Sengketa internasional dan faktor penyebabnya

SENGKETA

INTERNASIONAL &

MAHKAMAH

INTERNASIONAL

Peran Mahkamah

Internasional

Penyelesaian

Sengketa

Prosedur

Penyelesaian

Keputusan Sengketa

Menjaga Perdamaian

Dunia

Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai

Menghargai Keputusan Mahkamah Internasional

Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional

Sengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya

Faktor politis atau perbatasan wilayah, merupakan faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yang dapat memicu terjadi perang terbuka.

Sengketa internasional adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antar negara baik yang berupa masalah wilayah, warga negara, HAM, terorisme, dll.

Telah Terjadi Pelanggaran

HAM

Ada Pengaduan Dari Negara Yang

Dirugikan

Komisi Tinggi HAM PBB/

Lembaga HAM Internasional

Pemeriksaan Dan Penyeledikan

Proses Peradilan s.d.

Pemberian Sanksi

MAHKAMAH

INTERNASIONAL

Negara-Negara Anggota/Bukan

PBB

Terjadi Sengketa/

Konflik

A B

C

D E

1. Sengketa internasional antara Indonesia & Timor Leste

Klaim wilayah Indonesia, ternyata bukan hanya dilakukan oleh Malaysia, tetapi juga oleh Timor Leste, negara yang baru berdiri sejak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1999. Klaim wilayah Indonesia ini dilakukan oleh sebagian warga Timor Leste tepatnya di perbatasan wilayah Timor Leste dengan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (RI) dengan Timor Leste.

Penyelesaian sengketa Permasalahan perbatasan antara RI dan Timor Leste itu kini sedang dalam rencana untuk dikoordinasikan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Timor Leste dan kemungkinan akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendapatkan penyelesaian. Masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di lima titik yang hingga kini belum diselesaikan akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

2. Sengketa internasional antara China & Jepang

Perebutan kepemilikan Pulau Daioyu/Senkaku antara China-Jepang telah berlangsung sejak tahun 1969. Sengketa ini diawali ketika ECAFE menyatakan bahwa diperairan sekitar Pulau Daioyu/Senkaku terkandung hidrokarbon dalam jumlah besar. Kemudian pada tahun 1970, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pengembalian Okinawa, termasuk pulau Daioyu/Senkaku kepada Jepang.

Hal inilah yang kemudian diprotes China, karena China merasa bahwa pulau tersebut adalah miliknya.Sengketa ini semakin berkembang pada tahun 1978, ketika Jepang membangun mercusuar di Pulau Daioyu untuk melegitimasi pulau tersebut.

Ketegangan ini berlanjut ketika Jepang mengusir kapal Taiwan dari perairan Daioyu. Meskipun protes yang terus menerus dari China maupun Taiwan, namun tahun 1990-an Jepang kembali memperbaiki mercusuar yang telah dibangun oleh kelompok kanan Jepang di Daiyou. China memprotes tindakan Jepang atas pulau tersebut. Sampai saat ini permasalahan ini belum dapat diselesaikan.

3. Sengketa internasional antara Indonesia & Malaysia

Adanya ketidakjelasan batas laut teritorial antara Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan (di Kalimantan). Sengketa tersebut diserahkan ke Mahkamah Internasional, hingga akhirnya pada tahun 2003 sengketa tersebut dimenangkan oleh Malaysia.

4. Sengketa internasional antara Filiphina & Malaysia

Konflik Filiphina & Malaysia terhadap Pulau Sabah, Malaysia Timur.

5. Sengketa internasional antara China & Vietnam

Konflik China & Vietnam terhadap Kepulauan Supratli.

6. Konflik antara Singapura dengan Malaysia tentang perebutan Pulau Batu Putih di Selat Johor.

7. Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Brunei mengenai batas wilayah tak bertanda di daratan Serawak Malaysia Timur serta batas wilayah perairan ZEE.

8. Konflik intensitas rendah (low intensity) antara China dengan Filipina, Vietnam dan Taiwan mengenai status pemilikan wilayah perairan Kepulauan Spratly.

9. Sengketa antara China dengan Korea Selatan mengenai pemilikan Liancourt Rocks (Take-shima atau Tak do) di bagian selatan laut Jepang.

10. Sengketa berlarut antara Rusia dengan Jepang mengenai status pemilikan Kepulauan Kuril Selatan.

11. Sengketa India dan Pakistan mengenai status wilayah Kashmir.