tanah ini dahulunya didirikan rumah papan

berlantai dua yang ditempati almarhum Musa beserta keluarganya selaku

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

pembantu almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan. Rumah ini disebut “

Rumah Santeut “, dan dibongkar ketika tentara Jepang masuk ke Aceh,

sehingga tanah ini dikenal dengan sebutan “ Tanah Rumoh Santuet “ ;

3. Sebidang tanah neuhen/tambak ikan yang bersebelahan dengan tanah

rumoh Santuet seluas ± 3,5 Ha (kurang leih tiga koma lima hektar) terletak

di Pantai Cermin, Desa Ulee-Lheue, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh

dengan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Namun dalam perkara ini para Penggugat hanya menggugat tanah rumoh Huk

dan tanah rumoh Santeut, dan untuk selanjutnya disebut tanah-tanah sengketa ;

Bahwa pada tahun 1940 kakek para Penggugat almarhum T. Potjoet

Oemar Keumangan memberi kuasa kepada Tuanku Djohan Ali salah seorang

anak menantunya untuk mengurus, memelihara dan menjaga keseluruhan

tanah sengketa dan tidak lama kemudian T. Potjoet Oemar Keumangan

meninggal dunia dengan meninggalkan harta tanah-tanah sengketa disamping

juga meninggalkan sejumlah ahli waris, sebahagiannya adalah para Penggugat.

Sehingga secara hukum para Penggugat berkompeten dan berkapasitas

mengajukan gugatan ini ;

Bahwa selanjutnya tanah-tanah sengketa tersebut diberikan pinjam pakai

oleh Tuanku Djohan Ali kepada warga masyarakat untuk didirikan rumah tinggal

mengingat masyarakat itu warga pendatang yang tidak memiliki tanah untuk

didirikan rumah tempat tinggal sedangkan tanah neuhen tetap dikelola oleh

almarhum Musa, pembantu almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan di kemu-

dian hari tanah kebun/pekarangan ini berganti-ganti pula masyarakat yang

menempatinya, namun secara fisik dan hukum tanah-tanah sengketa tetap milik

almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan ;

Bahwa sekitar tahun 2000 pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini

Tergugat I mencanangkan Pembangunan Pelabuhan Ulee Lheue beserta

sarana penunjang lainnya di Desa Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota

Banda Aceh dengan biaya Tergugat I yang lokasinya juga meliputi tanah-tanah

sengketa milik kakek para Penggugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan

tersebut ;

Bahwa untuk merealisasikan pembangunan proyek pelabuhan Ulee

Lheue beserta sarana penunjangnya dimaksud, dimulai dengan kegiatan

pengadaan tanah lokasi dan pembebasan bangunan masyarakat ;

Bahwa untuk itu ternyata Tergugat I telah secara tanpa hak dan tanpa

suatu alas hukum telah mengklaim tanah-tanah sengketa milik kakek para

Penggugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan sebagai tanah negara

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

dalam hal ini milik pemerintah Kota Banda Aceh, selanjutnya melaksanakan

pembangunan proyek pelabuhan Ulee Lheue beserta sarana penunjangnya

diatas tanah-tanah sengketa dengan mengambil, menggarap, mengerjakan

dengan merubah bentuk tanah sengketa dari bentuk semula secara tanpa izin

dari ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan dan tanpa ganti rugi

sama sekali, sehingga secara hukum tindakan ini jelas-jelas merupakan

perbuatan melawan hukum ;

Bahwa tindakan Tergugat I mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai

miliknya adalah berdasarkan masukan dan penetapan dari Tergugat II yang

secara tanpa hak dan sewenang-wenang telah menetapkan tanah-tanah seng-

keta milik kakek para Penggugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan

sebagai tanah negara yang dapat dimiliki oleh pemerintah Kota Banda Aceh,

sehingga dengan demikian Tergugat II secara hukum telah pula melakukan

perbuatan melawan hukum ;

Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-

Tergugat atas tanah-tanah sengketa milik kakek para Penggugat almarhum T.

Potjoet Oemar Keumangan telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat

selaku ahli waris, baik kerugian materil maupun moril :

a. Kerugian Materil :

Berupa kehilangan hak atas harga tanah yang setiap meternya Rp.375.000,-

sehingga kerugian materil seharga ± 4,5 Ha tanah berjumlah = ± 4,5 Ha

(± 45.000 M2) x Rp.375.000,- = Rp.16.875.000.000,- (enam belas milyar

delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

b. Kerugian Moril :

Tercemarnya nama baik keluarga besar almarhum T. Potjoet Oemar

Keumangan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat-Tergugat tersebut

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Kerugian mana secara hukum harus dibayar secara tunai dan seketika oleh

Tergugat-Tergugat selaku pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang

diderita para Penggugat selaku ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar

Keumangan ;

Bahwa pada prinsipnya para Penggugat dan para ahli waris almarhum T.

Potjoet Oemar Keumangan lainnya tidak keberatan dan sangat mendukung

program pemerintah pembangunan pelabuhan baru beserta sarana penunjang-

nya di Ulee Lheue yang sebagian lokasinya berada di atas tanah-tanah seng-

keta milik kakek para Penggugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan.

Karena hal itu untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintah. Namun

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

para Tergugat tidak boleh mengabaikan begitu saja hak-hak para ahli waris

almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan atas tanah-tanah sengketa milik

almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan tersebut. Lazimnya para Tergugat

mengajak ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan bermusyawarah

atas pengembalian tanah-tanah sengketa. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan

para Tergugat, sehingga wajar dan sangatlah tepat perkara ini diajukan ke

Pengadilan untuk diputus dan diselesaikan ;

Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat

I yang mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai miliknya dalam hal ini pemerin-

tah Kota Banda Aceh atas penetapan Tergugat II yang menetapkan tanah-tanah

sengketa sebagai tanah negara yang dapat dimiliki Tergugat I telah menghilang-

kan hak-hak para Penggugat dan ahli waris lainnya atas tanah-tanah sengketa

milik almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan, yang pada saat ini diatas tanah-

tanah sengketa sedang berlangsung pengerjaan pembangunan pelabuhan Ulee

Lheue beserta sarana penunjannya milik Tergugat I, maka beralasan hukum

Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi tanah-tanah sengketa sebesar

Rp.16.875.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta

rupiah) dengan tunai dan seketika kepada para Penggugat untuk dikembalikan

kedalam boedel warisan peninggalan almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan ;

Bahwa bilamana Tergugat I tidak bersedia membayar ganti rugi tersebut,

maka beralasan hukum Tergugat-Tergugat dihukum untuk mengembalikan

kepada para Penggugat tanah-tanah sengketa milik almarhum T. Potjoet Oemar

Keumangan sesuai bentuk semula dengan segera dan seketika terlepas dari

ikatan apapun dengan pihak lain untuk dikembalikan kedalam boedel warisan

peninggalan almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan, bila perlu dengan ban-

tuan alat negara ;

Bahwa mengingat itikad buruk Tergugat-Tergugat atas tanah-tanah seng-

keta serta untuk menghindari kesukaran dalam melaksanakan isi putusan per-

kara ini nantinya, mohon pula diletakkan sita jaminan atas tanah-tanah seng-

keta ;

Bahwa untuk menjamin segera dilaksanakannya putusan dalam perkara

ini nantinya mohon pula Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng dihukum

membayar uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bilamana

lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum

tetap sampai dijalankan ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 R.Bg putusan perkara ini

dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada verzet, banding maupun

kasasi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, para Penggugat mohon

kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh berkenan memberikan putusan sebagai

berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya ;

2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;

3. Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar

Keumangan dan memiliki kapasitas mengajukan gugatan ini ;

4. Menyatakan tanah-tanah sengketa dengan letak, luas dan batas-batas ter-

sebut dalam point 2.1 dan 22 posita gugatan adalah milik kakek para Peng-

gugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan ;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah-tanah sengketa

sebagai tanah negara dalam hal ini milik pemerintah Kota Banda Aceh dan

membangun pelabuhan diatasnya tanpa izin dari para Penggugat selaku

ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan merupakan perbuatan

melawan hukum ;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menetapkan tanah-tanah sengketa

sebagai tanah negara merupakan perbuatan melawan hukum ;

7. Menghukum Tergugat I membayar kepada para Penggugat gati rugi tanah-

tanah sengketa sebesar Rp.16.875.000.000,- (enam belas milyar delapan

ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tunai dan seketika untuk

dikembalikan kedalam boedel warisan peninggalan almarhum T. Potjoet

Oemar Keumangan, namun bila tidak bersedia, agar menghukum Tergugat-

Tergugat mengembalikan kepada para Penggugat tanah-tanah sengketa

milik almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan sesuai bentuk semula dengan

segera dan seketika terlepas dari ikatan apapun dengan pihak lain untuk di-

kembalikan ke dalam boedel warisan peninggalan almarhum T. Potjoet

Oemar Keumangan, bila perlu dengan bantuan alat negara ;

8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar keru-

gian moril yang diderita para Penggugat selaku ahli waris almarhum T.

Potjoet Oemar Keumangan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

secara tunai dan seketika ;

9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar uang

paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalan-

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

kan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum

tetap sampai dijalankan nantinya ;

10. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan serta merta kendatipun ada

verzet, banding maupun kasasi ;

11. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum ;

A t a u :

Bilamana Ibu Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan

putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan

eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa menurut hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini hanya atas dasar dalil-dalil

gugatan para Penggugat pada point 8 yang menyebutkan tindakan Tergugat I

yang mengklaim tanah obyek perkara sebagai miliknya adalah didasari pada

masukkan dan penetapan dari Tergugat II adalah tidak benar, yang benar tanah

obyek perkara berdasarkan inventarisasi, Tergugat II dengan instansi terkait

lainnya didukung fakta-fakta dilapangan maupun data-data yang ada pada Ter-

gugat II ternyata tanah obyek perkara merupakan tanah negara, sebagai

konsekwensi dari pendataan tersebut maka dikeluarkannya/ditetapkan Keputus-

an Tata Usaha Negara oleh Badan atau TUN terhadap obyek perkara sebagai

tanah negara, oleh karena itu menurut hemat Tergugat I yang berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini adalah peradilan Tata

Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Banda Aceh ;

Bahwa subyek gugatan keliru dan salah alamat, karena para Penggugat

dalam gugatannya telah menggugat Walikota Banda Aceh dalam kapasitasnya

sebagai Kepala Daerah dan Badan Eksekutif Daerah, selaku Tergugat I

seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah/

Pembebasan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan pelabuhan Ulee Lheue

dan sarana penunjang lainnya karena Badan atau intansi terkait tersebutlah

yang paling berwenang terhadap pengadaan/pembebasan tanah obyek perkara,

oleh karena itu gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II juga mengaju-

kan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat-Penggugat pada angka 8

adalah tidak benar Tergugat II telah memberikan masukkan dan penetapan

kepada Tergugat I menyangkut tanah obyek perkara adalah milik Tergugat I,

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

tetapi yang benar adalah berdasarkan kenyataan berdasarkan fakta-fakta yang

ada baik dilapangan maupun data-data yang ada pada Tergugat II bahwa tanah

obyek perkara adalah tanah negara. Dengan didasari fakta-fakta hukum ter-

sebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh yang oleh Undang-

Undang telah diberi wewenang untuk meneliti status suatu bidang tanah, secara

sah dan meyakinkan menyatakan tanah terperkara adalah tanah negara.

Berdasarkan alasan Penggugat-Penggugat pada angka 8 tersebut, Penggugat

tidak dapat membantah begitu saja terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha

Negara yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu

Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa perkara

dimaksud, akan tetapi kompetensinya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Banda Aceh ;

Bahwa Penggugat-Penggugat telah keliru dan salah alamat, karena

Penggugat-Penggugat didalam gugatannya antara lain yang digugat adalah

Walikota Banda Aceh selaku Tergugat I, berdasarkan peraturan perundang-

undangan Walikota merupakan Pejabat Negara baik selaku Kepala Wilayah

maupun selaku Kepala Daerah. Namun demikian selaku Kepala Daerah tugas

dan wewenang Walikota Banda Aceh adalah menyelenggarakan pemerintahan

umum di Kota Banda Aceh. Disamping itu ada tugas-tugas khusus yang di-

delegasikan oleh Pemerintah Pusat selaku Kepala Wilayah antara lain sebagai-

mana yang telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI No. 55 tahun 1993

Walikota adalah ditunjuk selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah di wilayahnya.

Sedangkan instansi terkait lainnya adalah sebagai anggota. Dengan berpijak

kepada ketentuan hukum yang telah Tergugat II kemukakan diatas, maka

secara hukum gugatan Penggugat-Penggugat terhadap Walikota Banda Aceh

tersebut adalah lari dari koridor hukum karena tidak jelas kapasitas Tergugat,

oleh karena itu gugatan Penggugat-Penggugat kabur (obscuur libel), maka

Pengadilan Negeri Banda Aceh harus menyatakan gugatan Penggugat-

Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah

mengambil putusan, yaitu putusan No. 26/PDT.G/2001/PN.BNA tanggal 8 April

2002 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

- Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar

Keumangan dan memiliki kapasitas mengajukan gugatan ini ;

- Menyatakan tanah-tanah terperkara dengan letak, luas dan batas-batas ter-

sebut dalam point 2.1 (tanah pertama) dan 2.2 (tanah kedua) dari posita

gugatan adalah milik kakek para Penggugat almarhum T. Potjoet Oemar

Keumangan ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah-tanah terperkara

sebagai tanah negara dalam hal ini dikuasai pemerintah Kota Banda Aceh

dan membangun pelabuhan diatasnya tanpa izin dari para Penggugat selaku

ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan merupakan perbuatan

melawan hukum ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menetapkan tanah-tanah terperkara

sebagai tanah negara merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada para Penggugat ganti rugi

tanah perkara (tanah kedua) sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar

lima ratus juta rupiah) dengan tunai dan seketika untuk dikembalikan ke-

dalam boedel warisan peninggalan almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan ;

- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan isi

putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum

tetap sampai dijalankan nantinya ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini seluruhnya berjumlah

Rp.207.750,- (dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergu-

gat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Banda Aceh dengan putusan No. 24/Pdt/2002/PT-Aceh tanggal 26 Oktober

2002 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-Pembanding, dahulu para

Tergugat ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 26/Pdt.G/2001/

PN-BNA tanggal 8 April 2002 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding-Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

- Menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

- Menghukum para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua

tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus

sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat I/Pembanding pada tanggal 6

November 2002 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding

dan Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 7 November 2000 dan tanggal 30 Juli 2002 diajukan

permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 18 November 2002 dan

tanggal 19 November 2002 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi

No. 26/Pdt.G/2001/PN-BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut

masing-masing pada tanggal 30 November 2002 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Ter-

mohon Kasasi I dan para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi

I/para Termohon Kasasi II yang pada tanggal 14 Desember 2002 dan tanggal

20 Desember 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Peng-

gugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II dan

Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I diajukan

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2002 dan tanggal 2 Januari 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon

Kasasi I/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya

ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 26/Pdt.G/2001/PN-BNA, tanggal 8

April 2002 tentang putusan dalam pokok perkara adalah tindakan yang

keliru dan salah menerapkan hukum. Karena putusan Pengadilan Negeri

Banda Aceh ter-sebut telah diambil secara tepat dan benar dengan

pertimbangan hukum yang sempurna, sehingga telah pula memenuhi rasa

keadilan. Oleh karena- nya putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tetap

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

dipertahankan. Sebaliknya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor :

24/Pdt/2002/ PT-Aceh, tanggal 26 Oktober 2002 yang membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak beralasan hukum dipertahankan dan

harus di-batalkan ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak atau kurang memuat pertim-

bangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang cukup karena tidak

atau kurang menguraikan tentang dasar dan alasan hukum didalam pertim-

bangan putusannya seperti yang diharuskan peraturan perundang-

undangan dan yurisrudensi. Di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali

tidak terdapat uraian alasan-alasan hukum yang cukup dijadikan dasar

untuk tidak membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan

Negeri Banda Aceh. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

seperti itu adalah tidak atau kurang beralasan hukum atau “ onvoeldoende

gemotiveerd “. Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (vide :

putusan Mahkamah Agung RI No. 13 K/Sip/1961, tanggal 1 Pebruari 1961

dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1804 K/Pdt/1984, tanggal 28 Sep-

tember 1985) suatu putusan pengadilan yang tidak berdasar atau

“ ongemotiveerd “ atau “ onvoeldoende gemotiveerd “ harus dianggap batal

atau harus dibatalkan ;

3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah/keliru dalam

menerapkan hukum, karena dalam mengambil putusan dalam perkara ini

bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/

1974 tanggal 14 April 1976. Judex Factie dalam mengambil putusan dalam

perkara ini mendasarkan putusannya pada alat bukti surat T.II.44 yang tidak

memenuhi syarat untuk diajukan dalam pembuktian, karena bukti surat

T.II.44 hanya berupa foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai

dengan aslinya, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara a quo aslinya

tidak dapat diajukan ke persidangan.

Dengan demikian sesungguhnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah

memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah menurut

hukum dan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

yang dimohonkan kasasi ini harus dibatalkan demi hukum ;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dan keliru menerapkan

hukum, hal mana Pengadilan Tinggi Banda Aceh salah mengambil kesim-

pulan atas hasil pembuktian persidangan ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah/keliru dalam memberikan

pertimbangan hukum tentang gambar/sket pemeriksaan setempat/pemerik-

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

saan lapangan, dimana menurut Pengadilan Tinggi Banda Aceh berdasar-

kan gambar sket pemeriksaan setempat tersebut, tanah para Pemohon

Kasasi I/para Penggugat masih ada dan berada diluar areal pelabuhan.

Padahal berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dihadiri oleh para pihak

yang berperkara, terbukti bahwa tanah sengketa telah dimanfaatkan oleh

Termohon Kasasi I/Tergugat I untuk membangunan pelabuhan Ulee Lheue

beserta sarana penunjangnaya dan hal tersebut tidak dibantah oleh para

Termohon Kasasi/para Tergugat.

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menilai pemeriksaan

setempat tersebut secara keseluruhan, akan tetapi hanya berpatokan pada

sket/gambar pemeriksaan lapangan dimana disebutkan batas sebelah Timur

adalah pelabuhan Fery. Padahal areal pelabuhan tersebut bukan hanya

pelabuhan Fery saja, akan tetapi juga ada sarana penunjangnya yang

keseluruhannya dibangun diatas tanah terperkara . oleh karena putusan

Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah didasarkan atas pertimbangan hukum

yang salah, maka sudah seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Banda

Aceh tersebut dibatalkan ;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dan keliru menyimpulkan

tanah terperkara milik para Pemohon Kasasi/para Penggugat masih ada dan

belum terkena proyek pelabuhan. Karena disamping hasil pemeriksaan

setempat sebagai fakta hukum yang sempurna yang menyimpulkan tanah

milik para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah diambil menjadi lokasi

pelabuhan Fery Ulee Lheue, juga keterangan para saksi para Pemohon

Kasasi/para Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain dengan

tegas menyatakan bahwa tanah para Pemohon Kasasi/para Penggugat

tidak ada lagi sudah dibangun pemerintah menjadi pelabuhan. Hal ini

dengan jelas menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah

salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

II/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie dalam memutus perkara ini jelas dan nyata telah keliru

menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana

mestinya. Dimana berdasakan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap dan

juga berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Aceh dalam

putusan No. 24/PDT/2002/PT-ACEH halaman 4, baik didalam Peta Situasi

Proyek Dermaga Penyeberangan maupun didalam gambar sket pemerik-

saan setempat nyata dan jelas tanah sengketa tidak berada dan tidak ter-

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

dapat dalam lokasi Proyek Dermaga Peyeberangan. Tanah sengketa yang

didalilkan para Penggugat/para Termohon Kasasi telah tidak ternyata ada

dalam lokasi Proyek Dermaga Penyeberangan, maka tidak ada alasan

hukum bagi Judex Factie untuk mengabulkan gugatan para Penggugat/para

Termohon Kasasi dan berdasarkan hukum gugatan para Penggugat/para

Termohon Kasasi seharusnya ditolak ;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutus perkara ini nyata

dan jelas telah keliru menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum

tidak sebagaimana mestinya. Dimana berdasarkan fakta yang sebenarnya

terungkap di persidangan ternyata Pengadilan Negeri Banda Aceh sama

sekali tidak mempertimbangkan bukti keterangan saksi Pemohon Kasasi/

Tergugat I yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa “ obyek

perkara adalah tanah negara karena tanah tersebut tanah terlantar “ namun

keterangan tersebut telah tidak dipertimbangkan dan telah diabaikan dengan

begitu saja oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga sangat merugi-

kan Pemohon Kasasi I/Tergugat I ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Aceh yang memutuskan

perkara a quo dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam putusan-

nya No. 24/PDT/2002/PT-ACEH telah memberikan pertimbangan hukum

bahwa para Penggugat/para Termohon Kasasi telah tidak dapat membuti-

kan dalil dan alasan gugatannya. Para Penggugat/para Termohon Kasasi

mendalilkan “ tanah Penggugat telah dipakai dalam pembangunan

pelabuhan “, akan tetapi para Penggugat/para Termohon Kasasi tidak dapat

membuktikan dalil gugatannya. Dengan demikian pertimbangan hukum yang

diberikan oleh Pengadilan Tinggi Aceh tersebut telah sesuai dengan kenya-

taan yang ada. Oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Agung

Republik Indonesia menolak gugatan para Penggugat/para Termohon

Kasasi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

Mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I :

Mengenai keberatan-keberatan ke 1, 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum ;

Mengenai keberatan-keberatan ke 3, 4 dan 5 :

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, lagi pula

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian

yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

Mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II :

Mengenai keberatan-keberatan ke 1, 2 dan 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum lagi pula hal ini

pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan

dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat

kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

pelaksanaan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata

bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para

Pemohon Kasasi I : POTJOET NASROEMI dan kawan-kawan dan Pemohon

Kasasi II : PEMERINTAH RI Cq.MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR

PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. WALIKOTA BANDA ACEH

tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon

Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan

Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : 1. POTJOET

NASROEMI, 2. POTJOET CHADIJAH, 3. TGK. AINAL MARDHIAH, 4. TGK.

PUTROU SAFIAHTUDDIN, 5. TGK. PUTROU SAFAR, 6. TWK. MUHAMMAD

ALAIDIN, 7. T. SYAIFUL ASRI dan Pemohon Kasasi II : PEMERINTAH RI Cq.

MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROPINSI NANGGROE ACEH

DARUSSALAM, Cq. WALIKOTA BANDA ACEH tersebut ;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan Tergugat I untuk

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima

ratus ribu rupiah) masing-masing setengahnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Selasa, tanggal 12 April 2005 oleh H. Parman Soeparman,

SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH. dan H.R. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Majelis beserta

H. Abbas Said, SH. dan H.R. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota dan

dibantu oleh I Nyoman Dika, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

ttd./. ttd./.

H. Abbas Said, SH. H. Parman Soeparman, SH.MH.

ttd./.

H.R. Imam Haryadi, SH.

Biaya-Biaya: : Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i………………… Rp. 6.000,- ttd./.

2. R e d a k s i………………...Rp. 1.000,- I Nyoman Dika, SH.

3. Administrasi Kasasi……… Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

( MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)

NIP : 040030169.

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN ( PHP ) :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal ini pada

hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

IRRELEVANT bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan

dalam perkara ini (Irrelevant) ;

PERTIMBANGAN NOVUM :

bahwa akeberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan

tersebut tidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkat

pertama maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan tidaklah pada

tempatnya untuk diajukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, maka

keberatan serupa dianggap novum ;

P R O D E O :

bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung dapat mengizinkan

kepada Pemohon Kasasi untuk tidak membayar biaya perkara ;

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

PT/JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan

Tinggi…………./Judex factie tidak salah menerapkan hukum ;