1 | P a g e

2 | P a g e

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya,

Pengadilan Agama Tahuna dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana

Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Agama Tahuna 2015 – 2019. Renstra ini

menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran

dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima)

Tahun dari Tahun 2015 – 2019.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan

Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya

dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun

dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode

20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks

pendanaannya disesuaikan denganalokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama

Tahuna.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan

akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Tahuna dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung

Tahun 2015 – 2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Tahuna adalah pelaksana

kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan yang berada di 3 (tiga) Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yakni

Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kabupaten Kepulauan

Talaud.

3 | P a g e

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari

apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-

perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan

Agama Tahuna, Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi

Pengadilan Agama Tahuna yakni “Terwujudnya Pengadilan Agama Tahuna yang

Agung”.

Tahuna, 3 Februari 2020

Ketua Pengadilan Agama Tahuna

H. Amirudin Hinelo, S.Ag

NIP. 196311251987031004

4 | P a g e

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.2. Potensi Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung

3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan

3.3. Kerangka Regulasi

3.4. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.2. Target Pendanaan

BAB V PENUTUP

Lampiran :

Matrik Rencana

Renstra 2020-2024

5 | P a g e

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama

yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik,

sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai

dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Tahuna wajib untuk: (a)

mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b)

menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan

kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa

penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada

masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama

Tahuna, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun

2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2)

melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3)

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. POTENSI

Potensi adalah kemampuan untuk dikembangkan, dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh

Pengadilan Agama Negara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana tertuang dalam penetapan IKU yang diuraikan dalam RENSTRA 5 tahun

antara lain:

6 | P a g e

1. Bahwa Pengadilan Agama Tahuna telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang sepenuhnya bisa dimanfaatkan dalam pembuatan perencanaan,

penganggaran, Rencana Strategis, perjanjian kinerja, Rencana Kinerja Tahunan,

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan diunit kerja serta Evaluasi kinerja.

2. Renstra yang telah dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta kegiatan dan indikator

kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, bisa menjadi ukuran pengusulan

Anggaran/RKAKL baik untuk DIPA 01 maupun DPA 04 untuk menunjang kinerja dan

pelaksanaan tupoksi pengadilan, walaupun tidak semua usulan dikabulkan.

3. Sumber Daya Manusia yang Profesional telah mengikuti pelatihan, Diklat, seminar,

baik Hakim, Kepaniteraan maupun Sekretariatan.

B. PERMASALAHAN

Dalam menganalisa permasalahan menggunakan metode Analisis SWOT, mengarahkan

analisis strategi dengan cara memfokoskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa:

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman

(threats), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran

organisasi.

Pengadilan Agama Tahuna senantiasa memantau dan meninjau informasi tentang isu

Internal dan Eksternal agar relevan dengan tujuan dan arahan stratejik organisasi.

Konteks internal dapat dipasilitasi denagan mempertimbangkan masalah yang terkait

dengan nilai, pengetahuan budaya dan kinerja organisasi sedangkan konteks Eksternal

dapat dipasilitasi dari isu yang timbul dengan mempertimbangkan hukum, tekhnologi,

persaingan, pasar, budaya, masyarakat dan lingkungan ekonomi, baik lokal, regional,

nasional dan internasional.

Isu internal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Tahuna

antara lain:

1) Kekuatan

- Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas

- Adanya Dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku)

- Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan

- Dukungan Sumber daya manusia (SDM)

- Adanya standard Operasional Prosuder (SOP)

7 | P a g e

- Dukungan sistem berbasis Web/Deskstop

- Kode etik dan pedoman perilaku Hakim, panitera, jurusita serta kode etik PNS

- Adanya Job Description dan SK penunjukan

- Adanya Renstra dan Program Tahunan

- Kekompakan /kometmen manajemen

- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik seperti ruang laktasi, area

bermain anak, free wifi.

2) Kelemahan

- Kurangnya jumlah SDM personil Hakim, bidang kepaniteraan dan bidang

Kesekretariatan

- Belum semua perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara)

- Belum optimalnya pelaksanaan SOP

- Terbatasnya dana perkara prodeo

- Kurangnya kesadaran aparat/pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan tugas

- Kurangnya sarana dan prasarana dan kondisi gedung yang belum prototype

- Terbatasnya dana sidang keliling

- Kurang adanya pelatihan kepaniteraan dan kesekretariatan

- Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu

- Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas

- Kurangnya tenaga fungsional

- Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas

Isu Eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Tahuna

antara lain:

1) Peluang

- Menjalin kerjasama (MOU) dengan instansi terkait, seperti Bank berkaitan dengan

Pembayaran biaya panjer perkara

- Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan, wesel,

dan pengiriman surat

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang

dilaksanakan PTA Manado.

- Aplikasi berbasis Web./Deskstop

8 | P a g e

- Tersedianya mesin EDC (Electronic Data Capture) Bank

- Kerjasama dengan KPPN dan KPKNL

- Kerjasama dengan KUA

2) Ancaman

- Luasnya wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna

- Koneksi internet yang tidak stabil

- Sering terjadi pemadaman listrik

- Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya

perkara

- Adanya masyarakat yang masih melaksaksanakan nikah siri

- Perkara cerai PNS, Polri dan TNI untuk memperoleh surat izin atasan lambat

penerbitannya

- Akses transportasi yang sulit terjangkau.

Dalam menganilisa permasalahan menggunakan metode SWOT, mengarahkan analisis

strategi dengan cara memfokoskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa: kekuatan

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats),

yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi.

Analisa ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan/kekurangan yang

terdapat pada organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus

dihadapi, antara lain permasalahan sebagai berikut:

1. Belum dimanfaatkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen

perencanaan lainnya dan penganggaran

2. Renstra belum sepenuhnya berorintasi pada hasil (outcame) dan belum sepenuhnya

dilengkapi dengan indikator keberhasilan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan

sehingga mengurangi kualitas pengukuran keberhasilan rencana strategis tersebut.

3. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran,

perjanjian kinerja, dan pelaporan unit kerja. Kondisi tersebut menggangu

keselarasan kinerja utama mulai dari rencara strategis, rencana kinerja tahunan,

rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja sampai evaluasi

kinerja internal.

4. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau mensyaratkan

adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Kurang

9 | P a g e

menekankan atau menagih hasil atau outcame yang mungkin belum selesai,

sehingga tidak mendorong unit kerja untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja.

5. Evaluasi yang dilakukan atas program baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan

penyerapan anggaran belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Harapan pihak yang berkepentingan terhadap kinerja Pengadilan Agama Tahuna yaitu:

1) Masyarakat pencari keadilan

- Permohonan atau gugatan dapat segera (cepat) diputuskan

- Biaya perkara terjangkau

- Dikabulkan prodeo (DIPA) dan juga prodeo murni

- Persidangan perkara tepat waktu dan transparan

- Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu

- Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhaana, tepat waktu, transparan

dan akuntabel

- Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu sampai dengan 5 bulan

- Meningkatnya transparansi upload putusan dan penetapan secara tepat waktu

yang diunggah ke website

2) Mahkamah Agung RI, Dirjen Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

Manado

- Penyampaian laporan tepat waktu

- Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan

- Meningkatnya laporan pengaduan melalui Whistleblowing System MA

3) Pengadilan Agama seluruh Indonesia

- Meningkatnya kerjasama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan /BHT,

delegasi/tabayyun secara tepat waktu.

- Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan pemeriksaan

setempat

- Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi, pelaksanaan sita dan eksekusi

4) Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sesuai wilayah yurisdiksi

- Diterimanya salinan putusan cerai gugat cerai talak dan penetapan untuk perkara

permohonan/voluntair

10 | P a g e

5) Instansi pemerintah terkait dengan izin perceraian PNS/POLRI/TNI

- Adanya surat pemberitahuan kepada instansi terkait tentang adanya pengajuan

gugatan perceraian

6) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tahuna

- Permohonan dan gugatan dapat segera didaftarkan dan segera (cepat) diputus

dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan bisa dilayani secara tepat, cepat dan

biaya ringan

7) PT. Pos Indonesia

- Meningkatnya jumlah surat, wesel dan leges yang masuk dan keluar

8) Radio RRI

- Meningkatnya jumlah penyampaian panggilan/pemberitahuan melalui media radio

9) KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)

- Terbitnya kelengkapan Administrasi pengajuan pencairan, pelaporan dan

pertanggungjawaban anggaran

10) KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang)

- Tertibnya kelengkapan administrasi pencatatan dan pelaporan BNM dan

terpenuhinya persyaratan lelang.

11) DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan)

- Terealisasinya pelaksanaan revisi dan anggaran APBN

12) Badan statistik

- Tersedianya data informasi tentang data data terkait dengan perkara

13) Kantor kelurahan /Desa

- Terjalinnya hubungan baik dan terlaksananya panggilan/pemberitahuan sidang

melalui aparat pemerintah

- Jurusita memberitahukan informasi secara jelas

- Adanya bantuan hukum melalui sidang keliling (ziitting plat)

14) Pemerintah Daerah Bagian Hukum

- Terlaksananya panggilan pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan

pengumuman itsbat nikah

- Adanya informasi secara jelas terkait dengan panggilan pemberitahuan melalui

Pemda

11 | P a g e

15) Kantor Dinas Catatan Sipil

- Memberikan penetapan Pengadilan Agama

- Adanya kordinasi itsbat nikah terpadu

16. Kepolisian

- Terwujudnya koordinasi terkait dengan pelaksanaan penyitaan dan eksekusi

putusan

- Terlaksananya keamanan penyitaan dan eksekusi dan pengamanan persidangan

saat diperlukan

12 | P a g e

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Pengadilan Agama Tahuna adalah merupakan manifestasi dari Visi Mahkamah Agung RI

serta merupakan perpanjangan dari Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI

dan Pengadilan Tinggi Agama Manado yang akan menjadi pandangan dan penunjuk arah

serta sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai sasaran

atau target yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tertuang

dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Adapun Visi Pengadilan Agama Tahuna :

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Tahuna Yang Agung”.

Visi dimaksud bermakna :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan

penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi

kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan

didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkanlah Misi Pengadilan Agama Tahuna, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Agama

Tahuna Yang Agung” adalah sebagai berikut:

13 | P a g e

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting

untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya

untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan

mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui

penyempurnaan sistem kamar, penataan ulang manajemen perkara, upaya

pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis

Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan

Pengadilan Agama Tahuna dengan mempertimbangkan kepentingan pencari

keadilan dalam memperoleh keadilan adalah suatu keniscayaan/keharusan bagi

seluruh stakeholder pada Pengadilan Agama Tahuna untuk meningkatkan

pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Keadaan dan letak geografis Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, tingkat

pendidikan yang rendah serta tingkat pendapatan masyarakat yang sangat kecil,

merupakan kendala utama dan permasalahan yang tak terbantahkan, sehingga

masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan akses masyarkat guna

mendapatkan hak keadilan baginya. Pengadilan Agama Tahuna sebagai pelaksana

kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah, melalui mekanisme bantuan hukum

berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses

peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling.

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama Tahuna

berencana akan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kepulauan Sangihe dan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Sangihe melalui pos pelayanan

terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum,

meskipun pada tahun 2019 belum dapat terealisasi sepenuhnya.

14 | P a g e

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi

Pengadilan Agama Tahuna. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Tahuna

adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan;

2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan;

3. Meningkatkan kepastian hukum;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan

tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tahuna adalah

sebagai berikut :

(1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel ;

(2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;

(3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;

(4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

15 | P a g e

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi , Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di

bawahnya, telah menetapkan visi,yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai

panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi

yang membentuk kinerja terarah,terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah

Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi

Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan

terdapat 7 (tujuh) area ”Peradilan Agung”, yaitu :

1.Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.

2.Kebijakan-kebijakan pengadilan.

3.Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.

4.penyelenggaraan persidangan,

5.Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.

6.Pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7.Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi

jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa

strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen

16 | P a g e

Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana

dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8)

Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah

operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA TAHUNA

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang

pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

a. Sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.

b. Penyelesaian perkara pidana, perdata

c. Penurunan sisa perkara perdata dan pidana

d. perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi

dan Peninjauan kembali

e. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Kegiatan pokok untuk

mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

melalui :

a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

c. Berkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat

waktu

d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputusan

17 | P a g e

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai

sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan

aksebilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tahuna dalam pelaksanaan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :

- perkara prodeo yang diseleaikan

- perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

- Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum

(Posbakum)

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan melalui :

- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi adalah kerangka aturan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat

berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan

dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan Tupoksi badan

peradilan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi

bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2)

menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden

yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi

pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi

makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah

18 | P a g e

kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan“.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas

pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya

suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung

sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019

oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna

terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan

kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran

Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah

Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin

mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu

mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun

2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka

kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan

sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi

merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong

dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai

tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen

PPN/Kepala Bappenas Nomor: 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN

2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor:

2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman

Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 adalah:

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan

pembangunan;

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas

pembangunan;

19 | P a g e

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan

regulasi.

Pengadilan Agama Tahuna sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI, dalam

menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi program pemerintah dalam RPJM

tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama

Tahuna :

No Sasaran

Strategis

Arah Kebijakan

2015-2019

Arah Kerangka

Regulasi

Kebutuhan

Regulasi

Penanggung

Jawab

1 Terwujudnya

proses

peradilan

yang pasti,

transparan

dan akuntabel

- Peningkatan penyelesaikan perkara tepat waktu, transparan, akuntabel berbasis pola BINDALMIN dan SIPP

- Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

- Peningkatan kualitas SDM

- Modernisasi manajemen perkara

- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara

- Meningkatkan kualitas putusan hukum

- Menjamin ketertiban proses peradilan dan administrasi perkara

- Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern

- Pembuatan SK Ketua PA tentang perbaikan SOP

- Pembuatan SK Ketua tentang Tim Diskusi Hukum

- Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang

- Pembuatan SK Ketua tentang Zona Integritas

- Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT

Ketua

2 Terwujudnya

efektivitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

- Peningkatan isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu

- Peningkatan aksesibilitas masyarakat

- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara

- Meningkatkan kualitas putusan

- Pembuatan SK Ketua PA tentang perbaikan SOP

- Pembuatan SK Ketua tentang

Ketua

20 | P a g e

terhadap peradilan

hukum - Melaksanakan

transparansi pelayanan peradilan yang modern

Pengawasan Bidang

- Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT

3 Terwujudnya

peningkatan

dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya

- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

- Peningkatan kualitas SDM

- Menjamin ketertiban administrasi

- Melaksanakan transparansi peradilan yang modern

- Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT

Ketua

4 Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Negara

- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan

- Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi

- Melaksanakan pengadaan teknologi informasi

- Melaksanakan pengadaan dan fasilitas dan peralatan perkantoran (mebeulair)

- Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP.

- SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan

- SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan

Sekretaris

3.4. KERANGKAN KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan (institutional frame work) merupakan perangkat

Kementerian/Lembaga sesuai dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan

pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi.

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang membawahi 4 peradilan (Peradilan

21 | P a g e

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer), pada

tahun 2005 struktur organisasi antara kepaniteraan dan kesekretariatan telah dipisah

menjadi 2 yaitu kesekretariatan sebagaimana Peraturan Presiden No 13 tahun 2005

tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan kepaniteraan diatur berdasarkan

Peraturan Presiden No 14 tahun 2005. Adapun peradilan yang dibawah naungannya

antara kepaniteraan dan kesekretariatan masih menjadi satu. Khusus untuk peradilan

agama (Pengadilan Agama) struktur organisasinya adalah Ketua Pengadilan Agama,,

Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera/Sekretaris, dibantu oleh Wakil Panitera,

dan Wakil Sekretaris, wakil panitera dibantu oleh Panitera Muda permohonan, Panitera

Muda Hukum, dan panitera muda gugatan, Panitera Pengganti, jurusita, dan jurusita

pengganti sedangkan Wakil Sekretaris dibantu oleh Kasub. Keuangan, Kasub Umum dan

Kasub . Kepegawaian.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka kepaniteraan dan

kesekretariatan telah dipisah.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015

Pasal 1

(1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas

terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

(2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan

peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu Wakil

Ketua Pengadilan.

(3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk

memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

(4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada

Panitera Pengadilan.

Pasal 114

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas II adalah aparatur tata usaha Negara yang

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Ketua Pengadilan Agama kelas II.

22 | P a g e

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 115

Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang

berkaitan dengan perkara.

Pasal 117

Kepaniteraan Pengadilan Agama, kelas II terdiri atas:

a. Panitera Muda permohonan

b. Panitera Muda Gugatan dan;

c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 322

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas II adalah aparatur tata usaha Negara

yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Ketua Pengadilan Agama kelas II.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas II dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 323

Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang administrasi organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta

sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.kelas II.

Pasal 325

Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas II terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

b. Subbagian Kepegawaian, organisasi dan tatalaksana; dan

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat dipahami

bahwa Pengadilan Agama Tahuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik

yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang

dukungan teknis dan administratif, telah mengacu pada kerangka kelembagaan

23 | P a g e

Mahkamah Agung RI yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan

Agama Tahuna dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis

Pengadilan Agama Tahuna.

Dari Pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin

oleh seorang Panitera, sementara pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan

teknis dan administratif dimpimpin oleh seorang Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung dan menjadi acuan Kerangka

Kelembagaan Pengadilan Agama Tahuna sebagaimana tersebut di atas dipandang cukup

efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan

pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait

dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan

kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Tahuna disusun berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur

organisasi Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagai berikut :

24 | P a g e

25 | P a g e

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang

Agung” yang diturunkan ke dalam visi Pengadilan Agama Tahuna “Terwujudnya

Pengadilan Agama Tahna Yang Agung”, Pengadilan Agama Tahuna berkomitmen untuk

menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan agama dalam meningkatkan capaian

kinerja sesuai dengan Renstra 2015-2019 ini yang selaras dengan tujuan Reformasi

Birokrasi dan meningkatkan Pelayanan Publik dengan keterbukaan informasi dan

kemudahan akses peradilan.

Upaya ini terutama dilaksanakan dengan cara peningkatan kompetensi aparatur. Dalam

mengakomodir informasi kinerja Pengadilan Agama Tahuna dengan kebutuhan

pendanaan, maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan

tentang mekanisme penyusunan informasi kinerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Informasi kinerja dimulai dari penentuan program,

kegiatan, output/sub output, dan komponen/sub komponen. Hasil perumusan ini secara

umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No Sasaran Strategis

Uraian

Indikator Kinerja Program Kegiatan Inditakor

Kegiatan

1.

Terwujudnya

proses

peradilan yang

pasti,

transparan

dan akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan

Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Jumlah

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu b. Persentase

perkara yang

diselesaikan tepat

waktu

c. Persentase

penurunan sisa

perkara

d. Persentase

perkara yang tidak

mengajukan

upaya hukum:

Banding, Kasasi,

PK

e. Indeks responden

pencari keadilan

yang puas

26 | P a g e

terhadap layanan

peradilan

2. Peningkatan

efektivitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase isi

putusan yang

diterima oleh para

pihak tepat waktu

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan

melalui mediasi

c. Persentase berkas

perkara yang

dimohonkan

Banding, Kasasi

dan PK yang

diajukan secara

lengkap an tepat

waktu

d. Persentase

putusan yang

menarik perhatian

masyarakat

(ekonomi Syariah)

yang dapat

diakses secara

online dalam

waktu 1 hari sejak

diputus

3.

Meningkatnya

akses

peradilan bagi

masyarakat

miskin dan

terpinggirkan

a. Persentase

perkara proseo

yang diselesaikan

Jumlah

Perkara

Prodeo yang

diselesaikan

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan diluar

gedung

pengadilan

Jumlah

perkara yang

diselesaikan

melalui

sidang diluar

gedung

pengadilan

c. Persentase

perkara

permohonan

(voluntair)

identitas hukum

d. Persentase

pencari

keadilangolongan

tertentu yang

mendapat layanan

bantuan hukum

(Posbakum)

Jumlah

layanan pos

bantuan

hukum

(Posbakum)

27 | P a g e

4. Meningkatnya

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan

Persentase

putusan perkara

perdata yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Jumlah

perkara

perdata yang

ditindak

lanjuti

(eksekusi)

5. Meningkatkan

transparansi

pengelolaan

belanja

layanan

perkantoran

(operasional)

dan non

operasional

a. Persentase

pelaksanaan

pengelolaan

belanja pegawai

dan operasional

perkantoran

Program

dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya

Mahkamah

Agung

Pembinaan

administrasi

dan

pengelolaan

keuangan

Badang

Urusan

Administrasi

Jumlah

layanan

dukungan

manajemen

satker

daerah

b. Persentase

pelaksanaan

pengelolaan

belanja non

operasional

6. Terwujudnya

standar

kebutuhan

sarana dan

prasarana

perkantoran

Persentase

pelaksanaan

pengelolaan

belanja modal

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Mahkamah

Agung

Pengadaan

sarana dan

prasarana di

lingkungan

Mahkamah

Agung

Jumlah

layanan

internal

pengadaan

sarana dan

prasarana

4.1. TARGET KINERJA

Pengadilan Agama Tahuna merupakan lingkungan peradilan agama, sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama Tahuna sebagai Pengadilan Tingkat

Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk

di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Agama Tahuna telah

menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa

sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

28 | P a g e

Tabel Sasaran Strategis, IKU, Kebijakan, Program dan Kegiatan PA Tahuna

No Sasaran Strategis Target

KJM

Target Kinerja Tahunan

Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

1.

Terwujudnya

proses

peradilan yang

pasti,

transparan

dan akuntabel

a. Pesentase sisa

perkara yang

diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

82% 85% 86% 87% 88% 89%

c. Persentase

penurunan

sisa perkara

5% 10% 30% 50% 70% 80%

d. Persentase

perkara yang

tidak

mengajukan

upaya hukum:

Banding,

kasasi, PK

100% 100% 100% 100% 100% 100%

e. Indeks

responden

pencari

keadilan yang

puas terhadap

layanan

peradilan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Peningkatan

efektivitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase isi

putusan yang

diterima oleh

para pihak

tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan

melalui

mediasi

100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase

berkas

perkara yang

dimohonkan

Banding,

Kasasi dan PK

yang diajukan

secara

100% 100% 100% 100% 100%

29 | P a g e

lengkap an

tepat waktu

d. Persentase

putusan yang

menarik

perhatian

masyarakat

(ekonomi

Syariah) yang

dapat diakses

secara online

dalam waktu

1 hari sejak

diputus

100% 100% 100% 100% 100%

3.

Meningkatnya

akses

peradilan bagi

masyarakat

miskin dan

terpinggirkan

a. Persentase

perkara

proseo yang

diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan

diluar gedung

pengadilan

100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase

perkara

permohonan

(voluntair)

identitas

hukum

100% 100% 100% 100% 100%

d. Persentase

pencari

keadilangolon

gan tertentu

yang

mendapat

layanan

bantuan

hukum

(posbakum)

100% 100% 100% 100% 100%

4. Meningkatnya

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan

Persentase

putusan

perkara

perdata yang

ditindaklanjut

i (dieksekusi)

100% 100% 100% 100% 100%

5. a. Perentase

pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100%

30 | P a g e

Meningkatkan

transparansi

pengelolaan

belanja

layanan

perkantoran

(operasional)

dan non

operasional

pengelolaan

belanja

pegawai dan

operasional

perkantoran

b. Persentase

pelaksanaan

pengelolaan

belanja non

operasional

100% 100% 100% 100% 100%

6. Terwujudnya

standar

kebutuhan

sarana dan

prasarana

perkantoran

Persentase

pelaksanaan

pengelolaan

belanja modal

100% 100% 100% 100% 100%

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Pengadilan Agama Tahuna sebagai lembaga yudikatif dibawah naungan Mahkamah

Agung RI, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan akan terlaksana secara

optimal apabila penyelenggara diikuti dengan pemberian dukungan berupa dana yang

cukup sesuai program yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai

lembaga yang pendanaannya diatur oleh pusat/APBN, seluruh kegiatan terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan anggaran terlebih dahulu telah dilakukan

analis oleh Kasubag perencanaan dan kasubag keuangan sesuai kebutuhan setiap tahun.

Dalam menganalisa pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama

Tahuna terlebih dahulu harus memahami jenis kegiatan yang diperlukan pembiayaan

sesuai dengan program kegiatannya. Tim penyusun melibatkan bagian-bagian pelaksana

untuk memberikan suatu masukkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana

Indikator Kinerja yang ditetapkan. Analis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran

kapasitas keperluan pendanaan selama 5 tahun kedepan. Selanjutnya diusulkan kepada

Mahkamah Agung RI, dan turun berbentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Nomor SP DIPA-005.01.2.307246/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan SP DIPA-

005.04.2.309060/2019 tanggal 05 Desember 2018 yang bersumber dari dana APBN

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara, meliputi kegiatan:

31 | P a g e

1. Pembuatan Kerangka Regulasi.

2. Pelaksanaan kegiatan/Implementasi

3. Pengawasan/pembinaan

4. Evaluasi Kegiatan

Matrik kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No. Program Kegiatan Indikator

Kegiatan

Target Target Anggaran

Jangka Menengah

1 Program Peningkatan

Manajemen Peradilan

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Jumlah perkara

yang

diselesaikan

tepat waktu

99 Perkara -

Jumlah perkara

prodeo yang

diseleaikan

10 Perkara Rp. 3.500.000,-

Jumlah perkara

yang

diselesaikan

melalui sidang

diluar gedung

pengadilan

20 Perkara Rp. 50.000.000,-

Jumlah layanan

pos bantuan

hukum

(Posbakum)

0 Layanan -

Jumlah perkara

perdata yang

ditindak lanjuti

(eksekusi)

0 Perkara -

2 Program dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya

Mahkamah Agung

Pembinaan

administrasi dan

pengelolaan

keuangan Badan

Urusan

Administrasi

Jumlah layanan

dukungan

manajemen

satker daerah

12 Layanan Rp. 50.800.000,-

Jumlah layanan

perkantoran

12 Layanan Rp. 3.134.299.000,-

3 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur Mahkamah

Agung

Pengadaan

sarana dan

prasarana di

lingkungan

Mahkamah Agung

Jumlah layanan

internal

pengadaan

sarana dan

prasarana

1 Layanan Rp. 26.000.000,-

32 | P a g e

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2020 – 2024 pada

tahun 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan

tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat

eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-

titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan

dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out

come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Agama Tahuna harus terus disempurnakan dari

waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan

perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan

dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama

Tahuna memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan

dan sasaran program selama lima tahun kedepan yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi

Pengadilan Agama Tahuna dapat terwujud dengan baik.

REKOMENDASI

1. Memastikan bahwa terjadinya RENSTRA Pengadilan Agama Tahuna dan unit kerja

di lingkungannya yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil

kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui

dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan.

2. Memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan,

peganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal.

3. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta

seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu

(termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran.

Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target)

dengan penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya)

4. Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau Kesepakatan Kinerja, yang

menyajikan dan menjanjikan Kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat

33 | P a g e

terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan,

keutamaan dan alasa keberadaa entitas, mulai dari Pimpinan, Eselon I, II, III, dan IV,

sampai kepada tingkatan paling rendah, baik ditingkat Mahkamah Agung maupun di

lingkungan Peradilan Tingkat Pertama.

5. Memastikan setiap jenjang jabatan melakukan monitoring, mengukur, menagih dan

menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati disetiap tingkatan (butir 4) dan

mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward dan recognition) atas

capaian kinerja yang pantas. Tunjangan kinerja harus diberikan atas capaian kinerja,

terukur, bukan atas kehadiran.

6. Terus melakukan pembinaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja

(pusat dan daerah) dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan mewujudkan

unit-unit kerja yang berintegritas dan selalu berorientasi kepada hasil (outcome),

kami juga merekomendasi agar Kepala Badan Pengawasan memastikan

tersediannya evaluator yang terlatih (kompeten) baik dipusat maupun di pengadilan

tingkat banding, untuk membantu meningkatkan kualitas hasil evaluasinya.

7. Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik, direkomendasikan agar

Mahkamah Agung lebih transparan dengan memastikan diunggahnya dokumen dan

informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (Renstra, Perjanjian

Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja) dalam laman (website resmi

milik) Mahkamah Agung dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang

disajikan bersifat terkini (update).

34 | P a g e

MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2020-2024

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA TAHUNA

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Tahuna yang Agung

MISI :

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

No Tujuan Target

(%)

Sasaran Target (%) Strategis

Uraian Indikator

Kinerja

Uraian Indikator

Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator

Kegiatan

Target

(%)

Rp

1 Terwujudnya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

sistem

peradilan

melalui

proses

peradilan

yang pasti,

transparan

dan

akuntabel

Persentase

para pihak

yang

percaya

terhadap

sistem

peradilan

95 Terwujud

nya

proses

peradilan

yang

pasti,

transpara

n dan

akuntabel

Persentase

sisa perkara

yang

diselesaikan

99 100 100 100 100 Program

dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya

a.

Penyeles

aian sisa

perkara

perdata

Terseleng

garanya

administr

asi dan

pengelola

an

keuangan

BUA

95

Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

95 95 100 100 100 b.

Penyeles

aian

perkara

perdata

Persentase

penurunan

sisa perkara

1 3 3 3 3 c.

Penuruna

n sisa

perkara

35 | P a g e

perdata

Persentase

perkara yang

tidak

mengajukan

upaya hukum

:

- Banding

- Kasasi

- PK

95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 d. Perkara perdata

yang

tidak

mengajuk

an

banding,

kasasi

dan PK

Indeks

responden

pencari

keadilan yang

puas

terhadap

layanan

peradilan

90 90 95 100 100 e. Indeks

responde

n pencari

keadilan

yang

puas

terhadap

layanan

peradilan

2 Terwujudnya

penyederhan

aan proses

penanganan

perkara

melalui

pemanfaatan

teknologi

Persentase

yang

diselesaika

n tepat

waktu

95 Peningkat

an

efektifitas

pengelola

an

penyelesa

ian

perkara

Persentase

isi putusan

yang diterima

oleh para

pihak tepat

waktu

25 25 25 30 30 a. Isi

putusan

yang

diterima

oleh para

pihak

tepat

waktu

Terseleng

garanya

administr

asi dan

pengelola

an

keuangan

BUA

95

Persentase

perkara yang

diselesaikan

melalui

mediasi

75 75 85 85 90 b. Perkara

yang

diselesaik

an

melalui

mediasi

85

36 | P a g e

Persentasi

berkas

perkara yang

dimohonkan

Banding,

Kasasi dan

PK yang

diajukan

secara

lengkap dan

tepat waktu

5 5 5 5 5 c. Berkas

perkara

yang

diajukan

banding,

kasasi

dan PK

secara

lengkap

dan tepat

waktu

5

Persentase

putusan yang

menarik

perhatian

masyarakat

(ekonomi

syariah) yang

dapat diakses

secara online

dalam waktu

1 hari sejak

diputus

90 90 95 100 100 d.

Putusan

perkara

yang

menarik

masyarak

at yang

dapat

diakses

secara

online

dalam

waktu 1

hari

setelah

diputusan

95

3 Terwujudnya

pelayanan

akses

peradilan

bagi

masyarakat

miskin dan

Persentase

perkara

yang

diselesaika

n melalui

pembebasa

n

25 Meningka

tnya

akses

peradilan

bagi

masyarak

at miskin

Persentase

perkara

prodeo yang

diselesaikan

25 25 25 25 25 Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Agama

a. Perkara

prodeo

yang

diselesaik

an

Terseleng

garanya

administr

asi dan

pengelola

an

keuangan

25

Persentase

perkara yang

50 50 50 55 55 b. Perkara

yang

50

37 | P a g e

terpinggirkan biaya/prode

o

dan

terpinggir

kan

diselesaikan

di luar

gedung

pengadilan

diselesaik

an diluar

gedung

pengadila

n

BUA

Persentase

perkara

permohonan

(voluntair

identitas

hukum)

25 30 50 50 50 c. Perkara

permoho

nan

(voluntair

identitas

hukum)

50

Persentase

Pencari

Keadilan

golongan

tertentu yang

mendapat

layanan

bantuan

hukum

(Posbakum)

0 0 10 10 10 d. Pencari

keadilan

golongan

tertentu

yang

mendapat

layanan

bantuan

hukum

(Posbaku

m)

10

4 Terwujudnya

Kepatuhan

Terhadap

putusan

pengadilan

Persentase

putusan

perkara

perdata

yang

ditindaklanj

uti

5 Meningka

tnya

kepatuha

n

terhadap

putusan

pengadila

n

Persentase

Putusan

perkara

perdata yang

ditindaklanjut

i (eksekusi)

5 5 5 5 5 Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Agama

Putusan

perkara

perdata

yang

ditindakla

njuti

(eksekusi

Terseleng

garanya

administr

asi dan

pengelola

an

keuangan

BUA

5

5 Terwujudnya

layanan

dukungan

manajemen

Persentase

Penyerapan

anggaran

dan

95 Meningka

tnya

layanan

dukungan

Persentase

penyerapan

anggaran

DIPA PA

95 95 100 100 100 Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Agama

Persentas

e

penyerap

an

Terseleng

garanya

administr

asi dan

95

38 | P a g e

Capaian

output

belanja

manajem

en

Tahuna anggaran

DIPA PA

Tahuna

pengelola

an

keuangan

BUA Persentase

capaian

output

belanja DIPA

PA Tahuna

95 95 100 100 100 Persentas

e capaian

output

belanja

DIPA PA

Tahuna

95

Tahuna, 03 Februari 2020

Ketua Panitera Sekretaris

H. Amirudin Hinelo, S.Ag Sakinah, S.Ag Moh. Natsir Stirman, S.H

NIP. 196311251987031004 NIP. 197103271998032001 NIP. 197609212002121005