300110 urgensi monitoring dan evaluasi undang-undang

Click here to load reader

Post on 25-Jul-2015

181 views

Category:

Environment

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Urgensi Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang

    A. Mengapa Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang Perlu?Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai evaluasi dan monitoring (monev)undang-undang, salah satu pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalahapakah monev itu sendiri diperlukan atau tidak. Kalau diperlukan, apa manfaatnyabagi pihak-pihak yang diposisikan sebagai perencana dan pelaksana undang-undang. Bagaimana pula kaitan antara monev dengan sistem manajemen yangsecara umum membahas dan mengatur pula tentang kehadiran mekanisme monev.

    Secara umum, fungsi manajemen melekat pada proses penyusunan peraturanperundang-undangan. Bila kita cermati bagaimana sebuah undang-undangdihasilkan, maka kita sebenarnya sedang mengamati roda manajemen produksiundang-undang yang sedang berjalan. DPR dan pemerintah sebagai pihak yangterlibat dalam proses legislasi memiliki dan menjalankan peran perencanaan danpengorganisasian berbagai gagasan dan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU).

    Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan output dari peran perencanaanyang dilakoni oleh DPR dan pemerintah, sedangkan fungsi pengorganisasian munculmisalnya melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau konsultasi publik.Contoh lainnya yaitu pembentukan tim lintas departemen yang ditugaskan untukmerancang undang-undang usulan pemerintah yang bersifat muti sektoral ataupengelompokkan anggota DPR dalam alat-alat kelengkapan DPR seperti BadanLegislasi (Baleg), pembidangan komisi, Panitia Khusus (Pansus), Panitia Kerja(Panja), dan lain-lain. Bekerjanya peran pengorganisasian bertujuan untukmematangkan substansi RUU.

    Sistem manajemen produksi undang-undang yang selama ini berlangsung ternyatacenderung tidak memberikan perhatian yang serius terhadap urgensi perankontrol/monitoring dan evaluasi. Padahal, untuk mengetahui apakah perencanaan(dalam hal ini Prolegnas) sudah berjalan dengan efektif atau belum sangattergantung sejauh mana ketepatan dan keseriusan prosedur monevdiimplementasikan. Fungsi monev tidak dapat dipisahkan dari manajemen produksiundang-undang. Dengan kata lain, manajemen produksi undang-undang akanpincang bilamana peran monev terabaikan, mengingat kontribusinya terhadappemeliharaan kualitas output (undang-undang) sangat besar.

    Beberapa manfaat dari pelaksanaan fungsi monev undang-undang antara lain:1. Mewujudkan manajemen produksi UU yang lebih baikHasil monev akan menginformasikan apakah tujuan dibentuknya suatu undang-undang telah tercapai, sekaligus juga mengenai manfaat dan dampak daripelaksanaan undang-undang. Informasi yang diperoleh dari hasil monev akanmenjadi bahan yang sangat diperlukan dalam proses perencanaan berikutnya.

    2. Sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi legislasi secara transparanSalah satu upaya yang dapat dilakukan guna mewujudkan transparansi proseslegislasi adalah melalui monev. Dengan menghadirkan monev, informasi yanglengkap mengenai proses legislasi akan tersedia.

    Apabila kita menyepakati bahwa pelaksanaan monev akan diberi perhatian yanglebih dalam proses legislasi, maka yang menjadi persoalan selanjutnya agar

  • pelaksanaan monev dapat berjalan baik adalah menyangkut peningkatankemampuan pelaksana monev undang-undang (capacity building) danpengalokasian dana yang memadai.

    B. Dasar Teori

    Menurut (Casely & Kumar, 1987), definisi monitoring bisa bervariasi tetapi padadasarnya prinsip-prinsip yang digunakan adalah sama, yaitu Monitoring adalahpenilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan proyek di dalam konteksjadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan input proyek oleh kelompok sasarandi dalam konteks harapan-harapan rancangan. Monitoring adalah kegiatan proyekintegral, bagian penting dari praktek manajemen yang baik dan karena itumerupakan bagian yang integral dari manajemen sehari-hari.

    Monitoring yang dilakukan adalah dengan metode pengumpulan dan analisisinformasi secara teratur. Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menilai apakahmasukan sudah digunakan, apakah dan bagaimana kegiatan dilaksanakan, danapakah keluaran dihasilkan sesuai rencana. Monitoring berfokus pada efisiensi.Sumber data yang penting untuk monitoring adalah alat verifikasi pada tingkatkegiatan dan keluaran yang umumnya merupakan dokumen internal seperti laporanbulanan/triwulan, catatan kerja dan perjalanan, catatan pelatihan, notulen rapat, dansebagainya.1

    Pengertian tentang konsep evaluasi yang terkadang tak bisa dipisahkan denganmonitoring sering dijumpai, bahkan terkesan saling menopang. Pengertian pakarmengenai arti eveluasi seperti (Casely & Kumar, 1987) yaitu Penilaian berkalaterhadap relevansi, penampilan, efisiensi, dan dampak proyek tentang waktu, daerahatau populasi. 2

    Sedangkan interpretasinya secara umum adalah evaluasi bagi banyak organisasimerupakan istilah umum yang digunakan bersama-sama dengan kaji ulang.Organisasi lain menggunakannya dalam pengertian yang lebih ketat sebagaipenilaian yang komprehensif terhadap keluaran dan dampak proyek; apasumbangannya terhadap pencapaian tujuan sasaran. Evaluasi biasanya dilakukanbaik oleh orang dalam maupun orang luar untuk membantu pihak terkait danpembuat keputusan belajar dan menerapkan pelajaran yang sudah dipetik. Evaluasiberfokus pada dampak dan sustainibilitas.

    Evaluasi berbeda dengan monitoring. Kedekatannya lebih dikarenakan kesamaansebagai alat manajemen. Dalam konteks monitoring, informasi berguna untukmengetahui kemajuan menurut yang disetujui sebelumnya di dalam rencana danjadwal rutin yang dikumpulkan. Ketidakcocokan antara aktual dengan yangdirencanakan haruslah diidentifikasi dan dikoreksi.

    Kebutuhan terhadap evaluasi dipermudahkan dengan adanya monitoring(menyediakan sumber informasi). Banyak sumber informasi didalami selamamengkaji ulang proyek terutama ketika ada kebutuhan untuk mengetahui mengapainput tidak berperan penting dalam perencanaan output. Fokus evaluasi relatif

    1 Dikutip dari Proposal Implementasi Akselerasi Pencapaian IPM 80 Jabar melalui PengembanganKawasan Agropolitan Terdepan halaman 1.

    2 Idem

  • spesifik kepada pertanyaan mengenai efektifitas dan dampak yang ditentukan untukmempengaruhi pelayanan atau program mendatang. Saling mengisinya antaramonitong dan evaluasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

    Item Monitoring EvaluasiFrekuensi Menjaga agar tidak terjadi

    kekeliruan/melencengPenilaian

    Dasar tujuan Meningkatkan efisiensidalam mengatur rencanakerja

    Meningkatkanefektifitas, dampak, danprogram mendatang

    Fokus Input, output, proses,outcome, dan rencanakerja

    Efektifitas, relevansi,dampak, dan efisiensibiaya.

    C. Beberapa Isu Penting yang Harus Diperhatikan dalam ProsesMonitoring dan Evaluasi Undang-Undang

    Di tengah berjalannya peran monev terhadap undang-undang, ada beberapa isupenting yang harus diperhatikan antara lain:1. Pembicaraan monev pada umumnya hanya bersifat parsial. Kalaupun ada, pihak

    yang melakukan fungsi monev cenderung berkutat pada tahap-tahap tertentu;2. Selama ini pemahaman mengenai fungsi monev lebih ditujukan kepada proses

    pelaksanaan proyek, bukan (salah satunya) ditujukan pada level undang-undang;3. Proses monev tidak memberikan hasil yang valid karena metode penentuan

    indikator yang bias pada kepentingan tertentu;4. Dalam hal menentukan subyek yang melakukan fungsi monev, masih terjadi

    tarik-menarik apakah dilakukan secara internal (DPR dan pemerintah) ataukaheksternal (auditor independen); dan

    5. Masih rendahnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian monev terhadap prosesperencanaan, pembahasan, perbaikan (amandemen) satu atau lebih undang-undang.

    D. Antara Evaluasi dan Monitoring (Pemantauan)

    Pada saat yang bersamaan, kita selalu mendengar bahwa monitoring selaludikaitkan dengan evaluasi. Padahal keduanya memiliki perbedaan. Evaluasi memilikispektrum kegiatan yang lebih luas dari pada monitoring. Monitoring ditekankankepada kepentingan observasi dan penilaian terhadap suatu obyek atau kinerjapelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan evaluasi lebih dititikberatkan kepadapenelaahan dan pengkajian terhadap suatu sasaran kegiatan, yakni sejak dari tahapperencanaannya hingga dampak dari output yang dihasilkan (substansial) maupunsecara organisasional menyangkut kinerja pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

    Evaluasi dapat dilakukan terhadap hasil monitoring dan laporan pelaksanaankegiatan, dengan tujuan untuk menentukan sejauh mana tingkat kemajuanpelaksanaan suatu kegiatan telah dicapai. Pelaksanaan monev pada prinsipnyaharus selalu didasarkan kepada obyektivitas penilaian. Untuk itu, diperlukan adanyapersepsi yang sama mengenai obyek pengamatan. Kesamaan persepsi tersebutdapat diwujudkan melalui indikator-indikator yang disepakati bersama antara pihakperencana (RUU) dengan pelaksana monev.

  • Indikator-indikator tersebut harus dapat digunakan secara simultan dalam mengukurperbedaan antara harapan dan kinerja dari komponen-komponen perencanaan danpelaksanaan fungsi legislasi.

    Evaluasi terhadap undang-undang, selain memberikan umpan balik bagi keperluanperencanaan berikutnya, juga dapat digunakan langsung bagi keperluan tindakankoreksi dalam rangka penegakan undang-undang (bahkan peluang ini semakinterbuka dengan kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi-MK).

    E. Evaluasi Kebijakan: Dari Proses Sampai Dampak

    Secara umum, dalam studi kebijakan publik, evaluasi biasanya dikaitkan dengan tigahal.3 Pertama, berkaitan dengan program monitoring/process, pertanyaan yangdiajukan adalah:a. Apakah program mencapai sasaran individu, lembaga atau unit target lain

    sebagaimana yang telah disusun dalam program?b. Apakah program memberikan sumber daya, pelayanan atau keuntungan lain

    sebagaimana yang dimaksudkan dalam program?

    Kedua, analisis impact assessment berkaitan dengan isu-isu berikut:a. Apakah program tersebut cukup efektif untuk mencapa