laporan tahunan pengadilan agama tahuna · 1 day ago · laporan tahunan pengadilan agama tahuna...

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015


Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan

tugas kedinasan di Pengadilan Agama Tahuna dengan lancar dan

menuangkannya dalam sebuah tulisan mengenai uraian kerja dari semua

kegiatan beserta hasilnya, yang secara rinca dan akurat terangkum di Laporan

Tahunan 2015 ini.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015 ini memberikan

gambaran umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program-program kerja

yang ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen pengadilan, administrasi

perkara dan umum, serta pengawasan dan pelayanan publik, sehingga kondisi ini

akan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyelesaian tugas yang akan

dituangkan dalam program kerja tahunan, termasuk untuk mengidentifikasi

hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam

rangka mencari upaya alternatif untuk mengatasinya, terutama untuk mendukung

reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah guna memberikan

pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Laporan Tahunan 2015 yang disusun ini disadari jauh dari kesempurnaan

dan masih terdapat banyak kekurangan baik menyangkut materi maupun

penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang

bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan kinerja dan laporan yang

akan datang, namun demikian Laporan Tahunan 2015 ini dapat dijadikan suatu

tolak ukur keberhasilan program dan bahan evaluasi serta dapat memacu

peningkatan kinerja Pengadilan Agama Tahuna yang akuntabel sebagaimana

yang diharapkan.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas

kami selanjutnya.


Daftar Isi

PENGANTAR ................................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

A. Kebijakan Umum Peradilan ...................................................................... 1

B. Visi dan Misi ............................................................................................. 3

C. Rencana Strategis .................................................................................... 4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ................................................ 8

A. Penyusunan Alur Tupaksi ......................................................................... 8

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) ...................................................... 13

C. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ..................................................... 15

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................................. 30

A. Sumber Daya Manusia ............................................................................. 30

B. Keadaan Perkara ...................................................................................... 33

C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana ........................................................ 39

D. Pengelolaan Keuangan ............................................................................ 43

E. Dukungan Teknologi Informasi ................................................................. 46

F. Regulasi Tahun 2015 ............................................................................... 49

BAB IV PENGAWASAN .................................................................................. 54

A. Internal ..................................................................................................... 54

B. Evaluasi .................................................................................................... 57

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ............................................................. 58

A. Kesimpulan ............................................................................................... 58

B. Rekomendasi............................................................................................ 58

C. Penutup .................................................................................................... 59

LAMPIRAN


BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk

mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pengadilan

Agama Tahuna sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima,

memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan

(justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru”

(blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan

peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-

penyimpangan yang mungkin timbul.

Sepanjang tahun 2015, Pengadilan Agama Tahuna telah melakukan

perbaikan-perbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengelolaan/penanganan

administrasi keperkaraan, dan pengolahan/penanganan administrasi umum yang

salah satunya melalui sistem SIADPA (Sistem Administrasi Perkara Peradilan

Agama) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut

merupakan wujud reformasi birokrasi menuju electronic-governance yang lebih

dikenal dengan e-governance.

Adapun pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna terdiri dari 3

Kabupaten, 44 Kecamatan dan 413 Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. Kabupaten Kepulauan Sangihe

Kecamatan/District Penduduk Rasio Jenis

Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)

Manganitu Selatan 4.828 4.781 9.609 100,98

Tatoareng 2.119 2.037 4.156 104,03

Tamako 6.459 6.350 12.809 101,72

Tabukan Selatan 3.096 2.850 5.946 108,63

Tabukan Selatan Tengah 1.397 1.350 2.747 103,48

Tabukan SelatanTenggara 1.090 1.050 2.140 103,81

Tabukan Tengah 5.224 4.943 10.167 105,68

Manganitu 7.172 7.176 14.348 99,94

Tahuna 8.716 8.951 17.667 97,37

Tahuna Timur 6.593 6.696 13.289 98,46

Tahuna Barat 2.899 2.927 5.826 99,04


Tabukan Utara 10.025 9.661 19.686 103,77

Nusa Tabukan 1.584 1.335 2.919 118,65

Kepulauan Marore 778 657 1.435 118,42

Kendahe 3.233 3.126 6.359 103,42

Jumlah 65.213 63.890 129.103 104,49

Sumber : http://sangihekab.bps.go.id

Tabel. Kabupaten Kepulauan Sitaro



(1) (2) (3) (4) (5)

Biaro 1.710 1.685 3.395 162,93

Tagulandang 5.944 5.960 11.904 218,31

Tagulandang Selatan 2.190 2.185 4.375 199,32

Tagulandang Utara 2.089 1.891 3.980 222,23

Siau Barat 3.592 3.595 7.187 205,82

Siau Barat Selatan 2.027 2.027 4.046 319,50

Siau Barat Utara 2.074 1.939 4.013 220,50

Siau Timur 7.433 7.756 15.189 271,53

Siau Timur Selatan 4.020 3.667 7.687 319,50

Siau Tengah 882 875 1.757 148,90

Jumlah 31.961 31.580 63.533 228,85

Sumber : http://sitaroekab.bps.go.id

Tabel. Kabupaten Kepulauan Talaud



(1) (2) (3) (4) (5)

Kabaruan 2.771 2.772 5.718 83,96

Damau 2.095 2.076 4.239 84,13

Lirung 3.165 3.037 6.302 193,52

Salibabu 2.773 2.852 5.628 257,96

Kalongan 1.552 1.812 3.269 124,64

Moronge 1.739 1.812 3.610 124,64

Melonguane 5.338 5.209 13.000 136,35

Melonguane Timur 1.459 1.534 3.126 61,87

Beo 2.719 2.861 5.740 78,63

Beo Utara 1.804 1.836 3.709 25,13

Beo Selatan 1.779 1.758 3.432 55,40


Rainis 2918 3123 6.120 74,81

Tampan’Amma 2816 2737 5.804 44,75

Essang 1745 1692 3.460 36,29

Essang Selatan 1605 1650 3.309 43,38

Pulutan 977 999 2.073 33,60

Gemeh 2693 2832 5.374 40,10

Nanusa 1661 1712 3.234 57,75

Miangas 344 393 775 308,02

Jumlah 41.953 42.697 87.922 98,15

Sumber : http://talaudkab.bps.go.id

Volume pekerjaan yang semakin meningkat, khususnya dalam penerimaan

perkara yang mencapai jumlah 71 perkara pada tahun 2015, telah menuntut

dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para

pejabat Pengadilan Agama Tahuna, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir

serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam

Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Tahuna, menjadi

indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat

struktural fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Tahuna. Adanya

keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi

mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi,

ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam

untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara

menyeluruh.

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman

(judicial power) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara

tertentu, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan

terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada

akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi

untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari

keadilan. Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan”

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan

harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim

dilingkungan Pengadilan Agama Tahuna.

Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006

tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua

Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang


dikenal dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan

Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis

sejak tahun 2003.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip

keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap

pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh

Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya;

Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari

keadilan, pada tahun 2015 ini Pengadilan Agama Tahuna merintis program

unggulan berupa Sidang Keliling dan pendaftaran perkara secara cuma-cuma

(prodeo) bagi masyarakat yang tidak mampu. Dua jenis layanan ini sepenuhnya

dibiayai oleh anggaran APBN dan telah menjadi unggulan Mahkamah Agung.

Dengan adanya program tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat,

terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh dan

menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang

optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana terlah diubah oleh Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 069/KMA/SK/2009, dan Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan

dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan

untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga

peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan

Pengadilan Agama Tahuna dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan

kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu

dan sasaran, Pengadilan Agama Tahuna telah menetapkan visi dan misi

sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

B. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan

cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Tahuna di masa

mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Tahuna

menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun


2010-2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009.

Visi Mahkamah Agung tersebut adalah:

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi yang

mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Tahuna sebagai pengadilan tingkat pertama yang

berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang

sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai

masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Tahuna telah menjabarkan

visi dan misi tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Tahuna, yaitu:

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Tahuna siap bersama-

sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati

masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga

kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam

bentuk misi Pengadilan Agama Tahuna, yaitu:

1. Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua lapisan

masyarakat (justice for all);

2. Memberikan akses publik seluas-luasnya tentang informasi demi

terwujudnya transparansi pengadilan;

3. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan

dengan biaya ringan;

4. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan,

kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (eksekutabel);

5. Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Tahuna yang jujur,

bersih dan berwibawa.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan

suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TAHUNA YANG BERWIBAWA

DAN BERMARTABAT”


permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Tahuna dan rencana serta

strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada.

Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang

bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya supremasi hukum.

Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan

strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis,

Pengadilan Agama Tahuna akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu

sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi

misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan

visi misi organisasi.

Adapun Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Tahuna agar

lebih efektif dan efisien.

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan

Agama Tahuna.

C. Rencana Strategis

1. Tujuan :

a. Tercapainya proses pelayanan yang lebih baik dan cepat dalam

penerimaaan perkara.

b. Tercapainya registrasi perkara sesuai Pola Bindalmin.

c. Terlaksananya pola penerimaan secara transparan, terbuka, effesien,

cepat dan biaya ringan.

d. Tercapainya minutasi berkas sesuai Pola Bindalmin.

e. Tercapainya pelayanan cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat dalam

proses pengeluaran salinan,penetapan, salinan putusan, akta cerai dalam

waktu 14 hari setelah putusan dibacakan dan atau setelah putusan

berkekuatan hukum tetap.

f. Tercapainya penyelenggaraan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin.


2. Sasaran :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan perkara.

b. Meningkatkan pengisian registrasi perkara.

c. Meningkatkan proses pemeriksaan perkara sesuai azas.

d. Meningkatkan minutasi berkas perkara.

e. Meningkatkan pelayanan cepat kepada masyarakat dalam pengeluaran

salinan putusan, salinan penetapan,akta cerai dll.

f. Meningkatkan pengelolaan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin.

3. Kebijakan :

a. Melakukan penerimaan perkara secara terbuka melalui satu loket;

b. Meningkatkan pengisian registrasi secara akurat dan cepat.

c. Meningkatkan pelayanan dalam proses pemeriksaan perkara sesuai asas.

d. Meningkatkan tempo hasil minutasi berkas perkara.

e. Meningkatkan tempo penyelesaian salinan,akta cerai dll.

f. Meningkatkan penetapan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin.

g. Menghindari kontak langsung pihak berperkara dengan Pegawai.

4. Program :

a. Peningkatan pengaturan petugas dan sarana.

b. Peningkatan pengisian register secara akurat dan cepat.

c. Peningkatan pelayanan dalam proses pemeriksaan.

d. Peningkatan pelaksanaan minutasi berkas.

e. Peningkatan pelayanan pemberian salinan, akta cerai dll.

f. Peningkatan penataan arsip perkara.

g. Peningkatan akurasi pelaksanaan aplikasi kesekretariatan.


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

(TUPOKSI)

A. PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Tahuna

mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan

perundang-undangan sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik

Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi,

dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara

dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

5. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI.

6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI.

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tanggal

14 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006

Tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kesekretariatan

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana

dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tergambar

bahwa tugas pokok dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shadakah dan ekonomi syariah (pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 sebagai

perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989).


Sedangkan fungsinya adalah memberikan pelayanan teknis yustisial dan

administrasi terhadap masyarakat pencari keadilan bagi orang Islam dan

pelayanan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi Pengadilan Agama Tahuna, sesuai dengan Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1991, terdiri dari: unsur pimpinan yaitu

Ketua, Wakil Ketua, dan pejabat fungsional Hakim. Selain itu ada unsur

Kepaniteraan serta Kesekretariatan yang dipimpin oleh Panitera/Sekretaris yang

membawahi: bidang Kepaniteraan, terdiri dari Wakil Panitera, Panitera Muda

Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum, kelompok

fungsional Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti; bidang

Kesekretariatan, terdiri dari Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Umum, Kepala

Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Urusan

Keuangan dan Perencanaan dengan rincian tupoksi sebagai berikut :

1. KETUA PENGADILAN AGAMA, tugas pokok dan fungsinya adalah

memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi,

mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan

tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA, tugas pokok dan fungsinya adalah

mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan

Agama serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada

Ketua Pengadilan Agama.

3. HAKIM, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas

perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi

wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan

minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program

kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan pengawasan

bidang atas perintah Ketua.

4. PANITERA/SEKRETARIS, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi

dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan

pelayanan teknis di bidang administarsi perkara, administarsi umum dan

administrasi lainya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan

kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas

kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja

jangka panjang dan jangka pendek.

5. WAKIL PANITERA, tugas pokok dan fungsinya adalah membantu

Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan

bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja 1, meja II, dan meja III.


Mengevalusi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

6. WAKIL SEKRETARIS, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Sekretaris

dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan,

bertanggungjawab sebagai pejabat pembuat komitmen, penanggugjawab

kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan

masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggungjawab

kepada Sekretaris.

7. PANITERA MUDA GUGATAN, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin

dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan

serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Wakil

Panitera.

8. PANITERA MUDA PERMOHONAN, tugas pokok dan fungsinya adalah

memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian

permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab

kepada Wakil Panitera.

9. PANITERA MUDA HUKUM , tugas pokok dan fungsinya adalah

memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian

hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membuatlaporan/bertanggungjawab kepada Wakil

Panitera.

10. KEPALA URUSAN UMUM, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin

dan mengkoordinir dan menggerakan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum

(rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada

Wakil Sekretaris.

11. KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA,

tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan

mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. bagian

kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada

Wakil Sekretaris.

12. KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN, tugas pokok dan

fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas

pada Sub. bagian keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan


dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab

kepada Wakil Sekretaris.

13. PANITERA PENGGANTI, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi

Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat

instrumen sidang, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada

Panitera Muda Hukum / Meja III.

14. JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI, tugas pokok dan fungsinya

adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil

Panitera.

Dari Organisasi Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut,

Pengadilan Agama Tahuna dapat melaksanakan tugas-tugas pokok lembaga

peradilan yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara

yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan wibawa dan martabat Pengadilan

Agama Tahuna sebagai pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan

kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang menyangkut

tugas-tugas teknis dan administrasi yustisial maupun tugas-tugas administrasi

umum.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015 sebagai

berikut:


WAKIL PANITERA SUKARNI MANANGKALANGI

KETUA

-

WAKIL KETUA

Drs. SATRIO AM. KARIM

HAKIM

1. MOHAMAD ADAM, S.H.I. 2. AL GAZALI MUS, SH.,MH. 3. NUR AMIN, S.Ag., MH. 4. INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI,.SH.

5. ISMAIL, S.H.I.

PANITERA/SEKRETARIS

Drs. SUBARDI MOODUTO

WAKIL SEKRETARIS

MOH. NATSIR STIRMAN, SH.

PANMUD PERMOHONAN

-

PANMUD GUGATAN

RIDWAN OLII, SH

PANMUD HUKUM

SAKINAH, S.Ag

KAUR UMUM

JOHNY UMAR

KAUR KEUANGAN

SYAHRANI R. TILOLI, SH

FUNGSIONAL KEPANITERAAN

PANITERA PENGGANTI -

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

1. ABDUL MUIS ALI, S.Ag. 2. IDRUS BUHARI, S.H.I. 3. ILHAMA PUTRA SUENDRA.,SH.,MH. 4. SITTI. I .LAWENDATU.

5. MARYATI M, SH.

KAUR KEPEG & ORTALA

RAMLA ABAS

STAF

-

STAF

Andri Hasan, S.H.I

STAF

-

STAF

-

STAF

-

STAF

-

KETERANGAN:

GARIS KOORDINASI STRUKTURAL

GARIS KOORDINASI FUNGSIONAL


B. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Untuk menjamin berjalannya tugas Pokok dan Fungsi masing-masing elemen

organisasi, mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah serta untuk memberikan

pelayanan terbaik/pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka

disusunlah pedoman pelayanan ( Standard Operational Procedure ) Pengadilan

Agama Tahuna.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis

yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa

dilakukan.

Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu aspek penting untuk

mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan

kinerja manajemen pemerintahan/kualitas pelayanan publik. SOP melingkupi

seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk pemberian

pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal organisasi pemerintah yang

dilaksanakan oleh unit-unit organisasi pemerintahan.

SOP Pengadilan Agama Tahuna, seyogyanya diupayakan disusun sesuai

dengan acuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 35 Tahun 2012

tentang Pedoman SOP Administrasi Pemerintah. Namun tidak adanya sosialisasi

maupun bimbingan teknis yang pernah dilaksanakan oleh instansi yang

berkompeten maupun instansi vertikal untuk diikuti oleh pejabat kepegawaian

Pengadilan Agama Tahuna dan tidak adanya standarisasi nasional yang baku

dalam menyusun maupun menentukan waktu dalam pembuatan SOP, sehingga

standar waktu SOP Pengadilan Agama Tahuna mengikuti standar waktu yang

digunakan oleh Pengadilan-Pengadilan yang lain di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pengadilan Agama

Tahuna memiliki standar / acuan guna memberikan pelayanan yang optimal

kepada masyarakat pencari keadilan sehingga Visi dan Misi Pengadilan Agama

Tahuna dapat terwujud. Pengadilan Agama Tahuna menguraikan SOP secara

garis besar ke dalam 2 (dua) bagian yaitu SOP Bagian Kepaniteraan dan SOP

Bagian Kesekretariatan. Uraian SOP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standard Operasional Prosedur dibidang kepaniteraan meliputi :

a. SOP Penerimaan Perkara

b. SOP Pendaftaran Perkara dengan biaya Cuma - Cuma (Prodeo)

c. SOP Pencatatan / Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS

d. SOP Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi / Saksi Ahli


e. SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim

f. SOP Tata Persidangan

g. SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara

h. SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai,

oleh pihak berperkara

i. SOP Publikasi Putusan

j. SOP Permohonan Banding

k. SOP Permohonan Perkara Kasasi

l. SOP Permohonan Perkara Peninjauan Kembali

m. SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

n. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat

o. SOP Sita Jaminan, Sita eksekusi, dan Eksekusi Riil serta Eksekusi

Lelang

p. SOP Pemanggilan para pihak berperkara, saksi /saksi ahli melalui

Kementrian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi

q. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi

r. SOP Penyampaian Salinan Putusan

s. SOP Pengarsipan Berkas Perkara

2. Standard operasional prosedur dibidang kesekretariatan meliputi :

Bagian Kepegawaian dan organisasi tatalaksana

a. SOP Daftar Hadir Pegawai

b. SOP Penilaian Pegawai /DP3.

c. SOP Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun

d. SOP Kenaikan Gaji Berkala

e. SOP Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, Askes

f. SOP Cuti

g. SOP Administrasi

Bagian Keuangan dan Perencanaan

a. SOP Pembahasan dan Penelaahan RKAKL

b. SOP Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA

c. SOP Rencana penarikan dana

d. SOP Pengajuan kartu identitas petugas pengantar SPM

e. SOP Pelaksanaan Anggaran gaji induk

f. SOP Gaji susulan dan kekurangan gaji

g. SOP uang makan

h. SOP uang lembur

i. SOP gaji ke 13

j. SOP Remunerasi dan pertanggung jawabannya


k. SOP Pengajuan uang persediaan

l. SOP Pengajuan tambahan uang persediaan

m. SOP Pengajuan GU Persediaan

n. SOP Pengajuan SPM langsung

o. SOP Pengelolaan PNBP

p. SOP Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan

q. SOP pelaporan Keuangan

r. SOP penatausahaan dan Pengawasan Anggaran

Bagian Umum

a. SOP pengelolaan Surat Masuk

b. SOP pengelolaan surat keluar

c. SOP penataan Arsip

d. SOP penata usahaan asset tetap

e. SOP Penata usahaan asset lancer

f. SOP perencanaan dan pelaksanaan anggaran

g. SOP pengelolaan perpustakaan

h. SOP Perawatan / Pemeliharaan sarana dan prasarana

i. SOP pengelolaan kebersihan dan keindahan kantor

j. SOP keamanan kantor

k. SOP Protokoler dan HUMAS

l. SOP Pelayanan Publik

m. SOP Teknologi Informasi

n. SOP Pekerjaan Borongan & Pembelian

Standard Operational Procedure ( SOP ) Pengadilan Agama Tahuna tahun

2015 secara lengkap sebagaimana terlampir pada lampiran laporan ini.

C. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja Pegawai dilaksanakan dalam

rangka mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa untuk mewujudkan

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai

Negeri Sipil yang Profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan

yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja.


Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana

kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan

disepakati secara bersama-sama antara pegawai dengan atasan langsungnya.

SKP merupakan kewajiban yang harus dibuat oleh setiap Pegawai Negeri Sipil

(PNS).

Mahkamah Agung RI dalam hal ini telah menerbitkan Peraturan Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor 036/SEK/PER/VI/2012 Tentang Sasaran Kinerja

Individu (SKI) Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV,

Pejabat Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional

Umum di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya di seluruh Indonesia.

Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 036/SEK/PER/VI/2012, maka Pengadilan Agama

Tahuna telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) tahun 2015 sebagai

berikut :

1. SKP Ketua Pengadilan Agama

2. SKP Wakil Ketua Pengadilan Agama

3. SKP Hakim Ketua Majelis

4. SKP Hakim

5. SKP Panitera Sekretaris

6. SKP Wakil Panitera

7. SKP Wakil Sekretaris

8. SKP Panmud Gugatan

9. SKP Panmud Hukum

10. SKP Kaur Kepegawaian

11. SKP Kaur Keuangan

12. SKP Kaur Umum

13. SKP Jurusita Pengganti

14. SKP Staf

Adapun Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) Pengadilan Agama Tahuna tahun

2015 menguraikan SKP, sesuai dengan keadaan jabatan dan jumlah Pegawai

yang terdaftar pada Aplikasi SIMPEG Bulan Desember Tahun 2015. Jumlah

Pegawai berdasarkan Simpeg Berjumlah 20 Orang yang terdiri dari :


NO. NAMA

PANGKAT/GOL. RUANG

JABATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Drs. Satrio A.M. Karim.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Mohamad Adam, S.H.I.

Al Ghazali Mus, S.H.I, M.H.

Indra Purnama Putra, S.H.I, S.H.

Ismail S.H.I.

Drs. Subardi Mooduto

Mohamad Natsir Stirman, S.H.

Sukarni Manangkalangi.

Sakinah, S.Ag.

Ridwan Olii, S.H.

Johny Umar

Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.

Ramla Abas

Idrus Buhari, S.H.I.

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Sitti Istiqamah Lawendatu, S.E.

Ilhama Putra Suendra, S.H., M.H.

Maryati M., S.H.

Andri Hasan, S.H.I.

Pembina Muda, IV/b

Penata, III/c

Penata Muda Tk. I, III/b




Panata Tk. I, III/d

Penata Tk. I, III/d

Penata, III/c

Penata Tk. I, III/d








Penata Muda, III/a

Penata Muda, III/a

-, III/a

Wakil Ketua

Hakim Pratama Madya

Hakim Pratama Muda

Hakim Pratama Muda

Hakim Pratama Muda

Hakim Pratama Muda

Panitera/Sekretaris

Wakil Sekretaris

Wakil Panitera

Panmud Hukum

Panmud Gugatan

Kaur Umum

Kaur Keuangan

Kaur Kepegawaian

Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti

Staf Kepaniteraan

Dari uraian pegawai / jabatan di atas, Pengadilan Agama Tahuna menyusun

SKP dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama : Drs. Satrio A.M. Karim.

NIP : 19660101.199303.1.001

Pangkat : Pembina Muda, IV/b

Jabatan : Wakil Ketua

SKP : 1. Mempelajari berkas perkara

2. Menyidangkan perkara

3. Mengoreksi berita acara Sidang

4. Melakukan musyawarah majelis

5. Membuat konsep putusan

6. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi

7. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk

sebagai Hakim Mediator

8. Membuat laporan mediasi

9. Membuat laporan kegiatan hakim (court

calendar)


2. Nama : Nur Amin, S.Ag., M.H.

NIP : 19711213.200502.1.002

Pangkat : Penata, III/c

Jabatan : Hakim Pratama Madya

SKP : 1. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan

2. Membuat instrument persidangan 3. Menyidangkan perkara 4. Mengoreksi Berita Acara Sidang 5. Memeriksa konsep putusan yang dibuat Hakim

Anggota 6. Membuat konsep putusan 7. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 8. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk

sebagai Hakim Mediator 9. Membuat laporan mediasi 10. Membuat laporan kegiatan hakim (court

calendar) 3. Nama : Mohamad Adam, S.H.I.

NIP : 19811214 .200704.1.001




2. Membuat instrument persidangan 3. Menyidangkan perkara 4. Mengoreksi Berita Acara Sidang 5. Memeriksa konsep putusan yang dibuat Hakim

Anggota 6. Membuat konsep putusan 7. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 8. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk

sebagai Hakim Mediator 9. Membuat laporan mediasi

10. Membuat laporan kegiatan hakim (court calendar)

4. Nama : Al Ghazali Mus, S.H.I., M.H.

NIP : 19790924.200704.1.001




2. Menyidangkan perkara 3. Mengoreksi Berita Acara Sidang 4. Melakukan musyawarah majelis 5. Membuat konsep putusan 6. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi


7. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk sebagai Hakim Mediator

8. Membuat laporan mediasi 9. Membuat laporan kegiatan hakim (court

calendar) 5. Nama : Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

NIP : 19790621.200904.1.004

Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b

Jabatan : Hakim Pratama Muda


2. Menyidangkan perkara 3. Mengoreksi Berita Acara Sidang 4. Melakukan musyawarah majelis 5. Membuat konsep putusan 6. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 7. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk

sebagai Hakim Mediator 8. Membuat laporan mediasi 9. Membuat laporan kegiatan hakim (court

calendar) 6. Nama : Ismail, S.H.I.

NIP : 19831210.200904.1.008


Jabatan : Hakim Pratama Muda


2. Menyidangkan perkara 3. Mengoreksi Berita Acara Sidang 4. Melakukan musyawarah majelis 5. Membuat konsep putusan 6. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 7. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk

sebagai Hakim Mediator 8. Membuat laporan mediasi

9. Membuat laporan kegiatan hakim (court calendar)

7. Nama : Drs. Subardi Mooduto.

NIP : 19650422.199202.1.001

Pangkat : Penata Tk. I, III/d

Jabatan : Panitera / Sekretaris

SKP : 1. Menyusun program kerja

2. Membuat rencana anggaran biaya proses

3. Menyusun Laporan keadaan perkara


4. Menyusun Laporan keuangan perkara

5. Membuat surat penunjukkan panitera pengganti

6. Membuat surat penunjukkan Jurusita dan

Jurusita pengganti

7. Menetapkan SK kelompok kerja kepaniteraan

8. Membuat Laporan Pengaduan

9. Menandatangani akta cerai

10. Menandatangani akta banding

11. Menandatangani akta kasasi

12. Menandatangani akta PK

13. Menandatangani laporan perkara

14. Membuat berita acara sidang (BAS)

15 Membuat berita acara sita/eksekusi

16. Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/tunda

17. Membuat penetapan (Sita/Ikrar)

18. Melaksanakan Pemberkasan Perkara/minutasi

19. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang

20. Melaksanakan Eksekusi

21. Melakukan rapat Koordinasi dan evaluasi

22. Menyusun Laporan tahunan

23. Menyusun lakip

24. Menyusun RKKAL

8. Nama : Mohamad Natsir Stirman, S.H.

NIP : 19760921.200212.1.005


Jabatan : Wakil Sekretaris

SKP : 1. Membuat program dan rencana kerja bagian

kesekretariatan

2. Bersama-sama Kaur Kepegawaian, Kaur

Keuangan dan Kaur Umum menyusun SKP

bagian kesekretariatan.

3. Bersama-sama pejabat kesekretariatan dan

pejabat kepaniteraan membuat konsep program

kerja dan rencana strategis Pengadilan Agama

Tahuna


4. Bersama-sama bagian kesekretariatan dan

kepaniteraan menyusun konsep laporan tahunan

dan LAKIP Pengadilan Agama Tahuna

5. Melaksanakan koordinasi dan monitoring

pembuatan dan pengiriman laporan bulanan,

triwulan, semester dan tahunan bagian

kesekretariatan baik secara manual maupun

dengan menggunakan aplikasi

6. Menerima, meneliti saran tindak lanjut surat-surat

bagian kepegawaian, bagian keuangan dan

bagian umum untuk selanjutnya diteruskan

kepada Sekretaris

7. Memberikan penilaian atas capaian kinerja

terhadap Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan

dan Kaur Umum

8. Membuat/melaksanakan tindak lanjut surat

perintah/permintaan yang bersifat segera

9. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi

bagian kesekretariatan

10. Membuat konsep usulan RKAKL bagian

kesekretariatan Tahun 2016

9. Nama : Sukarni Manangkalangi.

NIP : 19600816.198103.2.002


Jabatan : Wakil Panitera

SKP : 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang 2. Membuat berita acara Sidang 3. Mengetik penetapan 4. Melaksanakan pemberkasan perkara 5. Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas

perkara baru 6. Menyiapkan data perkara untuk bahan

penyusunan program kerja 7. Menyiapkan bahan program kerja bidang

kepaniteraan 8. Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya

proses 9. Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara 10. Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara 11. Mengoreksi laporan perkara yang akan

ditandatangani oleh Panitera dan Ketua 12. Membuat laporan realisasi biaya proses


10. Nama : Sakinah, S.Ag..

NIP : 19710327.199803.2.001


Jabatan : Panitera Muda Hukum

SKP : 1. Menerima, memeriksa, mengolah, menyajikan, serta menyusun laporan data perkara dan mengarsipkannya, baik secara manual ataupun dengan aplikasi.

2. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan meja informasi dan pengaduan.

3. Membantu Panitera untuk tertibnya administrasi perkara dan administrasi persidangan.

4. Melaksanakan Koordinasi tugas-tugas dibidang perkara kepada Wakil Panitera dan Panitera.

5. Mendampingi Hakim dalam persidangan. 6. Membuat dan menindaklanjuti serta

mengarsipkan hasil kegiatan yang berkaitan pertimbangan Hukum kepada masyarakat.

7. Mengolah dan menyusun data statistik, minutasi, serta membuat buku kendali berkas minutasi sesuai dengan nomor urut di boks arsip perkara.

11. Nama : Ridwan Olii, S.H.

NIP : 19720115.199603.1.002


Jabatan : Panitera Muda Gugatan

SKP : 1. Bertanggungjawab terhadap proses penerimaan

perkara dibidang gugatan.

2. Bertanggungjawab terhadap proses pengisian

jurnal dan register.

3. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan

instrumen perkara.

4. Bertanggungjawab terhadap proses pengelolaan

arsip aktif perkara Gugatan.

5. Mendampingi Hakim dalam Persidangan.

6. Membuat Berita Acara Sidang dan

mempersiapkan kelengkapan berkas perkara,

serta menyusunnya dalam satu bundel.

7. Mencatat putusan / penetapan perkara Gugatan

mengenai Penetapan Majelis Hakim, tanggal

sidang, penundaan sidang,tanggal putus, diktum

amar putusan.


8. Mengkoordinasikan tugas-tuas Panitera Gugatan

kepada Wakil Panitera.

12. Nama : Johny Umar.

NIP : 19580609.198203.1.001


Jabatan : Kaur umum

SKP : 1. Membuat perencanaan kerja bagian umum

2. Membuat perencanaan kebutuhan ATK,

Inventaris sesuai dengan DIPA Tahun berjalan

3. Membuat buku-buku inventaris

4. Melaksanakan opname fisik BMN semesteran

dan tahunan

5. Melaksanakan rekonsiliasi BMN baik internal

antara SAKPA dan SIMAK BMN dan Eksternal ke

KPKNL Manado dan Korwil Wilayah Sulawesi

Utara (PT dan PTA Manado)

6. Melaksanakan input data barang masuk dan

barang ke luar pada aplikasi persediaan setiap

ada transaksi masuk maupun keluar.

7. Melaksanakan opname fisik barang persediaan

bulanan, semesteran dan tahunan sekaligus

input data hasil opname fisik ke dalam aplikasi

persediaan

8. Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR), Kartu

Inventaris Barang (KIB) dan Daftar Barang

Lainnya (DBL)

9. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan

serta perawatan BMN

10. Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan

surat keluar

11. Melaksanakan pengelolaan arsip

12. Membuat laporan hasil evaluasi kinerja tenaga

honorer

13. Membuat konsep Surat Keputusan

Penanggungjawab BMN

14. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan


13. Nama : Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.

NIP : 19860731.200904.2.004


Jabatan : Kaur Keuangan

SKP : 1. Membuat rencana kerja bagian keuangan 2. Mengumpulkan data untuk bahan penyusunan

RKAKL/DIPA Tahun 2016 3. Melaksanakan rekonsiliasi internal SAKPA dan

SIMAK BMN 4. Melaksanakan rekonsiliasi eksternal dengan

KPPN Tahuna serta dengan Korwil Wilayah Sulawesi Utara (PT dan PTA Manado)

5. Melaksanakan input data realisasi anggaran berdasarkan SPM dan SP2D ke Aplikasi SAKPA

6. Membuat laporan realisasi anggaran bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

7. Membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan berbasis akrual

8. Melaksanakan revisi POK maupun DIPA tahun berjalan

9. Melaksanakan input data realisasi output pada aplikasi Monev Bappenas, Monev Kementerian Keuangan maupun Monev LKPP

14. Nama : Ramla Abas.

NIP : 19681121.199203.2.001


Jabatan : Kaur Kepegawaian

SKP : 1. Membuat rencana kerja bagian kepegawaian 2. Membuat usulan Kenaikan Pangkat,

Pensiun,Taspen, Askes, Karis/Karsu, Karpeg, Cuti dan usulan mendapatkan tanda penghargaan

3. Membuat Surat-Surat Keputusan Kantor 4. Membuat Inpassing, DUK, Bezetting dan Surat

Izin Cuti Pegawai 5. Merekap dan melaksanakan input data SKP

Pegawai dan Hakim kedalam Aplikasi Simpeg dan Komdanas

6. Menyusun uraian tugas pejabat dan pegawai 7. Merekap data kehadiran pegawai dan

melaksanakan input data kedalam aplikasi Komdanas

8. Melaksanakan pengisian Buku Kendali Kepegawaian

9. Melaksanakan pengelolaan Simpeg dan pemutakhiran data pegawai

10. Melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut surat yang berhubungan dengan kepegawaian

11. Membuat kelengkapan administrasi sumpah dan pelantikan

12. Melaksanakan sumpah dan pelantikan jabatan


15. Nama : Abdul Muis Ali, S.Ag.

NIP : 19760911.201101.1.005


Jabatan : Jurusita Pengganti

SKP : 1. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan

Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para

pihak dalam perkara perdata Gugatan/

Permohonan

2. Membuat relaas panggilan

3. Menyerahkan relaas panggilan yang sudah

dilaksanakan pemanggilan/pemberitahuannya

kepada Ketua Majelis

4. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan

dari Panitera berupa pelaksanaan permohonan

bantuan pemanggilan via Pengadilan Agama lain

(tabayun)


dari Panitera untuk melaksanaan pemanggilan

atas permohonan dari Pengadilan Agama lain

(tabayun)

6. Mengirim relaas panggilan yang sudah

dilaksanakan ke Pengadilan Agama pemohon

tabayun


Panitera dalam pelaksanaan Aanmaning

8. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan (Pbt)



pihak untuk pengucapan ikrar talak.

10. Bendahara Biaya Proses Perkara.

11. Kasir.

16. Nama : Idrus Buhari, S.H.I.

NIP : 19810312.201101.1.007







Permohonan








(tabayun)




(tabayun)



tabayun







10. Petugas Pengelola Administrasi belanja Pegawai

/ PPABP.

11. Operator SIMAK BMN

17. Nama : Sitti Istiqamah Lawendatu, S.E.

NIP : 19721217.200312.2.002






Permohonan









(tabayun)




(tabayun)



tabayun







10. Bendahara Pengeluaran

18. Nama : Ilhama Putra Suendra, S.H., M.H.

NIP : 19850925.201212.1.002

Pangkat : Penata Muda, III/a





Permohonan








(tabayun)





(tabayun)



tabayun






pihak untuk pengucapan ikrar talak

10. Petugas Meja III

11. Bendaharan Penerima

12. Operator Website / IT.

19. Nama : Maryati M., S.H.

NIP : 19860123.201212.2.004

Pangkat : Pembina Muda, III/a





Permohonan








(tabayun)




(tabayun)




tabayun







10. Petugas Meja I.

11. Operator SIADPA.

20. Nama : Andri Hasan, S.H.I.

NIP : 19860606.201403.1.001

Pangkat : -, III/a

Jabatan : Staff Kepaniteraan

SKP : 1. Mencatat surat masuk dan keluar bagian

kepaniteraan

2. Membuat laporan perkara bulanan, triwulan,

semester dan tahunan

3. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi

4. Memeriksa dan membaut daftar lembaran berkas

perkara yang telah diminutasi

5. Menyusun dan menyimpan serta menata berkas

perkara di gudang arsip

6. Membuat grafik (statistik) perkara

7. Mengelola dokumentasi perkara


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Masih tingginya tingkat keluhan yang disampaikan oleh masyarakat

pengguna jasa terhadap birokrasi menunjukkan bahwa pada satu sisi kualitas

produk layanan birokrasi masih dirasakan tidak dapat memenuhi harapan

masyarakat pengguna jasa. Pada sisi lain, telah semakin tumbuh kesadaran

masyarakat pengguna jasa untuk menuntut hak-haknya sebagai konsumen untuk

memperoleh pelayanan dengan kualitas terbaik. Kondisi saat ini menunjukkan

bahwa SDM aparatur yang ada masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Potret SDM aparatur saat ini yang menunjukkan profesionalisme rendah,

banyaknya praktek KKN yang melibatkan aparatur, tingkat gaji yang tidak

memadai, pelayanan kepada masyarakat yang berbelit-belit, hidup dalam pola

patronk lien, kurang kreatif dan inovatif, bekerja berdasarkan juklak dan juknis

serta mungkin masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan

bahwa aparatur di Indonesia masih lemah. Gambaran tersebut memberikan

dorongan bagi kita untuk melakukan perubahan pada SDM aparatur Indonesia

(sering disebut Reformasi Birokrasi) khususnya aparatur peradilan.

Data kepegawaian yang ada di Pengadilan Agama Tahuna sampai bulan 31

Desember 2015 berjumlah 20 orang ditambah tenaga honorer 5 orang. 8 orang

diperbantukan pada bagian administrasi kepaniteraan, 4 orang di administrasi

kesekretariatan dan 1 orang sebagai petugas informasi di resepsionis. Melihat

kekuatan PNS seperti itu belum lagi dengan volume pekerjaan yang semakin

tahun meningkat.

Berikut nama-nama dari unsur Pejabat Struktural Pengadilan Agama Tahuna

hingga akhir tahun 2015 sebagai berikut :

NAMA PEJABAT JABATAN

Drs. Satrio AM. Karim. Wakil Ketua

Drs. Subardi Mooduto. Panitera/Sekretaris

Sukarni Manangkalangi. Wakil Panitera

Sakinah., S.Ag. Panitera Muda Hukum

Ridwan Olii., SH. Panitera Muda Gugatan

Moh. Natsir Stirman., SH. Wakil Sekretaris


Johny Umar. Kaur Umum

Ramla Abas. Kaur Kepegawaian Dan Ortala

Syahrani R. Tiloli, SH. Kaur Keuangan

Lalu dari unsur Pejabat Fungsional Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita /

Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Tahuna hingga akhir tahun 2015 sebagai

berikut :


Mohamad Adam., S.H.I. Hakim Pratama Madya

Al Gazali Mus., S.H.I., MH. Hakim Pratama Madya

Nur Amin., S.Ag., MH. Hakim Pratama Madya

Indra Purnama Putra., S.H.I., SH. Hakim Pratama Muda

Ismail., S.Ag. Hakim Pratama Muda

Abdul Muis Ali., S.Ag. Jurusita Pengganti

Idrus Buhari., S.H.I. Jurusita Pengganti

Sitti Istiqamah Lawendatu. Jurusita Pengganti

Ilhama Putra Suendra, SH., MH. Jurusita Pengganti

Maryati M., SH. Jurusita Pengganti

Lalu dari unsur Staff di Pengadilan Agama Tahuna hingga akhir tahun 2015

sebagai berikut :


Andri Hasan., S.H.I. Staff Kepaniteraan

Beberapa posisi jabatan tersebut ada yang merangkap jabatan, antara lain

sebagai berikut :


Sitti Istiqamah Lawendatu. Bendahara Pengeluaran

Abdul Muis Ali., S.Ag. Bendahara Biaya Proses dan Kasir

Idrus Buhari., S.H.I. Operator SIMAK BMN

Ilhama Putra Suendra, SH., MH. Bendahara Penerimaan dan Operator Website / IT

Maryati M., SH. Operator SIADPA


Di dalam pelaksanaan sebagian tugas lainnya Pengadilan Agama Tahuna

dibantu juga oleh beberapa orang Tenaga Honorer yang pemberdayaannya

ditempatkan dalam bidang tenaga administrasi, driver, kebersihan dan

keamanan. Adapun Tenaga Honorer tersebut adalah sebanyak 5 orang dengan

perincian sebagai berikut :

1. Nurfahman Soleman

2. Abdul Sabri Djamaluddin

3. Sultana Soleman

4. Hariano Ratumboba

5. Syarifudin Usman Panggala

1. Promosi dan Mutasi

a. Promosi

Tim TPM (Baperjakat) di Pengadilan Agama Tahuna mengadakan

rapat pada awal tahun 2015 yang berhubungan dengan Promosi dan

Mutasi serta menilai kinerja para Pejabat Struktural dan Fungsional di

Pengadilan Agama Tahuna, serta menginventarisir para pejabat yang

sudah lebih dari lima tahun memegang jabatan struktural/fungsional

atau sudah bertugas di Pengadilan Agama Tahuna lebih dari lima tahun

termasuk pegawai yang akan memasuki masa pensiun pada tahun

2016, untuk selanjutnya Tim TPM tersebut mengajukan beberapa

rekomendasi kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk

dipertimbangkan sebagai kebijakan pimpinan pada tahun 2015.

Tim TPM juga mengadakan rapat dalam rangka menindaklanjuti

surat dari Pengadilan Tinggi Agama Manado terkait dengan

pelaksanaan PERMA Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemisahan Panitera

dan Sekretaris.

b. Mutasi

Mutasi pegawai Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015

baik mutasi keluar dari Pengadilan Agama Tahuna maupun yang

masuk ke Pengadilan Agama Tahuna dan juga ada beberapa

pegawai yang mengalami mutasi kepangkatan yaitu kenaikan pangkat

reguler. Keterangan mutasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Mutasi masuk ke Pengadilan Agama Tahuna :

NO. NAMA PEGAWAI MASUK KEDALAM

JABATAN LAMA JABATAN BARU

1. Drs. Subardi Mooduto Panitera Pengganti Panitera / Sekretaris


2. Sukarni Manangkalangi Wakil Panitera Wakil Panitera

3. Sakinah, S.Ag. Panitera Pengganti Panmud Hukum

4. Ridwan Olii, SH. Panitera Pengganti Panmud Gugatan

2) Mutasi keluar ke Pengadilan Agama Tahuna :

NO. NAMA PEGAWAI MASUK KEDALAM

JABATAN LAMA JABATAN BARU

1. Mongisidi, BA. Wakil Panitera Wakil Panitera

3) Mutasi Kepangkatan :

NO NAMA JENIS

MUTASI

JAB. PKT LAMA JAB. PKT BARU

1. Mohamad Adam, S.H.I Regular Hakim Pratama Muda Hakim Pratama Madya

2. Al Gazali Mus, S.H.I.,MH Regular Hakim Pratama Muda Hakim Pratama Madya

3. Moh. Natsir Stirman, SH Regular Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris

4. Abdul Muis Ali, S.Ag Regular Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti

5. Idrus Buhari, S.H.I Regular Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti

6. Sitti Istiqamah Lawendatu Regular Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti

4) Pensiun

NO NAMA NIP PANGKAT/GOL. JABATAN

B. KEADAAN PERKARA

1. PERKARA YANG DITERIMA

Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015 telah menerima perkara

sebanyak 71 perkara yang terdiri dari 67 perkara Gugatan dan 4 perkara

Permohonan. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi

peningkatan jumlah perkara dikarenakan pada tahun 2014 Pengadilan Agama

Tahuna masih belum maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun 2015 tersebut setiap

bulannya, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 adalah sebagai

berikut:


NO. BULAN JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA

GUGATAN PERMOHONAN

1. Januari 6 0

2. Februari 8 0

3. Maret 12 0

4. April 9 0

5. Mei 5 2

6. Juni 6 0

7. Juli 3 0

8. Agustus 2 0

9. September 4 0

10. Oktober 5 1

11. November 5 1

12. Desember 2 0

JUMLAH 67 4

Dari perkara yang diterima tahun 2015 tersebut, apabila dirinci menurut jenis

perkaranya adalah sebagai berikut :

NO JENIS PERKARA JUMLAH

1. Izin Poligami 0

2. Pencegahan Perkawinan 0

3. Penolakan Perkawinan oleh PPN 0

4. Pembatalan Perkawinan 0

5. Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri 0

6. Cerai Talak 22

7. Cerai Gugat 40

8. Harta Bersama 1

9. Penguasaan Anak 0

10. Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 0

11. Hak-Hak bekas istri/kewajiban bekas suami 0

12. Pengesahan Anak 1

13. Pencabutan Kekuasaan Wali 0

14. Perwalian 0

15. Pencabutan Kekuasaan Wali 0

16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan 0

17. Ganti Rugi terhadap Wali 0

18. Asal Usul Anak 0

19. Penolakan Kawin Campuran 0

20. Istbat Nikah 3

21. Izin Kawin 0

22. Dispensasi Kawin 0


23. Ekonomi Syariah 0

24. Kewarisan 2

25. Wasiat 0

26. Hibah 0

27. Wakaf 0

28. Zakat/Infaq/Shodaqoh 0

29. P3PH/Penetapan Ahli Waris 1

30. Lain-lain 1

Jumlah 71

2. PERKARA YANG DIPUTUS / DISELESAIKAN

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna telah menerima perkara

sebanyak 71 perkara, ditambah dengan perkara sisa tahun 2014 sebanyak 3

perkara, jumlah keseluruhan 74 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah

diputus sebanyak 69 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 5

perkara. Adapun rincian perkara yang telah diputus / diselesaikan adalah sebagai

berikut :

NO JENIS PERKARA JUMLAH

1. Dikabulkan 56

2. Dicabut 10

3. Dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) 0

4. Digugurkan 2

5. Dicoret dari register 0

6. Ditolak 0

JUMLAH 68

Berdasarkan kemampuan memutus / menyelesaikan perkara yang diterima

terdapat peningkatan jumlah perkara yang diputus sebanyak 68 perkara jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2014 jumlah perkara

yang masuk sebanyak 37 perkara, sedangkan pada tahun 2015 jumlah perkara

yang masuk sebanyak 71 perkara ditambah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 3

perkara dan yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 74 perkara sisa yang belum

diputus 4 perkara, dengan rincian :

- Perkara Ghaib sebanyak 1 perkara,

- Perkara Tabayun sebanyak 0 perkara,

- Perkara biasa sebanyak 3 perkara

- Perkara permohonan sebanyak 0 Perkara.


3. KEADAAN KEUANGAN PERKARA

Penyelenggaraan atau penatausahaan keuangan perkara termasuk

keuangan biaya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tahuna telah

dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Semua penerimaan dan

pengeluaran dilakukan secara tertib dan baik dalam buku-buku yang berhubungan

dengan keuangan perkara. Administrasi Keuangan Perkara telah dilaksanakan

secara berurutan sesuai dengan Pola BINDALMIN yang meliputi :

a. Buku Jurnal Perkara Gugatan ( KI – PA.I/G )

b. Buku Jurnal Perkara Permohonan ( KI – PA.I/P )

c. Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding ( KI – PA. 2 )

d. Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi ( KI – PA. 3 )

e. Buku Jurnal Keuangan Perkara PK ( KI - PA. 4 )

f. Buku Jurnal Keuangan Biaya Eksekusi ( KI – PA. 5 )

g. Buku Induk Keuangan Perkara ( KI – PA. 6 )

h. Buku Keuangan Biaya Eksekusi ( KI – PA. 7 )

i. Buku Penerimaan Hak – hak Kepaniteraan ( KI – PA.8a )

j. Buku Penerimaan Hak – hak Kepaniteraan Lainnya ( KI – PA.8b )

Sedangkan Register Perkara yang meliputi :

a. Register Induk Perkara Permohonan

b. Register Induk Perkara Gugatan

c. Register Induk Perkara Ekonomi Syariah

d. Register Akta Cerai

e. Register Permohonan Berperkara secara Cuma – Cuma ( Prodeo)

f. Register Mediasi

g. Register Surat Kuasa Khusus

h. Register Pendaftaran Putusan Arbitrase Syariah

i. Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak

j. Register Penyitaan Barang Bergerak

k. Register Permohonan Eksekusi

l. Register Permohonan Banding

m. Register Permohonan Kasasi

n. Register Permohonan Peninjauan Kembali

Adapun keuangan - keuangan perkara yang dikelola pada tahun 2015 ini

sebanyak Rp. 38.249.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh

sembilan ribu rupiah), sedangkan sisa uang perkara pada tahun 2014 adalah Rp.


1.216.200,- (satu juta dua ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dengan

perincian sebagai berikut :

No. Uraian Sisa Saldo Tahun

2014

Penerimaan

Tahun 2015

Jumlah

1. Keuangan Perkara

Tahun 2015

Rp. 1.216.200,- Rp. 38.249.000,- Rp. 39.465.200,-

Dari jumlah keuangan perkara tersebut di atas telah dikeluarkan sebesar Rp

37.623.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan

alokasi dana sebagai berikut:

Jumlah biaya yang diterima Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015

adalah sebesar Rp. 39.465.200,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh

lima ribu dua ratus rupiah), sedangkan pengeluaran pada tahun 2015 sebesar Rp.

37.623.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga

saldo keuangan perkara pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.842.200,-

(satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Adapun yang menjadi hak – hak kepaniteraan yang merupakan PNBP dalam

tahun 2015 pada Pengadilan Agama Tahuna sebesar Rp. 2.557.600,- (dua juta

lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan semuanya telah disetorkan

ke kas Negara sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan.

No. Uraian Penerimaan Pengeluaran Ket.

1. Saldo Tahun 2014 Rp. 1.216.200,-

2. Pemasukan Tahun 2015 Rp. 38.249.000,-

3. Biaya Pemanggilan Rp. 21.831.000,-

4. Biaya Juru Sumpah Rp. 0,-

5. Biaya Eksekusi / Sita Eksekusi Rp. 0,-

6. Biaya Penerjemah Rp. 0,-

7. Biaya Pemberitahuan Rp. 3.695.000,-

8. Pengiriman Biaya Rp. 0,-

9. Pengembalian Sisa Panjar Rp. 6.781.000,-

10. ATK Perkara Rp. 3.100.000,-

11. Materai Rp. 366.000,-

12. Hak-Hak Kepaniteraan Rp. 1.850.000,-

13. Sisa Saldo Tahun 2015 Rp. 1.842.200,-

14. Jumlah Total Rp. 39.465.200,- Rp. 37.623.000,-


4. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

Khusus untuk perkara perceraian, dapat pula dilihat faktor-faktor penyebab

terjadinya perceraian yang rinciannya sebagai berikut :

NO KRITERIA PERKARA DIPUTUS JUMLAH

1. Tidak Ada Keharmonisan 43

2. Tidak Ada Tanggungjawab 5

3. Faktor Ekonomi 4

4. Poligami Tidak Sehat 0

5. Cemburu 0

6. Gangguan Pihak Ketiga 3

7. Krisis Moral 0

8. Dihukum 0

9. Penganiayaan Berat 0

10. Krisis Akhlak 0

11. Kekejaman Mental 0

12. Lain – lain 0

JUMLAH 55

5. UPAYA HUKUM

Sepanjang tahun 2015 dari perkara-perkara yang telah diputus / diselesaikan

tersebut belum ada yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun

peninjauan kembali.

6. PERKARA YANG TERKAIT DENGAN PP NO. 10 TAHUN 1983 Jo. PP

NO. 45 TAHUN 1990

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin

Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10

Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan

dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2015 perkara yang salah satu pihaknya

atau kedua-duanya PNS sebanyak 4 perkara dapat dirinci sebagai berikut :

1) Cerai talak = 2 perkara

2) Cerai gugat = 3 perkara

3) Ijin Poligami = 0 perkara

dari 5 perkara tersebut, terdiri dari :

1) Masih dalam proses = 0 perkara

2) Selesai = 4 perkara

3) Dicabut = 1 perkara


7. AKTA CERAI

Untuk perkara Cerai Gugat yang putusannya telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dan untuk perkara Cerai Talak setelah pihak Pemohon (Suami)

mengucapkan Ikrar Talak, maka akta cerainya telah dikeluarkan dan telah dapat

diambil oleh para pihak. Untuk tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna telah

mengeluarkan / menerbitkan Akta Cerai sebanyak 55 eksemplar.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

Sampai dengan tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna memiliki sarana

dan Prasarana Gedung berupa :

1) Tanah

Keberadaan kantor Pengadilan Agama Tahuna yang terletak di

komplek perkantoran di Jln. Baru Tona No.11 Kecamatan

Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan luas ±

850m².

2) Gedung dan Bangunan

a) Gedung kantor PA Tahuna didirikan berasal dari DIPA tahun

2005 dengan nilai Rp. 809.000,- seluas ± 330m². Gedung

kantor PA Tahuna terdiri dari 2 lantai yaitu :

- Lantai Bawah digunakan untuk : Ruang Wakil Ketua

Pengadilan Agama, Ruang Panitera/Sekretaris, Ruang

Kepaniteraan (Wakil Panitera, Meja I, Meja II dan Meja III,

Panmud Permohonan, Panmud Hukum, Panmud Gugatan,

Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Ruang

One Stop Service, Ruang Arsip Perkara), Ruang

Kesekretariatan (Wakil Sekretaris, Kaur Umum, Kaur

Kepegawaian, Kaur Kepegawaian dan Ortala, Bendahara)

dan Kamar Mandi/WC.

- Lantai Atas digunakan untuk : Ruang Ketua Pengadilan

Agama, Ruang Hakim, Ruang IT, Ruang Perpustakaan

serta Kamar Mandi/WC.

b) Bangunan lain yang dimiliki Pengadilan Agama Tahuna 1

(satu) unit rumah dinas yang berasal dari DIPA tahun 1983

senilai Rp. 96.806.500,- dengan luas ± 80 m² (1 unit ).


a. Pengadaan

Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Tahuna mendapatkan

anggaran untuk pengadaan 1 (satu) unit server seharga Rp.

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diperoleh pada bulan

september 2015.

b. Pemeliharaan

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna mendapatkan anggaran

pemeliharan sarana dan prasarana gedung sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) dengan tingkat capaian 100 %.

c. Penghapusan

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna tidak ada penghapusan

barang milik negara, namun telah melaksanakan verifikasi penentuan

nilai barang yang akan dihapus dan telah menyurat ke KPKNL Manado.

2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS KANTOR

Sampai dengan tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna memiliki

sarana dan prasarana fasilitas kantor yang ada di setiap ruangan

sebagai berikut:

Tabel Sarana dan Prasarana Ruangan

NO. RUANGAN FASILITAS YANG ADA KONDISI

1. Ketua PA Meja Kerja Kayu, Kursi Besi / Metal,

Kursi Besi, Meja Kerja Kayu, Kursi

Kayu, Lemari Kayu, A.C. Split, Intercom

Unit, Jam Mekanis, Lambang Garuda

Pancasila, Gambar Presiden / Wakil

Presiden, Bendera Merah Putih,

Bendera Peradilan, Tiang Bendera,

Bingkai Foto Mantan Ketua, Gordyin /

Kray.

Cukup

2. Wakil PA Meja Kerja Kayu, Kursi Besi / Metal,

Meja Komputer, Kursi Besi/Metal, Kursi

Besi / Metal, Kursi Tamu, Kursi Kayu,

Lemari Toga / Lemari Kayu, A.C. Split,

Jam Mekanis, Lambang Garuda,

Gambar Presiden / Wakil, Bendera

Merah Putih, Bendera Peradilan, Tiang

Bendera, Printer, Tempat Sampah,

Gordyn / Kray, Intercom Unit .

Cukup


3. Panitera/Sekretaris Meja Kerja Kayu, Kursi Besi / Metal,

Kursi Kayu, Kursi Besi / Metal, Meja

Komputer, Meja Kerja Kayu, Air

Conditioning (AC), Intercom Unit, Lap

Top, Jam dinding, Tempat sampah,

Gordyn / Kray.

Cukup

4. Wakil Panitera Meja Kerja kayu, Kursi Besi / Metal,

Kursi Fiber Glas / Plastik, Lemari Kayu,

Air Conditioning (AC), Gordyin / Kray,

Cukup

5. Wakil Sekretaris Meja Kerja Kayu, Meja Komputer, Kursi

Besi / Metal, Kursi Besi, Kursi Fiber-

Glass / Plastik, Lemari Kayu, Printer

(Peralatan Personal Komputer), Tempat

Sampah, Gordyn / Kray, Note Book.

Cukup

6. Ruang Kepaniteraan Meja Kerja Kayu 7 (tujuh) unit, Kursi

Besi / Metal, Kursi Besi / Metal, Kursi

Besi / Metal, Kursi Fiber-Glass / Plastik,

Lemari Kayu, Lemari Kayu, Papan

Visual / Papan Nama, Air Conditioning

(AC), Intercom Unit, P.C Unit, Printer

(Peralatan Personal Komputer), Jam

Mekanis, Gordyin / Kray.

Cukup

7. Ruang

Kesekretariatan

Lemari Kayu 3 (tiga) unit, Meja Kerja

Kayu 5 (lima) unit, Meja Komputer,

Kursi Besi/Metal 3 (tiga) unit, Intercom

Unit,Lap Top 2 (dua) unit, Papan

Visual/Papan Nama, CD

Projector/Infocus, Gordyin / Kray,

Printer (Peralatan Personal Komputer),

A.C. Split.

Cukup

8. Ruang Bendahara Meja Kerja Kayu, Meja Komputer, Kursi

Besi / Metal Direksi, Kursi Plastik,

Lemari Kayu, Komputer, Printer,

Barand Kas, Intercom Unit, Kipas

Angin, Gordyn / Kray.

Cukup

9. Ruang Hakim Meja Kerja Kayu 5 (lima) unit, Kursi

Besi/Metal, Kursi Fiber- Glass / Plastik,

Lemari Kayu, Dispenser, Intercom Unit,

Gordyin / Kray, A.C. Split, Toga Hakim.

Cukup

10. Ruang IT Meja Kerja Kayu, Kursi Besi / Metal,

Server. A.C. Split.

Cukup

11. Ruang Sidang Meja Kerja Kayu/Sidang, Kursi Sidang,

Meja Panitera, Kursi Besi / Metal,

Bangku Panjang Kayu, Lambang

Garuda Pancasila, Bendera Merah

Cukup


Putih, Bendera Peradilan, Tiang

Bendera, A.C. Split, Jam Dinding,

Gordyin/Kray, Amplifier, Microphone,

Microphone Table Stand, Pataka,

Microphone / Boom, Stand, Palu

Sidang.

12. Ruang Perpustakaan Meja Kerja Kayu, Lemari Kayu 4

(empat) unit, Kursi Kayu, Kursi Fiber-

Glass / Plastik, Gordyn / Kray.

Cukup

Tabel Fasilitas Transportasi

NO. URAIAN JENIS SUMBER KETERANGAN

1. 1 Unit Mobil Dinas Kijang Inova Transfer BUA MARI Baik

2. 9 Unit Motor Dinas Honda CS1 DIPA PA Tahuna Baik

Honda CS1 DIPA PA Tahuna Baik

Honda Supra X DIPA PA Tahuna Baik




Honda Supra X Transfer PTA Baik

Honda GL 100 Transfer Depag Rusak

Honda GL 100 Transfer Depag Rusak

Tabel Fasilitas Komunikasi / IT

NO. URAIAN JUMLAH SUMBER KETERANGAN

1. Komputer (PC) 9 Unit - DIPA PA Tahuna 4

(empat) unit

- Transfer PTA 5

(empat) unit

- 2 Unit Baik

- 7 Unit Rusak

2. Laptop 17 Unit - DIPA PA Tahuna - 7 Unit Baik

- 10 Unit Rusak

3. Telephone 1 Unit - DIPA PA Tahuna Cukup

4. Faximile 1 Unit - Transfer PTA Cukup

5. Printer 5 Unit - DIPA PA Tahuna - 2 Unit Baik

- 3 Unit Rusak

6. Televisi 1 Unit - Hibah Baik

7. Genset 1 Unit - DIPA PA Tahuna Baik

8. LCD Projector/Infocus 1 Unit - DIPA PA Tahuna Baik

9. Camera Digital 1 Unit - DIPA PA Tahuna Baik

10. Intercom Unit 8 Unit - Hibah Cukup

Fasilitas ruang sidang Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagai

berikut :


Tabel Fasilitas Persidangan

NO. URAIAN JUMLAH SUMBER KETERANGAN

1. Meja Sidang 1 Unit - DIPA PA Tahuna Baik

2. Kursi Hakim/PP 4 Unit - DIPA PA Tahuna Baik

3. Kursi Pihak 2 Unit - DIPA PA Tahuna Baik

4. Bangku Pengunjung 1 Unit - DIPA PA Tahuna Cukup

5. Palu Sidang 1 Unit - DIPA PA Tahuna Baik

5. Bendera 2 Unit - DIPA PA Tahuna Baik

6. Tiang Bendera 2 Unit - DIPA PA Tahuna Baik

7. Amplifier + TOA +

Microphone + Table Stand

Microphone

1 Set - DIPA PA Tahuna Cukup

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2015

NO. JENIS BELANJA PAGU REALISASI SISA %

DIPA 01

1. Belanja Pegawai 3.083.384.000 2.941.688.761 141.801.019 95.40

2. Belanja Modal 40.000.000 40.000.000 - 100

3. Belanja Barang 307.036.000 304.772.776 2.263.224 99,26

Jumlah 3.430.420.000 3.286.461.537 143.958.463

DIPA 04

1. Perkara Prodeo 4.000.000 3.736.000 264.000 93

2. Sidang Keliling 78.000.000 78.000.000 - 100

3. Penyelesaian

Administrasi Perkara

180.000 - 180.000

Jumlah 82.180.000 81.736.000 444.000

1. BELANJA PEGAWAI

- PAGU

NO MAK URAIAN MATA ANGGARAN

PENGELUARAN

PAGU

ANGGARAN

1 001 511111 Bel. Gaji Pokok PNS 813.753.000

2 001 511119 Bel. Pembulatan Gaji PNS 15.000

3 001 511121 Bel. Tunj. Suami/Istri PNS 52.881.000

4 001 511122 Bel. Tunj. Anak PNS 18.230.000

5 001 511123 Bel. Tunj. Struktural PNS 20.410.000

6 001 511124 Bel. Tunj. Fungsional PNS 853.465.000

7 001 511125 Bel. Tunj. PPh PNS 338.934.000


8 001 511126 Bel. Tunj. Beras PNS 44.292.000

9 001 511129 Bel. Uang Makan PNS 156.021.000

10 001 511151 Bel. Tunj. Umum PNS 25.383.000

11 001 511157 Bel. Tunj. Kemahalan Hakim 760.000.000

JUMLAH 3.083.384.000

- REALISASI


PENGELUARAN

REALISASI

ANGGARAN

1 001 511111 Bel. Gaji Pokok PNS 766.931.700

2 001 511119 Bel. Pembulatan Gaji PNS 11.909

3 001 511121 Bel. Tunj. Suami/Istri PNS 49.882.110

4 001 511122 Bel. Tunj. Anak PNS 17.209.904

5 001 511123 Bel. Tunj. Struktural PNS 18.840.000

6 001 511124 Bel. Tunj. Fungsional PNS 789.685.000

7 001 511125 Bel. Tunj. PPh PNS 227.385.543

8 001 511126 Bel. Tunj. Beras PNS 41.222.420

9 001 511129 Bel. Uang Makan PNS 105.573.000

10 001 511151 Bel. Tunj. Umum PNS 2.405.000

11 001 511157 Bel. Tunj. Kemahalan Hakim 700.000.000

JUMLAH 2.719.146.586

- SISA

NO MAK URAIAN PAGU SAKPA REALISASI

ANGGARAN

SISA PAGU

1 001 511111 Bel. Gaji Pokok PNS 509.073.000 813.868.780 (105.780)

2 001 511119 Bel. Pembulatan Gaji

PNS

15.000 12.688 2.312

3 001 511121 Bel. Tunj. Suami/Istri

PNS

39.197.000 52.880.690 310

4 001 511122 Bel. Tunj. Anak PNS 11.210.000 18.228.172 1.828

5 001 511123 Bel. Tunj. Struktural

PNS

20.410.000 20.410.000 0

6 001 511124 Bel. Tunj. Fungsional

PNS

1.377.480.000 853.250.000 215.000

7 001 511125 Bel. Tunj. PPh PNS 338.934.000 244.527.791 94.406.209

8 001 511126 Bel. Tunj. Beras PNS 39.071.000 44.291.860 140

9 001 511129 Bel. Uang Makan PNS 105.600.000 131.533.000 24.488.000

10 001 511151 Bel. Tunj. Umum PNS 25.383.000 2.590.000 22.793.000

11 001 511157 Bel. Tunj. Kemahalan

Hakim

1.170.000.000 760.000.000 0

JUMLAH 3.636.373.000 2.942.592.981 141.801.019


2. BELANJA BARANG (OPERASIONAL)

- PAGU


PENGELUARAN

PAGU

ANGGARAN

1 001 524111 Bel. Perjalanan Biasa 33.200.000

2 001 521211 Belanja Bahan 5.076.000

3 001 522111 Bel. Langganan Listrik 23.400.000

4 001 522112 Bel. Langganan Telefon 9.000.000

5 001 522113 Bel. Langganan Air 600.000

6 001 521111 Bel. Keperluan Kantor 173.449.000

7 001 521115 Bel. Honor Operasional Satker 23.100.000

8 001 523111 Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung, Mobil, Motor 10.000.000

9 001 523121 Bel. Bi

laporan tahunan pengadilan agama tahuna · 1 day ago · laporan tahunan pengadilan agama tahuna...

Documents

774 - pta-jambi.go.id · Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama [dul Fitri 1438 H Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi ... baik PNS maupun anggota

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun … tahuna… · B. Standart Operasional Prosedur (SOP) ... Sarana dan Prasarana Gedung ... penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan

yusti.pdf · Ketua Pengadilan Agama Se-Wilayah Penõadilan Tinggi Agama Jambi Assalamu'alaikum Wr.Wb ... Panitia, ri Hamidi, S.H 9630408 198703 1 002 Tembusan : Ketua Pengadilan Tinggi

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna€¦ · dan masih terdapat banyak kekurangan baik menyangkut materi maupun ... Lampiran VIII Daftar Laporan SIMAK BMN Lampiran IX Uraian Tugas

PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA NEGARA TERHADAP … · vi ABSTRAK Medawati. 2019, Persepsi Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Alat Bukti Fotokopi Akta dAlam Perkara Perceraian.Skripsi,

LAPORAN - pa-siak.go.id · laporan penyusunan survey kepuasan masyarakat (skm) pengadilan agama siak sri indrapura pengadilan tinggi agama pekanbaru periode januari-april tahun 2020

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai fileLaporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2018 i ... menyusun Laporan Tahunan Tahun 2018. Laporan Tahunan ini disusun dalam rangka memberikan

LAPORAN HASH PENGAWASAN PENGADILAN AGAMA MASAMBA

kajian yuridis pengesahan perkawinan di pengadilan agama jember

laporan tahunan pengadilan agama palangka rayajdih.pa-palangkaraya.go.id/download/laporan_tahunan_2015.pdf · Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya i ... pembinaan sumber

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA … · SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA: a. Keputusan

Full page photo - Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B - Pengantar Ketua … · 2018. 10. 30. · perlu menetapkan pedoman pelaksaan pakaian dinas di Pengadilan Agama Rantauprapat

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA : 02/01/2020 KEPANITERAAN SOP …pa-negarakalsel.go.id/images/images/PDF/SOP yang... · 2020. 5. 13. · MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA

PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA … VERSTEK PENGADILAN AGAMA KENDAL DALAM PERKARA PERCERAIAN (KAITANNYA DENGAN ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu

LAPORAN SKM PENGADILAN A… · LAPORAN PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS IB PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG Pengadilan Agama Kudus Kelas IB

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN …

1 | P a g e · 2020. 6. 16. · 2 | P a g e KATA PENGANTAR Alhamdulillah Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Agama Tahuna dapat menyelesaikan

KATA PENGANTAR - pa-jambi.go.id · para personilnya serta gambaran hubungan dari masing -masing ... Struktur Organisasi Pengadilan Agama ... pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Jambi

KEPUTUSAN TIM... · surat keputusan wakil ketua pengadilan tinggi agama jambi ... tim sertifikasi akreditasi penjaminan mutu pengadilan tinggi agama jambi dan pengadilan agama se-

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR ...etheses.uin-malang.ac.id/2769/1/11210082.pdfmemutus perkara asal usul anak, kemudian Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama lebih berpegang

KONSEP ADIL MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA …repository.iainpurwokerto.ac.id/5309/1/cover_bab 1_bab 5_daftar pustaka.pdfi KONSEP ADIL MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP DALAM

LANDASAN KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEBELUM DAN

DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA … HAKIM PENGADILAN AGAMA LAMONGAN DALAM MEMUTUS PERKARA PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUA KANDUNGNYA SKRIPSI Oleh: RATIWI NURMA SETIAWATI

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA TUTUYAN TAHUN 2018 · 2019-07-09 · Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tutuyan|TAHUN 2018 Halaman 75 BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN I. PENGADILAN

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna · menuangkannya dalam sebuah tulisan mengenai uraian kerja dari semua ... mendukung pemerintahan yang ... 44 Kecamatan dan 413 Desa dengan

RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN AGAMA AMURANG

STUDI PERBANDINGAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN …repository.radenintan.ac.id/2490/1/SKRIPSI.pdf · STUDI PERBANDINGAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA ... persidangan perceraian yang

BAB II PROFIL PENGADILAN AGAMA CILEGONrepository.uinbanten.ac.id/3732/5/BAB II.pdfhukum yang mandiri, profesional, dan penuh dedikasi, Pengadilan Agama Cilegon terus berusaha meningkatkan

PENGADILAN AGAMA BANGGAI AGAMA BANGGAI LAPORAN TAHUNAN 2018 BAB I PENDAHULUAN 3 “MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN TINGKAT PERTAMA YANG AGUNG” Misi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengadilan Agama …eprints.stainkudus.ac.id/153/2/5. BAB II.pdf9 Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia

PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN … · Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian”. Skiripsi,

PENGADILAN AGAMA BANGGAI · 2020. 6. 10. · PENGADILAN AGAMA BANGGAI LAPORAN TAHUNAN 2018 i KATA PENGANTAR Assalâmu’alaikum War. Wab. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah

POLA PENGAWASAN HAKIM PENGADILAN AGAMA OLEH KOMISI

New LAPORAN PA... · 2020. 7. 13. · LAPORAN PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PENGADILAN AGAMA NEGARA PERIODE TAHUN 2020 Pengadilan Agama Negara . Jalan Negara-Kandangan,