1

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Telp. Kantor BAPPEDA (0967) 532402, 533711, 534238, 533912, Fax. 534238

Jayapura, Oktober 2015

Perihal : Laporan Pemantauan Hasil

Pembangunan Infrastruktur

Prov. Papua Tahun 2015

Sumber Dana Pasal 34 Ayat 3

(f) UU Nomor 21 Tahun 2001

di Kabupaten Dogiyai

Kepada Yth.:

KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA

di –

J A Y A P U R A

A. DASAR

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua No: ………/SPT/BAPP/2015 Tanggal, ……………….

2015 mengenai Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Kegiatan Pemantauan

dan Pelaporan Hasil Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun 2015 Sumber

Dana Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001 di Kabupaten Dogiyai.

B. GAMBARAN UMUM KEGIATAN

Pembangunan Infrastruktur di Papua secara khusus diatur dalam Undang-Undang

Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 pada pasal 34 ayat 3 (f) dengan penjelasan yang

menyatakan bahwa: sekurang-kurangnya dalam 25 tahun seluruh kota-kota di provinsi

Papua, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan

dengan transportasi darat, laut dan udara yang berkualitas, sehingga provinsi Papua

dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik, dan menguntungkan sebagai sistem

dari perekonomian nasional dan global.

Dalam penjelasan tersebut maka pembangunan infrastruktur di Papua akan menjadi

perhatian pemerintah untuk dapat dilaksanakan pada setiap tahun agar dapat

mendukung pembangunan dalam segala aspek di Papua. Pasal ini menunjukkan bahwa

perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di Papua merupakan

prioritas yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang pembangunannya dibiayai oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota secara

2

keseluruhan perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan, sehingga dapat diketahui

dengan pasti kondisi eksisting, serta manfaat maupun dampak dari pembangunan

infrastruktur tersebut bagi kehidupan masyarakat papua di Provinsi Papua.

Untuk mengetahui kondisi eksisting pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun

oleh SKPD Teknis terkait melalui pembiayaan pusat (APBN), Provinsi (APBD Provinsi)

dan kabupaten/kota (APBD Kabupaten/Kota), maka Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Papua melalui Bidang Fisik dan Prasarana memandang perlu untuk

melakukan kegiatan Pemantauan dan Pelaporan terhadap hasil pembangunan

Infrastruktur Papua Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Dana Tambahan

Infrastruktur OTSUS Pasal 34 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Otonomi Khusus tahun

2001.

C. TUJUAN PERJALANAN DINAS

Tujuan dari kegiatan Pemantauan dan Pelaporan Hasil Pembangunan Infrastruktur

Provinsi Papua Tahun 2015 Sumber Dana Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001

Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

− Melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap hasil pembangunan infrastruktur

Papua Tahun Anggaran 2015;

− Mengevaluasi kondisi eksisting, manfaat dan dampak dari infrastruktur yang

disediakan baik sarana maupun prasarana yang dibangun bagi masyarakat;

− Menyusun rekomendasi tindaklanjut terhadap hasil evaluasi di lapangan.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjalanan Dinas ke Kabupaten Dogiyai dalam rangka Pemantauan dan Pelaporan Hasil

Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari

dana Otonomi Khusus sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001

dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Oktober 2015 dengan menggunakan angkutan udara

dari Jayapura ke Nabire.

Keesokan harinya pada Kamis, 15 Oktober 2015 Tim Monitoring melakukan perjalanan

ke Monamani (Ibu Kota Kabupaten Dogiyai) dengan menggunakan Angkutan Darat.

Setibanya di Monamani, Tim Monitoring langsung menyampaikan tujuan kedatangan

Tim pada Pemerintah Daerah melalui Pimpinan BAPPEDA Kabupaten Dogiyai dan

Pimpinan Dinas PU Kabupaten Dogiyai. Setelah disampaikan tujuan kedatangan Tim

pada PEMDA setempat, selanjutnya Tim mendatangi Base Camp Rekanan Pelaksana

Kegiatan yang akan dipantau.

3

Pada Jumat 16 Oktober 2015, Tim Monitoring yang ditemani rekanan pelaksana

kegiatan melakukan pemantauan terhadap paket “ Pembangunan Jalan Duntek (Dogiyai)

– Munayepa/Yei (Paniai) (141) 70 Km.” Setelahnya Tim kembali ke Nabire untuk

selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Jayapura.

Perjalanan Pulang ke Jayapura mengalami hambatan dengan adanya ketidaktersediaan

tiket angkutan udara hingga pada tanggal 20 Oktober 2015. Dengan hambatan tersebut

yang diikuti dengan telah menipis biaya akomodasi yang telah terkover di dalam

lumpsum dari masing-masing anggota di dalam Tim, sehingga perjalanan Tim terbag,

yang mana ada yang tetap menunggu di Nabire hingga Tanggal 20 Oktober 2015

nantinya dan ada juga yang menggunakan Angkutan Penyeberangan Ke Waren

(Kabupaten Waropen) saat itu juga dan tiba di Waren pada hari Sabtu, 17 Oktober 2015

dan selanjutnya pada Siang hari pada waktu yang sama melanjutkan perjalanan ke Biak

(Kab. Biak Numfor) dengan menggunakan Angkutan Penyeberangan (Kapal Cepat)

kemudian pada hari Minggu, 18 Oktober 2015 dengan angkutan udara melakukan

perjalanan ke Jayapura.

E. KONDISI LAPANGAN

Sesuai object pemantauan di Kabupaten Dogiyai yang mana hanya terdapat satu paket

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas pekerjaan Umum Provinsi Papua yang mana

Nama Paket adalah Pembangunan Jalan Duntek (Dogiyai) – Munayepa/Yei (Paniai)

(141) 70 Km dengan data paket sebagai berikut :

Data Paket

PPTK : Paulus P. Jacobus Peday, ST

Nomor/Tanggal : (050/1271) / 20 April 2015

Nilai Paket : Rp 8.495.750.000,00

Nilai Kontrak : Rp 8.155.127.000,00

Sumber Dana : APBD P Provinsi Papua

Pelaksana : PT. Hexapilar Perkasa

Pimpinan Perusahaan : Farouk Sondakh, ST

Waktu Pelaksanaan : 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Hari Kalender

Waktu Pemeliharaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

Lokasi : Ruas Jalan Duntek (Dogiyai) – Munayepa/Yei (Paniai)

Realisasi

Realisasi Keuangan : 1.631.025.400,00

Realisasi Fisik : 20 %

4

Pembangunan Ruas Jalan Duntek (Dogiyai) – Munayepa/Yei (Paniai) (141) merupakan

ruas jalan Provinsi Papua seperti terlihat pada Gambar 1.1 Ruas Jalan Duntek (Deiyai)

– Munayepa/Yei (Paniai)di bawah ini dimaksudkan untuk :

1. menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah;

2. meningkatkan jalur distribusi barang dan jasa, dan mengatasi kesenjangan

pembangunan antar wilayah;

3. menarik dan mengembangkan minat investasi di berbagai sektor pertambangan,

perkebunan, pertanian, perikanan, dan pariwisata;

4. meningkatkan pelayanan transportasi darat berbasis jalan dan memadukan sistem

pelayanan inti dan antarmoda, yang akan diutamakan pada periode 5 tahun

pertama dan 5 tahun kedua dalam kurun waktu 20 tahun; dan

5. mempercepat mobilisasi dalam rangka mempertahankan dan mengikat keutuhan

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meninjau dari kondisi eksisting di lapangan, Peninjau menemukan bahwa kegiatan

pembangunan ruas jalan Duntek – Munayepa/Yei ini mengalami hambatan utama

yaitu hambatan dari sisi keamanan, yang lokasi kegiatan ini sering didatangi Kelompok

Pengacau Keamanan (KPK) yang mengatasnamakan Kelompoknya sebagai bagian dari

Organisasi Papua Merdeka (OPM) padahal dari tindak lakunya dalam mengganggu

kinerja rekanan yaitu PT. Hexapilar Perkasa tidak dapat dikategorikan sebagai

bagian dari OPM, karena OPM dengan ideologi perjuangannya tidak melakukan

tindakan kriminal seperti yang dilakukan KPK di kawasan perbatasan Kabupaten

Dogiyai (Distrik Kamu Timur) – Kabupaten Paniai (Distrik Paniai Timur). Lihat Gambar

1.2 Pengamanan Tim Pemantau oleh Anggota KOSTRAD.

Hambatan keamanan ini berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan pembangunan

jalan tersebut sesuai yang telah direncanakan. Terkait hal tersebut maka kegiatan

pembangunan di lapangan hanya dapat diselesaikan berkisar 3,5 Km yang mana dari

wilayah Kabupaten Dogiyai mencapai 1,5 Km dan selanjutnya dari Tapal Batas

Kabupaten Dogiyai – Kabupaten Paniai ini mencapai 2 Km sehingga total penyelesaian

kegiatan yang terdiri dari kegiatan Lapis Pondasi Agregat Klas A mencapai 2 Km dan

Titik Km 0

Titik Km 70

Gambar 1.1 Ruas Jalan Duntek (Deiyai) – Munayepa/Yei (Paniai)

5

kegiatan Pengaspalan hanya mencapai 1,5 Km pada hal yang direncanakan adalah 70

Km. Lihat Gambar 1.3 Kegiatan Lapis Pondasi Agregat Klas A dan Gambar 1.4 Kegiatan

Pengaspalan.

Gambar 1.3 Kegiatan Lapis Pondasi Agregat Klas A

Gambar 1.2 Pengamanan Tim Pemantau dan Rekanan oleh Anggota KOSTRAD

6

F. SARAN TINDAK LANJUT

Diharapkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua agar melakukan koordinasi

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Paniai sebelum

melakukan pekerjaan di lapangan, dalam hal perencanaan teknis, rencana lokasi,

maupun rencana pelaksanaan mengingat perlunya Pemda kabupaten mengetahui

kegiatan apa saja yang berlangsung di wilayah mereka sehingga dapat terjadi

kesinambungan pekerjaan antara kabupaten, pusat dan daerah yang pada akhirnya

masyarakat dapat merasakan langsung hasil/manfaat dari pekerjaan yang dilakukan.

Koordinasi tersebut pun diharapkan untuk mengantisipasi masalah yang terjadi di

lapangan, seperti adanya ganguan keamanan oleh Kelompok Pengacau Keamanan

(KPK) yang sebenarnya menjadi kendala utama di lapangan yang menjadi penghambat

kinerja PT. Hexapilar Perkasa dalam menyelesaikan pemabangunan Ruas Jalan Duntek

(Dogiyai) – Munayepa/Yei (Paniai) 141 (70 Km). Yang mana Pemerintah Kabupaten

Dogiyai dapat menerapkan metode pendekatan sosial budaya yang tepat untuk

menyelesaikan masalah sedang terjadi.

G. PENUTUP

Kegiatan Pemantauan dan Pelaporan Hasil Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua

Tahun 2015 Sumber Dana Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001 Bidang Fisik

dan Prasarana di Kabupaten Dogiyai ini dibawah tanggung Jawab Kepala Bidang Fisik

Gambar 1.4 Kegiatan Pengaspalan

7

dan Prasarana Bappeda Provinsi Papua dan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2015 serta

dibiayai dari APBD Provinsi Papua melalui DPA Bappeda Provinsi Papua Tahun

Anggaran 2015.

Demikian Laporan Pemantauan dan Pelaporan Hasil Pembangunan Infrastruktur

Provinsi Papua Tahun 2015 Sumber Dana Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001

Tahun Anggaran 2015.

TIM PEMANTAU

1. ALIMUDIN DOLLO, ST

NIP. 19720809 200701 1 024 (…………………………………)

2. YUSTUS A. I. RONA, ST

NIP. 19850811 201004 1 002 (…………………………………)