UNDANG-UNDANG INFORMASI GEOSPASIAL DAN IMPLEMENTASINYA

BOGOR, 3 Juli 2012

Sora Lokita

a . D i s u s u n S e j a k 1 9 9 0 a n d g n B e r b a g a i N a m a ( R U U S u r t a n a s , R U U T I G N A S )

b . P r o s e s H a r m o n i s a s i M u l a i T a h u n 2 0 0 8

c . M a s u k P r o l e g n a s 2 0 1 0

d . D i a j u k a n P e m e r i n t a h K e p a d a D P R R I , P a d a 1 6 F e b r u a r i 2 0 1 0

e . D i s e t u j u i K o m i s i V I I D P R R I P a d a 3 0 M a r e t 2 0 1 1

f . D i s e t u j u i D P R R I D a n P e m e r i n t a h P a d a 5 A p r i l 2 0 1 0

g . D i u n d a n g k a n O l e h P r e s i d e n P a d a 2 1 A p r i l 2 0 1 1

PEMBENTUKAN UU INFORMASI GEOSPASIAL

TUJUAN UU IG

menjamin ketersediaan dan akses terhadap Informasi Geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan;*

mewujudkan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;* dan

mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.*

single reference di dalam bidang informasi geospasial demi padunya IG di Indonesia.

* Pasal 3 UU IG

HARAPAN PASCA LAHIRNYA UU IG

Meningkatnya pemahaman arti penting IG dlm pembangunan

Hilangnya Ego Sektoral dan Kepentingan

Optimalnya Koordinasi Penyelenggara IG

Peningkatan Peran Sertifikasi Kompetensi

Terpadunya Anggaran Penyelenggaraan IG

Besarnya industri IG di Indonesia

Selarasnya kebijakan Penyelenggaraan IG

Peran serta aktif seluruh stakeholder membesarkan IG

hulu IG dasar & tematik

RUANG LINGKUP PENGATURAN UU IG

MENUJU PERBAIKAN INDUSTRI IG

tengah akses,

distribusi, pertukaran

hilir profesi,

kepastian bisnis,

pemanfaatan

UU NO 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

Terdiri dari 12 Bab dan 71 Pasal

Bab I Ketentuan Umum

Bab II. Asas Dan Tujuan

Bab III. Jenis Informasi Geospasial

Bab IV. Penyelenggara Informasi Geospasial

Bab V. Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Bab VI. Pelaksana Informasi Geospasial

Bab VII. Pembinaan

Bab VIII. Larangan

Bab IX. Sanksi Administratif

Bab X. Ketentuan Pidana

Bab XI. Ketentuan Peralihan

Bab XII. Ketentuan Penutup

IG

IG

DASAR

IG

TEMATIK

Peta Dasar

JK Geodesi

dll

Peta SDA

Peta Bisnis

RBI

LLN

LPI

JKHN

JKGN

JKVN

* Pasal 4, 5, 6, dan 11 UU IG

8

IGD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah C.q Badan Informasi

Geospasial (BIG) sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei dan

Pemetaan Nasional.*

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

* Pasal 22 UU Informasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial*:

1. Mengintegrasikan lebih dari satu IGT

yang diselenggarakan oleh Instansi

Pemerintah atau Pemerintah daerah

menjadi satu IGT baru; dan

2. Mengintegrasikan IGT yang

diselenggarakan oleh lebih dari satu

Instansi Pemerintah dan/atau

Pemerintah daerah menjadi satu IGT

baru.

3. Menyelenggarakan IGT dalam hal IGT

yang belum diselenggarakan oleh

Instansi Pemerintah selain Badan atau

Pemerintah daerah.

* Pasal 24 UU IG

BIG DALAM PENYELENGGARAAN IGT

Pembinaan IG*

•peraturan perundang-undangan dan standar •pelatihan •penelitian •jabatan fungsional

penyelenggara IGT

• sosialisasi • pendidikan dan pelatihan

pengguna IG

11

Badan melakukan pembinaan kepada penyelenggara IGT dan Pengguna IG

*Pasal 57 UU IG

12

Elemen Spasial Mengintegrasikan Berbagai Jenis Informasi

Industri

Pertumbuhan

Ekonomi

Statistik

Populasi

Pertanian/

Peternakan

Sekolah

Laporan

Stok Logistik

Riwayat Kejadian

Bencana

Sumberdaya

Alam

Elemen spasial dari sebuah informasi telah umum digunakan sebagai identifier

utama (core identifier) untuk mengintegrasikan berbagai jenis informasi.

13

Sistem Informasi Spasial

Visualisasi data tanpa menggunakan elemen spasial

(text, tabel dan grafik).

Visualisasi data menggunakan elemen spasial (peta)

Informasi Spasial atau informasi yg mengacu pada suatu lokasi di muka bumi memberikan pemahaman yg lebih baik daripada informasi dalam bentuk text, tabel atau grafik. 14

CITRA SATELIT ADMINISTRATIF RUPABUMI RELIEF 3D

ketik kata kunci untuk pencarian DIMANA

PROFIL

PANTAU

LOKASI KHUSUS

Monitoring / Pemantauan

Simpul Jaringan 1

METADATA SEKTORAL

BASIS DATA

BASIS-DATA

Simpul Jaringan 3

BASIS DATA

BASIS-DATA

Simpul Jaringan 2

METADATA SEKTORAL

BASIS DATA

BASIS-DATA

Simpul Jaringan n

BASIS DATA

BASIS-DATA

METADATA SEKTORAL

METADATA SEKTORAL

Intranet Internet

Intranet, Internet

Pengguna

Penghubung SimpulJaring

an

Internet

Produsen

Publik

JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL

Geoportal

DISTRIBUSI DAN PEROLEHAN IG

Pada dasarnya Informasi Geospasial bersifat terbuka dan dapat diperoleh oleh siapapun, kecuali IG yang dikecualikan (Sesuai UU KIP).

IG dapat diperoleh melalui penyelenggaranya atau geoportal INA –SDI

IGD tersedia di BIG dapat diperoleh melalui mekanisme tertentu di pusat pelayanan dan informasi.

MEMANFAATKAN IG

IG dapat dimanfaatkan oeh siapapun

Ada koridor pemanfaatan sesuai kaidah teknis ataupun kaidah hukum

IG yang diperoleh, dimodifikasi sesuai kebutuhan, dalam hal tertentu publikasinya harus sesuai kaidah.

SERTIFIKASI DI BIDANG IG

Bertujuan terjaminnya kualitas IG

Sertifikasi diberikan kepada Badan Usaha, Tenaga Profesional dan Lembaga Diklat

Level sertifikasi dan mekanisme terkait lainnya sedang disusun lebih lanjut

Sertifikasi juga diperlukan untuk mengantisipasi perdagangan bebas regional / internasional

PENUTUP

UU Informasi Geospasial merupakan landasan nasional IG di Indonesia di masa datang

Penguatan fungsi koordinasi, standarisasi dan pembinaan diperlukan sejalan dengan mandat UU Informasi Geospasial

Single reference menjadi kunci pokok pembenahan IG di Indonesia

Peran aktif seluruh pemangku kepentingan diperlukan dalam membesarkan IG di Indonesia menuju penyelenggaraan IG yang efektif dan efisien.

MARI KITA BESARKAN BERSAMA INFORMASI GEOSPASIAL DI INDONESIA

TERIMA KASIH

GEOSPASIAL ATAU RUANG KEBUMIAN ADALAH

ASPEK KERUANGAN YANG MENUNJUKKAN LOKASI ,

LETAK, DAN POSISI SUATU OBJEK ATAU KEJADIAN

YANG BERADA DI BAWAH, PADA, ATAU DI ATAS

PERMUKAAN BUMI YANG DINYATAKAN DALAM

SISTEM KOORDINAT TERTENTU.

P a s a l 1 K e t e n t u a n U m u m U U I n f o r m a s i G e o s p a s i a l

GEOSPASIAL

INFORMASI GEOSPASIAL ADALAH DATA

GEOSPASIAL YANG SUDAH DIOLAH SEHINGGA

DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BANTU DALAM

PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGAMBILAN

KEPUTUSAN DAN/ATAU PELAKSANAAN KEGIATAN

YANG BERHUBUNGAN DENGAN KERUANGAN.

P a s a l 1 K e t e n t u a n U m u m U U I n f o r m a s i G e o s p a s i a l

INFORMASI GEOSPASIAL